Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8

prdindonesia

Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, dalam acara pembukaan Kongres ke-8 Partai Rakyat Demokratik di The Acacia Hotel-Jakarta, 24 Maret 2015

KONGRES VIII - 2015

PIDATO

KETUA UMUM PRD

Agus Jabo Priyono


TRISAKTI

berdaulat secara politik,

berdikari secara ekonomi,

berkepribadian secara budaya


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

PIDATO KETUA UMUM

KOMITE PIMPINAN PUSAT

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)

PADA

PEMBUKAAN KONGRES VIII

Jakarta, 24 Maret 2015

1


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

2


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan

/Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia

3


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA DAN

OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN,

KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.

DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH

KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTAUSA

MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG

KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT,

ADIL DAN MAKMUR.

ATAS BERKAT RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN

DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN

YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI

KEMERDEKAANNYA.

KEMUDIAN DARIPADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA

INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH

TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN

DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN

KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA

ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG

TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG

BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA KETUHANAN YANG

MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA

DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM

PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

4


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Saudara-saudara,

S

aat ini, negara kita sudah berusia 69 tahun, sedangkan

PRD sudah berumur 18 tahun, dan pada bulan Juli

nanti umur kita sudah 19 tahun. Kita sudah memasuki

usia dewasa, dan saat umur Partai 18 tahun ini Kongres Partai

yang ke-8 kita selenggarakan.

Kongres Partai, tidak sekedar hanya membahas pergantian

kepemimpinan, memilih Ketua Umum dan Sekertaris Jendral,

tetapi hal terpenting dalam Kongres Partai kita adalah

merumuskan serta memutuskan hal besar yang sangat

fundamental, yaitu pokok-pokok persoalan yang dihadapi

bangsa Indonesia, nasib bangsa Indonesia ke depan, di tengah

kepungan kapitalisme yang sangat ekspansif dan eksploitatif

terhadap tanah air, serta bangsa kita.

5


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Untuk itu ketepatan dalam membaca persoalan yang dihadapi

bangsa Indonesia, baik ekonomi, politik, maupun sosial

budaya, akan berpengaruh terhadap garis politik, garis

perjuangan Partai. Dengan pandangan-pandangan yang

ilmiah, terbuka, demokratis, hal-hal tersebut selalu menjadi

perdebatan yang hangat dalam Kongres, sampai

ditemukannya kesimpulan umum maupun khusus, sebagai

landasan bagi Partai dalam merumuskan Program

Perjuangan, membangun hari depan bangsa Indonesia yang

gemilang.

Setelah diputuskan, sudah tentu Program-Program

Perjuangan tersebut harus terus menerus disosialisasikan di

tengah-tengah massa rakyat, karena dengan kesadaran itulah

rakyat akan bangkit, berjuang untuk menyelematkan bangsa,

tanah airnya dan masa depan kehidupannya. Sehebat apapun

Program Perjuangan yang kita susun, tanpa keterlibatan aktif

massa rakyat, akan sia-sia, tidak ada gunanya.

Zaman terus berubah, tentunya jalan perjuangan pun juga

harus menyesuaikan dengan perkembangan itu.

Menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat kita, tidak

boleh kaku, tidak boleh saklek, kalau kita ingin diterima di

tengah-tengah massa rakyat.

Gempuran kapitalisme global semakin lama semakin dasyat,

seperti tidak ada satupun kekuatan yang sanggup

menghentikannya. Sistem yang berdiri dan hidup dari

penghisapan darah kehidupan manusia, terus menerus

menggerogoti tulang dan daging bangsa kita. Laksana taupan

yang menghancurkan kedaulatan politik kita, kemandirian

6


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

ekonomi kita, melunturkan kepribadian kita sebagai sebuah

bangsa, mengubah filosofi dan dasar negara, mengubah

haluan serta konstitusi negara.

Apakah memang tidak ada satupun kekuatan yang sanggup

menghadapinya?

Dengan kesadaran kita sebagai bangsa, dengan jiwa kita

sebagai bangsa yang merdeka, dengan semangat yang besar,

kita pasti sanggup menghentikannya. Dengan satu syarat, kita

mau bersatu! Karena persatuan adalah kekuatan kita,

persatuan yang dilandasi oleh semangat menempatkan

kepentingan bangsa, kepentingan umum, di atas kepentingan

pribadi maupun golongan.

Semua itu tergantung dari niat dan usaha kita, bangsa kita

sendiri. Apakah kita akan tunduk, takluk, menyerah kepada

kapitalisme dan imperialisme itu? Menjadi bangsa kuli di

negeri sendiri dan di antara bangsa-bangsa lain? Ataukah kita

akan menjadi burung garuda yang gagah perkasa, terbang

tinggi menerjang badai, mengibarkan panji-panji Trisakti.

PRD, usiamu sudah 18 tahun. Apa yang sudah kamu kerjakan

untuk bangsamu? Apakah yang sudah kamu berikan kepada

negaramu? Kepada umat manusia yang hidup di dunia ini

apa sumbangsihmu?

Apakah kamu sudah benar-benar dewasa, yang sadar dan

paham betapa besar tanggung jawabmu, betapa berat pikulan

di bahumu terhadap masa depan bangsamu? Ataukah kamu

masih seperti anak-anak yang cengeng, alay, masih suka

bermain-main, sibuk dengan urusan remeh-temeh?

7


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Di tengah kepungan imperialisme beserta para begundalnya

di dalam negeri kita, yang menghantam laksana godam

memporak porandakan kehidupan bangsa kita, menghadapi

gempuran imperialisme yang menyerbu laksana angin puting

beliung yang meluluhlantakkan segala apa yang kita punya,

termasuk menghancurkan harapan akan masa depan bangsa

kita.

Mari kita resapkan dalam hati kita yang terdalam, mari kita

renungkan, bahwa usia kita sudah 18 tahun di tengah usia

kemerdekaan kita 69 tahun. Apakah kita sudah mengukir

sejarah yang benar, ataukah kita hanya mengapung, mengalir

mengikuti arus zaman? Dalam usia 18 tahun ini, kita memang

masih ada, masih hidup, tetapi hidup kita ini seperti apa?

Apakah seperti ayam jantan yang berkokok menghadapi

pagi? Apakah kita sudah seperti Pandawa yang dengan segala

kekuatannya bertempur habis-habisan melawan Kurawa

untuk mempertahan kehidupan serta kehormatan saudarasaudaranya?

Apakah kita sudah mampu berdiri tegak sebagai patriot

bangsa, sebagai kader-kader pelopor putra putri Ibu Pertiwi,

yang dengan gagah perwira terus maju berjuang

menyelamatkan bangsa, menyelamatkan cita-cita Proklamasi

17 Agustus 1945?

Apakah segenap bangsa Indonesia sudah merasakan

kehadiran kita, bahu membahu berjuang bersama kita,

menyelesaikan setiap persoalan yang mendera kehidupan

bangsa kita?

8


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Zaman terus berubah, seperti pergantian musim di dalam

cakrawala dunia. Wajah penjajahan pun berubah. Untuk itu

PRD harus tahu di mana posisi dan tanggung jawabnya. Maka

dalam arena Kongres ini harus ditegaskan kembali, apa itu

tugas PRD, tanggung jawab PRD terhadap bangsa dan negara

yang kita cintai ini, karena perubahan rupa dunia ini belum

menguntungkan nasib bangsa kita.

Sampai 69 tahun negara kita merdeka, cita-cita Proklamasi

belum tegak, belum terwujud, belum mengangkat derajat

bangsa kita. Yang kita rasakan justru sebaliknya, bangsa kita

duduk bersimpuh di haadapan kapitalisme, imperialisme.

Maka dari itu, tugas pokok PRD, tugas mendesak PRD adalah

meluluh-lantakkan kapitalisme dan imperialisme itu untuk

memenangkan kembali cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Memenangkkan cita-cita Proklamasi untuk mewujudkan

Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara

ekonomi, dan berkepribadian secara budaya, dengan

Pancasila dan UUD Proklamasi sebagai landasan, dengan

segala potensi yang kita miliki, bergotong-royong kita

berjuang mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil

makmur, lahir batin, aman sentosa.

Untuk itu, maka PRD harus besar secara kuantitas dan kuat

secara kualitas. Kita harus yakin dalam bekerja, bahwa dalam

waktu yang tidak lama, struktur PRD sudah meluas, berdiri di

34 Provinsi dan 508 kota/kabupaten, memenangkan hati

rakyat sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Struktur

partai yang dibangun ini bukanlah asal jadi struktur biasa,

yang hanya menempel nama pengurus dan papan alamat,

melainkan struktur yang berkualitas, yakni yang diisi oleh

9


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

kader-kader yang sadar akan tugas dan tanggungjawab

sejarahnya sebagai anak bangsa.

Panji-panji PRD harus berkibar dalam setiap kegiatan, di

jalan-jalan umum, di tempat-tempat strategis agar dikenal

oleh rakyat. Seluruh kader dan anggota PRD harus

menyampaikan semassif-massifnya gagasan besar PRD,

dengan membangun panggung-panggung politik, dengan

menggunakan instrumen yang ada dan tersedia, sehingga

semua mendengar apa gagasan PRD itu, apa cita-cita PRD itu,

apa itu garis politik PRD. Agar semua paham, dan yang

bersepakat kemudian bergabung dalam barisan PRD, masuk

ke dalam struktur PRD, mengikuti pendidikan-pendidikan

idiologi dan politik PRD, dengan sadar berjuang bersama

PRD. Kekuatan lain yang segaris dan sepemahaman kita

rangkul untuk bersatu dengan PRD, sampai pada saatnya

bangsa Indonesia bangkit, membebaskan diri dari

cengkeraman imperialisme, kapitalisme, menegakkan Trisakti

dengan sebenar-benarnya dan bukan sekedar citra, sebagai

jembatan emas menuju masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur, lahir dan batin.

Jalan ini memang berat dan akan banyak rintangan, di tengah

arus deras politik dalam negeri yang hanya bersandarkan

kepada kekuatan kapital, media, lembaga survey dan

pencitraan. Karena politik sekarang ini bukannya diletakkan

di atas pertarungan program perjuangan, bukan di atas

pertarungan memenangkan garis perjuangan di tengah massa

rakyat, bukan pertarungan di dalam membangun kesadaran

kebangsaan di tengah massa rakyat, bukan berjuang bersama

rakyat di dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

10


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Akan tetapi saudara-saudara, betapapun besarnya kekuatan

yang kita hadapi, dengan niat yang tulus ikhlas, untuk

menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa

melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum dengan meletakkan

Pancasila sebagai filosofi, dasar serta tujuan bernegara, sudah

menjadi kewajiban kita, putra putri Ibu Pertiwi untuk tetap

berdiri, tegar dan kuat, bersatu, kita pasti sanggup

menghantam setiap rintangan yang menghalangi kita,

menghalangi bangsa kita dalam mewujudkan cita-cita

proklamasi 17 Agustus 1945.

Perlu kita tegaskan, kita tidak anti asing, karena itu menyalahi

kodrat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Menyalahi

kodrat sebagai manusia. Tetapi kita anti terhadap kekuatan

asing manapun yang hanya menempatkan Indonesia sebagai

sasaran penjarahan, obyek penjajahan. Kita pun paham,

bahwa saudara-saudara kita di berbagai negeri lain pun

sedang berjuang menghadapi keganasan kapitalisme dan

imperialisme ini dengan cara dan kesulitannya masingmasing.

Di seberang samudera Pasifik sana ada bangsabangsa

Amerika Latin, yang menolak dominasi modal asing

atas bangsa mereka. Lebih dekat dengan kita di Asia sini, ada

negeri seperti Iran yang dengan berani mengambil kebijakankebijakan

untuk kepentingan nasional bangsanya. Ada negerinegeri

lain pula yang berjuang mempertahankan

kedaulatannya. Sementara ada kekuatan imperialisme yang

sangat besar, yang terus menerus coba merongrong bangsabangsa

berdaulat ini agar tanduk dan dapat dieksploitasi.

Oleh karena itu, kepada bangsa-bangsa yang sedang berjuang

11


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

itu, kita sampaikan salam persaudaraan kita, bahwa kita

memiliki cita-cita yang sama, ingin hidup setara, bersanding

dengan bangsa manapun atas dasar keadilan, kemanusiaan,

serta perdamaian.

Dan memang benar, bahwa tujuan PRD adalah merebut

kekuasaan politik. Benar sebenar-benarrnya, bahwa tujuan

PRD adalah ingin berkuasa. Tetapi kekuasaan itu bagi PRD

hanya sarana untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa,

bukan untuk satu golongan, bukan untuk orang per orang.

PRD sangatlah sadar, bahwa kepentingan umum harus

diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan

kewajiban terhadap bangsa dan negaralah yang harus

diutamakan.

Wahai saudara sebangsaku, ingatlah, bahwa imperialisme

akan terus berusaha menjajah kita, selalu memecah belah kita,

mengadu domba sesama bangsa kita, terus menjadikan kita

bangsa yang terbelakang, agar kita terus bergantung kepada

mereka.

Namun kita bangsa pejuang, tidak pernah takut, pantang kita

merasa lelah apalagi menyerah berjuang untuk kebangkitan

bangsa kita. Karena dalam buku-buku sejarah, bahkan kitabkitab

suci, telah dicatat, kekuatan serta kekuasaan tiran,

sistem yang menindas kemanusiaan, di mana pun tempatnya,

di masa apapun zamannya, pada akhirnya kalah, pada

akhirnya rubuh, runtuh!

12


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

PERJUANGAN MELAWAN IMPERIALISME,

MENEGAKKAN TRISAKTI

(REPUBLIK I)

Menurut Bung Hatta, sebelum kolonialisme dan imperialisme

masuk menguasai tanah air, bangsa Indonesia hidup

sederhana, konsumsinya seimbang dengan kemampuan

berproduksi. Bangsa kita punya penghasilan yang cukup buat

dimakan, punya perniagaan sendiri dengan bangsa asing, dan

punya kapal sendiri yang melayari lautan besar dan

menyinggahi pelabuhan dari Jepang hingga Persia.

Masuknya kolonialisme menghancurkan perdagangan,

pelayaran dan pertanian rakyat. Tidak hanya pemerintahan

kolonial yang melakukan penindasan, tetapi modal swasta

juga merangsek memporakprandakan kehidupan rakyat.

Industri kolonial yang ada hanya mampu menyerap

sebagaian kecil tenaga kerja dan berdampak luar biasa

terhadap penghidupan bangsa Indonesia. Barisan penganggur

sangat banyak, upah buruh ditekan hingga serendah

mungkin, pertanian rakyat hancur, perampasan tanah

merajalela.

Bung Hatta menyimpulkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh

perusahaan-perusahaan besar itu berpuluh-puluh kali lipat

lebih besar dibanding “jasa” yang dihasilkannya. "Manisnya

dimakan oleh kaum kapitalis barat, sampahnya menimpa

rakyat kita.”

13


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, kelengkapan negara segera

disusun. Salah satunya adalah UUD 1945, yang meletakkan

filosofi, dasar, tujuan, dan perangkat untuk melewati

jembatan emas menuju masyarakat Indonesia yang adil

makmur, lahir batin.

UUD 1945 adalah anak kandung Proklamasi. UUD 1945

melukiskan falsafah hidup, pandangan hidup, tujuan hidup,

pegangan hidup sebagai sebuah bangsa. UUD 1945

memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mengisi

kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan tujuan

berbangsa dan bernegara. Maka Proklamasi dan UUD 1945

adalah satu kesatuan jiwa bangsa Indonesia yang sedalamdalamnya,

tak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

Dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas sudah menyatakan

bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

Selain kemerdekaan, Proklamasi juga melahirkan dan

menghidupkan kembali kepribadian nasional, kepribadian

bangsa Indonesia, kepribadian politik, kepribadian ekonomi,

kepribadian sosial, kepribadian kebudayaan yang berdaulat

serta mandiri. Proklamasi tanpa UUD 1945, berarti

kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah, tidak memiliki

landasan, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai

arah, tidak mempunyai tujuan, selain mengusir kekuasaan

asing dari Indonesia.

14


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita harus

terus menerus mengingatkan kembali hal-hal seperti ini, agar

kita semua menyadari semangat dan arti Proklamasi

itu. Sebab, kesadaran merupakan sumber utama pelaksanaan

cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai perisai jiwa,

agar kita tidak jatuh dan jatuh dalam penyelewengan

terhadap dasar serta tujuan kita bernegara.

Indonesia memang sudah memproklamirkan

kemerdekaannya, namun kekuasaan ekonomi masih dalam

cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Maka konsepsi

pelaksanaan Proklamasi kembali ditegaskan Presiden

Soekarno pada pidato kenegaaraan tanggal 17 Agustus 1959.

Bung Karno menegaskan kembali jalannya revolusi Indonesia.

Pidato tersebut kemudian menjadi Manifesto Politik bangsa

Indonesia, berisi garis garis besar yang menjadi haluan negara

Indonesia.

Dari sinilah konsep Indonesia yang berdaulat, berdikari, serta

berkepribadian dirumuskan. Demikian juga terkandung

pokok-pokok revolusi Indonesia, dasar dan tujuan revolusi

Indonesia, keadilan sosial, kemerdekaan individu dan

kemerdekaan bangsa, dengan landasan idiil Pancasila,

landasan konstitusionil UUD 1945, serta landasan strukturil

Pemerintahan yang kuat dan stabil.

Dalam Deklarasi Ekonomi tahun 1963, Presiden Soekarno

menegaskan, perlu disadari dan dipahami bahwa strategi

dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi

umum Revolusi Indonesia. Manifesto Politik serta pedomanpedoman

pelaksanaannya telah menetapkan strategi dasar

15


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

(basic strategy) ekonomi Indonesia, yang menjadi bagian

mutlak dari pada strategi umum Revolusi Indonesia.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap

pertama kita harus menciptakan susunan ekonomi yang

bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa

imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap

pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap

ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan

manusia oleh manusia, tanpa “exploitation de l’homme par

l’homme”. Dalam masyarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap

orang dijamin akan pekerjaan, sandang-pangan, perumahan

serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Susunan

ekonomi yang demikian inilah yang harus menjadi tujuan

segenap kegiatan ekonomi kita, yang harus menjadi tujuan

tiap-tiap putera Indonesia.

Dalam perjuangan untuk menyelesaikan tahap nasional dan

demokratis ini, kita harus mengerahkan segenap potensi yang

kita miliki, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi

dan swasta (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi

dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan

menambah penghasilan Negara. Kita memperbesar produksi

berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan

meletakkan dasar-dasar untuk industrialisasi. Menggali dan

mengolah kekayaan alam kita atas dasar kegotongroyongan

antara massa rakyat dan Pemerintah, sebagai syarat untuk

menimbulkan dan menyalurkan daya kerja dan daya kreatif

rakyat secara maksimal.

Pada awal masa kemerdekaan, bangsa Indonesia bersatu,

terlibat aktif, dalam gerakan-gerakan massa rakyat yang

16


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

diwadahi dalam Organisasi Massa maupun Partai Politik,

disatukan dalam platform program anti kolonialisme dan

imperialisme. Politik anti imperialisme menjadi poros

perjuangan bagi persatuan nasional.

Jadi, rintangan utama bagi bangsa Indonesia untuk maju dan

berkembang adalah imperialisme bersama sistem idiologi dan

politiknya, termasuk para pendukungnya yaitu kaum yang

mengagung-agungkan modal asing, golongan reformis

gadungan, kepala batu dan golongan bunglon.

Tahun-tahun dalam mempertahankan kemerdekaan serta

melaksanakan arti kemerdekaan inilah kemudian kami sebut

sebagai Republik Pertama.

KEMBALINYA IMPERIALISME

(REPUBLIK II)

Penjajahan model lama sudah tidak berlaku lagi. Imperialisme

masuk kembali melalui penanaman modal, ekspansi kapital,

dengan mengambil konsesi-konsesi dalam bentuk industri

pertambangan, perkebunan, perbankan dan lain-lain.

Imperialisme mengeruk sumber daya alam dan

mengeksploitasi tenaga buruh murah, keuntungan mereka

tidak dibatasi oleh Undang-Undang Perburuhan dan

sebagainya.

Tentunya untuk mengamankan investasi kapital tersebut

dibutuhkan agen dan peraturan serta Undang-Undang yang

melindungi kepentingan kapital itu.

17


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Dalam Indonesia Menggugat, disebutkan ada empat sifat

imperialisme yang kita hadapi. Pertama, Indonesia tetap

menjadi sandaran hidup bagi negeri-negeri imperialis; kedua,

Indonesia menjadi negeri penyedia bahan baku bagi industri

negera-negara imperialis; ketiga, Indonesia menjadi pasar

bagi barang-barang hasil industri dari negara-negara kapitalis;

dan keempat Indonesia menjadi sasaran lapangan usaha modal

asing.

Imperialisme masuk kembali secara legal setelah UU PMA

tahun 1967 disahkan. Industri pertambangan dan perkebunan

asing kembali mengeksploitasi kekayaan tanah air kita,

membawa keluar kekayaan alam kita itu, menjadikan

Indonesia sebagai pasar serta sumber tenaga kerja yang

murah, di tengah-tengah keadaan bangsa yang miskin serta

terbelakang.

Pertumbuhan ekonomi dengan bersandarkan modal asing.

Hutang dan bantuan dari lembaga-lembaga asing tersebut

menjadi doktrin baru pemerintah Indonesia. Instrumen

negara berubah menjadi alat untuk melindungi kepentingan

modal asing tersebut, baik instrumen politik maupun

keamanan.

Agar stabil, sistem politik disusun sedemikian rupa untuk

mengamankan sistem kapitalisme tersebut, dengan

pembatasan partisipasi politik maupun kebebasan

berkespresi. Doktrin-doktrin negara pada masa itu adalah

pertumbuhan, pemerataan, dan stabillisasi (Trilogi

18


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Pembangunan), kemudian rangkap tugas militer, pada fungsi

pertahanan keamanan dan politik (Dwi Fungsi ABRI).

Terjadilah depolitisasi dan politik massa mengambang.

Partisipasi politik massa rakyat dibatasi, gerakan-gerakan anti

modal asing dihajar habis, pertumbuhan ekonomi menjadi

platform baru, dengan prinsip stabilitas nasional yang aman

terkendali.

Sistem kapitalisme yang bersandarkan modal asing mulai

tumbuh kembali di negara Indonesia. Modal asing terus

mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya, setelah itu

diangkut keluar, dengan cara merampok kedaulatan serta

sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain Indonesia kebanjiran

barang-barang hasil produksi dari luar negeri.

Industri nasional tidak terbangun, ekonomi nasional rapuh.

Tidak ada satupun kesamaan kepentingan antara modal asing

dengan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Rakyat masih

hidup pas-pasan di tengah membanjirnya investasi serta

barang-barang dari luar. Di tengah tekanan pemerintahan

yang militeristik, situasi ini kemudian membangkitkan

perlawanan mahasiswa serta rakyat Indonesia: Malari tahun

1974, gerakan mahasiswa tahun 1978, gerakan mahasiswa dan

rakyat tahun 1980-an, dan puncaknya adalah Mei tahun 1998.

Inilah Republik Kedua, imperialisme kembali masuk ke bumi

Indonesia.

19


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

IMPERIALISME BERKUASA KEMBALI

(REPUBLIK III)

Bung Karno sudah mengingatkan, imperialisme yang

memerintah (overheersen) bisa saja menghilang, namun

imperialisme yang menguasai (beheersen) masih terus

bercokol.

UU PMA tahun 1967 adalah pintu utama masuknya modal

asing kembali menguasai tanah air kita. Selanjutnya

disempurnakan dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002,

yang menghasilkan sistem baru, anti-thesis dari cita-cita

Proklamasi 1945, mengkhianati prinsipprinsip Declaration of

Independent Bangsa Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945.

Neokolonialisme dengan dukungan para komprador, secara

"konstitusional" kembali berkuasa atas tanah air dan hajat

hidup bangsa Indonesia.

Seolah berpacu dengan waktu, setelah amandemen,

liberalisasi menggulung kehidupan bangsa Indonesia seperti

puting beliung. Disusunlah Undang-Undang yang mengatur

sektor-sektor strategis kehidupan bangsa. Sebut saja,

misalnya, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.

22 tahun 2001 tentang Migas, UU No. 20 tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan,

UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 27

tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, dan

masih banyak UU yang tidak mencerminkan kedaulatan

bangsa.

20


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Tujuan investasi kapital di Indonesia adalah terjaminnya

keuntungan yang besar. Syarat-syarat yang menghambat

perolehan keuntungan mereka itu harus dicabut. UU serta

aturan, sampai ke tingkatan operasional harus disusun untuk

memberikan jaminan itu. Maka dibuatlah perjanjian

internasional dan regional, misalnya APEC, WTO, AFTA,

MEA baru-baru ini, dan lain-lain. Kemudian prioritas

investasi mulai mendapatkan ruang. Industri yang berbasis

agraria seperti perkebunan, hutan tanaman industri dan

tambang, menjadi sasaran utama ekspansi kapital asing di

dalam negeri, dan itupun harus didukung oleh adanya

liberalisasi di sektor perdagangan, transportasi, serta

keuangan.

Hampir 50,6 persen aset perbankan nasional dikuasai modal

asing, 60 persen BUMN kita dikuasai asing, 75 persen migas

kita juga dikuasai asing.

Posisi negara yang hanya memberikan ruang untuk hidup

kepada para pemilik modal ini, mengakibatkan kesenjangan

yang luar biasa. Tahun 2012 lalu, majalah Forbes melansir

kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia mencapai Rp 800

triliun atau separuh dari APBN kita. Menurut hitungan

Perkumpulan Prakarsa, kekayaan 40 orang itu setara dengan

kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa rakyat yaang

paling miskin. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),

mengungkapkan bahwa konsentrasi kepemilikan aset juga

meningkat, 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di

Tanah Air.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, 95% dari 26 juta

keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare.

21


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Padahal, untuk sekadar mencapai pendapatan kurang dari

separuh upah minimum provinsi DKI Jakarta, sekitar Rp 1,2

juta per bulan, petani membutuhkan lahan setidaknya 2

hektare.

Pada tanggal 27 Februari 2013, KPK mengidentifikasi jika

perizinan pengelolaan 150 juta hektar hutan, hanya 11% yang

memiliki izin sesuai dengan peruntukannya. Artinya, hampir

133,5 juta hektar atau 89% dikuasai para pemodal tanpa izin.

Tahun 1950-1964, lahan dan hutan digunakan untuk

membangun sawah dan kebun rakyat untuk tanaman pangan

lainnya. Memasuki tahun 1970 investasi sektor kehutanan

dibuka untuk industri perkayuan dari hulu sampai hilir.

Penguasa utama ekonomi Indonesia adalah kapital asing.

Merekalah yang sekarang ini menggenggam hampir seluruh

sumber daya alam dan sektor-sektor produksi strategis.

Akibatnya, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat

tinggi, 6,5%, tetapi sebagian besar nilai ekonomi mengalir

keluar. Sekarang, dominasi modal asing hampir masuk di

semua sektor termasuk migas. Hasil produksi migas nasional

hanya dikontrol 6 perusahaan asing. Wajar jika kemudian

harga migas di dalam negeri terus naik seturut harga pasar,

karena migas tersebut diekspor untuk menghasilkan profit

bagi modal asing.

Konflik agraria yang melibatkan petani berhadapan dengan

modal dan negara, menjadi masalah yang hampir merata di

seluruh tanah air Indonesia. Kekayaan alam yang terkandung

di dalam bumi Indonesia, tidak lagi dipergunakan untuk

sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang

termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

22


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

MP3EI menjadi GBHN baru, menyerahkan program

pembangunan nasional sepenuh-penuhnya kepada modal

asing. Tidak ada pemerataan dan kesenjangan ekonomi

semakin tinggi.

Sampai sekarang ini, bukan hanya sektor ekonomi yang

sudah diserahkan kepada modal asing atau swasta. Sektor

pendidikan serta kesehatan pun sudah sepenuhnya

diserahkan kepada swasta. Negara sudah dihilangkan fungsi

serta tanggung jawabnya terhadap bangsa Indonesia.

Para pemimpin, ideolog, serta humas modal asing ini, dengan

menggunakan semua instrumen terus menyatakan bahwa

jalan menuju kemajuan adalah jalan liberal dengan ekonomi

liberal. Ini sama persis seperti ucapan Gubernur Jenderal De

Jonge di depan Volksraad tahun 1931, yang menyatakan

bahwa perusahaan Barat di Indonesia memberikan lapangan

pekerjaan kepada buruh Indonesia, menambah pajak untuk

kas negara dan menghasilkan barang-barang yang bisa dijual

ke luar negeri.

Karena itu, De Jonge meminta agar perusahaan Barat itu

jangan diganggu, jangan ditimpali dengan pajak yang berat,

dan janganlah ada gerakan kemerdekaan. Kalau perusahaan

barat itu diganggu, katanya, maka rumah tangga negeri dan

kehidupan rakyat akan kocar-kacir.

Sesungguhnya imperialisme dan semua modal asing bersama

sistem ideologi dan politiknya, termasuk para pendukungnya

yaitu kaum komprador, golongan-golongan reformis

gadungan, golongan kepala batu, golongan bunglon dan

23


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

cecunguk, menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk

maju dan berkembang.

Watak imperialisme adalah memecah belah bangsa Indonesia

dan terus menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Politik

gaduh, pemerintahan lumpuh. Karena banyaknya persoalan

yang dihadapi masyarakat, pergerakan rakyat terfragmentasi

dalam banyak isu dan program, seakan tidak sadar jika

persoalan pokoknya adalah imperialisme.

Partai politik juga hanyut terbawa arus liberalisasi ini, saling

hantam dan gontok-gontokan terus terjadi, berlomba-lomba

menjadi agen, menjadi golongan yang terus berusaha merayurayu

imperialis agar mendukung mereka menuju kursi

kekuasaan.

Mereka tidak sadar bahwa menyerahkan segala kehidupan

bangsa kepada kapital asing berarti robohnya kedaulatan

bangsa, hancurnya kemandirian, serta hilangnya kepribadian

sebagai bangsa Indonesia.

Pendek kata menyerahkan kehidupan bangsa kepada modal

asing, berarti telah merobohkan Indonesia sebagai negara dan

bangsa yang merdeka.

Jika kita membuka kembali UU No. 78 tahun 1958, tentang

penanaman modal asing, maka kita akan mencatat salah satu

hal yang penting, yaitu, bahwa sektor pertambangan, sarana

umum, dan usaha-usaha yang sudah dikelola oleh pengusaha

dalam negeri tidak boleh dieksploitasi oleh modal asing.

24


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Sementara jika

industrialisasi mau ditempatkan sebagai jalan untuk

mencapai kemakmuran rakyat, mestilah kapitalnya datang

dari pihak rakyat atau pemerintah. Mengapa? Karena kalau

kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi

dipegang oleh kekuatan asing itu.

Imperialisme dengan sistem liberalisasinya telah tuntas

berkuasa atas bangsa serta tanah air Indonesia, inilah wajah

Republik III.

Tahun 2014 adalah tahun politik, di mana Pemilu Legeslatif

dan Presiden dilaksanakan. Perdebatan programatik untuk

membangun Indonesia ke depan naik kembali ke permukaan.

Tri Sakti menjadi tema sentral, menjadi bahan pembicaraan

serta perdebatan. Tidak hanya sebatas di tingkat elit, tetapi

melibatkan seluruh lapisan masyarakat, masuk ke sudutsudut

kehidupan masyarakat, dari petani, tukang becak,

pedagang asongan, di media massa, sampai perdebatan keras

di level sosial media. Tidak hanya masyarakat Indonesia,

tetapi juga dunia.

Kerinduan rakyat akan Indonesia yang berdaulat, berdikari,

dan berkepribadian, seakan-akan mendapatkan obat yang

mujarab. Kerinduan akan Pemimpin Indonesia yang berani

dan merakyat seakan-akan terpenuhi.

Namun, ingatlah! Lihatlah! Begitu strategisnya Indonesia,

begitu menggiurkannya Indonesia, dengan segala kekayaan

yang kita miliki, sehingga suksesi kepemimpinan di Indonesia

menjadi bagian dari pertarungaan kepentingan di tingkat

dunia.

25


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Pemeritahan baru sudah terbentuk. Jokowi-JK menjadi

Presiden serta Wakil Presiden Indonesia, dengan Tri Sakti dan

Nawa Cita sebagai program utama yang dinantikan

realisasinya oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika pemerintahan

sebelumnya sangat liberal di bidang ekonomi dan politik,

maka dengan janji Tri Sakti bangsa Indonesia sangat menaruh

harapan akan ada koreksi total terhadap kehidupan politik,

ekonomi, dan sosial budaya.

Pemimpin baru yang diimpikan segenap bangsa Indonesia

adalah yang mampu melindungi serta mengamankan

kepentingan nasional kita sebagai pintu gerbang menuju

Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur, aman sentosa,

lahir maupun batin.

Untuk itu, sebagai salah satu jalan menuju Indonesia yang

ber-Tri Sakti adalah merobohkan semua UU dan peraturan,

termasuk mengembalikan UUD 1945 yang pada era

sebelumnya hanya digunakan untuk melayani modal asing

itu, dikembalikan semangatnya kepada UUD Proklamasi

1945, yang sangat anti terhadap berkuasanya modal asing

dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Itulah revolusi mental yang sesungguhnya! Perubahan dari

mental ketergantungan kepada modal asing menjadi berdiri

di kaki sendiri. Perubahan mental dari bangsa kuli menjadi

bangsa berdaulat di negeri sendiri.

Maka menyusun UUD yang berlandaskan semangat dan ruh

UUD Proklamasi 1945 yang anti terhadap kapitalisme dan

imperialisme, adalah pekerjaan yang mendesak, yang

26


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

kemudian dilanjutkan dengan mencabut semua produk UU

dan peraturan yang melindungi modal asing tersebut. Itulah

usaha-usaha pokok yang harus dilaksanakan oleh

pemerintahan baru sekarang ini jika ingin menghentikan

imperialisme serta kolonialisme, memenangkan kembali cita--

cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menegakkan kembali Tri

Sakti.

Pemerintahan baru harus menjadikan Pasal 33 UUD

Proklamasi 1945 sebagai landasan filosofis, landasan

konstitusional, serta landasan operasional untuk mewujudkan

kemandirian ekonomi nasional, serta menjadikan prinsip

gotong royong sebagai kepribadian bangsa.

Bagaimana cara menghentikan imperialisme itu, yaitu dengan

Persatuan Nasional serta mengkonsentrasikan kekuatan

rakyat bergerak merebut kekuasaan.

Tidak usah ragu ataupun takut, jika usaha itu dikerjakan

memang untuk kepentingan bangsa, rakyat pasti akan berdiri

tegak untuk mendukungnya.

Maka tahapan sekarang ini bagi Partai Politik, Organisasi

Massa, Kaum Pergerakan Kebangsaan, harus terus menerus

bersatu dan berjuang merebut kembali kedaulatan,

kemandirian serta kepribadian, sebagai prasyarat utama

menuju masyarakat Indonesia yang adil makmur.

Kita akan menyaksikan, sejarah akan mencatat, apakah

Kepemimpinan Baru ini benar-benar akan bersama rakyat

Indonesia memperjuangkan Tri Sakti atau melanjutkan

agenda ekonomi politik imperialis. Apakah membangun

27


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Republik Baru sesuai dengan amanat Proklamasi 1945 atau

justru melanjutkan Republik III, negara Republik yang hanya

menjadi pelayan modal asing!

MENUMBANGKAN IMPERIALISME, MENEGAKKAN

TRISAKTI, MENUJU MASYARAKAT ADIL MAKMUR

(REPUBLIK IV)

Bagaimana jalan kita untuk kembali menjadi bangsa yang

merdeka, berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, adil

makmur, aman sentosa?

Menurut Bung Karno, untuk membangkitkan semangat

kebangsaan itu kita harus: Pertama, menunjukkan kepada

rakyat tentang masa lampau yang gemilang. Kolonialisme

membuat rakyat kita patah harapan. Untuk membangkitkan

semangat kebangsaan, Bung Karno berbicara tentang masa

lampau yang gemilang, masa keemasan kerajaan-kerajaan

Nusantara, seperti Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit.

Pembangkitan masa lalu itu bukanlah untuk menghidupkan

kembali feodalisme, melainkan menunjukkan bahwa

Indonesia memiliki potensi berkembang dan maju menjadi

bangsa modern, jika tidak diinterupsi oleh kolonialisme.

Kedua, menyadarkan rakyat tentang keadaan sekarang ini

sebagai zaman kegelapan. Zaman neokolonialisme, kekayaan,

dan sumber daya alam tidak dimanfaatkan untuk

kemakmuran bersama bangsa Indonesia, tetapi hanya

disediakan untuk keuntungan modal asing. Untuk

28


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

melindungi kepentingan asing itu maka sistem politik yang

dipakai pun berwatak liberal. Yang bermodal kuat akan

menguasai sistem politik dan ekonomi, yang lemah akan

tertindas, tersingkir, dan terusir dari tanah airnya sendiri.

Ketiga, memperlihatkan masa depan yang berseri-seri dan

gilang-gemilang. Satu masa, di mana bangsa Indonesia sudah

menikmati kedaulatan penuh, kemandirian serta

berkepribadian, dalam satu masyarakat adil makmur, aman

sentosa, lahir serta batin. Untuk menyongsong masa depan

itu, bangsa Indonesia harus bersatu dan berjuang, menjadikan

negara sebagai alat bagi rakyat untuk membangun sistem

ekonomi yang bersendikan usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan, cabang- cabang produksi yang penting dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,

serta menjadikan bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesarbesarnya

kemakmuran rakyat.

Untuk itu, agar kita bisa melewati jembatan emas menuju

masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri,

berkepribadian, adil makmur itu, kita harus memiliki bekal.

Dan bekal kita itu adalah sikap kebangsaan dan tujuan yang

tegas.

Bekal pokok kita adalah Pancasila, agar kita memiliki filosofi

bangsa, dasar negara, pedoman, tujuan serta sebagai perisai

bangsa kita. Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari

peradaban bangsa Indonesia sendiri yang sudah berurat akar.

Pancasila juga dimaknai oleh Bung Karno sebagai Sosio

Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan. Pancasila

yang mengandung arti Gotong Royong.

29


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Pancasila, Sosio Nasionalisme, untuk memperbaiki keadaankeadaan

di dalam masyarakat, dari keadaan masyarakat yang

miskin dan terhina akibat imperialisme maupun kapitalisme

menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum

tertindas, tidak ada kaum papa sengsara karena tersingkir

dari kehidupan.

Pancasila, Sosio Demokrasi, anti thesa dari demokrasi liberal

model Barat, satu sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ini hanya melahirkan

lingkungan politik yang tidak stabil, gontok-gontokan, selalu

menimbulkan friksi antar partai politik, saling jegal antar

golongan politik, melemahkan persatuan nasional,

menyebabkan ego sentrisme kelompok, golongan,

kedaerahan, dan sektarianisme keagamaan, memicu

perpecahan bangsa.

Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan atau

persamaan di lapangan politik semata, tetapi tidak ada

persamaan di lapangan ekonomi.

Dalam demokrasi liberal, yang unggul dan selalu menang

adalah para pemilik modal. Mereka yang menguasai semua

alat propaganda, lembaga pendidikan, media massa,

universitas, dan lain-lain. Dengan kekuasaan modalnya,

mereka bisa membeli panitia pemilihan, bahkan bisa membeli

suara rakyat yang terjepit kemiskinan. Sekalipun setiap warga

negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik,

tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik

dikontrol kaum pemilik modal, termasuk di dalamnya adalah

penyusunan undang-undang.

30


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Sosio Demokrasi secara harfiah berarti demokrasi massa

rakyat. Tidak hanya sebatas demokrasi politik saja, tetapi juga

menegakkan demokrasi ekonomi, di tengah- tengah rakyat.

Sosio Demokrasi adalah pengejawantahan demokrasi politik

sekaligus demokrasi ekonomi. Caranya adalah dengan

menegakkan prinsip gotong royong, membanting tulang

bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu

membantu bersama, untuk kepentingan bersama, yaitu

bangsa Indonesia.

Sejarah memberikan catatan, sistem liberal ini sudah dikubur

oleh Bung Karno tahun 1959 melalui dekrit. Tetapi akibat

penyelewengan reformasi 1998, liberalisme sebagai instrumen

dari neokolonialisme kembali hidup dan menjadi keyakinan

para elit politik sampai sekarang ini.

Demokrasi bagi bangsa Indonesia, bukanlah semata-mata

sebagai alat teknis untuk mencapai sesuatu tujuan, tetapi

adalah satu kepercayaan, yang memiliki corak nasional, satu

corak kepribadian kita, satu corak yang tidak harus sama

dengan demokrasi yang digunakan negara lain sebagai alat

teknis.

Kemudian Ketuhanan Yang Maha Esa, yang melindungi

semua agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan

berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Karena perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, jika

perlu menyempurnakan batang tubuh UUD Proklamasi 1945

untuk mengatur kehidupan berbangsa serta bernegara, harus

dalam koridor menjadikan UUD Proklamasi 1945 tersebut

31


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

sebagai landasan dan tidak boleh bertentangan. Mengapa?

Karena UUD 1945 adalah bentuk tertinggi perjuangan bangsa

Indonesia dalam meletakkan dasar kehidupan berbangsa dan

bernegara yang menolak keras kapitalisme, imperialisme, dan

bentuk-bentuk penjajahan lainnya terhadap bangsa Indonesia,

itulah bekal selanjutnya.

Tulang punggung ekonomi adalah rakyat. Rakyat adalah

subyek dan pelaku ekonomi, bukan pemilik kapital, apalagi

kapital asing.

Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan dasar bahwa demokrasi

ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di

bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota

masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,

bukan kemakmuran orang seorang. Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok--

pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, itulah bekal ketiga kita.

Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya

penguasaan sumber daya alam ditangan orang seorang.

Untuk memenangkan kembali cita-cita Proklamasi 17 Agustus

1945, bangsa Indonesia harus kembali menunaikan tugas

sejarahnya, bersatu, bergotong royong, merebut kembali

kepentingan nasional yang sudah disubversi oleh modal asing

beserta kompradornya, dengan dasar Pancasila, seperti yang

sudah disampaikan Bung Karno dalam Pidato di depan

BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Tanpa pergerakan rakyat,

parlemen hanya akan dikuasai sepenuhnya oleh kaum yang

bermodal kuat.

32


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Dengan mengusung program Tri Sakti, kita menegasikan

imperialisme dan kolonialisme, menegakkan demokrasi

nasional, dengan menyatukan kekuatan, baik di jalan

parlementer maupun gerakan massa, baik di daerah maupun

di tingkat nasional.

Bekal kita selanjutnya adalah, Persatuan Nasional dengan

mengusung program perjuangan bangsa yaitu kedaulatan,

kemandirian, serta kepribadian sebagai tahap menuju

masyarakat adil makmur.

Kita harus dengan cepat sekali, cepat, mengejar

keterbelakangan kita ini! Itulah seruan Bung Karno,

Proklamator kita, Bapak kita, mengejar di segala lapangan.

Lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar,

lapangan ilmu pengetahuan kita kejar, agar supaya kita benarbenar

di dalam waktu yang singkat bisa bernama Bangsa

Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar umat

manusia di dunia!

Kita pasti sanggup, kita tidak akan berhenti di tengah jalan.

Bukan saja karena sudah kepalang tanggung,

tetapi karena tekad kita dan watak kita memang tidak

kenal berhentinya perjuangan.

Dengan bersatu, berjuang dan bersuka cita, mari kita sambut

Republik baru, Republik Indonesia IV. Republik yang bebas

dari Imperialisme, Republik Indonesia yang gilang-gemilang,

gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo!

33


Pidato Ketua Umum PRD - Kongres VIII

Mundur hancur, mandek amblek, maju terus,

pantang mundur!

Akhir kata, mari kita renungkan bait kata dari seorang

penyair ini: mereka yang dilahirkan di tahun-tahun kemacetan,

tiada ingat akan jalannya sendiri. Kita putera-putera tahun

keberanian, tiada sesuatu pun kita lupakan.

Ya, kita adalah putera-puteri tahun-tahun keberanian. Kita

malahan adalah putera-puteri gelombang yang menderuderu.

Kita adalah putera-putera prahara yang hebat dahsyat!

Kita bangsa gemblengan! Kita menggembleng diri kita

sendiri, dan kita menggembleng zaman kita.

Selamat berjuang,

Hentikan Imperialisme sekarang juga!

menangkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945!

Bangun Indonesia yang Berdaulat, Berdikari dan

Berkepribadian (TRISAKTI), dengan Persatuan Nasional!

Salam Gotong Royong!

Agus Jabo Priyono

34

Similar magazines