buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Perhitungan Pembiayaan Anggaran
b. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan
bagian dari minimal 20 persen alokasi anggaran
pendidikan yang diatur dalam UUD 1945.Selain pada
pembiayaan, anggaran pendidikan juga dialokasikan
pada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
DPPN dikelola oleh Lembaga Pengembangan Dana
Pendidikan (LPDP), sebuah Satker BLU yang berada di
bawah pembinaan Kementerian Keuangan. DPPN
diperuntukan untuk pemberian bea siswa, riset, dan
rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat
bencana alam. Nilai DPPN setiap tahun
diakumuluasikan, pokok dana bersifat abadi,
sementara yang disalurkan adalah bunganya.
Besaran DPPN berasal dari kebutuhan dana pada tahun
yang direncanakan dikurangi dengan perkiraan bunga
yang diperoleh dari pokok DPPN yang diinvestasikan,
dengan memperhatikan nilai anggaran pendidikan
secara keseluruhan.
c. Kewajiban Penjaminan Pemerintah
Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara
potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian
jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD
dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada
kreditur sesuai perjanjian pinjaman. Kewajiban
Penjaminan Pemerintah terdiri atas
Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik
menggunakan Batu Bara
146