buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Keterkaitan Antar Komponen APBN:
Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi
BAB 6
KETERKAITAN ANTAR KOMPONEN APBN:
RUANG FISKAL DAN POTENSI INEFISIENSI
UUD 1945 pasal 23 mengamanatkan bahwa APBN sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Untuk dapat mewujudkan amanat tersebut,
dibutuhkan dukungan pendanaan yang optimal. Namun
demikian, permasalahannya adalah, pada prakteknya
selama ini, dana APBN sudah ter-“kavling” antara lain
sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi untuk
mengalokasi anggaran belanja dengan besaran porsi
(persentase) tertentu atau sering disebut mandatory
spending. Sebagai contoh misalnya ketentuan anggaran
pendidikan 20% dari belanja negara, alokasi (minimal)
26% dari penerimaan dalam negeri neto untuk DAU, dan
lain sebagainya. Selain disebabkan karena amanat
peraturan perundangan, keterkaitan antar komponen
postur APBN juga terjadi secara alamiah seperti misalnya
yang terjadi antara defisit, pembiayaan anggaran dan
pembayaran bunga utang. Isu mengenai keterkaitan antar
komponen di dalam postur APBN dan implikasinya
terhadap ruang gerak fiskal akan menjadi pokok bahasan
yang akan dijelaskan pada bab ini.
Masih terkait dengan ruang fiskal, pada bab ini juga akan
memberikan ilustrasi melalui beberapa contoh kasus
bagaimana dampak mandatory spending terhadap
ketersediaan ruang fiskal. Dengan adanya ilustrasi
tersebut diharapkan publik dapat memahami bahwa
apabila terdapat tambahan pada sisi penerimaan negara
154