buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Keterkaitan Antar Komponen APBN:
Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi
2013). Sebaliknya, realisasi inflasi dan nilai tukar
melampaui asumsinya.
Tabel 6.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2013
Pagu Indikatif RAPBN APBN RAPBNP APBNP Realisasi
Pertumbuhan ekonomi (%) 7,0 6,8 6,8 6,2 6,3 5,8
Inflasi (%) y-o-y 5,0 4,9 4,9 7,2 7,2 8,4
Nilai tukar (Rp/US$1) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10.460
Tkt bunga SPN 3 bulan (%) 9.000 9.300 9.300 9.600 9.600 4,5
Harga minyak (US$/barel) 110 100 100 108 108 106,0
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 940 900 900 840 840 825,0
Sebagaimana dijelaskan pada bab 2, asumsi dasar ekonomi
makro pada dasarnya merupakan indikator acuan yang
digunakan sebagai proxy dalam menghitung besaran pada
komponen-komponen dalam postur APBN. Di sisi lain,
asumsi dasar ekonomi makro merupakan acuan target
yang harus dicapai oleh Pemerintah yang ditetapkan
secara politis bersama dengan DPR. Dengan demikian,
asumsi dasar ekonomi makro yang terkandung di dalam
UU APBN, selain merefleksikan perkembangan ekonomi
terkini dan proyeksi ke depan, juga merupakan target
politis kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Dengan
fakta tersebut, maka akurasi asumsi dasar ekonomi makro
baik itu secara perhitungan teknis oleh Pemerintah
maupun hasil kesepakatan politik bersama DPR harus
tetap terjaga untuk menghindari ketidakefisienan postur
APBN.
Sejalan dengan realisasi asumsi dasar ekonomi makro
2013 yang mengalami deviasi dari asumsinya tersebut,
maka realisasi APBNP 2013 juga mengalami deviasi dari
rencana semula. Deviasi yang terjadi antara APBNP 2013
dengan realisasinya sebagaimana disajikan dalam Tabel
6.4.
181