buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Perhitungan Pendapatan Negara
perpajakan secara tidak langsung seperti besaran
Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP dan tarif pajak. PTKP
merupakan batas nominal tertentu dari penghasilan wajib
pajak yang tidak dikenakan pajak. Selain itu, besaran
penyesuaian tarif tiap tahunnya seperti penyesuaian tarif
kepabeanan dan cukai juga memengaruhi komponen
penerimaan pajak perdagangan internasional yaitu bea
masuk dan bea keluar dalam postur APBN.
Kebijakan di bidang perpajakan juga dapat memengaruhi
besarnya penerimaan perpajakan. Sebagai contoh, pada
tahun 2014, Pemerintah memberlakukan kebijakan
hilirisasi mineral yang mengakibatkan penurunan dalam
penerimaan bea keluar akibat dari penurunan nilai ekspor
mineral mentah dari dalam negeri. Selain itu, kebijakan
dalam bidang PBB Pertambangan juga memengaruhi
besarnya setoran pajak bumi dan bangunan sektor
pertambangan, karena saat ini nilai PBB pertambangan
yang disetor hanya berdasarkan luas area
bangunan/konstruksi pertambangan, bukan berdasarkan
luas wilayah pertambangan.
PERHITUNGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak
Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Sementara itu, menurut Government
Financial Statistics (GFS, 2014) terbitan IMF, revenue is an
increase in net worth resulting from a transaction. Oleh
karena itu, Pemerintah memiliki hak untuk memungut
pajak untuk mendanai kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, sebagai akibat dari penyelenggaraan fungsi
Pemerintahan dalam berbagai bidang. Seluruh pendapatan
64