o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

Pendahuluan
A. Latar Belakang
Tata kepemerintahan yang baik (good
governance) memiliki 3 landasan utama yaitu:
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Akuntabilitas dalam hal ini merupakan
perwujudan kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, diperlukan suatu pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan
Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan
pedoman penyusunan dokumennya
diatur terakhir melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Demokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan stratejik yang
ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa Iaporan
yang disampaikan kepada atasan masingmasing,
Iembaga-Iembaga pengawasan dan
penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada presiden selaku kepala pemerintahan.
Laporan tersebut menggambarkan kinerja
instansi pemerintah yang bersangkutan melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Kemudian juga pemerintah menerbitkan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, yang mewajibkan agar setiap K/L
Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat
dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan
untuk mewujudkan suatu capaian kinerja
tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui
penetapan target kinerja serta indikator
kinerja yang menggambarkan keberhasilan
pencapaiannya baik berupa hasil maupun
manfaat.
Dengan diterbitkannya kedua INPRES tersebut,
maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika yang merupakan
bagian dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika dituntut untuk dapat memberikan
kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas
pemerintahan dibidang Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika. Pemerintah
senantiasa menekankan perlunya partisipasi
semua stake holder, khususnya aparatur
pemerintah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan meningkatkan efisiensi di segala
sektor.
7