d Jubi Online || An Alternative Media in Tanah Papua ||Tabloid

‘RAHASIA’ PENDIDIKAN DI SARMI

Written by Administrator

Saturday, 24 April 2010 00:00

Pendidikan anak usia dini di Kampung Takar Sarmi (Foto/Jubi : IPPM)

Jika dunia pendidkan tak diperhatikan, otomatis Papua mengalami “lost generation”. pemerintah wajib

membuat warganya cerdas.

JUBI --- Pendidikan sebenarnya tidak hanya sekedar melatih peserta didik untuk dapat membaca dan

menulis. Namun lebih dari itu, melalui pendidikan dapat membangkitkan rasa percaya diri seorang anak.

Karena itu peran aktif orang tua sangat penting dalam memberi semangat belajar kepada anak untuk

belajar di pendidikan formal (sekolah).

Menurut John Rahail, Direktur Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) bahwa dalam

membangun sumber daya manusia di Papua khususnya anak-anak, mengalami berbagai kendala.

Misalnya, bangunan sekolah yang tidak memadai, tenaga pengajar yang minim dan persoalan klasik lain.

Namun di lain sisi, rendahnya minat anak-anak masuk sekolah juga merupakan kendala.

Kenyataan tersebut terjadi di banyak tempat termasuk di Kabupaten Sarmi. “Masalah ini semakin

kompleks karena angka partisipasi murid rendah di sekolah walau di Kabupaten Sarmi hampir semua

distrik dan kampung sudah terdapat gedung sekolah dan sarana prasarana belajar-mengajar (SD, SLTP

dan SLTA). Namun belum dimanfaatkan secara optimal,” kata John Rahail kepada JUBI belum lama ini.

Selama tiga tahun mendampingi anak-anak usia sekolah di Sarmi, IPPM mencatat angka partisipasi atau

kehadiran siswa di kelas sangat tinggi. Selain itu proses belajar-mengajar tidak dapat dioptimalkan karena

rasio perbandingan guru murid tidak seimbang, alat peraga tidak memadai, termasuk fasilitas sekolah.

Gedung sekolah tidak memenuhi standar lingkungan sehat (MCK tidak berfungsi). Sedangkan faktor

informal lainnya adalah masih rendah peran orang tua dalam mendorong anak didik untuk bersemangat

masuk sekolah.

Temuan IPPM ini juga seiring dengan laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi Tahun

2006 yang menunjukkan bahwa hanya 65,2 dengan angka rata-rata lama pendidikan di sekolah yang

hanya 6,4 tahun yang berarti bahwa mereka hanya melalui pendidikan formal di tingkat Sekolah Dasar..

Angka buta huruf sendiri mencapai 10% dari total jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Begitu pula Angka

Partisipasi Murni (APM) juga semakin menurun antar jenjang pendidikan, dimana APM SD 84,82%,

kemudian SLTP 63,36% dan SLTA hanya 19,17%. “Dari presentase ini jelas memberikan gambaran bahwa

semakin tinggi pendidikan partisipasi penduduk usia sekolah di Kabupaten Sarmi semakin berkurang,” ujar

John Rahail. “Padahal fasilitas pendukung bagi pendidikan di Sarmi cukup memadai tetapi angka siswa

putus sekolah pada tingkat SLTA cukup tinggi.” Lanjut Direktur IPPM ini.

Kabupaten Sarmi salah satu dari 14 kabupaten baru di Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan UU

Nomor 26 Tahun 2002 merupakan hasil pemekaran dari kabupaten induk Kabupaten Jayapura. Secara

administrasi Kabupaten Sarmi terdiri dari 10 distrik, 2 kelurahan dan 84 kampung.

Berdasarkan data Kabupaten Sarmi Dalam Angka 2008, jumlah penduduk Kabupaten Sarmi yang tercatat

sebanyak 26.964 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 14.431 jiwa (53,51%) dan penduduk perempuan

12.533 jiwa (46.49%).

Sesuai data Kabupaten Sarmi Dalam Angka 2008, di Kabupaten Sarmi telah terdapat 52 unit Sekolah

Dasar (SD); Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) sebanyak 9 unit sekolah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

(SLTA) sebanyak 4 unit sekolah.

Menurut laporan BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi pada 2008, angka

melek huruf penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Sarmi sebesar 87,1% dengan rata-rata lama

sekolah sekitar 6,4 tahun. Kondisi ini lanjut John Rahail, jelas memberikan gambaran bahwa meskipun

sebagian besar warga di Kabupaten Sarmi memiliki kemampuan membaca dan menulis tetapi mereka tidak

mengenyam bangku pendidikan yang tinggi. Hal ini merupakan kemampuan dasar minimal yang harus

dimiliki oleh setiap individu. Namun yang lebih jelas lagi bahwa partisipasi mereka dalam dunia pendidikan

masih sangat rendah karena rata-rata mereka hanya menamatkan pendidikan dasar atau hanya tamat SD.

Hasil penelitian yang digelar IPPM dan Yayasan Tifa Jakarta pada Tahun 2009 mengungkapkan bahwa

kemunduran pendidikan di Kabupaten Sarmi dipengaruhi berbagai faktor yang terkait dengan pemenuhan

hak atas pendidikan yang bisa dilihat sebagai situasi di Kabupaten Sarmi pada waktu itu.

Rahail mengatakan bahwa untuk meningkatkan peran anak dalam pendidikan formal di sekolah,

pemerintah, melalui instasi terkait, termasuk orang tua siswa harus bekerja sama dalam meningkatkan

minat anak untuk sekolah. Termasuk memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sekolah yang

diinginkan.

Faktanya pada tingkat SD, SLTP dan SLTA di wilayah perkotaan Kabupaten Sarmi sampai saat ini belum

pernah terjadi pemaksaan oleh pemerintah agar orang tua atau wali murid memasukan anaknya ke

sekolah. Ia mencontohkan SD dan SLTP yang dikelola Yayasan Persekolahan Kristen (YPK) wilayah

Kabupaten Sarmi.

Hampir setiap tahun banyak siswa lulusan SD melanjutkan pendidikan ke SLTP, begitu pula SLTP ke SLTA.

Namun faktanya agak dipaksakan untuk diterima sebab nilai kelulusan tak sesuai standar, terutama

siswa yang merupakan penduduk lokal.

Dalam penempatan guru, IPPM juga menyebutkan bahwa pemerintah setempat keliru dalam

menempatkan tenaga guru. “Ada Sekolah yang minim jumlah tenaga pengajar tetapi tidak ada

penambahan guru baru. Pemerintah menempatkan guru pada sekolah yang jumlah guru sudah memadai.

Ini sangat mengganggu proses belajar mengajar,” ujarnya.

Ia mengatakan, idealnya, Kabupaten Sarmi yang memiliki 52 unit gedung SD paling sedikit membutuhkan

466 orang guru. Sedangkan guru yang tersedia sampai akhir Tahun 2007 adalah sebanyak 294. Jadi masih

kekurangan 174 guru SD. Sedangkan untuk tingkat SLTP, untuk 9 unit gedung SLTP masih dibutuhkan

sebanyak 225 orang guru. Sedangkan jumlah guru yang tersedia hanya sebanyak 77 orang. Artinya, masih

mengalami kekurangan 148 orang guru.

Persoalan kekurangan guru ini diperparah lagi dengan penempatan guru yang tidak merata karena hampir

sebagian besar guru meminta untuk bertugas di perkotaan. Walau sebenarnya tidak sesuai SK (Surat

Keputusan) Penempatan di mana seharusnya bertugas di daerah pedalaman.

Terdapat beberapa sekolah beberapa sekolah yang hanya terdiri dari dua guru kelas yang merangkap

mengajar pada kelas lain. Untuk mengisi kekurangan guru SD, terpaksa penjaga sekolah harus mengajar,

walau kemampuannya di bawah standar. Ini sesuatu yang ironis.

Di Sarmi saat ini masih mengalami kekurangan guru bidang studi. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja

para guru dalam mempersiapkan bahan mengajar termasuk proses belajar-mengajar di sekolah. Apalagi

perubahan kurikulum yang terjadi secara nasional juga membuat penerapan kurikulum di sekolah tidak

dapat optimal.

Pada tingkat SLTP dan SLTA, juga terjadi minus guru untuk mata pelajaran eksakta. Lebih banyak lagi

untuk mata pelajaran ilmu sosial. Hal ini dipengaruhi proses penerimaan pegawai (guru-red) yang

kesannya ‘terima begitu saja’ tanpa mempertimbangkan basic pengetahuan dan latar belakang pendidikan

yang jelas.

Untuk memperbaiki masalah pendidikan di Sarmi, minimal Pemkab melakukan kontrak kerja bagi para

guru lepas atau guru kontrak/honor agar mampu menjawab kekurangan tenaga guru ini, terutama di

bidang ilmu eksakta. Kemudian, perlu ada perhatian terhadap kesejahteraan guru agar mereka dapat

bertahan di tempat tugas yang jauh dari kota. Namun terlepas dari semua persoalan pendidikan di

Kabupaten Sarmi, salah satu hal yang seharusnya menjadi perhatian bersama di sana adalah bagaimana

membangkitkan semangat belajar anak-anak didik. Pasalnya pada usia dini kreatifitas anak dapat digali

dengan lebih mendalam. Usia emas mulai pada usia pra sekolah atau pendidikan usia dini (PAUD).

Membangkitkan rasa percaya diri modal penting bagi pendidikan anak-anak. (JUBI/DAM)

‘RAHASIA’ PENDIDIKAN DI SARMI Written by Administrator Saturday, 24 April 2010 00:00 Pendidikan anak usia dini di Kampung Takar Sarmi (Foto/Jubi : IPPM) Pendidikan anak usia dini di Kampung Takar Sarmi (Foto/Jubi : IPPM) Jika dunia pendidkan tak diperhatikan, otomatis Papua mengalami “lost generation”. pemerintah wajib membuat warganya cerdas. JUBI --- Pendidikan sebenarnya tidak hanya sekedar melatih peserta didik untuk dapat membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, melalui pendidikan dapat membangkitkan rasa percaya diri seorang anak. Karena itu peran aktif orang tua sangat penting dalam memberi semangat belajar kepada anak untuk belajar di pendidikan formal (sekolah). Menurut John Rahail, Direktur Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) bahwa dalam membangun sumber daya manusia di Papua khususnya anak-anak, mengalami berbagai kendala. Misalnya, bangunan sekolah yang tidak memadai, tenaga pengajar yang minim dan persoalan klasik lain. Namun di lain sisi, rendahnya minat anak-anak masuk sekolah juga merupakan kendala. Kenyataan tersebut terjadi di banyak tempat termasuk di Kabupaten Sarmi. “Masalah ini semakin kompleks karena angka partisipasi murid rendah di sekolah walau di Kabupaten Sarmi hampir semua distrik dan kampung sudah terdapat gedung sekolah dan sarana prasarana belajar-mengajar (SD, SLTP dan SLTA). Namun belum dimanfaatkan secara optimal,” kata John Rahail kepada JUBI belum lama ini. Selama tiga tahun mendampingi anak-anak usia sekolah di Sarmi, IPPM mencatat angka partisipasi atau kehadiran siswa di kelas sangat tinggi. Selain itu proses belajar-mengajar tidak dapat dioptimalkan karena rasio perbandingan guru murid tidak seimbang, alat peraga tidak memadai, termasuk fasilitas sekolah. Gedung sekolah tidak memenuhi standar lingkungan sehat (MCK tidak berfungsi). Sedangkan faktor informal lainnya adalah masih rendah peran orang tua dalam mendorong anak didik untuk bersemangat masuk sekolah. Temuan IPPM ini juga seiring dengan laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi Tahun 2006 yang menunjukkan bahwa hanya 65,2 dengan angka rata-rata lama pendidikan di sekolah yang hanya 6,4 tahun yang berarti bahwa mereka hanya melalui pendidikan formal di tingkat Sekolah Dasar.. Angka buta huruf sendiri mencapai 10% dari total jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Begitu pula Angka Partisipasi Murni (APM) juga semakin menurun antar jenjang pendidikan, dimana APM SD 84,82%, kemudian SLTP 63,36% dan SLTA hanya 19,17%. “Dari presentase ini jelas memberikan gambaran bahwa semakin tinggi pendidikan partisipasi penduduk usia sekolah di Kabupaten Sarmi semakin berkurang,” ujar John Rahail. “Padahal fasilitas pendukung bagi pendidikan di Sarmi cukup memadai tetapi angka siswa putus sekolah pada tingkat SLTA cukup tinggi.” Lanjut Direktur IPPM ini. Kabupaten Sarmi salah satu dari 14 kabupaten baru di Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 merupakan hasil pemekaran dari kabupaten induk Kabupaten Jayapura. Secara administrasi Kabupaten Sarmi terdiri dari 10 distrik, 2 kelurahan dan 84 kampung. Berdasarkan data Kabupaten Sarmi Dalam Angka 2008, jumlah penduduk Kabupaten Sarmi yang tercatat sebanyak 26.964 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 14.431 jiwa (53,51%) dan penduduk perempuan 12.533 jiwa (46.49%). Sesuai data Kabupaten Sarmi Dalam Angka 2008, di Kabupaten Sarmi telah terdapat 52 unit Sekolah Dasar (SD); Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) sebanyak 9 unit sekolah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 4 unit sekolah. Menurut laporan BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi pada 2008, angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Sarmi sebesar 87,1% dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6,4 tahun. Kondisi ini lanjut John Rahail, jelas memberikan gambaran bahwa meskipun sebagian besar warga di Kabupaten Sarmi memiliki kemampuan membaca dan menulis tetapi mereka tidak mengenyam bangku pendidikan yang tinggi. Hal ini merupakan kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Namun yang lebih jelas lagi bahwa partisipasi mereka dalam dunia pendidikan masih sangat rendah karena rata-rata mereka hanya menamatkan pendidikan dasar atau hanya tamat SD. Hasil penelitian yang digelar IPPM dan Yayasan Tifa Jakarta pada Tahun 2009 mengungkapkan bahwa kemunduran pendidikan di Kabupaten Sarmi dipengaruhi berbagai faktor yang terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan yang bisa dilihat sebagai situasi di Kabupaten Sarmi pada waktu itu. Rahail mengatakan bahwa untuk meningkatkan peran anak dalam pendidikan formal di sekolah, pemerintah, melalui instasi terkait, termasuk orang tua siswa harus bekerja sama dalam meningkatkan minat anak untuk sekolah. Termasuk memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sekolah yang diinginkan. Faktanya pada tingkat SD, SLTP dan SLTA di wilayah perkotaan Kabupaten Sarmi sampai saat ini belum pernah terjadi pemaksaan oleh pemerintah agar orang tua atau wali murid memasukan anaknya ke sekolah. Ia mencontohkan SD dan SLTP yang dikelola Yayasan Persekolahan Kristen (YPK) wilayah