RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

elsam.or.id

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

I. UMUM

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala

perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha

tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di

berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan

dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

nasional yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna

“dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam

perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung pelbagai misi yang lebih luas

sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua

adalah misi “demokratisasi hukum pidana” yang antara lain ditandai dengan masuknya Tindak

Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau

kebencian (haatzaai-artikelen) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali

sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil. Misi ketiga adalah misi

“konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana

mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dengan pelbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas

Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu

penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dilakukan atas dasar misi keempat yaitu

misi adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai

akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilainilai,

standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Pelbagai misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum yang tetap memandang perlu

penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk

menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan

kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-

Indie (Staatsblad 1915 : 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboek van

Strafrecht tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar

1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

(Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie

disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa

dan Madura, sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden.

Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh Indonesia ini, secara

de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah-daerah pendudukan Belanda sebagai

akibat aksi militer Belanda I dan II di mana untuk daerah-daerah tersebut masih berlaku Wetboek

van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915 : 732) dengan segala perubahannya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 1


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Dengan demikian, dapat dikatakan setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum

pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan ini berlangsung hingga tahun 1958 dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menentukan

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua

perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian berlakulah

hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang

berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yaitu “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie”, yang

untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Harus diakui bahwa di Era Kemerdekaan telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial dengan kedudukan Republik Indonesia

sebagai negara merdeka dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional

maupun internasional. Dalam hal ini di samping pelbagai perubahan yang dilakukan melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaharuan dan/atau perubahan

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP;

2. Undang-Undang Noomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yang merubah kata-kata “vijf en twintig gulden” dalam Pasalpasal

364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi

“duaratus lima puluh rupiah”;

3. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang

Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;

4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer;

5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau

Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ke dalam KUHP Pasal 156a ;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merubah ancaman

pidana dalam Pasal-pasal 303 ayat (1), 542 ayat (1) dan 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.;

7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya

Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap

Sarana/Prasarana Penerbangan.;

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan

dengan kriminalisasi terhadap Penyebaran Ajaran Marxisme dan Leninisme;

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang pada dasarnya menetapkan beberapa pasal dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penyuapan dan Tindak Pidana

Jabatan menjadi Tindak Pidana Korupsi.

Pelbagai pembaharuan dan/atau perubahan yang terjadi tersebut pada dasarnya bersifat ad

hoc dan bernuansa evolusioner serta tidak dapat memenuhi tuntutan 4 (empat) misi perubahan

mendasar yang telah diuraikan di atas (dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi),

sehingga penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru harus dilakukan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

BUKU KESATU

1. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

warisan Belanda (Wetboek van Strafrecht) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

adalah filosofi yang mendasarinya. KUHP Warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh

pemikiran Aliran Klasik (Classical School) yang berkembang pada Abad ke-18 yang

memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (Daad- Strafrecht).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-

Klasik (Neo-Classical School) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif

(perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang

pada Abad ke- 19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak

pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (Daaddader

Strafrecht). Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban

kejahatan (victimology) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian

besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Baik falsafah “Daad-dader Strafrecht” maupun viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3

(tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat

melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan

tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.

2. Karakter “Daad-dader Strafrecht” yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang antara lain juga tersurat dan tersirat dari

adanya pelbagai pengaturan yang berusaha menjaga kesimbangan antara unsur/faktor

obyektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur/faktor subyektif (manusia/batiniah/sikap batin). Hal ini

antara lain tercermin dari pelbagai pengaturan tentang Tujuan Pemidanaan, Syarat

Pemidanaan, pasangan Sanksi berupa Pidana dan Tindakan, pengembangan Alternatif

Pidana Kemerdekaan jangka pendek, Pedoman atau Aturan Pemidanaan, Pidana Mati

Bersyarat, dan pengaturan Batas Minimum Umum Pertanggungjawaban Pidana, Pidana serta

Tindakan Bagi Anak.

3. Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini

tidak membedakan lagi antara tindak pidana (strafbaarfeit) berupa kejahatan (misdrijven) dan

tindak pidana pelanggaran (overtredingen). Untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana.

Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru nantinya hanya terdiri atas 2

(dua) Buku yaitu Buku Kesatu memuat Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang memuat

ketentuan tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secara selektif

ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana.

Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual

perbedaan antara kejahatan sebagai “rechtsdelict” dan pelanggaran sebagai “wetsdelict”

ternyata tidak dapat dipertahankan, karena dalam perkembangannya tidak sedikit beberapa

“rechtsdelict” dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang

seharusnya merupakan “wetsdelict” dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat

ancaman pidananya. Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannya kualitas

dan dampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatif

semacam ini dalam kenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diakui pula adanya tindak pidana atas

dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak

pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah

suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan

hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan,

yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim

dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 3


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan

norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi

rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan

menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang

dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebihlebih

di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat

domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada

manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan

terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person)

maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan

tindak pidana (corporate criminal) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak

pidana (crimes for corporation). Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek

tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum

dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

pidana (corporate criminal responsibility). Di samping itu, masih dimungkinkan pula

pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki

kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana

korporasi dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pertanggungjawaban

pidana bagi korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana tertentu di luar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku juga secara umum untuk tindak-tindak pidana

lain baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi terhadap

korporasi dapat berupa pidana (straf), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib

(maatregel). Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang

memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil

keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap

korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai

pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turutserta melakukan,

sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di

dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut.

5. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) tetap merupakan salah satu

asas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai

perkecualian dimungkinkan penerapan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”. Dalam

hal yang pertama, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah

dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang kedua

tanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan

bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas

perintahnya.

6. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diatur mengenai jenis pidana berupa

pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan.

Jenis pidana pokok terdiri atas :

a. pidana penjara;

b. pidana tutupan;

c. pidana pengawasan;

d. pidana denda; dan

e. pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja

sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai

alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (short prison sentence) yang

akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 4


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek

destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi

dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya

secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana (strafmaat).

Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana (strafsoort) yang akan dijatuhkan di antara kelima

jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya

dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan

jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya

merupakan cara pelaksanaan pidana (strafmodus) sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal

tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai

upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat

dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat,

dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan

tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu

dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.

7. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), sebab di samping jenis-jenis

pidana tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pula jenis-jenis

tindakan (maatregelen). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang

melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan

perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau

retardasi mental. Di samping itu dalam hal tertentu tindakan dapat pula diterapkan kepada

terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untuk

memberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial.

8. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula rambu-rambu pemidanaan baru

yang berkaitan dengan berat ringannya pidana yakni berupa ancaman pidana minimum

khusus yang sebenarnya sebelumnya juga sudah dikenal dalam perundang-undangan pidana

di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini

dilakukan berdasarkan pertimbangan :

- untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana

yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;

- untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang

dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;

- apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog

dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat

diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk

tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan

masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

9. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini ancaman pidana denda dirumuskan

dengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak

pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk

kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran

penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang

relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi

perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistem

kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 5


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan

cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.

10. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai jenis pidana, berat

ringannya pidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini

karena baik dipandang dari perkembangan fisik maupun psikis anak berbeda dari orang

dewasa. Selain itu, pengaturan secara khusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataaan

bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (Convention

on the Rights of the Child) dalam kerangka pemajuan dan perlindungan Hak- Hak Asasi

Manusia.

BUKU KEDUA

1. Untuk menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan

unifikasi, di samping dilakukannya evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang

ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, apresiasi juga dilakukan terhadap

pelbagai perkembangan tindak pidana yang terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, antara lain, berbagai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Benda Cagar Budaya, Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kesehatan, Sistem Pendidikan Nasional, dan

sebagainya.

2. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan tentang Tindak Pidana Pornografi

dan Pornoaksi, Tindak Pidana di Dunia Maya dan Tindak Pidana tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Cybercrime), Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking

Crime), dan lain-lain.

3. Di samping itu, adaptasi terhadap perkembangan tindak pidana internasional yang bersumber

dari pelbagi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi

juga dilakukan, antara lain Tindak Pidana Penyiksaan atas dasar Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia),

1984. Di samping itu secara antisipatif diatur pula Kejahatan Perang (War Crimes) yang

bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “International Criminal Court”, dan perluasan

Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada “United Nations Convention Against Corruption

(2003).

4. Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, maka penambahan beberapa pasal

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat

dihindarkan. Dalam hal ini terlihat beberapa Bab baru seperti Bab VI tentang Tindak Pidana

Terhadap Proses Peradilan, Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan

Beragama, Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Bab XVII tentang

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dan Bab XXXII tentang Tindak

Pidana Korupsi.

5. Seirama dengan proses globalisasi, lajunya pembangunan dan perkembangan sosial yang

disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh

karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui

amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau mengaturnya dalam

Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 211 Buku Kesatu.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 6


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu

perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh

atau didasarkan pada Undang-Undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh

karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena

itu peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman

pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa

ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan

penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh

melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2)

Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak

pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran

analogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan

tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan

pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk

yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan

yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi maka

perbedaan pendapat yang timbul dalam praktek selama ini dapat dihilangkan.

Ayat (3)

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia

masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam

masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian

terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut

dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap

mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat

pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.

Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan

pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana

adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam

masyarakat tertentu.

Ayat (4)

Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam

menetapkan sumber hukum materiel (hukum yang hidup dalam masyarakat)

yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiIl).

Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilai nasional dan internasional.

Pasal 2

Ayat (1)

Asas ketentuan pidana tidak berlaku surut (non retroaktif) adalah mutlak. Namun

apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pidana setelah

seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka digunakan ketentuan yang

lebih menguntungkan bagi pembuat baik sebagai tersangka atau terdakwa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan” adalah

bahwa narapidana yang bersangkutan dibebaskan dari menjalani pidana yang

telah dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, apabila narapidana sedang

menjalani pidana, maka pelaksanaan sisa pidana ditiadakan, dan apabila pidana

belum dijalani, maka pelaksanaannya gugur. Mengenai putusan pengadilan

sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat yang

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 7


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

berwenang menetapkan pembebasan adalah pejabat eksekutif.

Ketentuan mengenai pembebasan tersebut berlaku juga bagi tersangka atau

terdakwa yang berada dalam tahanan. Pembebasan tersebut ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pembebasan pidana tersebut tidak menimbulkan hak bagi terpidana menuntut

ganti kerugian.

Ayat (3)

Mengingat putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

instansi atau pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian pidana adalah

pejabat eksekutif.

Pemberian keringanan pidana tidak menimbulkan hak bagi terpidana menuntut

ganti kerugian.

Pasal 3

Pasal 4

Huruf a

Ketentuan ini mengandung asas wilayah atau teritorial.

Huruf b

Ketentuan ini mengandung asas teritorial yang diperluas. Perluasan asas

teritorial tidak hanya dimaksudkan untuk menjaring tindak pidana dalam kapal

atau pesawat udara Indonesia, tetapi juga untuk menjaring tindak pidana di

dunia maya (cyber crime) yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tetapi

akibatnya dirasakan atau terjadi di Indonesia. Asas ini berlaku bagi siapa saja,

tanpa melihat kewarganegaraan pembuat.

Ketentuan dalam pasal ini mengandung asas nasional pasif yang dimaksudkan untuk

melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional yang berupa: (a)

kepentingan/keselamatan warga negara di luar negeri; dan (b) kepentingan nasional

tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam pasal ini,

menggunakan perumusan yang limitatif/enumeratif yang terbuka (“open”). Artinya, ruang

lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis

tindak pidananya tidak ditentukan secara pasti (rigid). Jadi, tidak menggunakan sistem

perumusan limitatif yang rigid. Penentuan jenis tindak pidana mana yang dipandang

menyerang/membahayakan kepentingan nasional, diserahkan dalam praktek secara

terbuka dalam batas-batas yang telah dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana

Indonesia.

Perumusan limitatif yang tebuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam

praktek maupun fleksibilitas perkembangan formulasi delik oleh pembuat undangundang

di masa yang akan datang. Jadi fleksibilitas itu tetap dalam batas-batas

kepastian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan delik mana

yang menyerang kepentingan nasional, hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang

sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang penting untuk

dilindungi. Pembuat hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pembuat tindak pidana yang dikenakan ketentuan pasal ini adalah setiap orang, baik

warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di luar

wilayah negara Republik Indonesia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 8


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Alasan penerapan asas nasional pasif karena pada umumnya tindak pidana yang

merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat tindak pidana

dilakukan (lokus delikti) tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus

dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu dapat terjadi seseorang yang

melakukan suatu perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum

nasional Indonesia akan terhindar dari penuntutan, apabila perbuatan tersebut

dilakukan di luar wilayah Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk

melindungi kepentingan nasional Indonesia dirumuskan ketentuan ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Asas universalitas adalah asas yang melindungi kepentingan hukum baik kepentingan

hukum negara Indonesia maupun kepentingan hukum negara lain. Pelanggaran atas

kepentingan hukum universal disebut tindak pidana internasional. Landasan pengaturan

asas ini terdapat dalam konvensi internasional di mana suatu negara menjadi peserta.

Indonesia telah menjadi peserta dari beberapa konvensi internasional, antara lain,

Konvensi Internasional tentang Uang Palsu, Konvensi Internasional tentang Laut Bebas

yang di dalamnya diatur tindak pidana pembajakan laut, Konvensi Internasional tentang

Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, dan

Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Psikotropika. Apabila di kemudian hari Indonesia ikut serta dalam konvensi internasional

yang mengatur tentang tindak pidana internasional lainnya, maka penunjukan kepada

pasal-pasal tindak pidana internasional akan bertambah.

Sesuai dengan perkembangan dunia modern, beberapa negara telah mengadakan

perjanjian yang memungkinkan warga negara dari negara yang ikut serta dalam

perjanjian tersebut dapat diadili oleh masing-masing negara anggota karena melakukan

tindak pidana tertentu. Dengan demikian ketentuan ini dimaksudkan untuk

mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang

memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan

diadili oleh Indonesia karena melakukan tindak pidana tertentu yang diperjanjikan.

Cukup jelas.

Dalam masyarakat suatu negara terdapat hukum yang mengatur tingkah laku para

anggota masyarakat dalam rangka menegakkan ketenteraman dan ketertiban dalam

negara itu. Hal yang sama berlaku pula dalam masyarakat internasional. Negara

Indonesia merupakan anggota masyarakat internasional, oleh karena itu sudah

selayaknya hukum Indonesia juga ikut serta menegakkan hukum internasional. Ini berarti

bahwa ketentuan hukum nasional Indonesia yang bertentangan dengan hukum

internasional yang diakui oleh Indonesia, maka hukum nasional Indonesia tidak

diberlakukan. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional,

maka berarti berlakunya ketentuan pidana Indonesia sebagaimana disebut dalam

ketentuan pasal ini dibatasi oleh hukum internasional.

Yang dimaksud dengan “waktu tindak pidana” adalah saat dilakukannya tindak pidana.

Dalam hal ini tidak dibedakan antara tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan

yang dirumuskan secara materiil.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 9


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tempat tindak pidana” adalah tempat dilakukannya tindak

pidana dan tempat terjadinya akibat yang ditentukan dalam perumusan Undang-Undang

atau yang diperkirakan oleh pembuat tindak pidana. Jadi yang dipakai untuk

menentukan tempat ialah teori perbuatan jasmani (de leer van de lichamelijke daad)

dan teori akibat (de leer van het gevolg). Mengenai tempat terjadinya akibat, dibedakan

antara tempat yang akibat itu sungguh-sungguh terjadi dan tempat yang diperkirakan

akibat itu akan terjadi. Bagi tindak pidana yang dalam pelaksanaannya mempergunakan

alat atau sarana, maka tempat tindak pidana adalah tempat alat atau sarana tersebut

mulai bekerja.

Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya

(daad-dader-strafrecht) dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asas

kesalahan. Dengan demikian maka tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana

memperoleh kontur yang jelas.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan suatu

perbuatan disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang dimaksudkan meliputi baik

perbuatan melakukan (aktif) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu (pasif) yang

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan perbuatan tidak

melakukan (pasif) termasuk perbuatan lalai (nalaten) dalam rangka mencegah

terjadinya akibat yang merupakan unsur suatu tindak pidana. Pencegahan akibat dari

tindak pidana pada dasarnya merupakan kewajiban menurut hukum, kecuali terdapat

alasan yang meyakinkan dan diterima berdasarkan pertimbangan akal yang wajar.

Melalaikan pencegahan di sini mempunyai nilai yang sama dengan melakukan suatu

tindak pidana meskipun dalam perspektif yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangan dengan hukum” adalah

perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan

bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang

tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan

pidana, hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara

formil dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah perbuatan tersebut

secara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran hukum

masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan .

Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harus

memperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum yang hidup dalam

masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan

hukum. Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum,

namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup

kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian

pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan

hukum.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak

sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktek hukum. Suatu peraturan

hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 10


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 13

pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini

dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum

tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian kongkrit. Apabila dalam

penerapan dalam kejadian kongkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak,

maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Ayat (1)

Permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy) dapat dipidana meskipun

perbuatan yang dilarang belum terlaksana, karena niat jahat dari dua orang atau

lebih yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana telah ada. Permufakatan

jahat yang dapat dipidana dibatasi hanya pada beberapa tindak pidana yang

sangat serius dan ditentukan secara tegas dalam rumusan tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya

menentukan unsur-unsur kapan seseorang disebut melakukan percobaan tindak

pidana, pembuat tindak pidana telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak

pidana dan pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang

dilarang.

Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa

berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa

pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Perbuatan pelaksanaan dibedakan dari

perbuatan persiapan, karena jika perbuatan yang dilakukan masih merupakan

persiapan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Suatu perbuatan dinilai merupakan permulaan pelaksanaan, jika :

a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

b. secara obyektif, apa yang telah dilakukan sudah mendekati dengan tindak pidana

yang dituju. Atau dengan kata lain, sudah mampu atau mengandung potensi

mewujudkan tindak pidana tersebut; dan

c. secara subyektif, dilihat dari niat pembuat tindak pidana tidak diragukan lagi bahwa

perbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 11


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 18

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur percobaan yang tidak dipidana, yaitu apabila tidak

selesainya perbuatan itu atas kemauan pembuat tindak pidana. Namun apabila

percobaan itu telah menimbulkan kerugian atau telah merupakan suatu tindak pidana

tersendiri, maka ia tetap dipidana.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek tindak pidana yang

dituju dapat terjadi secara relatif atau secara mutlak.

Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek secara relatif, percobaan

itu telah membahayakan kepentingan hukum, hanya karena sesuatu hal tindak pidana

tidak terjadi. Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek secara

mutlak, tidak akan ada bahaya terhadap kepentingan hukum. Oleh karena itu

berdasarkan hal tersebut maka yang dipergunakan adalah teori percobaan subjektif.

Pasal 21

Huruf a

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Jika

dilakukan oleh beberapa orang, maka tiap-tiap peserta dalam perbuatan itu

mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda. Dalam ketentuan pasal ini

ditentukan bentuk-bentuk dari penyertaan tersebut yaitu orang yang melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana, dipidana

sebagai pembuat.

Menyuruh melakukan tindak pidana terjadi sebelum dilakukannya tindak pidana

dan tidak dipersoalkan tentang cara menyuruh dan cara pembuat tindak pidana

materiil melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, pembuat

tindak pidana materiil tindak pidana tidak dipidana. Pertanggungjawaban dari

orang yang menyuruh dibatasi sampai pada perbuatan yang dilakukan oleh

pembuat tindak pidana materiil.

Turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama

melakukan tindak pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut serta dan tidak perlu

tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan dilihat sebagai

kesatuan. Dengan demikian hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak

pidana terdapat kerja sama Dalam menentukan turut serta melakukan tindak

pidana, perbuatan masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri

sendiri, dan terlepas dari perbuatan peserta lainnya, tetapi yang erat antarpara

peserta.

Huruf b

Peserta yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut sebagai penganjur. Pada

dasarnya, penganjur melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain.

Berbeda dengan perbuatan menyuruh di mana pembuat tindak pidana materiil

tidak dipidana, maka dalam penganjuran pembuat tindak pidana materiil dapat

dipidana.

Tidak setiap tindak pidana yang dilakukan dengan perantaraan orang lain adalah

penganjuran. Syarat-syarat untuk penganjuran disebutkan secara limitatif,

yakni :

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 12


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 22

Pasal 23

a. memberi atau menjanjikan sesuatu;

b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;

c. menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan; atau

d. memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Yang dimaksud dengan “memberi atau menjanjikan sesuatu” adalah memberi

atau menjanjikan sesuatu barang, uang, dan keuntungan yang akan diterima

oleh orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat” adalah

baik kekuasaan yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.

Yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan”

adalah dengan segala macam bentuk kekerasan, ancaman, atau penyesatan

yang menimbulkan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana. Apabila

kekerasan atau ancaman sedemikian rupa sehingga pembuat tindak pidana

materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan karena itu

tidak dapat dipidana, maka dalam keadaan tersebut bukan merupakan

penganjuran tetapi menyuruh melakukan.

Yang dimaksud dengan “memberi kesempatan, sarana atau keterangan” adalah

termasuk upaya-upaya yang disyaratkan dalam pembantuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memancing” adalah membujuk (uitlokken).

Terdapat dua macam bentuk pembantuan yaitu pembantuan pada waktu melakukan

tindak pidana dan pembantuan yang mendahului tindak pidana. Dalam pemberian

bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan ikut

serta melakukan. Dalam ikut serta melakukan terdapat kerja sama yang erat

antarmereka yang melakukan tindak pidana, namun dalam pembantuan kerja sama

antara pembuat tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam

turut serta. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing

peserta dilihat sebagai satu kesatuan.

Bentuk kedua pembantuan dilakukan mendahului pelaksanaan tindak pidana yang

sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Ketentuan dalam Pasal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam

penyertaan. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara

bersama-sama, sedangkan di antara mereka terdapat orang yang belum cukup umur

atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya, karena sakit ingatan,

maka orang yang sudah dewasa atau tidak sakit jiwa, dijatuhi pidana sebagaimana

biasa, sedangkan untuk yang belum cukup umur pidananya dikurangi dan untuk orang

yang sakit ingatan tidak dapat dipidana.

Pasal 24

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 13


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 25

Ayat (1)

Beberapa tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Hal ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam beberapa kejadian, mengingat

kepentingan pribadi dari orang yang dikenai tindak pidana akan lebih besar

dirugikan apabila perkara itu dituntut dibandingkan dengan kerugian kepentingan

umum bila tidak dilakukan penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada tindak pidana aduan mutlak, pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan,

dalam arti walaupun disebutkan nama orang tertentu dalam pengaduan,

penuntutan dilakukan atas semua peserta yang oleh pengadu tidak disebutkan.

Dalam penuntutan tindak pidana aduan mutlak yang dipentingkan adalah

menyebut tindak pidananya. Dalam pengaduan relatif pengaduan dapat dipecah,

dalam arti penuntutan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang disebut

dalam pengaduan dan tidak dapat dilakukan terhadap orang lain.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 32

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan alasan

pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana.

Dengan tidak adanya sifat melawan hukum, maka walaupun perbuatan yang dilakukan

secara formal sesuai dengan rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut tidak

merupakan suatu tindak pidana karena pembuat tindak pidana melaksanakan perintah

peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas bahwa untuk dapat

dipidana, selain perbuatan yang dituduhkan adalah perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua peraturan yang

dikeluarkan oleh badan yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan perundangundangan

dalam batas wewenang yang diberikan kepadanya.

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan alasan

pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana, karena

melaksanakan perintah jabatan. Dalam hal ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum

publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakannya. Ketentuan ini tidak

berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 14


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 33

Pasal 34

Secara teoritis ada yang berpendapat bahwa antara daya paksa dan keadaan darurat

(keadaan di mana suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk

mengindarkan bahaya tersebut terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain) ada

yang tumpang tindih dan dalam praktek sulit dibedakan dan dipisahkan.

Dalam menentukan adanya unsur keadaan darurat, unsur psikis bukan merupakan

pertimbangan yang utama. Yang menjadi pertimbangan utama adalah bahwa dalam

keadaan darurat pembuat tindak pidana telah mengambil sikap lebih mengutamakan

melindungi kepentingan hukum. Dengan perkataan lain, pembuat tindak pidana tindak

pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial yang diharapkan daripadanya untuk

dilakukan. Ini berarti, bahwa dalam menentukan apa yang dilakukan pembuat tindak

pidana tindak pidana perlu diteliti apakah perbuatan tersebut wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara etis dan sosial.

Jika hakim menyetujui atau menolak adanya alasan suatu keadaan darurat, maka

penolakan atau persetujuan tersebut dinyatakan dalam putusan dengan menyertakan

alasan yang jelas.

Pembelaan terpaksa juga merupakan unsur alasan pembenar. Untuk menentukan

pembelaan terpaksa diperlukan tiga keadaan, yaitu :

a. perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa sebagai suatu pembelaan yang perlu;

b. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara

limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang menyangkut

kehormatan, kesusilaan, atau harta benda; dan

c. harus ada serangan seketika atau segera yang bersifat melawan hukum.

Dalam hal pembuat tindak pidana tindak pidana melakukan pembelaan yang perlu, tetap

harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang

diterima. Jadi asas keseimbangan merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan.

Asas lainnya adalah asas subsidiaritas, artinya suatu kekerasan yang dipakai atau

pembelaaan yang dilakukan pembuat tindak pidana haruslah terpaksa dilakukan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat

pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana

tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada

pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya

celaan (vewijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai

tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada

pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena

perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya

pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan

tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan

hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai

kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi

kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 15


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 37

Ayat (1)

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana

ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak

pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi

pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan

tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata

lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.

Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang

melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa,

sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang

mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi

pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan,

walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut

diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas

tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam

pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak

pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana

tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana,

melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-

Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah

dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh

perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan

perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas “strict

liability”.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa

kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman

asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab

seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya

yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas

perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak

melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia

dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam

kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu

pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk

kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang

agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban

yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau

“vicarious liability ”.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini menegaskan kembali prinsip yang dituangkan dalam

Pasal 37 ayat (1), bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner,

bentuk-bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 16


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

itu, apabila bentuk-bentuk kesalahan, kesengajaan, atau kealpaan (dolus atau

culpa) tidak ada, maka seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Walaupun pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana apabila ada

kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian, namun ketentuan ini

menegaskan bahwa yang terutama dapat dipidana ialah perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja, sedangkan pemidanaan terhadap tindak pidana

kealpaan (culpa) bersifat perkecualian. Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan,

bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selalu

dianggap harus dilakukan dengan sengaja apabila pembuat tindak pidananya

akan dipertanggungjawabkan. Jadi pada dasarnya setiap delik adalah delik

kesengajaan (dolus), walaupun unsur sengaja tidak dirumuskan secara eksplisit

dalam perumusan tindak pidana. Tidak dirumuskannya sengaja dalam

perumusan delik, karena sengaja pada dasarnya adalah unsur

pertanggungjawaban pidana.

Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa “sengaja” merupakan syarat

umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu apabila dalam

hal-hal tertentu seseorang dipandang patut juga dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya yang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan sebagai syarat

khusus itu harus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana

yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan (yang dalam perumusan teknis

perundang-undangan biasanya digunakan dengan istilah “mengetahui”, “yang

diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”)

dinyatakan pula sebagai dapat dipidana, maka berbagai istilah atau bentukbentuk

khusus dari kesengajaan itu harus tetap dirumuskan sebagai syarat

khusus dalam perumusan delik yang bersangkutan. Jadi ketentuan pada ayat

(2) ini dimaksudkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang

yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana formil (yang perumusannya

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang) maupun delik materiil (yang

perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang).

Ayat (3)

Ketentuan ini bermaksud mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap

pembuat tindak pidana tindak pidana yang diperberat atau yang dikualifikasikan

oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte). Secara doktriner,

pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana ini

didasarkan pada ajaran “erfolgshaftung” (ajaran “menanggung-akibat”) yang

tidak memerlukan adanya hubungan sikap batin tercela (kesalahan) antara

pembuat tindak pidana dengan akibat yang timbul. Ajaran demikian dipandang

bertentangan atau tidak sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37. Oleh karena asas kesalahan

merupakan asas yang penting, maka dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa

untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibat-akibat

tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, tetap

diperlukan adanya “kesalahan” walaupun dalam bentuknya yang paling ringan,

yaitu dapat berupa “kesengajaan dengan sadar kemungkinan” (doluseventualis)

atau minimal harus ada kealpaan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 17


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 40

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal ini, tidak dipidana. Kepada

pembuat tindak pidananya dikenakan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal

101.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan

adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antara perbuatan yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal tidak mampu

bertanggungjawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak

normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang

mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak

mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat

dijelaskan dari segi medis. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab

dari segi medis, hakim tidak boleh mengandalkan kemampuan berpikir dirinya sendiri.

Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal

tersebut, sehingga pembuat tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu

bertanggung jawab. Perumusan ketentuan dalam pasal ini bersifat deskriptif normatif

yaitu menyebutkan sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan

tersebut kepada pembuat tindak pidananya dan menentukan pula akibatnya yaitu tidak

mampu bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “gangguan jiwa atau penyakit jiwa” adalah sesuatu perubahan

pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.

Melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti :

a. tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;

b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atau

c. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi sifat melawan hukum dari

tindakannya.

Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatu keadaan yang memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a. fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti;

b. tidak mampu memenuhi norma berdikari dan tanggung jawab sosial sesuai dengan

usia dan lingkungan budaya; dan

c. mulai timbul di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Kriteria tersebut tidak bersifat mutlak, untuk itu para ahli ilmu jiwa kedokteran perlu

dimintakan pertimbangan sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu yang

bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yang sadar”

adalah ketidakmampuan mental seseorang untuk membentuk kesengajaan yang sadar

(intentional disability).

Yang dimaksudkan dengan “kurang dapat dipertanggungjawabkan” adalah

ketidakstabilan mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya

dalam rangka pertanggungjawaban. Dalam hal demikian pembuat tindak pidana tindak

pidana dinilai sebagai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan

hukumnya dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan

yang dapat dipidana. Atas perbuatan tersebut pidananya dapat diperingan, namun hakim

dapat juga hanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, atau

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 18


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

menyerahkan pembuat tindak pidana tindak pidana kepada pemerintah untuk diambil

tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Ketentuan dalam Pasal ini berisikan ketentuan alasan pemaaf.

Yang dimaksud dengan “alasan pemaaf” adalah alasan yang meniadakan kesalahan

pembuat tindak pidana tindak pidana, dan oleh karena itu pembuat tindak pidana tindak

pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pembuat tindak pidana tindak pidana tetap

merupakan tindak pidana, tetapi karena terdapat alasan pemaaf tersebut maka pembuat

tindak pidana tindak pidana tidak dipidana.

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal pembuat tindak pidana tindak

pidana tidak mengetahui keadaan yang merupakan unsur suatu tindak pidana, maka hal

itu menjadi alasan tidak dipidananya pembuat tindak pidana. Dengan perkataan lain,

ketentuan ini merupakan alasan pemaaf atas dilakukannya tindak pidana tersebut,

dengan batasan sebagai berikut :

a. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya itu dapat

dipersalahkan kepadanya sebagai suatu kealpaan, atau

b. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya itu berdasarkan

alasan-alasan yang tidak masuk akal.

Dalam kedua hal tersebut pembuat tindak pidana tindak pidana tetap dipandang

mempunyai kesalahan dan karena itu ia tetap dapat dipidana, tetapi pidananya

diperingan.

Pasal 43

Ketentuan dalam Pasal ini sebagaimana juga dalam Pasal 42 berisi ketentuan alasan

pemaaf. Selanjutnya yang dimaksud dengan “daya paksa” adalah keadaan sedemikian

rupa sehingga pembuat tindak pidana tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan

perbuatan tersebut. Mengingat keadaan yang ada pada diri pembuat tindak pidana ,

maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan

tersebut.

Pembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukan tindak pidana karena terdorong

oleh daya paksa, terpaksa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu

karena didorong oleh suatu tekanan kejiwaan yang datangnya dari luar. Dalam keadaan

demikian kehendak pembuat tindak pidana menjadi tidak bebas. Dengan adanya

tekanan dari luar tersebut, maka keadaan kejiwaan pembuat tindak pidana tindak pidana

pada saat itu tidak berfungsi secara normal. Keadaan ini berbeda dengan keadaan tidak

mampu bertanggung jawab. Dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, fungsi

kejiwaannya tidak normal bukan disebabkan karena tekanan dari luar, melainkan

keadaan kejiwaanya itu sendiri tidak berfungsi secara normal.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang

mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar,

melainkan karena keberatan-keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan

pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat

menghapuskan pidananya.

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” adalah vis

absoluta (daya paksa absolut).

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang

tidak dapat dihindari” adalah vis compulsiva (daya paksa relatif).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 19


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 44

Pasal 45

Ketentuan melakukan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal ini juga merupakan

alasan pemaaf. Untuk menentukan pembelaan terpaksa diperlukan tiga keadaan, yaitu :

a. perbuatan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa dilakukan;

b. pembelaan dilakukan hanya terhadap kepentingan yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang, yaitu kepentingan diri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda

sendiri atau orang lain; dan

c. harus ada serangan seketika atau ancaman serangan yang melawan hukum dan

segera.

Pembelaan dalam ketentuan ini merupakan pembelaan yang melampaui batas

karena kegoncangan jiwa yang hebat yang langsung disebabkan oleh serangan atau

ancaman serangan yang bersifat melawan hukum.

Ketentuan dalam Pasal ini juga mengatur alasan pemaaf.

Yang dimaksud dengan “dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan

pekerjaannya” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang

biasa dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tugas sehari-hari.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini korporasi telah diterima sebagai subjek hukum

pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang

dilakukan.

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan

mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan

pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut

berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan,

penganjuran, atau pembantuan tidak pidana tersebut.

Cukup jelas.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban

pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut :

a. pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah

yang bertanggung jawab;

b. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab;

atau

c. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung

jawab.

Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi,

maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap

korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 20


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 51

Pasal 52

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 tanggung jawab korporasi dalam hukum

pidana telah diterima sebagai suatu prinsip hukum. Namun korporasi tidak dapat

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap semua obyek, kecuali jika secara

khusus telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya.

Hal ini harus secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yang

berlaku sebagai Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai ultimum

remedium. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan apakah

bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan

dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain

yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas

korporasi tersebut dapat dikesampingkan. Pengenyampingan tuntutan pidana atas

korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan

hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh

dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari

pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan

resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk

menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun

pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan

martabat manusia.

Pasal 55

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu

hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang

akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut

diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami

baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak

bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain

yang tercantum pada ayat (1) ini.

Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang

dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti

bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika

dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam

menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana,

kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana,

cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 21


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang memberi

kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah

melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini

dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa

terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Dengan memperhatikan bahwa salah salah satu tujuan pemidanaan berorientasi kepada

usaha untuk memperbaiki perilaku terpidana, maka kepada terpidana yang memenuhi

syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal ini selalu harus dimungkinkan

dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan

kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti

ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana

hanyalah :

a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan

b. perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Pasal 58

Setiap perubahan atau penyesuaian harus disetujui oleh terpidana yang bersangkutan

agar benar-benar dapat menunjang kemajuan yang telah dicapai. Perubahan atau

penyesuaian ini dilakukan dengan putusan pengadilan atas dasar permohonan yang

diajukan ke pengadilan dan tidak mengurangi kewenangan yang ada pada Menteri yang

bertanggung jawab di bidang hukum untuk memberikan remisi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak

menjatuhkan pidana penjara. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim

dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah :

a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana

penjara;

b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah

mempertimbangkan :

- tujuan pemidanaan;

- pedoman pemidanaan;

- pedoman penjatuhan pidana penjara;

c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang

dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda

sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak

pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk

mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolaholah

mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di

samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara

yang pendek.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan pada ayat ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan

pidana denda sebagai pengganti pidana penjara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dibatasi yaitu pembuat tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 22


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 59

Pasal 60

meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah

dijatuhi pidana perjara karena tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur

18 (delapan belas) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewenangan hakim untuk mengganti pidana penjara dengan pidana denda,

dilakukan pembatasan penggunaannya terhadap tindak pidana harta benda

yang diancam pidana penjara secara tunggal, tetapi mempunyai sifat merusak

tatanan dalam masyarakat (bersifat koruptif). Untuk tindak pidana ini hakim

hanya boleh menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara.

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana

tambahan atau mengenakan tindakan terhadap seseorang yang melakukan

tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Pertimbangannya

karena tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandang

sebagai tindak pidana yang ringan. Pidana tambahan atau tindakan yang dapat

dijatuhkan hanya tertentu saja, khususnya yang bernilai uang seperti

pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, atau

perbaikan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak

efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulangkali

melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat

alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada

tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih

ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini mengatur perhitungan masa pidana apabila terpidana

dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana penjara pengganti

pidana denda. Pengurangan masa pidana yang dimaksud dalam ketentuan ayat

ini bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap

terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 23


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua hanya

meliputi jenis pidana penjara, pidana denda, dan/atau pidana mati. Pidana tutupan dan

pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai

alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana

baru yang di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis

pidana ini merupakan konsekwensi diterimanya hukum pidana yang bersifat “daad

daderstrafrecht” yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana

kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa

bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan

terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana

ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana

mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu

diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).

Ayat (1)

Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang

dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus

dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan,

sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila terpidananya

adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang

lebih efektif. Karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang

dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak

dicantumkan.

Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas

untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini,

meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.

Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat

mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena

dilakukannya suatu tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di samping menganut asas maksimum khusus

juga ketentuan minimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana

terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yang

paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 24


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

satu hari. Minimum khusus dalam arti untuk tindak pidana yang meresahkan

masyarakat.

Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana selama 20 (dua

puluh) tahun berturut-turut bilamana tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur

hidup, atau ada pemberatan pidana. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat yang berwenang yang

ditentukan dalam Keputusan Presiden untuk memberi keringanan pidana bagi terpidana

seumur hidup, yaitu dengan mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan apabila terpidana telah

menjalani pidananya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuan baik.

Karena putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka instansi

atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan keringanan pidana adalah eksekutif.

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk membantu hakim dalam menentukan

takaran pidana yang akan dijatuhkan. Bersama-sama dengan ketentuan dalam Pasal 54

dan Pasal 55, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan

efektif.

Ketentuan dalam Pasal ini memuat ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana

yang menjalani pidana penjara. Narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarat

hanyalah narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 1/2 (satu satu per dua)

tahun. Setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan di

Lembaga Pemasyarakatan dan berkelakuan baik, maka narapidana tersebut dapat

diberikan pembebasan bersyarat dengan harapan dapat dibina sedemikian rupa untuk

berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu selama menjalani pidana

dalam lembaga, setiap narapidana harus dipantau mengenai perkembangan hasil

pembinaan terhadap dirinya.

Dalam hal narapidana telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga harus

menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbang-kan

kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan

dianggap satu pidana.

Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan. Masa percobaan

ini sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu)

tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi

narapidana. Apabila dalam masa percobaan terpidana ditahan secara sah karena

sesuatu perkara, maka waktu selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan.

Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai

hadiah karena berkelakuan baik.

Dalam ketentuan Pasal ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa

percobaan. Syarat untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan

merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 25


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 74

perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya

tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh

mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya.

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai kemungkinan pencabutan pembebasan

bersyarat. Tiga bulan setelah habis masa percobaan, pembebasan bersyarat tidak dapat

dicabut kembali. Namun apabila sebelum waktu 3 (tiga) bulan narapidana dituntut

karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pembebasan

bersyarat dapat dicabut kembali.

Dalam hal terpidana harus menjalani kembali pidananya, maka jangka waktu antara saat

mulai menjalani pembebasan bersyarat dan saat mulai menjalani kembali pidananya

tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun pada

dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara yang bersifat istimewa

(bijzondere strafmodaliteit). Karena itu jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus

dalam perumusan suatu tindak pidana.

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pembuat tindak

pidana tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak

pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.

Maksud yang patut dihormati dimaksud harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat

dalam pertimbangan putusannya.

Pasal 77

Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana

pengawasan bersifat non-custodial, probation, atau pidana penjara bersyarat yang

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Pidana ini merupakan

alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Pasal 78

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim,

dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini

pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (first

offender) dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh pejabat

pembina yang ada di Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada

departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum. Pejabat ini dapat pula meminta

bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang tertentu.

Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim

pengawas untuk memperpanjang atau memperpendek masa pengawasannya. Usul

untuk memperpanjang apabila selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 26


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

gejala-gejala yang membawa dirinya ke arah pelanggaran hukum. Sebaliknya usul untuk

memperpendek apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkan perbaikan.

Perpanjangan masa pengawasan tidak boleh menjadi lebih dari 2 (dua) kali masa

pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana.

Penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalah perubahan atas pidana yang

dijatuhkan, karena itu harus didengar pendapat pihak terpidana, pejabat pembina, atau

orang lain jika diperlukan.

Apabila dalam menjalani pidana pengawasan terpidana disyaratkan melakukan

pekerjaan tertentu, terpidana mendapat pembayaran atas pekerjaannya yang hasilnya

untuk terpidana, korban, atau untuk negara.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif

dengan jenis pidana lainnya, oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana ini jenis pidana denda tetap dipertahankan.

Ayat (2)

Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana ditentukan pada

ayat ini dipergunakan jumlah besarnya “upah maksimum harian”.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ayat ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris.

Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar :

a. diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk

berbagai tindak pidana; dan

b. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan ekonomi

dan moneter.

Maksimum kategori pidana denda yang teringan (kategori I) adalah kelipatan

100 (seratus) kali jumlah pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat (2),

sedangkan maksimum kategori pidana denda yang terberat (kategori VI) adalah

kelipatan 200.000 (dua ratus ribu) kali. Kategori lainnya (II, III, IV, dan V)

berturut-turut merupakan kelipatan 500 (lima ratus) kali, 2000 (dua ribu), 5000

(lima ribu), dan 20.000 (dua puluh ribu) kali jumlah pidana denda sebagaimana

ditentukan dalam ayat (2).

Ayat (4)

Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana

denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan

pada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang

perseorangan. Untuk itu telah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda

bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebih tinggi

berikutnya.

Ayat (5)

Dalam hal rumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan

tidak mencantumkan ancaman pidana denda terhadap korporasi, maka berlaku

ketentuan pada ayat ini, dengan minimum pidana denda sebagaimana

ditentukan pada ayat (6).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 27


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 81

Ayat (7)

Cukup jelas.

Mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam penjatuhan

pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek

dan denda yang ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam

penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan

ketentuan dalam Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930), the Convention

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950),

the Abolition of Forced Labour Convention (the Geneva Convention, 1957) dan the

International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (work as a penalty),

oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat

komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa

serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani

pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit,

rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya,

dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana

Pasal 87

Dalam ketentuan Pasal ini kembali ditekankan sifat kekhususan pidana mati yaitu hanya

dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88

Ayat (1)

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada

pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi.

Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada

dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan

dengan perkembangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia

melahirkan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanan pidana mati tidak

mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 28


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Begitu pula pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan

sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Ayat (4)

Mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila

ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden

menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pidana mati, Indonesia sudah mengikuti konvensi Safeguards

Quaranteeing Protection on the Rights of those Facing the Death Penalty

Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May 1984.

Pasal 89

Dalam Kitab Undang-Undang Pidana ini, pidana mati bukan sebagai salah satu jenis

pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana

mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim

pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang

dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara 20

(dua puluh) tahun”. Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan

penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka

dalam ketentuan Pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana

mati bersyarat”. Dalam hal syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal ini dipenuhi oleh

terpidana selama masa penundaan 10 (sepuluh) tahun, maka Menteri yang bertanggung

jawab di bidang hukum dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana

alternatif. Dengan pola ini, maka jelaslah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ini ingin membatasi pelaksanaan pidana mati sesuai dengan perasaan keadilan yang

berkembang dalam masyarakat.

Pasal 90

Pasal 91

Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak permohonan grasi

ditolak.

Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim

yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama

10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri yang

bertanggung jawab di bidang hukum berwenang untuk mengubah putusan pidana mati

menjadi pidana penjara seumur hidup.

Ayat (1)

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara

limitatif, yaitu terbatas pada hal-hal yang tercantum dalam Pasal ini. Dalam

penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah

pencabutan hak-hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata

bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak-haknya

sebagai warganegara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.

Hak-hak yang dapat dicabut senantiasa dikaitkan dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari

tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan

masyarakat.

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian

tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 29


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Ayat (2)

Dalam hal terpidana adalah korporasi, pidana tambahan dapat berupa

pencabutan hak yang diperoleh korporasi, misalnya, hak untuk melakukan

kegiatan dalam bidang usaha tertentu.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

Ketentuan dalam Pasal ini memperluas kemungkinan penjatuhan pidana perampasan

barang-barang tertentu dan tagihan. Pidana ini dapat dijatuhkan terlepas dari pidana

pokok dalam hal tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara tidak

lebih daripada 7 (tujuh) tahun atau apabila hakim hanya mengenakan tindakan.

Barang dan tagihan yang dikenai perampasan adalah yang erat kaitannya dengan

tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuat tindak pidana tindak pidana dalam

pemeriksaan di sidang Pengadilan. Barang yang dapat dirampas ditentukan secara

limitatif. Hal ini harus dibedakan dengan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari

tindak pidana”, lihat Pasal 85 ayat (2) huruf b. Dalam hal yang terakhir ini hubungan

antara tindak pidana dengan keuntungan tidaklah ditentukan bentuknya

Ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda, lihat ketentuan Pasal 83, Pasal 84,

dan Pasal 85.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat

mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada

terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada

masyarakat.

Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana tidak membayar

biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama untuk pidana pengganti untuk

pidana denda.

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan

adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak pidana. Ganti kerugian harus

dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa

yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti kerugian tersebut.

Seperti pada pidana perampasan barang tertentu atau pengumuman putusan hakim,

maka kepada terpidana yang tidak membayar ganti kerugian yang ditetapkan oleh

hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 100

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 30


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 101

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan

(double track system), yaitu di samping pembuat tindak pidana tindak pidana dapat

dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan.

Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa pembuat tindak pidana yang memenuhi ketentuan

pasal tersebut tidak dapat dipidana tetapi hanya dikenakan

tindakan. Terhadap pembuat tindak pidana tindak pidana yang memenuhi ketentuan

Pasal 41 hakim dapat memilih antara mengurangi pidana yang dijatuhkan atau

mengenakan tindakan.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku dibagi dalam 2 (dua) kelompok.

Kelompok yang pertama diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung

jawab atau kurang mampu bertanggung jawab. Sedangkan kelompok kedua

diperuntukkan bagi orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk

memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Rumah sakit yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini baik rumah sakit milik pemerintah

atau swasta.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Putusan pengadilan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana dimaksudkan agar pembuat tindak pidana tindak pidana tidak dapat menarik

manfaat dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun hubungan antara keuntungan dan

tindak pidana tidak dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk yang ditentukan dalam Pasal

96.

Tindakan perampasan ini bertujuan memberantas kegiatan pencucian uang haram

(money laundering) atau yang dikenal pula dengan nama pemutihan uang haram atau

menyamarkan uang haram, yang diperoleh dari tindak pidana antara lain perdagangan

narkotika.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 31


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak

pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan

psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak.

Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan

anak, adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat

diterapkan ketentuan mengenai anak.

Pasal 114

Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai

pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 115

Mengingat bahwa pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukan oleh anak pada

umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahat dari anak

itu sendiri, maka pemberatan pidana pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan

anak tidak perlu diterapkan.

Pasal 116

Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana bagi anak yang dapat dijatuhkan

oleh hakim. Hakim dapat memilih pidana yang dianggap tepat sesuai dengan berat

ringannya tindak pidana yang dilakukan dan sifat anak yang bersangkutan.

Jenis pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam Pasal ini disusun dari yang ringan

dan secara bertahap ke pidana yang lebih berat.

Pasal 117

Yang dimaksud dengan “pidana verbal” adalah jenis pidana yang paling ringan dan tidak

mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana verbal terdiri atas pidana

peringatan dan pidana teguran keras. Yang dimaksud dengan “pidana peringatan”

adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif.Yang

dimaksud dengan “pidana teguran keras” adalah tidak hanya sekadar memberi nasihat

melainkan anak diberi peringatan keras.

Pasal 118

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai pidana dengan syarat. Dalam hal pidana

dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi berupa pidana

pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan. Pada waktu

menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim menentukan syarat-syarat baik umum

maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat

tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana

tersebut.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 32


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 119

Pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada

anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung

jawab pidana disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental ataupun berupa pembinaan

lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna

bagi kehidupannya.

Pasal 120

Ketentuan dalam Pasal ini mutatis mutandis dengan pidana kerja sosial bagi orang

dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 121

Ketentuan dalam Pasal ini mutatis mutandis dengan pidana pengawasan bagi orang

dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 , Pasal 78, dan Pasal 79.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Pada dasarnya pidana denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehingga pidana itu

dapat dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pidana denda dijatuhkan pada anak yang

telah berumur 16 (enam belas) tahun, yaitu mereka yang telah layak bekerja, dengan

batas usia kerja 14 (empat belas) tahun.

Pasal 124

Karena pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberat dibanding dengan

pidana lainnya, maka pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Selain itu juga

ditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat

alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan.

Dalam melaksanakan pidana pembatasan kebebasan, lembaga pembebasan bersyarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 hendaknya diberdayakan

Pasal 125

Pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan baik dalam lembaga yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Namun jika keadaan perbuatan

anak membahayakan masyarakat, maka anak yang bersangkutan ditempatkan dalam

lembaga pemasyarakatan anak. Lama pembinaan dalam lembaga sampai anak berumur

18 (delapan belas) tahun. Terhadap pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan

bersyarat, yaitu paling lama setelah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya

pembinaan yang ditentukan oleh hakim, dengan syarat berkelakuan baik.

Pasal 126

Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada

anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki baik budi

pekerti maupun akhlaknya. Pidana penjara untuk anak paling lama 10 (sepuluh) tahun

dianggap telah cukup untuk membina anak demi kehidupan selanjutnya.

Pasal 127

Pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara. Kemungkinan dapat

terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai

umur 18 (delapan belas) tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang

berdasarkan keyakinan yang patut dihormati, maka terhadap anak tersebut dapat pula

dikenakan pidana tutupan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 33


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Tindakan yang dikenakan terhadap anak mutatis mutandis dengan tindakan untuk orang

dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 103.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang meringankan pidana. Percobaan dan

pembantuan merupakan dasar peringan pidana. Yang dimaksud dengan “percobaan”

lihat penjelasan Pasal 17. Sedangkan yang dimaksud dengan “pembantuan’ lihat

penjelasan Pasal 23. Dalam percobaan, pembuat tindak pidana tindak pidana secara

obyektif tidak mencapai apa yang dikehendaki sehingga wajar jika pidana yang

diancamkan dikurangi. Dalam hal pembantuan, peranan dari pembantu dalam

mewujudkan tindak pidana lebih kecil daripada pembuat tindak pidana tindak pidana

materiil. Oleh karena itu wajar pula bila ancaman pidananya dikurangi.

Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil dari keadaan yang nyata sehingga

dipandang wajar untuk ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang. Misalnya dalam

hal wanita hamil muda, menurut ilmu pengetahuan, mereka seringkali mengalami

goncangan jiwa yang dapat mengikibatkan perilaku yang tidak atau kurang rasional.

Begitu pula pembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukan tindak pidana karena

goncangan kejiwaan, patut dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan

pidana yang akan dijatuhkan.

Pasal 133

Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim dalam

menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang meringankan pidana dengan

ditetapkannya maksimum pidana yang dapat dijatuhkan.

Pasal 134

Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang memperberat pidana. Dasar

pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur dalam peraturan perundangundangan,

seperti yang menyangkut pegawai negeri, bendera kebangsaan, lagu

kebangsaan, dan lambang negara, di samping terdapat pula yang merupakan ketentuan

baru.

Pasal 135

Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim dalam

menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat pidana dengan

ditetapkannya maksimum ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 136

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim apabila

dalam kasus tertentu menjumpai adanya alasan-alasan yang meringankan dan

memberatkan pidana secara bersamaan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 34


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian ayat (1) yaitu dalam hal

terdapat alasan yang memperingan dan memperberat secara bersamaan, maka

hakim berdasarkan pertimbangan tertentu dapat tidak memperingan atau

memperberat pidana. Jadi tetap berlaku ancaman pidana menurut rumusan

tindak pidana dalam pasal yang bersangkutan.

Pasal 137

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini mengatur mengenai perbarengan peraturan atau

“konkursus idealis”. Dipandang dari sudut hukum, dalam konkursus idealis

terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan

dalam perbarengan peraturan adalah sistem absorpsi. Dasar pemikiran

perbarengan (konkursus) ialah apabila seseorang diadili melakukan suatu

perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut lebih daripada satu tindak pidana,

maka ketentuan yang berlaku adalah yang lebih lunak yaitu hanya berlaku satu

ketentuan pidana saja, karena dalam konkursus idealis pada dasarnya hanya

ada satu perbuatan sehingga sistem absorpsi lebih memadai.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini mengatur mengenai asas “lex specialis derogat legi

generalis”. Asas ini sengaja dicantumkan agar tidak ada keragu-raguan pada

hakim apabila terjadi kasus yang diatur dalam dua Undang-Undang.

Pasal 138

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini mengatur pemidanaan apabila ada perbuatan berlanjut

atau “voortgezette handeling”. Seperti halnya konkursus idealis, dalam

perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan dipandang dari sudut hukum.

Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorpsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem absorpsi juga digunakan dalam hal pemalsuan atau perusakan mata

uang, memakai atau menggunakan benda yang dipalsu atau dirusak.

Pasal 139

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau “konkursus

realis”. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi yang diperlunak

atau absorpsi yang dipertajam. Sistem ini dipilih atas pertimbangan bahwa penjatuhan

pidana sekaligus akan dirasakan sangat berat oleh terpidana daripada apabila pidana itu

dijatuhkan sendiri-sendiri. Di samping itu, seandainya untuk tindak pidana yang pertama

pembuat tindak pidana tindak pidana sudah dijatuhi pidana, diharapkan ia tidak akan

melakukan tindak pidana lagi.

Pasal 140

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, akan tetapi ancaman

pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana

yang tidak sejenis. Dalam hal ini digunakan sistem pemidanaan kumulasi,

namun jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman

pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi digunakan sistem

kumulasi yang diperlunak.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 35


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Ayat (2)

Apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana denda, maka yang

diperhitungkan adalah maksimum pidana penjara yang menggantikan pidana

denda tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka wajar apabila tidak

dikenakan pidana lain seperti pidana denda. Pidana tambahan yang dapat dikenakan

adalah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal ini.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ketentuan dalam Pasal ini memberi petunjuk kepada hakim apabila ia menjatuhkan

pidana kepada seseorang, akan tetapi terpidana ini telah dijatuhi pidana pula atas tindak

pidana yang dilakukan sebelum dijatuhi pidana tersebut. Dalam hal ini pidana yang

dijatuhkan sebelumnya harus diperhitungkan pula seolah-olah diadili pada saat yang

sama dengan perkara pidana yang diadili sekarang. Dengan demikian ketentuan tentang

perbarengan harus diterapkan.

Pasal 145

Huruf a

Ketentuan pada huruf a ini berhubungan dengan asas ne bis in idem.

Huruf b

Apabila seorang terdakwa meninggal dunia, maka tidak dapat dilakukan

penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena

kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum

terpidana meninggal dunia, maka pidana denda, barang yang dirampas, dan

biaya perkara dapat dipertanggung-jawabkan kepada para ahli waris terpidana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I

atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan tindak

pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum

yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk

memenuhi maksimum denda tersebut.

Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika penuntut umum

menyetujui terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan

penuntutan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 36


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Huruf g

Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, setelah memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

pemberian amnesti maka semua akibat hukum pidana terhadap seseorang yang

telah melakukan tindak pidana menjadi hapus. Dengan pemberian abolisi, maka

penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ditiadakan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Terhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, maka

apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan

dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana ini.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Meskipun tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak

penuntutannya berdasarkan Pasal 145 huruf c, namun apabila terdakwa

mengulangi perbuatannya, maka terhadap tindak pidana yang kedua dan

selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi

pengulangan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 147

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan terhadap tindak

pidana tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap orang tersebut

dalam perkara yang sama tidak dapat lagi dilakukan penuntutan pidana (asas ne bis in

idem). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Ketentuan kedaluwarsa dalam ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberi

kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu

dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan

alat-alat bukti.

Penentuan jangka waktu tenggang kedaluwarsa disesuaikan dengan berat

ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat,

tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak

pidana yang lebih ringan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 37


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang

memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu. Oleh karena

itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di

bawah umur 18 (delapan belas) tahun lebih singkat daripada tindak pidana yang

dilakukan orang dewasa.

Pasal 150

Sesuai dengan sifat tindak pidana yang bersifat berlangsung (voorduurend), maka

selesainya tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal ini ialah pada waktu korban yang

dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila korban sampai

dibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu

matinya korban.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalah perbedaan pendapat mengenai

persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum

perkara pokok diputuskan.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Karena sifat pidana itu melekat pada diri pribadi terpidana, dengan sendirinya apabila

terpidana itu meninggal dunia, maka pidana denda tidak dapat dibayar dari harta warisan

terpidana.

Meskipun pidana denda tidak dapat dibayarkan dari harta warisan terpidana yang

meninggal dunia, namun pidana perampasan barang dan/atau tagihan, tetap dapat

dijalankan.

Pasal 155

Tenggang kedaluwarsa gugurnya pelaksanaan pidana lebih lama dari tenggang

kedaluwarsa bagi penuntutan karena dalam pelaksanaan pidana, kesalahan terpidana

sudah terbukti, sehingga sudah semestinya kalau tenggang waktunya lebih lama dan

tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Mengingat pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dijatuhkan kepada

pembuat tindak pidana tindak pidana yang betul-betul dipandang perlu disingkirkan dari

masyarakat, maka terhadap pelaksanaan pidana mati tidak dikenal tenggang

kedaluwarsanya.

Pasal 156

Yang dimaksud dengan “putusan hakim dapat dilaksanakan” adalah putusan hakim yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 38


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 39


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 40


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 41


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 212

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah paham atau

ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang

diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung benihbenih

dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Yang dimaksud dengan “makar”, lihat Pasal 193. Berdasarkan pengertian ini, maka

untuk terjadinya makar harus sudah ada permulaan pelaksanaan, sehingga apabila

hanya berupa niat tidak termasuk pengertian makar. Demikian pula, apabila pembuat

tindak pidana telah melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri

secara sukarela tetap dikatakan melakukan makar.

Yang hendak dilindungi dari tindak pidana dalam pasal ini adalah Presiden atau Wakil

Presiden. Oleh karena itu, pembuat tindak pidana tindak pidana harus mengetahui atau

setidak-tidaknya mengetahui bahwa yang menjadi sasaran dalam melakukan tindak

pidana ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk membunuh,

merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampu memerintah.

Yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaan” termasuk pula melanjutkan

perampasan kemerdekaan.

Yang dimaksud dengan “menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan” adalah

setiap perbuatan apapun selain membunuh atau merampas kemerdekaan, sehingga

Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Pasal 216

Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah

negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern atau

“landverraad” karena melibatkan negara asing.

Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah

negara merupakan pengkhianatan intern atau “hoogverrad”, karena tidak melibatkan

negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan

asing.

Yang dimaksud dengan “paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun” adalah rentang waktu ancaman pidananya antara 5 (lima ) tahun sampai dengan

20 (dua puluh) tahun.

Pasal 217

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan atau

mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah

menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apabila dilakukan secara konstitusional

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 42


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan Pasal ini.

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan

susunan pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar, dan

mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut Undang-

Undang Dasar.

Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah

yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti

tidak meniadakan susunan pemerintahan yang lama, akan tetapi hanya

mengubah saja. Cara mengganti dan mengubah susunan pemerintahan harus

tidak sah.

Ayat (2)

Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur makar sebagaimana

dimaksud pada ayat ini dipandang wajar karena mereka sebagai otak (auctor

intelectualis) dari tindak pidana tersebut.

Pasal 218

Ayat (1)

Ketentuan pasal ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena

sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintahan yang sah.

Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata baik senjata

modern maupun senjata tradisionil.

Ayat (2)

Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur pemberontakan

sebagaimana dimaksud pada ayat ini dipandang wajar karena mereka sebagai

otak (auctor intelectualis) dari tindak pidana tersebut.

Pasal 219

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan di

luar negeri yang bermaksud menggulingkan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan atau

mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut

Undang-Undang Dasar.

Pasal 220

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13.

Ketentuan dalam Pasal ini tidak hanya memuat larangan permufakatan jahat melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal

216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 235, atau Pasal 237, tetapi juga perbuatan

mempersiapkan atau memudahkan terjadinya salah satu tindak pidana tersebut.

Pasal 221

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pertahanan dan

keamanan negara yang harus dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh.

Pasal 222

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 43


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 223

Yang menjadi subyek tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini adalah setiap orang yang

bertugas melakukan perundingan dengan negara asing atas nama Pemerintah. Ini

berarti ia mewakili Pemerintah dan segala akibat dari perundingan tersebut menjadi

tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini,

orang tersebut dilarang bertindak merugikan pertahanan keamanan negara.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negara asing atau tentara

yang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan pengkhianatan kepada negara atau menjadi

mata-mata atau kaki tangan negara asing.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi barang yang bersifat rahasia

negara, misalnya peta bumi, rencana, gambar atau barang lain yang berhubungan

dengan pertahanan keamanan. Oleh karena itu barang tersebut dilarang diumumkan,

diberitahukan, atau diberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya memperdayakan, menyamar, memakai

nama, atau kedudukan palsu.

Pasal 235

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instalasi negara” dalam Pasal ini adalah instalasi

tertentu (penting) yaitu Istana Negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil

Presiden untuk kegiatan kenegaraan, kediaman resmi Presiden dan Wakil

Presiden, gedung-gedung Lembaga Tinggi Negara, dan gedung yang digunakan

untuk tamu-tamu negara yang setingkat dengan Presiden.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 44


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi vital militer.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud bekerja pada musuh sebagai mata-mata ialah :

a. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk

meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada musuh

negara Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau

tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer

ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang

politik, diplomasi atau ekonomi;

b. melakukan penyelidikan untuk musuh tentang hal tersebut pada

huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan atau

menolong seorang penyelidik musuh;

c. mengadakan, memudahkan atau menyebarkan propaganda untuk

musuh;

d. melakukan sesuatu usaha bertentangan dengan kepentingan

negara sehingga terhadap seseorang dapat melakukan

penyelidikan, penuntutan, perampasan atau pembatasan

kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atau

atas kekuasaan musuh; atau

e. memberikan kepada atau menerima dari musuh atau pembantupembantu

musuh, sesuatu barang atau uang, atau melakukan

sesuatu perbuatan yang menguntungkan musuh atau pembantupembantunya,

atau menyukarkan atau merintangi atau

menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh atau pembantupembantunya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Yang dimaksud dengan “perbuatan curang menyerahkan barang-barang keperluan

tentara”, misalnya pemasok yang menyerahkan barang-barang yang jumlah, berat, atau

keadaannya kurang atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Pasal 240

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 45


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 241

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13.

Ketentuan dalam Pasal ini tidak hanya memuat larangan permufakatan jahat melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 237, tetapi juga

perbuatan mempersiapkan atau memudahkan terjadinya salah satu tindak pidana

tersebut.

Pasal 242

Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup’ adalah

tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

peri kehidupan dan ksejahteraan manusia serta mahluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau

membuang dengan sengaja zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau

beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap

orang atau barang.

Terorisme sudah diterima sebagai salah satu tindak pidana internasional dan karena

itupun sudah ada konvensi internasional yang mencela dan mengancam dengan pidana

terhadap perbuatan tersebut. Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa

patut menghormati konvensi ini dan karena itu menjadikan perbuatan terorisme sebagai

suatu tindak pidana.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Pasal ini diambil dari Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna,

1979 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1986.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Ketentuan ini ditujukan terhadap auctor intelectualis.

Yang dimaksud dengan “merencanakan” termasuk mempersiapkan baik secara fisik,

finansial, maupun sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah melakukan hasutan dan provokasi,

pemberian hadiah atau uang atau janji.

Pasal 248

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum

maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah

tindak pidana dilakukan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 46


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 249

Yang dimaksud dengan “bantuan” dan “kemudahan” lihat penjelasan Pasal 248.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Yang dimaksud dengan "bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara" adalah fasilitas

penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas udara seperti

terminal, bangunan, menara, rambu udara, penerangan, landasan, serta fasilitas lainnya,

termasuk bangunannya ataupun instalasinya.

Pasal 253

Yang dimaksud dengan "tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan" adalah

fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi pesawat agar dapat mendarat

(landing) atau tinggal landas (take off) secara aman, seperti tanda atau alat landasan

(runway-marking) termasuk garis di tengah landasan (runway- counterline-marking),

tanda penunjuk atau koordinat landasan (runway-designation-marking), tanda ujung

landasan (runway-threshold-marking) dan tanda adanya rintangan landasan (obstaclemarking)

termasuk lampu tanda pemancar radio, lampu tanda menara lalu lintas udara,

dan lampu tanda gedung stasiun udara, dan lain sebagainya. Pengertian "memasang

tanda atau alat yang keliru" dapat juga berarti secara sengaja dan melawan hukum

memasang secara keliru alat atau tanda yang benar.

Pasal 254

Pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah pesawat udara yang

berada di darat, yaitu tidak dalam penerbangan atau masih dalam persiapan oleh awak

darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenal dengan pembajakan udara

(hijacking). Dalam ketentuan ini perbuatan merampas atau mempertahankan

perampasan tersebut dilakukan dengan jalan melawan hukum, misalnya menipu atau

menyuap, sehingga pilot dengan sukarela menyerahkan pengemudian pesawat udara

yang sedang dalam penerbangan.

Pasal 257

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakan pembajakan udara (hijacking)

sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang The Suppression of Unlawful

Seizure of Aircraft yang diadakan di Den Haag-Belanda tahun 1970.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1976 sehingga sebagai negara peserta harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam

Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiap negara peserta konvensi wajib memidana

perbuatan pembajakan udara dengan pidana yang berat. Tindak pidana tersebut

merupakan tindak pidana internasional yang berarti bahwa setiap negara (peserta

konvensi) mempunyai jurisdiksi kriminal terhadap setiap pembajak udara, dengan tidak

memandang nasionalitas pelaku maupun pesawat udara serta tempat (negara)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 47


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

terjadinya pembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelaku pembajakan udara tersebut

diketemukan di Indonesia, maka Indonesia berwenang menuntutnya. Oleh karena itu,

Indonesia juga wajib membuat ketentuan pidana untuk tindak pidana ini.

Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, dalam ketentuan

Pasal ini perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan dilakukan dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk apapun, sehingga pilot berada dalam

keadaan daya paksa dan tak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan pengemudian

pesawat udara.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana yang wajib

dilarang oleh negara peserta Konvensi Internasional mengenai The Suppression of

Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation yang diadakan di Montreal-Kanada

pada tahun 1971, sebagai pelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Perbuatan kekerasan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yang wajib dilarang oleh

negara peserta dari Konvensi Internasional mengenai The Suppression of Unlawful Acts

Against the Safety of Civil Aviation yang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971,

sebagai pelengkap dari konvensi Den Haag 1970.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupa pemberitahuan palsu,

misalnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya tentang adanya bom dalam

pesawat udara. Dengan pemberitahuan palsu tersebut, yang dikenal dengan istilah

bomb hoax, sudah dapat menimbulkan kepanikan bagi awak serta penumpang yang

dapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara.

Pasal 264

Tindak pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai

tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena tindak pidana

dalam ketentuan Pasal ini ditujukan kepada diri Presiden atau Wakil Presiden, maka jika

ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan

dalam Pasal ini.

Pasal 265

Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan apapun yang menyerang nama

baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum. Termasuk penghinaan

adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

Penghinaan terhadap orang biasanya merupakan tindak pidana aduan, akan tetapi

penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu

ada pengaduan. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi

kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda dengan yang dianut

Presiden atau Wakil Presiden.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 48


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara yang tidak bertikai dengan

negara Indonesia atau negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara

Indonesia. Negara yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia dipandang sebagai

negara sahabat.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat tindak pidana

tindak pidana harus mengetahui bahwa korban adalah kepala negara sahabat.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Lihat penjelasan Pasal 265.

Penghinaan dalam ketentuan Pasal ini bukan merupakan delik aduan.

Pasal 272

Penghinaan dalam ketentuan pasal ini bukan merupakan delik aduan.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang

dilakukan dengan sengaja dengan maksud menghina.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak hanya mengancam

terhadap orang akan tetapi juga terhadap barang, misalnya dengan jalan membakar

gedung tempat rapat.

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 277

Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegah untuk menghadiri rapat.

Pasal 278

Yang dimaksud dengan “pemilihan” misalnya pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan

pemilihan kepala desa.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 49


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 279

Ketentuan dalam Pasal ini mengancam pidana terhadap seseorang yang menyuap atau

menerima suap dalam pemilihan umum.

Pasal 280

Yang dimaksud dengan “perbuatan curang” pada waktu pemilihan, misalnya

memasukkan kartu pemilih yang masih kosong dan kemudian menukar dengan kartu

yang berisi suara orang lain atau mengambil kartu-kartu suara dari dalam kotak

pemungutan suara dan diganti dengan kartu-kartu suara dengan nama-nama atau

gambar lain.

Pasal 281

Yang dimaksud dengan “ikut serta dalam pemilihan” adalah orang yang bersangkutan

sudah memberikan suaranya. Jika kartu suara tersebut belum dimasukkan ke dalam

kotak suara, maka perbuatan tersebut merupakan percobaan.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang

dilakukan dengan sengaja dengan maksud menghina.

Pasal 284

Pasal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan,

atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan

dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan di muka umum, artinya di tempat yang

didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mendengar.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai penganjuran yang gagal. Menurut pasal

ini, orang yang menganjurkan sudah dapat dipidana, walaupun orang yang dianjurkan itu

belum melakukan tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana. Penganjuran ini

harus menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf b. Penganjur

tidak dapat dipidana apabila tidak jadinya orang yang dianjurkan melakukan tindak

pidana atau percobaan yang dapat dipidana itu karena suatu hal yang terletak pada

kemauan penganjur sendiri, misalnya penganjur menarik kembali anjurannya,

menghalang-halangi, dan lain-lain.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 50


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang

ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan

kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan juga untuk

mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh

warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini,

tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dipergunakan untuk

pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan

atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau

barang ajaib (merkwaardigheid)

Pasal 296

Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini tindak pidana itu harus jadi

dilakukan atau benar-benar terjadi. Jika tidak, maka tidak dapat dipidana.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Yang dimaksud dengan “masuk dengan memaksa” adalah masuk dengan melawan

kehendak yang dinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang berhak adalah orang

yang mempunyai kekuasaan untuk menghalang-halangi atau melarang untuk masuk

atau berada di tempat tersebut.

Yang dimaksud dengan “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan yang dijadikan

tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki

oleh orang tertentu dan bukan untuk umum.

Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nyata-nyata ada

batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.

Pasal 300

Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang

yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan.

Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam Pasal ini dimaksudkan untuk

menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam Pasal

ini, misalnya apabila :

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 51


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang

bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar

atau direkam secara tidak sengaja;

b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja

oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau

c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak

atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.

Selain ketentuan tersebut di atas, termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan

atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 301

Lihat penjelasan Pasal 300

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Yang dimaksud dengan “kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum” antara

lain kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, kantor

kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor

walikota, dan kantor kelurahan.

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang diberi

kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-mata diberi tugas untuk

menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.

Pasal 305

Yang dimaksud dengan “turut serta” tidak berarti harus secara aktif telah melakukan

suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya menjadi anggota perkumpulan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini sudah

diancam dengan pidana.

Yang dimaksud dengan “perkumpulan” adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk

mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh para anggota dan tidak perlu ada

Anggaran Dasarnya.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini dikenal sebagai tindak pidana

“proparte dolus proparte culpa”

Pasal 309

Yang dimaksud dengan “teriakan-teriakan palsu” misalnya orang berteriak ada

kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 52


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya memukul kentongan tanda

ada pembunuhan atau pencurian, padahal tidak terjadi pembunuhan atau pencurian.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Yang dimaksud dengan “mengganggu rapat umum” adalah menimbulkan kekacauan

atau suara gaduh sehingga peserta rapat tidak dapat mengikuti rapat dengan tenang

dan tertib.

Pasal 312

Upacara penguburan jenazah meliputi upacara yang dilakukan pada waktu jenazah

masih di rumah duka, dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di tempat pemakaman.

Pasal 313

Yang dimaksud dengan “kuburan” adalah liang atau ruang tempat jenazah dengan atau

tanpa peti jenazah dikubur, termasuk pula tanah penutupnya dan segala tanda-tanda di

atasnya berupa apa saja.

Yang dimaksud dengan “menodai kuburan” misalnya menggunakan kuburan sebagai

tempat melakukan perbuatan asusila.

Yang dimaksud dengan “tanda peringatan” misalnya kijing (nisan), salib, atau tumpukan

batu yang disusun di atas liang.

Pasal 314

Yang menjadi sasaran perbuatan dalam ketentuan Pasal ini adalah jenazah dan barang

yang ada bersama jenazah yang berada dalam kuburan.

Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik

masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih

lengkap.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Yang dimaksud dengan “gelar akademik” adalah gelar yang diberikan oleh perguruan

tinggi melalui jenjang pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan “ profesi” misalnya dokter, apoteker, atau notaris.

Pasal 317

Ketentuan dalam Pasal ini mengancam pidana perbuatan peminjaman uang atau barang

tanpa izin. Dalam praktek perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini sering disebut

dengan "gadai gelap".

Pasal 318

Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untuk umum” adalah pesta atau keramaian

yang diadakan di tempat umum, misalnya pasar malam.

Yang dimaksud dengan “pawai umum” adalah arak-arakan di jalan, misalnya pawai

pembangunan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 53


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, dokter hewan, bidan, dan

sebagainya. Orang yang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini

misalnya bukan dokter memberikan pengobatan sebagai dokter, bukan dokter gigi

memberikan pengobatan, sebagai dokter gigi.

Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan terpaksa” adalah di daerah tersebut cukup

terdapat dokter atau dokter gigi.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Yang dimaksud dengan “tanpa wewenang” adalah tanpa izin dari Kepala Lembaga

Pemasyarakatan atau pejabat yang ditunjuk. Misalnya menerima atau memberikan surat

kepada narapidana harus mendapat izin dari pejabat tersebut.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Yang dimaksud dengan “kendaraan”, misalnya sepeda, sepeda motor, atau sarana

angkutan lainnya.

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar pengadilan tidak keliru dalam

mengadili dan menjatuhkan pidana pada seseorang yang bukan pembuat tindak pidana

(huruf a), untuk menjamin lancarnya proses peradilan (huruf b), dan untuk melindungi

peradilan atau proses sidang pengadilan terhadap perbuatan yang menghina atau

menyerang atau merusak kenetralan pengadilan (huruf c dan huruf d).

Pasal 328

Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau

meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 54


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 331

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelengggaraan peradilan (contempt of court).

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan pengadilan” di dalam

ketentuan pasal ini ialah pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli guna mengetahui

sebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan.

Pasal 332

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah polisi, jaksa, atau hakim

sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pasal 333

Tindak pidana dalam ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau

juru bahasa” adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.

Pasal 334

Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yang disita sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dianggap sebagai usaha

menggagalkan pencarian keadilan. Oleh karena itu, tindak pidana dalam ketentuan pasal

ini merupakan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Berbagai ketentuan yang ditunjuk dalam Pasal ini mengatur mengenai perbuatan,

tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong

kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan, yang lazim dikenal dengan

"Contempt of Court".

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini

berarti agama, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup

bermasyarakat. Oleh karena itu penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di

Indonesia patut dipidana karena dinilai tidak menghormati dan menyinggung perasaan

keagamaan dalam masyarakat

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 55


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 342

Menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, merupakan penghinaan secara

tidak langsung terhadap umat yang menghormati Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-

Nya, dan akan dapat menimbulkan keresahan dalam kelompok umat yang

bersangkutan. Di samping mencela perbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan

pula untuk mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok

masyarakat.

Pasal 343

Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran, dan

Ibadah Keagamaan harus dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak kerukunan

hidup beragama dalam masyarakat Indonesia, dan karena itu harus dilarang dan

diancam pidana.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar pemeluk agama yang

dianut di Indonesia menjadi tidak beragama.

Pasal 346

Perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini diancam pidana lebih berat daripada

perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 341, karena secara langsung dapat

menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 347

Seorang atau umat yang sedang menjalankan ibadah atau seorang petugas agama

yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau

mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat

yang menghormati kebebasan memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan

ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok

masyarakat.

Pasal 348

Merusak, membakar, atau menodai (mengotori) bangunan atau benda ibadah

merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang

bersangkutan, oleh karena itu patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan

ketentuan dalam pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum.

Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir. Yang

dimaksud dengan “bangunan untuk menahan air” misalnya bendungan atau pintu air,

sedangkan “bangunan untuk menyalurkan air” misalnya selokan, saluran, atau kanal

yang berfungsi menyalurkan air.

Pasal 351

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 56


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 352

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang

dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dengan menggunakan bahan-bahan

peledak. Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini dapat dinilai sebagai

perbuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu pembuat tindak

pidananya sudah dapat dipidana.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri, seperti rumah atau kapal dalam

ukuran tertentu yang menurut Undang-Undang termasuk benda tidak bergerak, harus

selalu dengan izin yang berwenang. Tujuannya untuk mencegah timbulnya kebakaran

yang dapat merugikan, baik lingkungannya maupun fungsi sosial yang dipunyai oleh

barang tersebut.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat menguasai atau

mengontrol dirinya, oleh karena itu dalam keadaan yang sedemikian seseorang dilarang

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Yang dimaksud dengan “bangunan listrik”, lihat Pasal 182.

Pasal 361

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Cukup jelas.

Pasal 364

Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan ini adalah bahaya bagi lalu lintas

umum kereta api. Oleh karena itu, kereta api yang khusus untuk mengangkut tebu ke

pabrik kepunyaan suatu perusahaan perkebunan tidak termasuk dalam ketentuan pasal

ini. Perbuatan yang dinilai membahayakan bagi lalu lintas umum kereta api dapat berupa

memasang rintangan atau melepaskan paku-paku pada bantalan rel sehingga

membahayakan bagi kereta yang melewatinya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 57


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 365

Cukup jelas.

Pasal 366

Yang dimaksud dengan “rambu-rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran”

misalnya mercu-suar, lentera laut, atau pelampung.

Pasal 367

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan secara melawan

hukum. Jika unsur ini dipenuhi tetapi mengakibatkan luka atau matinya seseorang, maka

pidananya diperberat yakni pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Yang dimaksud dengan “kenakalan terhadap orang” adalah perbuatan atau perilaku

buruk pada seseorang yang menimbulkan perasaan tidak senang pada orang lain,

sedang “kenakalan terhadap barang’, misalnya mencorat-coret tembok rumah orang

lain.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kode akses” adalah yang dikenal dengan password.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 58


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal 380

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghasut binatang” misalnya menyuruh atau

memerintahkan seekor anjing untuk mengejar orang lain. Binatang tersebut tidak

harus kepunyaan sendiri, tetapi bisa juga kepunyaan orang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 381

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bahaya maupun

gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.

Pasal 382

Cukup jelas.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Yang dimaksud dengan “kelengkapan air minum untuk umum” adalah bangunan yang

diperlukan untuk penyaluran air minum, misalnya menara air, pipa saluran, bak-bak, atau

tangki-tangki penyimpanan air minum untuk umum.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaran lingkungan,

khususnya tanah, udara, dan air-permukaan yang penting bagi kehidupan manusia.

Ketentuan dalam Pasal ini pada saat sekarang semakin penting berhubung semakin

rusaknya dan tercemarnya lingkungan sampai pada bocornya lapisan ozon yang

membahayakan bagi kesehatan dan nyawa manusia. Yang dimaksud dengan “airpermukaan”

adalah yang lazim dikenal sebagai “surface water atau oppervlakte water”

yang meliputi sungai, parit, danau, waduk, telaga, tambak, dan sebagainya.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390

Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan, tetapi juga meliputi

kosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 59


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan dan

minuman yang dapat merusak kesehatan.

Pasal 393

Cukup jelas.

Pasal 394

Seperti halnya dengan terorisme, perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal ini

juga telah dijadikan salah satu tindak pidana internasional berdasarkan konvensi

internasional Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide

(9 Desember 1948). Karena Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa, maka melalui ketentuan dalam pasal ini ditetapkan perbuatan "genocide"

sebagai tindak pidana.

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini adalah suatu perbuatan yang sematamata

bertujuan meniadakan eksistensi suatu kelompok masyarakat berdasarkan warna

kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik. Oleh karena itu,

perbuatan yang bertujuan untuk mengasimilasikan kelompok tersebut ke dalam

masyarakat Indonesia, seperti melalui pendidikan, pembinaan, dan lain-lain, sebagai

usaha meningkatkan taraf hidup agar mereka dapat berperan secara wajar dalam

kehidupan masyarakat pada umunya, tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Pasal 395

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap

penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap

penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang

berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 572 Undang-Undang ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemusnahan" adalah meliputi perbuatan yang

menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain

berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan, dan

obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian

penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbudakan" adalah termasuk perdagangan

manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara

paksa" adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara

pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana

mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang

diizinkan oleh hukum internasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 60


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah

dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau

penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" adalah

penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan

kuasa, dukungan atau persetujuan dari penguasa atau kebijakan

organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengikuti perampasan

kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib

atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan

dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak

manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 394 Undang-Undang ini yang dilakukan dengan

konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi

oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompokkelompok

ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk

mempertahankan rezim itu.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 396

Yang dimaksud dengan “Konvensi Jenewa” adalah konvensi-konvensi Jenewa Tahun

1949 tentang Perlindungan Korban Perang (Geneva Convention of 1949 for the

Protection of Victims of War) yang terdiri atas 4 (empat) konvensi, sebagaimana telah

diratifikasi dengan cara aksesi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang

Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12

Agustus 1949.

Keempat Konvensi tersebut, yakni :

1. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota yang Luka dan Sakit

dalam Angkatan Perang di Darat (Geneva Convention for The Amelioration of the

Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Filed of August 12,

1949).

2. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota yang Luka, Sakit, dan

Korban-korban Karam dari Angkatan Perang di Laut (Geneva Convention for The

Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of

Armed Forces at Sea of August 12, 1949).

3. Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang (Geneva Convention Relative

to the Treatment of Prisoners of war of August 12, 1949).

4. Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Rakyat Sipil dalam Masa Perang (Geneva

Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August

12, 1949).

Yang dimaksud dengan “pada masa perang atau konflik bersenjata” adalah perang atau

konflik bersenjata yang terjadi baik perang atau konflik bersenjata yang bersifat internal

maupun bersifat eksternal.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 61


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 397

Lihat penjelasan Pasal 396.

Pasal 398

Melakukan pelanggaran berat terhadap orang-orang yang tidak terlibat secara aktif

dalam peperangan termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan

senjata karena sakit, luka, ditahan atau karena sebab lain merupakan pelanggaran berat

terhadap Pasal 3 Common dari 4 (empat) Konvensi Jenewa.

Yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa lihat penjelasan Pasal 396.

Pasal 399

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan ini merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 3 Common dari 4

(empat) Konvensi Jenewa.

Yang dimaksud dengan Konvensi Jenewa lihat penjelasan Pasal 396.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Cukup jelas.

Pasal 402

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture.

Tindak pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional melalui konvensi

internasional Convention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading

Treatment or Punishment, 10 December 1984. Indonesia sebagai anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 62


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

1998, oleh karena itu perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Perbuatan yang dilarang disini adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi yang

mengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupun mental.

Tidak termasuk dalam perbuatan tersebut di atas adalah penderitaan yang timbul

sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 405

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara

dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga

tersebut dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 406

Cukup jelas.

Pasal 407

Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang

agar berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak

ada tekanan. Orang yang dipaksa dalam ketentuan Pasal ini adalah pegawai negeri.

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan” adalah perbuatan yang

dilakukan sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 408

Perlawanan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini, dilakukan tidak saja terhadap

pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap

orang yang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.

Pasal 409

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar pegawai negeri yang

bersangkutan tidak sempat bertindak. Apabila pegawai negeri tersebut sudah

bertindak dan dicegah untuk melanjutkan tindakannya, maka hal ini disebut

menghalang-halangi.

Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil tindakan

yang telah dilakukan pegawai negeri yang bersangkutan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 63


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksud dengan “sidang

pengadilan” adalah sidang pengadilan yang berlangsung di semua tingkatan

pengadilan, baik yang tertutup maupun terbuka.

Pasal 415

Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

Tidak mau (menolak) memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan

surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, sedangkan surat-surat tersebut

diperlukan dalam proses peradilan untuk alat pembuktian, baik perkara pidana maupun

perkara perdata, dianggap sebagai pebuatan yang mengganggu penyelenggaraan

peradilan.

Pasal 416

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Dengan mengabaikan panggilan atau

menolak untuk memberikan keterangan yang diminta pengadilan, atau memberi

keterangan yang tidak benar, maka tindakan tersebut dinilai mengganggu kepentingan

pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 417

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Menggunakan hak yang diketahuinya

bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dianggap sebagai

perbuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan karena tidak memenuhi

putusan pengadilan tersebut.

Pasal 418

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini adalah melalaikan kewajiban setiap orang

membantu tercapainya keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengampuan dan

perwalian.

Pasal 419

Adalah kewajiban setiap orang untuk membantu kekuasaan umum dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

seperti adanya bahaya bagi keamanan umum atau pada waktu seseorang tertangkap

tangan melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Karena itu, perbuatan tidak

membantu padahal perbuatan itu tidak akan membahayakan dirinya patut dicela.

Pasal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 64


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 422

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yang dikenal sebagai pelaporan

atau pengaduan palsu. Yang diadukan atau dilaporkan adalah terjadinya tindak pidana,

bukan perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana.

Pasal 423

Yang dimaksud dengan “tanda kepangkatan atau jabatan” adalah tanda kepangkatan

atau jabatan baik sipil maupun militer.

Pasal 424

Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang berhubungan dengan pangkat atau

jabatan dalam kekuasaan umum, baik sipil maupun militer.

Pasal 425

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap

penyelenggaraan peradilan (contempt of court) sepanjang dalam perbuatan tersebut

tersangkut proses peradilan

Pasal 426

Cukup jelas.

Pasal 427

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pekerjaan Kantor Pos dan

Telekomunikasi yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “surat” misalnya kartu pos, warkat pos, surat cetakan, atau

telegram.

Pasal 428

Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negara asing atau tentara

yang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Mengangkut ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan menggunakan surat jalan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah

diangkutnya ternak curian, ternak yang sakit atau mencegah timbulnya penyakit pada

ternak lain atau pada manusia yang mengkonsumsikan daging ternak tersebut.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Yang dimaksud dengan “membuat salinan” termasuk memfotokopi dan sebagainya

sesuai dengan kemajuan teknologi.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 65


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 434

Ayat (1)

Disamakan dengan “sumpah” adalah janji atau pernyataan yang menguatkan

sesuatu yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai

pengganti sumpah.

Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam Pasal ini harus

diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 435

Ketentuan Pasal 435 sampai dengan Pasal 441 merupakan tindak pidana internasional.

Oleh karena itu, uang yang dipalsu atau ditiru menurut ketentuan pasal ini tidak hanya

mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing. Hal ini didasarkan

Konvensi Internasional mengenai Uang palsu tahun 1929 yang telah diratifikasi oleh

Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi

Internasional Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya.

Pasal 436

Orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya

tidak dapat dipidana.

Pasal 437

Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang” misalnya dengan mengikir mata

uang emas atau mata uang perak.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 439

Orang yang dikenakan ketentuan dalam Pasal ini ialah orang yang mengetahui bahwa

uang tersebut palsu atau dipalsukan baik pada saat menerima uang tersebut atau pun

bebeberapa saat setelah itu, dan kemudian tetap mengedarkannya.

Pasal 440

Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata

uang, akan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan membuat atau menyediakan

bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut akan

digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai uang yang resmi.

Pasal 441

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah diedarkannya di Indonesia

barang yang menyerupai mata uang. Menyimpan atau memasukkan benda semacam itu

ke Indonesia hanya diperbolehkan apabila ada izin dan apabila nyata-nyata

dipergunakan untuk perhiasan, misalnya dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagai

tanda kenang-kenangan.

Pasal 442

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 66


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 443

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yang dikeluarkan oleh

pemerintah Republik Indonesia agar tidak ditiru atau dipalsu. Terjadinya peniruan atau

pemalsuan akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia

dan mengurangi pendapatan negara dari pengeluaran meterai. Yang dimaksud dengan

“meterai” ialah perangko, meterai tempel, meterai pajak televisi, dan jenis materai

lainnya.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan atau keaslian dari

cap negara atau tanda keahlian dari pembuat tindak pidananya yang diperintahkan

oleh ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku yang dibubuhkan kepada

barang emas atau perak tertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dimaksudkan untuk

melindungi barang tersebut dari usaha pemalsuan yang akan merugikan konsumen.

Pasal 446

Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran, takaran, atau timbangan yang

dipergunakan dalam perdagangan, maka terdapat ketentuan peraturan perundangundangan

yang mewajibkan barang yang digunakan untuk mengukur, menakar dan

menimbang (termasuk kelengkapannya) ditera oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Kewajiban tera ini untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan yang tidak sehat

yang akan merugikan konsumen. Ketentuan dalam Pasal ini dimasudkan untuk

mencegah terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Pembatalan tanda tera dilakukan oleh Kantor Metrologi dan dengan pembatalan tersebut

barang yang bersangkutan tidak dapat dipakai lagi oleh pemiliknya.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal 450

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Yang dimaksud dengan “surat” adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan

dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun

melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faximile atas surat

tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat :

a. menimbulkan suatu hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, atau saham;

b. menimbulkan suatu perikatan, seperti perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa;

c. menerbitkan suatu pembebasan utang; atau

d. dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, seperti buku

tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 67


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 453

Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal ini sifatnya lebih penting daripada surat pada

umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pada

perbuatan yang diatur dalam Pasal 452.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Ketentuan dalam Pasal ini memuat ancaman pidana kepada dokter yang memberikan

surat keterangan palsu, sedangkan ketentuan dalam Pasal 458 memuat ancaman

pidana kepada siapa saja yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan

dokter dengan maksud memperdayakan kekuasaan umum atau perusahaan asuransi.

Pasal 458

Lihat penjelasan Pasal.

Pasal 459

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal ini melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian.

Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461

Cukup jelas.

Pasal 462

Yang dimaksud dengan "perbuatan membuat gelap asal-usul orang" adalah segala

bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga asal-usul seseorang

menjadi tidak jelas, misalnya menukar anak, memungut anak dikatakan anaknya sendiri,

atau menyembunyikan identitas kelahiran anak.

Pasal 463

Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi

penghalang yang sah” adalah adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai

alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh

salah satu pihak yang terikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 464

Yang dimaksud dengan "penghalang yang sah" adalah ketentuan persyaratan

perkawinan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya suatu perkawinan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 68


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 465

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal ini adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan

pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

pencatatan kelahiran dan kematian.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah menunjuk pada dapat dilihatnya

perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain. Jadi kemungkinan dapat

dilihatnya perbuatan tersebut oleh orang lain merupakan suatu unsur tindak

pidana ini. Oleh karena itu, kehadiran orang yang melihat itu sendiri di tempat

dilakukannya perbuatan tersebut tidak menjadi syarat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di muka orang lain” adalah perbuatan melanggar

kesusilaan yang dilakukan di suatu tempat di hadapan orang lain tanpa adanya

kemauan sendiri orang lain tersebut. Kehadiran orang lain tersebut di tempat

terjadinya perbuatan itu merupakan suatu kenyataan.

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Cukup jelas.

Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 69


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Cukup jelas.

Pasal 481

Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan” adalah setiap benda yang

menurut sifat penggunaannya secara umum dapat mencegah kehamilan walaupun

benda itu juga dapat digunakan untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilan dapat terjadi

baik selama atau setelah dilakukannya hubungan badan.

Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini adalah perbuatan

mempertunjukkan, menawarkan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana

untuk mencegah kehamilan. Perbuatan mempertunjukkan dapat dipidana bilamana

dilakukan secara terang-terangan, sedang perbuatan menawarkan atau menunjukkan

untuk dapat memperoleh sarana tersebut, dapat dilakukan secara terang-terangan atau

tidak secara terang-terangan tapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa diminta. Dengan

demikian, apabila perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan, bukan suatu

tindak pidana.

Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana pencegahan kehamilan,

bersifat umum, dan tidak selalu hanya menunjuk pada tempat memperoleh sarana

tersebut.

Pasal 482

Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkan kandungan” adalah setiap benda

yang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat menggugurkan kandungan.

Adapun mengenai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal

ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Pasal 481.

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana permukahan, dengan tidak

membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak

dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 485

Cukup jelas.

Pasal 486

Ketentuan dalam Pasal ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah "kumpul kebo".

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini dikenal dengan “perbuatan

sumbang (incest)”.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 70


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 489

Cukup jelas.

Pasal 490

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar

rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam kaitannya dengan

nafsu birahi.

Tindak pidana menurut Pasal ini tidak hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan

cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal 491

Cukup jelas.

Pasal 492

Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

Pasal 494

Tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini adalah perbuatan menggerakkan

seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan

perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya

dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah

dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut

pembuat tindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan

atau menyesatkan orang tersebut.

Pasal 495

Ayat (1)

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal ini dikenal dengan “perbuatan

sumbang (incest)”.

Ayat (2)

Tindak pidana yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal ini pada dasarnya

sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal

terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam

ketentuan Pasal ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan

khusus dengan pembuat tindak pidana.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 496

Cukup jelas.

Pasal 497

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberantas tempat-tempat pelacuran.

Pasal 498

Termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan laki-laki yang belum dewasa itu atau

perempuan ke daerah lain atau keluar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan

lain yang melanggar kesusilaan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 71


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 499

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan atau indikasi medis” adalah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kesehatan.

Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal 501 (520)

Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah” adalah anak

kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di bawah pengawasannya, atau

anak yang dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga.

Pasal 502 (521)

Cukup jelas.

Pasal 503 (522)

Cukup jelas.

Pasal 504 (523)

Cukup jelas.

Pasal 505 (501)

Cukup jelas.

Pasal 506 (502)

Cukup jelas.

Pasal 507 (503)

Cukup jelas.

Pasal 508 (504)

Cukup jelas.

Pasal 509 (505)

Cukup jelas.

Pasal 510 (506)

Cukup jelas.

Pasal 511 (507)

Yang dimaksud dengan “menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri” adalah penggunaan

narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang

yang bersangkutan menderita ketergantungan maka dia harus menjalani rehabilitasi baik

medis maupun sosial dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan

diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pasal 512 (508)

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 72


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 513 (509)

Cukup jelas.

Pasal 514 (510)

Yang dimaksud dengan “prekursor” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang

dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika.

Prekursor banyak dipergunakan di dalam dunia perindustrian. Sepanjang prekursor

tersebut diperoleh secara sah dan di pergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pihak yang

membuat, mengedarkan, memperoleh, dan menggunakan prekursor tidak dapat dipidana.

Namun apabila prekursor tersebut dipergunakan untuk membuat narkotika secara gelap

maka berdasarkan ketentuan pasal ini pelakunya dapat dipidana.

Pasal 515 (511)

Cukup jelas.

Pasal 516 (512)

Cukup jelas.

Pasal 517 (513)

Cukup jelas.

Pasal 518 (514)

Cukup jelas.

Pasal 519 (515)

Cukup jelas.

Pasal 520 (516)

Cukup jelas.

Pasal 521 (517)

Cukup jelas.

Pasal 522 (518)

Cukup jelas.

Pasal 523 (519)

Cukup jelas.

Pasal 524

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, hakim harus meneliti tiap-tiap kejadian, apakah

hubungan antara tertuduh dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang

dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat,

atau memelihara orang yang terlantar tersebut.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Ketentuan dalam Pasal ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada

pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah

dianggap suatu penderitaan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 73


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 527

Cukup jelas.

Pasal 528

Ketentuan dalam Pasal ini menunjukkan adanya kewajiban setiap orang menyelamatkan

jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang pertolongan itu tidak membahayakan

dirinya atau orang lain.

Pasal 529

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini memuat ketentuan dasar (umum) tindak pidana yang

termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang dimaksud dengan perbuatan

“penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang

dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan

gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga

merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu

tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya

adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau

sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan

pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau

terpaksa karena membela diri.

Pasal 530

Dalam hal pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diberi

kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi

ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, maka pembuat tindak

pidana dipidana sebagai pemfitnahan.

Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu

untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk

kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Juga dibolehkan membuktikan

kebenaran tuduhan itu apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang

dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.

Pasal 531

Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu perbuatan, dan

karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya, dengan putusan hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan,

maka terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.

Jika dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap orang yang

dihina itu dibebaskan dari tuduhan, maka putusan itu dianggap sebagai suatu bukti

sempurna bahwa apa yang dituduhkan tidak benar.

Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan

padanya, maka penuntutan karena fitnah terhadap yang menuduhkan itu ditangguhkan

sampai perkara pidana yang dihina mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 74


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 532

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitu penghinaan yang

dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap orang lain.

Penghinaan tersebut dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka

orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau

dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini disebut pengaduan fitnah. Harus dibuktikan

bahwa pembuat mengetahui bahwa pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnya

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan

dilakukan secara tertulis atau menyuruh orang lain untuk menuliskan, dan tidak

diharuskan ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau

pemberitahuan palsu dengan surat anonim, dapat dipidana berdasarkan ketentuan

dalam Pasal ini.

Pasal 535

Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini terjadi jika seseorang dengan suatu perbuatan

menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan tindak pidana, sedangkan

persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, A meletakkan jam tangan milik C di dalam

laci B dengan maksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C.

Pasal 536

Cukup jelas.

Pasal 537

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penistaan atau penistaan tertulis yang

dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Jadi perbuatan tersebut ditujukan kepada

seseorang yang sudah mati, yang sekiranya masih hidup perbuatan itu merupakan

penistaan atau penistaan tertulis.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, dan pengaduannya hanya dapat

diajukan oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau

menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut, atau oleh suami

atau istrinya.

Pasal 538

Cukup jelas.

Pasal 539

Cukup jelas.

Pasal 540

Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui

oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya.

Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti

peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku

di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya kewajiban arsiparis

untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia, kewajiban dokter untuk

merahasiakan pasien yang ditangani.Tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan jika

dilakukan terhadap orang tertentu.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 75


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 541

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak

sehat dalam dunia usaha.

Pasal 542

Cukup jelas

Pasal 543

Cukup jelas

Pasal 544

Cukup jelas.

Pasal 545

Cukup jelas.

Pasal 546

Cukup jelas.

Pasal 547

Cukup jelas.

Pasal 548

Cukup jelas.

Pasal 549

Cukup jelas.

Pasal 550

Cukup jelas.

Pasal 551

Cukup jelas.

Pasal 552

Cukup jelas.

Pasal 553

Cukup jelas.

Pasal 554

Cukup jelas.

Pasal 555

Cukup jelas.

Pasal 556

Ketentuan dalam Pasal ini bukan merupakan delik penyertaan tetapi merupakan tindak

pidana yang mandiri.

Pasal 557

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 76


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 558

Cukup jelas.

Pasal 559

Cukup jelas.

Pasal 560

Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan

seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam

penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan

hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan

orang tersebut tidak berdaya.

Pasal 561

Penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan

kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar

orang yang disandera tetap berada ditempat kediamannya atau di tempat lain, dan

dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 562

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini pada dasarnya bersifat penipuan, tetapi karena

menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang maka ancaman pidananya lebih

berat daripada penipuan.

Pasal 563

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak

yang belum dewasa yang telah mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya anak yang

ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pembuat tindak pidana

dapat dipidana. Jika perbuatan tersebut dipergunakan dengan cara tipu muslihat,

kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua

belas) tahun maka ancaman pidana diperberat.

Pasal 564

Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 563 yaitu seorang anak

yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun telah ditarik dari kekuasaan atau

pengawasan yang sah, kemudian disembunyikan atau disembunyikan terhadap

kepentingan penyidikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 565

Ayat (1)

Pengertian "membawa pergi perempuan" atau "melarikan perempuan

(schaking)" dalam ketentuan pasal ini berbeda dengan "penculikan" (kidnapping)

Pasal 560 dan "penyanderaan" (taking hostage) Pasal 561. Tindakan membawa

pergi perempuan umurnya terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan

perempuan (yang dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta, dan karena itu

perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.

Unsur tindak pidana pada ayat ini dikaitkan dengan usia yang belum dewasa

dari perempuan yang dibawa pergi. Di samping unsur di bawah umur, yang perlu

diperhatikan yaitu yang bersangkutan masih berada dalam pengawasan orang

tua atau walinya.

Ayat (2)

Unsur tindak pidana dalam ketentuan ayat ini tidak dikaitkan dengan usia

perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasa atau masih di bawah umur,

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 77


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi jika perempuan tersebut

dilarikan dengan tipu muslihat, kekerasan atau dengan ancaman kekerasan,

maka ancaman pidananya lebih berat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 566

Perampasan kemerdekaan yang dimaksud dalam Pasal ini baik dalam bentuk fisik

maupun psikis.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan merampas

kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai

dengan perintah Undang-Undang. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan

menahan seseorang dalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Pasal 567

Cukup jelas.

Pasal 568

Cukup jelas.

Pasal 569

Ketentuan tindak pidana dalam Pasal ini diklafikasikan sebagai tindak pidana pemerasan

yang menyangkut perampasan kemerdekaan. Pemerasan dapat dilakukan dengan

berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman.

Pasal 570

Cukup jelas.

Pasal 571

Ayat (1)

Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini

dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara

implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan

atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian

ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut pasal ini.

Dalam ketentuan ayat ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" atau

"dengan berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39

dan Pasal 55 huruf j. Ditiadakannya tindak pidana berencana dimaksudkan

untuk memberi kebebasan kepada hakim dalam mempertimbangkan ada

tidaknya unsur berencana tersebut dalam setiap kasus yang dihadapi. Dengan

demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif,

cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu

pembunuhan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Pemberatan pidana dalam ketentuan ayat ini didasarkan pada pertimbangan

adanya hubungan antara pembuat tindak pidana dan korban, yang seharusnya

pembuat tindak pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada korban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 78


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 572

Cukup jelas.

Pasal 573

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan

pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui

orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Ayat (2)

Karena orang lain yang turut serta dalam pembunuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berada dalam kondisi psikologik yang sama dengan kondisi

seorang ibu yang melakukan tindak pidana tersebut, maka dalam prinsip

penyertaan tidak berlaku dalam ketentuan ayat ini.

Pasal 574

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan "euthanasia

aktif". Bentuk "euthanasia pasif'" tidak diatur dalam ketentuan ini karena masyarakat

maupun dunia kedokteran tidak menganggap pembuatan tersebut sebagai perbuatan

anti.

Meskipun "euthanasia aktif" dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang

dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan

pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai

bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan

yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pembuat tindak pidana justru diciptakan suatu

keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari

yang bersangkutan.

Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan

ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam

kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif

pembuat tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tindak pidana. Pengertian "tidak

sadar" dalam ketentuan Pasal ini harus diartikan sesuai dengan perkembangan dalam

dunia kedokteran.

Pasal 575

Ketentuan ini merupakan pemberatan dari Pasal 574.

Pasal 576

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka apabila orang yang didorong atau yang

ditolong untuk bunuh diri tidak mati, maka orang yang mendorong atau memberi

pertolongan tersebut tidak dikenakan pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa bunuh diri itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana, karena itu percobaan untuk

melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.

Pasal 577

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang

perempuan. Apabila yang digugurkan adalah kandungan yang sudah mati, maka

ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk

menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk mengugurkan atau mematikan

kandungan perempuan itu. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang

ditimbulkan, yaitu gugur atau matinya kandungan itu.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 79


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 578

Cukup jelas.

Pasal 579

Ketentuan dalam Pasal ini secara khusus mengancam pidana yang lebih berat kepada

pembuat yang mempunyai profesi sebagai dokter, bidan, atau juru obat, mengingat

profesi mereka sedemikian mulya bagi kemanusian yang seharusnya tetap dijaga untuk

tidak melakukan perbuatan tersebut. Dokter yang melakukan pengguguran kandungan

karena alasan media "abortus provocatus" sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan pidana.

Pasal 580

Cukup jelas.

Pasal 581

Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian

penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan

interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nial sosial

dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian

penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak

setiap penderitaan pisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Dalam ketentuan Pasal ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" dan

"berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf

j dalam rangka pemberatan pidana.

Pasal 582

Cukup jelas.

Pasal 583

Tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Pasal ini merupakan jenis penganiayaan

berat, di samping penganiayaan dalam arti umum (Pasal 581) dan penganiayaan ringan

(Pasal 582). Batas dan ruang lingkup ketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepada

pertimbangan hakim, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 581.

Pasal 584

Cukup jelas.

Pasal 585

Cukup jelas.

Pasal 586

Cukup jelas.

Pasal 587

Cukup jelas.

Pasal 588

Cukup jelas.

Pasal 589

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 80


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 590

Cukup jelas.

Pasal 591

Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian kealpaan.

Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa pembuat tidak menghendaki

terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu kematian atau luka-luka. Namun, dalam

kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat

disebut dengan kealpaan. Misalnya seorang yang sedang mengendarai kendaraan

sedemikian rupa sehingga membahayakan lalu lintas umum yang kemungkinan besar

menimbulkan korban.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaan diserahkan

kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi.

Pasal 592

Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam

menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan

perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau

pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, bila terjadi suatu kealpaan maka

ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 ( satu per tiga).

Pasal 593

Pengertian "mengambil" dalam ketentuan Pasal ini tidak hanya diartikan secara fisik,

tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional

(nonfisik) mengarah pada maksud "memiliki barang orang lain secara melawan hukum".

Misalnya pencurian uang dengan cara mentransfer, atau menggunakan tenaga listrik

tanpa hak. Yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai hak atas barang tersebut.

Pasal 594

Cukup jelas.

Pasal 595

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atau yang biasa

dikenal dengan istilah "pencurian dikualifikasi" (gequalificeerdediefstal).

Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja

dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang mempunyai

tanda-tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuhtumbuhan,

saluran air, atau sungai.

Pasal 596

Cukup jelas.

Pasal 597

Tindak pidana pencurian dalam Pasal ini dikualiffikasi sebagai pencurian dengan

pemberatan. Unsur pemberatnya ialah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan

dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.

Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan

maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 81


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada

orang yang diancam.

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan

kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah

tangga atau penjaga rumah.

Pasal 598

Cukup jelas.

Pasal 599

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur pencurian dalam keluarga. Pengertian

"penguasaan bersama atas harta" dan "menguasai sendiri harta bendanya" menunjuk

pada pengertian "harta kekayaan yang terpisah" dan "harta kekayaan yang tidak

terpisah (bersama)" sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di

bidang perkawinan yang berlaku bagi suami dan istri tersebut.

Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau

kesamping sampai derajad kedua".

Pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta kekayaannya yang tidak

terpisah, tidak dapat dilakukan penuntutan baik sebagai pelaku maupun pembantu

pencurian. Apabila harta kekayaan suami istri terpisah, penuntutan dapat dilakukan

apabila ada pengaduan terlebih dahulu dari yang terkena tindak pidana itu.

Pengertian "harta kekayaan yang terpisah dan yang tidak terpisah" harus diartikan

sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang

hukum perkawinan.

Pasal 600

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan dalam

ketentuan pasal ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan

pisau atau pistol.

Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta

untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat

juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.

Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan)

maupun yang gagal. Dengan demikian, apabila pemerasan tidak berhasil atau gagal,

pembuat tindak pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, bukan

dengan ketentuan mengenai percobaan.

Pasal 601

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pengancaman.

Unsur utama tindak pidana dalam Pasal ini sama dengan tindak pidana pemerasan yaitu

memaksa orang supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau

menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang

digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada

tindak pidana pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat non fisik atau batiniah

yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau dengan

ancaman akan membuka rahasia. Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak

harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang,

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 82


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya

terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang

kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

Pasal 602

Cukup jelas.

Pasal 603

Cukup jelas.

Pasal 604

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana penggelapan. Pada tindak pidana

penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pembuat

tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada

di tangan pembuat tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut

secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan

pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka

perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian, sedang pada penggelapan, niat

memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu

sudah berada di tangan pembuat. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah

bahwa pembuat menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak

pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam penguasaan pembuat tindak pidana

sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Pasal 605

Cukup jelas.

Pasal 606

Cukup jelas.

Pasal 607

Penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, misalnya pada waktu terjadi bencana

alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, barang tersebut dititipkan

untuk diselamatkan. Atau karena tidak mampu mengurus sendiri barang tersebut,

sehingga perlu dititipkan pada pihak lain.

Pasal 608

Cukup jelas.

Pasal 609

Cukup jelas.

Pasal 610

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan. Perbuatan materiil

dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam

ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus

piutang. Dengan demikian perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh

pembuat tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan

baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana

dikehendaki pembuat.

Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pembuat tindak pidana

tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pembuat untuk menerima

penyerahan itu.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 83


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana (lokus

delikti) adalah tempat pembuat melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di

tempat lain. Saat dilakukannya tindak pidana (tempus delicti) adalah saat pembuat

melakukan penipuan.

Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pembuat sendiri, misalnya barang yang

diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pembuat. Penghapusan

piutang tidak perlu dilakukan melalui cara-cara hapusnya perikatan menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pembuat yang

menghentikan untuk sementara pencatat kilometer (kilometer teller) mobil sewaannya,

sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada

yang sesungguhnya.

Pasal ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pembuat yang

menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu,

penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong. Antara daya

upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal,

sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Pasal 611

Cukup jelas.

Pasal 612

Cukup jelas.

Pasal 613

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari perbuatan

curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam dunia

perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan palsu tentang sifat atau

keadaan barang yang dijualnya atau tidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau

keadaan barang tersebut, sehingga konsumen membeli suatu barang yang tidak

sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.

Pasal 614

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kerugian

ekonomis melalui pemberian jasa kepada orang lain yang dilakukan akibat perbuatan

curang dari orang lain tersebut. Misalnya, seseorang secara curang memanfaatkan

kebaikan orang lain mempergunakan nomor dan saluran telepon dan membebankan

biaya pembicaraan atau sambungan teleponnya kepada pelanggan telepon.

Pasal 615

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatan curang dalam

dunia perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, dengan tidak membayar lunas harga

barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen

tersebut dilakukan secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut

sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen

ini dikenal sebagai tindakan "mengemplang".

Pasal 616

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak milik intelektual

seseorang dari perbuatan curang pihak lain, yang dilakukan dengan membubuhkan

nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan pada karya tersebut.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 84


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 617

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak milik intelektual

khususnya mengenai merek dagang (trade mark) dari perbuatan curang.

Pasal 618

Ketentuan dalam Pasal ini untuk mencegah perbuatan curang dalam dunia asuransi

yang dilakukan oleh pihak tertanggung dalam pembuatan perjanjian asuransi sehingga

merugikan pihak penanggung asuransi (assuradeur).

Pasal 619

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan perbuatan curang untuk

memperoleh pembayaran uang asuransi.

Pasal 620

Cukup jelas.

Pasal 621

Cukup jelas.

Pasal 622

Cukup jelas.

Pasal 623

Konosemen asli (lembar pertama) merupakan surat berharga dan dapat diperjualbelikan

(negotiable), sedangkan salinan (copy) atau lembaran lainnya tidak. Hanya konosemen

lembar pertama atau asli dapat ditukarkan dengan jenis barang yang tercantum di

dalamnya.

Berhubung konosemen asli merupakan suatu surat berharga, maka konosemen asli itu

dapat dibebani dengan segala bentuk hak atas benda, seperti digadaikan, dijual,

dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan atau lembaran lainnya yang bukan surat berharga,

tidak mempunyai nilai, sehingga apabila dijual, pembelinya tidak akan menerima

barangnya, apabila perbuatan membebani salinan atau lembaran lainnya dengan hakhak

atas benda merupakan perbuatan penipuan.

Pasal 624

Cukup jelas.

Pasal 625

Cukup jelas.

Pasal 626

Cukup jelas.

Pasal 627

Cukup jelas.

Pasal 628

Cukup jelas.

Pasal 629

Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah setiap tanda yang dipergunakan

untuk menunjukkan batas-batas suatu pekarangan, seperti tembok, pagar, patok,

tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, sungai, atau pematang sawah dengan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 85


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

tujuan memisahkan suatu bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang

lain yang berdampingan.

Pasal 630

Kabar bohong yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini tidak hanya pemberitahuan

palsu tentang suatu fakta tetapi juga pemberitahuan palsu tentang suatu keuntungan

yang dapat diharapkan.

Pasal 631

Cukup jelas.

Pasal 632

Cukup jelas.

Pasal 633

Cukup jelas.

Pasal 634

Cukup jelas.

Pasal 635

Cukup jelas.

Pasal 636

Yang dimaksud dengan "menarik barang dari harta benda milik perusahaan" adalah

setiap perbuatan untuk menempatkan barang di luar jangkauan kurator sebelum atau

pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang perusahaan.

Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di bidang Kepailitan.

Pasal 637

Cukup jelas.

Pasal 638

Cukup jelas.

Pasal 639

Cukup jelas.

Pasal 640

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat tindak pidana tidak disyaratkan

mempunyai niat untuk merugikan kreditornya. Dianggap cukup apabila ia mengetahui

atau mengerti bahwa perbuatannya akan merugikan hak-hak kreditor. Apabila kreditor

lebih dari 1 (satu), tidak perlu perbuatan tersebut merugikan semua kreditor.

Pasal 641

Cukup jelas.

Pasal 642

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah suatu persetujuan perdamaian

dibuat karena pembuat tindak pidana memperoleh keuntungan istimewa, padahal

menurut Undang-Undang, persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga untuk

kreditor yang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus atau

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 86


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

komisaris dari suatu korporasi.

Pasal 643

Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud

atau tidak berwujud. Hak menahan (hak retensi) timbul berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1616 atau Pasal 1812 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.

Pasal 644

Yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan

sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara

waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.

Pasal 645

Cukup jelas.

Pasal 646

Yang termasuk dalam pengertian "bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan

umum" misalnya, bangunan kereta api, bangunan listrik, bangunan telekomunikasi,

bangunan untuk komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun

radio atau televisi, bendungan, saluran gas, atau saluran air minum.

Pasal 647

Cukup jelas.

Pasal 648

Cukup jelas.

Pasal 649

Cukup jelas.

Pasal 650

Cukup jelas.

Pasal 651

Cukup jelas.

Pasal 652

Yang dimaksud dengan "Komandan Tentara Nasional Indonesia" adalah komandan

Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.

Yang dimaksud dengan "pejabat sipil" adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan

peraturan pelaksanaannya.

Pasal 653

Demi penegakan hukum ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, perintah

yang sah dari pejabat yang berwenang dan putusan atau surat perintah pengadilan,

harus dilaksanakan. Perlawanan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut di atas,

berarti melawan penegakan hukum, karena itu pantas untuk dijadikan tindak pidana.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 87


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Dalam hal Tentara Nasional Indonesia menolak permintaan yang tidak sah, maka

tindakan penolakan tersebut tidak dipidana.

Pasal 654

Yang dimaksud dengan "orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum"

misalnya orang atau pihak swasta yang diserahi tugas oleh Pemerintah untuk

melaksanakan tugas, antara lain pembuatan jalan, lembaga pendidikan swasta yang

melakukan penelitian ilmiah bagi pemerintah, atau pihak bank swasta yang diserahi

penyimpanan uang negara.

Pasal 655

Cukup jelas.

Pasal 656

Cukup jelas.

Pasal 657

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini disebut sebagai tindak pidana suap atau

penyuapan dalam pengertian pasif. Tindak pidana suap yang bersifat aktif, lihat Pasal

679.

Menerima hadiah atau janji tidak hanya berupa barang tetapi juga jasa, kemudahan,

atau fasilitas lainnya.

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" pada ayat ini adalah pemberian dalam arti luas,

yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

elektronik.

Pasal 658

Cukup jelas.

Pasal 659

Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap penyelenggaraan

peradilan (contempt of court). Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana suap atau

penyuapan dalam pengertian pasif. Tindak pidana suap yang bersifat aktif, lihat Pasal

680.

Pasal 660

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaannya" adalah menggunakan

kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan

penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku, atau memaksa saksi memberikan

keterangan menurut kemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik

maupun secara psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi

apabila yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan keterangan yang nyata-nyata

bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras

atau menunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut,

ketentuan dalam Pasal ini tidak diterapkan.

Pasal 661

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dalam Pasal ini adalah penyelidik, penyidik,

atau penuntut umum.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 88


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 662

Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya menggunakan tanah negara

adalah pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan dan

penggunaan pemakaian tanah seperti Walikota, Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa,

pejabat, atau pegawai Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 663

Cukup jelas.

Pasal 664

Cukup jelas.

Pasal 665

Tindak pidana dalam Pasal ini lazim dinamakan sebagai permintaan paksa (knevelarij).

Misalnya, seseorang diharuskan membayar atas sesuatu yang menyangkut tugas

pegawai negeri, padahal keharusan sedemikian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku tidak ada. Termasuk membayar adalah membayar

lebih daripada yang ditentukan.

Pasal 666

Cukup jelas.

Pasal 667

Cukup jelas.

Pasal 668

Cukup jelas.

Pasal 669

Demi keamanan dan ketertiban, hal-hal yang berkaitan dengan terpidana atau orang

yang ditahan harus berdasarkan putusan atau surat perintah penahanan yang sah.

Demikian juga anak-anak yang dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak atau

orang yang sakit jiwa yang dimasukkan dalam rumah sakit jiwa harus berdasarkan surat

perintah yang sah.

Pasal 670

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak

asasi seseorang atas rumah tinggalnya, yang merupakan hak pribadi (privacy)

seseorang hingga harus dilindungi, tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin dari

penghuni rumah atau tanpa memperhatikan cara atau menurut peraturan yang berlaku.

Demikian pula memasuki tempat tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang.

Pasal ini dikenakan hanya terhadap pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.

Pasal ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalam melakukan penggeledahan rumah

atau membaca atau menyita surat dalam rangka penyidikan tindak pidana tanpa

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 671

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia surat-menyurat. Tidak

termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan itu dilakukan oleh penyidik yang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan suratsurat

tersebut sebagai alat bukti dalam rangka penyidikan tindak pidana.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 89


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 672

Cukup jelas.

Pasal 673

Cukup jelas.

Pasal 674

Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor

telegram atau kantor telepon” termasuk pula memberi kesempatan kepada orang lain

ikut mendengarkan atau menyadap. Tidak termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan

tersebut dilakukan karena terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan nama atau alamat

penerima surat telegram yang ditulis oleh pengirim.

Pasal 675

Cukup jelas.

Pasal 676

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang mengawinkan" adalah pejabat sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 677

Cukup jelas.

Pasal 678

Cukup jelas.

Pasal 679

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana suap atau penyuapan dalam

pengertian aktif. Perbuatan yang dipidana menurut ketentuan dalam Pasal ini apabila

pembuat tindak pidana benar-benar mengetahui bahwa yang diberi sesuatu atau yang

dijanjikan sesuatu adalah pegawai negeri.

Pasal 680

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini merupakan salah satu tindak

pidana terhadap penyelengggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksud

dengan “hakim” adalah hakim pada semua lingkungan pengadilan.

Pasal 681

Cukup jelas.

Pasal 682

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan

yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana

korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang

diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,

penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis

ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 683

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 90


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 684

Cukup jelas.

Pasal 685

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 dan

Pasal 683 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap

pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan

salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 686

Cukup jelas.

Pasal 687

Cukup jelas.

Pasal 688

Cukup jelas.

Pasal 689

Cukup jelas.

Pasal 690

Cukup jelas.

Pasal 691

Cukup jelas.

Pasal 692

Ketentuan dalam Pasal ini mengenai perompakan atau pembajakan di laut bebas,

artinya di luar wilayah negara Republik Indonesia atau di luar laut teritorial.

Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah melakukan tindakan kekerasan terhadap

orang atau barang yang berada di atas kapal.

Pasal 693

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 692, Pasal 720 sampai dengan Pasal 722

merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat

dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas

universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian

juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena tindak pidana tersebut

dianggap mengganggu ketertiban dunia.

Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan perompakan

atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut, untuk

dipergunakan membajak. Meskipun merupakan tindak pidana yang berupa membantu,

namun dijadikan tindak pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan tindak

pidana perompakan itu sendiri.

Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan

pidana lebih rendah.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 91


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 694

Yang dimaksud dengan "orang yang berlayar" adalah semua orang yang turut berlayar

dengan kapal Indonesia, kecuali nakhoda atau pemimpin.

Pasal 695

Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya" adalah mengambil kapal dari

kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnya dengan melarikan kapal tersebut dan

mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 696

Yang dimaksud dengan "surat keterangan kapal" adalah surat tentang pendaftaran kapal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kecurangan

terhadap surat keterangan kapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal atau

awak kapal.

Pasal 697

Cukup jelas.

Pasal 698

Cukup jelas.

Pasal 699

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan mencegah pembuatan laporan palsu untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya seorang nahkoda kapal dengan

sengaja menenggelamkan kapalnya, tetapi dalam laporannya dikatakan bahwa kapalnya

telah mendapat kecelakaan dan tenggelam, karena itu mereka mendapat kesempatan

untuk menerima pembayaran uang asuransi bagi kapal dan/atau muatannya.

Pasal 700

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan

keselamatan pelayaran.

Pasal 701

Cukup jelas.

Pasal 702

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai pemberontakan di kapal, yaitu perbuatan

pembangkangan yang tercantum dalam Pasal 683, tetapi di sini dilakukan oleh 2 (dua)

orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam Pasal ini juga ditentukan pemberatan pidana,

mengingat akibat yang ditimbulkan.

Pasal 703

Cukup jelas.

Pasal 704

Cukup jelas.

Pasal 705

Yang dimaksud dengan "mengubah haluan kapal" adalah mengubah tujuan perjalanan

atau menyinggahi pelabuhan yang tidak termasuk rencana pelayaran semula, atau tidak

langsung menuju pelabuhan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan

tujuan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 92


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 706

Kapal dapat diambil alih, dihentikan, atau ditahan oleh pejabat yang berwenang

setempat, apabila melanggar ketentuan blokade, peraturan karantina, atau membawa

barang terlarang (penyelundupan).

Pasal 707

Yang dimaksud dengan "tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan" misalnya

memberikan makanan atau ransum kepada orang yang berlayar.

Pasal 708

Yang dimaksud dengan "keadaan terpaksa" adalah sesuatu keadaan yang sedemikian

rupa sehingga nakhoda atau pemimpin kapal terpaksa melakukan suatu tindakan untuk

menjaga keselamatan pelayaran, misalnya karena kelebihan muatan yaitu untuk

menjaga jangan sampai kapal tenggelam atau karena penyakit menular.

Pasal 709

Ketentuan Pasal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah penyalahgunaan

bendera Indonesia.

Pasal 710

Yang dimaksud dengan "kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas dalam

bidang keamanan dan ketertiban di laut" antara lain kapal polisi perairan dan kapal Bea

dan Cukai.

Pasal 711

Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan adanya suatu kewajiban untuk melakukan

pencatatan setiap kelahiran atau kematian. Hal ini untuk kepentingan administrasi

kependudukan. Apabila kelahiran atau kematian terjadi di laut kewajiban melakukan

pencatatan dibebankan kepada nakhoda kapal.

Pasal 712

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal ini dapat dikatakan merupakan perbuatan yang

menghambat penegakan hukum.

Pasal 713

Cukup jelas.

Pasal 714

Cukup jelas.

Pasal 715

Cukup jelas.

Pasal 716

Tanda pengenal untuk kapal rumah sakit atau sekoci adalah tanda Palang Merah.

Maksud pemakaian tanda tersebut untuk melindungi kapal atau sekoci rumah sakit dari

serangan.

Pasal 717

Cukup jelas.

Pasal 718

Cukup jelas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 93


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 719

Cukup jelas.

Pasal 720

Cukup jelas.

Pasal 721

Cukup jelas.

Pasal 722

Cukup jelas.

Pasal 723

Termasuk dalam pengertian "perwira kapal" antara lain mualim dan dokter kapal.

Pasal 724

Cukup jelas.

Pasal 725

Cukup jelas.

Pasal 726

Cukup jelas.

Pasal 727

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain dengan merugikan penanggung asuransi atas pesawat udara, dengan cara

membakar, menyebabkan ledakan, dan sebagainya atas pesawat udara tersebut.

Yang dimaksud dengan "pembakaran" dalam ketentuan Pasal ini tidak perlu harus

menimbulkan bahaya umum atau kematian, tetapi cukup apabila terjadi suatu

kebakaran, karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan

merugikan penanggung asuransi.

Apabila yang dicelakakan adalah pesawat udara yang sedang dalam penerbangan,

maka pidananya diperberat. Demikian juga apabila terjadi luka berat atau

mengakibatkan matinya orang.

Pasal 728

Perbuatan yang nyata-nyata dapat membahayakan keamanan pesawat udara dalam

penerbangan, misalnya membuka pintu utama atau pintu darurat, merusak alat-alat

pelampung, atau alat-alat penyelamat lainnya.

Pasal 729

Perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib atau disiplin dalam

pesawat udara misalnya dengan sengaja mabuk, membuat onar, atau kegaduhan.

Pasal 730

Benda dalam ketentuan Pasal ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana,

misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana yang diatur

dalam ketentuan Pasal ini disebut sebagai tindak pidana proparte dolus proparte culpa.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 94


RUU KUHP - Draft II Tahun 2005

Pasal 731

Orang yang secara berulang-ulang melakukan perbuatan pidana sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 730, tidak perlu dibuktikan bahwa pembuat tindak

pidana melakukan tindak pidana ini untuk mengejar keuntungan. Dikategorikan

“menjadikan kebiasaan" karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang

meskipun jangka waktunya agak lama.

Pasal 732

Cukup jelas.

Pasal 733

Cukup jelas.

Pasal 734

Cukup jelas.

Pasal 735

Cukup jelas.

Pasal 736

Cukup jelas.

Pasal 737

Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim disebut dengan delik pers. Pada

dasarnya dalam delik pers pembuat tindak pidana adalah orang yang membuat tulisan,

akan tetapi apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

dipenuhi, maka penerbit yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.

Pasal 738

Ketentuan dalam Pasal ini ditujukan kepada pencetak.

Pasal 739

Cukup jelas.

Pasal 740

Cukup jelas.

Pasal 741

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN …

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 95