RUU KUHP - Draft II Tahun 2005 Lembaga Studi dan ... - Elsam

RUU KUHP - Draft II Tahun 2005
Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang memberi
kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah
melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini
dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa
terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Dengan memperhatikan bahwa salah salah satu tujuan pemidanaan berorientasi kepada
usaha untuk memperbaiki perilaku terpidana, maka kepada terpidana yang memenuhi
syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal ini selalu harus dimungkinkan
dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan
kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti
ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana
hanyalah :
a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan
b. perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.
Pasal 58
Setiap perubahan atau penyesuaian harus disetujui oleh terpidana yang bersangkutan
agar benar-benar dapat menunjang kemajuan yang telah dicapai. Perubahan atau
penyesuaian ini dilakukan dengan putusan pengadilan atas dasar permohonan yang
diajukan ke pengadilan dan tidak mengurangi kewenangan yang ada pada Menteri yang
bertanggung jawab di bidang hukum untuk memberikan remisi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak
menjatuhkan pidana penjara. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim
dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah :
a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana
penjara;
b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah
mempertimbangkan :
- tujuan pemidanaan;
- pedoman pemidanaan;
- pedoman penjatuhan pidana penjara;
c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang
dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda
sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak
pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk
mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolaholah
mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di
samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara
yang pendek.
Ayat (2)
Berdasarkan ketentuan pada ayat ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan
pidana denda sebagai pengganti pidana penjara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibatasi yaitu pembuat tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 22