Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam

Menguji Keabsahan Praktek Pelarangan 

Buku dengan Standar Hak Asasi Manusia 

Memberangus Buku: Membunuh Diri-Sendiri 

Pelarangan Buku di Indonesia 

Pelarangan Buku: 

Otoritarianisme 

dari zaman ke zaman 

EDISI JANUARI - FEBRUARI 2010 

www.elsam.or.id

daftar isi 

editorial 04 

Bubur Kertas 

Demokrasi pasca Orde Baru belum mengubah hubungan negara 

dan masyarakat. Keberagaman budaya dan kecerdasan pikiran 

belum jadi sumber kekuatan politik bangsa. Kita pun masih 

mendaur ulang kebijakan kolonial. 

Pelarangan terbitnya buku-buku merupakan bentuk 

pengingkaran terhadap demokrasi,dan pelanggaran 

hak asasi manusia (dok elsam). 

Kolom 

internasional 

Komisi HAM ASEAN, 

Akhirnya Datang juga! 

20-21 

ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights (AICHR) menjadi penting 

sebagai salah satu usaha dalam proses 

membangun komunitas ASEAN, sebagai 

sebuah kendaraan yang progresif dalam 

pembangunan sosial dan keadilan, 

pemenuhan kehormatan manusia dan 

pencapaian kualitas hidup yang lebih tinggi 

dari masyarakat ASEAN. 

resensi 

22-23 

Bebas dari Penyiksaan: 

Perjalanan Masih Panjang 

profil elsam 24 

laporan utama 5 - 13 

Menguji Keabsahan Praktek Pelarangan 

Buku dengan Standar Hak Asasi Manusia 

Keberlangsungan praktek pelarangan buku setelah sebelas 

tahun digulirkannya reformasi membawa sejumlah pertanyaan 

kritis atas komitmen penegakan dan perlindungan hak asasi 

manusia. 

Memberangus Buku: Membunuh Diri-Sendiri 

Memusnahkan buku umumnya disandingkan juga dengan 

sejenis hasrat totalitarianisme. Suatu hasrat untuk melakukan 

monopoli terhadap ruang kosong pemaknaan. Hasrat untuk 

meniadakan kontestan lain terhadap suatu tafsir, sehingga bisa 

menjadi kebenaran tunggal, dan satu-satunya pandangan hidup 

dan pegangan warga. 


Mengapa buku harus dilarang? Apa kesalahan dan alasannya? 

Bagaimana prosesnya hingga sebuah buku harus dilarang? 

Dan, apakah keputusan pelarangan itu lahir dari proses yang 

adil, melalui pengadilan? Sejauh mana hukum dan pengadilan 

menjadi acuan dalam seluruh proses pelarangan ini? 

perspektif 14-16 

Seratus Hari SBY: Mengulang Periode Lalu, 

Jaminan HAM Hanya Normatif 

Persoalan hak asasi manusia (HAM) hanya mengedepankan 

jaminan normatif dengan diproduksinya regulasi yang kaya 

dengan perlindungan hak asasi manusia, namun miskin dalam 

implementasinya. 

daerah 17-19 

Perda Gerbang Marhamah Cianjur: 

Mengikat Tanpa Tali 

Beberapa berita mengejutkan muncul dari salah satu kabupaten di 

Propinsi Jawa Barat. Dugaan korupsi, penyimpangan dana bantuan 

sosial, perempuan pekerja seksual yang beroperasi di Cianjur yang 

berjumlah 1.200 orang, dan jumlah pelanggan PSK yang sekitar 

6.000 orang. Semua data tersebut mengemuka justru di saat 

kabupaten ini sedang gegap dengan identifikasi dirinya sebagai kota 

yang mengedepankan akhlaqul karimah dalam seluruh kehidupan 

masyarakatnya.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA 


pameran 

w w w . e l s a m . o r . i d 

Redaksional 

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: 

Agung Putri 

Wakil Pemimpin Redaksi: 

Amiruddin al Rahab 

Redaktur Pelaksana: 

Atnike Nova Sigiro 

Para pembaca Buletin ASASI 

yang kami hormati, 

Dewan Redaksi: 

Agung Putri, Amiruddin al Rahab, Atnike 

Nova Sigiro, Indriaswati Dyah 

Saptaningrun, Otto Adi Yulianto 

Redaktur: 

Atnike Nova Sigiro, Betty Yolanda, 

Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana 

Dyah, Wahyu Wagiman 

Sekretaris Redaksi: 

Triana Dyah 

Sirkulasi/Distribusi: 

Khumaedy 

Desain & Tata Letak: 

alang-alang 

Penerbit: 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM) 

Alamat Redaksi: 

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar 

Minggu, Jakarta 12510, 

Telepon: (021) 7972662, 79192564 

Faximile: (021) 79192519 

E-mail: 

office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id 

Website: 

www.elsam.or.id. 

Redaksi senang menerima tulisan, saran, 

kritik dan komentar dari pembaca. Buletin 

ASASI bisa diperoleh secara rutin. 

Kirimkan nama dan alamat lengkap ke 

redaksi. Kami juga menerima pengganti 

biaya cetak dan distribusi berapapun 

nilainya. Transfer ke rekening 

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar 

Minggu No. 127.00.0412864-9 

 

 

 

 

Pameran akan diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti diskusi, mural, 

pertunjukan musik dll. 

ELSAM bekerjasama dengan Institut Sejarah Sosial Indonesia, Ruang Rupa, 

Grafis Sosial Indonesia & Dewan Kesenian Jakarta 

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat 

dikirimkan via email di bawah ini: 

asasi@elsam.or.id 

EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2010 

03


editorial 

eorang teman baik bercerita, 

suatu kali di tahun 

60-an Pramoedya Ananta 

Toer dihibahi satu peti Sdokumen dari seorang pegawai 

Dinas Pendidikan yang kala itu 

berkantor di Jalan Kimia, Jakarta 

Pusat. Peti diusung ke rumah dan 

bagai harta karun begitu dibuka, 

isinya tumpukan dokumen asli 

laporan intelijen pemerintah 

kolonial Hindia Belanda (PID). 

Terkuaklah rahasia intelijen 

memata-matai partai politik dan 

gerak kaum Indisch. Sayang 

dokumen bersejarah itu dibakar 

tanggal 13 Oktober 1965 saat 

tentara dan massa menyerbu 

rumahnya. Pram benar-benar 

terguncang mendengar dokumen 

itu lembar demi lembar dijilat api. 

Sesungguhnya sejak itu dia tidak 

pernah sembuh dari keguncangan 

tersebut. Hanya mengandalkan 

ingatan atas dokumen dan atas 

'jasa baik' Jendral Sumitro tahun 

1977 yang meng'hadiah'i Pram 

mesin tik -sekalipun mesin itu tak 

pernah diterimanya- sekaligus ijin 

mengetik, “Bumi Manusia” lahir, 

Minke hadir hingga di buku keempat 

“Rumah Kaca”. 

Naskah ketik beredar dari unit 

ke unit di Pulau Buru, berlayar 

mengarungi laut Jawa dari Pulau 

Buru kembali ke Jawa. Mendarat di 

Nusa Kambangan, berpindah ke 

Rutan Salemba, naskah selamat 

tiba di rumah. Bersama Joesoef 

Isak dan Hasjim Rachman, 

sahabatnya, Pram mendirikan 

penerbit 'Hasta Mitra' dengan versi 

Belandanya 'Manus Amici', dan 

menerbitkan naskah tersebut 

sebagai serial “Karya Pulau Buru” 

tahun 1980. Malang tak henti 

merundung. Jaksa Agung kembali 

hadir dalam kehidupan kepengarangan 

Pram. Kali ini dia datang 

untuk melarang peredarannya dan 

menginterogasi Pram, Joesoef dan 

Hasjim. Jejak Pak Jaksa diikuti oleh 

komandan Kodim Yogyakarta. Atas 

perintahnya, satuan intelijen dan 

militer menangkap Bonar Tigor 

Naipospos, Bambang Isti dan 

Subono, menyiksa dalam interogasi. 

Mereka diadili dan diganjar 

hingga 8 tahun oleh hakim 

Bubur Kertas 

Pengadilan Negeri. Kesalahan 

mereka adalah melawan larangan 

Jaksa Agung menjual buku Pram. 

Kisah dokumen intelijen belum 

lagi jadi sejarah. Perintah melarang 

peredaran buku tetap bergema 

hingga hari ini. Soalnya tak berhenti 

pada sifat rezim yang lalim. Benar 

Yoga Sugama Kepala Staf 

Kopkamtib 1978, pernah berkata 

“… the position was given to me has 

never had any precedent in any 

country, not before. The precedent 

was during himmler's time and was 

given by Himmler (sic) (seharusnya 

Hitler, pen)…” (Tapol, 1979). Tetapi 

memasuki koridor pembangunan 

bangsa dan modernisasi sejak 

tahun 50-an, tak pelak buku duduk 

di kederajatan politik tinggi. Seruan 

“mencerdaskan kehidupan bangsa” 

menjadi ambisi mewujudkan apa 

yang disebut Partha Chatterjee 

(2004) sebagai bangsa yang 

homogen, tak berwajah, tak berdimensi 

waktu. Kekal, berstandar dan baku. 

D e m i p o l i t i k k e b a n g s a a n , 

pelarangan buku berurusan dengan 

perang dingin. Putusnya hubungan 

diplomatik dengan Cina dilengkapi 

rezim Orde Baru dengan melarang 

penggunaan aksara Cina dalam 

barang cetakan dan non-cetakan. 

Selain Jaksa Agung, Departemen 

Pendidikan, Departemen Agama, 

bahkan Departemen Perdagangan, 

Dirjen Pers dan Grafika, dikerahkan 

untuk mengawasi buku. 

Di sini juga berlangsung 

mistifikasi pelarangan buku. Misi 

pembersihan dosa, demikian Jaksa 

Agung memuliakan kedudukannya, 

dengan tugas kebangsaan yang 

pamungkas yaitu memusnahkan 

buku. Penghancuran candi, penggulingan 

ke laut arca-arca pemujaan 

yang dipandang berhala, penghancuran 

kerajaan Hindu terakhir, hidup 

kembali 500 abad kemudian. 

Membakar buku. Padahal tak 

sebarispun perundangan memaklumkan 

kuasa memusnahkan. 

Pernah dikerahkan massa untuk 

m e m b u m i h a n g u s k a n b u k u . 

Mulanya tim penelaah buku 

bergerak menelusuri peredaran 

buku hingga ke daerah. Hasilnya, 

tak lebih dari 1 bulan 2000 buah 

b u k u d i m u s n a h k a n d a l a m 

pergolakan politik 45 tahun lalu. 

Membakar buku menjadi atraksi 

publik mencekam, gigantis, ritualistik 

yang diliput media. Hukuman mati 

bagi kebudayaan. 

Penghangusan gagasan menantang 

mereka yang berseberangan: 

bahwa pelarangan buku 

adalah tindakan paripurna, tak bisa 

dicabut apapun situasi politik dan 

seberapapun tinggi tingkat kecerdasan 

masyarakat. Ini lebih dari 

yang diatur dalam PNPS No. 4/ 

1963. Ketika publik mengecam 

betapa tidak beradabnya pembakaran 

buku, Jaksa Agung segera 

membuatnya tampak 'beradab'. 

Teknologi daur ulang, ikon generasi 

ketiga gerakan hak asasi manusia 

dengan ide pembangunan berkelanjutan 

dan penyelamatan lingkungan, 

menjalankan perintah mendaur. 

Para wartawan kembali diundang 

bukan untuk melihat tumpukan abu 

sisa bakar melainkan bubur kertas. 

Tak ada pasalnya penulis atau 

penerbit punya hak membela diri. 

Entah buku Yoshihara Kunio 

,“Kapitalisme Semu di Asia 

Tenggara” atau Harry Poeze tentang 

Tan Malaka, Jaksa Agung telah 

menjadikannya bubur kertas. 

Demokrasi pasca Orde Baru 

belum mengubah hubungan negara 

dan masyarakat. Keberagaman 

budaya dan kecerdasan pikiran 

belum jadi sumber kekuatan politik 

bangsa. Kita pun masih mendaur 

ulang kebijakan kolonial. Dari 

haatzaai artikelen dalam wetboek 

van Strafrecht, persbreidelordonnantie, 

staat van oorlog en beleg 

ordonnantie menjadi KUHP, PNPS 

No 4 1963 dan menjadi UU No 

4/PNPS/1963. Demokrasi ini 

bertabur pujian dari berbagai 

b e l a h a n d u n i a s e m e n t a r a 

pengendalian pikiran selangkah 

demi selangkah dilakukan. Apa 

boleh buat kertas sudah menjadi 

bubur. 

Agung Putri 

Direktur Eksekutif 

04 

EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2010


Oleh Indri D. Saptaningrum 

(Deputi Program ELSAM) 

laporan utama 

Menguji Keabsahan 

Praktek Pelarangan Buku 

dengan Standar Hak Asasi Manusia 

i penghujung tahun 

2009, publik kembali 

diramaikan dengan 

keputusan Kejaksaan DAgung RI yang melarang 

peredaran lima buku, di antaranya 

buku Dalih Pembunuhan Massal 

karya John Rossa yang diterbitkan 

oleh Institut Sejarah Sosial 

Indonesia (ISSI) dan Enam Jalan 

Menuju Tuhan karya Darmawan 

MM. Tindakan ini segera 

mengundang kecaman dari 

masyarakat dan kelompok Ornop, 

seperti tampak dalam pernyataan 

sikap dan keprihatinan dari 

sejumlah besar tokoh masyarakat 

seperti Adnan Buyung Nasution, 

Ade Rostina Sitompul, dll. Selain 

itu, beberapa penulis juga 

melakukan perlawanan dengan 

mengajukan peninjauan kembali 

atas kewenangan Kejaksaan 

dalam melakukan pembreidelan 

buku, di antaranya Darmawan, 

Roma Dwi Aria, dan ISSI sebagai 

penerbit buku Dalih Pembunuhan 

Massal. 

Keberlangsungan praktek 

pelarangan buku setelah sebelas 

tahun digulirkannya reformasi 

membawa sejumlah pertanyaan 

kritis atas komitmen penegakan 

dan perlindungan hak asasi 

manusia. Telah menjadi pengetahuan 

publik bahwa reformasi 

membuka ruang percepatan 

institusionalisasi kerangka 

normatif perlindungan hak asasi. 

Segera setelah transisi politik 

bergulir di tahun 1998, serangkaian 

perubahan konstitusional 

yang diikuti dengan penerbitan 

berbagai ketentuan perundangundangan 

menguatkan jaminan 

normatif hak asasi manusia. Oleh 

karena itu, berlangsungnya 

praktek pelarangan buku ini 

menjadi semacam ironi atas 

komitmen pemajuan hak asasi 

tersebut. Pertanyaannya kemudian, 

bagaimana hak asasi memandang 

praktek semacam ini, dan 

seberapa jauh standar penghormatan 

dan perlindungan hak 

asasi manusia dihormati oleh 

Pemerintah (baca: Kejaksaan 

Agung) ketika melakukan 

pelarangan. Tulisan ini akan 

menguraikan lebih jauh bagaimana 

hak asasi memandang kebijakan 

pelarangan buku tersebut, 

termasuk prinsip-prinsip umum 

yang terkait dengan perlindungan 

hak dan standar hak asasi yang 

harus dipertimbangkan dalam 

kebijakan pelarangan buku . 

Pelarangan Buku sebagai 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Kewenangan Kejaksaan untuk 

melarang buku memperoleh 

dasar hukumnya dari undangundang 

(UU) No 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, khususnya Pasal 30 

(3) huruf c. Berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan 

tersebut, dalam bidang ketentraman 

umum, Kejaksaan memperoleh 

kewenangan untuk 

melakukan pengawasan terhadap 

peredaran barang cetakan. 

Dalam ketentuan perundangundangan 

lain dapat ditemukan 

cakupan barang cetakan, yakni 

buku, brosur, bulletin, surat kabar 

harian, majalah, penerbitan 

berkala, pamflet, poster, dan 

surat-surat yang ditujukan untuk 

disebarkan atau dipertunjukkan 

kepada khalayak ramai (Pasal 2 

UU No 4/PNPS/1963). Dalam 

perkembangan kemudian, khususnya 

di masa Orde Baru, 

pengawasan terhadap barang 

cetakan berupa surat kabar dan 

majalah ataupun bentuk terbitan 

berkala lainnya (baca kewenangan 

melakukan breidel) dialihkan 

kepada Kementrian Penerangan. 

Namun setelah tahun 1998, 

kewenangan semacam ini tidak 

lagi ada seiring dengan dihapusnya 

Departemen Penerangan, 

digantikan oleh pembentukan 

Kementrian Komunikasi dan 

Informasi (Kominfo). Dengan 

demikian, hanya kewenangan 

pengawasan peredaran barang 

cetakan berupa buku, pamflet, 

poster dan surat yang ada di 

Kejaksaan Agung yang sampai 

saat ini masih terus berlangsung. 

Kebijakan publik semacam ini 

memang tidak popular di negaranegara 

demokratis karena 

dipandang sebagai tindakan 

represif yang mencerminkan 

watak otoritarian pemegang 

kekuasaan. Selain itu, apabila 

Ilustrasi. dok.www,kompas.com 


05

laporan utama 

dilakukan secara tidak tepat dan 

gegabah, tindakan ini justru 

merupakan pelanggaran hak 

asasi manusia. Pertama, 

kebijakan ini dapat secara 

langsung melanggar hak warga 

n e g a r a ( p e n u l i s ) u n t u k 

menyatakan pendapat dan 

kebebasan untuk berekspresi 

yang dijamin dalam Pasal 19 Ayat 

1 dan 2 Kovenan Hak Sipil dan 

Politik yang telah diratifikasi 

melalui UU No 12 Tahun 2005. 

Kedua, tindakan pelarangan juga 

d a p a t s e c a r a l a n g s u n g 

menghalangi hak warga negara 

(pembaca) untuk mencari dan 

memperoleh informasi, yang 

dijamin dalam pasal yang sama. 

Lantas kapan tepatnya suatu 

tindakan pelarangan dapat 

dikatakan sebagai tindakan 

p e l a n g g a r a n h a k a s a s i 

manusia? 

Memang seperti diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 19 (3) Kovenan 

tersebut, penikmatan hak ini 

membawa kewajiban dan 

tanggung jawab khusus. Oleh 

karenanya, pemenuhan hak ini 

dimungkinkan tunduk pada 

pembatasan tertentu. Namun 

pembatasan ini hanya dapat 

dilakukan apabila: 

(1) Diatur dalam undangundang, 

(2) Untuk melindungi hak 

atau reputasi orang lain, 

(3) Untuk perlindungan 

keamanan nasional, atau 

ketertiban umum, atau 

kesehatan masyarakat 

atau moral publik. 

Lebih lanjut ditegaskan oleh 

Komite Hak Sipil dan Politik PBB 

bahwa tindakan pembatasan 

tersebut, meskipun dimungkinkan, 

tidak boleh membahayakan 

hak tersebut (Komentar 

Umum Komite Hak Sipil dan 

Politik paragraf 4) sehingga 

menghilangkan jaminan penikmatan 

hak tersebut. 

Prasyarat dan prosedur 

pembatasan seperti diatur dalam 

kovenan tersebut memang 

dirumuskan dengan bahasa yang 

sangat umum yang memungkinkan 

adanya variasi pemahaman 

dan inteprestasi, misalnya 

terkait dengan batasan dan 

cakupan ketertiban umum, 

keamanan nasional maupun 

kesehatan masyarakat ataupun 

moral publik. Upaya untuk 

merumuskan suatu panduan 

yang lebih rigid atas praktek 

pembatasan hak-hak sipil dan 

politik melahirkan Prinsip-Prinsip 

Siracusa yang secara universal 

telah dipergunakan oleh badanbadan 

PBB dan organisasi 

internasional lainnya untuk 

menilai tindakan pembatasan hak 

oleh negara. Prinsip ini lahir dari 

suatu konferensi internasional di 

Siracusa Italia di tahun 1984 yang 

diprakarsai sejumlah NGOs dan 

didukung oleh akademisi serta 

praktisi hak asasi dari seluruh 

dunia. Serangkaian prinsip ini 

kemudian diadopsi badan dunia 

PBB di tahun yang sama. 

B e r d a s a r k a n p r i n s i p 

Siracusa, prasyarat 'diatur dalam 

undang-undang' mensyaratkan 

lima hal: 

1. Pembatasan hanya dapat dilakukan 

melalui suatu undangundang 

yang secara umum 

berlaku yang substansinya 

konsisten dengan Kovenan. 

Dengan demikian, keberadaan 

suatu undang-undang sebagai 

suatu alas pembenar pelarangan 

tidak secara otomatis bisa 

menjadi justifikasi keabsahan 

tindakan pelarangan tersebut. 

Apabila substansi dari undangundang 

tersebut tidak sesuai 

a t a u k o n s i s t e n d e n g a n 

Kovenan, tindakan pelarangan 

justru dapat menjadi suatu 

bentuk pelanggaran hak asasi, 

2. Selain itu, hukum yang 

dipergunakan untuk mendasari 

pembatasan haruslah tidak 

bersifat semena-mena dan 

masuk akal, 

3. Aturan hukum yang membatasi 

penikmatan hak asasi tersebut 

haruslah dirumuskan secara 

jelas dan dapat diakses oleh 

setiap orang, 

4. Perlindungan yang memadai 

dan pemulihan yang efektif 

harus disediakan oleh hukum 

atas penerapan kebijakan 

pembatasan yang melawan 

hukum dan kejam, 

5. Negara memiliki beban untuk 

menunjukkan bahwa pembatasan 

tersebut tidak merusak fungsi 

demokratis masyarakat. 

Perumusan prasyarat ini 

ditegaskan lebih lanjut melalui 

prinsip Johannesburg yang secara 

khusus menguraikan prinsipprinsip 

utama pembatasan 

penikmatan atas kebebasan 

berekspresi dan mengeluarkan 

pendapat. Berdasarkan prinsip ini, 

prasyarat kejelasan substansi 

undang-undang yang dipergunakan 

untuk melakukan pembatasan 

diuraikan dengan lebih mendetail 

dengan mensyaratkan keterjangkauan, 

batasan dan ketepatan 

rumusan sehingga memungkinkan 

seseorang menilai sah 

tidaknya tindakan pelarangan 

yang diterapkan. 

Dengan mempertimbangkan 

kelima elemen tersebut sebagai 

indikator, tampaknya sulit 

m e m b e r i k a n p e m b e n a r a n 

terhadap praktek pelarangan yang 

d i d a s a r k a n p a d a U U N o 

4/PNPS/1964. Sebaliknya justru 

terlihat absennya beberapa 

prasyarat penting, seperti absennya 

mekanisme perlindungan dan 

pemulihan yang efektif bagi 

korban pelarangan. Dengan 

demikian, lebih mudah mengidentifikasi 

tindakan tersebut sebagai 

bentuk pelanggaran daripada 

menemukan argumentasi yang 

kuat untuk menunjukkan kesesuaiannya 

dengan prinsip dan 

standar hak asasi manusia 

Selain itu, pelarangan buku 

paling sering dikaitkan dengan 

alasan melindungi ketertiban 

umum. Meskipun ketertiban 

umum merupakan alasan yang 

dapat dibenarkan dalam melakukan 

pembatasan, cakupan 

pengertian ketertiban umum perlu 

diperiksa apakah sesuai dengan 

standar hak asasi yang telah 

diakui secara universal. Artinya 

negara tidak dapat secara 


06 EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2010

laporan utama 


semena-mena atau sepihak 

mengintepretasikan rumusan 

ketertiban umum tersebut tanpa 

d a s a r y a n g k u a t . S u a t u 

pertimbangan atau kondisi tertentu 

yang menjadi keprihatinan dalam 

masyarakat, tidak dengan serta 

merta dapat diintepretasikan 

sebagai ketertiban umum. 

Sebagai contoh, ketertiban umum 

dalam tindakan pelarangan buku 

dan barang cetakan hampir selalu 

dikaitkan dengan kekhawatiran 

akan munculnya keresahan di 

kalangan masyarakat, atau akan 

memicu terjadinya kekerasan dan 

gangguan ketertiban umum. 

Meskipun tampak masuk 

akal, tidak secara otomatis alasan 

ini sesuai dengan standar hak 

asasi yang berlaku. Berdasarkan 

prinsip Siracusa, ketertiban umum 

setidaknya harus diintepretasikan 

sebagai pertama, serangkaian 

norma yang menjamin berfungsinya 

masyarakat, atau seperangkat 

prinsip-prinsip dasar yang menjadi 

dasar pembentukan masyarakat. 

Penghormatan atas hak asasi 

merupakan bagian yang inheren 

dari ketertiban umum tersebut. 

Kekhawatiran akan timbulnya 

'kerawanan sosial' tampaknya 

masih jauh dari memadai untuk 

dapat menjelaskan terlanggarnya 

prinsip-prinsip dasar yang 

membentuk masyarakat. Oleh 

karena itu, kecuali terdapat 

seperangkat prosedur dan 

mekanisme yang sahih untuk 

menyangga kesimpulan yang 

menjadi alas pelarangan tersebut, 

sulit menghindarkan kesimpulan 

bahwa tindakan tersebut merupakan 

pelanggaran hak asasi. 

Apalagi, prinsip Siracusa juga 

mensyaratkan adanya mekanisme 

kontrol atas kewenangan pemerintah 

dalam menjaga ketertiban 

umum, baik melalui badan 

legislatif, pengadilan ataupun 

badan independen lain yang 

kompeten (Siracusa Principle B. iii. 

Para 24). 

Menuju Kebijakan Berbasis 

Hak dalam Pengaturan Barang 

Cetakan dan Publikasi 

Sebagai suatu medium penyampaian 

gagasan ataupun ekspresi, 

keberadaan barang cetakan 

ataupun bentuk publikasi lain 

penting untuk mendorong perkembangan 

pengetahuan sosial 

masyarakat. Oleh karena itu, 

suatu kebijakan yang dapat 

memungkinkan distribusi pengetahuan 

di antara anggota 

masyarakat merupakan suatu 

keniscayaan. Secara normatif, 

perubahan konstitusional yang 

mengikuti transisi politik di tahun 

1998 telah memperkuat jaminan 

perlindungan hak asasi manusia. 

Jaminan normatif ini semakin 

menguat dengan langkah pemerintah 

untuk meratifikasi dua 

kovenan utama yakni Kovenan 

Internasional untuk Hak Sipil dan 

Politik serta Kovenan Internasional 

untuk Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya melalui UU No 11 dan 12 

tahun 2005. 

Untuk dapat merealisasikan 

jaminan normatif tersebut, 

pemerintah perlu mengambil 

beberapa langkah penting yang 

tidak dapat ditunda. Salah 

satunya adalah menyesuaikan 

peraturan perundang-undangan 

yang masih berlaku hingga saat 

ini agar sesuai dengan standar 

dan prinsip hak asasi manusia 

yang ada baik dalam konstitusi 

maupun ketentuan perundangundangan 

yang lain, termasuk UU 

No 4/PNPS/1963 ini. 

Selain itu, perubahan ini juga 

perlu dilakukan sebagai bagian 

dari proses transisi agar bisa 

ditarik garis tegas antara rezim 

yang saat ini sedang berjalan 

dengan praktek otoritarian di 

masa yang lampau. Selama ini, 

gagasan untuk menarik garis 

tegas dengan masa lalu hampir 

selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban 

atas pelanggaran 

HAM berat di masa lampau. 

Mudah-mudahan publik tidak 

lupa, bahwa praktek pelarangan 

ini merupakan salah satu praktek 

yang tidak pernah terganggu 

dengan hiruk pikuk reformasi. 

Rezim boleh berganti, namun 

praktek pelarangan buku seperti 

tak kenal pergantian. Dari tahun 

ke tahun terus berlangsung, 

dilakukan oleh institusi negara 

yang sama, dengan dasar 

ketentuan hukum yang sama yang 

diwarisi pada masa Soekarno. 

Kalau bukan sekarang, kapan 

garis tegas dari praktek kesewenangan 

di masa lalu itu dapat 

dilakukan? 

Keterangan 

1. Secara umum dalam Kovenan Hak 

Sipil dan Politik memang dikenal 

dua klasifikasi hak yakni hak yang 

dapat dikurangi pemenuhannya 

pada situasi tertentu (derogable 

rights) dan hak yang tak dapat 

dikurangi penikmatannya dalam 

situasi apapun (non-derogable 

rights). Hak atas kebebasan 

berekspreksi dan menyatakan 

pendapat termasuk dalam klasifikasi 

hak yang pertama, sehingga tunduk 

pada kemungkinan pembatasan 

tersebut. Alasan yang paling umum 

dipergunakan untuk melakukan 

pembatasan adalah kondisi 

kegentingan/darurat. 

2. Prinsip Johannesburg dihasilkan 

dalam suatu pertemuan internasional 

di Johannesburg, Afrika yang dihadiri 

oleh sekelompok ahli dalam hukum 

internasional, keamanan nasional, 

dan hak asasi pada tanggal 1 

Oktober 1995. Prinsip ini dirumuskan 

berdasarkan standar hukum 

internasional dan regional yang 

terkait dengan perlindungan hak 

asasi manusia, dan perkembangan 

penerapannya seperti tercermin 

melalui putusan pengadilan, serta 

prinsip-prinsip umum hukum yang 

diakui oleh bangsa-bangsa. 

Semenjak diadopsi, prinsip ini telah 

secara luas dipergunakan terlebih 

setelah diadopsi oleh badan PBB 

sebagai suatu dokumen resmi meski 

tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat di tahun 1984. 

3. Lihat, siaran pers Kejaksaan Agung 

tanggal 28/12/2009, dapat diunduh 

di http://www.kejaksaan.go.id/ 

siaranpers.php?id=244 


07


laporan utama 

Memberangus Buku: 

Membunuh Diri-Sendiri 

Oleh Daniel Hutagalung 

(Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) 

“Whenever they burn books, they will also, in the end, burn human beings” Heinrich Heine 

n t a h m e n g a p a , d i 

Indonesia buku menjadi 

demikian menakutkan. 

Dibandingkan dengan Edunia maya yang aksesnya bisa 

lebih luas dan lebih mudah, bisa 

jadi sebuah buku lebih terbatas 

peredarannya, harus digapai di 

toko-toko buku, pun dengan 

jumlah yang terbatas. Namun 

buku menjadi demikian penting 

nilainya hingga ia harus 

diberangus dan peredarannya 

dilarang. Novel mahsyur The 

Name of the Rose karya Umberto 

Eco juga mengangkat soal 

larangan membaca buku karya 

Aristoteles di dalam lingkungan 

biara Katolik abad ke-14. Eco 

menulis kisah tentang betapa 

berkuasanya doktrin kebenaran 

absolut sehingga intepretasi 

individual atas teks Comedy 

karya Aristoteles diharamkan dan 

Pembakaran buku-buku oleh pemerintah Nazi di Berlin pada Mei, 1933. 

Dok.http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_book_burnings 

dilarang, sehingga siapapun yang 

membacanya akan mengalami 

kematian mengenaskan, karena 

buku yang tersimpan di dalam 

sebuah bagian terlarang dalam 

perpustakaan di biara itu telah 

dibubuhi racun. 

Karya Eco memberikan 

suatu gambaran betapa buku 

menjadi suatu hal yang amat 

ditakuti. Kadangkala, jauh lebih 

ditakuti ketimbang si penulisnya 

sendiri. Tidak perlu jauh menarik 

ke masa kolonialisme, di masa 

Soekarno dan Soeharto pelarangan 

buku juga kerap terjadi. Pramoedya 

Ananta Toer, merupakan 

pengarang yang bukunya 

dilarang di dua era pemerintahan 

tersebut. Tulisan dan novel-novel 

karya Pramoedya dinilai membahayakan 

dan bisa menggangu 

ketertiban umum. Buku-bukunya 

dilarang, namun orangnya bebas 

dan tetap menulis (meskipun 

hidup dalam pengawasan ketat), 

demikian juga dialami buku-buku 

lainnya. Kisah pelarangan buku 

terus berlanjut sampai di masa 

pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY). Kisah tragis 

paling akhir, salah satunya 

menimpa buku Dalih Pembunuhan 

Massal karya John Roosa, yang 

dilarang peredarannya oleh 

Kejaksaan Agung RI. 

Tulisan ini mencoba 

untuk melihat secara umum 

mengapa buku dilarang dan 

ditakuti dalam suatu rentang 

kepolitikan tertentu, dengan fokus 

pelarangan buku di Indonesia. 

Biblioclasm: Pemusnahan 

Budaya 

Buku menjadi amat menakutkan 

pada saat ia menjadi intepretasi 

lain dari suatu tafsir kebenaran 

yang diabsolutkan. Ketakutannya 

adalah: intepretasi lain tersebut 

akan diyakini banyak orang, dan 

perlahan menggerogoti kebenaran 

absolut yang diciptakan atas suatu 

tafsir, baik peristiwa, kejadian 

maupun doktrin tertentu. Dalam 

novel Eco yang digerogoti adalah 

tafsir kebenaran absolut agama 

dan gereja. Dengan itu, buku 

(representasi) kerapkali menjadi 

jauh lebih ditakuti daripada 

penulisnya (presentasi). 

Bentuk awal pemusnahan 

buku adalah aksi pembakaran 

buku dan penghancuran perpustakaan, 

atau umumnya dikenal 

dengan istilah biblioclasm atau 

juga bibliocaust, yang dapat 

dirujuk pada aksi perusakan 

perpustakaan Alexandria, penghancuran 

manuskrip-manuskrip 

Indian Maya oleh gereja setelah 

pendudukan Spanyol, pembakaran 

buku jaman Nazi, penghancuran 

perpustakaan Sarajevo, dan 

lainnya. Pemusnahan buku 

dipandang sebagai suatu wujud 

penghancuran kebudayaan 

(cultural destruction), bahkan 

menjurus pada pemusnahan 

kebudayaan (cultural extinction). 

Dalam studi Rebecca Knuth 

(2006), sejarah biblioclasm 

umumnya berjalinan erat dengan 

s e j a r a h v a n d a l i s m e d a n 

kekerasan politik, di mana pada 

08 


laporan utama 


masa klasik, penghancuran 

perpustakaan merupakan bagian 

dari rutinitas peperangan. 

Perampasan barang-barang 

perpustakaan menjadi simbol 

bagi si pemenang perang untuk 

menunjukkan kekuasaannya, 

s e k a l i g u s m e m u s n a h k a n 

rekaman kejayaan dari wilayah 

yang ditaklukkan. Penghancuran 

perpustakaan dan pemusnahan 

buku adalah sekaligus memutus 

ingatan masa lalu dan pengikisan 

identitas budaya komunitaskomunitas 

yang ditaklukkan. 

Penghancuran perpustakaan 

Alexandria bahkan menghantui 

peradaban Eropa sampai hari ini. 

Knuth (2003) menamai 

aksi-aksi vandal pemberangusan 

buku dengan: libricide, yang 

artinya kira-kira pembunuhan 

buku (Knuth mempersamakannya 

dengan istilah “homicide” 

dalam artian menghilangkan 

nyawa seseorang). Libricide 

secara etimologi merefleksikan 

keterkaitannya dengan istilah 

genosida dan etnosida sekaligus, 

yang bagi Knuth merujuk pada, 

“specifically to the twentiethcentury, 

large-scale, regimesanctioned 

destruction of books 

a n d l i b r a r i e s , p u r p o s e f u l 

initiatives that were designed to 

advance short and long term 

ideologically driven goals”. 

Sebagian contoh yang diuraikan 

Knuth di antaranya: Nazi Jerman, 

pembakaran perpustakaan di 

Kuwait, dan Yugoslavia pada 

masa disintegrasi. Ciri utama dari 

libricide adalah bahwa aktivitas ini 

mendapat dukungan dari rezim 

yang berkuasa, jadi bukan 

semata-mata suatu tindakan 

spontan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok. Tujuantujuan 

yang ingin dicapai dari aksi 

ini di antaranya untuk menggelapkan 

atau menghapuskan: sejarah, 

ingatan kolektif, sistem 

keyakinan, nasionalisme dan 

informasi perkembangan masyarakat. 

Memusnahkan buku 

umumnya disandingkan juga 

dengan sejenis hasrat totalitarianisme. 

Suatu hasrat untuk 

melakukan monopoli terhadap 

ruang kosong pemaknaan. 

Hasrat untuk meniadakan 

kontestan lain terhadap suatu 

tafsir, sehingga bisa menjadi 

kebenaran tunggal, dan satusatunya 

pandangan hidup dan 

pegangan warga. Soeharto dan 

rezim Orde Baru-nya terbilang 

sukses menjalankan ini. Dalam 

luapan hasrat totalitarianisme 

O r d e B a r u , s e j a r a h d a n 

pengetahuan masyarakat secara 

paksa dijadikan suatu yang baku 

dalam suatu wadah tunggal, 

berupa doktrin kebenaran tafsiran 

rezim Soeharto. Untuk mencapai 

titik itu maka segala sumber 

informasi dan pengetahuan yang 

berbeda, maupun versi-versi lain 

yang bisa dianggap menjadi 

kebenaran, atau menjadi ragam 

kebenaran (yang tidak tunggal), 

s e g e r a d i h a n c u r k a n a t a u 

setidaknya dibatasi. Penyeragaman 

kebudayaan dijalankan 

lewat lajur monopoli kebenaran. 

Hasrat totalitarianisme 

dan libricide bertaut dalam diri 

Orde Baru. Akibatnya budaya 

masyarakat mengalami perubahan 

drastis: malas berdebat, enggan 

mengkritik, menghindari pengemukaan 

pandangan lain, dan 

terutama terbungkam-erat kala 

menyinggung Peristiwa 1965. 

Tidak ada keterbukaan dan 

perbedaan pandangan, pikiran, 

argumen selain yang disediakan 

rezim Orde Baru. Pemberangusan 

tidak melulu pada isi 

buku, melainkan juga pada 

penulis tertentu, yang apapun 

yang ia tulis harus dilarang dan 

diberangus, tidak boleh mendapat 

tempat dalam diskursus Orde 

Baru. Karena itu, sejumlah 

dimensi luruh dari kamus 

kehidupan manusia Indonesia 

semasa Orde Baru. Orde Baru 

berhasil menciptakan budaya 

baru dan menyingkirkan sejumlah 

budaya yang sebelumnya 

melekat dalam kehidupan 

manusia Indonesia, yang salah 

satunya melalui tindakan 

memberangus dan melarang 

buku. 

Ilustrasi pelarangan buku . dok.koran republika.com 

Pelarangan Buku di Era 

R e f o r m a s i : V a n d a l i s m e 

Pemerintahan SBY 

Pembakaran buku-buku Pelajaran 

Sejarah untuk SMP dan SMU pada 

2007 oleh Kejaksaan Tinggi di 

seluruh Indonesia, karena menghilangkan 

kata “PKI” dari “G-30-S”, 

merupakan upaya memutus 

rekaman ingatan orang Indonesia 

atas Peristiwa 1965 sebagai ruang 

bagi berbagai kemungkinan tafsir. 

Bayangkan: Kejaksaan 

Tinggi Semarang pada 19 Juni 

2007 memusnahkan 14.960 buku 

Pelajaran Sejarah untuk SMP dan 

SMA yang berdasarkan Kurikulum 

2004, dengan mesin penghancur. 

Tindakan tersebut disusul 

Kejaksaan Tinggi Bandung 

bersama Dinas Pendidikan dan 

Pemda Kota Bandung dengan 

cara membakar 2.258 buku yang 

sama pada 26 Juli 2007. 

Pembakaran dan penghancuran 

buku yang sama juga terjadi di 

D e p o k , B o g o r, M a k a s s a r, 

Indramayu, Kupang dan Riau. 

Pembakaran buku ini merupakan 

tindakan yang pertama kali 

dilakukan di era reformasi. 

Pelarangan buku terakhir kali 

dilakukan di era Orde Baru. 

Kasus pelarangan yang 

berujung pembakaran buku 

tersebut berawal dari pengaduan 

Yusuf Hasyim, Taufik Ismail dan 

Fadli Zon ke Dewan Perwakilan 

Rakyat, bahwa di Jawa Timur 

ditemukan buku Pelajaran Sejarah 

untuk siswa SMP dan SMA yang 

tidak mencantumkan keterlibatan 

Partai Komunis Indonesia dalam 

Peristiwa Madiun 1948 dan 


09


laporan utama 

pembunuhan petinggi TNI AD 

tahun 1965 (Analisis Mingguan, 

No.21/2007) 

Dari laporan tersebut 

DPR kemudian memanggil 

Mendiknas Bambang Sudibyo 

dan melakukan rapat koordinasi. 

Selepas rapat, Mendiknas 

meminta Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) untuk 

membentuk tim khusus. Tim yang 

terbentuk terdiri dari Djoko Suryo 

(Sejarawan/Guru Besar UGM), 

Hamid Hasan (Pakar Pendidikan 

UPI Bandung), Susanto Zuhdi 

(Sejarawan/Guru Besar FIB UI), 

Wasino (Sejarawan Universitas 

Negeri Semarang) dan W. 

S o e t o m o ( S e m a r a n g ) . 

Rekomendasi yang dihasilkan 

oleh tim ini adalah perlunya 

dicantumkan kata “PKI” setelah 

“Peristiwa G30S 1965” dan 

“Peristiwa Madiun 1948”. Dalam 

uji publik kurikulum yang 

diselenggarakan 1 Desember 

2005, Asvi Marwan Adam 

mengatakan bahwa mereka yang 

terlibat pada Peristiwa 1965 

menyebut dirinya sebagai 

“Gerakan 30 September”, 

sehingga semestinya istilah yang 

lebih obyektif ini digunakan, 

karena memang ada berbagai 

versi tentang dalang peristiwa itu 

(Tempo Interaktif, 15/3/2007). 

P e m b a k a r a n d a n 

pemusnahan buku sebagaimana 

dilakukan Kejaksaan Tinggi, 

Dinas Pendidikan dan Pemda di 

sejumlah wilayah di Indonesia 

tersebut, mengingatkan kita 

k e m b a l i k e p a d a p e r i l a k u 

vandalisme pemusnahan buku 

jaman Nazi pada tahun 1933. 

Pembakaran maupun pelarangan 

buku merupakan wujud kebencian 

terhadap pemikiran, dan upaya 

membenamkan adanya kemungkinan 

kebenaran yang lain ke 

dalam sumur gelap, dan kita tak 

diijinkan untuk mengoreknya 

kembali. 

Ada semacam ketakutan 

terhadap “argumen”, “pandangan” 

atau “perspektif” yang berbeda 

dengan yang dibangun Orde Baru 

mengenai Persitiwa 1965. 

Akademisi, sejarawan dan 

ilmuwan yang biasanya bertindak 

atas dasar kebebasan mimbar 

akademik, rasionalitas, kebenaran, 

obyektivitas, validitas dan 

nilai etis agaknya enggan atau 

mungkin takut, untuk keluar dari 

monopoli tafsir kebenaran Orde 

Baru, dan lebih memilih untuk 

merekomendasikan pelarangan 

buku ketimbang menjenguk lebih 

dalam mengenai kontroversi 

Peristiwa 1965. Rekomendasi itu 

merupakan ironi sekaligus 

kejahatan terbesar dalam dunia 

pendidikan di Indonesia, di mana 

para akademisi terkemuka 

menganjurkan tindakan yang 

sangat diharamkan oleh dunia 

akademik: memberangus buku! 

Petanda ini menunjukkan 

bahwa rezim SBY tetap menerima 

begitu saja seluruh argumen 

yang diciptakan Orde Baru 

mengenai Peristiwa 1965. 

Argumen ini pernah coba digoyah 

oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman 

Wahid, dengan mengusulkan 

pencabutan TAP MPRS 

No.25/1966, namun kandas dan 

gagal. Bagi rezim SBY, tidak 

boleh ada argumen lain, seilmiah 

apapun, yang boleh menandingi 

apa yang sudah dibuat Orde 

Baru. Lewat Kejaksaan Agung, 

monopoli kebenaran dan tafsir 

tunggal ciptaan Soeharto terusmenerus 

dipertahankan. Maka, 

apapun yang tersimpan di balik 

Peristiwa 1965, kalaupun terdapat 

kejahatan kemanusiaan yang 

menggiriskan, akan tersimpanaman 

di dalam laci meja rezim 

SBY. 

Penutup 

Rezim-rezim yang melakukan 

pemberangusan buku umumnya 

rezim yang berhasil mengkonsolidasikan 

kekuasannya, di mana 

ideologi menjadi pijakan rasional 

bagi totalitarianisme. Buku 

menjadi salah satu situs yang 

merekam dan menjaga ingatan, 

kadang menyajikan kesaksian, 

juga menjadi ruang yang 

menyediakan bukti-bukti dari 

berbagai perspektif dan bersifat 

valid, memberikan fasilitas bagi 

kebebasan intelektual, dan juga 

memberikan dukungan bagi 

identitas berbagai kelompok. Buku 

menjadi situs sangat penting yang 

karenanya kerap menuai rasa 

takut bagi rezim-rezim yang berdiri 

di atas pusara totalitarian lewat 

kekerasan, manipulasi dan 

kebohongan. Orde Baru telah 

memberikan sajian amat pahit 

pada kita mengenai apa itu 

totalitarianisme, yang salah satu 

gejala dari hasratnya adalah 

melarang buku. Rezim SBY hari ini 

pun mulai bertingkah dengan 

langkah dan gaya Orde Baru: 

membakar dan melarang buku! 

M e m b e r a n g u s b u k u 

berarti kita sedang menghapus 

ingatan akan diri kita sendiri. Kita 

perlahan-lahan membunuh diri 

kita, dan pada suatu saat kita tak 

lagi mempu mengenali diri-sendiri, 

karena mosaik dan situs-situs 

mengenai keberadaan kita, sebagian 

besar telah dimusnahkan. 

Tindakan vandal dan barbarisme 

seperti itu tentu tidak punya 

tempat di alam demokrasi. Hanya 

rezim-rezim yang tidak beradab 

dan berhasrat totaliter saja yang 

melakukan pemberangusan buku, 

terlebih buku ilmiah. Pelarangan 

buku Dalih Pembunuhan Massal 

harus kita jadikan monumen, agar 

k i t a k e m b a l i b e r s i a p - s i a p 

menghadapi gelombang hasrat 

totaliter yang mencoba kembali 

hadir di dalam diri pemerintahan 

yang berkuasa hari ini. 

Kepustakaan 

Fishburn, Matthew, Burning 

Books. London: Macmillan 

Palgrave, 2008. 

Knuth, Rebecca, Burning Books 

a n d L e v e l i n g L i b r a r i e s : 

Extremist Violence and Cultural 

Destruction. London: Praeger, 

2006. 

Knuth, Rebecca, Libricide: The 

Regime-Sponsored Destruction 

of Books and Libraries in the 

Twentieth Century. London: 

Praeger, 2003. 

10 



laporan utama 


Oleh M. Fauzi 

(Sejarawan) 

ada 23 Desember 2009, 

ketika sebagian masyarakat 

tengah bersiap 

untuk berlibur atau Pmenyiapkan segala sesuatu 

menyambut datangnya perayaan 

Natal dan pergantian tahun, 

pemerintah melalui Kejaksaan 

Agung justru hadir dengan 

sebuah pengumuman penting 

y a n g c u k u p m e n g e j u t k a n 

masyarakat, yakni melarang lima 

b u k u . P e n g u m u - m a n i t u 

membuat banyak pihak lantas 

bertanya-tanya, tak sedikit pula 

yang mengkritiknya. Mengapa 

buku harus dilarang? Apa kesalahan 

dan alasannya? Bagaimana 

prosesnya hingga sebuah buku 

harus dilarang? Dan, apakah 

keputusan pelarangan itu lahir 

dari proses yang adil, melalui 

penga-dilan? Sejauh mana 

hukum dan pengadilan menjadi 

acuan dalam seluruh proses 

pelarangan ini? 

Semua pertanyaan di 

atas muncul karena seringkali 

d a l a m s e t i a p k e p u t u s a n 

pelarangan, alasan yang dipakai 

kerapkali seragam: ketertiban 

umum. Alasan ini tentu masih bisa 

diperdebatkan. Alasan itu pula 

yang dipakai oleh penguasa dari 

waktu ke waktu untuk melarang 

sebuah buku. Seberapa besar 

bahayanya sebuah buku bagi 

sebuah rezim ataupun penguasa 

hingga perlu dilarang? Tak ada 

catatan dalam sejarah Indonesia 

bahwa sebuah buku mampu 

menggerakkan masyarakat untuk 

melawan pemerintah ataupun 

penguasa. Yang terjadi justru 

sebaliknya, sebuah buku mampu 

meng-gerakkan pemerintah 

untuk melawan atau membatasi 

pikiran sang pengarangnya. 

Inilah yang acapkali terjadi dalam 

setiap pelarangan buku di 

sepanjang sejarah negeri ini. 

Di era kolonial, misalnya, 

pemerintah tidak melarang buku 

atau bacaan yang mempersoalkan 

kekuasaan kolonial. Pemerintah 

justru menangkap, memenjarakan 

atau membuang penulisnya 

ke tempat pengasingan. Tak 

cukup sebatas tindakan itu, 

sejumlah tindakan lain bersifat 

preventif dilakukan untuk 

menghancurkan sumber penerbitan. 

Percetakannya dibubarkan 

Pramoedya Ananta Toer Karyanya kerap menjadi sasaran 

pemerintah Orde Baru dok.http://ibnuanwar.wordpress.com/ 

2008/05/29/pramoedya-ananta-toer/ 

dan peralatan cetak disita oleh 

negara kolonial. Mungkin 

keputusan pembuangan dan 

menghancurkan sumber penerbitan 

ini lebih efektif ketimbang 

melarang sebuah buku. Dengan 

begitu, fungsi sosial buku yang 

m e n j a d i j e m b a t a n a n t a r a 

pengarang dan pembacanya 

dihancurkan. Peristiwa yang 

sangat terkenal dalam sejarah 

adalah ketika negara kolonial 

dipersoalkan lewat sebuah 

bacaan yang ditulis oleh R.M. 

Soewardi Soerjaningrat kemudian 

dikenal sebagai Ki Hadjar 

Dewantara. Judul karya Soewardi 

dalam rangka menyambut 

perayaan pembeba-san Belanda 

dari kekuasaan Perancis itu 

adalah “Als ik een Nederlander 

was” yang kemudian di-Melayukan 

menjadi “Seandainya Saya 

Seorang Belanda”. 

Ketika karangan Soewardi 

tersebut terbit pertama kali 

dalam bahasa Belanda pada 1913 

di koran De Expres milik Indische 

Partij (IP), bertiras 1.500 

eksemplar dan sebagian besar 

dibaca oleh kalangan Indo negara 

kolonial belum menghitung 

dampak dan ongkos politik akibat 

tulisan tersebut. Namun, ketika 

tulisan itu diterjemahkan ke dalam 

bahasa Melayu dan dicetak dalam 

bentuk pamflet dan beredar luas 

ke berbagai kalangan bumiputera, 

barulah negara menyadari 

dampak tulisan tersebut terhadap 

kaum bumiputera yang lebih luas. 

Bahasa Melayu dipahami oleh 

sebagian besar penduduk di 

Hindia Belanda. Inilah yang 

menjadi salah satu alasan 

pembuangan tiga tokoh IP yaitu 

Soewardi, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo 

dan Douwes Dekker ke 

negeri Belanda. Meskipun 

ketiganya dibuang, tak ada 

gerakan massa yang lahir akibat 

terbitnya pamflet Soewardi itu. 

Negara kolonial dan aparatusnya 

masih terlalu kuat dan tangguh 

untuk dijatuhkan hanya lewat 

sebuah pamflet. Namun, pamflet 

Soewardi justru menyadarkan dan 

membuka pikiran kaum bumiputera 

tentang kolonialisme yang 

dipraktikkan di Hindia Belanda. 

Nasib serupa seperti 

dialami tiga serangkai itu juga 

terjadi pada beberapa pengarang 

lainnya seperti Darsono, Mas 

Marco Kartodikromo dan Semaoen. 

Semaoen dijebloskan ke dalam 

bui oleh pemerintah kolonial 

karena menerjemahkan tulisan 

Sneevliet yang kemudian diterbitkan 

dalam Sinar Hindia pada 

1918 berjudul “Kelaparan dan 

Pertoendjoekan Koeasa”. Tampaknya 

pemerintah kolonial 

sangat takut terhadap dampak pe- 


11


laporan utama 

Melayu-an tulisan tersebut 

terhadap kaum bumiputera yang 

lebih luas. Tulisan tersebut 

mewartakan bahwa negara 

kolonial lebih mendahulukan 

kepentingan kaum modal 

daripada menuntaskan masalah 

kelaparan. Logika kolonialisme 

dalam mengatur tata kehidupan 

di Hindia Belanda itulah yang 

dikritik oleh kaum pergerakan, 

meski harus berujung pada 

pemenjaraan atau pengasingan 

para aktivisnya. 

Kontrol terhadap rakyat 

jajahan dalam hal bacaan juga 

d i l e g a l k a n d a l a m b e n t u k 

pembentukan Kantoor voor de 

Volkslectuur/ Balai Poestaka 

pada 1917. Peran penting Balai 

Poestaka tidak terletak pada 

fungsinya sebagai publishing 

house semata, tapi justru sebagai 

“clearing house” bagi rakyat 

Hindia Belanda. Pemilihan 

naskah, penyuntingan, dilakukan 

secara ketat sesuai prosedur 

tatanan kolonial oleh para 

redaktur dan editornya. Oleh 

karena itu, dalam bahasa kaum 

pergerakan, “Ra'jat haroes tidak 

menoeroet nasehat-nasehat jang 

'baik' dalam boekoe-boekoe dari 

volkslectuur itoe, karena 'baik' 

disitoe boekan baik boeat klas 

jang miskin.” Dari Balai Poestaka 

inilah, gagasan tentang Hindia 

yang “tertib” dan “apolitis” 

b e r u s a h a d i b a n g u n d a n 

distandarkan. Reaksi pemerintah 

terhadap bacaan yang baik, dan 

juga bahasa yang baik, untuk 

rakyat muncul sebagai jawaban 

t e r h a d a p b e r k e m b a n g n y a 

bacaan yang diproduksi oleh 

kaum pergerakan, yang juga 

mengusung bahasa Melayu 

pasar di dalamnya. Atau, menurut 

pandangan pemerintah kolonial 

sebagai “batjaan liar”. Maka, 

julukan terhadap Balai Poestaka 

sebagai “serigala kolonial berbulu 

domba” melekat pada institusi 

budaya ini. Balai Poestaka juga 

berupaya menjalankan fungsi 

sosial sebagai penghubung 

antara pengarang dan pembacanya, 

seperti yang dijalankan 

oleh kaum pergerakan melalui 

“batjaan liar”. Sejumlah kategori 

dalam hubungan sosial seperti 

yang dikehendaki oleh para 

kolonialis di tubuh Balai Poestaka 

dicoba diterapkan dalam terbitan 

mereka. Upaya pelanggengan 

kekuasaan secara budaya ini 

terus berlangsung hingga masa 

akhir negara kolonial. Dalam 

pandangan negara kolonial, 

rakyat tetaplah harus mendapat 

bacaan yang baik, tentunya 

dengan bahasa, logika, tema dan 

standar tertentu yang dikehendaki 

oleh mereka. 

Kebijakan yang ditempuh 

pemerintahan militer Jepang 

selama tiga setengah tahun 

kekuasaannya di Indonesia juga 

tak jauh berbeda dari apa yang 

dilakukan oleh pemerintah Hindia 

Belanda. Kendati penguasa 

Jepang mendorong pertumbuhan 

bahasa Indonesia dan melarang 

bahasa Belanda dalam segala 

bentuknya, bacaan tetap saja 

menjadi bagian penting dari 

“kekuasaan lunak” Jepang di 

Indonesia. Terbitan atau bacaan 

selama era pemerintahan militer 

Jepang juga jauh dari hal-hal 

yang bersifat politis. Pengetahuan 

praktis dalam hal bercocok 

tanam misalnya mendominasi 

tema-tema bacaan selama kurun 

ini. Kontrol tetap diberlakukan 

atas bacaan yang muncul dan 

beredar di masyarakat. Pembatasan 

jumlah terbitan juga diberlakukan 

dengan maksud memudahkan 

kontrol atas bacaan. Sendenbu 

(Departemen Propaganda) yang 

dibentuk pada Agustus 1942 dan 

m e m b a w a h k a n b e b e r a p a 

organisasi propaganda menjadi 

salah satu institusi yang bertanggung 

jawab atas propaganda 

dan informasi yang beredar. 

Pemerintahan militer Jepang 

memberi tekanan pada tiga hal 

penting yaitu bagaimana menyita 

hati rakyat, mengindoktrinasi dan 

menjinakkan rakyat. Mobilisasi 

dan kontrol menjadi kata kunci 

keberhasilan tujuan Jepang 

tersebut. Rakyat, dalam hal ini 

kaum pergerakan, juga tak kalah 

kreatif merespons represi 

pemerintahan Jepang. Berbagai 

cara pun dilakukan oleh kaum 

pergerakan misalnya mengganti 

sampul buku dengan hal-hal yang 

berbau komersil atau dengan iklan 

produk tertentu, sementara isi 

buku justru menyangkut pendidikan 

politik atau kilasan berita 

perjuangan. Strategi seperti itu 

dilakukan agar buku tidak mudah 

dikenali atau disita oleh kenpeitai. 

Pasca proklamasi 17 

Agustus 1945, tidak ada berita 

yang menonjol menyangkut 

pelarangan sebuah buku. Perang 

melawan pasukan Sekutu dan 

Belanda menjadi fokus semua 

pihak. Selama era revolusi itu, 

berbagai bacaan tetap terbit 

terutama yang diterbitkan atas 

nama partai, serikat buruh, atau 

organisasi lainnya. Hingga 

pertengahan 1950-an tidak ada 

catatan ihwal pelarangan buku. 

Pelarangan mulai terjadi lagi pada 

masa Demokrasi Terpimpin. 

Situasi darurat perang membuat 

militer menjadi ujung tombak 

pelarangan buku. Para korban 

pelarangan selama era Demokrasi 

Terpimpin antara lain ialah 

Pramoedya Ananta Toer (Hoa Kiau 

di Indonesia), Mohammad Hatta 

(Demokrasi Kita). Keragaman 

dalam pelarangan di era ini 

menunjukkan bahwa belum ada 

suatu kekuatan dominan yang bisa 

melakukan tindakan sewenangwenang 

dalam pengambilan 

keputusan menyangkut nasib 

sebuah buku. 

Pelarangan buku dalam 

jumlah besar tercatat dilakukan 

s e l a m a e r a p e m e r i n t a h a n 

Soeharto. Masyarakat juga kian 

jauh aksesnya untuk mengetahui 

secara persis alasan pelarangan 

sebuah buku. “Ketertiban umum” 

seringkali menjadi alasan umum 

yang dipakai negara untuk 

melarang sebuah buku. Sifat karet 

alasan itu pun menuai kritik. 

Protes dalam skala kecil memang 

ada, tetapi tetap tidak mampu 

mengubah keputusan pemerintah 

untuk melarang sebuah buku. 

Ada beberapa kriteria 

mengapa sebuah buku dilarang 

s e l a m a e r a p e m e r i n t a h a n 

Soeharto, yaitu merusak persatuan 

dan kesatuan bangsa dan 

negara; mengandung paham atau 

ajaran Marxisme-Leninisme 

12 


laporan utama 


/komunisme; mengganggu kehidupan 

beragama di Indonesia 

atau penodaan agama tertentu; 

merendahkan martabat kepala 

negara atau merongrong kewibawaan 

pemerintah; memutarbalikkan 

sejarah dan menonjolkan 

tokoh tertentu dalam sejarah. 

Banyaknya kriteria untuk melarang 

sebuah buku di era 

pemerintahan Soeharto ini 

menunjukkan bahwa betapa 

negara tak mau diusik hanya oleh 

sebuah buku. Di sisi lain, hal itu 

juga menunjukkan bahwa negara 

tetap memperlakukan rakyatnya 

secara tidak cerdas, dengan cara 

memberikan buku yang dianggap 

baik setelah melewati “institusi” 

bernama clearing house. Jalan 

pikiran aparatur pemerintahan 

Soeharto dalam hal pelarangan 

buku tak berbeda dengan yang 

dilakukan oleh negara kolonial 

melalui institusi Balai Poestaka 

dulu. Kontrol bacaan yang 

berujung pada kontrol pikiran 

tetaplah penting dan diperlukan 

bagi kelangsungan sebuah rezim 

dalam mengelola kekuasaannya. 

Masyarakat atau kalangan ahli 

yang berkompeten di bidangnya 

juga tak punya pengaruh apa pun 

untuk menghentikan dilarangtidaknya 

sebuah buku. 

S a l a h s a t u k o r b a n 

pelarangan yang buku-bukunya 

terbanyak dilarang adalah 

Pramoedya Ananta Toer. Aktivitas 

kebudayaannya sebagai aktivis 

Lekra (Lembaga Kebudajaan 

Rakjat) di era pemerintahan 

Soekarno menjadi salah satu 

alasan pelarangan atas sejumlah 

karyanya. Buku karya Toer pula 

yang kemudian menyeret mahasiswa 

aktivis di Yogyakarta pada 

awal 1980-an diajukan ke 

pengadilan karena memperdagangkan 

buku-buku yang dilarang: 

Bumi Manusia dan Anak 

Semua Bangsa. Toer memang 

fenomenal dalam konteks 

pelarangan buku di Indonesia. 

Pemberitaan tentang dirinya dan 

karya-karyanya di luar negeri 

sekaligus pemuatan namanya 

dalam daftar para calon penerima 

Nobel Sastra setiap tahun berb 

a n d i n g t e r b a l i k d e n g a n 

perlakuan yang diterimanya di 

tanah airnya. Bangsa Indonesia 

pun terpaksa harus membaca 

k a r y a - k a r y a To e r s e c a r a 

sembunyi-sembunyi atau bahkan 

tidak pernah sama sekali, 

sedangkan berbagai bangsa di 

luar Indonesia justru menikmatinya 

dalam bahasa mereka sendiri. 

Toer adalah salah satu pengarang 

Indonesia yang karya-karyanya 

paling banyak diterjemahkan ke 

dalam berbagai bahasa di dunia. 

Pelarangan buku juga 

telah menutup rapat-rapat pintu 

pengetahuan bagi masyarakat 

untuk mengetahui tentang apa 

yang dilarang untuk dibaca. Jika 

tujuan ini yang dikehendaki oleh 

negara sejak era kolonial, maka 

hal ini salah perhitungan karena 

rakyat bukanlah robot atau 

“organisme” yang mati dan tak 

bergerak. Rakyat tetap punya daya 

kreatif untuk mengatasi berbagai 

pembatasan atau akses terhadap 

bacaan dan kontrol bacaan dari 

negara. Menganggap bahwa 

rakyat selalu bodoh juga keliru 

karena mereka punya kecerdasan 

tersendiri untuk merespons apa 

p u n y a n g d a t a n g n y a d a r i 

penguasa. Melarang sebuah buku 

sama halnya dengan memaksakan 

kehendak penguasa atas 

sebuah bacaan yang baik bagi 

rakyatnya. Rakyat tidak diberi 

kesempatan atau mempunyai hak 

untuk menentukan pilihan bacaan 

yang menurutnya baik-tidaknya, 

seperti tercermin dalam pelarangan 

lima buku di akhir 2009. 

Melarang sebuah buku 

dan dampak selanjutnya dari 

pelarangan itu tampaknya tidak 

sepenuhnya dipahami oleh aparatus 

pemerintahan. Pelarangan 

buku oleh negara tetap tidak efektif 

untuk mengontrol pikiran atau 

bacaan bagi rakyatnya, apalagi 

menjinakkan pikiran rakyat. Ada 

saja kreativitas untuk tidak terjebak 

dalam pola atau logika berpikir 

yang berusaha diberikan oleh 

negara lewat pelarangan buku. 

Apa yang dilakukan oleh generasi 

pergerakan 1910-20-an dan 

sesudahnya terhadap kontrol atas 

bacaan justru tidak menyurutkan 

langkah mereka untuk tetap 

mempersoalkan nasion dan kekuasaan 

di dalamnya, sekaligus 

membangun hubungan sosial 

dengan rakyat melalui bacaan. 

Dalam lingkup yang lebih luas, di 

era global seperti sekarang, 

melarang sebuah buku juga 

menjadi tolok ukur bagi penguasa 

dalam mengelola kekuasaannya. 

Pelarangan buku juga membuat 

pertukaran antar gagasan tidak 

berkembang, bahkan justru malah 

membelenggu. Lalu, tatanan 

sosial macam apa yang ingin 

dibangun dalam sebuah nasion 

seperti Indonesia dengan pelarangan 

sebuah buku, berikut 

standar dan kriteria di dalamnya. 

Dan, seberapa besar kontribusi 

rakyat dalam menentukan dan 

membangun nasion itu. Proyek 

bersama untuk membangun 

Indonesia yang lebih baik, 

menjunjung konstitusi dan hukum, 

demokratis, menghargai perbedaan 

pendapat, pluralisme dan 

multikulturalisme seharusnya 

menjadi syarat dan kesepakatan 

bersama semua anak bangsa. 

Catatan sejarah pelarangan buku 

di Indonesia seharusnya menjadi 

pelajaran berharga bagi negara 

sebelum mengeluarkan keputusan 

pelarangan sebuah buku. 

Kepustakaan 

Farid, Hilmar. “Kolonialisme dan 

Budaya: Balai Poestaka di 

Hindia Belanda,” Prisma, No. 

10, Oktober 1991. 

Jaringan Kerja Budaya. 

M e n e n t a n g P e r a d a b a n : 

Pelarangan Buku di Indonesia. 

Jakarta: Elsam, 1999. 

Kurasawa, Aiko. Mobilisasi dan 

K o n t r o l : S t u d i Te n t a n g 

Perubahan Sosial di Pedesaan 

Jawa 1942-1945. Jakarta: 

Grasindo, 1993. 

“Pelarangan Buku,” Media 

Kerja Budaya, No. 3, Februari 

1996. 


13


perspektif 

Seratus Hari SBY 

Mengulang Periode Lalu, 

Jaminan HAM Hanya Normatif 

Oleh Zainal Abidin, SH 

(Direktur Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) 

ejak dilantik pada 20 

Oktober 2009 silam, 

Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) memulai Speriode keduanya sebagai 

presiden bersama Wakil Presiden 

Boediono. Selama periode 

pemerintahan sebelumnya (2004- 

2009 isu hak asasi manusia (HAM) 

hanya mengedepankan jaminan 

normatif dengan diproduksinya 

regulasi tentang perlindungan hak 

asasi manusia, namun miskin 

dalam implementasi. 

Jaminan normatif inipun 

masih dicederai dengan gagalnya 

implementasi sejumlah instrumen 

HAM yang penting seperti 

ratifikasi Statuta Roma, ratifikasi 

Konvensi Buruh Migran dan terus 

munculnya sejumlah kebijakan 

daerah yang melanggar HAM. 

100 hari SBY menjadi 

sorotan penting bagu publik 

untuk melihat perspektif SBY 

terkait masalah-masalah HAM 

yang urgent dan harus menjadi 

prioritas. 

Keluarga Orang Hilang melakukan Audiensi ke Kejaksaan Agung 

dok.http://ikohi.blogspot.com/2009/10/seruan-terbuka-01ikohiistx2009-saudara.html 

Janji Indah 

Selama pemerintahannya, tidak 

banyak yang dikatakan Presiden 

SBY tentang HAM. Presiden 

menempatkan hak asasi manusia 

dalam konteks penegakan 

hukum, dengan mengedepankan 

konsep rule of law. Pada bulan 

April 2008, dalam pembukaan 

Konvensi Hukum Nasional tentang 

UUD 1945, SBY menegaskan 

pentingnya kebebasan (freedom) 

yang harus berjalan beriringan 

dengan mengindahkan tatanan 

hukum dan rule of law. 

Dalam Pidato Kenegaraan 

serta Keterangan Pemerintah 

atas RUU APBN 2009, SBY 

menyatakan dalam berdemokrasi 

perlu menjalankan kebebasan 

dengan menghargai hak-hak dan 

kebebasan orang lain serta 

dengan menghargai ketertiban 

dan pranata hukum (the rule of 

law). Presiden menegaskan perlu 

ada kemampuan untuk menjaga 

keseimbangan antara hak dan 

tanggung jawab, antara kebebasan 

dan ketertiban yang akan 

menentukan kemajuan demokrasi 

di Indonesia. SBY menegaskan 

tidak ada tempat bagi anarki 

karena demokrasi terlalu berharga 

untuk dirusak oleh anarki. SBY 

tegas menyatakan negara tidak 

boleh kalah dan tidak akan kalah 

t e r h a d a p a n a r k i s m e d a n 

1 

kekerasan. 

Pandangan lainnya yang 

terkait dengan HAM, misalnya 

dalam pidato kenegaraan 

memperingati Hari Kemerdekaan 

pada 2009, SBY menyatakan di 

m a s a d e p a n p e m a t a n g a n 

demokrasi harus berjalan seiring 

14 


perspektif 


dengan prinsip-prinsip dasar 

konstitusionalisme. Demokrasi 

harus semakin egaliter yaitu 

demokrasi yang makin meneguhkan 

pelaksanaan mekanisme 

saling kontrol dan saling imbang 

(check and balance) dalam 

praktek kehidupan politik kita. 

Demokrasi yang berlandaskan 

pada penghormatan dan pelaksanaan 

penegakan hukum yang 

adil dan bermartabat (rule of law). 

Demokrasi juga harus menjamin 

dan melindungi kebebasan dan 

hak-hak asasi manusia. SBY 

menyatakan hendak menghadirkan 

konstitusionalisme dan 

checks and balances dalam kehidupan 

bernegara, mewujudkan 

negara yang menjunjung tinggi 

hak-hak asasi manusia, tanpa 

diskriminasi, menjamin hak warga 

negara untuk berserikat, berkumpul, 

dan menyatakan pendapat, 

termasuk hadirnya kebebasan 

p e r s . K i t a m e n d a m b a k a n 

pemilihan umum yang aman, 

damai, jujur dan adil. SBY 

mengharapkan hukum dan 

keadilan ditegakkan, serta 

korupsi, kolusi dan nepotisme 

terus diberantas. 

Dalam janji kampanyenya 

SBY menjawab dua isu 

hak asasi manusia; pertama, soal 

pelanggaran HAM masa lalu yang 

dijawab dengan rekonsiliasi 

nasional. SBY tampak tidak 

berani secara tegas mengemukakan 

soal penegakan hukum dan 

pengadilan. Kedua, soal pelanggaran 

HAM yang terjadi sebagai 

akibat semburan lumpur di 

Sidoarjo yang disikapi dengan 

perlunya revisi kebijakan soal 

penanganannya. 

Semua yang menjadi janji 

Presiden SBY di atas tampak 

sangat indah karena hendak 

meletakkan bangunan negara 

hukum (rule of law) menjadi 

panglima di Indonesia. Dari 

komitmen ini, rule of law haruslah 

dipahami sebagai implementasi 

prinsip-prinsip penting dalam 

suatu negara hukum tersebut. 

Prinsip-prinsip tersebut di 

antaranya adalah supremasi 

hukum (supremacy of law), 

p e r s a m a a n d a l a m h u k u m 

(equality before the law), asas 

legalitas (due process of law), 

pembatasan kekuasaan, adanya 

organ-organ eksekutif yang bersifat 

indepen-den, peradilan bebas dan 

tidak memihak (independent and 

impartial judiciary), perlindungan 

hak asasi manusia, hukum berfungsi 

sebagai sarana mewujudkan tujuan 

kesejahteraan (welfare rechtsstaat), 

dan adanya transparansi serta 

kontrol Sosial. 

Lain Janji, Lain Tindakan: Desakan 

Dulu, Baru Ada Program! 

Pada November 2009, SBY 

kemudian mengeluarkan program 

100 hari dengan menempatkan 15 

program pilihan di dalamnya. Tidak 

ada satu pun dari 15 program 

pilihan tersebut yang jelas menunjukkan 

pada upaya untuk adanya 

perlindungan, pemajuan, penghormatan 

dan penegakan HAM. 

Satu-satunya yang agak 

bisa dipahami adalah adanya program 

pemberantasan 'mafia hukum'. Hal 

ini dikatakan agak mendekati karena 

tujuan besar dari pemberantasan mafia 

hukum tersebut adalah membenahi 

sektor peradilan yang dianggap 

mengalami kerusakan luar biasa 

karena merajalelanya para 'makelar 

kasus'. Terlebih dari adanya kasus 

Bibit-Chandra dengan terkuaknya 

dugaan adanya rekayasa kriminalisasi 

terhadap mereka. 

Program pemberantasan 

mafia hukum ini sebetulnya hanya 

sebagai respon semata dari SBY 

untuk menjawab keresahan publik. 

Terbukanya rekaman dugaan 

rekayasa kriminalisasi di Mahkamah 

Konstitusi membuka mata Presiden 

bahwa makelar kasus sedemikian 

parahnya. Kemudian publik mengharapkan 

adanya tindakan konkrit 

dari Presiden. Tanpa adanya 

peristiwa ini mustahil Presiden 

merespon dengan cepat dan 

segara membentuk satuan tugas 

mafia hukum. 

Tampak bahwa kebijakan 

SBY dilakukan tidak didasari oleh 

sebuah platform yang jelas, dalam 

penegakan hukum dan HAM. 

Kebijakan penegakan hukum dan 

HAM tampil hanya sebagai katakata 

manis. 

Lihat misalnya, yang 

terjadi dengan kasus penghilangan 

paksa 1997-1998, di mana pada 

28 September 2009 Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan 

sejumlah rekomendasi, 

yaitu: 1) merekomendasikan 

kepada Presiden untuk membentuk 

pengadilan hak asasi 

manusia (HAM) ad hoc; 2) merekomendasikan 

kepada Presiden 

serta segenap institusi pemerintah 

dan pihak-pihak terkait untuk 

segera melakukan pencarian 

terhadap 13 orang yang oleh 

Komnas HAM masih dinyatakan 

hilang; 3) merekomendasikan 

kepada Pemerintah untuk merehabilitasi 

dan memberikan 

kompensasi terhadap keluarga 

korban yang hilang; dan 4) 

merekomendasikan kepada 

Pemerintah agar segera meratifikasi 

Konvensi Anti Penghilangan 

Paksa sebagai bentuk komitmen 

dan dukungan untuk menghentikan 

praktek penghilangan paksa di 

Indonesia. 

Tak ada kata-kata dan 

pandangan resmi dari Presiden 

tentang rekomendasi DPR 

tersebut. Padahal, menilik dari 

hukum yang berlaku, rekomendasi 

DPR untuk membentuk pengadilan 

HAM adalah rekomendasi 

yang dibuat berdasarkan hukum. 

Seharusnya Presiden kemudian 

mengeluarkan Keputusan Presiden 

(Keppres) untuk membentuk 

pengadilan HAM ad hoc (lihat 

Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM). 

Sikap “diam” Presiden 

SBY dapat dibaca dalam 

beberapa kemungkinan; pertama, 

kurangnya desakan publik untuk 

pembentukan pengadilan HAM ad 

hoc. Kedua, konfigurasi politik dan 

situasi politik saat ini yang 

membuat SBY ragu untuk memberikan 

rekomendasi pembentukan 

pengadilan HAM ad hoc. Ketiga, 

presiden SBY tidak terlalu 

nyaman dengan pengadilan HAM 

dan mungkin memilih jalan 

rekonsiliasi. 

Sikap Presiden yang 

cuek dengan rekomendasi DPR 

ini bertentangan dengan jargon 

yang selalu digaungkan tentang 


15


perspektif 

demokrasi yang berlandaskan 

pada penghormatan dan pelaksanaan 

penegakan hukum yang 

adil dan bermartabat (rule of law) 

serta menjamin dan melindungi 

kebebasan dan hak-hak asasi 

manusia. Jika Presiden konsisten 

dengan pandangannya, seharusnya 

pembentukan pengadilan 

HAM ad hoc dalam kasus 

penghilangan paksa 1997-1998 

ini segera diwujudkan. 

Reformasi Institusi Mandeg, 

Buruknya Pilihan Pejabat 

Publik 

Soal lain yang memperburuk 

program 100 hari SBY khususnya 

di bidang HAM adalah pemilihan 

pejabat-pejabat publik yang 

“terkesan” sembarangan dan 

pembiaran terhadap pejabat 

publik yang selama ini gagal 

mendorong penegakan HAM, 

seperti di institusi kepolisian, 

kejaksaan, dan Kementrian 

Hukum dan HAM. 

Institusi Kepolisian dan 

Kejaksaan pada pertengahan 

tahun lalu, sedemikian terpuruk 

dengan adanya kasus Bibit- 

Chandra. Demikian pula sebelumnya 

dengan kurang memadainya 

penanganan kasus pembunuhan 

aktivis HAM Munir. Bahkan 

Kejaksaan Agung di bawah 

Hendarman Supandji tampak 

enggan untuk melanjutkan hasil 

penyelidikan Komnas HAM atas 

dugaan pelanggaran HAM yang 

berat. Serangkaian kegagalan 

tersebut seharusnya disikapi SBY 

dengan sejumlah pembenahan 

dan penggantian pimpinan di 

kedua institusi tersebut. 

Tidak jelasnya strategi 

SBY dibidang hukum dan HAM 

terlihat dalam pemilihan pejabat di 

dalam Kementrian Hukum dan 

HAM Kementrian Hukum dan 

HAM membutuhkan keahlian dan 

pemahaman dibidang hukum dan 

HAM. Hal ini penting untuk 

menentukan kebijakan HAM 

Pemerintah yang menjadi 

tanggung jawab Kementrian ini, 

seperti penyusunan Rencana Aksi 

Nasional HAM 201-2014 dan 

upaya ratifikasi berbagai instrumen 

internasional HAM. 

Hal ini berimbas juga 

pada pemilihan pejabat publik 

lainnya. Misalnya, perwakilan 

Pemerintah yang diwakili oleh 

Kementrian Hukum dan HAM 

ternyata melakukan proses 

pemilihan Hakim Konstitusi yang 

tidak transparan dan tanpa 

masukan dari publik. Padahal, 

saat ini Mahkamah Konstitusi 

merupakan salah satu institusi 

yang cukup bisa diharapkan untuk 

mewujudkan jaminan hak asasi 

manusia yang dijamin oleh 

konstitusi. 

Niat Baik 

Hal yang paling melegakan dari 

100 hari pemerintahan SBY 

adalah adanya kesepakatan 

Pemerintah dan DPR tentang 

program Legislasi Nasional 

(Prolegnas) 2010-2014 yang 

sebagian di antaranya berkaitan 

dengan hak asasi manusia. 

Bahkan beberapa program 

legislasi tersebut masuk adalah 

daftar RUU Prioritas 2010, 

seperti: 1) RUU Perubahan UU 

K o m i s i K e b e n a r a n d a n 

Rekonsiliasi, 2) RUU Perubahan 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM, 3) RUU 

Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 

t e n t a n g H A M , 4 ) R U U 

Perlindungan Pekerja HAM, 5) 

RUU Bantuan Hukum, 6) RUU 

KUHAP, 7) RUU KUHP, 8) RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga, dan RUU Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani dan 

Nelayan. 

Beberapa RUU tersebut 

dapat menjadi jawaban dari 

sejumlah persoalan mendasar 

dalam penegakan hukum dan 

HAM. Untuk pelanggaran HAM 

berat ia akan memberikan 

landasan hukum pembentukan 

Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi 

dan perbaikan pengadilan HAM. 

RUU Bantuan Hukum dan KUHAP 

akan memberikan jaminan 

peradilan yang adil dan tidak 

memihak serta perlindungan 

kaum miskin. Untuk itu perlu 

pengawalan dari masyarakat 

karena pengalaman masa lalu 

mengajarkan bagaimana kebijakan 

diselewengkan untuk motif politik 

yang justru meminggirkan hak 

asasi manusia. 

Prediksi HAM 5 Tahun ke Depan 

Melihat program kerja SBY di 

periode kedua ini, tampaknya 

bidang HAM kurang mendapatkan 

perhatian. Kepemimpinan SBY 

yang sibuk dengan pencitraan, 

membuat program atau respon 

dilakukan jika ada desakan publik. 

Misalnya pemberitaan tentang 

pengadilan terhadap rakyat kecil 

yang mengusik rasa keadilan dan 

kasus Prita. Sementara kasus 

penghilangan paksa 1997-1998, 

meski SBY mempunyai kewajiban 

hukum untuk mengeluarkan 

Keppres tentang Pengadilan HAM 

ad hoc, hal itupun tidak dilakukan. 

S B Y m e r a s a c u k u p 

dengan memproduksi regulasi 

HAM, padahal implementasinya 

juga bergantung kepada kebijakan 

politik Pemerintah, dukungan institusiinstitusi 

negara dan aparatnya. 

Dalam periode kepemimpinan 

SBY ke depan, jika citranya tidak 

“diganggu” dengan soal HAM, 

maka penegakan HAM nampaknya 

akan tetap menjadi persoalan 

kelas dua bagi SBY. 

Keterangan 

1 . P i d a t o K e n e g a r a a n s e r t a 

Keterangan Pemerintah atas RUU 

APBN 2009 Beserta Nota 

Keuangannya di depan Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), 15 Agustus 2009. 

16 


daerah 


Perda Gerbang Marhamah Cianjur: 

Mengikat Tanpa Tali 

Oleh Miftahus Surur 

Kepala Program Tankinaya Institute) 

eberapa berita mengejutkan 

muncul dari sudut 

Cianjur, salah satu 

kabupaten di Propinsi BJawa Barat. Pada pertengahan 

Desember 2009, dugaan korupsi 

ditujukan kepada dua orang 

penegak hukum yang bekerja 

sebagai staf di Pengadilan Tinggi 

Agama. Lalu, Januari tahun ini, 

salah satu anggota DPRD Cianjur 

periode 2009-2014 divonis 

penjara dan denda Rp 50 juta 

akibat dugaan penyimpangan 

dana bantuan sosial. Pada sisi 

lain, sebuah laporan mengejutkan 

juga datang dari Yayasan Gerakan 

Penanggulangan Narkoba dan 

AIDS (GNPA) Kabupaten Cianjur 

yang menyebutkan bahwa 

terhitung September 2008, jumlah 

perempuan pekerja seksual yang 

beroperasi di Cianjur sekitar 1.200 

orang dengan jumlah pelanggan 

sekitar 6.000 orang. Semua data 

tersebut mengemuka justru di saat 

kabupaten ini sedang gegap 

dengan identifikasi dirinya sebagai 

kota yang mengedepankan 

akhlakul karimah dalam seluruh 

kehidupan masyarakatnya. 

Akhlakul karimah atau 

kebaikan tata laku yang diadopsi 

dari terminologi agama (Islam) itu 

digamit oleh sebagian entitas 

masyarakat Cianjur untuk 

mendorong terbentuknya kehidupan 

masyarakat yang bermoral. 

R u m u s a n y a n g k e m u d i a n 

disepakati melalui proses politik 

dan akhirnya melahirkan Peraturan 

Daerah No 03 Tahun 2006 tentang 

G e r a k a n P e m b a n g u n a n 

Masyarakat Berakhlaqul Karimah 

atau yang popular dengan 

sebutan Gerbang Marhamah itu 

tampak tak berguna, bukan hanya 

rumusan normatifnya yang terlihat 

ganjil, melainkan juga kondisi 

empiris sosialnya yang jauh dari 

imajinasi Perda itu. 

Paling tidak, Perda itu melalui 

klausul-klausulnya mengimajinasi 

atau beranjak dari bayangan 

tentang ambruknya tata laku 

masyarakat untuk kemudian 

berusaha diluruskan, dibenahi, 

atau ditobatkan. Sayangnya, 

Perda itu tidak pernah mengimajinasi 

bagaimana sebuah tata 

laku sebenarnya tidak cukup 

dirumuskan dalam peraturan 

tertulis, karena tata laku itu sendiri 

merupakan bagian dari sejarah 

hidup manusia yang lebih 

menyukai menyebarkan nilai atau 

tata laku melalui institusi keluarga 

atau pendidikan hidup sehari-hari. 

Wajar jika kemudian Perda itu 

ditafsirkan oleh sebagian 

kalangan menyimpan banyak 

kepentingan, seperti: upaya 

mengerek bendera Islam sebagai 

identitas masyarakat atau identitas 

negara, membentuk image 

penguasa sebagai pihak yang 

seolah-olah Islami, atau sekedar 

komoditasi ekonomi politik yang 

memanfaatkan momentum Otonomi 

Daerah untuk memperoleh kursi 

kekuasaan. 

Sekilas tentang Isi Perda 

Jauh sebelum Perda Gerbang 

Marhamah itu hadir, sekelompok 

orang yang membenamkan diri 

dalam Lembaga Pengkajian dan 

Pengembangan Islam (LPPI) 

Cianjur telah melakukan suatu 

telaah dan rencana strategis 

pengamalan Syariat Islam di 

Cianjur. Lembaga yang dibentuk 

melalui Surat Keputusan Bupati 

Cianjur No 34/2001 itu paling tidak 

menginginkan dua hal, yaitu 

m e m b u a t f o r m u l a s i d a s a r 

pelaksanaan Syariat Islam dan 

membuat rencana strategis 

(Renstra) gerakan pembangunan 

Monumen Gerbang Marhamah di pusat kota cianjur . Dok.www,wordpress.com 


17


daerah 

masyarakat berakhlakul karimah. 

Melalui pembentukan berbagai 

forum pertemuan (silaturahmi), 

disepakatilah untuk menetapkan 

Renstra Gerbang Marhamah itu 

sebagai pijakan bagi pembentukan 

regulasi daerah dan memuncak 

dalam bentuk Peraturan Daerah 

(Perda). 

Tentu, ada yang menggelitik 

dari isi Perda itu. Pertama, asumsi 

dasar dari Perda tersebut adalah 

keinginan untuk menjadikan Islam 

sebagai satu-satunya sumber 

yang dirujuk. Potret ini terlihat 

misalnya dari berbagai istilah 

yang dipakai. Kata-kata seperti 

“akhlakul karimah”, “Alqur'an dan 

Sunnah”, “dakwah Islamiah” 

merupakan deret dari wajah yang 

Islam itu. Keinginan ini tentu saja 

kurang arif mengingat Perda 

disusun oleh dan diperuntukkan 

serta berlaku bagi seluruh 

masyarakat. 

Dalam Pasal 1 (6) misalnya, 

disebutkan: 

Gerakan Pembangunan Masyarakat 

B e r a k h l a q u l K a r i m a h , y a n g 

selanjutnya disingkat GERBANG 

MARHAMAH adalah merupakan 

upaya bersama yang di lakukan 

secara sistematis dan terus menerus 

dalam rangka mengamalkan 

nilainilai Akhlaqul Karimah dalam 

kehidupan seharihari masyarakat 

yang merupakan tahapan sekaligus 

bagian tak terpisahkan dari upaya 

jangka panjang masyarakat 

K a b u p a t e n C i a n j u r u n t u k 

melaksanakan serta mewujudkan 

Islam sebagai agama yang 

rohmatan lil a'lamin. 

Lalu, dalam pasal 1 (7) 

disebutkan: 

Akhlaqul Karimah adalah tabi'at 

sifat, sikap dan prilaku atau kebiasaan 

sesuai dengan prinsipprinsip 

ajaran Islam yakni akhlaq yang 

bersumber dari Al Quran dan 

Assunah. 

Merujuk pada satu agama 

sebagai landasan untuk melaksanakan 

peraturan daerah yang 

bersifat umum dan menjangkau 

seluruh masyarakat tentu saja 

tidak tepat. Dalam konteks 

kebangsaan yang majemuk dan 

melandaskan diri pada konstitusi 

(hukum), satu agama saja tidak 

bisa dijadikan klaim dan satusatunya 

ujung tombak dakwah 

yang menuntut seluruh warga 

masyarakat merealisasikan ajaran 

agama sepersis mungkin. Asas 

keadilan, asas bhineka tunggal 

ika, dan asas kebangsaan yang 

telah diamini oleh para pemimpin 

bangsa ini sebagai landas-hukum 

pendirian negara bangsa dan juga 

telah diamanatkan oleh UU No 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

itulah yang sepatutnya dirujuk. 

Sayangnya, asas dan prinsipprinsip 

itu tidak diindahkan. 

Kedua, proses pembuatan 

Perda Gerbang Marhamah ini 

mengisyaratkan tidak adanya 

partisipasi publik yang baik. 

Dalam sebuah diskusi untuk 

membahas Perda ini pada 29 

Januari 2010 yang lalu di Cipanas, 

terkutiplah pernyataan dan 

kesaksian dari salah satu pendeta 

Katolik yang mengatakan bahwa 

orang-orang seperti dirinya tidak 

pernah dilibatkan dalam proses 

itu. Bahkan istilah 'akhlaqul 

karimah' yang menjadi inti dari isi 

Perda itu pun tidak pernah ia 

mengerti. Partisipasi, sepatutnya 

tidak hanya melibatkan orangorang 

tertentu secara kuantitatif 

b e l a k a , m e l a i n k a n j u g a 

representasi. Artinya, partisipasi 

dalam konteks pembahasan 

Perda ini tidak cukup hanya melibatkan 

banyak ulama dan cerdik 

pandai, melainkan juga harus 

melibatkan kelompok minoritas 

agama, bahkan penganut keyakinan 

lokal sekalipun. 

Ketiga, sebagai peraturan 

ternyata Perda ini tidak diiringi 

dengan sanksi sehingga ia lebih 

tepat diposisikan sebagai himbauan 

yang tidak meniscayakan 

adanya kepatuhan dan ketaatan 

bagi warganya. Akhlaqul karimah 

sebagai ruh dari Perda ini, 

sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 3 (3), hanya sebagai 

pedoman dan budaya tata 

pergaulan hidup dalam kehidupan 

pribadi, keluarga, bermasyarakat 

dan bernegara. Jika demikian, 

ada atau tiadanya Perda ini tidak 

bisa dijadikan sebagai suatu 

pijakan hukum bagi masyarakat 

Cianjur untuk bertindak sesuai 

atau bertentangan dengan Perda. 

Lalu, apa perlunya keberadaan 

Perda yang ingin mengikat 

masyarakat tetapi tanpa tali 

kepatuhan dan sanksi? 

Pluralisme dan Hak Asasi 

Manusia 

Kegelisahan yang muncul dari 

adanya Perda Gerbang Marhamah 

ini adalah ketika potret keagamaan 

diwarnai oleh proyek politik. Klaim 

para penguasa setempat yang 

mengatakan bahwa Kabupaten 

Cianjur didomisili oleh 99% warga 

muslim kerap menjadi legitimasi 

yang ampuh untuk membuat 

Perda bernuansa keagamaan. Hal 

ini juga terjadi diberbagai propinsi 

dan kabupaten/kota lain di mana 

Perda-Perda bernuansa syariat 

Islam disusun berdasarkan klaim 

mayoritas pemeluk agama Islam. 

Klaim tersebut seolah-olah berbanding 

lurus dengan pengandaian 

bahwa seluruh masyarakat 

memiliki satu sudut pandang dan 

praktik yang sama berkaitan 

dengan perilaku keagamaan 

ataupun moral publik. 

Para penguasa dan juga 

Perda itu tidak berusaha untuk 

mengerti bahwa pengandaian 

tentang “yang sama” itu sesungguhnya 

mustahil, bukan hanya 

karena persepsi mengenai akhlaqul 

karimah di kalangan muslim 

sendiri beragam melainkan juga 

setiap orang lahir dengan 

mengenal standar yang berbedabeda 

mengenai baik-buruknya 

akhlak. Belum lagi jika kemudian 

ia dipertanyakan bagi komunitas 

agama lain, pastilah mereka lebih 

tidak mengerti atau justru merasa 

dipaksa untuk menyetujui segala 

sesuatu yang berjudul dan berbau 

akhlaqul karimah itu. Mungkin, 

persoalannya tidak sekadar 

bagaimana merumuskan dan 

menjelaskan apa itu akhlaqul 

karimah, tokh ia bisa saja diganti 

dengan moral, etika, atau apapun 

namanya. Persoalannya lebih 

terletak pada keinginan kelompok 

mayoritas untuk mendesakkan 

agenda keagamaannya bagi 

18 


daerah 


seluruh masyarakat yang majemuk. 

Padahal, belum tentu seluruh 

masyarakat menghendaki 

agama jadi penggerak identitas 

politik. Wajar pula jika AE Priyono 

(2007) sempat resah ketika 

lahirnya Perda semacam ini 

hanya sebagai proyek politik 

syariahisasi negara dengan 

menyemarakkan simbol keagamaan 

yang difantasikan dan dimistifikasi, 

di mana-mana menggemakan 

suara bahwa syariat Islam itu 

merupakan keulungan dan 

keagungan yang mutlak sehingga 

siapapun harus tunduk. 

Pemaksaan-pemaksaan 

inilah yang kemudian melahirkan 

kritik bahwa Perda Gerbang 

Marhamah dan yang sejenisnya 

menyimpan keinginan untuk 

merenggut perbedaan yang 

artinya pula membungkam hak 

masyarakat untuk bebas memilih, 

menentukan, dan mempraktikkan 

ajaran agama yang “tidak sama” 

dengan ajaran agama yang 

mainstream. Perda Gerbang 

Marhamah, yang ditujukan bagi 

seluruh warga Cianjur itu ternyata 

menyimpan benih-benih untuk 

mendiskriminasi warga pemeluk 

agama lain dengan tidak 

menganggap mereka sebagai 

warga yang berhak diikutkan 

dalam proses perumusan dan 

pembahasannya. Hal lain yang 

terlupa dari Perda Gerbang Marhamah 

ini adalah ketidakbolehannya 

untuk bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. 

Peraturan perundang-undangan 

apapun termasuk Perda- juga 

harus dibuat melalui mekanisme 

pembuatan peraturan perundangundangan, 

serta secara substansial 

tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip penegakan dan 

perlindungan hak asasi manusia 

(HAM) seperti kebebasan dalam 

konteks hukum dan anti diskriminasi. 

Dalam konteks Indonesia, 

keberagaman baik secara sosiokultural 

maupun pemikiran perlu 

dipertimbangkan agar pembuatan 

suatu peraturan tidak menyimpangi 

kenyataan masyarakat 

yang majemuk itu. 

Jikalaupun pemerintah 

daerah masih ngotot ingin 

Pintu gerbang masuk Kota Cianjur dok: asepmuhsin.blogspot.com 

menegakkan Gerbang Marhamah 

sebagai langkah untuk mengamalkan 

Syariat Islam di mana 

dengan itu mereka akan terpelihara 

dari ambruknya moral, 

tidakkah mereka teringat pada 

ucapan salah satu pemikir besar 

di bidang politik Islam, Ali Abd 

Raziq yang mengatakan bahwa 

ketika penegakan identitas Islam 

itu dilakukan melalui jalur politik 

negara, maka justru akan 

mengarah pada politisasi agama 

atau monopoli negara terhadap 

agama. Karena yang muncul 

kemudian bukanlah warga 

masyarakat yang patuh terhadap 

agama, melainkan kelompokkelompok 

masyarakat yang saling 

tuding, saling kecam, dan 

b e r t a r u n g s e h i n g g a a k a n 

menghilangkan kemaslahatan 

umum itu sendiri. 

Tampaknya akan lebih arif jika 

perhatian pemerintah daerah 

beralih dari gegap-gempita 

mengatur cara berakhlaqul 

karimah ke arah kinerja lain yang 

lebih dibutuhkan oleh masyarakat. 

Menghimbau masyarakat untuk 

berperilaku yang baik tidak akan 

cukup berguna ketika di sisi lain 

masyarakat masih kesulitan 

memenuhi kebutuhan ekonomi, 

sulit mendapatkan pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang 

baik, atau anak-anak mereka 

kurus kering kekurangan gizi 

akibat kemiskinan. Temuan di 

Rumah Sakit Umum Cianjur Juni 

2009 yang menyebutkan bahwa 

terdapat 32 penderita gizi buruk 

seharusnya tidak perlu ada jika 

perhatian Pemerintah Daerah 

dimaksimalkan dalam pemenuhan 

kesejahteraan masyarakat. Bukankah 

memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat itu lebih bijak ketimbang 

memperbesar anggaran pembuatan 

portal, pagar, tugu atau gerbang 

hanya sekedar untuk memanc 

a n g k a n t u l i s a n G e r b a n g 

Marhamah? 

Kepustakaan 

Peraturan Daerah No 03 tahun 

2 0 0 6 t e n t a n g G e r a k a n 

P e m b a n g u n a n M a s y a r a k a t 

Berakhlaqul Karimah 

Undang-Undang No 10 tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 

LPPI. 2002. Gerbang Marhamah. 

Rencana Strategis Mewujudkan 

Masyarakat Cianjur Sugih Mukti 

Tur Islami. Cianjur: LPPI 

Priyono, AE. 2007. “Projek 

Syariahisasi Daerah antara 

Imaginasi Moral dan Fantasi 

Politik” dalam REFORM. Vol. I No 

1, April-Juni. 

Http://infokorupsi.com/id/korupsi.p 

hp 

H t t p : / / n e w s p a p e r . p i k i r a n - 

rakyat.com/prprint.php 

http://www.tempointeraktif.com/hg/ 

nusa/2009/07/17 


19


internasional 

Komisi HAM ASEAN, Akhirnya Datang juga! 

Oleh Haris Azhar 

(Wakil Koordinator KontraS/Convenor of SAPA Task Force on Human Rights) 

etelah 42 tahun berdiri 

akhirnya ASEAN memiliki 

sebuah institusi HAM. 

Institusi ini bernama SASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights 

(AICHR)/Komisi HAM ASEAN. 

Komisi ini diresmikan pada 23 

Oktober 2009 di Cha Am Thailand 

lewat ASEAN Summit. Dalam 

Deklarasi Politik saat ia diresmikan, 

disebutkan bahwa AICHR 

menjadi penting dalam proses 

membangun komunitas ASEAN, 

sebagai sebuah kendaraan yang 

progresif dalam pembangunan 

sosial dan keadilan, pemenuhan 

kehormatan manusia, dan 

pencapaian kualitas hidup yang 

lebih tinggi dari masyarakat 

ASEAN. 

1.Asal Mula Komisi HAM 

ASEAN 

Ide untuk memiliki komisi HAM di 

ASEAN mulai diusung sejak tahun 

1993. Hal ini adalah tindak lanjut 

dari proses diskusi HAM di 

tingkatan global. Pada 1993 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) memulai proses dialog 

secara global tentang masa 

depan HAM. Pembahasan ini 

memuncak di Wina, Austria lewat 

sebuah konferensi dan menghasilkan 

Deklarasi Wina berikut 

Program Aksi 1993. Sebelumnya 

di Asia, sebagai persiapan menuju 

Wina, dihasilkan Deklarasi 

Bangkok (1993). Dalam Deklarasi 

Bangkok (angka 26), dikatakan 

bahwa penting untuk ditekankan 

kebutuhan mengeksplorasi 

kemungkinan-kemungkinan 

membuat pengaturan regional 

guna promosi dan perlindungan 

HAM di Asia. Serupa dalam 

Deklarasi Wina bagian I angka 37, 

dikatakan bahwa “penting untuk 

mempertimbangkan mendirikan 

pengaturan regional dan sub 

regional untuk promosi dan 

perlindungan HAM diwilayah yang 

belum memilikinya”. 

Paska Konferensi Wina 1993, ada 

banyak respon dan usaha untuk 

mendorong berdirinya Komisi 

HAM di ASEAN. Pada pertemuan 

Menteri Luar Negeri ASEAN ke 26 

(juni 1993), dibuat Komunike 

Bersama (Joint Communique) 

yang menyatakan “menyambut 

baik konsensus international yang 

dicapai selama konferensi Wina 

mengenai HAM”. Dalam komunike 

ini juga dinyatakan bahwa ASEAN 

berkomitmen dan menghormati 

HAM dan kebebasan yang 

fundamental. Oleh karenanya 

ASEAN mempertimbangkan 

pendirian sebuah mekanisme 

HAM ditingkat regional. 

Kantor Komisi Tinggi 

HAM PBB (Office of High 

Commissioner on Human Rights) 

juga berperan dalam mendorong 

berdirinya mekanisme HAM di 

Asia. Hal ini terlihat dalam hasil 

lokakarya tahunan dalam Bidang 

Kerjasama untuk Promosi dan 

Perlindungan HAM se-Asia 

Pasific ke 14 di Bali (Juli 2007). 

Pada ASEAN Summit ke-11, 

Desember 2005, di Kuala Lumpur 

dinyatakan penting bagi ASEAN 

untuk memiliki Piagam ASEAN 

yang didalamnya mengafirmasi 

pentingnya 'promosi demokrasi, 

hak dan kewajiban asasi'. 

Konkritnya, dalam piagam 

ASEAN (2005) di pasal 14 

dikatakan bahwa ASEAN harus 

mendirikan Badan HAM ASEAN 

dan badan ini akan beroperasi 

yang akan diatur melalui kerangka 

acuan yang selanjutnya akan 

ditentukan melalui pertemuan 

menteri luar negeri ASEAN. 

Pada pertemuan Menteri 

Luar Negeri ASEAN ke-41 (2008) 

di Singapura dibentuk Panitia 

Tingkat Tinggi (High Level Panel) 

yang bertugas merumuskan 

Kerangka Acuan Komisi/Badan 

HAM ASEAN. Panitia ini terdiri 

dari 10 orang yang mewakili 10 

negara anggota ASEAN. Panitia 

ini juga bertugas melakukan 

konsultasi dengan masyarakat 

sipil guna mencari masukan rumusan 

kerangka acuan. Sayangnya 

konsultasi dengan masyarakat 

sipil dilakukan tanpa perinsip 

keseimbangan. Masyarakat sipil 

diminta memberikan masukan 

namun, panitia ini tidak pernah 

memberikan secara terbuka 

rancangan kerangka acuan 

kepada masyarakat. Walhasil, 

pada pertemuan Menteri luar 

negeri ASEAN ke-42 (2009) di 

Phuket Thailand, kerangka acuan 

tersebut diterima dan disahkan. 

Pada ASEAN Summit ke-15 pada 

Oktober 2009 di Cha Am, 

Thailand, Komisi HAM ASEAN 

dideklarasikan dan 10 orang 

komisioner (masing-masing 1 dari 

s e t i a p N e g a r a A S E A N ) 

ditetapkan. 

2.Komisi HAM ASEAN 

Sebagaimana dalam kerangka 

acuan, tujuan dari komisi ini 

adalah untuk mempromosi dan 

melindungi hak asasi dan 

kebebasan fundamental dan 

mengangkat derajat hak setiap 

orang didalam ASEAN untuk 

hidup dalam damai, kehormatan 

dan kesejahteraan. Selain itu, 

Komisi ini bertujuan untuk 

berkontribusi dalam penciptaan 

stabilitas dan harmoni di wilayah 

ASEAN, menciptakan persahabatan 

dan kerjasama diantara Negara 

anggota ASEAN, termasuk setiap 

20 



insan, dalam proses membangun 

komunitas ASEAN. Namun 

demikian Komisi ini diharapkan 

tetap mempromosikan konteks 

dan kekhususan regional dan 

nasional dalam penghormatan 

HAM serta menyeimbangkan 

antara hak dan kewajiban setiap 

orang. Tujuan lainnya adalah 

Komisi bisa menggunakan 

standar HAM internasional seperti 

Deklarasi Umum HAM 1948 dan 

Deklarasi Wina 1993. 

Pada artikel 4 dari 

kerangka acuan terdapat 14 

fungsi dan mandat dari Komisi ini. 

Kesemuanya dapat dikategorikan 

dalam, pertama, fungsi strategis, 

berupa membangun strategi 

promosi dan perlindungan HAM, 

merancang Deklarasi HAM 

ASEAN; mendapatkan informasi 

dari negara-negara ASEAN dalam 

kerja promosi dan perlindungan 

HAM dinegara masing-masing; 

melakukan studi atas tema-tema 

tertentu; membuat laporan 

tahunan ke menteri luar negeri 

negara-negara ASEAN dan 

melakukan tugas tertentu yang 

terkait dengan HAM atas 

permintaan rapat menteri luar 

negeri negara-negara ASEAN. 

Kedua, fungsi penguatan 

kapasitas (edukatif) berupa 

meningkatkan kepedulian masyarakat 

ASEAN atas HAM; mendorong 

Negara-negara ASEAN 

meratifikasi hukum HAM internasional 

dan meningkatkan kemampuan 

Negara-negara ASEAN 

dalam implementasi hukum HAM 

internasional; termasuk memberikan 

layanan saran dan bantuan 

teknis dalam persoalan HAM 

sesuai dengan permintaan; 

melakukan dialog dan konsultasi 

dengan badan-badan lain di 

ASEAN termasuk masyarakat 

sipil; dan melakukan konsultasi 

dengan institusi-institusi internasional 

yang peduli dengan promosi 

dan perlindungan HAM. 

Fungsi-fungsi diatas 

memperlihatkan bahwa Komisi ini 

merupakan komisi yang bekerja 

pada tingkatan promosional saja. 

Bahkan secara terbuka dalam 

kerangka acuan dinyatakan 

bahwa Komisi ini bersifat 

konsultatif. Komisi tidak memiliki 

fungsi untuk mengintervensi 

suatu situasi seperti terjadinya 

pelanggaran berat HAM. Dengan 

kata lain, komisi ini tidak memiliki 

fungsi atau mandat untuk 

melakukan investigasi atas 

dugaan sebuah pelanggaran 

HAM. Lalu apa yang bisa 

dilakukan oleh Komisi ini atas 

situasi HAM di negara-negara 

ASEAN yang masih banyak 

mempraktekkan pelanggaran 

HAM dinegaranya? 

3.Komisi HAM ASEAN: Sudah 

datang, lalu mau apa? 

Secara umum masih pelanggaranpelanggaran 

HAM di ASEAN 

masih terus terjadi, baik berupa 

Impunitas (ketiadaan penghukuman 

atas kejahatan), pelanggaran 

HAM atas dasar keamanan, 

serta situasi hak ekonomi dan 

sosial yang memburuk. Dalam 

soal impunitas, di Kamboja 

perdana menteri Hun Sen 

semakin tidak mendukung usaha 

untuk mengadili Khmer rouge atas 

genosida (pembasmian manusia) 

yang terjadi pada era 70-an. 

Bandingkan pula dengan situasi 

yang memburuk di Burma dimana 

ribuan orang dihilangkan, diperkosa, 

diperbudak dan ditahan 

secara semena-mena. Di Malaysia 

dan Singapura, Undang-undang 

Keamanan Internal (Internal 

Security Act) masih secara 

ekstensif digunakan untuk 

memberangus kelompok pro 

demokrasi atau oposisi. Dalam 

konteks hak ekonomi dan sosial, 

masih banyak terjadi ketiadaan 

jaminan pemenuhan keamanan 

kerja dan non eksploitatif. 

Pelanggaran-pelanggaran 

diatas masih terjadi karena 

karakter negara-negara ASEAN 

yang masih melihat HAM secara 

setengah-tengah, misalnya 

mengedapankan kemajuan 

ekonomi dari pada pemenuhan 

hak sipil dan politik. Atau 

mengedepankan hak-hak komunitas 

dari pada hak individual. Selain 

cara pandang tersebut, dalam 

ASEAN terdapat prinsip-prinsip 

organisasi yang membatasi 

kemampuan kontrol ASEAN 

terhadap anggotanya dan antar 

Negara dalam soal HAM. Prinsipprinsip 

tersebut berupa nonintervensi 

antar Negara anggota 

ASEAN, pengutaman kedaulatan, 

dan pencapaian keputusan 

berdasarkan konsensus (musyawarah 

dan mufakat). Ironisnya, prinsipprinsip 

ini juga menjadi salah satu 

prinsip kerja Komisi HAM ASEAN 

(pasal 2). 

Secara politik, wajar jika 

Komisi HAM ASEAN hanya 

diberikan mandat mempromosikan 

HAM (tidak proteksi). Konsekuensinya, 

Komisi ini tidak 

diberikan wewenang mengkritik 

kondisi dan situasi HAM atas 

suatu Negara. Oleh karenanya, 

sementara ini komisi ini harus 

digunakan untuk mengoptimalkan 

peran promosinya, seperti 

mendorong Negara-negara 

ASEAN untuk meratifikasi hukum 

dan standar HAM internasional, 

seperti statuta Roma (tentang 

Pengadilan Kriminal Internasional) 

atau konvensi perlindungan buruh 

migran. Selain itu Komisi ini juga 

memiliki kesempatan untuk 

menginternalisasikan HAM ke 

dalam ASEAN. Oleh karena 

penting bagi entitas masyarakat 

sipil dan masyarakat internasional 

lainnya, seperti Kantor Komisi 

Ti n g g i H A M P B B , u n t u k 

memberikan masukan dalam 

mendorong perbaikan insitusional 

Komisi ini. Hal ini dapat dilakukan 

mengingat masih terdapat celah 

di dalam perumusan Deklarasi 

HAM ASEAN, dan adanya 

kemungkinan kerangka acuan 

untuk dievaluasi dalam 5 tahun 

kedepan. Tak kalah pentingnya 

untuk melihat bahwa Komisi 

merupakan ini merupakan komisi 

regional yang melengkapi mekanisme 

nasional. 

Komisi yang masih bayi ini 

adalah harapan ditengah gurun 

HAM ASEAN yang terus diterpa 

badai pelanggaran dan kesewenangwenangan. 

Sehingga penting bagi 

setiap kita di ASEAN untuk terus 

memberikan susu advokatif guna 

memiliki komisi HAM ASEAN yang 

dewasa yang efektif dalam 

memajukan HAM di ASEAN kelak. 

*** 


21


resensi 

Bebas dari Penyiksaan: 

Perjalanan Masih Panjang 

Oleh Betty Yolanda, SH, LL.M 

(Koordinator Unit Studi ELSAM) 

Judul Buku 

Penulis 

: Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan 

: Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaan 

(WGAT) Berkonsultasi dengan the Association for the 

Prevention of Torture (APT) dan the World Organisation 

Torture (OMCT) 

: Emilianus Afandi 

: ELSAM dan OMCT 

against 

Editor 

Penerbit 

Tahun : November 2009 

Data Fisik : 172 halaman 

onvensi Menentang 

Penyiksaan, yang diratifikasi 

oleh Pemerintah 

KIndonesia pada tahun 

1998, menetapkan bahwa setiap 

Negara Pihak pada Konvensi 

harus menyerahkan laporan 

tentang langkah-langkah yang 

telah mereka ambil dalam rangka 

pelaksanaan Konvensi ke Komite 

Menentang Penyiksaan (Pasal 

1 9 ( 1 ) ) . B u l a n M e i 2 0 0 8 

merupakan kali kedua laporan 

Pemerintah Indonesia sehubungan 

dengan pelaksanaan Konvensi 

dibahas di Komite. Secara umum, 

Pemerintah Indonesia menegaskan 

bahwa langkah-langkah 

konstitusional, legislatif dan 

langkah-langkah lain yang 

mereka ambil telah sesuai 

dengan apa yang ditetapkan 

dalam Konvensi. 

Buku “Hak Asasi Manusia 

di Bawah Penyiksaan” adalah 

sebuah buku yang berisikan 

ringkasan laporan bayangan yang 

disusun oleh Kelompok Kerja 

untuk Advokasi Menentang 

Penyiksaan (WGAT), sebuah 

kelompok kerja yang terdiri dari 33 

lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) di tingkat nasional dan 

lokal, yang melakukan advokasi 

u n t u k m e n g h a p u s p r a k t i k 

penyiksaan di Indonesia. 

Berangkat dari kasuskasus 

yang diadvokasi oleh para 

anggota WGAT, observasiobservasi 

lapangan, serta 

didukung oleh data-data sekunder 

yang diperoleh dari media cetak 

dan elektronik, 12 (dua belas) bab 

dalam buku ini akan membawa 

kita pada diskusi mendalam 

m e n g e n a i s e j a u h m a n a 

Pemerintah Indonesia telah 

m a m p u u n t u k m e m e n u h i 

kewajibannya berdasarkan 

Konvensi. Juga dilampirkan 2 

(dua) dokumen yang dikeluarkan 

o l e h K o m i t e M e n e n t a n g 

P e n y i k s a a n , y a k n i D a f t a r 

Inventaris Permasalahan dan 

Kesimpulan Observasi. 

22 


Diawali dengan pemaparan 

tentang proses penyusunan dan 

struktur laporan bayangan, buku 

ini selanjutnya mengingatkan 

kembali ingatan kita pada 

rekomendasi-rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Komite pada 

tahun 2001. Dari 17 (tujuh belas) 

butir rekomendasi, WGAT 

mencatat bahwa Pemerintah 

Indonesia belum mampu untuk 

mengambil langkah-langkah 

yang signifikan, khususnya yang 

berkenaan dengan pengembangan 

kerangka hukum yang 

kuat bagi pencegahan penyiksaan, 

reformasi kelembagaan, 

dan peningkatan mekanisme 

akuntabilitas. 

B u k u i n i k e m b a l i 

mempertanyakan keseriusan 

Pemerintah untuk mengintegrasikan 

ketentuan-ketentuan 

yang termuat dalam Konvensi ke 

dalam hukum domestik. Ironis 

memang, sampai saat ini 

kejahatan penyiksaan belum juga 

diatur dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang merupakan payung hukum 

dari peraturan perundangundangan 

di Indonesia. 

Meski RUU KUHP sudah 

memuat definisi 'penyiksaan' 

yang sesuai dengan definisi 

Konvensi, lambannya proses 

pengesahan RUU tersebut 

menunjukkan ketidakseriusan 

Pemerintah untuk mengkriminalisasi 

penyiksaan. Kendati UU 

No. 39/1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Pasal 1 ayat (4), 

memuat definisi penyiksaan 

sebagaimana ditetapkan oleh 

Konvensi, ruang lingkup undangundang 

tersebut terbatas pada 

penyiksaan yang dikategorikan 

sebagai pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat, yakni 

kejahatan terhadap kemanusiaan 

dan genosida. 

Perlu kita ingat bahwa 

Konvensi Menentang Penyiksaan 

tidak hanya membatasi dirinya 

pada penyiksaan, tetapi juga 

pada tindakan-tindakan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, atau 

merendahkan martabat manusia. 

Bertitik tolak dari sinilah maka isu 

perempuan dan anak-anak pada 

akhirnya diintegrasikan dalam 

laporan bayangan, terutama 

mengingat kerentanan yang 

mereka miliki. Pembahasan 

mengenai isu ini tersebar di 

beberapa bab, yakni Bab 4 (hak 

untuk mengadu dan mendapatkan 

perlindungan), Bab 5 (kompensasi 

dan rehabilitasi), Bab 6 (tahanan 

perempuan dan narapidana 

anak), dan Bab 11 (bentuk-bentuk 

kekerasan yang dialami oleh 

perempuan dan anak-anak). 

Maraknya pemberitaan 

tentang jual-beli kamar di penjara 

akhir-akhir ini sebenarnya bukan 

merupakan hal yang baru. Buku 

ini mengungkapkan bahwa 

praktik jual-beli kamar tahanan 

hanya merupakan satu dari 

berbagai permasalahan pelik 

yang terjadi di dalam penjara, 

seperti misal penyajian makanan 

yang tidak memenuhi standar gizi, 

ketiadaan fasilitas sanitasi yang 

memadai dan masalah kelebihan 

kapasitas. 

Buruknya kondisi tempat 

penahanan dan perlakuan 

terhadap para tahanan merupakan 

bentuk tindakan-tindakan 

yang tidak manusiawi dan 

merendahkan martabat manusia. 

Oleh karenanya perlu untuk 

meningkatkan peran lembagalembaga 

negara yang memiliki 

fungsi pengawasan terhadap 

tempat-tempat penahanan, 

misalnya Komnas HAM, dan untuk 

segera meratifikasi Protokol 

Tambahan pada Konvensi 

Menentang Penyiksaan (OPCAT). 

Informasi khusus tentang 

praktik-praktik penyiksaan di 

wilayah-wilayah konflik seperti di 

Poso dan Papua Barat juga tersaji 

dalam buku ini. Berdasarkan datadata 

yang telah diverifikasi, 

terungkap bahwa ketatnya 

penerapan kebijakan keamanan 

dan kuatnya kehadiran militer di 

dua wilayah tersebut berkontribusi 

besar pada banyaknya kasus 

penyiksaan yang terjadi. 

Bab terakhir dari buku ini 

mengedepankan kesimpulan dan 

r e k o m e n d a s i W G AT y a n g 

berhubungan dengan permasalahan-permasalahan 

mengenai 

perlindungan dan pencegahan 

terhadap penyiksaan, kondisi 

penahanan, kompensasi dan 

rehabilitasi, dan perempuan dan 

anak-anak.

PROFIL ELSAM 

LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), 

disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri 

sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha 

menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak 

asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang 

berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai 

bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan 

penyebaran informasi hak asasi manusia. 

Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM 

Badan Pengurus: 

Ketua: Asmara Nababan, SH; Wakil Ketua: Drs. Hadimulyo, MSc.; Sekretaris 1: Ifdhal Kasim, 

SH; Sekretaris 2: Francisca Saveria Sika Ery Seda, PhD; Bendahara: Ir. Yosep Adi Prasetyo; 

Anggota: Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; 

Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala 

Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Sandra Yati Moniaga, SH; 

Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM; Raharja Waluya Jati; Abdul Haris Semendawai SH, LLM; 

Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Roichatul Aswidah MSc; Herlambang Perdana 

SH, MA 

Badan Pelaksana: 

Direktur Eksekutif: Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; 

Deputi Program: Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH, LL.M; 

Deputi Internal: Otto Adi Yulianto, SE; 

Staf: Adyani Hapsari W; Ahmad Muzani; Drs. Amiruddin, MSi; Atnike Nova Sigiro, S.Sos, M.Sc ; 

Betty Yolanda, SH, LL.M; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini 

Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo, 

Siti Sumarni, SE MSi; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Wahyu Wagiman SH; 

Yuniarti, SS 

Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 7919 

2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519; Email: office@elsam.or.id, 

Website: www.elsam.or.id

Asasi Edisi Januari-Februari 2010 - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?