Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam

HAM (Masih) dalam Ancaman:
Menguatnya Militerisme dan Melemahnya Daya Penegakan HAM
negara 4 .
Pasca pengungkapan pelaku, ada serangkaian usaha yang tampak sistematis untuk membalik
opini dan membelokkan isu. Seperti adanya pembelaan dari sejumlah pejabat militer yang
menyinggung soal jiwa korsa dan menilai para pelaku sebagai satria hingga maraknya spanduk
di sejumlah tempat di Yogyakarta serta komentar di media sosial yang membenarkan tindakan
penyerangan bersenjata dan pembunuhan kilat di Lapas Cebongan dengan dalih sebagai tindakan
untuk memberantas preman. Persoalan penyerangan bersenjata oleh sekelompok aparat militer
dan pembunuhan kilat terhadap tahanan yang berada dalam perlindungan institusi negara
(Lapas Cebongan) hendak digeser menjadi seolah persoalan pemberantasan preman. Pihak yang
mempersoalkan penyerangan bersenjata dan pembunuhan kilat di Lapas Cebongan tersebut,
utamanya dari kalangan pembela HAM, dipojokkan lewat opini seolah mereka sedang membela
preman dan premanisme. Tidak hanya hak hidup dan hak atas rasa aman yang terancam dalam
rangkaian peristiwa tersebut, namun juga ancaman terhadap kewibawaan negara serta delegitimasi
terhadap HAM.
Benar bahwa premanisme perlu diberantas, namun tentunya dengan kebijakan yang tetap
mengedepankan hukum dan penghormatan atas HAM, di antaranya melalui kebijakan sosialekonomi
yang tepat sasaran serta penegakan hukum yang adil. Dalam hal penegakan hukum,
misalnya terhadap para pelaku dalam kasus pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso pada 19
Maret 2013 dan penganiayaan Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013 di Yogyakarta. Yang jelas bukan
dengan tindakan “main hakim sendiri” dan penggunaan kekerasan balik. Sebagai tindakan,
main hakim sendiri serta penggunaan kekerasan justru identik dan tidak bisa dipisahbedakan
dengan premanisme itu sendiri. Pembalikan opini dan pembelokan isu tersebut seolah hendak
membenarkan bahwa tindakan main hakim sendiri dan kekerasan sah digunakan untuk
memberantas mereka yang dianggap sebagai preman, seperti dalam kasus pembunuhan kilat dan
di luar proses hukum yang dikenal dengan peristiwa penembakan misterius (Operasi Petrus) di
tahun 1980-an 5 . Alih-alih menjadi solusi dalam mengatasi masalah premanisme, tindakan tersebut
justru memerosotkan wibawa institusi militer ataupun negara yang terkait, selain melahirkan
serangkaian pelanggaran HAM.
Kasus main hakim sendiri dan penggunaan kekerasan oleh pihak yang berlatar aparat
militer di luar kewenangannya dalam menyelesaikan masalah, dengan korban dari warga, juga
berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Wibowo, warga Kampung Sanggrahan Kota Magelang,
meninggal setelah diinterograsi dan dianiaya oleh 15 orang berlatar anggota TNI dan siswa
SMK Kesehatan Kodam. Bersama Frans, petugas keamanan di proyek rumah susun di samping
4 Keempat tahanan tersebut yakni Adrianus Candra Galaja, Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto Rohi
Riwu, dan Hendrik Angel Sahetapi.
5 Berdasar hasil penyelidikan Komnas HAM, dalam peristiwa penembakan misterius ini telah terjadi pelanggaran
HAM berat.
/ 4 /