Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam
Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam
Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>HAM</strong> (Masih) dalam Ancaman:<br />
Menguatnya Militerisme dan Melemahnya Daya Penegakan <strong>HAM</strong><br />
Masjid Al-Misbah agar tidak melakukan aktivitas <strong>di</strong> tempat tersebut. Teguran <strong>di</strong>lakukan dengan<br />
memasang papan pengumuman bertuliskan “Larangan Aktivitas Jemaat Ahma<strong>di</strong>yah <strong>di</strong> Kota<br />
Bekasi, Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008”. Lainnya, pada 19<br />
Maret <strong>2013</strong>, Pemkab Garut menghentikan secara paksa pembangunan masjid Ahma<strong>di</strong>yah <strong>di</strong><br />
Kampung Cipeucang, Desa/Kecamatan Sukawening. Alasannya, karena pembangunan masjid<br />
tersebut meresahkan warga setempat.<br />
Menurut catatan ELSAM, selama <strong>periode</strong> <strong>Januari</strong>-<strong>April</strong> <strong>2013</strong>, terdapat setidaknya 17 peristiwa<br />
yang berimplikasi pada terja<strong>di</strong>nya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.<br />
Seperti yang sudah <strong>di</strong>paparkan <strong>di</strong> awal. Kebanyakan kasus berupa penyegelan, penutupan, atau<br />
pembongkaran tempat ibadah, bahkan pengajian. Berdasar lokasinya, tiga peristiwa terja<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; lima peristiwa <strong>di</strong> Kota Bekasi, Jawa Barat; satu peristiwa <strong>di</strong> Bandung,<br />
Jawa Barat; satu peristiwa <strong>di</strong> Tasikmalaya, Jawa Barat; satu peristiwa <strong>di</strong> Kabupaten Garut, Jawa<br />
Barat; tiga <strong>di</strong> Aceh; satu <strong>di</strong> Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat; satu <strong>di</strong> Kalimantan Tengah,<br />
dan satu peristiwa terja<strong>di</strong> <strong>di</strong> Jakarta Barat. Berdasar catatan tersebut, peristiwa paling banyak<br />
terja<strong>di</strong> <strong>di</strong> Provinsi Jawa Barat, yakni sebelas peristiwa.<br />
Dalam kebanyakan peristiwa dan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan<br />
<strong>di</strong> atas, negara cq pemerintah tidak sekadar melakukan pembiaran, namun juga bertindak aktif<br />
dengan mengikuti permintaan kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan penyegelan dan<br />
penutupan tempat ibadah penganut keyakinan lain. Ketiadaan Ijin Men<strong>di</strong>rikan Bangunan (IMB)<br />
dan pelanggaran atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri sering <strong>di</strong>ja<strong>di</strong>kan dalih untuk<br />
melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah. Ditambah lagi, polisi juga tak segan malah<br />
mengkriminalkan pihak yang <strong>di</strong>persoalkan oleh kelompok intoleran tersebut. Misalnya Pendeta<br />
Palti Hatuguan Panjaitan dari Gereja HKBP Filadelfia yang <strong>di</strong>ja<strong>di</strong>kan tersangka pada awal<br />
Maret <strong>2013</strong> karena <strong>di</strong>tuduh melakukan penganiayaan terhadap Abdul Aziz dan perbuatan tidak<br />
menyenangkan pada 24 Desember 2012 lalu, saat jemaat HKBP Filadelfia hendak merayakan<br />
Natal <strong>di</strong> gereja tersebut.<br />
Legislasi yang Mengancam <strong>HAM</strong><br />
Selama <strong>periode</strong> <strong>Januari</strong>-<strong>April</strong> <strong>2013</strong>, setidaknya ada dua RUU yang <strong>di</strong>bahas <strong>di</strong> DPR dan <strong>di</strong>nilai<br />
berpotensi mengancam <strong>HAM</strong>, yakni Rencana Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat<br />
(RUU Ormas) dan Rencana Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).<br />
Pembahasan RUU Ormas sebenarnya sudah berlangsung sejak <strong>di</strong>buatnya RUU tersebut oleh<br />
Badan Legislasi (Baleg) DPR pada tahun 2010. Kemunculan RUU Ormas ini <strong>di</strong>sebut untuk<br />
mengatasi dan mengatur Ormas yang sering melakukan kekerasan serta Ormas yang mendapatkan<br />
dukungan finansial dari negara-negara asing dan mewakili kepentingan mereka.<br />
/ 20 /