05.05.2015 Views

Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam

Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam

Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>HAM</strong> (Masih) dalam Ancaman:<br />

Menguatnya Militerisme dan Melemahnya Daya Penegakan <strong>HAM</strong><br />

Masjid Al-Misbah agar tidak melakukan aktivitas <strong>di</strong> tempat tersebut. Teguran <strong>di</strong>lakukan dengan<br />

memasang papan pengumuman bertuliskan “Larangan Aktivitas Jemaat Ahma<strong>di</strong>yah <strong>di</strong> Kota<br />

Bekasi, Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008”. Lainnya, pada 19<br />

Maret <strong>2013</strong>, Pemkab Garut menghentikan secara paksa pembangunan masjid Ahma<strong>di</strong>yah <strong>di</strong><br />

Kampung Cipeucang, Desa/Kecamatan Sukawening. Alasannya, karena pembangunan masjid<br />

tersebut meresahkan warga setempat.<br />

Menurut catatan ELSAM, selama <strong>periode</strong> <strong>Januari</strong>-<strong>April</strong> <strong>2013</strong>, terdapat setidaknya 17 peristiwa<br />

yang berimplikasi pada terja<strong>di</strong>nya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.<br />

Seperti yang sudah <strong>di</strong>paparkan <strong>di</strong> awal. Kebanyakan kasus berupa penyegelan, penutupan, atau<br />

pembongkaran tempat ibadah, bahkan pengajian. Berdasar lokasinya, tiga peristiwa terja<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; lima peristiwa <strong>di</strong> Kota Bekasi, Jawa Barat; satu peristiwa <strong>di</strong> Bandung,<br />

Jawa Barat; satu peristiwa <strong>di</strong> Tasikmalaya, Jawa Barat; satu peristiwa <strong>di</strong> Kabupaten Garut, Jawa<br />

Barat; tiga <strong>di</strong> Aceh; satu <strong>di</strong> Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat; satu <strong>di</strong> Kalimantan Tengah,<br />

dan satu peristiwa terja<strong>di</strong> <strong>di</strong> Jakarta Barat. Berdasar catatan tersebut, peristiwa paling banyak<br />

terja<strong>di</strong> <strong>di</strong> Provinsi Jawa Barat, yakni sebelas peristiwa.<br />

Dalam kebanyakan peristiwa dan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan<br />

<strong>di</strong> atas, negara cq pemerintah tidak sekadar melakukan pembiaran, namun juga bertindak aktif<br />

dengan mengikuti permintaan kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan penyegelan dan<br />

penutupan tempat ibadah penganut keyakinan lain. Ketiadaan Ijin Men<strong>di</strong>rikan Bangunan (IMB)<br />

dan pelanggaran atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri sering <strong>di</strong>ja<strong>di</strong>kan dalih untuk<br />

melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah. Ditambah lagi, polisi juga tak segan malah<br />

mengkriminalkan pihak yang <strong>di</strong>persoalkan oleh kelompok intoleran tersebut. Misalnya Pendeta<br />

Palti Hatuguan Panjaitan dari Gereja HKBP Filadelfia yang <strong>di</strong>ja<strong>di</strong>kan tersangka pada awal<br />

Maret <strong>2013</strong> karena <strong>di</strong>tuduh melakukan penganiayaan terhadap Abdul Aziz dan perbuatan tidak<br />

menyenangkan pada 24 Desember 2012 lalu, saat jemaat HKBP Filadelfia hendak merayakan<br />

Natal <strong>di</strong> gereja tersebut.<br />

Legislasi yang Mengancam <strong>HAM</strong><br />

Selama <strong>periode</strong> <strong>Januari</strong>-<strong>April</strong> <strong>2013</strong>, setidaknya ada dua RUU yang <strong>di</strong>bahas <strong>di</strong> DPR dan <strong>di</strong>nilai<br />

berpotensi mengancam <strong>HAM</strong>, yakni Rencana Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat<br />

(RUU Ormas) dan Rencana Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).<br />

Pembahasan RUU Ormas sebenarnya sudah berlangsung sejak <strong>di</strong>buatnya RUU tersebut oleh<br />

Badan Legislasi (Baleg) DPR pada tahun 2010. Kemunculan RUU Ormas ini <strong>di</strong>sebut untuk<br />

mengatasi dan mengatur Ormas yang sering melakukan kekerasan serta Ormas yang mendapatkan<br />

dukungan finansial dari negara-negara asing dan mewakili kepentingan mereka.<br />

/ 20 /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!