Edisi Mei -Juni Tahun 2008 per HAL - Elsam

laporan utama
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA
ke pengadilan. Akhirnya, sejak
1998, sebuah proses reformasi
hukum telah dimulai. Namun pada
saat itu, tampaklah bahwa begitu
b a n y a k m e k a n i s m e u n t u k
menegakkan kedaulatan hukum
(rule of law), dan bahwa jumlah
yang begitu banyak itu malah
m e n j a d i p e n g h a l a n g b a g i
penuntutan dan penghukuman.
2.3. Aspek kultural
Terdapat banyak sinyal dan
p e r n y a t a a n d a r i p e l b a g a i
narasumber yang menunjukkan
bahwa kultur feodalisme masih
tetap bercokol kuat dalam
masyarakat. Hal itu membuat
impunitas bukan hanya mungkin,
melainkan merupakan suatu unsur
esensial dalam kultur masyarakat
sekarang ini. Perilaku “asal bapak
senang”, tidak kritis, dan sopan
santun hipokrit merupakan ciri
khas paling jelas dari kultur
feodalisme. Dua jenis perilaku
lainnya juga berkaitan erat dengan
hal itu, yaitu kultur kekerasan
mengatasi konflik bukan dengan
dialog dan debat melainkan
dengan kekerasan dan budaya
k e m u n a f i k a n ( c u l t u r e o f
fabrication) karena adanya
tuntutan sopan santun dalam
m a s y a r a k a t m a k a o r a n g
cenderung untuk tidak menggali
kebenaran dan menyingkapkan
fakta-fakta. Akhirnya, ada juga
kultur korupsi yang menerima
begitu saja praktik-praktik korupsi
dan memaafkan begitu saja ketika
praktik korupsi itu terbukti. Semua
perilaku itu secara bersama-sama
memperkuat tindakan menutupnutupi
ketika dihadapkan pada
tuntutan untuk menghukum
kejahatan hak asasi manusia.
2.4. Aspek-aspek internasional
Perjanjian-perjanjian internasional
tidak mengijinkan terjadinya
impunitas. Kendati Indonesia
belum meratifikasi semua
perjanjian itu, namun sudah
tercakup dalam konsep common
law bahwa impunitas tidak boleh
dibiarkan hidup. Kurangnya
implementasi atas perjanjianperjanjian
ini, dan kurangnya
tekanan internasional untuk
membuat perjanjian-perjanjian itu
diimplementasikan dengan lebih
b a i k , t u r u t m e n y e b a b k a n
kelanggengan impunitas. Salah
satu masalahnya adalah cara
yang tidak memadai tentang
b a g a i m a n a i m p u n i t a s
dimasukkan ke dalam perjanjianperjanjian
itu. Masalah lainnya lagi
adalah kurangnya komitmen
politik (political will) untuk
melakukan tekanan seperti itu.
Contoh-contoh pelanggaran hak
asasi manusia yang berkaitan
dengan kasus 1965 dan kasuskasus
di Timor Timur sejak 1975
m e m p e r l i h a t k a n b a h w a
m e k a n i s m e - m e k a n i s m e
internasional PBB belum berjalan
efektif sama sekali. Satu-satunya
pengecualian adalah program
pelepasan bagi para tahanan
politik yang didesak oleh
Organisasi Buruh Internasional
( I L O ) k e p a d a p e m e r i n t a h
Indonesia pada tahun 1976-1979.
J u r i s d i k s i u n i v e r s a l
m e r u p a k a n s i s t e m y a n g
dengannya penuntutan dan
pengadilan bisa diinisiasi oleh
negara-negara lain dan bukan
sekadar oleh negara di mana
pelanggaran HAM terjadi, dan
lebih mengarah kepada para
pelakunya dalam kapasitas
individual dan bukan mengarah
pada kapasitasnya sebagai warga
bangsa atau negara tertentu.
Namun demikian, jurisdiksi
u n i v e r s a l b e l u m p e r n a h
d i t e r a p k a n d a l a m k a s u s
Indonesia, tidak juga dalam kasus
Timor Timur, baik dalam bentuk
sebuah Pengadilan (Tribunal)
Internasional maupun dalam
bentuk penuntutan individual yang
dilakukan di negara-negara lain.
D a l a m h u b u n g a n
bilateral, impunitas tidak pernah
menjadi isu yang penting. Sejauh
yang kita ketahui, pelanggaran
HAM, hanya dibahas secara
sambil lalu. Intervensi-intervensi
diplomatik pada dasarnya
memang tidak transparan.
Bertahun-tahun sejak 1965,
tampak jelas bahwa tekanan
b i l a t e r a l a s i n g h a n y a
mendatangkan sedikit perubahan
dalam situasi represi yang dialami
oleh ratusan dari ribuan orang
yang “terlibat” dalam apa yang
disebut sebagai kudeta gagal itu,
dan bahkan tidak memberi
perhatian apa pun berkaitan
dengan impunitas.
Persyaratan tertentu
(conditionality) dalam hubungan
internasional pada hakikatnya
merupakan alat yang dipakai untuk
menekan perubahan tertentu di
sebuah negara berkembang oleh
negara donor atau sekelompok
negara donor. Persyaratan pada
umumnya berarti menerapkan
kekuasaan negara donor kepada
negara penerima, dan sangat
diragukan apakah persyaratan itu
dapat diterima jika berkaitan
dengan persoalan hak asasi
manusia. Dalam kasus Indonesia,
IGGI (Intergovernmental Group on
Indonesia), yang setelah tahun
1992 berubah menjadi CGI
(Consultative Group on Indonesia),
telah menjadi sangat enggan untuk
mengajukan persyaratan berupa
permintaan sebagai imbalan dari
pemberian bantuan kerja sama,
pinjaman dan hibah. Pada tahun
1992, IGGI telah diganti menjadi
CGI oleh pemerintah Indonesia
setelah retaknya hubungan kerja
sama antara Indonesia dan
Belanda, karena pemerintah
Belanda melakukan kritik terhadap
tragedi pembantaian massal Santa
Cruz, Dili, pada tahun 1991.
Pemerintah Belanda kemudian
kehilangan kursi kepemimpinan
dalam IGGI. CGI kemudian
dikepalai oleh Bank Dunia (World
Bank). Perilaku pemerintah
Indonesia dalam menghadapi
persyaratan dalam kerja sama
bantuan masih tetap demikian
sejak saat itu.
3. Sasaran perubahan
Sasaran perubahan-perubahan
dalam kasus ini berarti sebuah
p r o s e s m e n u j u l e n y a p n y a
impunitas telah diturunkan dari
Pedoman PBB yang belum lama
(April 2005) diadopsi, yang drafnya
dipersiapkan oleh Prof. Orentlicher.
Ia membagi sasaran dari suatu
masyarakat tanpa impunitas dalam
terminologi-hak sebagai berikut:
(1) hak untuk mengetahui; (2) hak
atas keadilan; (3) hak atas
r e p a r a s i ; ( 4 ) j a m i n a n
ketakberulangan.
Pada dasarnya, pedoman
tersebut berfokus pada sasaran
perubahan dalam periode transisi
EDISI MEI-JUNI TAHUN 2008
09