Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

elsam.or.id

Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

daftar isi

Persidangan Aparat Kepolisian Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah di

Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat

Hukuman yang dijatuhkan terhadap 6 (enam) Terdakwa sangat

ringan, dan tidak memberikan efek jera terhadap para terdakwa

yang notabene adalah aparat kepolisian yang seharusnya dapat

menjadi contoh bagi masyarakat. Hukuman ringan tersebut

menambah rentetan kasus penyiksaan yang melibatkan aparat

kepolisian yang dihukum secara tidak maksimal, sehingga

mengakibatkan perilaku penyiksaan dan merendahkan martabat

kerap terjadi di institusi Kepolisian.

Kolom

nasional ................................ 21-23

Minggu Pagi di Jejalen Jaya

Syiar kebencian (hate speech) dan tindakan kekerasan belakangan

ini, tidak hanya berkembang karena kelompok intoleran menjadi

ancaman terhadap keberagaman. Salah satu faktor yang harus

dicermati juga adalah peran negara sebagai pemegang kekuasan.

Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing dalam

Perspektif HAM

Pada 3 Oktober 2012, kaum buruh Indonesia yang dipelopori

oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melancarkan aksi

Mogok Nasional. Salah satu slogan mereka adalah penghapusan

outsourcing. Menurut salah seorang pimpinan Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang tergabung dalam MPBI,

sejak gerakan Hostum dimulai sampai menjelang Mogok Nasional,

ada lebih dari 50.000 buruh outsourcing yang berhasil diubah

statusnya menjadi hubungan kerja langsung dengan perusahaan.

RESENSI ......................................... 23

Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat

dan Pentingnya Statuta Roma

Prof. Soetandyo meninjau pertarungan paradigma [hukum]

mengenai manusia dalam sejarah pembentukan pengadilan

pidana internasional permanen. Dari Prof. Soetandyo, bisa

disimpulkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

merupakan pengejawantahan dari pergeseran paradigmatik yang

melihat manusia sebagai warga umat yang berdaulat sekaligus

warga yang menghadapi ancaman kekerasan dari negara.

profil elsam .................................24

editorial.............................................................................04

Internet sebagai Hak Asasi Manusia:

segenggam harapan dengan segudang

tantangan

Seperti dua sisi mata uang, pada sisi lain, kita menghadapi

kegagapan negara menghadapi perkembangan yang terkait

dengan internet. Dalam soal ini, dikotomi negara maju dan

berkembang sepertinya tak berlaku, semuanya seperti gagap

untuk mengambil arah yang tepat dalam pengembangan regulasi

yang tepat, yang tak hanya mampu menjamin hak atas akses

terhadap kebebasan berinternet, namun juga melindungi baik

dari kecenderungan pembatasan atas nama keamanan nasional

maupun ancaman pihak ketiga seperti korporasi.

laporan utama .................................................05-13

Hak atas Akses Internet dan Tantangan atas

Penikmatan Kebebasan Berekspresi dan

Berpendapat

Pembatasan apapun terhadap hak akan kebebasan berekspresi

harus memenuhi kriteria yang ketat di bawah hukum hak asasi

manusia internasional. Dalam beberapa kasus pembatasan,

pengawasan, manipulasi dan sensor isi internet yang dilakukan

oleh negara tanpa dasar hukum. Atau dasar hukumnya terlalu luas

atau ambigu.

Internet dan Kebebasan Berekspresi di

Indonesia

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia tersebut

menimbulkan banyak persoalan baru. Salah satunya adalah

tentang kebijakan pengendalian konten internet yang dilarang.

Pemblokiran konten internet atau secara global lebih dikenal

dengan internet censorship di Indonesia, dalam beberapa tahun

terakhir menjadi sorotan banyak pihak.

Divonis Setelah Atheis

Alexander Aan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus

penistaan agama dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sijunjung.

Dia disangka dan didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU nomor 11

tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

monitoring sidang ...................14-15

Menghukum Rendah, Mewajarkan Penyiksaan

Tahanan: Monitoring Persidangan Aparat

Kepolisian Terdakwa Penyiksaan Erik

Alamsyah di Pengadilan Negeri Bukittinggi,

Sumatera Barat

Erik Alamsyah, warga Sumatera Barat dinyatakan meninggal

akibat penyiksaan yang dialaminya saat diinterogasi

di Polsekta Bukittinggi pada 30 Maret 2012. Demikian

kesimpulan Laporan Pemantauan Komnas HAM perwakilan

Sumbar dan LBH Padang. Selain itu, Komnas HAM juga

menyatakan bahwa dalam kematian Erik, diduga terjadi

pelanggaran HAM.


dari redaksi

DEKLARASI KEBEBASAN INTERNET

Redaksional

Penanggung Jawab:

Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:

Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:

Widiyanto

Dewan Redaksi:

Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,

Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:

Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana

Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi

Sekretaris Redaksi:

Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:

Khumaedy

Desain & Tata Letak:

alang-alang

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

(ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:

Kami berikrar untuk Internet yang bebas dan terbuka. Kami

mendukung berbagai proses yang transparan dan partisipatif guna

mewujudkan kebijakan tata kelola Internet (Internet Governance),

secara global pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya,

berdasarkan penegakan 5 (lima) prinsip dasar berikut ini:

* Ekspresi: Jangan sensor Internet yang bertujuan dan/atau

dapat membatasi hak asasi manusia.

* Akses: Tingkatkan pemerataan akses universal untuk jaringan

Internet yang cepat dan terjangkau.

* Keterbukaan: Biarkan Internet menjadi sebuah jaringan

terbuka dimana semua orang secara bebas dan bertanggungjawab

dapat berkomunikasi, belajar, berkarya, dan berinovasi.

* Inovasi: Lindungi kebebasan berinovasi dan berkarya di

Internet, jangan menghambat teknologi baru dan menghukum

sang inovator karena hal-hal yang dilakukan oleh penggunanya.

* Privasi: Lindungi privasi di Internet dan pertahankan hak

setiap orang untuk mengontrol bagaimana ia menggunakan

data dan piranti miliknya.

14 (empat belas) organisasi masyarakat sipil Indonesia yang

pertama kali sepakat untuk mendukung dan/atau mendeklarasikan

kebebasan Internet ini pada tanggal 2 Oktober 2012 adalah: ICT

Watch, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK),

Center for Innovation, Policy and Governance (CIPG), Yayasan Air

Putih, Indonesian Center for Deradicalisation and Wisdom (ICDW),

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Lembaga Studi & Advokasi

Masyarakat (ELSAM), Arus Pelangi, Institute for Criminal Justice

Reform (ICJR), Combine Resource Institution (CRI), Indonesia

Online Advocacy (IDOLA), Satu Dunia, Common Room Networks

Foundation dan Suara Komunitas.

Alamat Redaksi:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar

Minggu, Jakarta 12510,

Telepon: (021) 7972662, 79192564

Faximile: (021) 79192519

Untuk memberikan dukungan atas deklarasi ini, silakan akses di

http://suarablogger.org/

salam,

Redaksi

E-mail:

offi ce@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website:

www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik

dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI

bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama

dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga

menerima pengganti biaya cetak dan distribusi

berapapun nilainya. Transfer ke rekening

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman

dapat dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu

No. 127.00.0412864-9


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 3


editorial

Internet sebagai Hak Asasi Manusia:

segenggam harapan dengan segudang tantangan

Selama sepuluh tahun belakangan,

perkembangan teknologi komunikasi,

khususnya melalui internet telah secara

substansial mengubah lanskap dinamika

sosial masyarakat. Tak hanya mampu meretas

batas ruang dan waktu, kemajuan teknologi

komunikasi diakui telah memberikan perubahan

besar dalam mobilisasi gerakan sosial seperti

dalam fenomena Arab Spring, mulai dari ‘jasminerevolution’

di Tunisia, Mesir, dan Yordania. Tak

hanya mempercepat persebaran informasi,

perkembangan teknologi informasi memungkinkan

penggunaan sosial media seperti facebook dan

twitter memungkinkan mobilisasi semakin banyak

orang untuk mendukung aksi-aksi protest langsung.

Dalam konteks Indonesia, hal ini berulang kali

terbukti memberi dampak positif, seperti kampanye

‘cicak-buaya’ atau dukungan terhadap KPK

atas penyelidikan kasus simulator di Kepolisian

beberapa saat lalu.

Perkembangan ini segera memperoleh

penguatan di badan PBB melalui pengadopsian

resolusi Dewan Ham yang mengakui akses

terhadap internet sebagai bagian dari Hak

Asasi Manusia (A/HRC/20/L.13). Resolusi ini

memberikan penegasan pada laporan Pelapor

khusus promosi dan perlindungan atas hak

atas kebebasan berekspresi dan berpendapat

(A/66/290) yang mencoba mengangkat isu yang

sama. Resolusi badan ham ini, meski tak secara

hukum mengikat jelas menunjukkan arah yang

tepat dalam perlindungan terhadap ha katas akses

terhadap internet sebagai bagian utuh dari hak atas

kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Meskipun demikian, seperti dua sisi mata

uang, pada sisi lain, kita menghadapi kegagapan

negara menghadapi perkembangan yang terkait

dengan internet ini. Dalam soal ini, dikotomi negara

maju dan berkembang sepertinya tak berlaku,

semuanya seperti gagap untuk mengambil arah

yang tepat dalam pengembangan regulasi yang

tepat, yang tak hanya mampu menjamin hak atas

akses terhadap kebebasan berinternet, namun juga

melindungi baik dari kecenderungan pembatasan

atas nama keamanan nasional maupun ancaman

pihak ketiga seperti korporasi. Perkembangan di

dunia maya ini memunculkan kembali ketegangan

antara keamanan dan kebebasan, diskursus lama

yang dulu sangat dekat dengan penikmatan hak

atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di

dunia nyata.

Perkembangan terkait kebebasan atas akses

terhadap internet membawa sejumlah tantangan

baru seperti perlindungan data pribadi, privasi. Hal

ini muncul terkait dengan semakin banyaknya aksiaksi

pengintaian baik yang dilakukan perangkat

negara atas nama keamanan nasional dan

perang melawan terorisme, maupun oleh entitas

swasta untuk mendeteksi perilaku netizen untuk

kepentingan pemasaran. Sebagian bentuk control

negara atas akses terhadap internet ini juga muncul

dalam uraian mengenai mekanisme fi ltering,

dan bloking ( seperti dilakukan beberapa negara

seperti Cina). Persoalannya, sampai saat ini belum

terbentuk suatu regulasi yang jelas mengenai hal

ini, dan bahkan mungkin para netizen masih sangat

sedikit juga yang menyadari berlangsungnya

praktek seperti ini. Kesemuanya ini memunculkan

tantangan baru dalam menggagas model tata

kelola internet yang sesuai, proses yang sampai

saat ini masih terus berlangsung dan membutuhkan

keterlibatan penuh dari masyarakat.

Selain itu, perkembangan ini pun

memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan

akses yang disebabkan oleh ketimpangan

infrastruktur yang mendukung adanya kualitas

akses terhadap internet. Sebab, perbedaan kualitas

akses berpengaruh terhadap adanya keterasingan

suatu kelompok secara digital dibandingkan dengan

satu kelompok masyarakat yang lain, fenomena

yang sering dirujuk dengan istilah ‘digital-divide’.

Dalam fase yang masih sangat dini inilah

justru keterlibatan dan pemantauan terus menerus

atas perkembangan kebijakan yang ada sangat

diperlukan, agar perkembangan teknologi informasi,

khususnya terkait dengan akses terhadap internet,

bukan jadi pedang yang membunuh kebebasan

itu sendiri. Secara khusus, sejumlah tantangan

tersebut akan menjadi perbincangan penting dalam

perhelatan forum internasional Internet Governance

Forum di tahun 2013, di mana Indonesia akan

menjadi tuan rumahnya. Oleh karenanya, mari

bersiap dan terus mengkonsolidasikan gagasan

masyarakat sipil atas berbagai tantangan ini.

. Indriaswati Dyah Saptaningrum

Direktur Elsam

4 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


Oleh Triana Dyah

(Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi ELSAM)

laporan utama

Hak atas Akses Internet

dan Tantangan atas Penikmatan

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

“The Internet has become a key means

by which individuals can exercise their right

to freedom of opinion and expression.”

-UN Special Rapporteur Frank La Rue-

Internet telah menjadi alat untuk mewujudkan

sejumlah hak manusia, memerangi ketidaksetaraan

dan mempercepat pembangunan dan

kemajuan manusia. Internet dikenal sebagai

teknologi multiguna dan broadband (jaringan ‘pita

lebar’) sebagai infrastrukturnya telah dianggap seperti

listrik, air, dan jalan, sehingga akses internet telah

ditetapkan menjadi hal mendasar bagi warga negara

di banyak negara.

Berdasarkan white paper 1 yang dikeluarkan

oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi

(Keminfo), Indonesia menargetkan 100% desa akan

mendapatkan akses telekomunikasi dan 80%-nya

akan terlayani akses internet pada tahun 2014. Target

ini sejalan dengan tujuan ke-8 Millenium Development

Goals (MDGs) yang dicanangkan pada tahun 2000,

yaitu mengembangkan kemitraan global untuk

pembangunan dengan target kerjasama dengan

Internet telah menjadi sarana seseorang untuk dapat menggunakan

hak mereka sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi.

sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru,

terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi telah

membentuk suatu tatanan warga negara yang

semakin melek terhadap informasi (well-informed

society), menciptakan dunia sendiri dan memunculkan

terminologi baru yaitu ‘demokrasi digital’. Perbedaan

persepsi kemudian muncul di antara pemangku

kepentingan dalam pengelolaan internet, yaitu

Pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat sipil.

Sehingga tata kelola internet 2 menjadi sesuatu yang

krusial dalam era di mana internet menjadi bagian

yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat

modern saat ini. Semakin masyarakat modern

bergantung pada internet, semakin relevan pula tata

kelola internet bagi kehidupan sehari-hari.

Merujuk pada data ITU (International

Telecommunication Unions), di akhir 2011 ada 65 juta

pengguna internet di seluruh Indonesia, atau 26% dari

total populasi. Data ICTWatch mengatakan pengguna

facebook 40,6 juta dan pengguna twitter sebanyak

29,4 juta. Jakarta bahkan dinobatkan sebagai the

most active twitter city di dunia. Selain itu ada 3,3 juta

blogger dan 33 komunitas blogger lokal.

Dari sisi infrastruktur Internet, Indonesia memiliki

150 Internet Service Provider (ISP), 35 Network

Access Provider (NAP), dan 5 operator selular

3G. Untuk melakukan interkoneksi data di dalam

Indonesia, terdapat sekitar 5 node Indonesian Internet

eXchange (IIX) yang dikelola Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Indonesia (APJII). 3

Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat tersebut,

pembuat kebijakan membuat peraturan yang mengatur

internet. Satu aturan yang dibuat adalah UU No. 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ini mengesahkan sensor terhadap internet (Pasal

40 ayat (2)), berpotensi mengkriminalisasi kebebasan

berekspresi dan mengancam perlindungan privasi

dalam konteks penyadapan. Di luar UU tersebut,

pasal-pasal pembatasan kebebasan bereskpresi

di Indonesia sebenarnya tersebar di berbagai

perundang-undangan.


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 5


Kebijakan yang menghambat kebebasan

berekspresi di Indonesia:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang

KUHP

2. Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang

Penodaan agama

3. Undang-undang No. 27 Tahun 1999 tentang

Kejahatan terhadap keamanan negara

4. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah

6. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan umum

7. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Transaksi dan informasi elektronik

8. Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan presiden

9. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi

10. Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, bahasa resmi, lambang negara dan

lagu kebangsaan

11. Undang-undang No. 17 Tahun 2011

Tentang Intelijen

12. RUU Rahasia negara

13. RUU Ormas

Potensi dan banyaknya keuntungan dari internet

berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya

dalam penyebaran informasi, daya jangkaunya yang bisa

meliputi seluruh dunia dan kemungkinan kerahasiaan

untuk penggunanya (anonymous).

Pada sisi lain karakter tersebut menciptakan

ketakutan bagi pemerintah dan penguasa.

Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan

penggunaan internet melalui penggunaan teknologi

canggih untuk memblokir isi, memonitor dan

mengidentifi kasi para aktivis dan kritikus. Dalam

hal pembatasan, penekanan adanya standar hak

asasi manusia internasional khususnya pasal 19,

paragraf 3 dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan

Politik bisa digunakan dalam menentukan jenisjenis

pembatasan-pembatasan yang merupakan

pelanggaran kewajiban negara dalam menjamin hak

kemerdekaan berekspresi.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 19, paragraf 3

dari Kovenan tersebut, ada beberapa jenis ekspresi

tertentu yang bisa secara sah dibatasi di bawah

hukum hak asasi manusia internasional, yang secara

mendasar berperan sebagai pelindung hak asasi dari

pihak lainnya.

Jenis-jenis informasi yang dilarang meliputi

pornografi anak (untuk menjaga hak-hak anak), ujaran

kebencian (hate speech), fi tnah (untuk menjaga

hak dan reputasi orang lain dari serangan pihakpihak

yang tidak bertanggungjawab) hasutan publik,

ajakan langsung untuk melakukan genosida, dan

ujaran kebencian pada agama atau ras tertentu yang

menimbulkan hasutan diskriminasi, serta kekerasan

atau perwujudan permusuhan (untuk menjaga hakhak

orang lain, seperti hak untuk hidup).

Pembatasan apapun terhadap hak akan

kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria

yang ketat di bawah hukum hak asasi manusia

internasional. Dalam beberapa kasus pembatasan,

pengawasan, manipulasi dan sensor isi internet yang

dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum. Atau

dasar hukumnya terlalu luas atau ambigu; tidak ada

pembenaran tujuan dari tindakan yang dilakukan; atau

dengan cara yang jelas-jelas tidak perlu dan atau tidak

seimbang dalam mencapai tujuan yang direncanakan.

Tindakan-tindakan tertentu benar-benar tidak sesuai

dengan kewajiban negara di bawah hukum hak

asasi international, dan sering hanya menimbulkan

“chilling effect” (efek menakut-nakuti) pada hak akan

kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pembatasan melalui internet bisa dilakukan dalam

berbagai bentuk. Dari tindakan teknis untuk mencegah

akses ke konten tertentu, seperti pemblokiran dan

penyaringan (fi ltering), kurangnya jaminan akan hak

atas privasi dan perlindungan terhadap data pribadi,

sampai yang menghambat penyebaran pendapat dan

informasi.

Pelapor khusus PBB mengenai promosi dan

perlindungan kebebasan berekspresi, Frank La

Rue berpendapat, penggunaan hukum pidana

secara semena-mena pada pengungkapan ekspresi

menimbulkan salah satu bentuk pembatasan yang

paling keras pada hak ini, karena tidak hanya

menciptakan efek menakut-nakuti (chilling effect), tapi

juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia

yang lain seperti penahanan dan penyiksaan yang

semena-mena serta bentuk-bentuk kejahatan yang

lain.

Intimidasi, penahanan, dan penyiksaan saat

ini banyak menimpa blogger, web master, jurnalis

online yang menyuarakan kondisi sosial politik

dan pemerintahan. Di Vietnam, terhitung hingga

September 2012, terdapat 19 kasus pemenjaraan

terhadap netizen/blogger karena menyuarakan kritik

terhadap pemerintahannya.

Terdapat tiga syarat yang ditetapkan Pasal 18 dan

19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang harus terpenuhi

sebelum pembatasan terhadap hak atas kebebasan

berekspresi dilakukan, yaitu: (1) harus diatur menurut

hukum; (2) harus untuk suatu tujuan yang sah/memiliki

legitimasi; (3) harus dianggap perlu untuk dilakukan

(proporsional).

Terkait dengan syarat kedua, pembatasan hanya

dapat dilakukan untuk tujuan “melindungi keamanan,

ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak

6 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


laporan utama

dan kebebasan dasar orang lain” (Pasal 18) atau untuk

“menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk

melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum,

atau kesehatan atau moral masyarakat” (Pasal 19).

Selain itu, peraturan yang membatasi hak akan

kebebasan berekspresi harus diaplikasikan oleh

sebuah badan yang bebas dari pengaruh politik,

komersil, atau pihak lain yang tidak diskriminatif dan

semena-mena, dan dilakukan dengan perlindungan

yang cukup terhadap kemungkinan penyalahgunaan

dari pembatasan itu.

Pemahaman yang kurang mendalam dan kegagapan

dalam menyikapi perkembangan internet akan

berujung pada problematika di ranah dunia maya, baik

antara Pemerintah dan masyarakat maupun di antara

masyarakat itu sendiri. Perkembangan yang terjadi saat

ini di Indonesia telah menunjukkan indikasi timbulnya

gesekan-gesekan karena kurangnya pemahaman

tentang hal ini.

Masih segar dalam ingatan Indonesia, pada tahun

2009 Prita Mulyasari, seorang ibu, dipidana karena

menuliskan keluhan tentang pelayanan rumah sakit

swasta di email pribadi. Seorang selebritas ibukota

terjerat pasal penyebaran pornografi melalui internet

pada pertengahan 2010. Peristiwa terakhir ini

menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan

pemblokiran situs yang ditengarai mengandung konten

pornografi.

Gesekan sosial yang disebabkan aktivitas di

dunia maya juga mulai banyak terjadi, seperti kasus

pemecatan seorang pegawai negeri sipil di Padang

yang terang-terangan mengaku atheis di akun jaring

sosial facebook; kasus pencemaran nama baik yang

melibatkan seorang guru yang menulis tentang

dugaan korupsi di blog-nya; dan masih banyak lagi.

Data terbaru didapat dari Polda Metro Jaya, sejak

Januari hingga Oktober 2012 kasus ‘cyber-crime’

yang masuk ke Polda mencapai 489 laporan, 4 belum

termasuk laporan dari polsek dan polres. Kejahatan

di dunia maya tersebut berupa kasus penipuan,

penghinaan dan pencemaran nama baik.

Hak akan kebebasan berpendapat dan berekspresi

merupakan sebuah hak dasar di wilayahnya karena

hak tersebut menjadi hak yang bisa mewujudkan

hak-hak lainnya (“enabler”) meliputi hak ekonomi,

sosial, dan budaya, seperti hak akan pendidikan dan

hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya

dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu

pengetahuan dan penerapannya, seperti juga halnya

dengan hak sipil dan politik contohnya hak akan

kebebasan dalam berorganisasi dan berkumpul.

Sehingga, dengan berperan sebagai katalisator

untuk para individu dalam menggunakan hak akan

kebebasan berpendapat dan berekspresi, internet

juga memfasilitasi perwujudan sejumlah hak-hak

asasi manusia.

Supriyadi W. Eddyono (ed.). 2000-2010 kebebasan

internet Indonesia: perjuangan meretas batas. Jakarta:

Indonesia Media Defense Litigation Network, Institute

for Criminal Justice Reform, 2011

Jovan Kurbalija. Tata Kelola Internet: sebuah

pengantar. Jakarta: APJII, 2012

Konsultasi publik: white paper penggunaan pita

frekuensi 2300-2360 MHz untuk layanan pita lebar

nirkabel (wireless broadband). Jakarta: Direktorat

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika, Januari 2012.

http://www.freedomhouse.org/report/freedomnet/2012/indonesia

akses tanggal 15 Oktober 2012

United Nations Special Rapporteur Frank La Rue.

Special Rapporteur on the promotion and Protection

of the Right to Freedom of Opinion and Expression.

ELSAM. Hak atas kebebasan berekspresi di

Indonesia serta tantangan UU Informasi dan Transaksi

Elektronik: pengantar singkat. Jakarta: ELSAM, 2012.

www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus

‘cyber crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November

2012.

http://suarablogger.org/category/petisi/akses 27

September 2012

Keterangan

1 Dokumen ini merupakan draft kebijakan pemerintah yang

disusun dalam rangka memberikan deskripsi potensi

layanan wireless broadband.

2 Tata kelola internet diperkenalkan dalam Pertemuan Tingkat

Tinggi Dunia Masyarakat Informasi (World Summit of

Information Society/WSIS) yang diselenggarakan di Jenewa

pada 2003. Pertemuan tersebut menghasilkan Kelompok

Kerja tentang Tata Kelola Internet (Working Group on

Internet Governance/WGIG) yang bertugas menyiapkan

laporan yang digunakan sebagai landasan perundingan

WSIS Kedua di Tunisia (November 2005). Agenda WSIS

di Tunisia adalah mengadopsi batasan, menyusun daftar

isu dan membentuk Forum Tata Kelola Internet (Internet

Governance Forum/IGF). IGF terdiri dari sejumlah

pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pertemuanpertemuan

dengan Sekretaris Jenderal PBB. Pemangku

kepentingan IGF adalah pemerintah, sektor bisnis/korporasi

dan masyarakat sipil.

3 Catatan kecil pertemuan dengan APJII, Agustus 2012

4 www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus ‘cyber

crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November 2012.

Daftar Bacaan

Donny BU. Catatan kecil pertemuan APJII, blogger

dan civil society. Jakarta: Agustus 2012. (sirkulasi terbatas)


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 7


Internet dan Kebebasan

Berekspresi di Indonesia

Oleh Teguh Arifiyadi

(Ketua Indonesia Cyber Law Community/ICLC)

Kebijakan Internet Censorship di Indonesia

Penetrasi pertumbuhan internet di

Indonesia dapat dikatakan luar biasa.

Data dari www.internetwroldstats.com

menunjukkan pada awal tahun 2000-an

hanya dua juta pengguna dan pada akhir tahun

2011 mengalami kenaikan signifi kan menjadi lebih

dari 55 juta pengguna atau users. Angka tersebut

menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar

keempat di Asia dengan jumlah pengguna internet

terbanyak di bawah China, India, dan Jepang.

(Lihat Grafi k 1.0)

Grafik 1.0

Lima Besar Negara Pengguna Internet di Asia

per 31 Desember 2011

per juta pengguna, sumber: www.internetworldstats.com

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di

Indonesia tersebut menimbulkan banyak persoalan

baru. Salah satunya adalah tentang kebijakan

pengendalian konten internet yang dilarang.

Pemblokiran konten internet atau secara global

lebih dikenal dengan internet censorship di

Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir menjadi

sorotan banyak pihak. Sensor terhadap internet

merupakan isu sensitif di negara manapun di dunia

karena berkaitan dengan pembatasan hak atas

informasi warga negara.

Secara normatif belum ada ketentuan

spesifi k yang mengamanatkan Pemerintah untuk

melakukan pembatasan hak atas informasi dalam

bentuk sensor terhadap konten internet. Kebijakan

eksplisit sensor internet tertuang dalam Pasal 40

ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan

bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan

umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat

penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.”

Pasal 27 UU ITE lebih kongkret lagi mengatur

larangan atas seseorang untuk mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran

nama baik, dan pemerasan/pengancaman (Illegal

Content). Pasal tersebut merupakan cermin

kebijakan yang merujuk pada Convention on Cyber

Crime 1 yang digagas oleh Council of Europe sejak

tahun 2001 di Budapest.

Khusus terkait sensor konten pornografi ,

Pemerintah berlandaskan pada pasal 17 UU No. 44

tahun 2009 tentang Pornografi yang memberi porsi

tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah

Daerah untuk melakukan pencegahan pembuatan,

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi .

Selain itu, Pemerintah juga berpegang pada

Pasal 7 UU Pornografi yang melarang setiap orang

untuk memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,

mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan atau

menyediakan pornografi yang secara eksplisit

memuat, persenggamaan, kekerasan seksual,

mastrubasi, ketelanjangan atau tampilan yang

mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau

pornografi anak.

Secara kelembagaan, pemblokiran konten

internet di Indonesia tidak pernah ditetapkan

di bawah pengawasan suatu institusi tertentu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

tidak memiliki kewenangan struktural yang

diamanatkan undang-undang untuk melakukan

pembatasan atas akses informasi/konten internet

di Indonesia. Alhasil, kebijakan sensor internet

di Indonesia secara sistematis tidak pernah

diberlakukan. Praktik sensor internet di Indonesia

terbatas pada isu-isu berskala nasional seperti

SARA maupun kesusilaan karena dianggap dapat

mengganggu ketertiban umum dan keamanan

nasional.

Hal ini berkaitan dengan Prinsip-prinsip Siracusa

(Siracusa Principles) yang menyebutkan bahwa

8 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi

hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan

secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hakhak.

Semua pembatasan harus ditafsirkan secara

jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang

terkait.

Sebagai contoh, selain kebijakan pemblokiran

konten pornografi , Kementerian Kominfo juga

telah melakukan pemblokiran atas konten yang

berisi “kartun nabi Fitna” pada tahun 2010, video

penyerangan penganut Ahmadiyah di Cikeusik,

Pandeglang Banten pada tahun 2011, dan yang

terbaru adalah pemblokiran konten video “Innocents

of Moslems”. Alasan pemblokiran adalah karena

konten-konten tersebut dianggap berpotensi

menimbulkan gangguan sosial dan keamanan.

Indikator lain suatu negara dikatakan telah

cukup memberikan kebebasan internet terhadap

warganya adalah dengan tidak termasuknya

Indonesia sebagai bagian dari musuh internet

(enemies of internet) yang dirilis oleh Reporters

Without Borders (RWB). 2 RWB merilis 12 negara di

dunia yang menurut kriteria mereka sebagai musuh

atas kebebasan berekspresi di Internet, 3 seperti

China, Bahrain, Kuba, Belarusia, dan beberapa

negara otoriter lainnya.

Kebijakan internet censorship di Indonesia

sebagaimana negara-negara lain bergantung pada

rezim kekuasaan yang berlaku saat ini. Reformasi

di Indonesia yang melahirkan demokrasi dan

kebebasan pers turut mempengaruhi arah kebijakan

internet censorship di Indonesia. Fakta di atas

menunjukan bahwa iklim kebebasan berkespresi

dan memperoleh akses informasi melalui media

internet di Indonesia masih cukup moderat.

Pembatasan Akses Informasi/Konten yang

Dilarang

Secara teknis, banyak metode yang bisa digunakan

Pemerintah sebuah negara termasuk di Indonesia

untuk melakukan pembatasan/sensor terhadap

konten yang dilarang. Namun, permasalahannya

di Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan

dengan melihat kembali bagaimana sejarah

hadirnya internet di Indonesia.

Internet di Indonesia lahir dari masyarakat

melalui komunitas telekomunikasi dan teknologi

informasi, awal tahun 1990-an. Pemerintah

memfasilitasinya dengan memberi dukungan dalam

bentuk regulasi. Pada periode berikutnya sampai

saat ini swasta tampil lebih dominan membangun

infrastruktur internet di Indonesia. Sementara

pemerintah melanjutkan dengan terus menyiapkan

regulasi pendukung.

Hal ini berbeda dengan negara-negara penganut

sensor ketat terhadap konten internet seperi Arab

Saudi, Iran, Tunisia maupun negara lainnya yang

laporan utama

secara institusional menempatkan negara sebagai

institusi dominan yang membidani ‘lahir’nya

internet. Negara-negara tersebut membangun

hampir sebagian besar infrastrukur internet yang

disediakan untuk kebutuhan warga negaranya.

Dengan mengintegrasikan pembangunan

infrastruktur internet, negara tersebut dapat

mengendalikan internet melalui model single

gateway. Artinya, seluruh saluran internet bersumber

pada satu pipa utama yang memungkinkan negara

mengendalikan internet secara leluasa.

Melihat sejarah lahirnya internet di Indonesia,

dapat dikatakan bahwa infrastruktur internet di

indonesia menganut model multiple gateway,

karena masing-masing internet gateway secara

mandiri dibangun oleh sektor privat melalui Internet

Service Provider (ISP). Jumlah ISP tercatat di

Indonesia menurut data Kementerian Kominfo saat

ini lebih dari 180-an.

ISP secara otomatis berfungsi sebagai

gateway atas seluruh konten yang ada di Internet.

Konsekuensinya adalah tidak mudah menerapkan

kebijakan internet censorship dengan model

mulitiple gateway seperti di Indonesia.

Pornografi sebagai Informasi/Konten yang

Dilarang

Kebijakan internet censorship di Indonesia yang

bersifat sangat spesifi k adalah terkait konten

pornografi yang merupakan wujud perlindungan

negara terhadap warga negara dari bahaya

pornografi . Kebijakan serupa juga diterapkan

dibanyak negara di dunia dan bukan merupakan

sebuah kebijakan yang dianggap membatasi

kebebasan berekspresi di internet.

Memang sampai sejauh ini tidak ada protes

masyarakat atas upaya pemerintah untuk

melakukan pemblokiran terhadap konten pornografi

di Indonesia. Namun permasalahan tentang

pemblokiran konten pornografi internet di Indonesia

justru adalah tentang bagaimana mendefi nisikan

batasan pornografi yang menurut banyak ahli

bahasa masih bersifat relatif. Pemerintah tidak

pernah memiliki keberanian untuk mendefi nisikan

pornografi internet secara kongret dalam regulasi

termasuk pengecualian atas batasan akses konten

tersebut. Alhasil semua konten yang menurut

pendapat subyektif pemerintah bermuatan

pornografi dilarang!

Untuk memerangi pornografi , Pemerintah

melalui Kementerian Kominfo secara tegas

mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 1598/SE/

DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tanggal 21 Juli 2010

tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan yang Terkait dengan Pornografi . Inti dari

surat edaran tersebut adalah agar penyelenggara


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 9


Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dan

penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network

Access Point/NAP) untuk turut memerangi

pornografi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Surat edaran ini merupakan bentuk nyata

perlawanan pemerintah terhadap pornografi yang

sesuai dengan Pasal 18 UU Pornografi dimana

pemerintah berwenang melakukan pemutusan

jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk

pornografi atau jasa pornografi , termasuk

pemblokiran pornografi melalui internet.

Di periode yang sama, Pemerintah juga merilis

aplikasi “Trust Positif” yang merupakan aplikasi

fi ltering konten pornografi di Indonesia. Metode

yang digunakan adalah dengan penyaringan daftar

hitam (black list fi ltering) dan penyaringan daftar

putih (white list fi ltering). Blacklist fi ltering mengacu

pada nama URL dan domain yang masuk kategori

negatif yang ditengarai memuat konten pornografi ,

sedangkan white list fi ltering berisi URL atau nama

domain yang dapat dipastikan aman (terpercaya)

dari konten pornografi untuk dapat diakses oleh

pengguna internet.

Menurut data Kementerian Kominfo, sampai

dengan semester pertama tahun 2012, jumlah URL

maupun domain bermuatan pornografi yang sudah

diblokir adalah sebanyak 835.494 dengan rincian

sebagai berikut: 4

Keyakinan individu bisa diekspresikan secara

lebih luas dengan maksud sengaja atau tidak

sengaja mempengaruhi keyakinan pengguna lain.

Meskipun demikian, banyak juga pengguna internet

yang mengekspresikan keyakinan sebagai bentuk

euforia kebebasan berbicara di dunia siber.

Pemerintah saat ini tidak pernah melarang

masyarakat untuk mengekspresikan keyakinan

apapun di internet sesuai dengan norma yang ada.

Ekspresi atas pemikiran maupun keyakinan bukan

merupakan sebuah tindak pidana berdasarkan

UU ITE, terkecuali jika ekspresi tersebut berisi

fi tnah, atau hasutan untuk berbuat kriminal, serta

menyinggung SARA.

Sayangnya ketentuan normatif tersebut tidak

sepenuhnya diikuti oleh faktanya. Kasus Alexander,

seorang PNS penganut atheis di Padang yang

dipecat akibat menuliskan keyakinannya melalui

jejaring sosial menunjukan bahwa masih banyak

masyarakat yang belum bisa menerima ekspresi

sebuah keyakinan sebagai bagian dari hak asasi

manusia dengan dalih hal tersebut dianggap

mengganggu keyakinan orang lain.

Jika kasus-kasus serupa bermunculan,

maka tidak ada lagi persamaan hak untuk

mengekspresikan keyakinan di dunia siber.

Pada akhirnya hukum dikuasai dan menjadi milik

golongan tertentu.

Periode

Pengaduan

Masyarakat

Kajian Tim

Kominfo

Total

31 Desember 2011 444 181 833.107

30 Juni 2012 2302 729 835.494

Jika diamati dengan baik, maka kita dapat mengambil

kesimpulan sementara bahwa kesadaran

masyarakat di Indonesia untuk mengadukan URL

atau domain yang bermuatan pornografi semakin

baik. Terjadi lonjakan pengaduan lebih dari 500%

hanya dalam tempo enam bulan terakhir. Angka

tersebut dapat mengindikasikan bahwa masyarakat

di Indonesia sepakat menjadikan pornografi internet

sebagai musuh bersama.

Keterangan

1. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama

pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan

komputer lainnya.

2. RWB merupakan LSM internasional yang bergerak dalam

bidang kebebasan pers dan informasi yang berbasis di

Perancis

3. Internet Enemies, Reporters Without Borders (Paris),

12 March 2012

4. Siaran Pers No. 63/PIH/KOMINFO/7/2012 tentang Evaluasi

Pemblokiran Konten Pornografi tanggal 18 Juli 2012

Kebebasan Berkeyakinan di Dunia Siber

Selain isu tentang pornografi , dampak kebebasan

berekspresi di internet memunculkan fenomena

baru tentang cara berekspresi dan berpendapat.

Hadirnya jejaring sosial, pemanfaatan blog, maupun

media komunikasi online interaktif (chatting) telah

mengubah gaya komunikasi masyarakat, dari yang

bersifat individu dan terbatas menjadi bersifat

publik. Ekspresi berkeyakinan pun menjadi salah

satu topik paling sering diungkapkan oleh pengguna

internet.

10 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


laporan utama

Divonis Setelah Atheis

Oleh Harry Kurniawan

(Staf Perkumpulan Q-Bar Padang)

Alexander Aan panggilan Aan adalah

seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS)

yang bekerja di Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Dharmasraya. Dia lahir dari pasangan

Armas, seorang guru SD, dan ibunya bernama

Nuraini, ibu rumah tangga. Alexander Aan dikenal

sebagai anak yang cerdas. Dia menamatkan studi

Strata-1 di Jurusan Statistik Universitas Padjajaran,

Bandung. Menurut data LBH Padang, berkat

kecerdasannya itu, Aan berhasil lolos menjadi

CPNS di Dharmasraya.

Alexander Aan ditetapkan sebagai tersangka

dalam kasus penistaan agama dan disidangkan di

Pengadilan Negeri Sijunjung. Kasus yang menimpa

Alexander Aan bermula dari kedatangan warga

Pulau Punjung ke kantor Bappeda Kabupaten

Dharmasraya pada 18 Januari 2012. Mereka

mencari Alexander Aan.

Aan dituduh melakukan penghinaan terhadap

Agama Islam karena tulisan di halaman Facebooknya

yang berjudul “Nabi Muhammad tertarik kepada

menantunya sendiri” dan sebuah komik yang

diambilnya dari grup Facebook “Atheis Minang”

dan di-posting di dinding “Alex Aan” dengan judul

“Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu

istrinya”.

Dengan alasan keamanan, Aan kemudian

dibawa ke kantor Polsek Sijunjung. Di kantor

Polsek Sijunjung Aan mengaku bahwa dia seorang

atheis sejak tahun 2008. Dia sempat diminta

bertobat, namun Aan menolak karena menurutnya

itu merupakan bagian dari hak kebebasannya.

Alexander Aan kemudian ditahan oleh Polres

Dharmasraya. Dia ditetapkan sebagai tersangka

pelaku penodaan agama.

Alexander Aan disangka dan didakwa dengan

Pasal 28 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang

berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan

(SARA)” dengan ancaman hukuman paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selain itu, Alexander Aan juga didakwa dengan

Pasal 156 huruf a KUHP yang berbunyi “Dengan

sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan

atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau

penodaan terhadap suatu agama yang dianut

di Indonesia” dan Pasal 156 a huruf b KUHP

yang berbunyi “dengan sengaja di muka umum

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

dengan maksud agar supaya orang tidak menganut

agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan

yang maha esa”. Dalam hal ini diancam dengan

hukuman selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pada waktu di Polres Dharmasraya Alexander

Aan secara sadar dan tanpa paksaan juga

menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam,

keluarga, dan pihak Pemerintahan Dharmasraya.

Karena posting-an dengan judul “Nabi Muhammad

tertarik kepada menantunya sendiri” yang ada

dalam Facebook “Aan Aan” bukan bertujuan

untuk menyudutkan dan atau menghina Agama

Islam, dan gambar yang bertuliskan kisah “Nabi

Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya”

bukan merupakan karya/tulisannya, melainkan

diambil dari tautan Facebook “Atheis Minang” yang

diduga dikelola oleh Jusfi q Hadjar.

Jusfi q Hadjar adalah pria yang berumur 70

Tahun yang berasal dari Cingkariang, Banuhampu,

Agam, Sumatera Barat, yang sekarang menetap

di Leiden, Belanda. Sebelum berada di Belanda

yang bersangkutan tinggal di Prancis sejak tahun

1960 dan menjadi dosen di salah satu universitas di

Prancis. Sejak tinggal di Belanda, Jusfi q Hadjar aktif

menulis di berbagai milis dan sering menyerang

ajaran Islam dan menonjolkan sisi-sisi buruk dari

Islam dan Nabi Muhammad.

Jusfi q Hadjar mengaku sebagai penganut Islam

Mu’tazillah, yang bertujuan memanusiawikan

ajaran Islam. 1 Aan sendiri tidak pernah bertemu

dan berbicara langsung dengan Jusfi q Hadjar. Aan

diundang sebagai pengelola akun “Atheis Minang”.

Alexander Aan kemudian dituntut 3 tahun 6

bulan penjara dengan Pasal 28 UU ITE. Hakim

memvonis Aan bersalah dengan hukuman 2 tahun

6 bulan penjara. Putusan ini sangat disayangkan

karena pada dasarnya unsur pasal yang

didakwakan terhadap Alexander Aan tidak terbukti

di persidangan.

Permusuhan dan kebencian yang timbul di

masyarakat bukanlah akibat perbuatan Alexander

Aan mem-posting komentar-komentarnya di

Facebook akan tetapi akibat perbuatan rekan

sekantornya yang meng-capture dinding Facebook

grup Atheis Minang dan Facebook Alexander Aan


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 11


untuk kemudian dicetak dan dibagi-bagikan kepada

masyarakat. Atas putusan majelis hakim baik jaksa

penuntut umum maupun penasihat hukum samasama

mengajukan banding.

Bermula dari posting tersebut kemudian Aan

mendapat perhatian dari berbagai pihak yang

sejalan dengan pemahaman Aan, baik dari nasional

maupun internasional. Semakin gencarnya Aan

berdinamika di jejaring sosial sehingga kemudian

Aan dipercaya untuk menjadi administrator grup

“Atheis Minang” yang dimotori oleh Jusfiq Hadjar.

Aktivitas ini sudah Aan lakukan semenjak tahun

2011, dengan grup “Atheis Minang” ini kemudian

Aan berhasil menggaet kurang lebih 1.200 orang

anggota yang memiliki pemahaman yang sama.

Dengan adanya pernyataannya di dunia maya

itu, sekelompok pemuda Sungai Kambuik Pulau

Punjung yang dipimpin Ketua Pemudanya Os,

mendatangi Kantor Bupati Dharmasraya untuk

mendesak bupati Dharmasraya/Pemerintah

Kabupaten Dharmasraya menindak tegas

Aan yang merupakan CPNS di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Setelah

ditemui, Alexander Aan bersikeras bahwa apa yang

ia sampaikan itu benar menurutnya dan karena itu

merupakan pendapat pribadinya.

“Hal itu sudah saya pikirkan semenjak SD dulu.

Saya juga sudah mempelajari berbagai agama dan

saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jika

ada Tuhan, mengapa masih banyak orang yang

menderita dan kejahatan-kejahatan. Jika Tuhan itu

ada, maka tidak akan ada kesenjangan terjadi di

dunia ini,” kata Alexander beralasan mengapa ia

atheis. 2

Dampak dari Group “Atheis Minang” ini

mendapat perhatian serius dari berbagai pihak,

termasuk tokoh-tokoh Islam di Sumatera Barat.

Sebelumnya tidak diketahui siapa yang menjadi

motor dari grup tersebut. Secara tidak sengaja,

akun jejaring sosial Facebook milik Aan diketahui

oleh salah seorang CPNS yang juga bekerja di

BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya dan kemudian

membongkar siapa yang selama ini menjadi admin

grup “Atheis Minang”.

Dengan telah terungkapnya Alexander Aan

sebagai penganut paham Atheis serta “berkicau”

di jejaring sosial Facebook sebagai Atheis Minang,

maka hal ini menyulut kemarahan kelompok

pemuda di Kabupaten Dharmasraya yang

ingin menghakimi Aan karena dianggap telah

menyebarkan ajaran sesat di Sumatera Barat

umumnya dan Dharmasraya khususnya.

Proses hukum terhadap Alexander Aan terus

berlanjut sampai ke meja hijau. Para penentang

Aan mendesak supaya Aan diberhentikan sebagai

CPNS di BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya,

walaupun sampai saat ini status Aan sebagai

CPNS BAPPEDA Dharmasraya belum dicabut

karena menunggu putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun

tidak menutup kemungkinan nantinya Aan dapat

diberhentikan secara tidak hormat.

Kebebasan beragama memang dilindungi

dalam Konstitusi, yaitu Pasal 29 Ayat (1) dan (2)

yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agamanya serta

kepercayaannya itu, namun tetap berasaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai 3 dengan butir

pertama Pancasila. Kasus yang terjadi terhadap

Alexander Aan ini memperlihatkan terjadinya

pertentangan antara Kebebasan beragama dan

berpendapat dengan nilai-nilai agama di tengahtengah

masyarakat, sehingga perlu didudukkan

bagaimana sikap atau langkah yang dapat

menyelesaikan problem ini tanpa harus ada yang

dilanggar hak asasinya.

DAFTAR BACAAN:

Anwar, Chairul. Hukum Adat Minangkabau. Jakarta:

Segara, 1967.

Little, David. Kebebasan beragama dan Hak Asasi

Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Navis, A.A. Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan

Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafi ti

Pers, 1966.

Tahir Azhary, Muhammad. Negara Hukum suatu

Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari

Segi Hukum Islam, Implementasinya pada

Periode Negara Madinah dan Masa Kini.

Jakarta: Kencana, 2004.

Perundang-undangan dan Lain-lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a

Huruf (a) dan (b).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang,

sebagai Kuasa Hukum Alexander Aan.

Keterangan

1 Lihat:www.opensubscriber.com//message//zamanku@

yahoogroups.com//10229086.html

2 Harian Haluan Padang, Jum’at/15 Juni 2012

3 Baca Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

12 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


monitoring sidang

Menghukum Rendah, Mewajarkan

Penyiksaan Tahanan 1

Monitoring Persidangan Aparat Kepolisian Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah

di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat

Oleh Andi Muttaqien

(Staf Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum ELSAM)

Erik Alamsyah, Tahanan Yang Alami Kekejian

Aparat

Erik Alamsyah, warga Sumatera Barat

dinyatakan meninggal akibat penyiksaan

yang dialaminya saat diinterogasi di Polsekta

Bukittinggi pada 30 Maret 2012. Demikian

kesimpulan Laporan Pemantauan Komnas HAM

perwakilan Sumbar dan LBH Padang. Selain itu,

Komnas HAM juga menyatakan bahwa dalam

kematian Erik, diduga terjadi pelanggaran HAM,

yakni pelanggaran terhadap hak hidup, hak bebas

dari penyiksaan dan hak atas perlakuan hukum yang

adil, yang diduga dilakukan oleh anggota Polri Polsek

Bukittinggi. 2 Erik bersama 2 (dua) rekannya, Nasution

Setiawan dan Marjoni ditangkap Kepolisian karena

dituduh mencuri sepeda motor. Dalam tahanan

Polsekta Bukittinggi itulah ketiganya mengalami

penyiksaan ketika interogasi, dan berakibat pada

kematian Erik.

Diawali tatkala Polisi menangkap Marjoni pada

22 Maret 2012 di Madina, Sumatera Utara. Polisi

kemudian membawa Marjoni ke Polsek Bukittinggi

pada 23 Maret 2012. Marjoni diinterogasi di Polsekta

Bukittinggi dan dipaksa berbicara terkait kasusnya.

Dalam interogasi tersebut, sebagaimana laporan

Komnas HAM, Marjoni kerap mengalami kekerasan.

Dari Marjoni, Kepolisian akhirnya tahu keberadaan

Erik dan Nasution Setiawan.

Akhirnya, siang hari tanggal 30 Maret 2012, Erik

dan Nasution Setiawan ditangkap di sekitar rumah

kontrakannya. Mereka disergap 6 anggota Polsekta

Bukittinggi. Awalnya, keduanya hendak melarikan

diri dengan sepeda motor, namun karena Polisi

lebih banyak, keduanya tertangkap bahkan sempat

terjatuh motornya. Keduanya pun dibawa ke Polsekta

Bukittinggi, dan diperiksa di ruang Subnit Opsnal

Reskrim. 3 Di ruang itu mereka berkali-kali mendapat

kekerasan, dipukul dengan gitar kecil (ukulele), balok

besar + 4 Cm X 6 Cm, sapu, sabuk/ikat pinggang,

potongan bambu besar, dijepit dengan pena, bahkan

Nasution sempat dipukul dengan martil pada bagian

lututnya. Keduanya berada di ruang itu sekitar

10 menit sampai akhirnya dipisahkan. Nasution

mengaku, dari ruangan terpisah dirinya berkali-kali

mendengar Erik berteriak.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Nasution dan Marjoni

dipertemukan dengan Erik Alamsyah di Ruang

Subnit Opsnal Reskrim. Mereka melihat banyak luka

di tubuh Erik yang saat itu tertelungkup, di lantai pun

terdapat ceceran darah. Erik juga mengeluh sakit

perut. Akhirnya, Erik tak sadarkan diri dan dibawa

ke RS. Ahmad Muchtar. Setiba di Rumah Sakit, Erik

dinyatakan sudah meninggal dunia.

Kematian Erik Alamsyah baru terungkap ke publik

pada 1 April 2012, saat dilakukan otopsi jenazah di

RS. M. Jamil, Padang. 4 Awalnya, pihak Kepolisian

menyatakan kepada keluarga bahwa Erik meninggal

akibat kecelakaan saat penangkapan, sehingga

keluarga awalnya menerima kematian Erik dan

tak bersedia jenazah Erik diotopsi. Namun Polres

Bukittinggi tetap otopsi korban. Karena itulah jenazah

Erik akhirnya diotopsi di RS. M. Jamil, Padang. Pada

jenazah Erik akhirnya ditemukan 5 : 2 luka robek di

kepala bagian belakang sebelah atas; luka memar di

bagian pelipis mata, hidung, dahi, bibir, dagu sebelah

kiri dan luka goresan di bagian dahi sebelah kiri; luka

memar di bagian bahu kanan dan bahu kiri, serta

beberapa bagian dari bahu kanan dan kiri tersebut

terdapat trauma yang mengakibatkan lukanya

membengkak, sehingga seperti luka sayatan,

namun memar tersebut tidak terbuka; luka memar

di beberapa bagian punggung, dan satu luka memar

yang membengkak di sebelah kanan dari punggung

tersebut; luka memar di bagian paha kanan dan kiri,

tungkai kiri dan kanan; memar di bagian paha kanan

dan kiri, tungkai kiri dan kanan; dan luka memar di

bagian kepala dalam lebih dari satu.

Persidangan Para Pelaku

Pada 3 April 2012, penyidik Polda Sumbar menetapkan

6 orang anggota Polsekta Bukittinggi sebagai

Tersangka, yakni AM. Muntarizal, Riwanto Manurung,

Deki Masriko, Fitria Yohanda, Boby Hertanto, Dodi

Hariandi, dengan sangkaan melakukan penganiayaan

yang mengakibatkan kematian.

Pengadilan Negeri Bukittinggi menyidangkan

kasus dengan perkara nomor 75/PID.B/2012/

PN.BKT ini pertama kali pada 26 Juni 2012. Para

Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan

dakwaan alternatif, yaitu Pertama, Pasal 170 ayat (2)

ke-3 KUHP, yakni tindak pidana kekerasan terhadap

orang dan/atau barang yang mengakibatkan

kematian, dengan ancaman pidana maksimal 12

tahun penjara; Kedua, Pasal 351 ayat (3) jo Pasal

55 KUHP ayat (1) ke-1, yakni turut serta melakukan

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 13


kematian, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun

penjara; Ketiga, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHP, yakni tindak pidana ppenganiayaan,

dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan

penjara; dan Keempat, Pasal 358 ayat (2) KUHP,

yakni tindak pidana penyerangan atau perkelahian

yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman

pidana maksimal 4 tahun penjara.

Dalam persidangan, para Terdakwa didampingi

3 orang Penasehat Hukum dari Kepolisian Daerah

Sumatera Barat Republik Indonesia 6 , yakni Zulfia,

SH., Hafnizal, SH., dan Hamrizal, SH.

Berdasarkan surat dakwaan, JPU menyatakan

para Terdakwa pada 30 Maret 2012, setelah

menangkap Erik dan Nasution, di dalam ruang

Opsnal Polsekta Bukittinggi, mereka secara bersamasama

melakukan pemukulan terhadap korban Erik.

Terdakwa I memukul kening korban menggunakan

tangan, serta menendang dengan kaki ke arah kaki

korban Erik; Terdakwa II memukul punggung Erik

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;

Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan

bambu sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban

menjerit kesakitan, selain itu Terdakwa III juga

memukul korban menggunakan ikat pinggang

yang diambil dari saksi Nasution ke kepala korban.

Sedangkan Terdakwa IV menendang korban dengan

menggunakan kakinya sembari menyerukan agar

Erik jujur; Terdakwa V menampar kepala korban

serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa VI memukul korban dengan menggunakan

balok kayu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki serta

bahu korban dan juga memukul korban dengan

tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh korban,

sehingga korban berteriak “ampun pak, sakit pak”.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Erik

mengalami luka memar pada bagian kepala serta

anggota tubuh lainnya. Pada pukul 17.00 WIB

korban mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak

lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan

ke RSAM Bukittinggi. Sesampainya di RSAM, Dokter

Rumah sakit menyatakan bahwa korban telah

meninggal dunia.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

jenazah korban atau visum et repertum tanggal 1

April 2012 oleh Dr. Rika Susanti Sp.F di RSUP Djamil,

Padang, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka

terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada

punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi,

pelipis, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan

benda tumpul. Hal yang mengakibatkan kematian

korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala.

Saksi Cabut BAP di Persidangan, Jaksa Tak

Serius

Sidang mendengarkan keterangan Saksi digelar

pertama kali pada 17 Juli 2012. Ada hal yang

sangat mengejutkan pada sidang tersebut, di mana

Saksi (kunci) Nasution Setiawan yang sebelumnya

pada investigasi LBH Padang dan Komnas HAM

mengatakan bahwa Erik mengalami pemukulan,

dan dirinya juga mengalami pemukulan, serta

keterangan bahwasanya Erik tidak terjatuh saat

penangkapan, mencabut keterangannya di BAP

dengan alasan bahwa saat proses BAP, dirinya

stress karena terlalu banyak pertanyaan dari Polisi

serta dirinya sakit hari kepada Polisi yang telah

menangkap dirinya. Hal ini melemahkan tuntutan

Jaksa dan akhirnya keterangan-keterangan di

persidangan pun mengarah bahwa kematian Erik

utamanya disebabkan karena terjatuhnya Erik saat

penangkapan, bukan dikarenakan pemukulan yang

dilakukan Polisi saat interogasi.

Pencabutan BAP ini, dicurigai akibat tidak

berjalannya perlindungan yang diberikan LPSK.

Padahal, Permohonan perlindungan Saksi yang

diajukan melalui LBH Padang ini telah diterima

LPSK sebagaimana surat Nomor: R–0576/1.3/

LPSK/06/2012, perihal: Pemberitahuan Diterimanya

Perlindungan an. Nasution Setiawan, tertanggal 1

Juni 2012 7 . Namun, kenyataannya Saksi Nasution

Setiawan dan Marjoni tidak mendapatkan

perlindungan, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa

Nasution Setiawan dan Marjoni ditahan di Lapas

Biaro, Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat, yakni

Lapas yang sama dengan para Terdakwa penyiksaan.

Meskipun menurut JPU ditempatkan pada blok

yang berbeda 8 . Selain itu, Nasution Setiawan dan

Marjoni yang juga sedang menjalani sidang perkara

pencurian di PN Bukittinggi, beberapa kali berada

dalam satu mobil tahanan dengan para Terdakwa

penyiksaan. Padahal kendaraan tahanan Kejari

Bukittinggi tersebut sangat kecil, yakni hanya muat

mungkin 12 penumpang.

Atas pencabutan BAP ini, Komnas HAM melalui

surat bernomor 1.938/K/PMT/X/2012, tertanggal

1 Oktober 2012 (terlampir) menerangkan kepada

Ketua PN Bukittinggi bahwa dicurigai pencabutan itu

adalah akibat intimidasi dari Terdakwa.

Pada 24 September 2012, Jaksa Penuntut

Umum pun akhirnya hanya menuntut 1 tahun

penjara terhadap Terdakwa AM. Muntarizal; Riwanto

Manurung; Fitria Yohanda; dan Boby Hertanto.

Sedangkan terhadap Deky Masriko dan Dodi

Hariandi, Jaksa menuntut 1 tahun 2 bulan penjara,

karena dianggap etrbukti melakukan penganiayaan,

sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55

ayat (1) KUHP. Padahal, awalnya para Terdakwa

didakwa melakukan tindak pidana kekerasan

yang mengakibatkan maut; penganiayaan yang

mengakibatkan kematian; penganiayaan ringan;

serta pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum

mengesampingkan pasal-pasal dan fakta-fakta

persidangan. Luka-luka tak wajar, adanya darah

saat di proses penyidikan, dan visum et repertum

tidak dipertimbangkan dan dilihat secara baik oleh

Jaksa untuk mengaitkannya dengan perbuatan para

Terdakwa. Bahkan Jaksa Penuntut Umum tidak

melihat perbuatan pelaku sebagai pengeroyokan.

14 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


Putusan Hakim Mewajarkan Penyiksaan

Setelah berjalan persidangan sejak Juni 2012,

Majelis Hakim perkara Putusan No. 75/PID.B/2012/

PN.BKT pada Senin, 22 Oktober 2012 akhirnya

membacakan putusan terhadap 6 (enam) orang

Polisi Polsekta Bukittinggi, yang melakukan

penyiksaan terhadap Erik Alamsyah. Majelis Hakim

menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni turut serta melakukan

penganiayaan. Terdakwa a.n 1) AM. Muntarizal; 2)

Riwanto Manurung; 3) Fitria Yohanda; da 4) Boby

Heryanto dihukum dengan hukuman 10 bulan

penjara. Sedangkan Terdakwa a.n 5) Deky Masriko;

dan Dody Hariandi dihukum dengan hukuman 1

tahun penjara. Hukuman ini dipotong masa tahanan.

Masing-masing hukuman ini 2 bulan lebih rendah

dibandingkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap 6 (enam)

Terdakwa sangat ringan, dan tidak memberikan efek

jera terhadap para terdakwa yang notabene adalah

aparat kepolisian yang seharusnya dapat menjadi

contoh bagi masyarakat. Hukuman ringan tersebut

menambah rentetan kasus penyiksaan yang

melibatkan aparat kepolisian yang dihukum secara

tidak maksimal, sehingga mengakibatkan perilaku

penyiksaan dan merendahkan martabat kerap terjadi

di institusi Kepolisian.

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis

Hakim hampir sepenuhnya mengikuti logika-logika

yang dibangun Penasehat Hukum Terdakwa dan

argumentasi-argumentasi JPU, yakni bahwasanya

adalah benar para Terdakwa melakukan

penganiayaan terhadap Erik Alamsyah, namun

penganiayaan tersebut bukanlah menjadi sebab yang

mengakibatkan kematian Erik. Padahal seharusnya,

Majelis Hakim seharusnya bisa menggali sendiri

fakta-fakta selama di persidangan, terutama

ketika saksi Nasution Setiawan yang mencabut

keterangannya di BAP. Ketika saksi mencabut

BAP-nya ini, seharusnya hakim memperhatikan

kondisi psikologis saksi Nasution, yang juga menjadi

Terdakwa dalam kasus pencurian motor. Selain itu,

ketika dihadirkan sebagai saksi, Nasution dibawa

menggunakan mobil tahanan yang sama dengan

para terdakwa dan ditempatkan di dalam ruang

tahanan PN yang sama.

Kemudian, dalam pertimbangan “hal meringankan”

Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan beberapa hal,

yang salah satunya adalah: tindakan para Terdakwa

adalah dalam rangka mengungkap kasus pencurian

sepeda motor yang sedang marak di Bukittinggi.

Kami melihat pertimbangan Hakim ini tidak tepat,

karena secara tidak langsung dapat dikatakan

bahwa Majelis Hakim mewajarkan pemukulanpemukulan

yang dilakukan para Terdakwa, karena

dalam aktivitas pekerjaannya.

Selain itu, Hakim juga menolak permohonan

restitusi yang diajukan keluarga Erik melalui LPSK

dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil

sebagaimana diatur PP No. 44 tahun 2008 tentang

monitoring sidang

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan

Kepada Saksi dan Korban (Pasal 20 s.d Pasal 33).

Majelis Hakim berpendapat, karena permohonan

tersebut tidak melampirkan kwitansi atau bukti

biaya yang dikeluarkan korban atau keluarganya

paska meninggalnya Erik, sehingga Restitusi tidak

dikabulkan. Seharusnya, demi memenuhi hak

korban, Hakim dapat mengabaikan syarat formil

tersebut sepanjang dia meyakini benar adanya tindak

pidana itu dan ada korban yang mengalami kerugian.

Melihat perjalanan kasus Erik, bisa dilihat bahwa

Pengadilan tidak dapat digunakan sebagai salah

satu sarana untuk menghalangi merebaknya praktek

penyiksaan. Apalagi untuk memenuhi keadilan

dan hak-hak korban. Situasi ini akan mendorong

dan memberikan pembenaran diam-diam bagi

aparat penegak hukum atau mewajarkan praktek

penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan

pada saat penyidikan di Kepolisian. Oleh karenanya

Pemerintah dan DPR harus segera memasukkan

dan menyesuaikan pengertian penyiksaan

sebagaimana didefinisikan dalam Convention

against Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti

Penyiksaan), karena KUHP yang selama ini menjadi

landasan penghukuman bagi kejahatan penyiksaan,

masih mendasarkan pada delik penganiayaan dan

delik-delik lainnya, sehingga penghukumannya pun

seringkali sangat lemah.

Keterangan

1 Berdasarkan Pemantauan Persidangan Aparat Kepolisian

Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah Perkara Nomor 75/

PID.B.2012.PN/BKT Juni – Oktober 2012

2 Laporan Pemantauan, Kasus Kematian Tersangka di

Mapolsek Kota Bukittinggi. Komnas HAM RI, 4 April 2012,

hal 9.

3 Pihak kepolisian sedari awal menekankan bahwa dalam

penyergapan tersebut, Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan

mengalami benturan akibat terjatuh dan menabrak pagar

pada saat hendak melarikan diri dengan sepeda motornya

(Satria FU Warna Hitam Putih). Namun, berdasarkan hasil

investigasi LBH Padang bersama Komnas HAM saat

mewawancarai Nasution Setiawan, Erik dan rekannya

Nasution tidak pernah terjatuh dan mengalami benturan

apalagi menabrak pagar.

4 LBH Padang mengetahui kejadian ini karena ditelpon

oleh pihak keluarga korban. Pada saat itu pihak keluarga

menginformasikan bahwa jenazah Erik Alamsyah akan di

Otopsi di Rumah Sakit M. Jamil dan meminta LBH Padang

untuk ikut menyaksikan proses otopsi.

5 Keterangan Dokter Forensik sesuai dengan photo

pemeriksaan pihak kepolisian terhadap jenazah.

6 Kop Surat dari Naskah Eksepsi Tim Penasehat Hukum Para

Terdakwa bertuliskan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7 Keterangan ini juga bisa dilihat dalam Pers Release

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor: 32/

PR/LPSK/V/2012, LPSK Menerima Perlindungan Saksi

Kunci Tewasnya Erik Alamsyah, http://www.lpsk.go.id/

page/4fb38b6d378c3

8 Hal ini dikemukakan juga oleh Jaksa Penuntut Umum pada 5

September 2012


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 15


nasional

Minggu Pagi di Jejalen Jaya

Oleh Daywin Prayogo

(Staf ELSAM)

Rombongan jemaat berkumpul kurang dari tigapuluh orang pagi itu. Beriringan, mereka

bergerak menuju sebuah bangunan yang belum rampung. Tempat yang dituju berjarak sekitar

300 meter dari lokasi berkumpul. Berkaus putih-putih dan beberapa mengenakan topi, mereka

berjalan dikawal para polisi dan Satpol PP. Para aparat berjaga sepanjang rute menuju gereja

HKBP Filadelfi a, Jejalen Jaya, Tambun Utara. Hari itu mereka hendak berangkat beribadah,

ritual yang seharusnya biasa mereka lakukan tiap minggu. Tujuan ibadah itu mungkin mencari

kesejukan rohani, namun yang tampak adalah deretan wajah lesu dan tertunduk.

Belum sampai di depan gereja, mereka dihadang sekelompok orang yang mengatasnamakan

warga desa Jejalen Jaya. Di jarak yang tinggal 200 meter lagi, warga menyuruh mereka

pulang. Dengan tegas mereka menolak aktivitas peribadatan minggu pagi yang belum lagi

terlaksana. “Pulang loe, dasar gak tahu diri! Sudah tahu gak dikasih ibadah, masih aja kesini!”,

teriak seorang warga. Di tengah keributan itu, beberapa jemaah diam tak bergeming.

***

Cerita di atas hanya sebuah ilustrasi

singkat bagaimana sikap intoleransi terus

merebak. Tidak hanya kisah desa kecil di

Tambun Utara itu, tetapi juga di berbagai

daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu lima bulan

di tahun 2012, tercatat beberapa kelompok agama

terpaksa berhenti beribadah. Beberapa kelompok

tersebut adalah HKBP Filadelfi a, kelompok Syiah

di Sampang, serta dua kelompok Ahmadiyah

di Singaparna dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pemimpin jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfi a, Bekasi, Jawa Barat,

Pendeta Palti Panjaitan berharap negara melindungi kebebasan kaum minoritas dalam

menjalankan ibadahnya masing-masing. (dok:okezone.com)

Semuanya berhenti beribadah akibat serangan

kelompok yang lebih populer disebut sebagai

kelompok intoleran.

Selain tidak mentolerir agama lain beribadah,

mereka juga tidak bisa menerima suara yang

mengkritisi. Bahkan ketika suara kritis itu hanya

tertera di selembar kaos. Tulisan kaos itu singkat,

padat dan mengena: “Lawan Tirani Mayoritas”. Dari

pesan singkat itu, salah satu kelompok intoleran

menjadi berang seketika. Seorang yang memakai

kaos itu adalah aktivis yang bertugas meliput

penolakan ibadah HKBP Filadelfi a. Seketika

kelompok intoleran menyeretnya untuk dihakimi

bersama.

Lalu kalimat itu bertransformasi sebagai simbol.

Sebuah simbol penolakan atas penindasan terhadap

kelompok yang tidak sepakat dengan kehidupan

toleransi di Indonesia. Tetapi apakah benar kelompok

ini hanya menjadi satu-satunya pendorong maraknya

kasus kekerasan belakangan ini?

Toleransi dalam “Tangan Besi”

Noam Chomsky pernah mengatakan, “If we don’t

believe in freedom of expression for people we

despise, we don’t believe in it at all..” Kata-kata

Chomsky tersebut benar adanya. Syiar kebencian

(hate speech) dan tindakan kekerasan belakangan

ini, tidak hanya berkembang karena kelompok

intoleran menjadi ancaman terhadap keberagaman.

Salah satu faktor yang harus dicermati juga adalah

peran negara sebagai pemegang kekuasan.

Negara harusnya mampu mempengaruhi tingkah

laku orang sesuai dengan cita – cita negara yang

berkeadilan. Juga lewat perangkat hukum untuk

menindak tegas aksi – aksi tersebut.

16 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


Kasus penyerangan di atas merupakan bukti

nyata bahwa hukum tidak lagi mampu memfasilitasi

toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia.

Di luar konteks keagamaan, tindakan yang

bertentangan dengan hukum harus diselesaikan

dengan peraturan yang berlaku.

Tetapi apa yang sudah terjadi justru

berseberangan. Negara yang memiliki peran

penegakan hukum melalui institusi-institusi seperti

kepolisian, malah melakukan pembangkangan

terhadap peraturan yang mereka buat sendiri.

Dalam kasus HKBP Filadelfi a dan GKI Yasmin,

putusan hukum yang mendukung pendirian gedung

ibadah, “diabaikan” oleh pemerintah. Seolah–

olah ada kolaborasi disengaja dengan kelompok

intoleran, dan terus melakukan penolakan ibadah

para jemaat.

Toleransi kemudian hanya jadi poster usang

di pinggir jalan. Setiap hari dilihat namun tanpa

makna dalam keseharian. Masyarakat awam pun

tak ubahnya penonton yang hanya memuntahkan

sinisme kepada yang tiran. Hampir tak ada yang

sadar bahwa ada yang salah dalam tanggung jawab

negara memfasilitasi kebebasan dalam beragama.

Dalam era komunikasi dan informasi digital,

pesan–pesan kebencian lewat media sosial

bergerak dalam hitungan detik. Berulang–ulang

pesan kebencian dibaca oleh para pengguna

media sosial, menjadikannya semakin mudah

mengendap di kepala. Ide dan gagasan toleransi

dengan mudah terabaikan, termasuk dalam kasus

yang terjadi belakangan ini.

Semangat perubahan menuju toleransi umat

beragama makin lama makin terkubur. Gagasan

itu tergantikan oleh provokasi murahan yang

menempatkan kita dalam pusaran kebencian

tanpa ujung. Toleransi pun seperti terkurung dalam

sebuah tangan besi.

Katakan Lawan! kepada “Tirani Mayoritas”

Serangan oleh kelompok tirani mayoritas semakin

menegaskan bahwa toleransi dalam kehidupan

berdemokrasi berada dalam ancaman. Kesempatan

untuk siapapun mengekspresikan ide dan gagasan

masing–masing seakan tak terjamin. Namun

sering muncul kebingungan ketika kita berada

di antara kelompok intoleran dengan penonton

yang semangat mengutuk tindakan kekerasan.

Lalu kepada siapa seharusnya perlawanan

dialamatkan? Tirani mayoritaskah?

Mungkin kita bisa tidak sepakat bahwa slogan

“Lawan Tirani Mayoritas” hanya ditujukan kepada

kelompok intoleran. Sekali lagi, negara juga bisa

dibilang berada di balik tumbuh pesatnya kelompok

yang bertindak vigilan. Menjadikan mereka imun

terhadap hukum. Dan kasus seperti di Jejalen akan

kembali terulang di wilayah lain di Indonesia.

Selain abai, negara juga menunjukkan

pemahaman toleransi yang banal. Seperti

halnya ketika Menteri Agama Suryadharma Ali

nasional

jemaat HKBP Filadelfi a kembali gagal menjalankan ibadah di gerejanya. Para

jemaat dihalang-halangi massa intoleran yang sejak pagi sudah menempati

halaman gereja dalam hal ini Negara tunduk pada tekanan massa dan membiarkan

praktik-praktik intoleransi berkembang. http://icrp-online.org

menanggapi isu diskriminasi dalam pembangunan

rumah ibadah, pada 21 September 2012. Dengan

picik dia mengatakan bahwa pembangunan masjid

di Indonesia mencapai 64%, sedangkan Gereja

152%, maka tidak ada diskriminasi. Kebanalan

pemahaman negara tampak ketika menakar

kebebasan beribadah hanya lewat banyaknya

jumlah rumah ibadat.

Dalam Konstitusi jelas tertulis bahwa

perlindungan warga terhadap tindakan melawan

hukum merupakan domain negara. Apalagi

terhadap tindakan yang sengaja merusak bangunan

toleransi keberagaman atas nama suatu kelompok.

Dengan demikian, menjamin kebebasan

beribadah warga negara adalah harga mati

dalam sebuah republik demokratis. Pendiaman

negara atas tindak kekerasan adalah bentuk

pembangkangan terhadap konstitusi dan landasan

negara.

Artikel ini pernah dimuat di Sorge Magazine.

http://www.sorgemagz.com/?p=1490.


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 17


nasional

Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing

dalam Perspektif HAM

Oleh Mohamad Zaki Hussein

(Staf Biro Litbang ELSAM)

Pada 3 Oktober 2012, kaum buruh Indonesia

yang dipelopori oleh Majelis Pekerja Buruh

Indonesia (MPBI) melancarkan aksi Mogok

Nasional. Salah satu slogan mereka adalah

penghapusan outsourcing. Mogok Nasional ini

sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu puncak dari

gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

(Hostum) yang digulirkan sejak Mei 2012. Sejak itu,

mereka sudah melakukan aksi-aksi pengepungan

pabrik untuk memaksa pengusaha mengubah status

buruhnya yang outsourcing menjadi hubungan kerja

langsung dengan perusahaan tempat ia bekerja.

Menurut Roni Febrianto, salah seorang pimpinan

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI),

salah satu elemen MPBI, sejak gerakan Hostum

dimulai sampai menjelang Mogok Nasional, ada lebih

dari 50.000 buruh outsourcing yang berhasil diubah

statusnya menjadi hubungan kerja langsung dengan

perusahaan. 1

Outsourcing memang merupakan momok bagi

buruh. Bersama-sama dengan sistem kerja kontrak,

outsourcing adalah cara untuk membuat hubungan

kerja buruh-pengusaha menjadi fl eksibel. Fleksibel

atau biasa disebut market labour fl exibility di sini

bermakna hubungan kerja menjadi lebih mudah untuk

diubah atau ditiadakan, tanpa konsekuensi yang

berat bagi pengusaha, sesuai dengan kondisi bisnis

yang berubah-ubah. Perjanjian kerja dibuat hanya

untuk sementara atau jangka waktu tertentu. Inilah

yang disebut dengan sistem kerja kontrak yang biasa

dibedakan dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak

tertentu atau kerja tetap.

Cara fl eksibel lainnya adalah dengan menggunakan

buruh dari perusahaan penyalur tenaga kerja, di mana

urusan rekrutmen dan administrasi ketenagakerjaan

serta pemenuhan hak-hak buruh dilimpahkan kepada

perusahaan penyalur tersebut. Inilah yang disebut

dengan sistem outsourcing tenaga kerja.

Dalam sistem outsourcing, hubungan kerja resmi

si buruh adalah dengan perusahaan penyalur tenaga

kerja, tetapi si buruh bekerja untuk dan menerima

perintah dari perusahaan pengguna tenaga kerja.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(UUK) sebenarnya menetapkan pembatasanpembatasan

atas kerja kontrak dan outsourcing. Kerja

kontrak, misalnya, hanya boleh untuk ”pekerjaan

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu”

dan ”tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang

bersifat tetap.” Kerja kontrak hanya “dapat diadakan

untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun.” Pembaruan perjanjian kerja

kontrak juga hanya dapat “dilakukan 1 (satu) kali dan

paling lama 2 (dua) tahun.”

Kemudian, untuk outsourcing, dinyatakan bahwa

outsourcing hanya bisa diterapkan pada pekerjaan

yang ”dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama”

dan ”merupakan kegiatan penunjang perusahaan

secara keseluruhan.” Outsourcing ”tidak boleh

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan

kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan

secara langsung dengan proses produksi.”

Perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi buruh

outsourcing harus ”sekurang-kurangnya sama dengan

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada

perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 2

Namun, nyaris semua peraturan ini dilanggar di

lapangan. Outsourcing, misalnya, banyak diterapkan

pada pekerjaan yang merupakan core-business dari

sebuah perusahaan. Ini bisa dilihat dari jenis-jenis

buruh yang disalurkan oleh berbagai perusahaan

penyalur ini.

PT FBP, misalnya, menyediakan buruh setingkat

operator yang bekerja di bidang produksi. Lalu, PT TKI

menyalurkan buruh kontrak untuk operator telepon,

operator komputer, kasir, dan sebagainya. PT QSM

menyediakan buruh untuk programmer, call center,

dan sebagainya. Di antara buruh yang disalurkan oleh

perusahaan-perusahaan tersebut, memang ada yang

disalurkan untuk memiliki hubungan kerja langsung

dengan perusahaan pengguna tenaga kerja. Tetapi,

ini biasanya hanya berlaku untuk buruh setingkat

manajer dan jumlahnya hanya satu dua orang. Untuk

sisanya, yang disalurkan secara masif, biasanya

memiliki status sebagai buruh outsourcing. 3

Hal serupa terjadi juga pada aturan mengenai

perpanjangan kerja kontrak. Riset Indrasari

Tjandraningsih, Rina Herawati dan Suhadmadi yang

melakukan survei terhadap 600 responden buruh

di sektor metal di tiga provinsi dan tujuh kota, yakni

Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam), Jawa Barat

(Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang), serta

Jawa Timur (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto)

menemukan fakta mencengangkan. Banyak buruh

yang disurvei ternyata mengalami kontrak lebih dari

empat kali.

18 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


Berikut ini tabel hasil surveinya:

KUANTITAS KONTRAK

PROSENTASE

1 kali 31,60%

2 kali 28,60%

3 kali 10,70%

4 - 15 kali 29,10%

TOTAL 100,00%

Temuan lain dari riset mereka adalah, di Kepulauan

Riau ada buruh yang dikontrak sampai 9 kali, di Jawa

Timur ada yang dikontrak sampai 11 kali, dan di Jawa

Barat ada yang dikontrak sampai 15 kali. 4

Mengenai perlindungan dan syarat-syarat kerja

buruh outsourcing sebagaimana diatur dalam UUK

yang harus sekurang-kurangnya sama dengan

buruh bukan outsourcing, riset Indrasari et al. Justru

menemukan adanya diskriminasi antara tiga jenis

buruh, yaitu buruh tetap, buruh kontrak dan buruh

outsourcing, untuk jenis pekerjaan yang sama di

tempat yang sama dengan jam kerja yang sama.

Untuk upah pokok, misalnya, rata-rata upah pokok

buruh kontrak lebih rendah 14% dari upah pokok buruh

tetap, sementara upah pokok buruh outsourcing lebih

rendah 17,45% dari upah pokok buruh tetap. Lalu,

terkait upah total, rata-rata upah total buruh kontrak

16,71% lebih rendah dari upah total buruh tetap,

sementara upah total buruh otusourcing 26% lebih

rendah dari upah total buruh tetap. 5

Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM),

tentu diskriminasi ini bertentangan dengan Pasal 38

ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, di mana

dinyatakan bahwa, “Setiap orang, baik pria maupun

wanita yang melakukan pekerjaan yang sama,

sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah

serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.”

Diskriminasi ini juga bertentangan dengan Pasal

7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya (Ekosob) yang disahkan dengan

UU No. 11 Tahun 2005, di mana pekerja memiliki hak

untuk mendapatkan “remunerasi yang setara untuk

pekerjaan yang nilainya setara tanpa pembedaan

apapun.”

Diskriminasi ini bisa terjadi karena posisi tawar

buruh kontrak dan outsourcing yang lemah. Hubungan

kerja mereka yang sementara dan rentan membuat

pengorganisiran buruh kontrak dan outsourcing

menjadi sulit. Masalah ini ditambah lagi dengan

hubungan kerja buruh outsourcing yang bukan

dengan perusahaan tempat mereka kerja, tetapi

dengan perusahaan penyalur.

Riset Indrasari et al. menemukan bahwa dari

keanggotaan serikat buruh yang ada, 75,1% berasal

dari buruh tetap dan 24,90% berasal dari buruh

kontrak, tetapi tidak ada yang berasal dari buruh

outsourcing. Adapun dari buruh-buruh yang tidak

berserikat, 28% menyatakan bahwa alasan mereka

tidak berserikat adalah karena status mereka yang

outsourcing dan takut kehilangan pekerjaan. 6

Dengan demikian, hubungan kerja kontrak dan

outsourcing telah menghambat buruh kontrak dan

nasional

outsourcing untuk berserikat. Hal ini bertentangan

dengan Pasal 39 UU HAM, di mana dinyatakan ”Setiap

orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan

tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi

melindungi dan memperjuangkan kepentingannya

serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Hal itu juga bertentangan dengan Pasal

22 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,

yang sudah disahkan oleh UU No. 12 Tahun 2005, dan

Pasal 8 Kovenan Ekosob tentang hak pekerja untuk

membentuk dan bergabung dengan serikat buruh.

Saat ini, karena kegigihan kaum buruh, persoalan

outsourcing telah menjadi perdebatan publik. Wacana

yang dominan mengarah kepada pembatasan

outsourcing sesuai dengan penafsiran atas UUK yang

menyatakan bahwa outsourcing hanya bisa diterapkan

di lima jenis pekerjaan, yakni cleaning service, usaha

penyediaan makanan (catering) bagi buruh, tenaga

pengaman (satpam), usaha penyediaan angkutan

buruh dan usaha jasa penunjang di pertambangan

dan perminyakan. Asumsi di balik pandangan ini, UUK

tidak bermasalah, masalahnya ada pada penafsiran,

pengawasan dan penegakannya. Ada problem

dalam pandangan ini. Sebagai target jangka pendek,

pembatasan outsourcing bisa saja diperjuangkan.

Namun, sistem outsourcing dan kerja kontrak itu

sendiri bertentangan dengan HAM dan tidak bisa

diterapkan pada siapa pun tanpa kecuali. Buruh

cleaning service, catering, satpam, buruh usaha

angkutan pekerja dan buruh jasa penunjang di

pertambangan serta perminyakan juga memiliki hak

yang sama dengan buruh-buruh di bagian corebusiness.

Karenanya, sebagai tujuan jangka panjang,

UUK No. 13 Tahun 2003 sudah selayaknya dicabut

dan diganti dengan UU Ketenagakerjaan yang

menghormati HAM dan melarang praktek kerja

kontrak serta outsourcing.

Keterangan

1 Wawancara dengan Roni Febrianto, “Buruh Indonesia Wajib

Menang Lewat Mogok Nasional.” Diunduh 5 November 2012

dari http://www.prp-indonesia.org/2012/buruh-indonesiawajib-menang-lewat-mogok-nasional.

2 Lihat UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat

ayat (1), (2), (4), (6); pasal 65 ayat (2) dan (4), serta pasal 66

ayat (1) dan (2).

3 Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati dan Suhadmadi,

Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan

Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia

(Akatiga, FSPMI dan FES, 2010), hlm. 28-30. Diunduh 5

November 2012 dari http://library.fes.de/pdf-fi les/bueros/

indonesien/07846.pdf.

4 Ibid., hlm. 8 dan 41.

5 Ibid., hlm. 43-45.

6 Ibid., hlm. 52-53.


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 19


esensi

Menuju Keadilan Global:

Pengertian, Mandat dan Pentingnya

Statuta Roma

Oleh Antonius Pradjasto

(Aktivis HAM dan Demokrasi)

Judul buku : Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat dan Pentingnya Statuta Roma

Penulis : Soetandyo Wignjosoebroto, dkk

Impresum : Jakarta: ICTJ dan Indonesian Civil Society Coalition for the International

Criminal Court, 2012

Kolasi : xxiv + 220 halaman; 23cm.

ISBN : 978-602-97558-2-4

Catatan : Daftar istilah dan Kata Pengantar Menteri Hukum dan HAM RI

Jika sembilan penulis dengan berbagai latar

belakang keahlian mengupas Statuta Roma

dan Keadilan Global dalam satu buku tentu

bukan tanpa alasan. Akan tetapi apakah itu

Statuta Roma sehingga menarik perhatian begitu

besar? Dilihat dari kata generiknya ‘Statuta’ ‘Roma’

seperti hukum dasar (statuta) mengenai (kota)

Roma? Dan apakah kaitannya dengan keadilan

(global)? Apa pula relevansinya dengan Indonesia?

Roma – Italia, 17 Juli 1998, 148 negara berkumpul

untuk mengambil keputusan atas sebuah perjanjian

internasional untuk terbentuknya International

Criminal Court (sering diterjemahkan dengan

Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya

disebut MPI). Kesepakatan itu diadopsi dengan

120 negara setuju, 7 menolak dan 21 abstein.

Dalam hukum internasional mengadopsi sebuah

perjanjian tidak serta merta membuat perjanjian itu

berlaku secara efektif. Seperti umumnya perjanjan

internasional lain – keberlakuannya digantungkan

pada banyaknya negara yang meratifi kasi

yang mengindikasikan keberlakuan perjanjian

internasional tersebut pada negara-negara yang

bersangkutan. Dalam hal ini syarat keberlakuannya

adalah 60 negara meratifi kasinya. Dalam empat

tahun, tepatnya 1 Juli 2002 perjanjian itu sudah

menjadi hukum internasional. Namun, meski sudah

121 negara yang menjadi bagian dari statuta,

Indonesia bukan salah satunya.

Di titik inilah pokok persoalannya. Polemik

akan penting tidaknya statuta tersebut menjadi

bagian dari hukum Indonesia merupakan pangkal

penerbitan buku ini. Di titik ini pula buku ini hendak

berkontribusi – dengan menjernihkan pemikiran

yang keliru mengenai MPI (Abdulkadir Jailani)

mulai dari aspek fi losofi s sosiologis hingga praktis

politik – legalistik.

Problem paradigmatik

Prof. Soetandyo meninjau pertarungan

paradigma [hukum] mengenai manusia dalam

sejarah pembentukan pengadilan pidana

internasional permanen. Paradigma pertama

memaknakan manusia sebagai warga-bangsa

yang berada dalam batas-batas yurisdiksi suatu

negara. Sedangkan yang kedua mengidentifikasi

manusia secara lebih universal, dan berada dalam

yurisdiksi hukum yang melampaui aturan-aturan

hukum. Benturan dua paradigma itu tercermin

dalam sejarah Eropa terutama Jerman. [hal. 1-19]

Kubu paradigma ‘manusia sebagai wargabangsa’

tercermin dalam peraturan di Jerman

(das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes

und der deutschen Ehre), pada paruh pertama

abad 20, yang mensahkan perlakuan diskriminasi

dan penyingkiran manusia yang dianggap bukan

warganegara. Kebijakan ini dilanjutkan dengan

pembantaian besar-besaran umat manusia di

Eropa. Paradigma ini merasuk dalam praktek

bernegara – di mana negara tidak lebih dari

pemegang kekuasaan terorganisir yang melakukan

kejahatan. Karena hanya keturunan Arya yang

dianggap wargabangsa, di luar itu tidak memperoleh

perlindungan dari negara.

Seiring dengan kalahnya pemerintahan

Hitler terjadi pergeseran paradigmatik tentang

manusia. Persaingan paradigma ini kemudian

‘dimenangkan’ oleh ‘paradigma universalis’ – yang

ditandai dengan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi

Manusia (DUHAM) dan Nuremberg principles.

Di dalamnya manusia tidak lagi dipahami atas

dasar ras, latar belakang sosial-ekonomi,

maupun agama melainkan sebagai manusia

utuh yang bermartabat. Disamping itu diterima

20 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


sejumlah prinsip bahwa individu yang melakukan

kejahatan tertentu seperti kejahatan kemanusiaan

harus dapat dimintai pertanggungjawaban

berdasarkan hukum internasional. Dengan ini

pula didorong hadirnya badan pengadilan pidana

internasional yang bersifat permanen.

Dari Prof. Soetandyo bisa disimpulkan bahwa

MPI merupakan pengejawantahan dari pergeseran

paradigmatik yang melihat manusia sebagai

warga umat yang berdaulat sekaligus warga yang

menghadapi ancaman kekerasan dari negara.

Tanpa perubahan paradigma menuju humanisme

universal [hl 19] dan menerapkan kebijakan yang

melulu berdasarkan ‘kepentingan nasional’ akan

terus terjadi de-humanisasi dan diskriminasi.

Mahkamah Pidana Internasional

Kehendak untuk mendirikan pengadilan pidana

internasional yang dapat memproses secara

legal sebuah kejahatan sudah lama berlangsung.

Sedikitnya Konvensi Genosida 1948, menyebutkan

tentang pengadilan pidana internasional untuk

menghukum pelaku kejahatan genosida.

Kehendak ini begitu kuat karena meski telah

banyak aturan atau norma yang mengkategorikan

tindak-tindak tertentu sebagai kejahatan

internasional – seperti genosida, kejahatan perang,

perbudakan, penyiksaan – tindakan kejahatan

itu terus berlangsung tanpa hukuman. Bahkan

sejumlah pejabat negara yang diketahui terlibat

dalam salah satu atau beberapa kejahatan itu

dapat lalu lalang mengunjungi negara lain dan

memperoleh impunitas. Terciptalah suasana “kalau

seseorang melakukan pembunuhan pada orang lain

akan dikenakan hukuman. Namun ketika puluhan

atau bahkan ratusan orang mati oleh pemangku

kekuasaan, maka pelakunya akan bebas.”

Ketergantungan pada sistem hukum masingmasing

negara sementara organ-organ yang

resensi

seharusnya mengadili dan menghukum pelaku

dikuasai oleh pelaku kejahatan adalah salah satu

sebabnya. Ketika sistem hukum nasional ‘mati

suri’ sistem hukum internasional menyediakan

ruang untuk menghukum pelaku. Seperti yang

dikatakan Prof. Muladi, ahli hukum pidana, dengan

melembaganya pengadilan permanen untuk

kejahatan internasional maka penegakan hukum

humaniter internasional tidak lagi berlaku secara

tidak langsung melainkan secara langsung (direct

enforcement). Ada tidak berarti berfungsi efektif.

Untuk itu Muladi beranggapan bahwa penting

bagi MPI untuk menjaga ‘transitional legal spirit’

yaitu semangat universal untuk mengamankan

penghormatan terhadap HAM dan kebebasan

dasar, dan sejumlah semangat yang lebih

spesifi k. Semangat itu antara lain semangat untuk

mengakhiri impunity, untuk menciptakan keadilan

bagi semua dan mencegah timbulnya kejadian

serupa di masa datang.

Dengan menjabarkan kembali sejarah singkat

pembentukan Statuta Roma Prof. Martino

mengungkapkan problematika masyarakat

internasional mengenai penyelesaian konfl ik

bersenjata secara adil. Menjaga keluruhan

manusia adalah prima facie bagi penyelesaian

konfl ik bersenjata. Dan kuncinya terletak pada

pembebasan dunia dari impunitas dan pencegahan

terulangnya kembali kejahatan serius. Statuta

roma adalah payung hukum internasionalnya. [hal.

61]

Fajrul Falaakh, ahli hukum tatanegara

menunjukan bahwa MPI bukan merupakan organ

utama PBB. Oleh karena itu MPI merupakan

extended national jurisdiction dari negara-negara

pihak untuk menjangkau pelaku kejahatan. Dengan

mendederkan sejumlah aturan dan praktik hukum

berkenaan proses hukum terhadap pelanggaran

hak asasi sebagaimana Statuta Roma dan hukum

nasional penulis kemudian mengusulkan berbagai

tindakan harmonisasi hukum nasional yang bisa

dilakukan. Dari berbagai pilihan yang ada penulis

mengusulkan agar Indonesia mengaksesi statuta

roma dengan mengakomodasi keseluruhan aturan

hukum dan kelembagaan di dalamnya. [hal.83]

Artidjo Alkotsar, seorang hakim Agung,

menekankan aspek penegakan hukum. Persis

karena sifat kejahatan hak asasi merusak martabat

bangsa manusia maka penegakan hukumnya

pun harus luar biasa. Dalam upaya tersebut tidak

bisa dilepaskan bahwa pihak yang dipertaruhkan

(stakeholder) dari kejahatan kemanusiaan ini

melampaui batas-batas keluarga, etnis, ras,

agama, bangsa dan negara. Diadopsinya Statuta

Roma dalam sejumlah aturan pengadilan hak

asasi di Indonesia merupakan lompatan paradigma

bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dari

yang semula alergi terhadap HAM dan demokrasi

menjadi penegak hak asasi manusia.

Hal yang sama dikatakan oleh Fuad yang melihat

secara fi losofi s-teologis bahwa Statuta Roma

merupakan basis kultural untuk mengembalikan


ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 21


martabat manusia yang telah dinistakan oleh para

penjahat kemanusiaan dunia itu sendiri. Mengapa

‘mengembalikan’? Karena nilai-nilai asasi

kemanusiaan, masih menurut Fuad, rusak akibat

dipaksakannya ideologi kesatuan – ideologi yang

menyeragamkan pluralitas bangsa dalam sebuah

doktrin politik. Oleh karenanya tidak ada alasan

bagi siapapun untuk menolaknya [hal. 105].

Andi Widjajanto, ahli militer, menempatkan MPI

dalam perspektif pengembangan sistem pertahanan

keamanan nasional – yang menurut penulis

harus didasarkan pada doktrin ius bellum. Persis

karena itu maka MPI yang antara lain mengadili

kejahatan perang merupakan konsekuensi logis

dari penerapan doktrin tersebut. Karena peradilan

ini akan memungkinkan adanya akuntabilitas dari

sebuah tindakan militer.

Dari banyak pengalaman, asal usul kekerasan

bersumber pada doktrin ‘keamanan nasional’.

Doktrin ini menempatkan supremasi militer atas

sipil, mengembangkan aparat represif bagi

penerapan ‘perang permanen’, dan menganggap

kekuatan bersenjata sebagai satu-satunya institusi

yang mampu menjaga kekuatan ideologis – sembari

merusak sistem-sistem peradilan, politik, budaya

maupun ekonomi. [Nunca Mas, hal. 442]. Bahaya

penerapan doktrin ini harus dicegah dari awal.

Doktrin yang harus menjadi dasar

pengembangan strategi pertahanan keamanan

Indonesia adalah ius ad bellum. Berbeda

dengan doktrin ‘keamanan nasional’ doktrin

ini mengharuskan negara menerapkan prinsip

diskriminasi dan proporsional dalam strategi dan

operasi militer. Diskriminasi karena sasaran,

metode dan strategi bertempur hanya boleh

terarah pada kelompok tempur dan bukan pada

non tempur (prajurit terluka, pengungsi, unit medis,

masyarakat sipil terutama perempuan dan anak)

dan juga bukan pada zona imunitas (seperti fasilitas

sipil, zona netral, zona demiliterisasi). Sedangkan

prinsip proporsional mengharuskan semua biaya

dan kerusakan yang timbul diperhitungkan dengan

seksama, sedemikian sehingga ‘kebaikan’ yang

muncul dari perang lebih besar daripada kerusakan

dan biaya yang dikeluarkan. [hl. 128] Disamping itu

doktrin ini memperlakukan tindakan militer sebagai

pilihan terakhir. Semua upaya non perang harus

dilakukan lebih dahulu dengan maksimal sebelum

memutuskan untuk perang; juga jika harus

berhadapan dengan kelompok separatis. Tindakan

militer hanya bisa didasarkan pada maksud untuk

mempertahankan diri dan menciptakan kembali

perdamaian yang dilakukan pemerintah yang sah.

Doktrin ius ad bellum ini sangat penting diterapkan

persis karena besarnya potensi instrumen perang

digunakan secara tidak bertanggung jawab atau

imoral. Ketika itu terjadi jatuhnya korban sipil akan

sangat besar, ruang untuk resolusi konfl ik alternatif

semakin sempit. Sebaliknya dengan mendasarkan

pada doktrin ini tindakan militer akan lebih terkendali

dan dapat dipertanggungjawabkan [hal. 137-145].

Pilihan ini membawa konsekuensi pembentukan

peradilan kejahatan perang dengan kapasitas yang

memadai.

Ketika terdapat dua sistem yang bekerja untuk

persoalan yang sama timbul kekhawatiran bahwa

keduanya akan saling bertabrakan. Fadillah

Agus mencoba meyakinkan bahwa antara MPI

dengan Pengadilan Militer di Indonesia tidak terjadi

yurisdiksi yang saling tumpang tindih dengan cara

membandingkan keduanya. Perbandingan itu

mencakup aspek legitimasi, struktur pengadilan,

kompetensi auditor dan sebagainya. Penulis

yang merupakan seorang ahli hukum militer juga

mengulas persoalan yang paling sering diresahkan

militer dalam misi perdamaian. Diingatkan bahwa

MPI bersifat pelengkap dari pengadilan nasional.

Abdulkadi Jailani, seorang diplomat senior,

berupaya menjernihkan kekuatiran yang ada dengan

mengupas kesalahpahaman-kesalahpahaman di

benak mereka yang menolak ratifikasi. Sebagai

contoh kesalahpahaman bahwa MPI mencakup pula

wewenang mengadili pelanggaran HAM masa lalu,

bahwa kewenangan MPI lebih ditentukan melalui

proses politik daripada hukum, dan berkenaan

dengan perlunya kesiapan hukum nasional. Ia

menunjukan bahwa ratifikasi justru bermanfaat

bagi kepentingan nasional baik dalam rangka

mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia,

mencegah terjadinya impunitas, dan meningkatkan

citra Indonesia dalam perlindungan HAM.

Keadilan Global

Jika bicara mengenai keadilan global pada

umumnya merujuk pada gerakan akan perlunya

pluralisme dalam tatanan global yang sedang

berlangsung. Lebih spesifi k lagi suatu gerakan

untuk menciptakan alternatif dari perdagangan

bebas dan pasar bebas. Perjuangan keadilan yang

digerakkan oleh perlawanan terhadap penunggalan

pola hubungan baik dalam hidup ekonomi, sosial,

politik maupun budaya. Dalam hal ini sistem pasar

yang hendak ‘dipaksakan’ untuk diterapkan bukan

hanya di bidang ekonomi tapi juga di luar itu.

Dalam buku ini bukan hal itu yang pembaca

temukan. Menyimak tulisan-tulisan di buku ini,

pembaca dibatasi pengertian ‘keadilan’ sebagai

‘pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang

dilakukan’. Segera terasa bahwa hal itu bukan hal

baru. Namun, ‘hal yang tidak baru’ ini memang harus

dikedepankan kembali persis karena hal tersebut

tidak terjadi dalam kesetaraan. Prinsip ‘semua

manusia sama di hadapan hukum’ disandera oleh

sistem politik.

Gejala seperti ini adalah gejala impunitas.

Sub-Komisi HAM PBB mendefi nisikan impunitas

sebagai: “the impossibility, de jure or de facto, of

bringing the perpetrators of human rights violations to

account - whether in criminal, civil, administrative or

disciplinary proceedings - since they are not subject

to any inquiry that might lead to their being accused,

arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to

22 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012


eparations being made to their victims.” 1 Dengan

kata lain impunitas adalah bebasnya pelaku

kejahatan dari pertanggungjawaban yang sudah

terstruktur dalam hubungan kekuasaan.

Secara menjijikkan para pembunuh massal,

penyiksa atau penculik bersembunyi di dalam

istana negara dan mengklaim dirinya bersih

dari kejahatan; yang artinya pula bebas dari

pertanggungjawaban. Martino, Muladi, Falaakh,

dan Jailani memberi garis bawah tegas akan peran

MPI dalam memerangi impunitas itu. Bila gagal

melawan impunitas defi sit penegakan hukum

akan tetap menganga di Indonesia. Banyak cara

pelaku untuk lari dari pertangungjawaban atas

tindakan keji. Penulis Soetandyo W. dan Andi

menunjukkan klaim ‘kepentingan nasional’ sebagai

rasionalisasi atas tindakan keji tersebut. Lugasnya,

tanpa perubahan cara berpikir dan kebijakan dari

doktrin ‘kepentingan nasional’ ke ‘kepentingan

kemanusiaan yang beradab’ ketidakadilan yang

dialami oleh warga Indonesia tidak akan banyak

berubah.

Di sini pula titik taut pertama antara pengertian

‘keadilan global’ tersebut di atas dengan yang diulas

dalam buku ini, yaitu adanya pihak-pihak yang hilang

dari radar pertanggungjawaban. Tautan berikutnya

adalah gerakan mencari alternatif. Dalam hal ini

alternatif akan mekanisme pertanggungjawaban

pelanggaran hak asasi manusia. Alternatif dari

pingsannya sistem pertanggungjawab hukum

(nasional) itu adalah sebuah pengadilan pidana

yang melampaui yurisdiksi batas-batas negara

terhadap pelaku kejahatan serius. Saat ini alternatif

itu tidak lagi perlu dicari karena ICC telah terbentuk.

Indonesia tinggal ikut menjadi negara pihak di

dalamnya.

Buku ini berisi kumpulan tulisan tentang urgensi

Mahkamah Pidana Internasional dari berbagai

perspektif serta isyarat agar Indonesia meratifi kasi

Statuta Roma. Melihat beragamnya latar belakang

resensi

keahlian dari penulis sulit dielakan pembaca

menemukan beberapa pengulangan informasi dari

satu tulisan ke tulisan lain. Meskipun sejumlah

penulisan mengandung catatan kaki yang sangat

kuat, yang akan berguna bagi mereka yang ingin

terus menelusuri kajian mengenai aspek-aspek

yang ada di dalamnya, namun sayang tidak ada

daftar pustaka. Buku ini juga dibekali instrumen

yang dibutuhkan untuk memudahkan ratifikasi

Statua Roma berupa kertas posisi dari Komnas

HAM dan Naskah Akademik beserta Konsep Awal

RUU Pengesahan Statuta Roma dari Kementerian

Hukum dan HAM; dua lembaga negara yang sangat

relevan di bidang ini.

ICC telah dikupas dari berbagai sudut dengan

cukup lugas dalam satu buku ini, dari yang sifatnya

fi losofi s bahkan teologis hingga praktis politis.

Buku ini dapat menjadi rujukan untuk mengambil

kebijakan yang tepat terhadap Statuta Roma.

Yang dibutuhkan saat ini hanyalah kehendak

untuk meratifi kasi Statuta Roma. Selebihnya, buku

ini perlu dibaca para anggota parlemen, pejabat

publik, mahasiswa maupun dosen.

Keterangan

1. United Nations Sub-Commission on Prevention of

Discrimination and Protection of Minorities, “Set of Principles

for the Protection and Promotion of Human Rights Through

Action to Combat Impunity”, (E/CN.4/Sub.2/1997/20) disitir

dari Law and Contemporary Problems, Accountability for

International Crimes and Serious Violations of Fundamental

Human Rights, Vol. 59 No. 4, Autumn 1996, 171


PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM,

adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta.

Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak

sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi

UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal,

semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan

masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik

maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;

2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;

3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan

4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan

kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.

2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan

Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.

3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan

Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus:

Ketua : Sandra Moniaga, SH.

Wakil Ketua : Ifdhal Kasim, SH.

Sekretaris : Roichatul Aswidah, Msc.

Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM

Bendahara II : Abdul Haris Semendawai SH, LLM

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara,

M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini

Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto

S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA

Badan Pelaksana:

Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan , dan Plt Kepala Divisi Advokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH.

Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan dan

Pengembangan Jaringan: Zainal Abidin, SH.

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, SE;

Staf:

Ahmad Muzani; Andi Muttaqien SH; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana

Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul

Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar; Yohanna Kuncup

Alamat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA - 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519

E-mail : office@elsam.or.id, Web page: www.elsam.or.id

More magazines by this user
Similar magazines