Daftar RUU Prioritas Th 2013-opt.pdf - Elsam

www.bphn.go.id
-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :04/DPR Rl/11/2012-2013
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORIT AS T AHUN 2013
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b .Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
tentang Tata Tertib, Juncto Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional,
perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Prioritas Tahun 2013;
b. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Prioritas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud
pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 T3hun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan P€rwakilan Rakyat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Peraturqn Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2012 Tentang Tata Ca;-a Penyusunan Program Legislasi
Nasional;
Memperhatikan
Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ke 12 tanggal 13 Desember 2012;

-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013.
Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Prioritas Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
II Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Pimpinan DPR Rl;
2. Ketua DPD Rl;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Rl;.
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR Rl;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR Rl;
7. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat
Nasional, Fraksi Partai Persatuan Indonesia, Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra dan
Fraksi Partai Hanura;
8. Sekretaris Jenderal DPR Rl;
9. Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal
DPRRI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Sekretariat Jenderal
DPRRI;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR Rl.
•
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal13 Desember 2012
K E T U A,
·---------......
DR. H. MARZUKI All~~ .
.
www.bphn.go.id

- 3-
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04/DPR/11/2012-2013
TANGGAL : 13 DESEMBER 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORIT AS T AHUN 2013
' NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
'
,, ' I '
JUDUL RUU
PENYIAPAN
RUUDAN NA
KETERANGAN
RUU tentang Komponen Cadangan Pemerintah RUU dalam tahap
Pertahanan Negara.
Pembicaraan Tk.l di
Komisi I
RUU tentang Aparatur Sipil Negara. DPR RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisill
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah . RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi II
RUU tentang Mahkamah Agung. DPR RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi Ill
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR RUU dalam tahap
Nom or 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pembicaraan Tk.l di
Republik Indonesia.
Komisi Ill
RUU tentang Pemberantasan Perusakan DPR RUU dalam tahap
Hutan.
Pembicaraan Tk.l di
(Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Komisi IV
Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan
Liar).
RUU tentang Perlindungan dan DPR RUU dalam tahap
Pemberdayaan Petani.
Pembicaraan Tk.l di
Komisi IV
RUU tentang Jalan. DPR RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi V
RUU tentang Perdagangan Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi VI
RUU tentang Perindustrian. Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
KomisiVI
RUU tentang Keantariksaan. Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi VII
RUU tentang Jaminan Produk Halal. DPR RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi VIII
RUU tentang Tenaga Kesehatan. Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi IX
www.bphn.go.id

-
-4-
NO
JUDUL RUU
PENYIAPAN
RUU'DAN NA
.
"·.
KETERANGAN
14. RUU tentang Pendidikan Kedokteran. DPR RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Komisi X
15. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Pemerintah RUU dalam tahap
Daerah.
'·
Pembicaraan Tk.l di
Komisi XI
16. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Pemerintah RUU dalam tahap
Keuangan.
Pembicaraan Tk.l di
KomisiXI
17. RUU tentang Usaha Perasuransian. Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
KomisiXI
18. RUU tentang Percepatan Pembangunan DPR RUU dalam tahap
Daerah T ertinggal.
Pembicaraan Tk.l di
Baleg
19. RUU tentang Organisasi Masyarakat. DPR RUU dalam tahap
.Pembicaraan Tk.l di
Pans us
20. RUU tentang Keamanan Nasional. Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Pans us
21. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR RUU dalam tahap
Nom or 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Pembicaraan Tk.l di
Notaris.
Pansus
22. RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, DPR RUU dalam tahap
Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan
Pembicaraan Tk.l di
Rumah Tangga.
Pansus
23. RUU tentang Percepatan Pembangunan DPR RUU dalam tahap
Daerah Kepulauan.
Pembicaraan Tk.l di
(Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Pans us
Perlakuan Khusus Daerah Kepulauan).
24. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RUU dalam tahap
di Luar Negeri.
Pembicaraan Tk.l di
(Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Pansus
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri).
25. RUU tentang Perjanjian lnternasional. DPR RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Pansus
26. RUU tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk. l di
Pans us
27. RUU tentang Desa. Pemerintah RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk.l di
Pansus
28. RUU tentang Pencegahan dan Pemerintah RUU dalam tahap
Pemberantasan Tindak Pi dana Pendanaan
Terorisme.
Pembicaraan Tk. l di
Pansus
29. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. DPR RUU dalam tahap
Pembicaraan Tk. l di
Pansus
www.bphn.go.id

-
- 5-
,.
'NO . .,
. .
.JUDULRUU . .
~ :
. ·

- 6-
. '
.. . .:-, . . . . .
I'· . ,
,.
PENYIAPAN
NO JUD.UL RUU
. '
,;
KETERANGAN
'
RUU DANNA
'·
0 _ ,
48. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR .RUU dan NA
Nom or 27 Tahun 2009 ten tang Majelis disiapkan oleh Baleg
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan · Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
49. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR RUU dan NA
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
disiapkan oleh Baleg
Umum Presiden dan Wakil Presiden.
50. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR RUU dan NA
Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
disiapkan oleh Baleg
Negara.
51. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR RUU dan NA
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
disiapkan oleh .Baleg
52. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan DPR RUU dan NA
Hak-Hak Masyarakat Adat.
disiapkan oleh Baleg
53. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pemerintah RUU dan NA
disiapkan oleh
Kementerian AQama
54. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pemerintah · RUU dan NA
Pidana.
disiapkan oleh
Kementerian Hukum
dan HAM
55. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemerintah RUU dan NA
Korupsi.
disiapki:m oleh
Kementerian Hukum
dan HAM
56. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pemerintah RUU dan NA
Acara Pidana.
disiapkan oleh
Kementerian Hukum
dan HAM
57. RUU tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah RUU dan NA
disiapkan oleh
Kementerian
PAN dan RB
58. RUU tentang Rahasia Negara. Pemerintah RUU dan NA
disiapkan oleh
Kementerian
Pertahanan
59. RUU tentang Pertembakauan. * DPR RUU dan NA
disiapkan oleh Baleg
60. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR RUU dan NA
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
disiapkan oleh
Man usia.
Komisi Ill
61. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air. DPR RUU dan NA
disiapkan oleh
Komisi IV
62. RUU tentang Kelautan. DPR RUU dan NA
disiapkan oleh DPD
63. RUU tentang Pengaturan Minuman DPR RUU dan NA
Beralkohol.
disiapkan oleh Baleg
•· ..
•
www_.bphn.go.id

-
- 7-
NO
· JUDULRUU
' >
PENYIAPAN
RUU DANNA
KETE,RANGAN
·.
64. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Pemerintah RUU dan NA
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
disiapkan oleh
Indonesia.
Kementerian
Keuanoan
65. RUU tentang Panas Bumi. Pemerintah · RUU dan NA
disiapkan oleh
Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah RUU dan NA
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
disiapkan oleh
Saksi dan Karban.
Kementerian Hukum
dan HAM
67. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah RUU dan NA
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
disiapkan oleh
Kependudukan.
Kementerian Dalam
Negeri
68. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Pemerintah . RUU dan NA
disiapkan oleh
Kementerian
Keuangan
69. RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Pemerintah RUU dan NA
Kesesuaian.
disiapkan oleh
Kementerian Riset
dan Teknologi/
Badan Standardisasi
Nasional
70. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah RUU dan NA
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
disiapkan oleh
Keuangan An tara Pemerintah Pusat dan Kementerian
Pemerintah Daerah.
Keuangan
"
,,
..
Keterangan *
59. Menunggu judul yang tepat sesuai dengan kesepakatan Rapat Paripurna DPR Rl
tanggal 13 Desember 2012.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2012
www . bphn~go .id

-
- 8-
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04/DPR/11/2012-2013
TANGGAL : 13 DESEMBER 2012
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013
DAFT AR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.
2. RUU Kumulatif Terbuka Akibat'Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran .• dan Penggabungan
Daerah Provinsi dan/atau Kabu aten/Kota.
5. RUU
Pen
Peraturan Pemerintah
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2012
K E T U A,
r::::_.U.:::~:.,_I A-L-IE-1{-~-. --~
www.bphn.go.id