asasi edisi januari-februari 2013 - Elsam

elsam.or.id

asasi edisi januari-februari 2013 - Elsam

www.elsam.or.id

KONDISI HAM

MEMASUKI TAHUN POLITIK

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

www.elsam.or.id


(foto: Razif)

Kolom

daftar isi

Bp. Gino mantan pemimpin Pemuda Rakyat Boyolali

sebagai salah satu saksi hidup penghilangan paksa

tahun 1965-1966

daerah 20-21

Ekspansi Perkebunan Sawit

di Bumi Kalimantan

Selain berkontribusi pada kerusakan dan berkurangnya

luas hutan, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan juga

telah menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan

hidup yang berat yang menimbulkan dampak serius

terhadap masyarakat adat, penghuni hutan dan hutan

hujan tropis. Masyarakat adat yang tinggal di hutan dan

di sekitar hutan yang bergantung kepada hutan dan

barang serta pelayanan dari sumberdaya alam telah

secara semena-mena disingkirkan dari wilayahnya.

Akibatnya konflik agraria dan pelanggaran hak asasi

manusia merupakan dua hal yang menyertai

kesuksesan pembangunan perkebunan kelapa sawit di

Kalimantan.

resensi 22-23

Menelusur Peta Penghilangan Paksa

Sumbangan terpenting dari buku ini adalah suguhan datadata

yang cukup kaya dan jarang terpublikasi. Buku ini

memberikan semacam peta penghilangan paksa, yang

memuluskan kita memahami konteks kepentingan dalam

berbagai kurun peristiwa penghilangan paksa, seperti

yang diulas di temuan awal buku ini, yakni membuka jalan

bagi modernisasi Indonesia di bawah kepemimpinan Orde

Baru, memuluskan penanaman modal asing dan

mengukuhkan otoritarianisme dan di era reformasi adalah

ekspansi modal dan bisnis militer. Di tengah karut marut

politik yang semakin menjauh dari tanggungjawab

penyelesaian pelanggaran HAM, juga gejala merebaknya

kembali simbol-simbol kediktatoran Orba dengan

ungkapan-ungkapan rindu pada Orde Baru, kehadiran

buku ini menjadi penting.

profil elsam 24

editorial 04

HAM di Tahun Politik

Dalam keriuhan tahun politik ini, tidak menutup kemungkinan isu hak asasi

manusia (HAM) tiba-tiba sangat diperhatikan oleh kekuatan politik yang

berlaga dan menjadi salah satu jargon yang gencar disuarakan. Atau

sebaliknya, bisa pula terpinggirkan bila tidak memberi keuntungan signifikan

bagi perolehan suara, apalagi bila malah merugikan. Pemajuan HAM

merupakan agenda yang wajib diusung serta menjadi tanggung jawab

negara, siapapun yang memegang kuasa.

laporan utama 5 - 14

Konflik Agraria dan Negara Kaum Pemodal

Konflik lahan merupakan masalah yang pelik. Untuk sebagian,

persoalan ini disebabkan oleh regulasi-regulasi di bidang agraria yang

membuka ruang bagi terjadinya konflik dan kekerasan agraria, banyak

kekerasan agraria yang terjadi antara warga/petani dengan pasukan

keamanan swasta atau pamswakarsa dari perusahaan.

Menyoroti Kinerja Legislasi DPR

dalam Perlindungan HAM

Sedikitnya 69 RUU telah ditetapkan oleh DPR sebagai prioritas

legislasi yang akan dibahas selama tahun 2012. Namun dalam

praktiknya, seperti tahun-tahun sebelumnya, secara kuantitas,

capaian legislasi DPR, jauh dari yang direncanakan dalam Prolegnas.

DPR hanya mampu menyelesaikan pembahasan 30 RUU dari 69

RUU yang direncanakan. Kurang dari separo.

Mengurai Kusutnya Agenda

Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Yang terpenting dari agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM

berat adalah mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM

berat masa lalu di kemudian hari, sehingga tidak ada korban-korban

pelanggaran HAM baru di masyarakat, karena adanya efek jera dari

para pelaku dan institusi yang melakukan pelanggaran HAM.

Kelemahan Penegakan Hukum

Lestarikan Penyiksaan

Selama 2012, kejahatan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak

manusiawi dan merendahkan martabat (selanjutnya disebut

penyiksaan) kerap terjadi, dan institusi Kepolisian merupakan pihak

yang paling banyak melakukan penyiksaan. Polisi biasanya

melakukan tindakan, baik saat interogasi dan penangkapan,

termasuk, saat memaksa tangkapannya untuk mengakui suatu tindak

pidana yang tidak dilakukan.

nasional 15-17

Melihat Komnas HAM Periode Lalu,

Berharap Kinerja ke Depan

Jika melihat pada periode yang lalu, terdapat pekerjaan rumah

Komnas HAM yang belum selesai. Misalnya, kasus penyelesaian

pelanggaran HAM masa lalu, eskalasi kekerasan yang masih terus

terjadi dalam berbagai bidang (misal sengketa lahan, penyiksaan, dan

kekerasan berbasiskan agama), persoalan konflik di Papua, serta

relasi institusional Komnas HAM dengan lembaga negara lainnya,

serta persiapan ratifikasi beberapa instrumen HAM.


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

dari redaksi

JEMBATAN BACEM

w w w . e l s a m . o r . i d

Redaksional

Penanggung Jawab:

Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:

Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:

Widiyanto

Dewan Redaksi:

Widiyanto, Indriaswati Dyah

Saptaningrum,

Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:

Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana

Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar,

Andi Muttaqien,Mohamad Zaki Hussein

Sekretaris Redaksi:

Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:

Khumaedy

Desain & Tata Letak:

alang-alang

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

(ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:

Jembatan Bacem terletak di perbatasan Solo dan Sukoharjo.

Di bawahnya mengalir sungai Bengawan Solo.

Film Dokumenter ini bertutur tentang tiga orang saksi

penghilangan paksa dan dua orang survivor yang lolos dari

upaya penghilangan paksa di atas Jembatan Bacem pada

tahun 1965 dan 1966.

Jembatan Bacem, bagi korban dan keluarga korban

penghilangan paksa peristiwa 65 adalah pusara. Di tempat ini

mereka berziarah, menabur bunga dan berdoa untuk teman,

saudara, sanak keluarga dan orang-orang hilang yang mereka

cintai.

Alamat Redaksi:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar

Minggu, Jakarta 12510,

Telepon: (021) 7972662, 79192564

Faximile: (021) 79192519

E-mail: office@elsam.or.id,

asasi@elsam.or.id

Produksi Elsam dan Pakorba Solo

Oktober 2012

Di dukung oleh Uni Eropa

Website: www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran,

kritik dan komentar dari pembaca. Buletin

ASASI bisa diperoleh secara rutin.

Kirimkan nama dan alamat lengkap ke

redaksi. Kami juga menerima pengganti

biaya cetak dan distribusi berapapun

nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar

Minggu No. 127.00.0412864-9

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat

dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

03


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

editorial

HAM di Tahun Politik

ahun 2013 ini akan menjadi tahun sibuk bagi

aktivitas politik. Pelbagai agenda dan persiapan

menjelang pemilihan umum (Pemilu) anggota

legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 Tdipastikan akan mendominasi kehidupan keseharian

kita. Para politisi dan aktivis politik dipastikan akan

melakukan pelbagai cara guna menangguk suara. Bagi

pihak yang hendak mempertahankan kekuasaan, demi

pencitraan kinerja, sebuah keberhasilan kecil bisa

mereka gelembungkan sehingga publik melihatnya

sebagai capaian besar. Sementara bagi pihak yang

berupaya merebut kekuasaan, mereka akan

melontarkan pelbagai jargon populis demi sekadar

menjatuhkan lawan, karena bisa jadi jargon tersebut juga

tidak bisa direalisasikan seandainya mereka yang

memegang kendali kekuasaan negara.

Dalam keriuhan tahun politik ini, tidak menutup

kemungkinan isu hak asasi manusia (HAM) tiba-tiba

sangat diperhatikan oleh kekuatan politik yang berlaga

dan menjadi salah satu jargon yang gencar disuarakan.

Atau sebaliknya, bisa pula terpinggirkan bila tidak

memberi keuntungan signifikan bagi perolehan suara,

apalagi bila malah merugikan. Padahal HAM jelas

termaktub dalam Konstitusi, dan pemajuan HAM

merupakan agenda yang wajib diusung serta menjadi

tanggung jawab negara, siapapun yang memegang

kuasa. Dalam pelbagai kemungkinan tersebut,

bagaimana kiranya prospek HAM sepanjang tahun politik

ini? Akankah pemajuan HAM menjadi agenda prioritas,

atau sebaliknya malah terpinggirkan?

Sebagaimana layaknya proyeksi, kita dapat

memulainya dengan analisis situasi-kondisi HAM di

tahun 2012 sebagai situasi awal. Dari situ, kita

kemudian beranjak pada kecenderungan umum yang

mungkin dan biasanya terjadi selama tahun politik serta

hubungannya dengan HAM. Analisis ini yang

selanjutnya menjadi dasar untuk memprediksi prospek

atau kecenderungan situasi-kondisi HAM sepanjang

tahun 2013: apakah akan mengalami perbaikan,

kemandegan (stagnasi), atau malah kemunduran.

Dalam laporan situasi HAM tahunannya,

ELSAM menilai bahwa secara umum situasi HAM di

Indonesia selama tahun 2012 tetap buruk dan tidak

beranjak menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun

sebelumnya. HAM masih diabaikan, dengan bukti bahwa

kekerasan meningkat. Peningkatan kekerasan dan

pengabaian HAM tersebut terjadi akibat: (1) negara

absen justru di saat dibutuhkan, (2) bukannya

melindungi, negara justru mencurigai dan/atau

melakukan kekerasan terhadap warganya, dan (3)

negara (masih) tidak mampu menghadirkan keadilan,

terutama karena institusi penegakan hukum masih belum

berfungsi efektif bagi pemajuan HAM-khususnya dalam

menghukum para pelaku kekerasan dan pelanggaran

HAM, selain juga dalam memberi keadilan bagi korban.

Institusi yang sangat menentukan (makin) baik

atau buruknya situasi-kondisi HAM adalah negara,

selain kontrol dari masyarakat sipil (civil society). Benar

bahwa pemajuan HAM sangat ditentukan oleh adanya

kemauan dan kemampuan negara untuk hadir,

melindungi, dan menghadirkan keadilan serta

kesejahteraan bagi warganya. Demi menumbuhkan

harapan ini, di akhir laporan HAM yang dirilis pada awal

tahun 2013 tersebut, ELSAM menyampaikan sejumlah

rekomendasi bagi pelbagai institusi negara untuk

memperbaiki situasi.

Bila rekomendasi tersebut diperhatikan dan

dijalankan, situasi-kondisi HAM niscaya akan mengalami

kemajuan yang bermakna. Misalnya, Presiden

menindaklanjuti rekomendasi DPR atas kasus

penghilangan paksa tahun 1997-1998. Juga, mendorong

penyelesaian ribuan konflik tanah dan melaksanakan

reforma agraria. Demikian pula dengan Kejaksaan

Agung yang segera menindaklanjuti penyelidikan

Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat

di masa lalu. Kepolisian konsisten menjalankan

Peraturan Kapolri mengenai implementasi HAM dalam

tugas-tugas Polri. Mahkamah Agung mampu

menghadirkan keadilan lewat putusan hakim yang

imparsial dan mempunyai perspektif HAM terhadap para

pelaku tindak kekerasan dan pelanggar HAM.

Sementara lembaga legislatif menginternalisasi

norma-norma HAM sebagai pendasaran utama dalam

penyusunan legislasi dan menjalankan fungsi kontrol

terhadap kinerja Pemerintah. Persoalan klasiknya,

mungkinkah hal-halyang sepintas sedehana dan sudah

seharusnyaini dapat terjadi di saat negara sedang

mengalami krisis representasi, terlebih lagi dalam hingar

bingar tahun politik yang terlihat sekadar sebagai ritual

rutin lima tahunan?

Redaksi

04

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Konflik Agraria dan Negara Kaum Pemodal

Oleh Mohamad Zaki Hussein

(Staf Biro Penelitian dan Pengembangan Organisasi ELSAM)

onflik agraria semakin hari, semakin

meningkat. Data Konsorsium Pembaruan

1

Agraria mencatat bahwa pada tahun

K2010, setidaknya terdapat 106 konflik

agraria di Indonesia dengan luas lahan sengketa

sebesar 535.197 hektar. Pada tahun 2011, jumlah

konflik agraria meningkat menjadi 163 konflik, meski

luas lahan yang disengketakan sedikit lebih kecil,

yaitu 472.048,44 hektar. Sementara pada tahun

2012, jumlah konflik agraria meningkat lagi menjadi

198 konflik dengan luas lahan yang semakin besar,

yaitu 963.411,2 hektar. Selama kekuasaan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004

sampai sekarang, sudah terjadi 618 konflik agraria

di Indonesia dengan luas lahan sengketa sebesar

2.399.314,49 hektar.

Konflik-konflik ini melibatkan kekerasan

yang memakan korban. Berbagai konflik di tahun

2010 telah memakan korban 3 orang petani tewas, 4

orang tertembak, 8 orang luka-luka dan sekitar 80

petani dipenjarakan. Sementara konflik-konflik yang

terjadi pada 2011, telah memakan korban 22

petani/warga tewas. Adapun konflik-konflik yang

terjadi di tahun 2012 memakan korban 156 petani

ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan

penganiayaan, 25 petani tertembak, dan 3 orang

tewas. Secara kumulatif, berbagai konflik agraria

yang terjadi selama 2004-2012 telah memakan

korban 941 orang ditahan, 396 luka-luka, 63 orang

luka serius akibat peluru aparat, dan 44 orang

meninggal.

Penyelesaian konflik lahan tampak tidak

memuaskan. Misalnya, dalam kasus bentrokan

warga dengan aparat keamanan di areal

perkebunan PT. BSMI dan PT. LIP, Kabupaten

Mesuji, Provinsi Lampung, pada November 2011.

Bentrokan ini mengakibatkan korban satu orang

tewas ditembak, 6 orang mengalami luka tembak, 1

korban mengalami luka bakar berat dan 1 orang lagi

terluka karena pecahan kaca. Polisi yang

melakukan penembakan, AKP Wetman Hutagaol,

memang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda

Lampung. Dia dengan Aipda Dian Purnama, yang

melepaskan dua kali tembakan saat itu, juga

terkena sanksi disiplin. Tetapi kasus lahannya

sendiri masih menggantung sampai sekarang.

Di tingkatan yang lebih makro, negara

tampak mengambil beberapa tindakan. Di antaranya

pembentukan tim terpadu yang terdiri dari Badan

Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian dan instansi

terkait pada 2012. Namun tidak jelas apa capaiannya,

sehingga tindakan seperti ini lebih terlihat sebagai lips

service saja. Pada Juni 2012, Presiden SBY juga

sempat mengganti Ketua BPN Joyo Winoto dengan

Hendarman Supandji. Sebagian kalangan

menghubungkan pergantian ini dengan kinerja Joyo

yang buruk dalam melakukan reformasi agraria.

Tetapi, sebagian kalangan menganggap pergantian

ini lebih terkait dengan kasus korupsi Hambalang,

meski Pemerintah membantah hal itu. Yang jelas,

pergantian ini tidak memiliki efek yang berarti pada

persoalan konflik lahan.

Para pendemo berorasi menolak pengesahan RUU pengadaan tanah. Menurut mereka

RUU pengadaan tanah akan mengundang semakin tingginya konflik pertanahan di

indonesia karena obyek pangadaan tanah sangat rentan konflik dan sarat dengan

kepentingan pengusaha. sumber:(Hasan Alhabshy/detikcom)

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

05


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Konflik lahan merupakan masalah yang

pelik. Untuk sebagian, persoalan ini disebabkan

oleh regulasi-regulasi di bidang agraria yang

membuka ruang bagi terjadinya konflik dan

kekerasan agraria. UU No. 18 Tahun 2004 Tentang

2

Perkebunan , misalnya, sekalipun Pasal 21 dan

Pasal 47 yang bersifat represif sudah dibatalkan

melalui judicial review, tetapi masih ada Pasal 20

yang membolehkan pelaku usaha perkebunan

melakukan pengamanan usaha perkebunan

dengan "melibatkan bantuan masyarakat di

sekitarnya." Ketentuan ini membuka ruang bagi

digunakannya pasukan pengamanan swasta untuk

menghadapi masyarakat yang sedang bersengketa

dengan perusahaan perkebunan. Dan memang

banyak kekerasan agraria yang terjadi adalah

antara warga/petani dengan pasukan keamanan

swasta atau pamswakarsa dari perusahaan.

Kendati demikian, regulasi bukanlah faktor

yang menentukan. Dengan menggunakan lagi

contoh UU Perkebunan, sekalipun mengandung

unsur-unsur negatif, UU itu sebenarnya juga sudah

mengakui beberapa prinsip HAM. Di antaranya

pengakuan atas tanah hak ulayat masyarakat adat,

dimana pelaku usaha perkebunan "wajib melakukan

musyawarah dengan masyarakat hukum adat

pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak

atas tanah" jika tanah yang diperlukan "merupakan

tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang

menurut kenyataannya masih ada." (Pasal 9 ayat

(2)); pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat (Pasal 25 dan 26), serta

pengakuan implisit terhadap hak-hak yang bisa

terkena dampak dari produk perkebunan yang

membahayakan kesehatan dan keselamatan

manusia serta lingkungan hidup (Pasal 31 dan 32).

Namun, unsur-unsur positif ini tidak dipatuhi dan

tidak mampu menahan terjadinya konflik-konflik dan

kekerasan agraria.

Regulasi adalah sebuah produk politik.

Karenanya, regulasi yang membuka ruang bagi

konflik dan kekerasan; regulasi yang isinya ambigu;

tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan sebuah

regulasi, semua itu merupakan ekspresi dari situasi

kekuasaan politik dan kontestasi politik yang ada.

D a l a m h a l i n i , k o n t e s t a s i a n t a r a

petani/warga/gerakan sosial dengan para pemodal

s e k t o r a g r a r i a y a n g k e p e n t i n g a n n y a

direpresentasikan dan dikelola oleh negara. Karena

kekuatan petani/warga/gerakan sosial masih

lemah, maka mereka hanya bisa memenangkan

konsesi-konsesi yang sangat terbatas. Sementara

itu, para pemodal yang jauh lebih kuat, karena

mempunyai modal dan memegang kekuasaan

3

politik , memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk

mengartikulasikan kepentingannya, bahkan jika

harus melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang

pro-petani/warga.

Jadi, penyebab lebih pokok dari konflikkonflik

agraria ini adalah karena negara Indonesia

dikuasai kaum pemodal. Watak negara yang seperti

ini terlihat jelas dari kebijakan pembangunan

ekonominya. Pada Mei 2011, Pemerintah

mengeluarkan Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

4

(MP3EI) 2011-2025 yang ditetapkan dengan

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011. MP3EI

dibuat untuk semakin memacu investasi. Dalam

MP3EI, dunia usaha dianggap "mempunyai peran

utama dan penting dalam pembangunan ekonomi”

melalui investasinya, sementara Pemerintah

bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi

dunia usaha untuk berinvestasi serta ”membangun

berbagai macam industri dan infrastruktur yang

diperlukan.” Jadi, menurut MP3EI, tugas

Pemerintah adalah memberikan insentif kepada

dunia usaha agar mereka mau berinvestasi.

Tentu Pemerintah mengklaim bahwa

investasi ini ditujukan untuk kesejahteraan

masyarakat. Logikanya, investasi akan membuka

lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang kemudian bisa diredistribusi kepada

m a s y a r a k a t m e l a l u i p r o g r a m - p r o g r a m

kesejahteraan.

Tetapi, kalau kita lihat program

kesejahteraan yang hendak didorong MP3EI, kita

bisa melihat kepalsuan klaim itu. Subsidi, misalnya,

akan diubah dari subsidi barang menjadi subsidi

langsung ke orang miskin. Selain persoalan kriteria

miskin dan sifatnya yang tidak berkelanjutan,

subsidi orang akan mengubah "barang publik"

menjadi komoditi yang hanya bisa dibeli dengan

harga pasar. Yang diuntungkan oleh kebijakan ini

tentu adalah para pemodal besar, karena mereka

akhirnya bisa beroperasi di pasar yang tidak

diproteksi, sementara akses masyarakat atas

"barang publik" akan berkurang karena harganya

menjadi mahal. Kemudian, perlindungan sosial

06

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Sepanjang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak

tahun 2004, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sebanyak 618 konflik

agraria di seluruh wilayah Indonesia. Konflik ini telah menewaskan 44 orang,

dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan

731.342 keluarga. (dok:http://www.kpa.or.id)

sebagai "basis ketahanan pangan dunia, pusat

pengolahan produk pertanian, perkebunan,

perikanan, dan sumberdaya mineral serta pusat

mobilitas logistik global." Begitu pula, dari enam

koridor ekonomi dalam MP3EI, hanya dua koridor

yang memiliki sektor non-SDA, yaitu Jawa dengan

industri dan jasa serta Bali-Nusa Tenggara dengan

pariwisata. Sisanya diperuntukkan khusus bagi hasil

bumi, pertanian, perkebunan, perikanan, pangan,

pertambangan, migas, dan energi.

Selain itu, MP3EI juga menekankan

pembangunan infrastruktur untuk mendukung

aktivitas ekonomi dan mendorong konektivitas

antar-wilayah. Ini berarti, ke depannya, konflik

agraria akan semakin menghebat. Dan akan terus

demikian selama kekuasaan politik masih dipegang

oleh kaum pemodal.

yang didorong MP3EI adalah perlindungan sosial

yang berbentuk asuransi dan mewajibkan

masyarakat membayar iuran. Pajak yang didorong

oleh MP3EI juga adalah pajak konsumen, dan

bukan pajak atas keuntungan perusahaan.

Bagaimana dengan argumen bahwa

peningkatan investasi akan menciptakan lapangan

kerja? Hal itu memang benar, tapi adanya lapangan

kerja bukan jaminan bagi kesejahteraan. Yang juga

penting adalah bagaimana perlindungan negara

terhadap pekerja ketika mereka bekerja. MP3EI

menyatakan, regulasi ketenagakerjaan akan

"diperbaiki" untuk mendukung dunia usaha. Dan

apa yang dimaksud dengan ”diperbaiki demi dunia

usaha” dapat dilihat dalam RUU tentang Revisi UU

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang diajukan

Pemerintah tidak lama setelah MP3EI dikeluarkan,

tetapi ditolak DPR.

Di antara poin revisi itu adalah THR

dihilangkan, sifatnya hanya bantuan dan bukan

kewajiban pengusaha; pembahasan upah minimum

diubah menjadi dua tahun sekali, padahal upah

harus selalu menyesuaikan diri dengan inflasi; cuti

panjang dihilangkan, dan untuk PHK, pengusaha

5

tidak perlu melalui proses perizinan. Ini lebih buruk

dari UUK No. 13 Tahun 2003, yang juga sudah

buruk.

Kembali ke soal konflik agraria, MP3EI

sendiri menekankan investasi pada sektor Sumber

Daya Alam (SDA), karena memposisikan Indonesia

Keterangan

1. Lihat 'Laporan Akhir Tahun 2010 Konsorsium Pembaruan

Agraria: "Tidak Ada Komitmen Politik Pemerintah Untuk

P e l a k s a n a a n R e f o r m a A g r a r i a " ' , d i u n d u h d a r i

http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-

Akhir-Tahun-2010_KPA.pdf; 'Laporan Akhir Tahun

Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2011: "Tahun

Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Rakyat"',

d i u n d u h d a r i h t t p : / / w w w . k p a . o r . i d / w p -

content/uploads/2011/12/Laporan-Akhir-Tahun-KPA-Tahun-

2011_Release-27-Desember-2011.pdf; 'Laporan Akhir Tahun

2012 Konsorsium Pembaruan Agraria: "Terkuburnya Keadilan

Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria"', diunduh dari

http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2012/12/Laporan-

Akhir-Tahun-KPA-2012_28-Desember-2012.pdf.

2. UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan bisa diunduh di

http://ditjenbun.deptan.go.id/images/stories/PDF/uu18-

2004.pdf.

3. Ada setidaknya dua mekanisme bagaimana pemodal bisa

memegang kekuasaan politik. Pertama, melalui mekanisme

struktural, dimana sebuah negara yang kebijakan

pembangunannya bergantung pada investasi para pemodal

akan membuat negara itu memiliki kepentingan untuk

membuat kondisi yang favourable bagi pemodal. Di sini,

pemodal tidak perlu hadir langsung dalam berbagai lembaga

negara, seperti parlemen, atau melobi para politisi.

Kekuasaannya mewujud dalam bentuk ketergantungan

negara atas modal mereka. Kedua, melalui mekanisme yang

bersifat instrumental, seperti lobi, menggunakan sogokan,

masuk ke lembaga-lembaga negara secara langsung dengan

menjadi politisi, dan sebagainya.

4. D o k u m e n M P 3 E I 2 0 11 - 2 0 2 5 b i s a d i u n d u h d i

http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumask

emenko/MP3EI_revisi-complete_%2820mei11%29.pdf.

5. "Isi Revisi UU Ketenagakerjaan, Sangat Keras Buat Pekerja,"

Suara Pembaruan, 16 Desember 2011. Diunduh dari

http://www.suarapembaruan.com/home/isi-revisi-uuketenagakerjaan-sangat-keras-buat-pekerja/14959.

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

07


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Mengurai Kusutnya Agenda Penuntasan

Kasus Pelanggaran HAM Berat

Oleh Ari Yurino

(Staf Bidang Informasi dan Dokumentasi ELSAM)

08

udah 15 tahun Orde Reformasi berjalan di

Indonesia. Pada awalnya, harapan tinggi akan

perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia

menjadi lebih baik dan mendapatkan keadilan, Skhususnya bagi para korban dan keluarga korban

pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Bagi korban dan

keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu,

penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu

menjadi salah satu agenda terpenting. Dengan

penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat

memenuhi rasa keadilan yang selama ini dirampas dari

kehidupan mereka, dapat memperbaiki kehidupan para

korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa

1

lalu dengan memberikan hak pemulihan dan reparasi.

Yang lebih terpenting dari agenda

penuntasan kasus pelanggaran HAM berat adalah

mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM

berat masa lalu di kemudian hari, sehingga tidak ada

korban-korban pelanggaran HAM baru di masyarakat,

karena adanya efek jera dari para pelaku dan institusi

yang melakukan pelanggaran HAM. Namun seiring

dengan waktu, sepertinya harapan akan keadilan dan

perbaikan kehidupan tersebut tidak kunjung datang.

Dari tahun ke tahun, sepertinya tidak ada

perubahan yang berarti, yang dihasilkan oleh

Pemerintah RI mengenai upaya penuntasan kasus

pelanggaran HAM masa lalu. Hingga akhir tahun

2012, berbagai berkas laporan penyelidikan kasus

pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM telah

diserahkan ke Kejaksaan Agung, sebagai institusi

negara yang bertugas melakukan penyidikan. Namun

hingga saat ini, berkas-berkas penyelidikan tersebut

seakan-akan seperti menjadi tumpukan arsip saja di

meja Kejaksaan Agung, tanpa pernah ditindaklanjuti.

Laporan penyelidikan Komnas HAM yang belum

ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung antara lain:

peristiwa Trisakti Semanggi I (1998) dan Semanggi II

(1999); peristiwa Mei 1998; penghilangan orang

secara paksa 1997-1998; peristiwa Talangsari 1989;

peristiwa 1965; dan, peristiwa penembakan misterius.

Dari sekian banyak berkas-berkas

penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan ke

Kejaksaan Agung, sebenarnya berkas penyelidikan

kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi

pada tahun 1997-1998 memiliki peluang yang besar

untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Pada tahun

2009, DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi

kepada Presiden/pemerintah sehubungan dengan

2

upaya penuntasan kasus tersebut. Namun telah lebih

dari empat tahun, Pemerintah baru sebatas memiliki

niat untuk menjalankan rekomendasi terakhir, yaitu

meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan

Paksa, seperti yang tercantum dalam dokumen

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

(RANHAM) 2011-2014. Namun sepertinya, rencana

tersebut baru sebatas niat saja, karena hingga akhir

tahun 2012 pemerintah tidak juga meratifikasi

konvensi tersebut.

Ada banyak faktor yang menjadi kendala

dalam upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM

berat tersebut. Mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal

Kasim, menyebutkan kurangnya dukungan

Pemerintah dan DPR terhadap kegiatan Komnas

HAM menjadi salah faktor yang terpenting yang

menghambat agenda penuntasan kasus pelanggaran

3

HAM masa lalu. Sementara, bagi Ketua Komnas

HAM saat ini, Otto Nur Abdullah, kemandegan

penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga

disebabkan oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM yang memungkinkan terjadinya

'pingpong politik' dari Kejaksaan Agung ke Komnas

4

HAM. 'Pingpong politik' yang dimaksud oleh Ketua

Komnas HAM tersebut dapat terlihat dalam

pengembalian berkas penyelidikan Komnas oleh

Kejaksaan Agung untuk peristiwa 1965 dan

penembakan misterius (Petrus) di akhir tahun 2012.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih tetap pada

keyakinannya agar Komnas HAM melengkapi berkas

penyelidikannya walaupun Komnas HAM telah

beberapa kali menyerahkan kembali berkas tersebut

ke Kejaksaan Agung.

USUT PELANGGARAN HAM. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan

Solidaritas Keluarga Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi demo.

Mereka mendesak agar pemerintah menegakkan akuntabilitas pelanggaran HAM

masa lalu dengan mendorong secara aktif proses hukum yang terhambat di Kejaksaan Agung

.

(FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/ama)


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Berbagai faktor yang menghambat tersebut

menjelaskan mengapa upaya-upaya yang dilakukan

oleh Pemerintah saat ini selalu saja tidak

membuahkan hasil. Presiden pernah berinisiatif untuk

membentuk Tim Kecil di bawah koordinasi Menteri

5

Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam),

yang ditugaskan untuk mencari format terbaik bagi

penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu,

pada November 2011. Namun jika melihat komposisi

keanggotaannya, mandat tim ini tidak hanya mencari

format penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu

saja. Komposisi tim ini sepertinya juga dimandatkan

untuk mencari format penyelesaian konflik agraria dan

sumberdaya alam yang pada tahun 2012 semakin

meningkat intensitasnya. Namun hingga akhir tahun

2012, tim kecil ini tidak mendapatkan hasil apapun.

Menko Polhukam, Djoko Suyanto, berasalan

lambatnya kerja tim ini merupakan konsekuensi dari

beratnya kasus-kasus yang harus diselesaikan,

mengingat panjangnya rentang waktu, jamaknya

kategori kejadian, kriteria korban, dan bentuk

6

penyelesaian yang bermartabat.

Inisiatif yang lain juga pernah datang dari Dewan

Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum

dan HAM, Dr. Albert Hasibuan, yang menyusun

rekomendasi untuk Presiden agar dapat menyelesaikan

pelanggaran HAM masa lalu. Untuk merealisasikan

rekomendasi tersebut, Wantimpres melakukan sejumlah

pertemuan dengan tokoh ahli hukum dan perwakilan

organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi korban,

untuk memperoleh masukan tentang konsep

penyelesaian. Format penyelesaian pelanggaran HAM

masa lalu yang telah disusun oleh Wantimpres tersebut

kemudian telah diserahkan kepada Presiden, namun

hingga akhir tahun 2012, Presiden tidak juga

menunjukkan tanda-tanda akan menindaklanjuti usulan

konsep dari Wantimpres tersebut.

Berbagai kemandegan ini menunjukkan

memang komitmen Pemerintah untuk menuntaskan

kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sangat

lemah. Tidak aneh, berbagai berkas penyelidikan

Komnas HAM terkait kasus-kasus pelanggaran HAM

masa lalu serta inisiatif-inisiatif yang muncul tidak

pernah ada tindak lanjutnya dari Pemerintah.

Harapan Kecil di Tengah Kemandegan

Di tengah lemahnya komitmen Pemerintah untuk

menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa

lalu, ternyata ada beberapa inisiatif dari beberapa

institusi pemerintah yang masih dapat memberikan

harapan-harapan kecil kepada korban dan keluarga

korban pelanggaran HAM masa lalu. Di tahun 2012,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

telah membuka peluang bagi korban untuk

mengajukan permohonan bagi bantuan medis

maupun psikososial. Hingga November 2012, LPSK

telah memberikan perlindungan dan pemulihan medis

maupun psikologis bagi para korban pelanggaran

7

HAM masa lalu.

Inisiatif pemberian bantuan medis dan

psikologis bagi korban pelanggaran HAM masa lalu ini

ternyata juga menemui berbagai hambatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan

Bantuan kepada Saksi dan Korban, LPSK hanya dapat

memberikan bantuan setelah adanya keterangan dari

8

Komnas HAM. Kendala dalam proses birokratisasi ini

yang menyebabkan beberapa korban pelanggaran

HAM merasa frustasi untuk mengakses bantuan dari

9

LPSK tersebut. Kendala ini juga menyebabkan

banyaknya permohonan bantuan dari korban

pelanggaran HAM yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh

10

LPSK. Walaupun berbagai hambatan dalam

pemberian bantuan oleh LPSK ini kerapkali terjadi,

namun inisiatif ini patut diapresiasi karena merupakan

terobosan yang penting dalam membantu kehidupan

para korban pelanggaran HAM.

Terobosan penting lainnya juga dilakukan oleh

Pemerintah Kota Palu. Dalam rangkaian acara

peringatan hari hak-hak korban pelanggaran HAM atas

kebenaran dan keadilan, Maret 2012, Walikota Palu

secara resmi menyatakan bahwa yang terjadi di masa

lalu (1965-1966) adalah sebuah kesalahan, dan secara

resmi menyatakan permintaan maaf kepada korban

pelanggaran HAM di masa lalu. Dalam acara tersebut,

Walikota menjanjikan program pengobatan gratis bagi

korban melalui program Jaminan Kesehatan Daerah

(Jamkesda), serta bermaksud memberikan peluang

kerja kepada anak-anak korban melalui program padat

karya yang masuk ke setiap kelurahan. Walikota Palu

juga berjanji akan memberikan beasiswa kepada anak

dan cucu korban.

Selain itu, pihak Walikota mengakui ada 13

titik tempat kerja paksa korban peristiwa 1965-1966

dan menyetujui tempat-tempat tersebut dijadikan

obyek wisata sejarah serta budaya. Walikota Palu

bermaksud membantu penggalian kuburan massal

korban yang dihilangkan secara paksa, sepanjang

11

lokasinya teridentifikasi berada di wilayah kota Palu.

Namun janji-janji Walikota Palu tersebut hingga akhir

tahun 2012 belum terealisasi.

Pada 27 Desember 2012, Walikota Palu telah

menerima dan menyetujui konsep program Reparasi

Mendesak yang ditawarkan korban dan keluarga

korban pelanggaran HAM di Palu. Dalam reparasi

mendesak tersebut, Pemerintah Kota Palu akan

menyiapkan anggaran dalam APBD Perubahan tahun

2013, untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan

pendidikan, bantuan usaha, serta jaminan hari tua

bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM

masa lalu di Palu. Rencananya program ini akan

12

direalisasikan pada Agustus 2013.

Proyeksi di Tahun Politik

Walaupun harapan-harapan kecil muncul dari

lembaga atau institusi negara, namun hal tersebut

belum cukup untuk memaksa Pemerintah secara

keseluruhan agar mau menuntaskan kasus-kasus

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

09


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

pelanggaran HAM masa lalu. Agenda penuntasan

kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu akan

semakin berat hingga tahun 2014, mengingat mulai

tahun 2013 hingga tahun 2014 merupakan tahuntahun

politik bagi partai politik dan elit politik untuk

mempersiapkan dirinya menghadapi Pemilihan

Umum (Pemilu).

Seperti pada masa-masa sebelumnya,

menjelang Pemilu, kasus-kasus pelanggaran HAM

memiliki kecenderungan akan digunakan sebagai

komoditas politik oleh elit-elit politik untuk menjegal

lawan politiknya. Kasus-kasus pelanggaran HAM

masa lalu akan menjadi alat tawar-menawar politik di

antara elit politik di Indonesia, daripada sebagai

persoalan yang membutuhkan penyelesaian demi

memajukan situasi HAM dan memberi keadilan bagi

para korban pelanggaran HAM masa lalu.

Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa

selama ini negara, di setiap periode pemerintahan

hingga saat ini, melakukan pembiaran atau tidak

memiliki inistiatif yang sungguh-sungguh untuk

menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa

lalu. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang

terjadi di masa lalu melalui mekanisme Pengadilan

HAM adhoc akan sulit terjadi terbelenggu kepentingan

politik. Sebagaimana disampaikan oleh mantan Ketua

Komnas HAM, Ifdhal Kasim, proses politik di DPR dan

proses pengeluaran Keppres biasanya sarat dengan

muatan politik, yang pada akhirnya semakin

13

mempersulit pembentukan Pengadilan HAM adhoc.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nasir

Djamil, anggota Komisi III DPR dari F-PKS, yang

menilai keengganan Pemerintah menindaklanjuti

rekomendasi Komnas HAM dikarenakan tidak

adanya kemauan semua pihak (termasuk DPR) untuk

menyelesaikan kasus HAM. Hal ini dikarenakan

semau pihak sudah disandera oleh kepentingan

politik, yang menyebabkan gerak anggota DPR tidak

leluasa serta khawatir akan menyebabkan blunder,

14

gejolak politik dan mengancam kelompok tertentu.

Selama ini memang pengungkapan kasuskasus

pelanggaran HAM masa lalu selalu saja

dianggap akan menimbulkan gejolak atau kegaduhan

politik. Lihat saja bagaimana laporan penyelidikan

Komnas HAM terkait peristiwa 1965-1966 dianggap

sebagai upaya untuk membuat gaduh oleh beberapa

15

pejabat pemerintah sehingga tidak perlu diungkap.

Upaya lembaga Arsip Nasional RI (ANRI) baru-baru

ini untuk membuka arsip dokumen peristiwa 1965 pun

dihadang oleh DPR karena khawatir akan

16

menimbulkan kegaduhan baru.

Gejolak politik yang dimaksud tentu saja

mengacu kepada pertarungan antara elit-elit dan

partai-partai politik yang akan berlaga di Pemilu 2014

nantinya. Hal ini mengingat sebagian dari mereka

yang diduga sebagai pelaku pelanggar HAM masa

lalu juga masih memiliki posisi strategis dan jaringan

yang kuat di pelbagai institusi pemerintah, militer

maupun partai politik. Dengan posisi tersebut, mereka

mempunyai kemampuan untuk ikut mempengaruhi

kebijakan dan perpolitikan di Indonesia, termasuk

yang berhubungan dengan agenda penuntasan

kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dalam

situasi seperti ini, kemandegan dalam penuntasan

kasus pelanggaran HAM masa lalu tampaknya terjadi

bukan sekedar karena instrumen kebijakan untuk

penyelesaiannya yang tidak memadai, namun lebih

ditentukan oleh ketiadaan kemauan politik dari para

17

pembuat kebijakan itu sendiri.

Memperluas Upaya Pengungkapan Kebenaran

Walaupun penuntasan kasus pelanggaran HAM berat

masa lalu di tahun politik ini sangat berat, namun upaya

untuk mengungkapkan peristiwa pelanggaran HAM

masa lalu tetap harus dilakukan. Hal ini tentu saja akan

sangat bermanfaat bagi upaya untuk membuka

kesadaran baru untuk masyarakat, khususnya bagi

generasi muda, mengenai apa yang terjadi di Indonesia

pada masa lalu. Saat ini informasi mengenai peristiwaperistiwa

pelanggaran HAM masa lalu sudah banyak

tersebar di masyarakat, baik melalui buku, film maupun

hasil investigasi dari media massa.

Keterbukaan informasi mengenai peristiwaperistiwa

pelanggaran HAM masa lalu tersebut harus

dimaknai bukan hanya untuk membuka pengetahuan

sejarah yang selama ini ditutupi-tutupi oleh

pemerintah, namun juga upaya untuk mengajak

masyarakat agar bersama-sama mendesak

pemerintah mengungkapkan dan mengakui secara

resmi apa yang telah terjadi di masa lalu. Hal ini

menjadi penting, karena masalah penuntasan kasus

pelanggaran HAM masa lalu bukan saja masalah

korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa

lalu saja, namun hal ini juga harus menjadi

permasalahan bagi seluruh masyarakat Indonesia,

khususnya generasi muda, yang selama ini menjadi

korban penutupan sejarah dari masa Orde Baru.

Sasaran utama dari upaya ini seharusnya

lebih ditujukan kepada generasi muda dan para

pengajar di sekolah, sehingga upaya pengungkapan

kebenaran ini dapat berjalan terus menerus. Institusi

pendidikan menjadi salah satu sasaran yang paling

penting karena institusi pendidikan merupakan

lembaga yang paling dekat dengan generasi muda.

Untuk itu, lembaga-lembaga yang selama ini

mengadvokasi penuntasan pelanggaran HAM masa

lalu harus mulai merangkul para pengajar dan

generasi muda untuk memperluas kampanye

pengungkapan kebenaran tersebut.

Selain itu, yang juga penting adalah

membenahi organisasi-organisasi korban

pelanggaran HAM masa lalu. Walaupun selama ini

telah terbentuk berbagai organisasi-organisasi

korban pelanggaran HAM dari berbagai kasus,

namun hingga saat ini dirasakan organisasiorganisasi

tersebut belumlah dapat bekerja secara

maksimal untuk merekrut dan memberikan

pemahaman yang menyeluruh melalui berbagai

pendidikan organisasi kepada korban-korban

10

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

pelanggaran HAM lainnya di Indonesia, yang

seharusnya menjadi anggota organisasi tersebut.

Jika kita melihat bagaimana organisasiorganisasi

buruh dan tani dalam melakukan

aktivitasnya dalam mengkampanyekan kasuskasusnya

ke masyarakat, maka bisa dibilang

organisasi korban masih tertinggal jauh. Organisasiorganisasi

buruh dan tani yang dimotori oleh anggota

dari buruh dan tani, mampu menjalankan

organisasinya dan memberikan pengaruh terhadap

kebijakan-kebijakan selama ini. Sebagai contoh,

organisasi buruh mampu untuk memaksa pemerintah

untuk bernegosiasi mengenai kenaikan Upah

Minimum. Pembenahan di organisasi korban dan

keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu menjadi

upaya memperkuat korban dan keluarga korban

melalui organisasi tersebut, baik secara politik

maupun ekonomi.

Dengan perluasan kampanye pengungkapan

kebenaran ke generasi muda serta pembenahan

organisasi korban tersebut, diharapkan kekuatan

untuk mendesak pemerintah agar memiliki kemauan

politik dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM

masa lalu dapat terwujud. Hal ini juga dapat

mencegah perilaku elit politik yang selama ini hanya

menjadikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu

sebagai komoditas politik belaka. Kekuatan yang

besar untuk mendesak pemerintah akan

memunculkan posisi tawar politik yang lebih besar

bagi kepentingan penuntasan kasus pelanggaran

HAM masa lalu.

Keterangan

1. Hukum internasional mengatur korban pelanggaran HAM

yang berat serta pelanggaran serius terhadap hukum

humaniter harus mendapatkan pemulihan, yang terdiri atas:

akses atas keadilan yang setara dan efektif; reparasi yang

memadai, efektif atas kerugian yang diderita; dan, akses atas

informasi yang relevan berkaitan dengan pelanggaran dan

mekanisme reparasi. Lihat, Ari Yurino, Aloysia Vira Herawati,

“ R e p a r a s i : H a k y a n g h a r u s d i p e n u h i , ”

http://hukumpidanadankeadilantransisi.blogspot.com/2011/11

/reparasi.html (akses 11 Februari 2013)

2. Rekomendasi DPR tersebut, yakni: 1) merekomendasikan

kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM adhoc;

2) merekomendasikan kepada Presiden serta segenap

institusi serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan

pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih

dinyatakan hilang; 3) merekomendasikan kepada Pemerintah

untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap

keluarga korban yang hilang; dan, 4) merekomendasikan

kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi

Internasional tentang Perlindungan bagi Setiap Orang dari

Tindakan Penghilangan Paksa.

3. Parameter yang terlihat dari kurangnya dukungan pemerintah

dan DPR terhadap kegiatan Komnas HAM, yakni: anggaran;

politik; tidak dibentuknya Pengadilan HAM; dan, tindak lanjut

laporan Komnas HAM. Lihat., “Saat Pemerintah dan DPR Tak

Dukung Komnas HAM,” VivaNews, 30 Agustus 2012,

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/347524-saatpemerintah-dan-dpr-tak-dukung-komnas-ham

(akses 11

Februari 2013)

4. Lihat., “2013, Indonesia Punya 7 PR Bidang HAM,” TEMPO, 13

Desember 2012, http://www.tempo.co/read/news/2012/

12/13/078447862/2013-Indonesia-Punya-7-PR-Bidang-HAM

(akses 11 Februari 2013)

5. Tim ini beranggotakan Komnas HAM, Kejaksaan Agung,

Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Wakil

Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Kementerian

Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian

Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Lihat., Tim ELSAM, Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di

Indonesia tahun 2012: Tahun Peningkatan Kekerasan dan

Pengabaian Hak Asasi Manusia (Jakarta: ELSAM, 2013), hlm. 6

7. Lihat Siaran Pers LPSK, “Komnas HAM: LPSK Telah Jalankan

Rekomendasi PBB,” 20 November 2012, http://www.lpsk.go.id

/page/50ab1db8a6d1c (akses 11 Februari 2013)

8. Lihat., Pasal 35 ayat 2 huruf b dan huruf c, Peraturan

Pemerintah (PP) No 44 tahun 2008 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan

Korban

9. Lihat., “LPSK: Syarat Administrasi Jadi Kendala Korban HAM,”

Aktual, 31 Mei 2012, http://www.aktual.co/hukum/174450lpsksyarat-administrasi-jadi-kendala-korban-ham

(akses 11

Februari 2013)

10. LPSK telah menerima 211 permohonan perlindungan dari

korban pelanggaran HAM tahun 1965-1966, namun banyak

dari permohonan tersebut yang berkasnya tidak lengkap,

seperti belum adanya surat rekomendasi dari Komnas HAM

serta tidak adanya kelengkapan administrasi berupa KTP,

kartu keluarga dan dokumen lainnya. Lihat., Siaran Pers

LPSK, “LPSK Lakukan Pemeriksaan Medis dan Psikologis

Korban Pelanggaran HAM Berat,” 6 November 2012,

http://www.lpsk.go.id/page/50a1a26aa3309 (akses 11

Februari 2013)

11. Lihat., Nurlaela AK. Lamasitudju, “Ketika Walikota Meminta

Maaf Kepada Korban,” dalam Buletin Asasi Edisi Maret-April

2012 (Jakarta: ELSAM, 2012)

12. Wawancara dengan Nurlaela AK. Lamasitudju, 7 Januari 2013

dalam Tim ELSAM, Op Cit, hlm. 7

13. Lihat., “Penuntasan Kejahatan HAM Terbelenggu Kepentingan

Politik,” RimaNews, 30 Juli 2012, http://www.rimanews.com

/read/20120730/70976/penuntasan-kejahatan-hamterbelenggu-kepentingan-politik

(akses 11 Februari 2013)

14. Ibid

15. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR, menyatakan sebaiknya

semua pihak tidak lagi membuka sejarah kelam pelanggaran

HAM berat karena akan membuka peristiwa-peristiwa lainnya

dan menimbulkan reaksi yang tidak enak. Lihat., “Priyo:

Jangan Berkutat pada Peristiwa HAM Masa Lalu,” KOMPAS,

24 Juli 2012 http://nasional.kompas.com/read/2012/07/

24/17483637/Priyo.Jangan.Berkutat.pada.Peristiwa.HAM.Ma

sa.Lalu (akses 11 Februari 2013), sementara Djoko Suyanto,

Menkopolhukam, menyatakan peristiwa 1965 justru

bermanfaat. Lihat., “Menko Polhukam: Presiden tidak bisa

serta merta minta maaf, tanpa melihat kejadian sebenarnya

peristiwa PKI 1965,” Arrahmah, 2 Oktober 2012,

http://www.arrahmah.com/read /2012/10/02/23653-menkopolhukam-presiden-tidak-bisa-serta-merta-minta-maaftanpa-melihat-kejadian-sebenarnya-peristiwa-pki-

1965.html#.URisKIdGdWE (akses 11 Februari 2013)

16. Lihat., “DPR Khawatir Pembukaan Arsip G30S/PKI Timbulkan

K e g a d u h a n , ” d e t i k . c o m , 2 9 J a n u a r i 2 0 1 3 ,

http://news.detik.com/read/2013/01/29/134125/2155176/10/d

pr-khawatir-pembukaan-arsip-g30s-pki-timbulkankegaduhan?9911012

(akses 11 Februari 2013)

17. Lihat., Tim ELSAM, Op Cit., hlm. 11

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

11


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Menyoroti kinerja legislasi DPR

dalam perlindungan HAM

Oleh Wahyudi Djafar

(Peneliti Divisi Hukum dan Kebijakan ELSAM)

12

edikitnya 69 RUU telah ditetapkan oleh DPR

sebagai prioritas legislasi yang akan dibahas

selama tahun 2012. Namun dalam praktiknya,

seperti tahun-tahun sebelumnya, secara Skuantitas, capaian legislasi DPR, jauh dari yang

direncanakan dalam Prolegnas. DPR hanya mampu

menyelesaikan pembahasan 30 RUU dari 69 RUU yang

direncanakan. Kurang dari separo.

Dari 30 RUU yang disahkan, hanya 10 RUU yang

termasuk dalam daftar prioritas legislasi tahun 2012.

Artinya, dari target 69 RUU dalam program legislasi

tahun 2012, DPR dan Presiden sekadar mampu

menyelesaikan 10 RUU prioritas. Hitung-hitungan

tersebut memperlihatkan selama tahun legislasi 2012,

DPR dan Presiden hanya mampu menyelesaikan 14,5%

dari 69 target legislasi tahun 2012. Situasi ini

menggambarkan belum adanya perubahan kinerja

legislasi DPR dari tahun ke tahun.

Capaian legislasi DPR tahun 2012

Dari diagram di atas memperlihatkan sebanyak 12 RUU

bertema pembentukan daerah otonom baru disahkan di

tahun 2012, yang artinya sebanyak 40% dari total

capaian legislasi. UU bertema tersebut masih

mendominasi capaian legislasi DPR selama periode

2012. Ini seperti tahun-tahun sebelumnya.

Di peringkat kedua sebanyak 10 RUU atau 33%

merupakan prioritas legislasi DPR untuk tahun 2012.

Selanjutnya di posisi ketiga, 5 RUU pengesahan

perjanjian internasional disahkan di tahun 2012, dan

terakhir 3 RUU yang berkaitan dengan APBN.

Salah satu faktor utama yang 'mengganggu'

performa fungsi legislasi DPR ialah banyaknya

keterlibatan DPR di dalam proses seleksi pejabat publik.

Dalam tahun 2012 saja misalnya, DPR setidaknya harus

melakukan seleksi (uji kepatutan dan uji kelayakan) bagi

tujuh pimpinan lembaga negara yang lain. Mulai dari

seleksi hakim agung, seleksi komisioner Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), seleksi pimpinan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), seleksi anggota Komisi Pemilihan

Umum (KPU), seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu), seleksi anggota Komisi Nasional HAM

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

(Komnas HAM), dan seleksi anggota Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU).

Tentu tidak cukup waktu satu-dua hari untuk

merampungkan satu proses seleksi pejabat publik,

sehingga kemudian banyak menyita waktu DPR yang

seharusnya bisa digunakan dalam pembahasan

legislasi. Oleh karena itu apakah tidak lebih baik jika

pemusatan kewenangan seleksi pejabat publik yang

ada di DPR sebaiknya dibagi-bagi ke lembaga yang

lain? DPD misalnya.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya

performa legislasi DPR ialah kebiasan DPR untuk

membahas banyak RUU dalam satu waktu pada satu

alat kelengkapan, yang memperlihatkan tiadanya

prioritas dari DPR sendiri. Kebiasaan ini berakibat pada

buruknya kualitas legislasi serta rendahnya kuantitas

pencapaian legislasi, karena dalam satu waktu seorang

anggota DPR dalam suatu komisi atau alat kelengkapan

lainnya, dipaksa untuk membahas banyak RUU

sekaligus. Jika DPR fokus dalam pembahasan setiap

RUU, dengan konstitusi dan hak asasi manusia sebagai

parameternya tentu tidak akan banyak undang-undang

yang berujung dengan pengujian dan pembatalan di

Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, meski dari sisi kuantitas tidak tercapai,

apabila ada fokus dalam pembahasan tentu dari sisi

kualitas akan lebih terjaga. Tidak seperti sekarang,

bukan hanya buruk dari segi kuantitas pencapaian tetapi

juga buruk kualitasnya, terbukti dengan banyaknya RUU

yang baru disahkan langsung diajukan pengujian ke MK.

Kecenderungan terus meningkatnya jumlah UU

yang diajukan pengujiannya ke MK bisa dilihat dari

statistik perkara yang diterima MK, ada kenaikan yang

sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai

perbandingan, tahun 2010 panitera MK menerima 81

permohonan pengujian undang-undang, tahun 2011

naik meski tidak signifikan dengan 86 permohonan, dan

tahun 2012 melonjak menjadi 117 permohonan

pengujian undang-undang.

Trend permohonan pengujian undang-undang

Sumber: Data Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2012.


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Tidak hanya trend penerimaan perkara pengujian

undang-undang yang terus mengalami kenaikan, dari sisi

jumlah materi UU (frasa, ayat dan pasal) yang dibatalkan

kekuatan mengikatnya juga terus mengalami kenaikan.

Jika di tahun 2010 terdapat 17 materi UU yang

dibatalkan, tahun 2011 naik menjadi 21, dan melonjak di

tahun 2012 menjadi 30. Di tahun 2012, dari 30 RUU yang

disahkan oleh DPR, 5 diantaranya (UU APBNP 2012, UU

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Pendidikan

Tinggi, UU Sistem Peradilan Anak, dan UU

Perkoperasian) sudah dilakukan pengujian di MK, serta 2

yang lain akan segera didaftarkan pengujian oleh

kelompok masyarakat sipil, yakni UU Penanganan

Konflik Sosial dan UU Pangan.

Jadi dari 10 RUU prioritas yang disahkan selama

tahun 2012, separuh diantaranya diajukan pengujian ke

MK. Situasi ini bisa memperlihatkan banyak hal,

termasuk makin buruknya kualitas legislasi DPR dan

ketidakpercayaan masyarakat kepada DPR, sehingga

seluruh perdebatan harus diakhiri di meja pengadilan.

Kompabilitas legislasi dan hak asasi

Tahun 2012 memang diramaikan dengan pembahasan

sejumlah RUU yang materinya kontroversial, karena

cenderung membatasi kebebasan sipil dan tidak sejalan

dengan keharusan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam bidang keamanan misalnya, meneruskan

pengesahan RUU Intelijen Negara pada 2011, tahun

2012 dilanjutkan dengan pembahasan RUU

Penanganan Konflik Sosial dan RUU Keamanan

Nasional. Pembahasan dua RUU tersebut cukup

menyedot perhatian publik dikarenakan materinya yang

berpotensi mengancam kebebasan sipil. Meski menuai

kecaman, DPR dan Pemerintah akhirnya mengesahkan

RUU Penanganan Konflik Sosial pada April 2012,

menjadi UU No. 7 Tahun 2012. Sedangkan RUU

Keamanan Nasional pembahasannya dilanjutkan pada

tahun 2013.

Tidak hanya dua RUU tersebut, perhatian publik

juga terserap pada pembahasan RUU Organisasi

Kemasyarakatan (Ormas), yang materinya mengancam

kebebasan berserikat. Antusiasme DPR dan Pemerintah

untuk segera mengesahkan RUU Ormas menimbulkan

kesan besarnya hasrat mereka untuk melakukan

pembatasan terhadap kegiatan organisasi-organisasi

non-pemerintah. Pembatasan ini terlihat mulai dari

definisi organisasi kemasyarakatan, ruang lingkup yang

sangat luas, mekanisme registrasi, larangan kegiatan

tanpa adanya batasan yang tegas dan terlalu fleksibel,

sehingga mudah disalahgunakan, serta ancaman

pembubaran.

Ancaman terhadap hak asasi tidak hanya datang

dari lahirnya sejumlah kebijakan yang membatasi

kebebasan sipil, tetapi juga muncul dari kebijakan yang

menghambat pemenuhan hak ekonomi, sosial dan

budaya. Polemik mengemuka dengan disahkannya RUU

Tata Kelola Pendidikan Tinggi menjadi UU No. 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta pengesahan RUU

Pangan menjadi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pembentukan wadah tunggal koperasi melalui Dewan

Koperasi Indonesia, yang diatur dalam UU

Perkoperasiaan juga ditentang sejumlah pihak, karena

dianggap membatasi ruang gerak bagi organisasi

koperasi.

Dari 30 RUU yang disahkan selama 2012, hanya

segelintir diantaranya yang materinya sejalan dengan

upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,

itu pun merupakan RUU pengesahan perjanjian

internasional. Tiga perjanjian internasional yang

disahkan ke dalam hukum nasional dalam kerangka

penguatan perlindungan hak asasi manusia, yaitu: (1)

International Convention on the Protection of the Rights

of All Migrant Workers and Members of Their Families

(Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-

Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);

(2) Optional Protocol to the Convention on the Rights of

the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict

(Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai

1

Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata); (3)

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the

Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child

Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak

mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan

2

Pornografi Anak).

Kebijakan lain yang dimaksudkan untuk menjamin

pemenuhan hak asasi manusia adalah UU No. 8 Tahun

2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Meskipun muncul sejumlah pengajuan permohonan

pengujian terhadap undang-undang ini, namun secara

umum undang-undang ini bisa dikatakan telah menjamin

hak asasi warga negara untuk menggunakan hak

politiknya. Sedangkan permasalahan yang mengemuka

hingga dibawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi

lebih terkait dengan verifikasi partai politik, parliamentary

treshold, dan pembagian wilayah daerah pemilihan.

Mengukur tingkat kepertautan

Hak asasi manusia tentu harus menjadi sandaran dalam

setiap pembentukan kebijakan negara, termasuk pada

tingkat legislasi, sebab tujuan pembuatan kebijakan

negara yang utama adalah dalam rangka pemenuhan

dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana

ditegaskan di dalam tujuan negara. Oleh karena itu

setiap rancangan undang-undang maupun undangundang

pastilah memiliki keterkaitan dengan hak asasi

manusia. Kadar keterkaitannya yang kemudian berbedabeda

antara satu dengan yang lain, ada undang-undang

secara langsung berpengaruh dalam upaya

perlindungan dan pemenuhan HAM, ada pula undangundang

yang tidak secara langsung berpengaruh

dengan upaya perlindungan HAM, meski HAM tetap

harus menjadi basis pembentukannya.

Berdasar pada substansi sebuah kebijakan, level

3

pertautan (engagement) antara kebijakan dengan hak

asasi manusia, setidaknya dapat dibagi menjadi tiga

kriteria, yaitu pertautan sangat langsung (close

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

13


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

engagement), pertautan langsung (direct engagement),

dan pertautan tidak langsung (non-direct engagement).

Pertautan sangat langsung maksudnya ialah

ketika suatu undang-undang disahkah maka dia akan

langsung berpengaruh pada gerak-langkah

perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia, bisa

mendorong tetapi dapat juga menghambat. Pertautan

langsung adalah jika suatu undang-undang disahkan,

maka ia akan berguna dalam upaya pemenuhan hak

asasi manusia, serta tidak secara langsung

menghambat akses penikmatan hak asasi. Sedangkan

pertautan tidak langsung apabila suatu undang-undang

yang disahkan tidak secara langsung akan berpengaruh

pada perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia.

Menggunakan pendekatan level pertautan

tersebut, keseluruhan produk legislasi DPR selama

periode 2012 bisa kita pilah menjadi tiga kriteria yang

menjelaskan tingkat kedekatan antara produk legislasi

sebagai kebijakan, dengan tujuan perlindungan dan

pemenuhan HAM, yaitu: close engagement, direct

engagement, dan non-direct engagement. Berdasarkan

kriteria tersebut dan pembacaan atas substansi legislasi

yang ada, maka tujuh UU yang disahkan pada 2012

4

masuk dalam kategori close engagement; enam UU

5

termasuk direct engagement; dan 17 undang-undang

6

masuk pada kategori non-direct engagement.

Hasil pembacaan atas seluruh materi muatan

produk legislasi yang diselesaikan selama 2012

memperlihatkan bahwa Presiden dan DPR sebagai

pelaksana fungsi legislasi lebih banyak menyelesaikan

peraturan perundang-undangan yang tidak secara

langsung berkaitan dengan upaya perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia. Sedangkan rencana

pembentukan kebijakan yang meterinya memiliki

peranan besar dalam upaya pemajuan, pemenuhan dan

perlindungan HAM, justru nampak kurang menjadi

prioritas pembahasan, sehingga secara kuantitas

hasilnya pun minimalis.

Parahnya, dari yang minimalis tersebut masih

terdapat beberapa UU yang substansinya justru tidak

sejalan dengan upaya perlindungan HAM atau potensial

menjadi penghambat dalam upaya negara memenuhi

hak asasi manusia warganya. Temuan tersebut

diperkuat dengan tidak dibahasnya atau tidak

selesainya pembahasan sejumlah RUU yang

diharapkan publik, karena kehadirannya akan

memberikan angin segar bagi perlindungan HAM,

seperti RUU KUHAP, RUU Kesetaraan Gender, RUU

Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat

Adat, serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Selain itu rencana ratifikasi sejumlah perjanjian

internasional yang bertalian erat dengan jaminan

perlindungan HAM, seperti konvensi anti-penghilangan

paksa, protokol opsional konvensi menentang

penyiksaan, serta Statuta Roma 1998, nasibnya juga

terkatung-katung, tidak ada progres berarti.

Kondisi ini memperlihatkan belum berubahnya

trend legislasi DPR dari tahun ke tahun yang masih

menitikberatkan pada percepatan pembahasan RUU

yang memiliki nilai politik tinggi, menguntungkan

kepentingan partai-partai di DPR, dan secara

substansial mudah dibahas. Hipotesis ini salah satunya

bisa dilihat dari tingginya angka legislasi pembentukan

daerah otonom baru, meski di dalamnya dibalut dengan

isu pelayanan publik dan demokratisasi, namun

sejatinya sangat berkait dengan bagi-bagi kekuasaan

7

partai-partai politik yang berkuasa. Kebijakan ini

tentunya sangat tidak sejalan dengan banyaknya kritik

keras terhadap tingginya angka pemekaran wilayah,

yang hasilnya sebagian besar tidak berimplikasi pada

peningkatan kesejahteraan warga.

Belum dijadikannya perlindungan dan

pemenuhan HAM yang merupakan mandat konstitusi,

sebagai prioritas legislasi juga bisa dilihat dari dampak

suatu materi legislasi, apakah memperkuat atau

melemahkan perlindungan hak asasi manusia? Dilihat

dari dampak substantifnya, yang merupakan imbas dari

p e n o r m a a n s u a t u u n d a n g - u n d a n g d a l a m

kompabilitasnya dengan hak asasi manusia, produk

legislasi DPR setidaknya dapat dipilah ke dalam tiga

kriteria, yaitu: (1) strengthening (memperkuat), bagi

legislasi yang memperkuat perlindungan hak asasi; (2)

weakening (melemahkan), bagi legislasi yang

memperlemah hak asasi; dan (3) implementing

(melaksanakan), bagi legislasi yang fungsinya

melaksanakan hak asasi, tidak memperkuat atau

memperlemah perlindungan hak asasi manusia,

termasuk dalam kategori ini ialah legislasi yang masuk

kriteria non-direct engagement (tidak memiliki

keterpautan langsung).

Bersandar pada dampak yang ditimbulkan oleh

suatu produk legislasi, selama periode legislasi 2012,

terlihat tiga UU yang materinya berdampak pada

penguatan upaya pemajuan dan perlindungan HAM,

demikian juga terdapat tiga UU yang materinya

sebaliknya, memperlemah upaya pemajuan dan

perlindungan HAM. Sedangkan 24 undang-undang

sisanya, meski tidak memperlemah perlindungan hak

asasi manusia, namun materinya juga tidak ditujukan

dalam rangka penguatan upaya pemajuan dan

8

perlindungan HAM.

Minimnya capaian UU yang materinya ditujukan

untuk meningkatkan dan memperkuat upaya pemajuan

dan perlindungan HAM lagi-lagi memperlihatkan bahwa

HAM belum menjadi fokus dan perhatian utama DPR

dalam penciptaan kebijakan legislasi. Bisa dikatakan,

inisiatif DPR rendah untuk melakukan pembahasan dan

pembentukan undang-undang yang berimplikasi positif

bagi penguatan HAM.

Masih adanya UU yang kontraproduktif dengan

upaya pemajuan dan perlindungan HAM juga

menunjukan kepada kita tentang belum baiknya

internalisasi norma-norma HAM oleh DPR pada setiap

pembahasan materi legislasi. Mengapa demikian?

Selama ini selain dipengaruhi oleh keterbatasan

pengetahuan tentang HAM, serta tidak digunakannya

HAM sebagai parameter utama dalam setiap

pembahasan legislasi, tingginya politik transaksional di

14

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

nasional

DPR juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya

undang-undang yang materinya berseberangan dengan

upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Negosiasi

kepentingan seringkali masih menjadi pijakan utama

DPR ketika akan merumuskan dan menyutujui suatu

materi legislasi, sehingga rumusan yang jelas

bertabrakan dengan konstitusi dan hak asasi bisa tetap

dipaksakan untuk disahkan.

Proyeksi tahun 2013

Pada paripurna penutupan masa sidang

Desember 2012, DPR telah menetapkan prioritas

legislasi untuk tahun 2013. Tercatat 70 RUU menjadi

prioritas legislasi DPR tahun 2013, mayoritas

diantaranya ialah RUU yang sebelumnya sudah

diprioritaskan pada tahun 2012, namun gagal dibahas

atau atau luncuran tahun 2012 (sudah dibahas namun

belum disahkan). Terhadap susunan prioritas legislasi ini

beberapa RUU patut diapresiasi dan didorong

pembahasannya, antara lain: RUU Perubahan UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM, dalam kerangka penguatan

Komnas HAM dan perlindungan pembela HAM; RUU

Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi Korban; RUU Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana; RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana; RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar

Negeri; RUU Perlindungan PRT; RUU Pengakuan dan

Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat; serta RUU

Pertanahan.

Sebaliknya, patut juga disayangkan karena DPR

memprioritaskan kembali pembahasan sejumlah RUU

yang ditolak oleh mayoritas masyarakat sipil, karena

materinya bertentangan dengan hak asasi, yakni RUU

Organisasi Kemasyrakatan dan RUU Keamanan

Nasional. Selain itu, DPR juga tetap memprioritaskan

pembahasan beberapa RUU yang sebetulnya belum

mendesak untuk dibahas, serta materinya potensial

bertabrakan dengan hak asasi manusia, seperti RUU

Rahasia Negara, RUU Komponen Cadangan; serta RUU

Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme.

Proyeksi tahun 2013, dalam pelaksanaan fungsi legislasi

perhatian DPR diprediksi tidak akan lebih baik daripada

tahun 2012. Hal ini disebabkan tahun 2013 sudah sangat

dekat dengan tahun Pemilu atau tahun politik 2014,

sehingga konsentrasi mayoritas anggota DPR akan

banyak tersedot pada persiapan pelaksanaan pemilihan

umum. Dengan situasi demikian, dari sisi capaian

kuantitas legislasi juga sulit untuk lebih baik dari periode

tahun 2012. Selain itu dalam konteks materi legislasinya

(kualitas legislasi) juga sangat rawan terjadi negosiasi

kepentingan demi keuntungan politik dalam rangka

persiapan Pemilu 2014.

Pembahasan sejumlah RUU yang materinya

cenderung membatasi hak asasi dan bernuansa represif

juga nampak akan tetap mendominasi proses legislasi

2013. RUU Ormas dan RUU Kamnas akan menjadi

prioritas DPR dan Pemerintah untuk segera disahkan,

dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan

sejumlah RUU represif lainnya. Sementara terhadap

RUU yang meterinya memiliki kontribusi tinggi dalam

pemajuan dan perlindungan hak asasi, berkaca pada

tahun sebelumnya, masih menjadi tanda tanya besar,

apakah DPR akan membahasnya atau meninggalkannya

kembali? Oleh karena itu dibutuhkan dorongan

kuat untuk mengubah performa legislasi DPR,

khususnya terkait dengan fokus dan strategi

pembahasan, serta agar DPR mendahulukan

pembahasan RUU yang memiliki peran penting dalam

pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Keterangan

1 Protokol opsional ini diadopsi pada 25 May 2000 dan mengikat

m u l a i 1 8 J a n u a r i 2 0 0 2 . 1 2 0 n e g a r a s u d a h

menandatanganinya dan 162 negara meratifikasinya.

Indonesia menandatanganinya pada 21 September 2001 dan

meratifikasinya pada 24 September 2012. Selengkapnya lihat

di http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=

TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en.

2. Protokol opsional ini diadopsi pada 25 May 2000 dan mengikat

m u l a i 1 8 J a n u a r i 2 0 0 2 . 1 2 0 n e g a r a s u d a h

menandatanganinya dan 162 negara meratifikasinya.

Indonesia menandatanganinya pada 21 September 2001 dan

meratifikasinya pada 24 September 2012. Selengkapnya lihat

di http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=

TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en.

3. Teori pertautan (theories of engagement) salah satunya

dikemukakan oleh Habermas (1981) ketika menjelasan

hubungan pertautan antara gerakan sosial dengan

kewarganegaraan. Teori ini kemudian juga digunakan oleh

Ellison (2000) saat memperlihatkan hubungan keterkaitan

antara pemahaman sosiologis gerakan sosial dan

pemahaman sosiologis kewarganegaraan. Lihat J. Habermas,

'New social movements', Telos, 49, 337, 1981. Lihat pula N.

Ellison, 'Proactive and defensive engagement: social

citizenship in a changing public sphere', Sociological

Research Online, 5, (3), 2000, dapat diakses di

http://www.socresonline.org.uk/5/3/ellison.html. Juga lihat:

Angharad E. Beckett, Citizenship and Vulnerability: Disability

and Issues of Social and Political Engagement, (New York:

Palgrave Macmillan, 2006).

4. Termasuk dalam kategori ini adalah UU PKS, UU Pemilu, UU

Pendidikan Tinggi, UU Pangan, Pengesahan konvensi

perlindungan buruh migran dan keluarganya, serta dua

protokol opsional tentang hak-hak anak.

5. Termasuk dalam kategori ini adalah UU Sistem Peradilan

Anak, UU Perkoperasian, UU Lembaga Keuangan Mikro,

Pengesahan konvensi terorisme ASEAN, dan dua UU

pengesahan APBN.

6. Termasuk dalam kategori ini ialah sejumlah UU tentang

pembentukan daerah otonom baru, UU Veteran, UU Industri

Pertahanan, UU Keistimewaan Yogyakarta, dan pengesahan

mutal legal assistance in criminal matters.

7. Lihat Wahyudi Djafar, dkk, HAM dalam Pusaran Politik

Transaksional, (Jakarta: ELSAM, 2011), hal. 40.

8. Memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM: 3 undangundang

pengesahan instrumen internasional HAM;

Memperlemah: UU Penanganan Konflik Sosial, UU

Pendidikan Tinggi, dan UU Pangan.

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

15


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Kelemahan Penegakan Hukum Lestarikan Penyiksaan

Oleh Andi Muttaqien

(Staf Divisi Advokasi Hukum ELSAM)

i penghujung 2012, tepatnya tanggal 30

Desember, kita dikejutkan oleh kabar tewasnya

seseorang bernama Hendra Kusumah (51),

warga Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, usai Ddiperiksa di Markas Polsek Kalideres. Hendra

diinterogasi Polsek Kalideres setelah berselisih dengan

tetangganya. Menurut saksi yang saat itu berada di

Markas Polsek, ketika diinterogasi, Hendra terjatuh,

kemudian saksi melihat Hendra mengalami luka di

1

kepala dan bibir. Polisi pemeriksa Hendra kemudian

ditahan dan diproses oleh Propam dan Unit Reserse

Kriminal Polres Jakarta Barat.

Kasus penyiksaan lain terjadi dua hari

sebelumnya, pada 28 Desember 2012, di Kabupaten

Poso. Sebanyak 14 warga Desa Kalora dan Desa

Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir awalnya ditangkap

Brimob karena dituduh teroris. Mereka diinterogasi Polisi

sembari dianiaya, kaki dan tangannya pun diikat, bahkan

2

diantaranya ada yang sampai pingsan di Mapolres Poso.

Selama 2012, kejahatan penyiksaan, hukuman

yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat

(selanjutnya disebut penyiksaan) kerap terjadi, dan

institusi Kepolisian merupakan pihak yang paling banyak

melakukan penyiksaan. Polisi biasanya melakukan

tindakan, baik saat interogasi dan penangkapan,

termasuk, saat memaksa tangkapannya untuk mengakui

suatu tindak pidana yang tidak dilakukan.

ELSAM mencatat setidaknya terjadi 83 tindak

kejahatan penyiksaan dengan korban mencapai 180

orang laki-laki dan 11 orang perempuan pada tahun

2012. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan

3

catatan ELSAM pada 2011, yakni 19 kasus. Dari 83

kasus tersebut, korban penyiksaan yang tewas

berjumlah 24 orang, dan selebihnya mengalami

penganiayaan dan perbuatan yang tidak manusiawi baik

di tempat penahanan Kepolisian, Lembaga

Pemasyarakatan, maupun di Rumah Tahanan.

Diagram 1. Fluktuasi Kasus Penyiksaan

Diagram 2. Pelaku penyiksaan

Penggunaan kekerasan oleh Kepolisian saat interogasi

masih dilakukan, bahkan mengalami peningkatan tajam

jika dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 11 kasus.

Evaluasi dan pengawasan internal di masing-masing

institusi, khususnya Kepolisian, tampak tidak berjalan

maksimal. Munculnya Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9

tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar

HAM dalam Tugas Polri tak kunjung memberikan dampak

positif terhadap perubahan kultur untuk menjunjung tinggi

HAM dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan

memaksa dalam penegakan hukum, tak jarang

Kepolisian melakukan penyimpangan dengan

melanggar prosedur tetap (protap)-nya. Seperti, ketika

melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana, cara-cara kekerasan selalu

dikedepankan. Tatkala nyata-nyata salah tangkap,

aparat Kepolisian yang melakukannya tak mendapat

hukuman setimpal. Bahkan menganggapnya sebagai

hal yang wajar, dan ditutup kasusnya dengan

memberikan ganti rugi atau permohonan maaf.

Di Banjarmasin, pada 1 Agustus 2012, oknum

Polda Kalsel menangkap Supian alias Epeh dan dipaksa

mengakui bahwa orang yang ditangkap sebelum dirinya di

tempat lain adalah kawannya. Supian tentu saja menolak.

Dia lalu dibawa ke kawasan Masjid Raya Sabilal Muthadin,

kemudian dipukuli oleh aparat Kepolisian berinisial LO

dengan pistol. Setelah itu Supian dibawa ke Polda Kalsel,

namun karena tak cukup bukti, dirinya diperbolehkan

pulang. Akibat pemukulan tersebut, Supian mendapat

delapan jahitan di bagian kening dan hanya memperoleh

4

ganti rugi dari polisi sebesar Rp. 250 ribu.

Lemahnya Penegakan Hukum, Lestarikan

Penyiksaan

Pada tahun 2012, secara rata-rata tiap bulannya terjadi

enam kasus penyiksaan. Sebanyak 54 kasus penyiksaan

terjadi dan dilakukan oleh Kepolisian, dengan rincian 8

kasus di tingkat Polda, 22 kasus di tingkat Polres, 21

kasus di tingkat Polsek, serta 1 kasus dilakukan oleh

Densus 88. Kemudian, sebanyak 11 kasus terjadi di

Rumah Tahanan Negara, 9 kasus terjadi di Lembaga

Pemasyarakatan, 1 kasus terjadi di Rumah Detensi

Imigrasi, serta 1 kasus dilakukan oleh oknum TNI.

Dalam kasus penyiksaan, tak banyak kasus yang

berujung pada proses penegakan hukum terhadap

pelaku. Kebanyakan dari kasus penyiksaan yang

dilakukan Kepolisian justru diselesaikan dengan

musyawarah atau jalan damai, seperti dialami Jumhani

alias Ujum di Balaraja, Provinsi Banten. Pada Juni 2012,

Jumhani ditangkap dan dipaksa mengaku “mencopet”

oleh oknum Polres Serang. Saat ditangkap dan di dalam

16

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

monitoring sidang

mobil, Jumhani mengalami pemukulan, bahkan

disetrum. Jumhani ditahan selama 9 hari dan dilepaskan

setelahnya. Uang Rp.1,3 juta dan telepon genggam

miliknya tak dikembalikan polisi. Paska kejadian,

Jumhani ternyata tidak mau menuntut, tidak ingin

menceritakan lagi hal yang dialaminya selama di

tahanan. Dia bahkan menyatakan bahwa kasusnya

5

selesai secara kekeluargaan.

Pada 2012, setidaknya ada dua kasus

penyiksaan yang proses hukumnya berlanjut sampai

persidangan pidana, yakni tewasnya tahanan bernama

Erik Alamsyah di Bukittinggi dan tewasnya 2 tahanan,

yakni Faisal dan Budri, di tahanan Polsek Sijunjung,

kedua kasus tersebut berada di Sumatera Barat.

Erik Alamsyah adalah tahanan (pencurian)

Polsekta Bukittinggi yang meninggal di tahanan pada 30

Maret 2012. Dalam kasus penganiayaan terhadap Erik

ini, enam orang anggota Polsekta Bukittinggi dijadikan

Tersangka. Komnas HAM dalam Laporan Pemantauan

atas kasus Erik menyatakan bahwa Erik meninggal

akibat penyiksaan yang terjadi di Polsekta Bukittinggi.

Hukuman terhadap para pelaku masih jauh dari

harapan, karena keenam pelaku penyiksaan Erik dihukum

bersalah karena “turut serta melakukan penganiayaan”

melakukan penganiayaan pada 22 Oktober 2012. Empat

orang dihukum dengan hukuman 10 bulan penjara, dua

lainnya dihukum dengan hukuman 1 tahun penjara. Masingmasing

hukuman ini dua bulan lebih rendah dibanding

tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Hukuman tersebut

sangat ringan, dan tidak akan memberikan efek jera terhadap

para terdakwa yang notabene adalah aparat kepolisian yang

seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Dalam pertimbangan putusannya, hakim

menyatakan bahwasanya para terdakwa melakukan

penganiayaan terhadap Erik Alamsyah, namun

penganiayaan tersebut bukan sebab yang mengakibatkan

kematian Erik. Persidangan diwarnai pencabutan keterangan

berita acara pemeriksaan oleh saksi kunci bernama Nasution

Setiawan, teman Erik Alamsyah, yang turut diperiksa polisi

saat terjadinya penganiayaan terhadap almarhum Erik. Ketika

dihadirkan sebagai saksi, Nasution menempati mobil tahanan

bersamaan dengan para terdakwa, bahkan ditempatkan di

dalam ruang tahanan yang sama. Atas perlakuan ini, Komnas

HAM menyatakan, diduga ada intimidasi yang diterima saksi

6

Nasution Setiawan karena perlakuan tersebut. Hal ini juga

akibat kelalaian LPSK dalam melindungi saksi, sehingga

berakibat pada lemah, bahkan gagalnya proses penegakan

hukum yang efektif.

Hakim perkara Erik tampak mewajarkan

penganiayaan yang dilakukan para terdakwa yang saat itu

menjalankan aktivitasnya. Karena dalam pertimbangan “hal

meringankan”, hakim menyatakan bahwa tindakan para

terdakwa adalah dalam rangka mengungkap kasus

pencurian sepeda motor yang sedang marak di Bukittinggi.

Perspektif hakim dalam melihat kejahatan penyiksaan dan

mewajarkannya adalah masalah tersendiri yang perlu

diselesaikan. Pendidikan dan informasi tentang larangan

tindak penyiksaan perlu disosialisasikan kepada segenap

aparat penegak hukum agar bisa memperoleh perspektif

7

utuh tentang penyiksaan.

Sementara kasus tewasnya dua tahanan Polsek

Sijunjung, Faisal dan Budri, terjadi pada 28 Desember

2011, namun persidangan dimulai pada 13 November

2012. Dalam peristiwa tersebut, sembilan anggota Polisi

diperiksa Propam Polda Sumatera Barat pada 5 Januari

8

2012. Dari sembilan polisi tersebut, hanya empat polisi

yang diajukan ke persidangan pidana di Pengadilan Negeri

(PN) Muaro, Kabupaten Sijunjung. Sisanya?

Persidangan terhadap empat terdakwa

dilaksanakan di PN Muaro, dan dibagi dalam 2 berkas

(tiap berkas 2 terdakwa). Sidang ini diputus pada Selasa,

29 Januari 2013, dan memvonis Al Indra 3 Tahun penjara,

9

subsider 3 bulan kurungan dan denda Rp. 10 juta dan

menghukum Irzal dengan 2 tahun penjara subsider 3

10

bulan. Sedangkan di berkas lainnya, Hakim

menyatakan Syamsul Bahri dihukum 1 tahun 6 bulan

11

penjara, dan Randi Agusta jatuhi pidana 2 tahun penjara

Jika dibandingkan dengan vonis dan

penanganan perkara tewasnya Erik Alamsyah di

Bukittinggi, vonis ini tergolong lebih baik, meski putusan

tersebut tentu masih jauh dari rasa keadilan bagi korban.

Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari “skenario” dalam

proses hukum terhadap para Terdakwa, seperti

penerapan pasal dalam dakwaan yang tidak tepat.

Dalam berkas terdakwa Syamsul Bahri dan Randi

Agusta, Jaksa tidak menggunakan Pasal 80 UU

Perlindungan Anak. Korban Budri M. Zen tidak

digolongkan sebagai anak-anak (di bawah 18 tahun),

padahal mengacu surat domisili yang dikeluarkan Wali

Nagari Pulasan, usia Budri M. Zen adalah 17 tahun.

Sementara pada berkas Al Indra dan Irzal, Jaksa

telah menggunakan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Hal ini merupakan langkah maju

yang dibuat Kejaksaan Negeri Sijunjung, karena

menguatkan jaksa dalam menuntut, sehingga kemungkinan

penghukuman terhadap pelaku semakin besar.

Serius atau tidaknya proses penegakan hukum

terhadap para pelaku penyiksaan bisa jadi berpengaruh

pada keberlanjutan tindakan penyiksaan oleh aparat.

Dalam tubuh TNI misalnya, penghukuman terhadap para

anggota TNI pelaku penyiksaan Siprianus Charles Mali

oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang di tahun 2011, yang

beberapa diantaranya disertai dengan pemecatan,

langsung atau tidak langsung telah memberi preseden

12

baik bagi prajurit TNI.

Adanya penghukuman yang cepat dan tegas

terhadap prajurit yang melakukan tindakan penyiksaan

setidaknya bisa menjadi rambu-rambu peringatan bagi

prajurit TNI lainnya untuk tidak mempraktikkan cara-cara

penyiksaan dalam situasi apapun. Efek ini paling tidak bisa

dilihat dari statistik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat

TNImeski masih terjadi, dari yang semula 5 kasus di tahun

2011, menurun menjadi satu kasus di tahun 2012.

Sedangkan untuk kasus-kasus penyiksaan

yang pelakunya diduga dilakukan oleh Polisi, jarang

sekali didengar adanya suatu proses hukum yang cepat

dan tegas, dalam rangka memberikan efek jera bagi para

pelakunya maupun aparat kepolisian lainnya. Misalnya

di Sumatera Barat, dari sekian banyaknya dugaan telah

terjadinya tindakan penyiksaan oleh aparat kepolisian,

baru pada kasus kematian Erik Alamsah di Polsekta

Bukittinggi, serta kakak-adik Faisal-Budri di Polsek

Sijunjung, yang kasusnya dibawa ke pengadilan. Itu pun

setelah ada tekanan kuat dari masyarakat dan media

massa, serta rekomendasi pemantauan yang dilakukan

oleh Komnas HAM, tentang adanya dugaan tindakan

penyiksaan atas meninggalnya sejumlah tahanan

tersebut.

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

17


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Mendorong Pemerintah Memutus Keberlanjutan

Penyiksaan

Maraknya kejahatan penyiksaan di Indonesia setidaknya

terdapat beberapa sebab. Pada tingkat kebijakan,

ketiadaan aturan di KUHP serta KUHAP yang secara

khusus mengatur larangan serta ancaman hukuman

terhadap tindakan penyiksaan juga menjadi faktor

tersendiri bagi terus berlanjutnya praktik ini. Karena,

dengan hanya mengesahkan Konvensi Internasional

Anti-Penyiksaan, Penghukuman Kejam, Tidak

Manusiawi, dan Merendahkan Martabat ke dalam hukum

nasional tanpa adanya ancaman hukuman, serta aturan

ketat yang bisa jadi pedoman bagi aparat penegak hukum

dalam melakukan tugas-tugasnya, justru tak akan

memberi efektivitas pencegahan.

KUHAP, yang selama ini menjadi rujukan utama

bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan suatu

proses peradilan pidana, tidak secara spesifik mengatur

larangan penyiksaan dalam penggalian keterangan dan

pencarian alat bukti lainnya. Selain itu KUHAP juga tidak

mengatur ketentuan bahwa bukti dan keterangan yang

diperoleh dengan cara-cara penyiksaan akan

13

menggugurkan proses pidana yang tengah berlangsung.

Selama kejahatan penyiksaan masih dilekatkan

pada delik penganiayaan dalam KUHP, maka

penghukuman bagi para pelaku tak kunjung optimal. Delik

penganiayaan yang ada di KUHP saat ini tidak mampu

melingkupi keseluruhan ragam dan jenis penyiksaan,

sehingga seringkali para pelaku penyiksaan lolos dari

14

penghukuman. Selain itu keengganan Pemerintah

Indonesia untuk meratifikasi Optional Protocol to the

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment -OPCAT, juga

menjadi masalah tersendiri yang melanggengkan praktikpraktik

penyiksaan.

Ratifikasi Convention Against Torture and Other

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment -

CAT tanpa OPCAT tentu takkan memberikan kontribusi

yang signifikan bagi pencegahan praktik penyiksaan di

Indonesia. Seharusnya tidak ada alasan bagi Pemerintah

Indonesia untuk meratifikasi instrumen ini, mengingat

UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara untuk

bebas dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman

lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan

martabat, sebagai hak asasi manusia yang tak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun.

Melihat berbagai catatan tersebut di atas,

kecenderungan di tahun 2013 pun tidak akan banyak

mengalami perubahan, tanpa upaya komprehensif dari

Pemerintah untuk segera mengisi kekosongankekosongan

aturan hukum di atas. Jika situasi ini terus

dibiarkan, akan semakin banyak rakyat kecil yang

berhadapan dengan hukum menjadi korban dari aparat

penegak hukum dengan dalih penegakan hukum. Setiap

tahun, hampir seluruh korban penyiksaan aparat adalah

mereka yang rentan ketika berhadapan dengan hukum,

salah satunya akibat ketidakmampuan mengakses

pengacara (penasihat hukum).

Keterangan

1 Kronologis Tewasnya Hendra Usai Diperiksa di Polsek Kalideres,

Minggu, 30 Desember 2012, http://jakarta.okezone.com/read/

2012/12/30/500/739141/kronologis-tewasnya-hendra-usai-diperiksadi-polsek-kalideres

2. Keempat belas warga ditangkap pasca penyerangan kelompok sipil

bersenjata yang menewaskan empat anggota Brimobda Sulteng.

Selengkapnya, lihat: http://m.jpnn.com/news.php?id=152132

3. Komnas HAM mencatat, selama 2012, terdapat 39 berkas laporan

yang masuk ke lembaga ini sehubungan dengan kasus penyiksaan

dalam proses pemeriksaan. Lihat Catatan Akhir Tahun 2012: Saatnya

Merajut Toleransi dan Kohesi Sosial!, Siaran Pers Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia, 11 Desember 2012.

4. Lihat http://www.radarbanjarmasin.co.id/index.php/berita/detail/

Radar%20Kota/33333, diakses 10 Januai 2013.

5. Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2012, "Tahun

Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia”,

ELSAM, 2013, hal. 19.

6. Surat Komnas HAM No: 1.938/K/PMT/X/2012, tertanggal 1 Oktober

2012, perihal: Penyampaian pendapat Komnas HAM berkenaan

dengan Persidangan Penganiayaan oleh Anggota Kepolisian yang

ditujukan kepada Ketua PN Bukittinggi.

7. Pasal 10 ayat (1) Konvensi Anti Penyiksaan menyatakan bahwa “setiap

Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi

mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukan

dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer,

aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada

kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap

setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.”

8. 2 Bocah Tewas di Polres, 9 Polisi Diperiksa, 5 Januari 2012

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/277658-2-bocah-tewas-dipolres--9-polisi-diperiksa

9. Karena terbukti melanggar Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat 1ke-1

KUHP dan Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

10. Karena terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP.

11. Karena terbukti bersalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55

ayat 1 ke-1 KUHP.

12. Penyiksaan terhadap Charles Mali terjadi pada 13 Maret 2011 dan para

pelakunya dihukum setelah diputus bersalah oleh Pengadilan Militer

III-15 Kupang pada 19 Juli 2011. Pihak TNI menyatakan permohonan

maaf kepada korban dan warga masyarakat dan melakukan langkahlangkah

untuk penyelidikan kasus ini, serta memberikan santunan

untuk pemakaman korban. Majelis hakim menghukum Sertu Agus

Ariyadi 11 bulan 20 hari, Serda I Made Dwi Arimbawa divonis 9 bulan 20

hari, Praka Usman Katmir divonis 9 bulan penjara, Praka Lalo Ijaswadi

divonis 10 bulan 20 hari, Pratu Komang Suwiriten divonis 8 bulan 20

hari, Pratu Bambang Ariwibowo Lofa divonis 8 bulan 20 hari, Prada

Hendra Suryadinata divonis 9 bulan 20 hari, serta Prada Frengkino

Roylamos Goncalues divonis 9 bulan penjara. Sedangkan Prada

Eusthatekus Dena Dopo divonis 12 bulan penjara dengan hukuman

tambahan dipecat dari dinas kemiliteran, karena sebelumnya terlibat

kasus pidana, dan pernah menjalani hukuman 5 bulan penjara. Majelis

hakim juga menyatakan sesuai hasil pemeriksaan dan berdasarkan

fakta persidangan, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

terbukti bersama-sama dengan sengaja melakukan tindakan

penganiayaan yang menewaskan Charles Mali. Selengkapnya lihat

Laporan HAM Elsam, Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM, Jakarta:

Elsam, 2011. Lihat juga Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang No.

PUT/ 23-K/PM III-15/AD/VI/2011, dapat diakses di http://dilmilkupang.go.id/direktori_putusan/Putusan%20Kupang.pdf.

13. Meskipun pada praktiknya ada terdakwa yang kemudian dibebaskan

oleh pengadilan karena saksi-saksi dan alat bukti serta terdakwa

disiksa oleh penyidiki selama proses pemeriksaan perkara. Putusan

pengadilan ini seharusnya bisa menjadi jurisprudensi bagi munculnya

aturan mengenai gugurnya proses pidana bilamana penggalian

keterangan dan alat bukti dilakukan dengan menggunakan cara-cara

penyiksaan. Lihat perkara Rijan Als Ijan Bin M. Sata vs. Negara

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 600K/PID/2009,

dapat diakses di http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/

addea6fbdbf383adfcceede0e83b01ed.

14. Menurut Pasal 1 konvensi anti-penyiksaan, penyiksaan didefinisikan

sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani

maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau

keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau

diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau

mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk

suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila

rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan

dari, dengan persetujuan, atau sepengatahuan pejabat publik.

18

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Melihat Komnas HAM Periode Lalu,

Berharap Kinerja ke Depan

Oleh Ikhana Indah Barnasaputri

(Staf Advokasi Hukum-ELSAM)

nasional

ahun 2012 merupakan tahun akhir masa tugas

bagi para Komisioner Komnas HAM periode

2007-2012. Seharusnya pada akhir Agustus

T2012, masa tugas Komisioner berakhir, tetapi

karena proses seleksi Komisioner baru belum selesai,

maka dilakukan perpanjangan masa tugas hingga

terpilihnya komisioner periode 2012-2017.

Pada 22 Oktober 2012, DPR akhirnya memilih

13 komisioner baru Komnas HAM untuk periode 2012-

2017. Jika mereview kinerja Komisioner periode 2007-

2012, banyak hal yang telah dilakukan. Ada yang dapat

dianggap sebagai sebuah keberhasilan, tetapi Komnas

HAM juga tidak lepas dari kritikan.

Komnas HAM periode 2007-2012 telah

menyelesaikan penyelidikan tiga kasus pelanggaran hak

1

asasi manusia di masa lalu. Pertama, adalah Kasus

Talangsari 1989 yang pada tahun 2008 telah selesai

penyelidikannya dan diserahkan kepada Jaksa Agung

dengan rekomendasi adanya dugaan pelanggaran HAM

yang berat dan pembentukan Pengadilan HAM adhoc.

Jaksa Agung menyatakan masih meneliti hasil

penyelidikan Komnas HAM ini.

Kedua, adalah kasus 1965 di mana hasil

penyelidikannya telah selesai pada Juli 2012- menjelang masa

tugas Komisioner berakhir. Rekomendasi Komnas HAM

adalah adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat serta

pembentukan pengadilan HAM adhoc atau penyelesaian

melalui KKR. Respon atas hasil penyelidikan tersebut adalah

Presiden meminta Jaksa Agung mempelajari hasil

penyeledikan tersebut dan melakukan konsultasi dengan

lembaga negara sperti DPR, DPD, MPR dan MA. Kejaksaan

Agung pada November 2012 mengembalikan berkas

penyelidikan dengan alasan kurang lengkap.

Ketiga, adalah penyelidikan kasus Penembakan

Misterius selesai pada Juli 2012. Seperti penyelidikan

lainnya, Komnas HAM merekomendasikan adanya

dugaan pelanggaran HAM yang berat dan pembentukan

Pengadilan HAM adhoc. Pihak Kejaksaan Agung pun

kembali mengembalikan berkas tersebut ke Komnas

HAM dengan alasan kurang lengkap.

Kasus lain yang menonjol dalam periode Komnas

HAM 2007-1012 adalah kasus kekerasan berbasis agama

dan munculnya kelompok-kelompok fundamental marak

terjadi. Sebagai gambaran, Setara Institute mencatat

sepanjang tahun 2007-2009 terdapat 600 peristiwa

2

pelanggaran kebebasan beragama dengan 843 tindakan.

Pelanggaran tersebut juga meliputi pendirian rumah ibadah,

penyesatan keyakinan/aliran keagamaan/pengrusakan

rumah ibadah, dan peraturan perundang-undangankebijakan

yang diskriminatif. Merespon hal tersebut,

beberapa kali Komnas HAM memberikan reaksinya, seperti

menerima pengaduan memberikan pernyataan sikap, serta

3

mengeluarkan rekomendasi.

Dalam hal instrumen HAM Internasional,

tercatat Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi

Penyandang Disabilitas pada 2011 dan Konvensi

Pekerja Migran dan Keluarganya di tahun 2012. Selain

dua konvensi tersebut, hingga hari ini Komnas HAM juga

memberikan rekomendasi agar Pemerintah segera

meratikasi Statuta ROMA serta OPCAT.

Komnas HAM memiliki mandat yang terbatas, sama

halnya dengan lembaga negara lainnya. Untuk mendukung

kerja-kerjanya, Komnas HAM mengadakan Mou dengan

Pemerintah, institusi negara, organisasi dan pengadilan.

Hubungan yang baik bisa dilihat dalam hubungan antara

Komnas HAM dengan lembaga pemasyarakatan dalam

bentuk memberikan akses untuk melakukan monitoring dan

investigasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM juga seringkali dimintai pendapatnya dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan, misalnya

4

terkait dengan UU Pangan.

Dan untuk pelanggaran HAM masa lalu, KOMNAS

HAM memiliki kerjasama dengan pihak LPSK, dalam hal

upaya pemberian restitusi oleh LPSK mensyaratkan adanya

surat pernyataan sebagai korban yang dikeluarkan oleh

Komnas HAM. Kerjasama antar lembaga tersebut kadang

berjalan dengan baik, tetapi kadang tidak berjalan dengan

baik, seperti yang dialami oleh korban pelanggaran HAM

masa lalu yang ingin memperoleh restitusi dari LPSK, tetapi

terhambat dengan lamanya surat keterangan sebagai

korban yang dikeluarkan Komnas HAM.

Untuk isu-isu pelanggaran hak asasi manusia

terhadap kelompok minoritas, Komnas HAM

memberikan pelatihan hak asasi manusia bagi kelompok

pegiat LGBT. Akan tetapi pelatihan tersebut sempat

diserang oleh kelompok anarkis.

Di tengah sejumlah capaian tersebut, Komnas

HAM juga tidak lepas dari kritikan masyarakat. Kritikan

antara lain banyaknya rekomendasi Komnas HAM yang

tidak dilaksanakan oleh institusi/lembaga negara yang

5

diberi atau penerima rekomendasi. Hal ini utamanya

disebabkan karena mandat Komnas HAM masih dinilai

terbatas, di mana tidak dapat memaksa pihak penerima

rekomendasi untuk melaksanakannya. Barangkali juga

disebabkan adanya pemotongan anggaran sebesar

10% pada tahun 2011, yang berdampak tidak

6

maksimalnya kinerja pemantauan dan investigasi.

Kritikan lainnya adalah pernyataan

kontroversial seorang Komisioner di media, terutama

7

dalam isu kebebasan beragama.

Kini, Komisioner Komnas HAM periode 2012-

2017 telah terpilih yang baru. 13 Komisioner tersebut

memiliki latar belakang yang sangat beragam, yaitu dari

aktivis, pegawai negeri sipil, jurnalis, advokat, pengurus

organisasi keagamaan, dan dosen. Hanya satu orang

Komisioner sebelumnya yang terpilih kembali, meski

dengan suara paling sedikit. Latar belakang yang

beragam tersebut, diharapkan dapat memberikan

pandangan yang luas dalam menghadapi persoalan hak

8

asasi manusia ke depan. Tentunya dengan asumsi

bahwa mereka semua telah memiliki pemahaman yang

sangat baik mengenai nilai-nilai hak asasi manusia.

Karena belajar dari pengalaman di periode sebelumnya,

yaitu ada pernyataan atau pendapat yang berbeda para

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

19


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Komisioner dalam menyikapi pelanggaran hak asasi

manusia di media, karena adanya ketidaksamaan dalam

memahami nilai-nilai hak asasi manusia.

Jika melihat pada periode yang lalu, terdapat

pekerjaan rumah Komnas HAM yang belum selesai.

Misalnya, kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,

eskalasi kekerasan yang masih terus terjadi dalam berbagai

bidang (misal sengketa lahan, penyiksaan, dan kekerasan

berbasiskan agama), persoalan konflik di Papua, serta relasi

institusional Komnas HAM dengan lembaga negara lainnya,

serta persiapan ratifikasi beberapa instrumen HAM. Belum

lagi soal mandat Komnas HAM yang terbatas, pekerjaan

rumah ini akan menjadi tanggung jawab dari komisioner

Komnas HAM yang baru.

Ke depan, Komnas HAM akan menghadapi

tantangan yang besar, karena pada tahun 2014, merupakan

tahun pemilihan umum, dan secara politik, fokus dari DPR

dan Presiden akan mengarah ke persiapan pemilu. Ini

artinya secara tidak langsung akan berpengaruh pada

proses pemenuhan hak asasi manusia.

Harapan kepada Komnas HAM kepengurusan

terbaru ini terganggu dengan usulan perubahan tata tertib

berupa pergantian kepemimpinan tiap tahunnya. Pada

kepengurusan sebelumnya, pergantian kepemimpinan hanya

berlangsung dua kali selama satu periode atau lima tahun.

Usulan perubahan tersebut menimbulkan kontroversi, tidak

hanya di tingkat masyarakat tetapi juga di internal Komnas

HAM. Sembilan dari 13 orang komisioner menyetujui usulan

ini. Mereka mayoritas dibanding empat komisioner lainnya

yang menolak dengan alasan akan menggangu kinerja

Komnas HAM. Polarisasi komisioner ini menimbulkan protes

9

dan aksi mogok yang dilakukan para staf. Atas peristiwa ini,

Komnas HAM telah memperoleh perhatian di tingkat regional,

seperti dari ANNI-Forum Asia yang berbasis di Bangkok telah

10

mengeluarkan pernyataan sikapnya.

Usulan perubahan periodisasi kepemimpinan

Komnas HAM menjadi satu tahun dinilai sangat tidak masuk

akal dan merupakan salah satu upaya pelemahan kinerja

Komnas HAM ke depan dan sarat dengan kepentingan.

Usulan tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat

kepada Komnas HAM menurun dan telah mengganggu

kinerja Komnas HAM.

Hingga tulisan ini dibuat, konflik internal masih

berjalan. Dan baru pada tanggal 6 Maret 2013, Komisioner

Komnas menyelenggarakan sidang Paripurna untuk

membahas mengenai tata tertib dan melakukan proses

pemilihan Ketua Baru. Sidang Paripurna tersebut diikuti oleh 9

orang dari 13 Komisioner, sedangkan 4 komisioner lainnya

menolak untuk ikut sidang dan menyatakan menolak untuk

memilih dan dipilih. Dalam sidang tersebut telah menetapkan

2 hal, yaitu mengenai kepemimpinan dan yang kedua adalah

perubahan tata tertib. Hasilnya adalah Siti Nurlaila sebagai

Ketua dan Mohammad Imdadun serta Dianto Bacriadi

sebagai wakil, dan anggota menyetujui adanya perubahan

tata tertib tersebut yang isinya antara lain mengenai fasilitas.

Keputusan Paripurna ini memperoleh reaksi dari dari

beberapa elemen, termasuk masyarakat sipil yang menilai

terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Sehingga

masyarakat sipil dan mereka yang memiliki perhatian akan

Komnas HAM mendesak agar keputusan tersebut dibatalkan

dan DPR harus segera memanggil Komnas HAM untuk

11

mempertanyakan pelaksanaan rekomendasinya.

Jika melihat ke belakang dan yang akan

datang, maka pertanyaan bagi Komnas HAM adalah

apakah yang menjadi motivasi utama para komisioner

tersebut? Apakah akan tetap bekerja untuk hak asasi

manusia atau kepentingan yang lainnya? Lalu jika

diawal masa kerja sudah ada konflik internal, bagaimana

kinerjanya kedepan? Mari kita tunggu dan pantau kinerja

Komnas HAM ke depan.

Keterangan

1 Lihat Laporan Situasi HAM di Indonesia tahun 2012. Tahun

Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia,

ELSAM, 2013

2. Lihat Negara Harus Bersikap, Tiga Tahun Laporan Kondisi

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009,

Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktik Persekusi

Masyarakat atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan,

Setara Institute, 2010. Dapat diunduh di http://www.setara-

institute.org/sites/setara-institute.org/files/laporan/2007-

2009_beragama-id.pdf

3. http://preview.detik.com/detiknews/read/2011/10/15/

230542/1744927/10/komnas-ham-minta-presiden-tegakkankebebasan-beribadah

dan http://news.detik.com/read/

2011/02/07/102208/1561318/10/

4. Dalam diskusi tentang RUU Pangan, Komnas HAM meminta

agar diskusi dihentikan karena RUU tersebut dinilai tidak

berperspektif HAM. Untuk penjelasan yang lebih lengkap,

silakan lihat dalam http://www.komnasham.go.id/siaranpers/1500-siaran-perskomnas-ham-hentikan-pembahasanruu-pangan-yang-takberperspektif-ham

"

5. http://regional.kompas.com/read/2011/12/15/19281641/

Penjelasan.Komnas.Ham.Soal.Kasus.Mesuji dan juga

laporan Tim Pencari Fakta dimana ELSAM bergabung

didalamnya. Dan juga bisa dilihat dalam kasus Bima,Komnas

HAM Desak Kapolri Jalankan Rekomendasi, KOMPAS 3

Januari 2012

6. Catatan terhadap kinerja Komnas HAM ini dapat dilihat pada

Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi

Manusia dan Komnas HAM “Mendorong Pemajuan Hak Asasi

Manusia dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”,

2012. Lihat juga Laporan Kinerja Komnas HAM dalam

Laporan “Weakening Performance and Persistent Culture of

Impunity dalam 2012”, ANNI Report on Performance and

Establishment of National Human Rights Institution in Asia.

ELSAM menjadi bagian dalam proses penulisan kedua

Laporan tersebut.

7. Saharuddin Daming Anggota Komnas HAM: Membubarkan

Ahmadiyah bukan Pelanggaran HAM, bisa dilihat di

ttp://majalah.hidayatullah.com/?p=1173

8. Seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Situasi Hak

Asasi Manusia di Indonesia 2012 “Tahun Peningkatan

Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia”; ELSAM ;

2013

9. Lihat di http://news.liputan6.com/read/486083/pergantianp

i m p i n a n - k o m n a s - h a m - t i a p - t a h u n - d i p r o t e s d a n

http://news.detik.com/read/2013/02/09/085537/2165471/10/inidampak-negatif-dari-rotasi-komisioner-komnas-ham-tiap-tahun

10. ANNI- The Asian NGO Network on National Human Rights

Institutions merupakan gabungan dari 28 NGO di wilayah

Asia untuk memantau kinerja Komnas HAM di masing-masing

negaranya. Sekretariat ANNI berada di Forum Asia-Bangkok.

Anggota ANNI dari Indonesia adalah ELSAM, KONTRAS,

IMPARSIAL, dan HRWG. Pernyataan sikap tersebut dapat

diunduh di http://www.forum-asia.org/?p=15828

11. Informasi ini dapat dilihat di http://nasional.kompas.com/

read/2013/03/06/1628571/Komisioner.Komnas.HAM.Tolak.P

erubahan.Tatib dan http://www.metrotvnews.com/

metronews/read/2013/03/07/1/136538/Cikal-Bakal-

Kegagalan-Komnas-HAM-Mulai-Nampak

20

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Ekspansi Perkebunan Sawit

di Bumi Kalimantan

daerah

Oleh Wahyu Wagiman

(Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan ELSAM)

Lelang Hutan Kalimantan

alam sepuluh tahun terakhir ekspansi

perkebunan kelapa sawit di Indonesia

meningkat tajam. Berbagai langkah

dilakukan perusahaan perkebunan untuk Dmemperluas jaringan usaha dan lahannya. Demikian

juga dengan Pemerintah yang memfasilitasi berbagai

kemudahan untuk merangsang pertumbuhan

1

investasi di bidang perkebunan kelapa sawit.

Sumatera dan Kalimantan merupakan dua

wilayah yang dijadikan tujuan utama ekspansi. Sampai

dengan tahun 2010, luas perkebunan kelapa sawit di

Sumatera merupakan yang terbesar yaitu sebesar

5.892.707 ha atau 76,46% dari total areal perkebunan

2

kelapa sawit nasional. Sedang Kalimantan mencapai

1.549.275 ha (19,80%). Kalimantan Tengah tercatat

sebagai yang terbesar di Kalimantan, dengan luas

areal perkebunan kelapa sawit sebesar 791.667 ha.

Kemudian disusul oleh Kalimantan Barat seluas

532.034 ha.

Meluasnya wilayah perkebunan kelapa sawit

ini ternyata berbanding lurus dengan menurunnya luas

hutan di Kalimantan. Luas hutan Kalimantan menurun

3

dari 39,9 juta hektare menjadi 25,5 juta. Penurunan

luas di Kalimantan ini disebabkan karena mulai tahun

1990 hingga 2010, nyaris seluruh perkebunan kelapa

sawit di Pulau Kalimantan memakan lahan hutan.

Hasil penelitian terhadap industri kelapa sawit

di Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal Nature:

Climate Change. menyebutkan 47 persen

perkembangan perkebunan kelapa sawit, selama dua

dekade, dari tahun 1990 hingga 2010, di Kalimantan

4

mengorbankan hutan. Hutan Kalimantan seolah

dilelang untuk kepentingan sesaat pengusaha dan

penguasa yang haus akan uang dan kekuasaan.

Selain berkontribusi pada kerusakan dan

berkurangnya luas hutan, perkebunan kelapa sawit di

Kalimantan juga telah menimbulkan kerugian sosial

dan lingkungan hidup yang berat yang menimbulkan

dampak serius terhadap masyarakat adat, penghuni

hutan dan hutan hujan tropis. Masyarakat adat yang

tinggal di dalam dan sekitar hutan yang

menggantungkan kehidupannya pada hutan dan hasil

hutan telah secara semena-mena disingkirkan dari

5

wilayahnya. Akibatnya, konflik agraria dan

pelanggaran hak asasi manusia merupakan dua hal

yang menyertai kesuksesan pembangunan

perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

Maraknya Konflik Agraria

Dampak paling buruk yang diakibatkan perkebunan

kelapa sawit adalah terjadinya konflik antara

masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan

kelapa sawit. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(Walhi) Kalbar, mencatat sejak tahun 2008 hingga

2011 terjadi sekitar 280 konflik antara masyarakat

yang berusaha mempertahankan tanahnya dengan

perusahaan perkebunan yang merebut lahan-lahan

6

milik masyarakat adat. Konflik tersebut terjadi hampir

di semua Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat.

Di Kalimantan Selatan, terdapat 31 titik

konflik agraria yang berhubungan dengan sektor

perkebunan. Lokasi konflik sebanyak itu tersebar di

7

11 kabupaten yang menjadi sentra perkebunan.

Sementara di Kalimantan Tengah, Walhi Kalteng

menangani 30 kasus konflik agraria yang terjadi

8

sepanjang tahun 2011.

Persoalan konflik agaria yang terjadi di

Kalimantan ini merupakan dampak yang tak

terhindarkan dari kebijakan Pemerintah yang

membuka lebar-lebar pintu bagi investasi. Parahnya,

Pemerintah tidak pernah memberikan perlindungan

terhadap akses dan hak kelola warga atas tanah.

Padahal hal ini merupakan satu bagian penting dalam

pengelolaan konflik yang dapat diprediksikan akan

meningkat seiring dengan meningkatnya investasi

dan penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan

perkebunan besar.

Demo masyarakat menolak perampasan tanah oleh perusahaan sawit.

sumber: http://edipetebang.blogspot.com

ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013

21


Perusahaa n Perkebun an Merampas Hak-h

ak

Ata s Tana h Masyarakat

Perampasa n laha n d an pembatas an akses

masyarakat adat terhadap hut an merup

akan

pelanggara n ha k asas i manusi a ya ng bias a terjad

i

d an dilak ukan ol eh perusahaa n perkebunan kelapa

sawit d i Kalimanta n. Kriminalisas i merupaka n jalan

terakhir yan g digunaka n perusahaan perkebun

an

untuk mered am perlawanan yang dilakukan

masyarak at.

Deng an berb ekal izin prinsi p ata u izi n usaha

perkebuna n , seca ra semena-mena perusahaa

n

perkebun an merampa s da n menggusur tana h da

n

tana m tumbuh mili k masyaraka t. Di Kampun g Silat

Hul u , Des a Banta n Sar i, Kecamatan Mara u ,

Kabupat en Ketapan g, Kalimantan Barat, PT Bang

un

Nus a Mandiri (BNM) y ang merupakan anak

perusaha an PT. Sinar Ma s Gru p, melakuka

n

penggusura n d an perusakan wilaya h adat Sila t Hulu

selua s 350 h a.

Areal yang digusur adala h are al

perladanga n, kebu n ka ret, keb un buah-buaha n da n

d ua bu ah kubu ran . Padah al are al perladanga n,

keb un ka ret , kebu n buah-buaha n memilik i kaitan

ya ng erat dalam kehidupa n man usia ba

ik secara

sosia l, ekonom i maup un kebudayaa n.

Terleb ih lag i kubu ran . Bagi masya rakat ada t,

kubura n ( terutam a bahan-bah an ritualny a) termasu

k

dalam tradi si adat kematia n yan g merupaka n tradis

i

yan g bernilai tingg i. Keberadaa n da n perlindunga

n

terhada p lokas i kuburan i ni diangg ap sebag ai bagia

n

dar i penghormatan terakhir terhad ap ro h para

leluhu r. Di lokas i perkuburan in i biasany a tumb

uh

pohon-poh on b esar, karena ba gi masya rakat ad at,

9

tana h perkubu ran sang at dijaga d an dihormati.

Di Des a Biru Ma ju Kecamat an Telawan g,

Kabupat en Kotawaringin Timu r, Kalimanta n Tenga

h,

PT . Buan a Art ha Sejahter a (PT. BAS) , yang ju

ga

merupaka n Sinar Mas Grou p, masuk k e tana h warg a

Des a Biru Ma ju dan mengklaim seluru h tana h yang

suda h digarap warg a Bi ru Maj u. Dasar klai m PT . BAS

tersebu t disandarka n pad a Surat Iji n Prinsip

(dukunga n Pri nsip) dar i Bupa ti Kotawaring in Timu

r,

tertangg al 21 Februa ri 2004.

Selanjutnya dengan melibat kan apara

t

keam anan , Kepolisian mau pun TNI, PT. B AS

mengusir paksa warga Desa Bi ru Ma ju, merataka

n

semua tanama n milik merek a deng an bulld ozer da n

merusa k semua tand a batas, termasuk patok-pato

k

bat as tana h hingg a semuanya pu n r ata deng

an

tanah.

Dua kasu s d i ata s merupakan gambara

n

umu m dari burukn ya pembangunan perkebunan

kelapa sawi t di Kalimantan. Belu m lag i keker

asan

dan kriminalisas i yang mengant arkan masyarakat

Kalimanta n ke penjara sebagai aki bat dar i

10

perlawan an terhada p perusahaa n perkebuna n .

Penutup

Dalam kaitan ini, pelanggaran hak asasi manusia

terjadi sebagai akibat tidak dilakukannya prevensi

terhadap dampak negatif dari pembangunan

perkebunan kelapa saw it. Situas i ini diperparah

dengan tidak adanya mekanism e penindakan dan

penghukuman terhadap

aparat keamanan yang

terlibat, terutama yang membantu perusahaan-

dalam konflik-konflik agraria.

perkebunan

Demikian juga dengan berkurangnya luas hutan dan

rusaknya hutan Kalimantan yang gagal dicegah dan

diperbaiki oleh Pemerintah telah mengakibatka n

m emburuknya kualitas lingkungan hidup di

Kalimantan.

Untuk itu, menyiapkan mekanisme

pengaduan dan penyelesai

an konflik yang terarah

dan terpad

u yan g menyentuh substansi dasar dalam

upaya penyelesaia n konflik agraria dan sumberdaya

alam di Kalimantan merupakan ha l mutlak yang harus

dilakuka n Pemerintah. Penegakan hukum terhadap

seti ap aparat yang berpihak kepada Perusahaan dan

menghentikan setiap perizinan yang berkontribusi

pada kura ng dan rusaknya hutan Kalimantan

merupakan hal penting lainnya yang harus dilakukan

Pemerintah.

Keterangan

1 Wahyu Wagiman, Privilese Perusahaan Perkebunan dan

Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia, Jurnal Sawit

Watch 2012

2. http://www.datacon.co.id/Sawit-2011ProfilIndustri.html

3. Green Peace mencatat penurunan ini diakibatkan oleh

banyaknya HPH [Hak Penguasaan Hutan] dan Perkebunan

Kelapa Sawit, http://www.bisnis.com/articles/hutankalimantan-walhi-catat-sangat-kritis

4. http://raisaziznewspaper.wordpress.com/2012/10/14/90-

perkebunan-kelapa-sawit-di-kalimantan-mengorbankanhutan/

5. Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-

Malaysia : Diskriminasi Rasial Terhadap Masyarakat Adat, Tim

Advokasi Sawit Perbatasan, 2009

6. http://amankalimantantengah.blogspot.com/2012/09/67-

konflik-agraria-sepanjang-2011.html

7. 31 Titik Konflik Agraria Anca m Kisruhkan Kalsel,

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/10/355857/12

7/101/31-Titik-Konflik-Agraria-Ancam-Kisruhkan-Kalsel

8. Siaran Pers Walhi Kalteng, 29 January 2012

9. Pledooi Andi-Japin di Pengadilan Negeri Ketapang, 8 Februari

2011

10. Vitalis Andi, Japin, Syahrani, Aleng, ameng dan Andi

Kalimantan Barat, serta Purnomo dan Mulyani Handoyo

Kalimantan Tengah dan banyak lagi yang lainnya yang pernah

merasakan penjara sebagai akibat dari perjuangan melawan

perusahaan perkebunan. Data diambil dari PILNET.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

22 ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013


Menelusur Peta

Penghilangan Paksa

resensi

Oleh Lilik Hs

(Staf pada Perkumpulan Praxis)

Judul Buku : Pulangkan Mereka! Merangkai

Ingatan

Penghilangan Paksa di

Indonesia

Tim Penulis : Anak Agung Gde Putra, Ari

Yurino, E. Rini Pratsnawati,

Muhammad Arman, Mohamad

Zaki Hussein, Razif, Nashrun

Marzuki, Nasrun, Otto Adi

Yulianto, Paijo, Roro Sawita,

Th. J. Erlijna, Wahyudi Djafar,

Zainal Abidin

Penyunting : M. Fauzi

Ilustrasi

: Arip Hidayat

Kolasi

: xvi, 467 halaman

Impresum:Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (ELSAM), 2012

ISBN : 978-979-8981-43-2

Penerbit : ELSAM, 2012

embuka 2013, Jenderal Efrain Rios Montt,

86 tahun, terduduk kelu di kursi terdakwa.

Mantan Jenderal Angkatan Darat

MGuatemala itu diadili atas tuduhan

pembunuhan massal saat berkuasa pada 1982 - 1983.

Investigasi Komisi Pencari Kebenaran Guatemala

mencatat tak kurang dari 200 ribu penduduk sipil

terbunuh. Untuk pertama kalinya, kasus genosida

disidangkan di negeri itu.

Di Argentina, pada akhir 2012 digelar sebuah

pengadilan besar-besaran terhadap pelaku kejahatan

HAM selama periode kediktatoran militer tahun 1976 -

1983. Dalam jangka setahun mereka telah mengadili

400 penjahat HAM, termasuk pucuk pimpinannya,

Jenderal Jorge Videla yang diganjar hukuman seumur

hidup.

Sayangnya, pengadilan atas pelanggaran

HAM masa lalu itu terjadi nun jauh di Amerika Tengah

dan Amerika Latin. Di Indonesia, alih-alih mengadili

penjahat kemanusiaan, keberanian mengakui adanya

pelanggaran HAM saja masih jauh panggang dari api.

Negeri ini masih terjerembab dalam reputasi jeblok

dalam impunitas pelanggaran HAM.

Buku terbitan ELSAM setebal 467 halaman ini

menelusur rantai praktik penghilangan paksa yang

berlangsung semasa rezim otoriter Orde Baru. Jika

selama ini kita lebih banyak disuguhi angka-angka

jumlah korban yang ditahan, dibunuh dan

dihilangkan, buku ini menyajikan kepingan peta

penghilangan paksa yang tersusun runtut, padat dan

terperinci.

Pada bab Pendahuluan disebutkan bahwa

berbagai laporan baik yang dihasilkan oleh lembagalembaga

negara maupun yang disusun oleh

masyarakat sipil menyebut beragam kasus/peristiwa

pelanggaran paksa sebagai kasus individual yang

terpisah. Laporan-laporan tersebut menjelaskan

tentang siapa pelaku, korban, motif, dan juga tujuan

penggunaan cara-cara penghilangan paksa. Ini

memunculkan berbagai pertanyaan penting misalnya

mengapa penggunaan metode penghilangan paksa

terus dilanggengkan? Apa motif atau tujuan praktik

praktik penghilangan paksa? Bagaimana mereka

melakukan kejahatan tersebut? (hal. 3).

Terbagi dalam 12 kisah, buku berusaha

menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Terentang

dari kurun dan konteks peristiwa yang berbeda, mulai

dari peristiwa 1965, Tanjung Priok, Lampung, Aceh,

Papua, Timor Leste hingga penghilangan aktivis

1997/1998.

Penangkapan Harjosarono

Sebagian besar narasi peristiwa 1965 berkutat pada

latar konflik politik di tingkat elit atau berhenti pada

jejak tragis dan perjuangan para penyintas. Tak

banyak mengungkap aktivitas politik hingga level

terbawahyang menjadi dasar eksekusi mereka.

Di Boyolali, Jawa Tengah, sasaran utama

penghilangan paksa adalah pamong desa, yakni para

lurah, juru tulis, kepala dusun, yang tergabung dalam

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan

Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pimpinan ormas

kiri.

Harjosarono adalah lurah yang disegani

masyarakat. Ia yang tergabung dalam PPDI, giat

menggerakkan pembangunan di wilayahnya.

Kharisma sebagai pemimpin desa itu lantas

menyeretnya sebagai target pertama penangkapan.

Harjosarono dibunuh, dan mayatnya digeletakkan di


tengah jalan. Sebuah upaya teror dengan pesan yang

lugas bahwa “pemimpin kalian pun dengan mudah

kami habisi, apalagi rakyatnya.”

Kisah Harjosarono adalah sepotong mozaik

yang menjelaskan bagaimana peristiwa pembantaian

1965 menjadi fondasi dibabatnya masa depan

bangsa ini. Penangkapan, pembunuhan dan

penghilangan paksa terhadap pamong desa di

Boyolali Utara menandai berakhirnya partisipasi

masyarakat desa yang terorganisir dalam

merumuskan arah modernisasi desanya (hal. 43).

Tokoh - tokoh pemimpin rakyat yang bekerja keras

membangun daerah dilenyapkan. Kemudian tentaratentara

mengisi posisi lurah, bupati hingga menjadi

guru-guru pengganti, tanpa kemampuan dan visi.

Yang terjadi kemudian adalah terputusnya peletak

dasar penanaman karakter bangsa.

Dengan dalih memanfaatkan tenaga kerja

produktif tapol, praktik kerja paksa berlangsung di

berbagai wilayah. Di distrik Galesong, Kabupaten

Takalar, Sulawesi Selatan yang merupakan basis

kuat Barisan Tani Indonesia (BTI), kerja paksa mulai

terjadi pada 1969. Para tapol dipaksa membangun

berbagai fasilitas umum seperti pembangunan jalan,

irigasi, bendungan hingga perumahan Kodim.

Di Boyolali, kerja paska terjadi mulai 1965

1970an. Tenaga mereka dikerahkan membangun

saluran air minum, jembatan, bendungan, kantor

Koramil dan tempat ibadah. Mereka bekerja tanpa

fasilitas sandang dan pangan, yang umumnya

keluarga yang kemudian mensuplai kebutuhan ini.

Buku ini menyertakan peta kerja paksa, lengkap

beserta luas bendungan, jembatan dan jalan raya

yang dibangun dari lelehan keringat dan darah para

tapol.

Ngaben Tanpa Tubuh

Kisah Made hadir dalam bab Ngaben Tanpa Tubuh:

Tragedi 1965 dan Pariwisata Bali. Ia diburu-buru oleh

laskar tameng (ormas bentukan tentara), kemudian

rumah keluarga besarnya dibakar ketika laskar gagal

menemukannya. Tergambar jelas bagaimana

perangkat desa, diberikan otoritas oleh militer untuk

mencatat nama anggota dan simpatisan PKI (hal.

211). Penghilangan paksa di Bali ini bergerak liar

karena data yang amburadul. Nama-nama pun

melebar hingga ke simpatisan. Landasannya pun tak

melulu masalah ideologis, namun melebar masalah

keseharian seperti masalah tanah, sengketa antar

banjar hingga utang-piutang.

Masyarakat dilarang melakukan penggalian

untuk mencari jasad korban. Alhasil upacara ngaben,

yang baru diijinkan pada 1971, hanya dilakukan

dengan secuil tanah yang diambil di seputar lokasi

kuburan korban. Ngaben tanpa tubuh ini adalah

respons sekaligus protes masyarakat atas pembiaran

negara. Ketika masyarakat terus-menerus dibekap

ketakutan dan trauma ngaben adalah salah satu

upaya mempertebal mental mereka kembali.

Penyeragaman ideologi Pancasila menjadi

latar peristiwa pembantaian di Talangsari, Lampung

pada 7 Februari 1989. Data Komnas HAM menyebut

130 orang meninggal, dan sejumlah besar lainnya

dianiaya dan mengalami pengusiran paksa. Data

Kontras menyebut masih ada 88 orang yang masih

hilang. Peristiwa itu tak kunjung menemukan

kejelasan. Pemerintah berkelit bahwa kasus telah

ditutup. Hingga kini, warga mengalami diskriminasi,

mulai dari isolasi hingga tak adanya fasilitas listrik.

Peta Penghilangan Paksa

Sumbangan terpenting dari buku ini adalah suguhan

data-data yang cukup kaya dan jarang terpublikasi.

Buku ini memberikan semacam peta penghilangan

paksa, yang memuluskan kita memahami konteks

kepentingan dalam berbagai kurun peristiwa

penghilangan paksa, seperti yang diulas di temuan

awal buku ini, yakni membuka jalan bagi modernisasi

Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Baru,

memuluskan penanaman modal asing dan

mengukuhkan otoritarianisme dan di era reformasi

adalah ekspansi modal dan bisnis militer.

Di tengah karut marut politik yang semakin

menjauh dari tanggungjawab penyelesaian

pelanggaran HAM, juga gejala merebaknya kembali

simbol-simbol kediktatoran Orba dengan ungkapanungkapan

rindu pada Orde Baru, kehadiran buku ini

menjadi penting.

Jejak hitam penghilangan paksa ini juga

menyuguhkan bukti bagaimana secara sistematis

rantai militer membelit sekujur negeri. Mengharap

rezim yang juga militeristik ini sudi menuntaskan

gurita kasus ini? Alangkah sulitnya.

More magazines by this user
Similar magazines