TOR Diskusi dan Bedah Buku-Medan.pdf - Elsam

1. Pendahuluan
TOR
Launching dan Bedah Buku
Wajah Baru Agrarische Wet :
Menilik Pembatalan Ketentuan Pidana UU Perkebunan
Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang memainkan peranan penting
dalam pembangunan nasional. Dalam periode 2004-2009, pembangunan perkebunan
diklaim telah berhasil dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta
penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; meningkatkan konservasi tanah dan air,
penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, sebagai perekat dan
pemersatu bangsa. Sehingga, Pemerintah menilai penting untuk membuat UU khusus yang
mengatur perkebunan melalui UU No. 18 tahun 2004.
Pada awal pembentukannya Pemerintah menganggap bahwa lahirnya UU No. 18 Tahun
2004 tentang Perkebunan merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan
dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga penyelenggaraan
perkebunan yang demikian diharapkan sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sayangnya, niat baik pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ini tidak
diikuti dengan pengawasan yang memadai terhadap praktik perusahaan perkebunan dalam
mengelola usaha perkebunannya yang seringkali melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hak asasi manusia, khususnya petani dan masyarakat adat di
sekitar wilayah perkebunan.
Demikian juga dengan sikap aparat penegak hukum yang seringkali tidak peka terhadap
permasalahan yang dihadapi masyarakat dan petani di sekitar wilayah perkebunan. Konflik
pertanahan antara masyarakat/petani dengan perusahaan perkebunan seringkali
ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan, bahkan pengajuan masyarakat/petani
ke pengadilan, tanpa melihat latar belakang permasalahan yang muncul, yaitu ketimpangan
dalam hal pemilikan, penguasaan, pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, banyak
sekali kriminalisasi terhadap masyarakat/petani sebagai akibat dari konflik pertanahan di
sekitar wilayah perkebunan, baik di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan wilayah lainnya di
Indonesia.
Secara substansial, UU Perkebunan juga membuka ruang yang luas bagi pelestarian
eksploitasi secara besar-besaran pengusaha perkebunan terhadap lahan perkebunan dan
rakyat, serta menciptakan adanya ketergantungan rakyat terhadap pengusaha perkebunan.
Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan mengenai luas maksimum dan luas
minimum tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan, yang pada akhirnya
menimbulkan adanya konsentrasi hak penggunaan tanah yang berlebihan oleh pihak
pengusaha. Implikasi lebih lanjutnya adalah sebagian besar hak guna usaha yang dimiliki
pengusaha perkebunan lambat laun menggusur keberadaan masyarakat adat atau petani
yang berada di sekitar atau di dalam lahan perkebunan. Akibatnya masyarakat adat atau
petani tersebut tidak lagi memiliki akses terhadap hak milik yang telah turun temurun
mereka kuasai atau bahkan kehilangan lahannya.
Akibatnya, besarnya kontribusi sektor perkebunan ini juga disertai dengan semakin
meningkatnya konflik perkebunan. Berbagai laporan yang dikeluarkan lembaga negara dan
lembaga swadaya masyarakat menunjukkan peningkatan kasus-kasus dengan latar
belakang konflik perkebunan. Data pengaduan Komnas HAM tentang konflik lahan sampai
dengan November 2011, menunjukkan angka 603 pengaduan, tertinggi diantara kasuskasus
lainnya. Begitupun data pengaduan yang masuk ke Satgas Pemberantasan Mafia
Hukum per 20 Oktober 2011, mencapai 1065 pengaduan. Sementara pada awal tahun
2012, ELSAM mencatat paling tidak terdapat 30 konflik yang berujung pada kekerasan
aparat terhadap petani.
1

Konflik ini antara lain dipicu oleh pengambilalihan lahan-lahan milik masyarakat dan warisan
konflik lahan masa lalu yang tidak pernah terselesaikan, tumpang tindih perizinan dan
lemahnya berbagai regulasi yang mengatur mengenai investasi di bidang perkebunan, yang
sementara ini dianggap hanya melindungi pengusaha/perusahaan, namun tidak
mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Persoalan itu pula yang mendorong empat orang petani dari Serdang Bedagai, Ketapang
dan Blitar mengajukan judicial review UU Perkebunan khususnya yang berkaitan dengan
pasal-pasal kriminalisasi, yang kemudian dinyatakan Mahkamah Konstitusi “mengabaikan
hak-hak masyarakat adat dan bertentangan dengan kepastian hukum”.
Oleh karenanya, dalam rangka mendiskusikan mengenai pembangunan perkebunan dan
implikasinya, ELSAM bekerjasama dengan Sahdar berencana untuk mengadakan diskusi
dan bedah buku dengan tema, “UU Perkebunan : Wajah Baru Agrarische Wet, Dasar
dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi”
2. Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk :
a. Sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal yang dibatalkan;
b. Membahas kesulitan dalam penerapan sanksi pidana dalam konflik agraria disektor
perkebunan, sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
c. Mengidentifikasi korelasi konflik agraria, kejahatan korporasi dan kebijakan
Pemerintah disektor investasi perkebunan;
d. Menemukan alternatif penyelesaian konflik agraria disektor perkebunan pasca
pembatalan ketentuan sanksi pidana di dalam UU Perkebunan;
3. Narasumber
Narasumber kegiatan ini adalah :
1. ELSAM;
Topik : ” Sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal yang dibatalkan”.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
Topik : “Penerapan sanksi pidana dalam konflik agraria disektor perkebunan,
sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi”.
3. Ketua BPRPI;
Topik : ” Menemukan alternatif penyelesaian konflik agraria disektor perkebunan
pasca pembatalan ketentuan sanksi pidana di dalam UU Perkebunan”.
4. Dekan FH USU
Topik : “korelasi konflik agraria, kejahatan korporasi dan kebijakan Pemerintah
disektor investasi perkebunan”.
5. Moderator
T.R. Arif Faisal (SAHDAR)
6. Tempat dan Waktu Kegiatan
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : 12 Juli 2012
Jam
: 08.30-13.00 wib
Tempat : Hotel Madani Medan
7. Penyelenggara.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh ELSAM dan SAHDAR.
8. Penutup.
Demikian disampaikan, semoga berkenan untuk sama mendiskusikan buku ini, terima
kasih.
2