Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

elsam.or.id

Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

Penyelesaian Pelanggaran

HAM Masa Lalu:

Konsisten dengan

Komitmen Awal

atau Mencari Jalan Baru?

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

www.elsam.or.id


daftar isi

Masa lalu adalah lembaran sejarah dan terselip sebuah

ingatan yang hendak selalu mengantarkan kita untuk

bisa duduk bersama saling menemani dan memahami,

kemudian untuk dapat meletakkannya dan merefleksikan

atas apa yang telah terjadi.

(http://taman65.wordpress.com)

Kolom

daerah 18-20

Sumbangsih Tenaga Tapol Tanpa

Pengakuan Rezim Soeharto

Kekuasaan pemerintahan otoriter ditandai sejumlah

hal: dukungan ideologi militerisme menindas, tidak

mentolerir perbedaan pendapat, pendekatan

kekerasan, dan gemar bertindak bengis terhadap

rakyatnya sendiri; di samping pemerintahan yang

korup. Ringkasnya, pemerintahan tidak ramah HAM

karena gemar menabrak hukum-hukum HAM.

internasional 21

Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran:

Suatu Kemajuan

Diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran merupakan

puncak 13 tahun proses perjuangan Pemerintah dan

masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mencapai

pemahaman yang sama. Konvensi ini mengatur

sejumlah jaminan, baik bagi tenaga kerja sendiri,

maupun negara untuk mengeluarkan guideline

perlindungan terhadap tenaga kerja lokalnya.

resensi 22-23

Langkah Berharga Pemda Sanggau

Terkait HAM

Di tengah maraknya kemunculan perda diskriminatif di

sejumlah daerah, inisiatif Setda Kabupaten Sanggau,

Kalimantan Barat, menerbitkan Manual Penyusunan

Perda Berbasis HAM patut diapresiasi. Pada manual

ini terdapat pedoman yang berlaku bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) atau legal drafter seluruh

instansi yang ada di Kabupaten Sanggau dalam

menyusun/merancang peraturan daerah di tingkat lokal.

profil elsam 24

editorial 04

Mengapa Harus (Membela) Korban

Tutur mereka mengenai serangkaian perbuatan yang tak

manusiawi, mulai dari narasi penyiksaan yang kejam selama

pemeriksaan yang kadang tak jelas legal atau ilegal karena tak

jelas dari otoritas mana mereka berasal tentu bukanlah isapan

jempol. Narasi yang sama saya dengar pula dari beberapa korban

penculikan tahun 1998 yang berhasil kembali dan meneruskan

kehidupan mereka.

laporan utama 5-14

Dinamika Penyelesaian Pelanggaran HAM

Masa Lalu: Konsisten dengan Komitmen

atau Mencari Jalan Baru?

Berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan untuk terus mendorong

adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang terus

disuarakan oleh masyarakat sipil dan para korban. Inisiatif-inisiatif

korban dan masyarakat sipil di tingkat lokal justru memberikan

dampak yang positif kepada para korban. Gugatan hukum,

memorialisasi, pengungkapan kebenaran oleh masyarakat, terus

terjadi di tengah kemacetan proses penyelesaian oleh negara.

Kembang dan Tembang untuk Korban

bagi korban, waktu empat dekade itu berarti waktu ketidakjelasan

mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang. Mereka

menggunakan masa penantian dengan terus menagih janji

Pemerintah untuk mengungkap kejahatan, sembari merawat memori

dengan metode apapun.

Lika-Liku Ingatan dan Modal Sosial Taman 65

Sejarah kelam tragedi pembunuhan orang-orang yang dituduh PKI

pada akhir 1965 menjadi noktah bagi rumah tua dan penghuninya.

Pada kenyataannya memang ada anggota keluarga yang dihilangkan

di sini. Itu sebabnya orang-orang yang tinggal dan, terutama anakanak

muda yang sering berkunjung ke Taman 65, sangat antusias

membicarakan tragedi itu.

Ketika Walikota Minta Maaf Kepada Korban

Pada momentum peringatan hari hak korban pelanggaran HAM atas

kebenaran dan keadilan pada 24 Maret 2012 dalam rangkaian hari

ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-48 tahun. Walikota

menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Pada intinya

walikota menegaskan bahwa yang terjadi pada masa lalu adalah

sebuah kesalahan.

nasional 15-17

Omah Tani dan Politik Hak Asasi Manusia di Batang

Omah Tani merupakan organisasi petani Batang yang berdiri sejak

2008. Di Batang, persoalan representasi politik yang buruk, dan

usaha untuk memperbaikinya, telah menjadi perhatian gerakan

masyarakat sipil terutama dimotori oleh Omah Tani.


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

surat pembaca

www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab:

Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:

Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:

Widiyanto

Dewan Redaksi:

Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,

Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:

Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana

Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi

Muttaqien, Ester Rini Pratsnawati, Paijo

Sekretaris Redaksi:

Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:

Khumaedy

Surat Terbuka Kepada Pak Menteri

Kepada Bapak Menteri yang Berkuasa,

Kami paham bahwa politisasi terhadap agama akan

menjerumuskan negara ini ke kubangan kekerasan tiada akhir.

Dan kita bisa simak deretan kekerasan yang mengatasnamakan

agama kerap terjadi di penjuru nusantara.

Barangkali menuduh korban dan lembaga advokasi bagi Anda

merupakan cara paling mudah untuk lari dari tanggung jawab

ketimbang bersikap tegas terhadap para gerombolan intoleran.

Kami tahu banyak pejabat negara yang tidak memiliki sikap

kenegarawanan.

Kami tidak tahu apakah Anda termasuk salah satunya.

Wiwid-Depok

Desain & Tata Letak:

alang-alang

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

(ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:

UNI EROPA

Alamat Redaksi:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar

Minggu, Jakarta 12510,

Telepon: (021) 7972662, 79192564

Faximile: (021) 79192519

E-mail:

office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website:

www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran,

kritik dan komentar dari pembaca. Buletin

ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan

nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami

juga menerima pengganti biaya cetak dan

distribusi berapapun nilainya. Transfer ke

rekening

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat

dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar

Minggu No. 127.00.0412864-9

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

03


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

editorial

Mengapa Harus (Membela) Korban

Saya, seperti kebanyakan generasi yang lahir

di era 1970an, sebenarnya hampir tak

memiliki memori visual apapun mengenai

tragedi kemanusiaan yang mengiringi

naiknya Orde Baru ke tampuk kekuasaan di

Indonesia, yang lantas mengisi tiga puluh lima tahun

periode kekuasaannya dengan represif. Bahkan

berbagai tragedi kekerasan yang berlatar belakang

politik lainnya yang terjadi jauh sebelum atau

sesudahnya seperti Gulag Pulau Buru dan

Plantungan, pembunuhan Talangsari, Tanjung Priok,

rangkaian kekerasan yang merenggut sejumlah

besar korban diAceh dengan pemberlakukan Operasi

Militer, hanya karena mereka hampir tak pernah

tersebut dalam buku-buku pelajaran. Mungkin nasib

yang sama juga dialami oleh generasi-generasi yang

lahir belakangan, karena hanya sedikit perubahan

yang ada dalam kasanah narasi resmi mengenai

sejarah bangsa ini, khususnya yang secara resmi

dipergunakan sebagai buku rujukan di sekolahsekolah

baik SD, SMP maupun setingkat SMA.

Mungkin seperti kebanyakan generasi seusia

saya yang lainnya, perbincangan mengenai hal

tersebut hampir tak ditemukan dalam obrolan seharihari

di rumah. Rasanya sulit mempercayai kedua

orang tua saya tak mengetahui apa yang terjadi di

waktu-waktu itu, tapi seperti kebanyakan keluarga

lain, mungkin mereka memilih menutup rapat-rapat

perbincangan itu, seperti takut akan adanya hantu

yang tiba-tiba muncul bila hal itu diperbincangkan.

Alhasil, narasi-narasi itu selama bertahun-tahun

terpendam rapat-rapat dari generasi-generasi seusia

saya atau pun yang lebih muda.

Seperti kebanyakan generasi seusia saya

yang tak terafiliasi dengan ormas-ormas yang terkait

atau sering dikaitkan dengan Tragedi 1965 atau

tragedi-tragedi lain yang terjadi sesudahnya, sulit

menakar kedekatan emosi pada perdebatan

mengenai tarik ulur kepentingan dan konteks politik

yang melingkupi peristiwa-peristiwa tersebut seperti

tergambar dalam debat antara Magnis Suseno (24/3)

dan Sulastomo (31/3) di Harian Kompas.

Meskipun demikian, satu yang realitas yang

tak terbantahkan adalah kehadiran para korban dan

seluruh narasinya. Mereka adalah realitas yang

faktual, manusia yang hidup, beberapa diantaranya

renta dimakan usia, punya alamat tinggal yang jelas

dan diakui sebagai warga negara karena rata-rata

memiliki KTP. Sebagian kecil ada yang beruntung tak

memiliki kesulitan ekonomi, tapi sebagian besar

lainnya hidup dalam situasi yang sulit bertahan hidup

dengan kondisi yang memprihatinkan.

Tutur mereka mengenai serangkaian

perbuatan yang tak manusiawi, mulai dari narasi

penyiksaan yang kejam selama pemeriksaan yang

kadang tak jelas legal atau ilegal karena tak jelas dari

otoritas mana mereka berasal tentu bukanlah isapan

jempol. Narasi yang sama saya dengar pula dari

beberapa korban penculikan tahun 1998 yang

berhasil kembali dan meneruskan kehidupan mereka.

Kekerasan seksual seperti maaf- menusuk

kemaluan dengan batang kayu seperti diungkap dari

data forensik Marsinah, maupun tuturan langsung

para ibu-ibu yang menjadi tahanan politik paska

tragedi 1965 jelas menghentak kesadaran

kemanusiaan, apalagi jika Anda perempuan. Tak

hanya membuat bergidik, narasi ini jelas terlalu jauh

dari fantasi yang mungkin terbayangkan. Bagi

generasi seusia saya, sosok mereka jauh lebih nyata,

senyata fakta bahwa atas alasan apapun perlakuan

yang mereka alami tak bisa dibenarkan oleh akal

sehat kemanusiaan manapun, atau berdasar agama

atau kepercayaan apapun. Apalagi bila merujuk pada

klaim prinsip dan norma hak asasi manusia yang jelas

telah menjadi jaminan konstitusional di negeri ini.

Bila demikian adakah alasan lain yang masuk

akal untuk tidak membela keinginan mereka yang

sederhana, supaya narasinya didengar dan diakui?

Adakah alasan yang lebih kuat bagi Pemerintah

(baca-negara) untuk menganggap seolah mereka

tidak ada? Sekecil apapun langkah konkrit harus

segera diwujudkan, justru karena tak lagi ada alasan

tersisa untuk Pemerintah untuk tidak berbuat apaapa,

dan terus berdiam seolah tak terjadi apa-apa.

Indriaswati D. Saptaningrum

Direktur Eksekutif ELSAM

04

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Dinamika Penyelesaian

Pelanggaran HAM Masa Lalu:

Konsisten dengan Komitmen Awal

atau Mencari Jalan Baru?

Oleh Zainal Abidin

(Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM) ELSAM)

Pengantar

Lebih dari satu dekade agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tak juga tuntas.

Komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tampak surut di tengah arus besar transaksi

politik dan kekuasaan yang saat ini terjadi. Kerangka hukum penyelesaian pelanggaran HAM

masa lalu telah ada melalui dua jalur, baik melalui pengadilan HAM ad hoc maupun Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), mandeg tak jelas ujungnya.

Berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan untuk terus mendorong adanya penyelesaian

pelanggaran HAM masa lalu, yang terus disuarakan oleh masyarakat sipil dan para korban.

Inisiatif-inisiatif korban dan masyarakat sipil di tingkat lokal justru memberikan dampak yang positif

kepada para korban. Gugatan hukum, memorialisasi, pengungkapan kebenaran oleh masyarakat,

terus terjadi di tengah kemacetan proses penyelesaian oleh negara.

Respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan retorikanya tampak

memberikan “angin segar” penyelesaian, dengan menugaskan Menkopolhukam dan

memandatkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum dan HAM

untuk mencari format penyelesaian. Namun, ada kekuatiran bahwa upaya presiden ini keluar dari

komitmen dan konsensus bangsa yang telah disepakati.

Proses penyusunan konsep tanpa adanya arah yang jelas dan kontrol publik yang luas,

akan berdampak pada pilihan penyelesaian yang menjauhkan dari prinsip-prinsip HAM, dan

memaksa para korban terus “bernegosiasi” dengan posisi yang tak setara. Pada titik ini,

perumusan konsep, yang dimaksudkan untuk menerobos kebuntuan penyelesaian, harus

beranjak maju untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban.

Kerangka Penyelesaian dan Implementasi

Kerangka penyelesaian berdasarkan pada berbagai

produk hukum yang dibentuk berpijak dalam dua jalur,

yakni pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi melalui

pembentukan KKR dan penghukuman kepada pelaku

melalui pengadilan HAM ad hoc.

Pembentukan KKR mendapatkan basis

legalnya dalam Ketetapan MPR No. V Tahun 2000

tentang tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan.

Dalam Tap tersebut telah jelas dinyatakan bahwa pada

masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan

pelanggaran hak asasi manusia yang perlu untuk

diungkapkan demi menegakkan kebenaran, dan

merekomendasikan untuk memutuskan untuk

membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas

untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan

Korban pelanggaran HAM berat mencari keadilan. Sumber: www.tempo.co

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

05


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi

manusia pada masa lampau dan melaksanakan

rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama

1

sebagai bangsa.

Pada tahun yang sama, negara membentuk UU

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang

mengatur tentang pemeriksaan perkara-perkara

pelanggaran HAM yang berat yaitu kejahatan genosida

2

dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terhadap

kejahatan-kejahatan yang masuk kategori pelanggaran

HAM yang berat yang terjadi sebelum tahun 2000,

3

dilakukan melalui Pengadilan HAM ad hoc. UU juga

menyebut bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat

yang terjadi sebelum berlakunya UU ini, tidak menutup

kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang

4

dibentuk melalui UU.

Pada tahun 2001, melalui UU No. 21 tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Papua, negara juga berjanji

kepada rakyat Papua akan mempertanggungjawabkan

berbagai bentuk pelanggaran HAM melalui dua

instrumen, yaitu Pengadilan HAM dan KKR. UU tersebut

menyatakan menyatakan KKR dilakukan untuk

“melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta

menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam rangka

5

menjaga persatuan bangsa.

Baru pada tahun 2004, mandat untuk

membentuk KKR semakin jelas, dengan terbentuknya

UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi. UU ini mengatur tentang pengungkapan

kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme

penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi kepada

Korban. DPR dan Pemerintah pada saat itu, setelah

melalui perdebatan yang panjang selama kurang lebih 16

6

bulan, akhirnya mengesahkan RUU KKR menjadi UU,

meski disadari adanya kelemahan dalam

7

pengaturannya. Namun, dalam periode 2004-2006

pembentukan KKR sangat lambat, dan Pemerintah

8

hanya berhasil melakukan proses seleksi anggota KKR.

Pada tahun 2006, terjadi tiga peristiwa penting

terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa

lalu. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan

UU KKR karena dianggap bertentangan dengan

Konstitusi, Hukum HAM Internasional dan Hukum

Humaniter Internasional, dan MK kemudian

merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru

sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter dan hukum

9

hak asasi manusia internasional. Kedua, komitmen

untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga

dinyatakan dalam konteks pelanggaran HAM yang berat

di Aceh melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh, yakni tentang pembentukan

10

Pengadilan HAM dan pembentukan KKR di Aceh.

Ketiga, terbit UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, yang diantaranya juga memberikan

penguatan pengaturan tentang Kompensasi dan Restitusi,

termasuk hal atas bantuan medis dan rehabilitasi

11

psikososial kepada korban pelanggaran HAM yang berat.

Dari kerangka hukum penyelesaian

pelanggaran HAM masa lalu tersebut, tidak banyak

kemajuan. Dari sisi pengadilan, tercatat hanya kasus

pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur pada tahun

1999 dan Tanjung Priok tahun 1984 yang dibawa ke

pengadilan HAM ad hoc. Dari dua peradilan tersebut,

pengadilan bisa dikatakan gagal memberikan keadilan

kepada korban dengan gagalnya melakukan

penghukuman kepada pelaku dan melakukan pemulihan

12

kepada korban. Hak-hak korban terkait dengan reparasi

dan pemulihan tak kunjung terjadi, justru sejumlah

inisiatif korban dan masyarakat sipil melalui jalur

13

pengadilan maupun upaya lainnya yang lebih maju.

Komnas HAM sendiri, terkait dengan

pelanggaran HAM masa lalu, setidaknya telah

melakukan penyelidikan terhadap kasus Talangsari

1989, Kasus Trisaksi, Semanggi, dan Mei 1998, dan

Kasus Penghilangan Paska 1997-1998 yang sampai

sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung

dan Pemerintah. Kejaksaan Agung berdalih belum ada

rekomendasi DPR dan masih ada berbagai hal yang

14

harus dilengkapi oleh Komnas HAM.

Namun, alasan-alasan Kejaksaan Agung tidak

konsisten. Misalnya, dalam kasus yang telah

mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk

Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Penghilangan

Paksa Tahun 1997-1998, juga tidak dilaksanakan hingga

saat ini. Padahal, pada 28 Oktober 2009, DPR

merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk

Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Penghilangan

15

Paksa 1997-1998.

Sementara pembentukan KKR hingga kini

belum jelas. Paska pembatalan UU KKR oleh MK,

memang muncul inisiatif kembali untuk membentuk UU

KKR melalui Kementerian Hukum dan HAM. Setelah

sekian tahun draft ini dirumuskan, pada November 2010,

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menyelesaikan

Naskah Akademis dan RUU KKR, yang kemudian

diserahkan kepada Presiden.

RUU KKR sempat menjadi RUU prioritas dalam

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011.

Namun, Presiden tidak juga menyerahkan RUU KKR ke

DPR untuk dibahas pada tahun 2011, dan hingga kini

16

tidak ada kejelasan mengenai nasib RUU tersebut.

Selama tahun 2011, penyelesaian pelanggaran HAM

masa lalu berjalan di tempat, dan tidak ada kebijakan

17

yang dihasilkan oleh Pemerintah.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan

berbagai pernyataan dan komitmen Presiden Susilo

06

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


laporan utama

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Bambang Yudhoyono yang akan menyelesaian

Pelanggaran HAM masa lalu. Pada bulan Mei 2011,

Presiden SBY telah bertemu Komnas untuk membahas

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dimana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komnas HAM

sepakat untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus

pelanggaran HAM di masa lalu.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah

menugaskan kepada Menko Polhukam untuk bertemu

dengan Komnas HAM membicarakan lebih detil tentang

18

kasus masa lalu. Presiden kemudian meminta Menko-

Polhukam untuk membentuk Tim Kecil penyelesaian

kasus-kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan

mandat kerja diantaranya untuk mencari "format terbaik

19

penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu”.

Dalam konteks mendorong penyelesaian

pelanggaran HAM masa lalu tersebut, Wantimpres

bidang Hukum dan HAM juga mempunyai agenda untuk

20

merumuskan format penyelesaian. Sejumlah pertemuan

untuk merumuskan penyelesaian pelanggaran HAM

dengan berbagai pihak telah dilakukan oleh Wantimpres.

Namun, hingga kini hasil akhir tentang usulan format

penyelesaian tampaknya belum diselesaikan.

Mencari “Format Terbaik Penyelesaian”?

Konteks politik saat ini tampaknya menjadikan

Pemerintah, khususnya Presiden SBY, gamang dalam

melaksanakan upayanya dalam mendorong

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kekuatiran

bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bisa

21

menimbulkan “kegaduhan politik”, menjadikan

konsensus penyelesaian yang disepakati terpinggirkan

22

dan memperlambat upaya-upaya penyelesaiannya.

Inisiatif untuk merumuskan kembali format

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pada satu sisi

menunjukkan komitmen, namun disisi lain bisa dicurigai

sebagai upaya untuk memperlambat penyelesaian. Tim di

Menkopolhukam, setelah hampir setahun dibentuk tidak

juga mampu merumuskan format penyelesaian. Terdapat

problem mendasar dalam Tim tersebut mengenai

kerangka kerja, jangka waktu kerja, dan proses

perumusan. Inisiatif ini juga berpotensi menjadikan

penyelesaian mendegradasi sistem hukum yang ada dan

23

mengkanalisasi persoalan agar bisa dimoderasi. Tim

Menkopolhukam tidak begitu terbuka dalam proses

penyusunan rumusan penyelesaian.

Sementara inisiatif dari yang dilakukan Dewan

Pertimbangan Presiden bidang hukum dan HAM justru

terlihat lebih maju dan terbuka dalam perumusan

konsepnya. Dalam berbagai kesempatan, Albert

Hasibuan, salah satu anggota Wantimpres,

menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun

rancangan (draft) konsep penyelesaian pelanggaran

HAM berat di masa lalu, diantaranya terkait dengan

proses rehabilitasi, restitusi, dan pemberian

kompensasi, pembentukan sebuah badan yang

menangani kasus HAM berat di masa lalu, dan batasan

24

yang disebut pelanggaran HAM berat.

Selain itu, publik juga sempat diberi angin

segar dengan adanya keinginan Presiden SBY untuk

25

meminta maaf. Wacana ini justru yang mendapat

respon luas dari publik. Di satu sisi, banyak pihak yang

mendukung langkah tersebut, namun banyak pula yang

mengkritisi, khususnya mengenai konteks, landasan

dan formatnya. Sejumlah usulan tentang konteks

permintaan maaf Presiden juga bermunculan, dan

berharap Presiden tidak hanya meminta maaf, tetapi

harus dilakukan tindakan-tindakan kongkrit lainnya.

Keinginan Presiden SBY untuk minta maaf

perlu dilanjutkan dengan adanya dengan segera

membentuk Pengadilan HAM ad hoc dan dengan

menggerakkan semua institusi negara penegak hukum

untuk mengusut tuntas semua pelanggaran HAM pada

masa lalu, sehingga seluruh kasus pelanggaran HAM

yang berat pada masa lalu dapat diselesaikan

26

berdasarkan hukum. Permintaan maaf juga harus

dilakukan dengan adanya pengungkapan kebenaran,

dimana pemulihan korban mustahil dilakukan tanpa

pengungkapan kebenaran tentang peristiwa yang

terjadi. Presiden tidak bisa hanya meminta maaf, tanpa

jelas apa peristiwa yang menjadi alasan presiden

meminta maaf, dan mengungkap kebenaran peristiwa

27

adalah kunci utama.

Penutup

Upaya atau insiatif penyelesaian pelanggaran HAM

masa lalu, pada satu sisi perlu diapresiasi, namun pada

sisi lain harus diletakkan kembali dalam “jalur” yang

sebenarnya. Meski upaya penyelesaian dilakukan

dalam berbagai konteks dan tujuan yang berbeda-beda,

misalnya kepentingan sebagai bangsa di masa depan,

tujuan utama penyelesaian adalah untuk melaksanakan

kewajiban negara berdasarkan konstitusi dan hukum

HAM internasional terkait dengan pelanggaran HAM

yang telah terjadi. Kewajiban negara itu diantaranya

memberikan hak-hak korban yang mencakup hak atas

kebenaran (the right to know the truth), hak atas

keadilan (the right to justice), maupun hak atas

pemulihan (the rights to reparations).

Pilihan atas berbagai jalur penyelesaian, atau

pentahapan proses penyelesaian tampaknya harus

dirumuskan secara lebih serius, untuk mampu

menerobos kebuntuan yang selama ini terjadi. Pilihan

atas pembentukan komite/badan khusus dengan

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

07


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

kebijakan Presiden, dapat dilakukan dalam konteks

membuka ruang pengungkapan kebenaran, atau

mempercepat proses-proses penyelesaian pelanggaran

HAM masa lalu. Dalam pengalaman sejumlah negara

yang menghadapi masalah pelanggaran HAM masa lalu

dan mengalami transisi, pengungkapan kebenaran tidak

jarang dilakukan berlandaskan pada kebijakan

kepresidenan.

Dalam konteks upaya untuk meminta maaf oleh

Pemerintah, upaya ini bisa dilakukan dengan landasan

yang jelas, terkait dengan permintaan maaf dalam

konteks apa, untuk siapa, dan dalam kasus mana saja.

Meski permintaan secara umum dimungkinkan, hal ini

tetap memerlukan kejelasan tentang apa yang terjadi di

masa lalu, kenapa terjadi, dan apa dampaknya terhadap

korban sehingga negara harus meminta maaf. Hal

tersebut dimaksudkan agar permintaan maaf tersebut

mempunyai dampak pembelajaran kepada bangsa

bahwa yang terjadi di masa lalu merupakan kesalahan

dan tidak boleh terulang.

Berbagai harapan korban harus menjadi

landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang

hendak disusun. Kondisi korban yang saat ini semakin

sedikit karena meninggal dunia dan sebagainya, harus

menjadi pertimbangan tentang kepastian jangka waktu

penyelesaian perumusan. Terus tertundanya

penyelesaian konsep, yang berimplikasi pada

penundaan pelaksanaannya, akan kembali mengulangi

pengabaian negara atas pelanggaran HAM yang terjadi,

dan menghilangkan kesempatan negara untuk

melakukan koreksi atas kesalahan masa lalu.

Keterangan

1. Lihat Ketetapan MPR No. V/2000.

2. Lihat pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26/2000. Untuk melengkapi landasan

hukum pengadilan HAM, pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan 2

Peraturan Pemerintah (PP); 1) PP No. 2/2002 tentang Tata Cara

Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat

dan PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

3. Lihat Pasal 43 UU No. 26/2000.

4. Lihat Pasal 47 UU No. 26/2000.

5. Lihat Pasal 44 UU No. 21/2001.

6. Tercatat dalam pembahasan RUU KKR ini, DPR mengundang sekitar

50 pihak baik organisasi mapun individu untuk memberikan pandangan

tentang KKR. Lihat Progress Report, “Pembentukan Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi”, ELSAM, 27 Januari 2006.

7. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan

dalam UU KKR, yakni kurang sesuai dengan prinsip-prinsip

berdasarkan hukum HAM internasional.

8. Lihat Progress Report, “Pandangan Elsam atas Pembentukan KKR

Terlambat Dua Tahun; Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran

atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di

Masa Lalu”, ELSAM, 2006.

9. Lebih lengkap tentang argumen MK dan respon ELSAM atas

keputusan tersebut bisa dilihat di Briefing Paper, “Making Human

Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's

Decision on the Judicial Review of the Truth and Reconciliation

Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights

Abuses”, ELSAM, 2007.

10. Lihat pasal 228 dan 229 UU No.11/2006.

11. Lihat pasal 5 dan pasal 7 UU No. 13/2006. Kemudian juga muncul PP

No. 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan

Kepada Saksi dan Korban.

12. Analisis terhadap hasil pengadilan perkara Timor-Timur dapat dilihat

dalam Laporan David Cohen, Intended to Fail , The Trial Before the Ad

Hoc Human Rights Court in Jakarta, ICTJ, July, 2004. Lihat juga laporan

yang berjudul “unfilfiled Promises, Achieving Justice for Crimes Against

Humanity in East Timor”, Open Society Justice Initiative dan Coalition

for International Justice (OIJ), November 2004. Elsam juga telah

menerbitkan sejumlah laporan tematik tentang pengadilan HAM adhoc

untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, selengkapnya bisa dilihat

di www.elsam.or.id. Lihat juga laporan “Pengadilan Yang Melupakan

Korban”, Laporan Pemantauan, Kelompok Kerja Pemantau,

Pengadilan Hak Asasi Manusia , Elsam KontraS PBHI, 24 Agustus

2006.

13. Lihat catatan Elsam, “Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan

Implementasinya di Indonesia”, 3 Oktober 2011.

14. Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat

dilihat dalam Jurnal Dignitas, “HAM dan Realitas Transisional”, Elsam,

2011.

15. Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan

HAM ad hoc untuk menangani kasus orang hilang, memberikan

kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang

belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang

penghilangan orang secara paksa. Lihat juga Kertas Posisi Keadilan

Transisional, “Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan:

Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya

Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-

1998”, Elsam, 17 Februari 2011.

16. Lihat Bulletin Asasi dalam Edisi “Tentang Masa Lalu”, dalam Artikel

“Memetakan Dukungan Politik Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa

Lalu”, Elsam, MaretApril 2011.

17. Lihat Laporan HAM Elsam tentang Kondisi HAM Tahun 2011, “Menuju

Titik Nadir Perlindungan HAM”, Desember 2011.

18. Antaranews.com., “Presiden dan Komnas Percepat Penyelesaian

Kasus HAM”, Jumat, 13 Mei 2011 12:48 WIB. Sumber :

http://www.antaranews.com/berita/1305265699/presiden-dankomnas-percepat-penyelesaian-kasus-ham.

19. Lihat Siaran Pers, “Mempertanyakan Kemampuan Menkopolhukam

dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat”, KontraS, 23

Februari 2012.

20. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu merupakan salah fokus

yang akan dirumuskan oleh Wantimpres bidang Hukum dan HAM yang

akan disampaikan kepada Presiden SBY. Lihat

www.medanbisnisdaily.com., “Albert Hasibuan Gantikan Jimly di

Watimpres”, 11 Jan 2012. Sumber: http://www.medanbisnisdaily

.com/news/read/2012/01/11/75665/albert_hasibuan_gantikan_jimly_

di_watimpres/#.T7YHVNOgSuI.

21. Vivanews.com, “Menteri HAM: Usut Orang Hilang, Politik Gaduh”,

Rabu, 12 Mei 2010. Sumber: http://nasional.vivanews.com/

news/read/150623-usut_kasus_orang_hilang_bisa_gaduhkan_politik.

22. Lihat Kertas Posisi Keadilan Transisional, “Menyangkal Kebenaran,

Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak

Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara

Paksa Periode 1997-1998”, Elsam, 17 Februari 2011.

23. Lihat Laporan HAM Kontras, “Compang-Camping Hak Asasi

Sepanjang 2011”, Kontras, 2012.

24 www. Tempo.co., “Badan Kasus HAM Berat Segera Dibentuk”, Kamis,

26 April 2012 | 01:16 WIB. Sumber: http://www.tempo.co/read/news

/2012/04/26/063399781/Badan-Kasus-HAM-Berat-Segera-Dibentuk.

25. www.hukumonline.com., “SBY Bersedia Minta Maaf”, Kamis, 26 April

2012. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/

baca/lt4f98c115c6c91/sby-bersedia-minta-maaf.

26. www.tempo.co., “Minta Maaf Presiden Perlu Berlanjut Tindakan

Konkret”, Kamis, 26 April 2012 | 23:49 WIB. Sumber:

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/063400054/Minta-Maaf-

Presiden-Perlu-Berlanjut-Tindakan-Konkret.

27. www.setara-institute.org., “Permintaan Maaf Harus Didahului

Pengungkapan Kebenaran”, 25-04-2012. Sumber: http://setarainstitute.org/en/content/permintaan-maaf-harus-didahuluipengungkapan-kebenaran

08

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Kembang dan Tembang untuk Korban

Oleh Ester Rini Pratsnawati

(Staf Senior Pelaksana Program Bidang Pengembangan Jaringan)

laporan utama

Lila tukekeng praloyo

Mangka tumbal mbenjang raharjaning nagri

Turta katha cacahipun

Tan kaprah mungguhing jalma

Pinitenah tan cetha dununging luput

Baya karsaning jawata

Panengraning jaman sisip

Samangkya wus katon cetha

Saya ardha ngrembaka kang lampah sisip

Kawula sru sambatipun

Rinegem hing dubriksa

Mung kanistan myangkara murka kang thukul

Sirna utamaning jalma

Duh sukma welasaona mami

Yata ingkang mungguhing swarga

Para suksma tinompo ngarseng hyang widi

Suka tyasing jawata gung

Samya sinung sugata

Katrimo kinadaton swarga gung

Mbenjang tumrun ngarcapada

Akarnya hayuning nagri

Bait-bait gending di atas menceritakan para

korban tragedi kemanusiaan 1965.

Terjemahannya kurang lebih seperti ini:

dengan rasa ikhlas menemui ajalnya,

mereka menjadi korban untuk kemakmuran negeri di

masa depan, mereka sangat banyak jumlahnya,

mereka adalah korban rekayasa dan tidak jelas apa

kesalahannya, atau mungkin ini sudah menjadi

kehendak Tuhan, sebagai pertanda dimulainya jaman

kegelapan.

Sekarang sudah jelas kelihatan, makin kuat

bertumbuhnya perilaku-perilaku kikir, masyarkat

mengaduh mengerikan, dikuasai oleh jiwa-jiwa

tamak, hanya kekikiran dan kemurkaan yang tumbuh

pesat, musnah sudah budi pekerja baik manusia, Ya

Tuhan kasihanilah kami.

Syahdan yang berada di surga, para arwaharwah

diterima di hadirat Tuhan, sangatlah senang

hati Tuhan, dikabulkan apa yang menjadi

permintaannya, diterima dan ditempatkan di surga,

besuk ketika kembali ke dunia, akan mampu

menyelamatkan negara ini.

Empat puluh tahun bukan waktu yang pendek

untuk sebuah penantian. Bagi korban kemanusiaan

tahun 1965, waktu penantian tersebut dapat mereka

gunakan untuk menunjukkan bakti seorang anak

kepada orang tuanya, istri kepada suami, cinta cucu

kepada nenek atau kakeknya, dan kepada orangorang

yang mereka cintai.

Tapi bagi korban, waktu empat dekade itu

berarti waktu ketidakjelasan mengenai keberadaan

anggota keluarga mereka yang hilang. Mereka

menggunakan masa penantian dengan terus

menagih janji Pemerintah untuk mengungkap

kejahatan, sembari merawat memori dengan metode

apapun.

Para keluarga korban yang tinggal di sekitar

Solo punya cara sendiri untuk mengenang hilangnya

keluarga mereka akibat dituduh menjadi simpatisan

Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka membentuk

paguyuban keluarga korban. Pada 2 Oktober 2005,

mereka mengadakan upacara sandranan di Kreteg

Bacem, yang terletak di Selatan Kota Solo, Grogol,

Sukoharjo. Kreteg dalam Bahasa Indonesia berarti

jembatan yang melintang di atas sungai.

Sadranan berlangsung sehari pada bulan

Ruwah, satu bulan sebelum datangnya bulan puasa

dalam sistem kalender Jawa. Bagi masyarakat Jawa,

tradisi sadranan adalah saat keluarga-keluarga

mengingat leluhur yang telah meninggal, saat yang

tepat untuk mengirim doa, menabur bunga dan

menunjukkan bakti dan cintanya untuk orang tua,

sanak kerabat yang telah tiada. Biasanya sebelum

pergi ke makam, masyarakat setempat mengadakan

kenduri, membuat nasi ketan, kolak pisang dan ketela

rambat, serta kue apem untuk dibagi-bagikan kepada

sanak keluarga dan para tetangga dekat.

Bagi warga Solo, Kreteg Bacem merupakan

tempat bersejarah bagi keluarga yang anggota

keluarganya hilang sejak Oktober 1965 dan sampai

sekarang belum kembali. Di atas Sungai Bacem inilah

empat puluh tujuh tahun yang lalu orang-orang PKI,

atau orang yang dituduh PKI, dibunuh dan mayatnya

dibuang di sungai itu.

Salah seorang saksi sejarah tempat

pembuangan mayat di Kreteg Bacem adalah Pak

Bibit. Dia tinggal tak jauh dari jembatan itu. Pak Bibit

ingat betul hampir tiap malam bunyi letusan pistol

terus menyalak. Waktu eksekusi biasanya mulai

tengah malam, selama tiga jam. Bahkan kata Pak

Bibit, seringkali bunyi senjata menyalak tak berhenti

sejak malam hingga subuh. Itu terjadi selama dua

tahun, 1966-1967.

Menurut Pak Bibit, banyaknya letusan pistol

menandakan jumlah orang yang dibunuh. Jika pistol

menyalak lima kali, berarti lima orang yang dibunuh.

Bila letusan berbunyi puluhan kali, itu artinya puluhan

Komunis telah dibunuh. Pak Bibit mengaku bahwa dia

sering diajak oleh para Hanra untuk menyaksikan

warga dieksekusi tentara dan gerombolan terorganisir

anti-PKI. Hanya saja dia enggan. Dirinya merasa miris

menyaksikan rakyat dibantai seperti itu.

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

09


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

organisasi persatuan kepala desa yang berada di

bawah PKI. Lurah tersebut adalah ketua

organisasinya. Dia lalu dikejar-kejar oleh aparat dan

tentara karena dituding terlibat dalam PKI. Dia

sempat menyelamatkan diri dan bersembunyi.

Pada suatu hari sang lurah pulang rumah.

Istrinya menyarankan supaya dia menyerahkan diri

saja. Lurah itu pun menuruti saran istrinya walau

mereka tahu bahwa tidak ada kejelasan nasib setelah

itu. Dia kemudian mendatangi kecamatan untuk

menyerahkan diri. Sejak saat itu lurah tersebut tak

kunjung kembali.

Dalam upacara sadranan, Mbah Lurah

datang dengan dengan dandanan yang gandes,

memakai kain jarit, berkebaya hitam, dengan

selendang di pundaknya. Mbah Lurah datang

bersama anak perempuan serta adik perempuannya

yang suaminya juga hilang.

Dalam kesempatan sadranan, anak

perempuan Mbah Lurah menulis sebuah surat untuk

bapaknya. Surat itu dihanyutkan bersama dengan

surat-surat yang lainnya.

Sumber: langit perempuan.com

Pernah sekali waktu Pak Bibit dengan terpaksa

menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan di

Sungai Bacem itu. Ceritanya, pada suatu pagi buta

seperti biasa, dengan membawa gerobak kuda,

dirinya melintasi Kreteg Bacem hendak membeli

bekatul. Tepat di ujung jembatan telah berdiri dua

orang bertubuh kecil, berambut gondrong,

berpakaian loreng dengan tanda 'Siaga' dililitkan di

pangkal lengan, menghentikan lajunya.

Kedua orang itu lantas memaksa Pak Bibit

untuk menghanyutkan mayat-mayat yang tersangkut

rerumputan liar dan kotoran di tepian sungai. Supaya

bila hari telah siang, tidak ada orang yang melihat

mayat-mayat itu teronggok, seolah tidak terjadi

pembunuhan di situ. Jika Pak Bibit menolak, maka

dua orang bersenjata itu akan membunuhnya.

Sebagaimana diungkapkan dalam buku

Kidung untuk Korban, keterpaksaan Pak Bibit kelak

menimpanya berulang kali. Dia sering dipaksa

melakukan korve menghanyutkan mayat-mayat di

sekitar Kreteg Bacem pada hari-hari berikutnya. Hal

sama ternyata juga menimpa warga lain, seakan

menghanyutkan mayat telah menjadi prasyarat bagi

setiap orang yang hendak melintasi jembatan pada

pagi buta.

Salah satu warga yang jasadnya diduga

dibuang di Kreteg Bacem adalah seorang lurah

setempat. Istrinya akrab disebut Mbah Lurah.

Sebelum terjadi pembunuhan massal sekitar Oktober

1965, kepala desa setempat bergabung dalam

Pak, ini saya anakmu datang bersama dengan

simbok istrimu dan cucu-cucumu datang kesini

untuk menunjukkan cinta kami kepada mu.

Pak, semoga arwah bapak diterima di sisi

Tuhan, kami anak dan cucumu akan

meneruskan perjuanganmu. Dari istri, anak

dan cucu-cucumu.

Acara sandranan ini tidak hanya melibatkan

keluarga korban tapi juga masyarakat setempat.

Mereka membantu panitia dengan membersihkan

tempat untuk upacara, mempersiapkan tempat parkir

kendaraan, membuat teh untuk ibu-ibu yang akan

menyadran.

Sadranan dipimpin oleh Ki Dalang Sri Joko

Raharjo. Acara diawali dengan sambutan dari

Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) dan pesan

perdamaian oleh Rm. Mardi dan Imam Aziz dari

Syarikat Indonesia, lalu dibuka dengan suluk oleh Ki

dalang Sri Joko Raharjo, yang dilanjutkan dengan

gending ladrang layung-layung. Gending ini adalah

gending untuk orang yang telah meninggal.

Setelah gending ladrang, disusul dengan

gending dudo kasmaran, gending mijil layu-layu dan

diteruskan dengan gending ayak-ayakan tluntur.

Sementara gending mengalun, sebuah gethek yang

ditumpangi dua orang datang dari arah barat. Gethek

perlahan mendekat bekas jembatan lama. Ibu-ibu

keluarga korban menaburkan bunga dari atas

jembatan, perlahan hingga gethek tiba persis di

bawah jembatan bunga kembang setaman

berhamburan ditaburkan, segera setelah itu iweniwen

berupa ikan lele dan burung.

Pelepasan ikan lele dan burung itu

merupakan simbol pertanda pembebasan.

10

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Lika-Liku Ingatan dan Modal Sosial

Taman 65

Oleh Gde Putra

(Penulis Lepas, Aktif di Komunitas Taman 65)

Rumah tua itu terhitung luas, ukurannya

barangkali sekitar 6x6 meter. Ia terletak di

sebuah lahan kosong, di pinggiran

Denpasar, Bali. Bangunan rumah ini

sepintas mirip komplek perumahan dengan benteng

tembok melingkar sebagai penyekatnya. Sejatinya,

banyak keluarga tinggal dalam rumah yang mereka

namai Taman 65 itu.

Sejarah kelam tragedi

pembunuhan orang-orang

yang dituduh PKI pada akhir

1965 menjadi noktah bagi

rumah tua dan penghuninya.

Pada kenyataannya memang

ada anggota keluarga yang

dihilangkan di sini. Itu sebabnya

orang-orang yang tinggal dan,

terutama anak-anak muda

yang sering berkunjung ke

Taman 65, sangat antusias

membicarakan tragedi itu.

Orang-orang yang datang ke rumah tua sangat

beragam mulai dari mahasiswa, seniman, aktivis, ibu

rumah tangga, pegawai konter handphone, hingga

anak-anak ingusan pun ikut nimbrung jika kebetulan

lewat. Suasana perhelatan di Taman 65 yang khas

rumahan membuat banyak komunitas dan NGO ingin

menggelar “hajat” di sana. Mereka membuat

bermacam kegiatan, semisal diskusi kerusakan

lingkungan, LGBT, pencegahan HIV/AIDS sampai

bedah lirik, film dan buku. Bahkan Taman 65 pernah

menjadi tempat pentas teater anak dan “konser”

heboh kaum waria.

Suasana cair dan informal dalam rumah

membuat sejumlah pihak yang masih menyimpan

trauma, sedikit demi sedikit mulai berani bergabung.

Memang tidak semua pihak yang traumatik hadir di

rumah tua. Sebagian masih antipati.

Hadirnya anggota keluarga yang trauma adalah

pertanda bahwa sekat-sekat teror dan diskriminasi

negara tidak sepenuhnya kokoh. Negara yang

sepantasnya berfungsi sebagai pengayom warga

ternyata masih cuek di era reformasi ini. Warga

negara yang hidup dalam beban kekerasan masa lalu

merasa sendiri dan kecil karena tidak dilindungi.

Dalam konteks ketidakhadiran pengayom ini, maka

Taman 65 sebagai modal sosial sangat penting untuk

menciptakan rasa percaya diri bahwa ada orang

banyak di sisi mereka yang peduli.

Taman 65 diciptakan sebagai sebuah melting

pot sekaligus situs pengingat tragedi masa lalu.

Rumah ini menjadi ruang pertemuan banyak orang

untuk berdiskusi atau sekedar mengobrol santai. Ia

sendiri didirikan sejak awal tahun 2005. Ide awal

berdirinya Taman 65 muncul dari keresahan

beberapa anak muda di rumah tua itu untuk ingin tahu

dan belajar tentang sejarah Gestok.

Selama ini anak-anak

Dok poto: Putra Bagus

muda hanya mendengar cerita

pedih masa lalu yang menimpa

keluarga pada saat tragedi itu

dari gosip ibu-ibu saat membuat

sesajen, atau saat bapak-bapak

gotong-royong membersihkan

area pura. Anak muda yang

bergairah ini mencurigai sejarah

versi negara sebagai proyek

rekayasa. Kecurigaan itulah

yang membuat mereka ingin

menyelaminya.

Tentu saja “berburu” kisah masa lalu keluarga

tidaklah mudah karena berbenturan dengan trauma

para saksi mata dan survivor. Beberapa dari mereka

lebih nyaman mengumbar kisah dalam ruang

tersembunyi, di pinggir jauh yang sepi dari khalayak.

Selain alasan sulit bertutur karena alasan trauma

atau takut akan akibat politis dari tutur, anak-anak

muda ini juga mendapatkan hambatan lainnya

berupa kebiasaan umum cara berbahasa di rumah

itu. Mereka enggan berbicara dalam bahasa

Indonesia.

Taman 65 adalah rumah, bukan bale desa atau

auditorium kampus yang identik sebagai tempat

diskusi secara serius. Menghadirkan suasana

“kampus” di dalam rumah tentu tak elok dengan cara

bertutur rumahan yang lebih santai, informal, tak

berbahasa Indonesia, dan tidak perlu canggih

mengumbar kata. Apalagi bagi kaum perempuan

tentu semakin sulit karena di Bali laki-lakilah yang

diberikan “amanat” sebagai penutur.

Namun, anak- anak muda tidak kehilangan

akal. Beberapa strategi pun diciptakan untuk

menembus hambatan. Pernah di akhir tahun 2005

komunitas ini mengadakan acara pameran foto

bertemakan sejarah keluarga. Anak muda di

komunitas ini sibuk berburu foto-foto keluarga di

masa lalu untuk dipamerkan di Taman 65. Para tetua,

sepupu, keponakan dan para kerabat diundang untuk

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

11


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

laporan utama

Salah satu kegiatan yang dilakukan Taman 65 adalah diskusi Sumber: Putra Bagus

hadir. Di antara gambar berbingkai itu terdapat orangorang

yang hilang pada masa gelap tragedi 1965.

Jelas saja foto-foto itu mengundang pertanyaan

karena banyak generasi baru yang tidak tahu siapa

mereka. Suasana dibuat begitu cair bernuansa

kekeluargaan. Tidak ada diskusi dan orang yang

diundang memang khusus keluarga dan kerabat.

Suasana dibiarkan berjalan apa adanya sehingga

bertutur tentang masa lalu pun terasa nyaman walau ada

yang bercerita dengan berbisikkarena masih trauma.

Para survivor tragedi 1965 dari luar rumah juga

kerapkali diundang dalam beberapa acara diskusi

untuk bercurhat tentang masa lalu. Kawan-kawan

tongkrongan yang kesehariannya sibuk sebagai

musisi kadang ikut mengisi acara sebagai penghibur

telinga sebelum atau sesudah acara agar suasana

tenang dan nyaman. Para penggemar kadang ikut

datang ke arena perhelatan. Walaupun tujuannya

untuk melihat band idolanya, tetapi tidak sedikit di

antara mereka ikut asik menikmati diskusi.

Kawan-kawan pelukis juga sering terlibat

dengan menjadikan Taman 65 sebagai ruang pamer

di saat ajang “curhat” tragedi 65 digelar. Suasana

Taman 65 terlihat ramai penuh warna bak pasar

malam dan jauh dari kesan formal. Bau apek keringat,

semerbak parfum, hingga bau arak menyayat

bercampur dalam satu ruang.

Pertemuan di rumah tua itu tak selamanya

berjalan tenang.Ada kalanya pertemuan berlangsung

tegang, seperti terjadi pada suatu senja di

pertengahan tahun 2005. Saat itu, pertemuan yang

biasanya mengalir, agaknya mulai memanas.

Suasana urun rembug terasa semakin menghangat.

Nada suara para hadirin mulai meninggi dalam

mengajukan pertanyaan, gagasan maupun

sanggahan.

Pokok soalnya adalah masih ada sejumlah pihak

yang resisten. Sebagian keluarga menyangsikan

sepak-terjang kebiasaan anak muda dalam komunitas

ini yang mendiskusikan sejarah gelap masa lalu

bangsa Indonesia. Pengungkitan sejarah masa lalu

oleh anak-anak muda justru ditakutkan dapat

berimbas pada mereka yang memilih untuk

melupakan. Sebab mereka menilai negara sampai

hari ini belum menampakkan sisi ramahnya kepada

para korban. Alasan lain, mereka kuatir pengungkitan

masa lalu dapat mengganggu kemapanan mereka

sekarang.

Akan tetapi, bagi pihak yang resah, persoalan

tragedi 1965 dianggap sudah beres, tuntas, dan

selesai. Supaya tidak terulang, menurut golongan ini,

maka kejahatan masa lalu tak perlu diingat. Mengingat

menjadi tidak “produktif” karena bisa mengganggu

stabilitas keluarga yang sudah mapan paskatragedi.

Bagi mereka, kenyamanan dan ketenangan hidup hari

ini jauh lebih penting daripada sibuk mengurus masa

lalu nan gelap. Mengusik tragedi masa lalu sangatlah

riskan terhadap keselamatan keluarga karena negara

masih tak ramah kepada keluarga korban.

Memang tidak mudah untuk menciptakan

kesepakatan. Kompromi pada akhirnya menjadi jalan

keluar. Masing-masing pihak sama-sama punya

alasan pembenar, sehingga tidak mau mengusik dan

acuh terhadap aktivitas masing-masing.

Terlepas dari kelemahan-kelemahannya yang ada,

modal sosial yang telah terbangun sangat berguna

karena bisa menjadi benang merah penyambung

bahwa sekalipun berbeda-beda, meski pada

dasarnya mereka senasib. Sama-sama mengalami

diskriminasi. Persoalan tragedi 1965, kerusakan

lingkungan, sensor seni, atau diskriminasi terhadap

kaum waria adalah “senasib” yang muncul dari

ketidakadilan negara.

Cerita-cerita pedih dengan berbagai macam

tema ini disebarkan kepada khalayak yang beragam

agar sekat-sekat “kami” dan “mereka” bisa lebur tak

terpecah, sehingga melawan lupa adalah persoalan

kita bersama. Taman 65 adalah jembatan yang

mempertemukan berbagai ingatan untuk didengar

dan dibagi, semoga bertahan dan tidak roboh.

Sebuah kehadiran di ruang terbuka saja bisa jadi

sebuah prestasi melihat berlikunya jalan untuk tampil.

Sebab kepedulian khalayak membuat mereka merasa

tidak sendiri lagi. Pro-kontra masih berjalan hingga

kini, tetapi Taman 65 masih tegak berdiri karena

pihak keluarga yang mendukung kukuh dan merasa

berhak untuk tahu serta belajar mengenai kisah

masa lalu itu.

12

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Ketika Walikota Minta Maaf Kepada Korban

Oleh Nurlela AK. Lamasitudju

( Sekjend SKP-HAM Sulawesi Tengah)

laporan utama

Pengakuan negara atas peristiwa pelanggaran

HAM masa lalu menjadi buluh perindu bagi

korban pelanggaran HAM. Jalan menuju

pengakuan itu terasa begitu panjang nan berliku

jika menoleh kembali rangkaian agenda advokasi, lobi,

kampanye yang menjadi nadi dari perjuangan organisasi

korban dan organisasi HAM di Indonesia paskareformasi

1

di negara ini.

Sikap negara yang terasa begitu jauh dari

keberpihakan pada korban ini selayaknya dilihat seperti

gunung es yang walaupun begitu keras dan kuatnya,

suatu saat dan secara perlahan akan mencair. Karena itu

dibutuhkan strategi yang bijak untuk memecah kebekuan,

mulai dari apa yang kita pikirkan tentang tujuan dan jalan

yang akan ditempuh menggapai tujuan itu.

Beberapa langkah pernah ditapaki Solidaritas

Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM)

Sulawesi Tengah, dengan berangkat dari tujuan untuk

mendapatkan pengakuan pemerintah daerah.

Semuanya adalah pekerjaan domestik yang biasa kita

lakukan.

Pengorganisasian

Sebagai sebuah organisasi masyarakat, SKP-

HAM Sulawesi Tengah menjadi wadah berkumpul korban

dan keluarga korban pelanggaran HAM lintas kasus.

2

Dalam perjalanan tujuh tahun berdiri, kami memberikan

prioritas pada pendampingan kasus 1965. Pilihan ini

diambil karena korban pelanggaran HAM dari lintas

kasus yang lain seperti korban konflik Poso, petani

korban, korban tambang dan lainnya, sudah

mendapatkan pendampingan dari bermacam-macam

ormas maupun LSM lokal dan nasional.

Dalam tahapan pengorganisasian ini hal

terpenting yang menjadi dasar adalah kerja penguatan

korban. Rangkaian proses yang mestinya dilalui adalah

bagaimana membuat korban merasa aman dan nyaman

untuk membagi pengalaman terburuk dalam hidupnya

menjadi sesuatu yang berguna bagi perjalanan bangsa

dalam menghargai sejarah, sehingga kejahatan

pelanggaran HAM yang sama tidak akan terulang

kembali di masa yang akan datang.

Sering kita menemukan kendala korban dalam

keadaan trauma berkepanjangan yang membuatnya

menolak mengakui dia adalah korban. Rasa frustasi

sebagai korban yang mendapatkan stigma sepanjang

hidup telah mengikis rasa percaya diri. Hal seperti ini bisa

saja disebabkan oleh kurangnya informasi yang

diketahui para korban terkait perubahan rezim yang tidak

lagi sama seperti zaman Orde Baru yang monolitik.

Untuk menggapai hal itu kita harus keluar dari

tekanan tuntutan pembuktian tentang siapa yang benar

dan siapa yang salah dalam peristiwa G30S. Hal ini

didasari kenyataan bahwa sudah begitu banyak korban

yang telah meninggal dunia, kebenaran informasi

tentang peristiwa tersebut yang lama terkekang hingga

sekarang, serta tidak adanya peradilan terhadap kasus

itu. Hal yang sama juga terjadi pada pelaku dan saksi.

Situasi ini yang membuat kasus 1965 menjadi sedikit

berbeda dari pelanggaran HAM lainnya di negara ini.

Arah advokasi baiknya menyasar pada pintu

keadilan transisi lainnya. Jika berangkat dari apa yang

dimiliki, maka kekayaan korban adalah kebenaran dari

peristiwa pelanggaran HAM yang dialami dimasa lalu.

Karena itu mendorong pintu kebenaran adalah upaya

paling mudah dan memungkinkan untuk dilakukan.

Setelah menyepakati dasar perjuangan,

tahapan berikutnya adalah menggali harapan dan

kebutuhan korban, mendiskusikan tentang situasi

perkembangan penegakan HAM di tingkat nasional.

Tidak lupa melihat peluang yang bisa didapatkan di

tingkat daerah. Semua tahapan demi tahapan ini

terangkum dalam agenda pertemuan reguler setiap

bulan yang kami kemas dalam kegiatan diskusi

kampung. Sesuai dengan namanya, pelaksanaan

kegiatan ini pun bertempat di kampung/desa/kelurahan.

Setelah tahapan penguatan korban teratasi,

selanjutnya bagaimana membuat pemerintah desa atau

ngata peduli dan mendukung gerakan korban. Upaya

yang selama ini kami lakukan adalah memberikan

pemahaman kepada kepala desa/lurah tentang hak

asasi manusia dan hak-hak korban sehingga diskusi

kampung bisa dilaksanakan di kantor desa/kantor lurah

yang dihadiri oleh komponen pemerintah

desa/kelurahan bersama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan

tidak lupa Imam/pendeta setempat. Belajar dari proses

ini juga kami berhasil mendorong anak-anak korban

untuk menjadi kades di tiga desa.

Setelah mendapat dukungan dari desa, kami

beranjak ke tingkat kecamatan untuk membuat kegiatan

bersama, mengundang walikota dan bupati. Terlaksana

di tingkat kota/kabupaten, kami membawa proses

diskusi ke provinsi bersama gubernur.

Pendokumentasian

Sebagai aktor sejarah dan sumber informasi para korban

mesti diyakinkan tentang pentingnya merekam cerita

mereka dan menuliskannya kembali. Sebab hanya

dengan cerita yang lengkap dan data yang tertulis,

sebuah peristiwa dapat dianalisa apakah terjadi

pelanggaran HAM atau tidak. Kata kunci dari proses ini

adalah “tindakan perlanggaran HAM” yang dialami oleh

masyarakat sipil yang juga adalah warga negara yang

memiliki hak dan kewajiban yang dengan warga negara

lainnya yang tidak menjadi korban. Sehingga titik

tekannya bukan lagi pada penyebab dari sebuah

peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban.

Dari dokumentasi yang dilakukan SKP-HAM

kami baru bisa mengumpulkan 1.028 kesaksian korban

dari empat wilayah. Masih ada tujuh wilayah lainnya di

Sulawesi Tengah yang belum kami dokumentasikan

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

13


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

karena keterbatasan sumberdaya tenaga dan dana.

Dari data yang diolah kami menemukan 14 jenis

pelanggaran HAM yang dialami korban.

Lobi Menggalang Dukungan

Hasil dari pendokumentasian akan menjadi pelumas

bagi kerja-kerja lobi dengan tujuan mendapatkan

dukungan bagi penegakan HAM dan pemenuhan hakhak

korban. Penting untuk menentukan pihak-pihak

yang perlu dan bisa diajak dalam hal ini. Kami bekerja

dalam lingkaran kasus berikut ini :





Terdiri dari korban dan keluarga korban yang telah

bertransformasi menjadi penyintas. Mereka bukan

lagi menjadi objek melainkan menjadi subjek yang

yang mendatangi pihak-pihak ketiga untuk

memberikan dukungan pada penegakan HAM dan

pemenuhan hak-hak korban.

Terdiri dari KOMNAS HAM, LSM HAM,

budayawan, sejarawan, tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh politik, tokoh perempuan,

media massa dan mahasiswa. Mereka diberikan

ruang dan forum untuk menyampaikan

pendapatnya tentang HAM dan perspektifnya

terhadap korban pelanggaran HAM.

Terdiri dari pelaku dan keluarga pelaku, sebagai

pihak yang diajak untuk bersama-sama

membangun rekonsiliasi.

Adalah lingkaran terakhir setelah lingkaran satu

sampai tiga dapat dilaksanakan, memudahkan

untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah

desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi.

Kampanye

Lingkaran pertama

Lingkaran Kedua

Lingkaran Ketiga

Lingkaran Keempat

Selama melakukan kerja-kerja pengorganisasian

korban kami hanya melakukan kampanye sederhana

dengan menggunakan produk undang-undang HAM

yang ada, yaitu UU No 39 tahun 1999, UU no 26 tahun

2000 dan revisi UU KKR.

Dari semua rangkaian proses ini hal yang tak

kalah pentingnya adalah mencari momentum yang tepat

untuk menggugah pemerintah daerah melihat dan

mengenali lebih dekat korban pelanggaran HAM,

menyampaikan dampak yang dialami korban dan peran

yang dilakukan korban dalam upaya pencegahan

terjadinya pelanggaran HAM terulang kembali di masa

yang akan datang.

Kami menggunakan momentum peringatan

hari hak korban pelanggaran HAM atas kebenaran dan

keadilan pada 24 Maret 2012 dalam rangkaikan hari

ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-48

tahun. Acara yang digelar adalah dialog terbuka dengan

tema “Stop Pelanggaran HAM, mengenali lebih dekat

pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini”. Acara ini

dikemas menjadi pertemuan yang santai di sebuah taman

kota. Diawali dengan persembahan teater dan puisi juga

grup komedi yang mengisahkan tentang pelanggaran

HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rekonsiliasi antara

korban dan pelaku juga keluarga pelaku.

Di tengah keriuhan acara peringatan ulang tahun

ini, Walikota menyampaikan permintaan maaf kepada

korban. Pada intinya walikota menegaskan bahwa yang

terjadi pada masa lalu adalah sebuah kesalahan. Berikut

adalah petikan ungkapan permintaan maaf Walikota Palu:

“Saya ini juga pelaku saya ikut bajaga malam

orang-orang ditahan di Jalan Matahari. Ada yang

dikasi mandi malam-malam. Saya juga ikut bajaga

orang-orang Gerwani di Jalan Sedap Malam.

Waktu itu saya masih SMA umur 15 tahun, jadi

belum tahu apa-apa. Saya anggota Pramuka.

Saya punya keluarga juga banyak yang jadi

korban. Negara saat itu memang mengkondisikan

banyak rakyat ditangkap, dibunuh, dipenjara.

Saat itu yang terjadi adalah sebuah provokasi

massal sehingga menimbulkan dendam hanya

karena perbedaan ideologi. Tapi sekarang tidak

bisa lagi begitu karena itu tidak ada pernyataan

yang lebih mantap yang bisa saya nyatakan selain

minta maaf sebagai pribadi, saya ini anak orang

Masyumi, saya juga minta maaf atas nama

Pemerintah Kota Palu kepada seluruh korban

peristiwa 1965 di Kota Palu dan di Sulawesi

Tengah" 3

Selesai mendengarkan sambutan walikota,

acara diakhiri dengan dialog terbuka. Semua komponen

masyarakat menjadi peserta dialog bersama pemerintah

daerah tentang situasi HAM dan upaya penegakan HAM

serta pemenuhan hak-hak korban. Hasil dari dialog itu

Bapak Walikota Palu akan memberikan biaya

pengobatan gratis bagi korban melalui program

jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Walikota juga

menyatakan akan memberikan peluang kerja kapada

anak-anak korban melalui program padat karya yang

masuk ke setiap kelurahan.

Bagi anak dan cucu korban, Walikota berjanji

akan memberikan beasiswa. Pemkot bakal mengakui 13

titik tempat kerja paksa dan menyetujui tempat-tempat

tersebut dijadikan objek tour wisata sejarah dan budaya.

Terakhir berjanji akan membantu penggalian kuburan

massal korban yang dihilangkan secara paksa selama

tempatnya teridentifikasi berada di wilayah kota Palu.

Keterangan

1. Baca Keluar Jalur, ICTJ-Kontras¸ 2011

2. SKP-HAM Sulawesi Tengah dideklarasikan pada 13 Oktober

2004

3. Peryataan Walikota palu dalam Acara Dialog Tebuka

memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas

Kebenaran dan Keadilan, tanggal 24 Maret 2012 di Taman Gor

Palu

14

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

Omah Tani dan Politik

Hak Asasi Manusia di Batang

Oleh Otto Adi Yulianto

(Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Organisasi ELSAM)

nasional

Bagaimana agar hak asasi manusia tertanam

dalam kebijakan dan kinerja Pemerintah,

khususnya pemerintah tingkat lokal? Ini

merupakan salah satu tantangan utama hak

asasi manusia paskareformasi dan era desentralisasi

saat ini. Paskareformasi memang ada perbaikan

dalam persoalan hak asasi manusia, khususnya hak

sipil-politik, di luar penyelesaian pelanggaran hak

asasi manusia masa lalu. Namun secara umum,

situasi-kondisinya masih buruk.

Di tingkat lokal, hak asasi manusia masih

belum menjadi rujukan dan bagian terpenting dari

kinerja pemerintah daerah. Situasi-kondisi yang

masih buruk utamanya berhubungan dengan

pemenuhan hak ekonomi, sosial, maupun budaya

(hak Ekosob). Juga, yang belakangan marak di

beberapa daerah, perlindungan atas hak atau

kebebasan untuk berekspresi maupun beragama dan

berkeyakinan.

Buruknya situasi-kondisi ini tidak dapat

dilepaskan dari minimnya kemauan politik (political

will) dari pemerintah daerah setempat dalam

memajukan hak asasi manusia. Kecenderungan yang

terjadi, para kepala daerah lebih memprioritaskan

kepentingan sendiri maupun kelompoknya dibanding

memikirkan hak dan hajat hidup warganya. Memang

ada beberapa pengecualian, di antaranya yang

populer, seperti kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)

sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah. Namun,

pemimpin lokal seperti ini hanya segelintir dari ratusan

yang ada.

Berdasar data

Indonesia Corruption Watch

(ICW), sejak tahun 2004 hingga 2012 ini, setidaknya

ada 173 kepala daerah di Indonesia yang diperiksa,

baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa

dalam kasus korupsi. Sekitar 70% di antaranya telah

divonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi

terpidana. Sementara hampir 2.000 anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kasus

korupsi ( Kompas, 22 Mei 2012).

Situasi-kondisi yang buruk ini juga

berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Saat ini, mantan Bupati Batang periode 2006-2011,

Bambang Bintoro, sedang ditahan dan diperiksa oleh

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) karena

kasus korupsi. Sebenarnya, sudah sejak Mei 2008

Kejati Jateng menetapkan Bambang Bintoro, yang

saat itu masih aktif menjabat sebagai Bupati Batang,

sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Batang sebesar Rp796 juta yang dibagi-bagikan ke

anggota DPRD setempat periode 1999-2004.

Penangkapan dan penahanan baru dilakukan

kejaksaan setelah yang bersangkutan tidak lagi

menjabat sebagai bupati.Korupsi oleh kepala daerah,

seperti terjadi di Batang, menandakan minimnya

kemauan politik kepala daerah untuk

memprioritaskan hak dan kesejahteraan warganya.

Ini juga mengindikasikan absennya representasi

politik (yang substantif) di daerah tersebut. Kepala

daerah yang dipilih secara langsung oleh warganya,

ketika kemudian terpilih dan menjabat, kinerjanya

tidak mewakili kepentingan atau aspirasi warganya.

Di Batang, persoalan representasi politik

yang buruk, dan usaha untuk memperbaikinya, telah

menjadi perhatian gerakan masyarakat sipil terutama

dimotori oleh Omah Tani. Organisasi ini telah aktif

melakukan advokasi di tingkat lokal, setidaknya dalam

lima tahun terakhir.

Omah Tani merupakan organisasi petani

Batang yang berdiri sejak 2008. Awalnya, ia bernama

Forum Perjuangan Petani Batang yang berdiri pada

2000. Pada tahun 2003, dengan meluasnya

keanggotaan kelompok dan organisasi petani hingga

Pekalongan, serta kelompok nelayan di kedua daerah

tersebut, nama organisasi ini kemudian berubah

menjadi Forum Perjuangan Petani dan Nelayan

Batang-Pekalongan (FP2NBP).

Masa bersatunya kelompok Batang dan

Pekalongan bertahan selama empat tahun. Pada

Salah satu diskusi Omah Tani di Batang sumber: http://kaharscahyono.wordpress.com

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

15


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

2007, terjadi pemisahan organisasi berdasar

administrasi wilayah: Batang dan Pekalongan.

Organisasi petani di Kabupaten Batang kembali

1

menjadi Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB).

Dua tahun berselang, organisasi ini mengalami

persoalan internal menjelang Pemilu 2009. Ketua

umumnya memilih bergabung dengan Partai Bintang

Reformasi, sementara mayoritas anggotanya

menolak. Organisasi pun mengalami perubahan

nama, dari FPPB menjadi Omah Tani.

Di masa-masa awal, FPPB/FP2NBP tidak

berbeda dengan kecenderungan gerakan sosial pada

umumnya. Organisasi petani yang beranggotakan

sekitar 12.000 kepala keluarga ini seringkali

menggunakan strategi aksi massa atau

berdemonstrasi dalam memperjuangkan

kepentingan dan aspirasinya. Tak jarang mereka

mengerahkan massa berpuluh-puluh truk di halaman

kantor pejabat negara, institusi legislatif, bahkan di

lembaga yudikatif di Batang, Semarang hingga

Jakarta agar menindak kasus-kasus korupsi atau

mendorong penyelesaian kasus-kasus sengketa

agraria. Resikonya, tak jarang aktivis organisasi ini

menghadapi teror dari preman atau stigma PKI.

Namun hal tersebut tidak membuat surut, sebaliknya

malah membuat semakin teguh.

Sejak tahun 2005-2006, terjadi perubahan

strategi organisasi yang saat itu bernama FP2NBP.

Mereka tidak hanya melakukan demonstrasi, namun

juga mulai masuk ke ranah politik dengan mendorong

dan mendukung anggotanya ikut dalam pemilihan

dan menduduki jabatan publik, seperti menjadi kepala

desa dan anggota DPRD. Organisasi ini berhasil

mendudukkan setidaknya sembilan orang kader

menjadi kepala desa, dari 13 pemilihan kepala desa

yang diikuti. Seorang anggota berhasil lolos sebagai

anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2009-

2014.

Belakangan, pada Desember 2011 lalu,

Omah Tani melibatkan diri dalam ajang pemilihan

bupati dengan mengusung pasangan Yoyok Riyo

Sudibyo-Soetadi. Pasangan ini berhasil memenangi

Pilkada dengan perolehan 40,16% suara. Omah Tani

memberikan dukungan penuh kepada pasangan ini

terutama karena kesediaan mereka untuk

memfasilitasi dan membantu penyelesaian sengketa

agraria yang dialami anggota Omah Tani.

Pencapaian dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, apa

capaian Omah Tani? Benar bahwa organisasi ini tidak

menggunakan terminologi hak asasi manusia dalam

perjuangannya. Namun, secara substansi, apa yang

diperjuangkan, baik melalui desakan maupun strategi

masuk ke ranah politik negara, merupakan

perjuangan hak asasi manusia.

Misalnya, dalam persoalan penyelesaian

sengketa lahan, yang berhubungan dengan hak atas

kehidupan yang layak bagi para petani. Dari 13 kasus

yang dialami anggota Omah Tani, setidaknya tiga

kasus sudah selesai dan petani memperoleh lahan,

yakni di Desa Kebumen dan Simbang di Kecamatan

Tulis (52 ha), di Desa Sengon, Gondang, dan Kuripan

di Kecamatan Subah (152 ha), dan di Desa Brontok

Kecamatan Subah (45 ha). Sementara sengketa di

Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, masih dalam

proses penyelesaian.

Omah Tani berhasil mendesakkan kebijakan

agar rumah sakit setempat tidak menolak pasien dan

ibu-ibu petani/warga miskin yang akan melahirkan. Ini

terkait dengan tanggung jawab negara untuk

memenuhi hak atas kesehatan warganya. Pada saat

yang sama, Omah Tani juga berhasil mendorong

kebijakan penghapusan pungutan terhadap orang tua

murid oleh pihak sekolah. Karena hak atas

pendidikan merupakan bagian dari hak asasi

manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Lantas, bagaimana kinerja kepala desa,

anggota DPRD maupun bupati yang didukung Omah

Tani, dalam memajukan hak asasi manusia? Peran

kepala desa, sangat strategis karena persetujuannya

dibutuhkan saat perusahaan perkebunan

mengajukan ijin perpanjangan hak guna usaha.

Dengan menempatkan wakilnya sebagai kepala

desa, Omah Tani dapat mengusahakan penolakan,

terlebih terhadap perusahaan perkebunan yang

sedang bersengketa dengan petani-petani kecil, yang

menjadi anggotanya. Namun yang terjadi selanjutnya

tidak seperti yang direncanakan. Ada kepala desa

yang kemudian tidak mewakili harapan Omah Tani,

justru memberikan rekomendasi bagi perkebunan

yang hendak memperpanjang hak guna usahanya.

Peran anggota DPRD yang didukung Omah

Tani, yakni Gotama Bramanti, SH, selain membantu

dalam penyelesaian sengketa lahan, juga berhasil

mengusahakan agar rumah sakit umum daerah tidak

menolak dan wajib memberi ruang bagi pasien atau

ibu-ibu dari keluarga miskin yang hendak melahirkan.

Bramanti juga aktif mendorong Bupati mengeluarkan

kebijakan yang mendukung kepentingan dan

kesejahteraan warga.

Sementara Bupati, selain memfasilitasi

penyelesaian sengketa lahan yang dialami petani,

belum genap 100 hari masa kepemimpinannya telah

mengeluarkan kebijakan pendidikan dasar sembilan

tahun tanpa pungutan bagi warga, berhasil

memberikan jaminan tidak adanya kasus penolakan

pelayanan kesehatan masyarakat yang

menggunakan Jamkesmas, Jamkesda, dan

Jampersal, serta tidak adanya kasus penolakan

pelayanan bagi pasien tidak mampu selagi masih

tersedia ruang di kelas III di rumah sakit umum daerah

2

Kabupaten Batang.

Setiap malam Jumat Kliwon Bupati membuka

ruang bagi warga Batang untuk bertemu dan

menyampaikan komplain atas pelbagai kebijakan dan

persoalan publik. Bupati mendengarkan dan

selanjutnya meneruskannya kepada kepala dinas

atau pejabat publik yang bertanggung jawab, yang

juga hadir dalam pertemuan tersebut. Setiap

pertemuan, warga yang hadir mencapai ribuan.

Menurut Handoko Wibowo, motor Omah Tani, bisa

jadi ini satu-satunya pertemuan terbuka dan langsung

16

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

serta diadakan secara reguler antara Bupati dengan

warganya, yang ada di Indonesia.

Dalam perjuangannya mencapai hal-hal di

atas, Omah Tani tidak hanya bergerak di wilayah

masyarakat sipil saja (dengan melakukan

desakan/tekanan), namun juga menghubungkan diri

dengan gerakan politik dan masuk ke ranah negara

sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas

representasi politik lokal Batang.

Omah Tani telah berkembang menjadi

organisasi yang tidak hanya mengurusi persoalan

petani dan nelayan saja, sebagaimana awal ia

didirikan. Kini, mereka juga memfasilitasi

pembentukan Omah Rakyat untuk melakukan

advokasi kebijakan yang berorientasi kepada

kesejahteraan warga kebanyakan. Omah Rakyat ini

beranggotakan kelas menengah terdidik, termasuk

individu-individu aktivis politik yang keterlibatannya di

sini tidak mewakili partai mereka, tetapi lebih berdasar

kepada visi dan komitmen pribadi mereka, serta

kalangan miskin perkotaan. Mereka juga

mengembangkan sayap organisasi dengan

memfasilitasi pembentukan Omah Buruh, untuk

melakukan advokasi perburuhan.

Omah Tani dan Omah Rakyat, juga Omah

Buruh yang saling terhubung ini, telah menyatukan

pelbagai elemen gerakan sosial dan

mengkoneksikannya dengan aktivitas politik formal di

Batang. Kontak-kontak dengan jejaring mereka

lakukan dengan Konsorsium Pembaruan Agraria

(KPA), DEMOS, ICW, ELSAM, KontraS, KaSUM, dsb.

Omah Tani, misalnya, juga memanfaatkan

kontak dengan lembaga ecolabelling. Lembaga

tersebut memperoleh informasi dari Omah Tani bila

terjadi pelanggaran hak asasi manusia sehubungan

dengan operasi Perhutani di daerahnya. Hal ini dapat

mengancam pemberian sertifikat ecolabelling bagi

Perhutani. Padahal sertifikat tersebut amat

dibutuhkan agar kayu-kayu Perhutani dapat

menembus pasar global di mana harganya bisa

mencapai sepuluh kali lipat dari harga di pasar lokal.

Kontak dengan lembaga ecolabelling ini, bagi Omah

Tani dapat membantu para petani saat menghadapi

persoalan sengketa lahan dengan pihak Perhutani.

Penutup

Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman Omah Tani

di Batang? Agar hak asasi manusia bisa tertanam

dalam kebijakan dan kinerja pemerintah (lokal), hal

tersebut mensyaratkan adanya kemauan politik dari

pemerintah setempat. Agar ada kemauan politik,

maka representasi politik secara substantif harus

benar-benar berlangsung. Bila kualitas representasi

buruk, maka perlu adanya usaha untuk

memperbaikinya, atau setidaknya melakukan

desakan/tekanan. Seperti yang disampaikan Herry

Priyono, “kemauan politik” adalah nama bagi langkah

perubahan yang terpaksa dilakukan karena sederetan

3

desakan/tekanan ( pressure).

Bupati Yoyok Riyo Sudibyo dan Wakil Bupati Soetadi (tidak tampak) disambut warga dan para

petani anggota Omah Tani setelah pelantikan pada 13 Februari 2012sumber: Rozikin (Omah Tani)

Meski masih jauh dari ideal, namun apa yang

dilakukan Omah Tani, juga Omah Rakyat, baik lewat

desakan/tekanan maupun usaha memperbaiki

representasi politik dengan mengandalkan gerakan

berbasis massa yang terorganisir dengan baik, telah

memberikan sejumlah capaian dalam pemajuan hak

asasi manusia di Kabupaten Batang.

Desentralisasi dan otonomi daerah tidak

dengan sendirinya mengidap hal-hal yang buruk,

seperti “pembajakan” oleh elite. Bila ada usaha dan

strategi yang tepat, desentralisasi bisa membuahkan

manfaat yang kongkrit, karena ia telah mendekatkan

warga dengan para pengambil keputusan/kebijakan.

Apa yang dilakukan Omah Tani dan terjadi di Batang,

meski masih butuh untuk terus berproses, mungkin

bisa menjadi inspirasi bagi gerakan sosial dalam

memajukan situasi-kondisi hak asasi manusia di

daerahnya.

Keterangan

1 Hilma Safitri, 2010, Gerakan Politik Forum Perjuangan Petani

Kabupaten Batang, Bandung: YayasanAkatiga, h.1-2

2. Untuk lengkapnya, silakan lihat Prioritas Program Kerja 100

Hari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Masa Bakti

2012-2017 dalam www.batangkab.go.id

3. B. Herry-Priyono, “Konstitusi dan Negara Kesejahteraan”,

outline untuk diskusi Lingkar Muda Indonesia (LMI) dan Harian

Kompas, Jakarta, 15 Mei 2012.

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

17


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

daerah

Sumbangsih Tanpa Pengakuan

Tenaga Tapol untuk Rezim Soeharto

Oleh Paijo

( Staf Pelaksana Program bidang Informasi dan Dokumentasi ELSAM)

Kebijakan Kerja Paksa ala Rejim Soeharto

Kekuasaan pemerintahan otoriter ditandai

sejumlah hal: dukungan ideologi militerisme

menindas, tidak mentolerir perbedaan

pendapat, pendekatan kekerasan, dan

gemar bertindak bengis terhadap rakyatnya sendiri;

disamping pemerintahan yang korup. Ringkasnya,

pemerintahan tidak ramah HAM karena gemar

menabrak hukum-hukum HAM.

Menurut Hilmar Farid, pelanggaran HAM

berat Orde Baru dimulai sejak menjebluknya G/30 S

1965. Sejak peristiwa kelam itu, hanya hitungan hari

setelahnya, pembunuhan, penangkapan, penyiksaan

massal terhadap PKI dan simpatisannya. Sangat

mencekam. Korban yang luput dari pembunuhan

massal digiring ke kamp-kamp tahanan dan

mengalami siksaan berat. Mereka ditahan beberapa

bulan dan nasibnya tak menentu di tangan para

penyiksa di kamp-kamp maut. Mereka kemudian

dikeluarkan dari kamp dan digiring melalui

pengawalan ketat “bedil tentara” menuju ladang kerja

paksa. Dengan demikian segera dimulainya praktik

kerja paksa di proyek-proyek pembangunan

infrastruktur skala daerah maupun nasional.

Menurut Razif, seorang sejarahwan sosial

muda, praktik kerja paksa secara besar-besaran

mengerahkan tenaga tahanan politik, dimulai sejak

1966 hingga 1970-an meliputi wilayah-wilayah

1

Sumatera, Jawa, Sulawesi Tengah, dan Pulau Buru.

Saya menggunakan istilah “kerja paksa” di sini

merujuk UU No. 19 Tahun 1999 tentang

Penghapusan Kerjapaksa. Dalam UU tersebut

2

menjelaskan definisi “kerja paksa” sebagai berikut:

(a) alat penekanan atau pendidikan politik atau

sebagai hukuman atas pemahaman atau

pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang

bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan

ekonomi yang berlaku; (b) cara mengerahkan dan

menggunakan tenaga kerja untuk tujuan

pembangunan ekonomi; (c) alat untuk mendisiplinkan

pekerja; (d) hukuman atas keikutsertaan dalam

pemogokan; dan (e) cara melakukan diskriminasi

atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama.

Sejarah mencatat, pada 10 Oktober 1965

setelah menjebluknya G/30 S 1965, Soeharto

menciptakan Komando Operasi Keamanan dan

3

Ketertiban (Kopkamtib) yang pada tahun-tahun

berikutnya melahirkan sejumlah lusinan SK, SP,

4

Juklak, Putusan, yang relevan. Semua itu dia

gunakan untuk melancarkan pembersihan dan

pemecatan pegawai negeri, penangkapan ribuan

5

aktivis PKI, pengusiran paksa petani dari lahannya,

sampai pada pengerahan tenaga Tapol untuk kerja

paksa. Nampaknya operasi militer tersebut memang

dirancang sebagai instrumen yang serbaguna dan

represif, praktiknya cukup guna membuat “tunduk

tertindas” bagi orang-orang yang dituduh subversif

saat itu.

Rezim Soeharto cukup dengan modal

Operasi Kopkamtib yang tidak hanya untuk membuat

“tunduk tertindas” tahanan politik (Tapol) G-30-S

1965, melainkan juga pembenaran untuk menggiring

rakyat kecil menuju ladang kerja paksa. Mereka

bekerja di bawah pengawasan “bedil tentara” bekerja

dari jam tujuh pagi sampai jam enam sore: tanpa

putusan pengadilan, tanpa upah, tanpa pangan

mencukupi, tanpa sandang, dan tanpa tempat

penampungan yang wajar. Mereka seringkali

dipekerjakan di rumah-rumah perwira militer, dan

muncul beban kerja baru: sebagai tukang, pembantu

rumah tangga, mencuci pakaian, membersihkan

kamar mandi, memperbaiki bagian-bagian rumah

yang rusak, dan membuat perabotan kebutuhan

rumah tangga. Pendeknya: sedang mengalami

perbudakan.

Kebijakan kerja paksa rejim Soeharto dapat

dilacak melalui data administrasi KOPKAMTIB,

macam Petunjuk Pelaksana (Juklak) Kopkamtib No.:

PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Oktober

1968 Tentang Kebijaksanaan Penyelesaian

Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI.” Pokok kebijakannya

mengatakan, “bagi Tapol yang ada di dalam tahanan

6

dimanfaatkan tenaganya guna tujuan produktif.”

Selanjutnya, ketentuan Juklak ini mengatakan dalam

keperluan pemanfaatan tenaga Tapol diadakan

klasifikasi pula menurut keahlian dan kecakapan

Ilustrasi struktur jabatan di era Soeharto sumber: sociopolitica.wordpress.co

18

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

kerja masing-masing. Bagi daerah-daerah di Jawa

yang penduduknya padat, jumlah Tapol dan proyek

yang ada, pada prinsipnya pemanfaatan tenaga Tapol

dilakukan di luar Jawa. Dalam praktiknya untuk

mempekerjakan Tapol di daerah setempat

dilaksanakan oleh LAKSUS KOPKAMTIB, dan untuk

yang di luar daerah dilaksanakan oleh Pusat/

Kopkamtib atau Badan yang diserahi tugas untuk itu.

Untuk memanfaatkan tapol keluar daerah

banyak menggunakan tenaga Tapol dari Jawa yang

dikirim ke Pulau Buru. Di sana mereka dipekerjakan

paksa untuk membuka hutan belukar menjadi lahan

pertanian dan sekaligus sebagai kamp Tapol. Hal ini

selaras dengan SK Kopkamtib tertanggal 26 Februari

1969, No.: KEP-009/KOPKAM/2/1969 yang

mengatakan bahwa Pulau Buru sebagai tempat

tinggal sementara bagi Tapol golongan B.

Kemudian rejim militer Soeharto dalam

menguatkan pembenaran kerja paksa Tapol, pada 18

Feberuari 1969, ia mengeluarkan Surat Keputusan

(SK) No. KEP/-007/KOPKAM/2/1969 Tentang

Organisasi Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan

G.30.S/PKI Pusat dan Tim Penyelesaian

Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Daerah (TEPTAPU

DAN TEPTADA). Kerja-kerja kedua tim tersebut yaitu

Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI

Pusat (TEPTAPU) langsung di bawah dan

bertanggung-jawab kepada PANGKOPKAMTIB;

Sementara Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan dan

G.30.S/PKI Daerah (TEPTADA) berkedudukan

langsung dan bertanggung jawab kepada Pelaksana

Khusus Panglima Komando Operasi Kemanan dan

Ketertiban (LAKSUS PANGKOPKAMTIB).

Boyolali, “Ladangnya” Kerja Paksa Rezim Militer

Soeharto

Pengerahan besar-besaran tenaga Tapol guna kerja

paksa di Boyolali terjadi pada masa Bupati Letkol

Saebani masa jabatan 1965-1972. Ia menggantikan

bupati pendahulunya, yaitu Soewali Dwijosukarto

(1960-1965) yang telah dibunuh pada awal

Desember 1965. Tapol-tapol Boyolali mulai

dipekerjakan paksa sejak awal tahun 1966 - 1970-an.

Mereka dikerahkan tenaganya macam membangun

saluran air minum beserta bak penampungannya

(PDAM), kemudian jembatan, bendungan waduk,

kantor koramil, tempat ibadah dan fasilitas sosial

lainnya. Di samping itu, Boyolali juga mendatangkan

tenaga Tapol dari luaran dengan jumlah sekitar seribu

Tapol yang didatangkan dari kamp-kamp tahanan

Sasono Mulyo-Solo, dan Wonogiri untuk dipekerjakan

di proyek bendungan waduk Bade, Boyolali Utara.

Praktik kerja paksa rezim militer Soeharto di

Boyolali sama dengan tempat lain. Sangat minim

kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal

sementara bagi Tapol. Bahkan sama sekali ditiadakan

macam keperluan pakaian bagi Tapol. Pada

umumnya mereka melepaskan pakaiannya ketika

sedang bekerja membuat tanggul di Klego, Boyolali

Utara, karena bekerja mengangkut tanah basah atau

lumpur. Kepanasan dan kehujanan pandangan

9

7

8

10

sehari-hari, dan nampak macam serombongan

manusia hitam karena kulitnya terbakar terik

matahari.

Penampungan sementara bagi tapol

menggunakan rumah-rumah penduduk sekitar

proyek yang disekat-sekat, setiap sepetaknya dihuni

antara 40 sampai 50 tapol. Sama dengan tempattempat

kerja paksa lainnya, keluarga mereka selalu

mengirim makanan dan pakaian untuk menambah

makanan mereka. Sementara keluarga mereka

sendiri dalam kondisi hidup pas-pasan di tengah

perlakuan diskriminasi.

Mbah Prapto, seorang petani asal Desa

Gondanglegi, Klego, Boyolali Utara, merupakan

salah satu korban yang mengalami kerja paksa di

awal pemerintahan rezim Orde Baru. Mbah Prapto

ditangkap pada 30 Nopember 1965 dan dibebaskan

pada akhir 1968. Artinya, Mbah Prapto telah

mengalami tiga tahun status sebagai tahanan. Kakek

yang kini mulai renta tersebut tak pernah disidang.

Ketika itu ia diambil dari rumahnya pada sore hari oleh

petugas polisi atas petunjuk perangkat desa

setempat. Alasan penangkapannya: dia dituduh

menyembunyikan Bupati Soewali.

Akhir Nopember 1965, Mbah Prapto bersama

sekitar 90-an orang dari Karang Gede tempat pertama

mereka ditahan kemudian diangkut menggunakan truk

tentara menuju kamp penahanan Boyolali Kota.

Gedung Tacung pindahan kamp kedua, mbah Prapto

menyebutnya. Selama masa penahanan mereka

memang beberapa kali mengalami pemindahan dari

satu kamp ke kamp lainnya, karena semakin hari

semakin penuh sesak di kamp-kamp penahanan. Tiga

bulan dia mengalami penyiksaan berat, demikian juga

tapol-tapol yang lainnya.

Para Tapol disiksa menggunakan bambu

dibelah yang kulitnya tajam, kenut, atau alu doro.

Akan tetapi alat penyiksa fisik yang paling ditakuti

tapol se-Boyolali adalah kemaluan sapi jantan yang

telah dikeringkan dan panjangnya hampir satu meter

yang ujungnya dikasih logam. Alat penyiksaan jenis

ini jika disabetkan oleh tangan penyiksa dari arah

belakang korban ketika diinterogasi, logam akan

mengayun dan menghunjam ke ulu hati. Hal ini jika

korban tidak mendekap guna melindungi ulu hatinya

akan fatal, jika terkena hunjaman logam. Tidak sedikit

tahanan yang tewas di tangan para penyiksa di ruang

tahanan karena alat-alat penyiksa.

Setelah melewati hari-hari tanpa penyiksaan,

awal tahun 1966, Mbah Prapto, Mbah Gito, Mbah

Mbino dan mbah-mbah yang lain yang jumlahnya

ribuan dari kamp-kamp yang berbeda se-Boyolali

dikeluarkan dari sana dan digiring dengan

pengawalan bedil tentara menuju ladang kerja paksa.

Ladang kerja paksa pertama adalah pembangunan

perusahaan air bersih (PDAM) guna menyuplai

kebutuhan air bersih warga Boyolali kota. Proyek ini

dari Tampir (Musuk) selanjutnya dialirkan ke kota

Boyolali.

“Yang bisa bikin bis bikin bis, yang nggak bisa

ya menggali tempat bak air minium. Menyelesaikan

bak air lima bulan. Menggalinya yang lama, batu

11

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

19


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

daerah

padas itu kalau nggak dibetel nggak bisa. Bagian saya

hanya gebuk batu. Yang ada batu kita gepuk,” kenang

Mbah Prapto. Sumber air bak ini diambil dari Tampir.

Sungainya yang mengalir ke Boyolali itu dibendung,

lalu disaring.

Penyelenggaraan pembangunan air bersih

(PDAM) ini tidak melalui pengawasan DPU, melainkan

di bawah arahan “bedil” tentara. Dan sistem kerjanya

hampir sama dengan proyek upahan macam

sekarang. Bedanya bagi proyek ini tenaganya dihitung

tanpa upah. Dan sistem kerjanya jelas, macam jam

kerja, peralatan kerja, dan tenaga kerjanya. Untuk jam

kerja mulai dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore.

Peralatan yang biasa dipakai kerja paksa

meliputi, kampak, cangkul, martil besar, betel. Sedang

jenis pembagian kerja meliputi menggali tanah,

memahat batu padas, menebang pohon,

mengumpulkan batu pasangan, mengumpulkan batu

kerikil dan pasir, dan terakhir mencetak bis/gorong.

Untuk masing-masing pekerjaan tenaganya dibagi per

kelompok menurut jenis pekerjaannya seperti di

12

atas.

Dalam mengerjakan galian itu kadang jalur

yang ditentukan melewati pohon yang harus ditebang

untuk dilewati galian bis tadi. Dimana bis yang sudah

tertanam untuk dialiri air bersih dari Sungai Kitel yang

sejumlah tujuh tempat rembesan air, yang oleh Mbah

Prapto menyebutnya tujuh tuk. Tuk dalam kosakota

lokal berarti mata air. Untuk menggali bak guna

menampung rembesan air/mata air ini membutuhkan

waktu yang cukup lama karena tanahnya batu padas

dan keras, terutama bak penampungan terakhir yang

terletak di Boyolali Kota. Pekerjaan ini memerlukan

tenaga tapol khusus dan makan waktu hampir lima

bulan. Dan ukuran bak terakhir ini sekitar 60 meter

dengan kedalaman tiga meter.

Proses pembuatan bis ini melibatkan

sejumlah kelompok kerja yang terdiri dari kelompok

pencari batu kerikil dan pasir, kelompok pengecoran

guna mencetak bis. Bahan material macam pasir dan

kerikil dipikuli oleh tapol dari Sungai Gandul ke tempat

pusat produksi bis yang jaraknya sekitar 100 meter,

dan menyeberang jalan raya. Lokasi persisnya

terletak di lapangan sepak bola Drobong, kelurahan

Pusporenggo. Di sanalah proses pembuatan massal

bis dari tangan para tapol yang bekerja dari jam tujuh

pagi sampai jam enam sore tanpa upah, hanya jatah

sebungkus nasi campur gabah setiap harinya. Dimana

secara keseluruhan kelompok kerja harus mencapai

sejumlah target yang telah ditentukan penguasa

13

proyek.

Sungai Gandul yang melintasi kelurahan

Pusporenggo, Boyolali dalam kondisi kering. Ia

memperlihatkan pasir dan batu kerikil yang melimpah.

Dari sinilah para tapol dahulu mengambil material

sebagai bahan baku membuat bis guna saluran air

bersih di Boyolali. Hingga kini penduduk sekitar masih

memanfaatkan material tersebut guna bahan

bangunan.

Keterangan

1 Razif: “Romusa dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan

Politik untuk Rezim Soeharto, dalam buku “Tahun Tak Pernah

Berakhir Memahamai Pengalaman Korban 65”. Elsam & ISSI:

2004: hal. 140.

2. Lihat Undang-undang RI No. 19 Tahun 1999, Tentang

Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The

Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai

Penghapusan Kerja Paksa).

3. Simpson, “Amerika Serikat, CIA dan Munculnya

Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru” [Terjemahan]

Gramedia, 2010: 243.

4. Dalam hal ini lihat Koleksi Khusus Indok Elsam, “Himpunan

Undang-Undang Surat Keputusan Perintah, Instruksiinstruksi

dan Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan

dengan Kopkamtib (Oktober 1965 s/d. Agustus 1972) yang

diterbitkan oleh Sekretariat KOPKAMTIB yang setebal bantal

sejumlah 915 halaman.

5. Setelah meletusnya G-30-S 1965, di Cilacap, Jawa Tengah,

penghuni satu desa diusir paksa oleh tentara untuk dijadikan

perkebunan, dengan alasan adanya BTI. Padahal penghuni

desa itu tidak hanya petani BTI saja ada Pertanu (petani NU),

Pertani (petani PNI) namun mereka turut diusir kemudian

sawah dan ladangnya dijadikan perkebunan dan dikuasai

tentara Kodam Diponegoro. [Wawancara mbah Medi, pada 21

Oktober 2011, Desa Ciawati, Cilacap Jawa Tengah.]

.6. Lihat Juklak No.: PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16

Oktober 1968 Tentang Kebijaksanaan Penyelesaian

Tahanan/ Tawanan G.30.S/PKI. Koleksi Khusus Indok Elsam,

“Himpunan Undang-Undang Surat Keputusan Perintah,

Instruksi-instruksi dan Ketentuan-Ketentuan yang

Berhubungan dengan Kopkamtib (Oktober 1965 s/d. Agustus

1972) Sekretariat KOPKAMTIB hal. 289.

7. Lihat SK No. KEP-009/KOPKAM/2/1969, tanggal 26 Februari

1969, dalil menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tinggal

sementara bagi Tapol golongan B., ibid halaman 331.

8. Lihat Surat Keputusan Pangkopkamtib No. KEP-

007/KOPKAM/2/1969 tanggal 18 Februari 1969 tentang

Organisasi dan Tugas Team Penjelesaian Tahanan

G.30.S/PKI Pusat dan Daerah (TEPTAPU dan TEPTADA)

(hal. 319-329).

9. Wawancara dengan mbah Prapto, di Gondanglegi, Klego,

Boyolali, pada 12 Nopember 2010

10. Wawancara dengan Sutrisno, di Karang Kepok, Boyolali

Utara, pada 14 September 2011

11. Wawancara mbah Mbino di Karang Gede, 12 Nopember 2010.

12. Wawancara dengan mbah Prapto, di Gondang legi 10

Nopember 2010; mbah Mbino di Karanggede 12 Nop 2010,

dan mbah Jono, di Klego, 16 September 2011.

13. Wawancara mbah Sarjono dan Mujeri, di Kacangan, Boyolali

17 September 2011

20

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

internasional

Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran:

Suatu Kemajuan 1

Oleh Rina Komaria Santoso

(Kepala Seksi Pemajuan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri RI)

Tanggal 12 April 2012 menjadi hari bersejarah

bagi para pekerja migran Indonesia. Pada hari

itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui

Sidang Paripurna mengesahkan International

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant

Workers and Members of Their Families 1990 menjadi

UU Pengesahan Konvensi Internasional mengenai

Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan

Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran).

Konvensi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB

pada 18 Desember 1990 melalui Resolusi No. 45/158 ini

awalnya merupakan inisiatif negara-negara asal pekerja

migran untuk membentuk suatu standar perlindungan

dengan lebih spesifik. Konvensi merupakan hasil dari

kajian, dialog dan perdebatan mendalam antara dua sisi

pemikiran, baik yang mewakili kepentingan negara asal

pekerja migran, maupun negara tujuan.

Diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran

merupakan puncak 13 tahun proses perjuangan

Pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia dalam

upaya mencapai pemahaman yang sama. Selama itu,

terdapat perdebatan yang cukup kental mengenai perlu

tidaknya Indonesia meratifikasi. Konvensi ini telah

mengatur sejumlah jaminan, baik bagi tenaga kerja

sendiri, maupun negara untuk mengeluarkan guideline

perlindungan terhadap tenaga kerja lokalnya.

Pasal 44 ayat (2) Konvensi, misalnya. Pasal ini

menegaskan freedom of movement bagi para pekerja

migran, termasuk hak untuk berpindah, masuk maupun

meninggalkan negara apapun termasuk negara asal

mereka. Pekerja migran juga diberi keleluasaan untuk

berkumpul dengan keluarganya, dan negara diwajibkan

untuk memfasilitasinya. Jaminan ini akan melahirkan

kewajiban bagi negara untuk mengambil kebijakan yang

sesuaidalam hal ini kebijakan bidang imigrasiuntuk

menjamin agar pekerja migran dapat menikmati hak

tersebut.

Konvensi juga memberikan peluang kepada

Pemerintah guna mengontrol arus migran yang masuk

ke Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 79

yang menegaskan bahwa

”tidak satu pun ketentuan

dalam Konvensi ini boleh mempengaruhi hak setiap

negara pihak untuk menetapkan kriteria yang mengatur

penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya.”

Dengan kata lain, Konvensi sendiri telah memberikan

jaminan hak bagi negara untuk menetapkan suatu

kebijakan penerimaan pekerja migran dan anggota

keluarganya yang dipandang sesuai dan sejalan dengan

hukum nasional.

Terlepas dari hal tersebut, Konvensi tetap

memberikan perlindungan terhadap kepentingan

negara penerima buruh migran untuk tetap memberikan

jaminan lapangan pekerjaan terhadap warganya,

dengan memberikan keleluasaan pembatasan akses

kategori pekerjaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 52 ayat

2 (a) Konvensi yang berbunyi ”Terhadap tiap pekerja

migran, negara tujuan kerja dapat membatasi akses

pada kategori pekerjaan, fungsi, pelayanan atau

kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan

Dok negara poto: tersebut Putra Bagus dan ditetapkan oleh ketentuan hukum

nasional.”

Perangkat hukum HAM di Indonesia mulai dari

Konstitusi hingga peraturan hukum serta berbagai

Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, telah

relatif sangat baik sebagai kerangka bagi kebijakan dan

program Pemerintah dalam upaya pemenuhan dan

perlindungan HAM. Berbagai nilai yang terkandung

dalam Konvensi Pekerja Migran sedianya telah

terkandung dalam berbagai aturan hukum di Indonesia.

Pemenuhan hak-hak pekerja migran yang bekerja di

Indonesia perlu secara optimis disikapi sebagai

tantangan yang tidak asing lagi dihadapi oleh

pemerintah.

Lebih lanjut, Konvensi Pekerja Migran dapat

menjadi modal dalam melengkapi dan

menyempurnakan berbagai perangkat hukum nasional

di bidang ketenagakerjaan, termasuk UU No. 13 tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 39 tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan prapenempatan

TKI yang saat ini dimiliki Indonesia masih

belum secara efektif melayani TKI dalam proses

persiapannya. Meratifikasi Konvensi ini berarti

memperbaiki prosedur standar dalam mempersiapkan

TKI yang akan bekerja di Luar Negeri.

Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran telah

mendemonstrasikan komitmen Pemerintah untuk ikut

serta dalam upaya global meningkatkan perlindungan

terhadap pekerja migran di dunia. Indonesia sebagai

salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di

dunia, telah menunjukkan martabat yang tinggi dengan

memberikan hak dan perlindungan terhadap pekerja

migran asing yang berada di Indonesia. Bukankah itu

sebuah kemajuan?

Keterangan

1 Tulisan merupakan opini pribadi penulis

ASASI EDISI MARET-APRIL 2012

21


ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

resensi

Langkah Berharga Pemda Sanggau Terkait HAM

Oleh Andi Muttaqien

(Staf Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum ELSAM)

Judul Buku

Penyusun

Editor

Penerbit

: Manual Penyusunan Peraturan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia

: Marina Rona, Yulia Theresia, Laurianus Yoka, dkk.

: Melia Karyati dan Wahyu Wagiman

: Bagian Hukum Setda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

(ELSAM)

Konsekuensi lahirnya UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah adalah

lahirnya ribuan peraturan daerah, baik

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, melalui Amandemen UUD 1945 Kedua,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (6)

UUD 1945, peraturan daerah mendapatkan landasan

konstitusionalnya untuk melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan. Harapannya tentu adalah demi

pemberdayaan daerah masing-masing dan

menghadapi persoalan kongkrit di masyarakat dan

mengakomodir tuntutan masyarakat dalam

kesejahteraan mereka.

Kendati demikian, ternyata dalam

perkembangannya tak jarang muncul peraturanperaturan

daerah yang diskriminatif, meminggirkan

hak minoritas, hak perempuan atau bahkan menjadi

legitimasi kekerasan yang dilakukan beberapa ormas

intoleran. Sebagaimana catatan Komnas

Perempuan, pada 2010 terdapat 189 Perda yang

mendiskriminasi perempuan. Selain itu banyak perda

di banyak daerah yang melarang aktivitas Jemaat

Ahmadiyah.

Pada 2011 tercatat sekitar 351 perda

dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tahun-tahun sebelumnya, Kementerian juga

mencatat ratusan perda yang dibatalkan terkait

kepentingan investasi, dan lainnya. Tingginya jumlah

perda yang dibatalkan menunjukkan ada persoalan

serius terkait pengeluaran aturan di tingkat lokal.

Entah karena hirarki peraturan perundangundangan,

atau karena substansinya yang

melanggar hak asasi manusia.

Di tengah maraknya kemunculan perda

diskriminatif di sejumlah daerah, inisiatif Setda

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menerbitkan

Manual Penyusunan Perda Berbasis HAM patut

diapresiasi. Pada manual ini terdapat pedoman yang

berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

atau legal drafter seluruh instansi yang ada di

Kabupaten Sanggau dalam menyusun/merancang

peraturan daerah di tingkat lokal. Dalam manual

disertakan pula prinsip dan norma penyusunan

peraturan daerah yang bersesuaian dengan hak

asasi manusia dan kesetaraan gender.

Diawali dengan bab Pendahuluan yang

memaparkan pentingnya pembuatan manual

penyusunan Perda ini. Pemda menguraikan

banyaknya perda kontroversial dan bermasalah

dalam implementasinya, bahkan terindikasi menjadi

legitimasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia,

merupakan latar dari upaya untuk mengintegrasikan

hak asasi manusia ke dalam peraturan daerah.

Pemda juga menekankan bahwa peran Pemerintah

juga termasuk menghormati, melindungi dan

memenuhi HAM.

Pada bab selanjutnya memaparkan soal

integrasi HAM dan kesetaraan gender ke dalam

Peraturan Daerah. Pembahasan dimulai dengan

definisi, prinsip-prinsip HAM, isu HAM dan kedaulatan

Negara sampai pada bagaimana posisi Pemerintah

dalam pembatasan HAM, yang dilanjutkan dengan

pembahasan kesetaraan gender.

Yang menjadi inti buku ini adalah panduan

teknis tentang penyusunan peraturan daerah. Di

dalamnya dijelaskan detail mengenai definisi

peraturan daerah, dasar hukum dan tanggung jawab

pemerintah daerah, kedudukan dan hirarki peraturan

perundang-undangan, proses penyusunan, serta

naskah akademik dan pentingnya partisipasi publik

sebagai salah satu bentuk prinsip akses informasi

dan partisipasi yang tentu juga menjadi bagian prinsip

dari HakAsasi Manusia.

22

ASASI EDIS MARET-APRIL 2012


PETA KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN SANGGAU

Idealnya, keterlibatan publik dalam penyusunan

peraturan daerah terjadi pada semua tahapan, yakni

perencanaan, persiapan, pembahasan, dan

sosialisasi. Hal ini agar sejak awal pemerintah daerah

telah mengetahui dan menyerap aspirasi masyarakat

yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan

daerah.

Bab terakhir manual ini menjelaskan

bagaimana peran parlemen dalam perlindungan dan

promosi hak asasi manusia. Bagian ini seakan ingin

menegaskan bahwa urusan hak asasi manusia tidak

hanya urusan eksekutif sebagai pelaksana

pemerintahan, tapi juga DPRD dengan seperangkat

haknya, sebagai lembaga perwakilan dan

representasi rakyat.

Manual ini dilengkapi UU No. 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15

tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum

Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16

tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk

Hukum Daerah; serta Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sanggau tentang Lembaga Adat, yang

tentunya menambah poin bagi positif Pemerintah

Daerah Sanggau dalam penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak dasar warganya.

Langkah sederhana dan berharga dari

Pemda Sanggau ini patut menjadi contoh di berbagai

daerah lainnya di Indonesia.

KABUPATEN SANGGAU

Sumber: Sanggauhumas.wordpress.com


PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat

ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus

1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan

melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana

diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di

Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi

manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipilpolitik

maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;

2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;

3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan

4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas

dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.

2. Penguatan Perlindungan HAM dariAncaman Fundamentalisme Pasar, FundamentalismeAgama, dan

Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.

3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan

Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus:

Ketua

: Sandra Moniaga, SH.

Wakil Ketua : Ifdhal Kasim, SH.

Sekretaris : RoichatulAswidah, Msc.

Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM

Bendahara II :Abdul Haris Semendawai SH, LLM

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus

Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria

Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja Waluya

Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA

Badan Pelaksana:

Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan , dan Plt Kepala DivisiAdvokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH.

Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan dan

Pengembangan Jaringan: ZainalAbidin, SH.

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: OttoAdi Yulianto, SE;

Staf:

Ahmad Muzani; Andi Muttaqien SH; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati;

Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti

Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar; Yohanna Kuncup

Alamat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA- 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519

E-mail : office@elsam.or.id, Web page: www.elsam.or.id

More magazines by this user
Similar magazines