Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA laporan utama Salah satu kegiatan yang dilakukan Taman 65 adalah diskusi Sumber: Putra Bagus hadir. Di antara gambar berbingkai itu terdapat orangorang yang hilang pada masa gelap tragedi 1965. Jelas saja foto-foto itu mengundang pertanyaan karena banyak generasi baru yang tidak tahu siapa mereka. Suasana dibuat begitu cair bernuansa kekeluargaan. Tidak ada diskusi dan orang yang diundang memang khusus keluarga dan kerabat. Suasana dibiarkan berjalan apa adanya sehingga bertutur tentang masa lalu pun terasa nyaman walau ada yang bercerita dengan berbisikkarena masih trauma. Para survivor tragedi 1965 dari luar rumah juga kerapkali diundang dalam beberapa acara diskusi untuk bercurhat tentang masa lalu. Kawan-kawan tongkrongan yang kesehariannya sibuk sebagai musisi kadang ikut mengisi acara sebagai penghibur telinga sebelum atau sesudah acara agar suasana tenang dan nyaman. Para penggemar kadang ikut datang ke arena perhelatan. Walaupun tujuannya untuk melihat band idolanya, tetapi tidak sedikit di antara mereka ikut asik menikmati diskusi. Kawan-kawan pelukis juga sering terlibat dengan menjadikan Taman 65 sebagai ruang pamer di saat ajang “curhat” tragedi 65 digelar. Suasana Taman 65 terlihat ramai penuh warna bak pasar malam dan jauh dari kesan formal. Bau apek keringat, semerbak parfum, hingga bau arak menyayat bercampur dalam satu ruang. Pertemuan di rumah tua itu tak selamanya berjalan tenang.Ada kalanya pertemuan berlangsung tegang, seperti terjadi pada suatu senja di pertengahan tahun 2005. Saat itu, pertemuan yang biasanya mengalir, agaknya mulai memanas. Suasana urun rembug terasa semakin menghangat. Nada suara para hadirin mulai meninggi dalam mengajukan pertanyaan, gagasan maupun sanggahan. Pokok soalnya adalah masih ada sejumlah pihak yang resisten. Sebagian keluarga menyangsikan sepak-terjang kebiasaan anak muda dalam komunitas ini yang mendiskusikan sejarah gelap masa lalu bangsa Indonesia. Pengungkitan sejarah masa lalu oleh anak-anak muda justru ditakutkan dapat berimbas pada mereka yang memilih untuk melupakan. Sebab mereka menilai negara sampai hari ini belum menampakkan sisi ramahnya kepada para korban. Alasan lain, mereka kuatir pengungkitan masa lalu dapat mengganggu kemapanan mereka sekarang. Akan tetapi, bagi pihak yang resah, persoalan tragedi 1965 dianggap sudah beres, tuntas, dan selesai. Supaya tidak terulang, menurut golongan ini, maka kejahatan masa lalu tak perlu diingat. Mengingat menjadi tidak “produktif” karena bisa mengganggu stabilitas keluarga yang sudah mapan paskatragedi. Bagi mereka, kenyamanan dan ketenangan hidup hari ini jauh lebih penting daripada sibuk mengurus masa lalu nan gelap. Mengusik tragedi masa lalu sangatlah riskan terhadap keselamatan keluarga karena negara masih tak ramah kepada keluarga korban. Memang tidak mudah untuk menciptakan kesepakatan. Kompromi pada akhirnya menjadi jalan keluar. Masing-masing pihak sama-sama punya alasan pembenar, sehingga tidak mau mengusik dan acuh terhadap aktivitas masing-masing. Terlepas dari kelemahan-kelemahannya yang ada, modal sosial yang telah terbangun sangat berguna karena bisa menjadi benang merah penyambung bahwa sekalipun berbeda-beda, meski pada dasarnya mereka senasib. Sama-sama mengalami diskriminasi. Persoalan tragedi 1965, kerusakan lingkungan, sensor seni, atau diskriminasi terhadap kaum waria adalah “senasib” yang muncul dari ketidakadilan negara. Cerita-cerita pedih dengan berbagai macam tema ini disebarkan kepada khalayak yang beragam agar sekat-sekat “kami” dan “mereka” bisa lebur tak terpecah, sehingga melawan lupa adalah persoalan kita bersama. Taman 65 adalah jembatan yang mempertemukan berbagai ingatan untuk didengar dan dibagi, semoga bertahan dan tidak roboh. Sebuah kehadiran di ruang terbuka saja bisa jadi sebuah prestasi melihat berlikunya jalan untuk tampil. Sebab kepedulian khalayak membuat mereka merasa tidak sendiri lagi. Pro-kontra masih berjalan hingga kini, tetapi Taman 65 masih tegak berdiri karena pihak keluarga yang mendukung kukuh dan merasa berhak untuk tahu serta belajar mengenai kisah masa lalu itu. 12 ASASI EDIS MARET-APRIL 2012
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA Ketika Walikota Minta Maaf Kepada Korban Oleh Nurlela AK. Lamasitudju ( Sekjend SKP-HAM Sulawesi Tengah) laporan utama Pengakuan negara atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu menjadi buluh perindu bagi korban pelanggaran HAM. Jalan menuju pengakuan itu terasa begitu panjang nan berliku jika menoleh kembali rangkaian agenda advokasi, lobi, kampanye yang menjadi nadi dari perjuangan organisasi korban dan organisasi HAM di Indonesia paskareformasi 1 di negara ini. Sikap negara yang terasa begitu jauh dari keberpihakan pada korban ini selayaknya dilihat seperti gunung es yang walaupun begitu keras dan kuatnya, suatu saat dan secara perlahan akan mencair. Karena itu dibutuhkan strategi yang bijak untuk memecah kebekuan, mulai dari apa yang kita pikirkan tentang tujuan dan jalan yang akan ditempuh menggapai tujuan itu. Beberapa langkah pernah ditapaki Solidaritas Korban Pelanggaran Hak <strong>Asasi</strong> Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah, dengan berangkat dari tujuan untuk mendapatkan pengakuan pemerintah daerah. Semuanya adalah pekerjaan domestik yang biasa kita lakukan. Pengorganisasian Sebagai sebuah organisasi masyarakat, SKP- HAM Sulawesi Tengah menjadi wadah berkumpul korban dan keluarga korban pelanggaran HAM lintas kasus. 2 Dalam perjalanan tujuh tahun berdiri, kami memberikan prioritas pada pendampingan kasus 1965. Pilihan ini diambil karena korban pelanggaran HAM dari lintas kasus yang lain seperti korban konflik Poso, petani korban, korban tambang dan lainnya, sudah mendapatkan pendampingan dari bermacam-macam ormas maupun LSM lokal dan nasional. Dalam tahapan pengorganisasian ini hal terpenting yang menjadi dasar adalah kerja penguatan korban. Rangkaian proses yang mestinya dilalui adalah bagaimana membuat korban merasa aman dan nyaman untuk membagi pengalaman terburuk dalam hidupnya menjadi sesuatu yang berguna bagi perjalanan bangsa dalam menghargai sejarah, sehingga kejahatan pelanggaran HAM yang sama tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Sering kita menemukan kendala korban dalam keadaan trauma berkepanjangan yang membuatnya menolak mengakui dia adalah korban. Rasa frustasi sebagai korban yang mendapatkan stigma sepanjang hidup telah mengikis rasa percaya diri. Hal seperti ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya informasi yang diketahui para korban terkait perubahan rezim yang tidak lagi sama seperti zaman Orde Baru yang monolitik. Untuk menggapai hal itu kita harus keluar dari tekanan tuntutan pembuktian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam peristiwa G30S. Hal ini didasari kenyataan bahwa sudah begitu banyak korban yang telah meninggal dunia, kebenaran informasi tentang peristiwa tersebut yang lama terkekang hingga sekarang, serta tidak adanya peradilan terhadap kasus itu. Hal yang sama juga terjadi pada pelaku dan saksi. Situasi ini yang membuat kasus 1965 menjadi sedikit berbeda dari pelanggaran HAM lainnya di negara ini. Arah advokasi baiknya menyasar pada pintu keadilan transisi lainnya. Jika berangkat dari apa yang dimiliki, maka kekayaan korban adalah kebenaran dari peristiwa pelanggaran HAM yang dialami dimasa lalu. Karena itu mendorong pintu kebenaran adalah upaya paling mudah dan memungkinkan untuk dilakukan. Setelah menyepakati dasar perjuangan, tahapan berikutnya adalah menggali harapan dan kebutuhan korban, mendiskusikan tentang situasi perkembangan penegakan HAM di tingkat nasional. Tidak lupa melihat peluang yang bisa didapatkan di tingkat daerah. Semua tahapan demi tahapan ini terangkum dalam agenda pertemuan reguler setiap bulan yang kami kemas dalam kegiatan diskusi kampung. Sesuai dengan namanya, pelaksanaan kegiatan ini pun bertempat di kampung/desa/kelurahan. Setelah tahapan penguatan korban teratasi, selanjutnya bagaimana membuat pemerintah desa atau ngata peduli dan mendukung gerakan korban. Upaya yang selama ini kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada kepala desa/lurah tentang hak asasi manusia dan hak-hak korban sehingga diskusi kampung bisa dilaksanakan di kantor desa/kantor lurah yang dihadiri oleh komponen pemerintah desa/kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan tidak lupa Imam/pendeta setempat. Belajar dari proses ini juga kami berhasil mendorong anak-anak korban untuk menjadi kades di tiga desa. Setelah mendapat dukungan dari desa, kami beranjak ke tingkat kecamatan untuk membuat kegiatan bersama, mengundang walikota dan bupati. Terlaksana di tingkat kota/kabupaten, kami membawa proses diskusi ke provinsi bersama gubernur. Pendokumentasian Sebagai aktor sejarah dan sumber informasi para korban mesti diyakinkan tentang pentingnya merekam cerita mereka dan menuliskannya kembali. Sebab hanya dengan cerita yang lengkap dan data yang tertulis, sebuah peristiwa dapat dianalisa apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Kata kunci dari proses ini adalah “tindakan perlanggaran HAM” yang dialami oleh masyarakat sipil yang juga adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang dengan warga negara lainnya yang tidak menjadi korban. Sehingga titik tekannya bukan lagi pada penyebab dari sebuah peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban. Dari dokumentasi yang dilakukan SKP-HAM kami baru bisa mengumpulkan 1.028 kesaksian korban dari empat wilayah. Masih ada tujuh wilayah lainnya di Sulawesi Tengah yang belum kami dokumentasikan ASASI EDISI MARET-APRIL 2012 13
Page 1 and 2: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa L
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 7 and 8: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 11: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: PETA KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SAN

Asasi Maret - April 2012.cdr - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?