PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X 

Tahun 2005 

Materi : Pengadilan HAM 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI 

INDONESIA 

Zainal Abidin, S.H. 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

Jl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510 

Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519 

Website : www.elsam.or.id Email : elsam@nusa.or.id

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 

Bahan bacaan 


I. PENDAHULUAN 

Penegakan dan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia (HAM) di Indonesia 

mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 

November 2000 disahkannya Undangundang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan kemudian 

diundangkan tanggal 23 November 2000. 

Undang-undang ini merupakan undangundang 

yang secara tegas menyatakan 

sebagai undang-undang yang mendasari 

adanya pengadilan HAM di Indonesia yang 

akan berwenang untuk mengadili para 

pelaku pelanggaran HAM berat. Undangundang 

ini juga mengatur tentang adanya 

pengadilan HAM ad hoc yang akan 

berwenang untuk mengadili pelanggaran 

HAM berat yang terjadi di masa lalu. 

Pengadilan HAM ini merupakan jenis 

pengadilan yang khusus untuk mengadili 

kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan 

khusus karena dari segi penamaan bentuk 

pengadilannya sudah secara spesifik 

menggunakan istilah pengadilan HAM dan 

kewenangan pengadilan ini juga mengadili 

perkara-perkara tertentu. Istilah pengadilan 

HAM sering dipertentangkan dengan istilah 

peradilan pidana karena memang pada 

hakekatnya kejahatan yang merupakan 

kewenangan pengadilan HAM juga 

merupakan perbuatan pidana. UU No. 26 

Tahun 2000 yang menjadi landasan 

berdirinya pengadilan HAM ini mengatur 

tentang beberapa kekhususan atau 

pengaturan yang berbeda dengan 

pengaturan dalam hukum acara pidana. 

Pengaturan yang berbeda atau khusus ini 

mulai sejak tahap penyelidikan dimana 

yang berwenang adalah Komnas HAM 

sampai pengaturan tentang majelis hakim 

dimana komposisinya berbeda denga 

pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan 

HAM ini komposisi hakim adalah lima 

orang yang mewajibkan tiga orang 

diantaranya adalah hakim ad hoc. 

Pengaturan yang sifatnya khusus ini 

didasarkan atas kerakteristik kejahatan yang 

sifatnya extraordinary sehingga memerlukan 

pengaturan dan mekanisme yang 

seharusnya juga sifatnya khusus. Harapan 

atas adanya pengaturan yang sifatnya 

khusus ini adalah dapat berjalannya proses 

peradilan terhadap kasus-kasus 

pelanggaran HAM yang berat secara 

kompeten dan fair. Efek yang lebih jauh 

adalah putusnya rantai impunity atas pelaku 

pelanggaran HAM yang berat dan bagi 

korban, adanya pengadilan HAM akan 

mengupayakan adanya keadilan bagi 

mereka. 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan 

HAM telah dijalankan dengan dibentuknya 

pengadilan HAM ad hoc untuk kasus 

pelanggaran HAM yang berat yang terjadi 

di Timor-timur. Dalam prakteknya, 

pengadilan HAM ad hoc ini mengalami 

banyak kendala terutama berkaitan dengan 

lemahnya atau kurang memadainya 

instumen hukum. UU No. 26 Tahun 2000 

ternyata belum memberikan aturan yang 

jelas dan lengkap tentang tindak pidana 

yang diatur dan tidak adanya mekanisme 

hukum acara secara khusus. Dari kondisi 

ini, pemahaman atau penerapan tentang UU 

No. 26 Tahun 2000 lebih banyak didasarkan 

atas penafsiran hakim ketika melakukan 

pemeriksaan di pengadilan. 

Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, (ELSAM) 1


Bahan bacaan 


II. PENGADILAN HAM 

1. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan HAM 

Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun 

(1965-1998) telah banyak dicatat melakukan 

pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru 

yang memerintah secara otoriter selama 

lebih dari 30 tahun telah melakukan 

berbagai tindakan pelanggaran HAM 

karena perilaku negara dan aparatnya. 1 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM) dalam laporan tahunnya 

menyatakan bahwa pemerintah perlu 

menuntaskan segala bentuk pelanggaran 

HAM yang pernah terjadi di tanah air 

sebagai akibat dari struktur kekuasaan orde 

baru yang otoriter. 

Selanjutnya, pasca orde baru pelanggaran 

HAM yang berbentuk aksi kekerasan massa, 

konflik antar etnis yang banyak menelan 

korban jiwa dan pembumihangusan di 

Timor-timur pasca jejak pendapat 

menambah panjang sejarah pelanggaran 

HAM. Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyarakat (ELSAM) menyebutkan data 

pada triwulan pertama 1998 telah terjadi 

1.629 pelanggaran HAM yang fundamental 

yang tergolong ke dalam hak-hak yang tak 

dapat dikurangi di 12 propinsi yang 

menjadi sumber data. Hak-hak tersebut 

adalah hak atas hidup, hak bebas dari 

penyiksaan, hak bebas dari penangkapan 

sewenang-wenang, hak bebas dari 

pemusnahan seketika, dan hak bebas dari 

penghilangan paksa. 2 

Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi 

belum pernah terselesaikan secara tuntas 

sedangkan gejala pelanggaran kian 

1 Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, 

hlm.31. 

2 Kompas, 15 April 1998. 

bertambah. Penyelesaian kasus Tanjung 

Priok, DOM Aceh, Papua dan kasus 

pelanggaran HAM berat di Timor-timur 

selama pra dan pasca jajak pendapat belum 

ada yang terselesaikan. Atas kondisi ini 

sorotan dunia internasional terhadap 

Indonesia sehubungan dengan maraknya 

pelanggaran HAM yang terjadi kian 

menguat terlebih sorotan atas 

pertanggungjawaban pelanggaran HAM 

yang terjadi di Timor-timur selama proses 

jajak pendapat. 

Kasus pembumihangusan di Timor-timur 

telah mendorong dunia internasional agar 

dibentuk peradilan internasional 

(internasional tribunal) bagi para pelakunya. 

Desakan untuk adanya peradilan 

internasional khususnya bagi pelanggaran 

HAM yang berat yang terjadi di Timortimur 

semakin menguat bahkan komisi 

Tinggi PBB untuk Hak-hak asasi manusia 

telah mengeluarkan resolusi untuk 

mengungkapkan kemungkinan terjadinya 

pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. 

Atas resolusi Komisi HAM PBB tersebut 

Indonesia secara tegas menolak dan akan 

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 

dengan menggunakan ketentuan nasional 

karena konstitusi Indonesia memungkinkan 

untuk menyelenggarakan peradilan hak 

asasi manusia. Atas penolakan tersebut, 

mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia 

harus melakukan proses peradilan atas 

terjadinya pelanggaran HAM di Timor- 

Timur . 

Dorongan untuk adanya pembentukan 

peradilan internasional ini juga didasarkan 

atas ketidakpercayaan dunia internasional 

pada sistem peradilan Indonesia jika dilihat 

antara keterkaitan antara pelaku kejahatan 

yang merupakan alat negara. Pelanggaran 



Bahan bacaan 


HAM di Timor-timur mempunyai nuansa 

khusus karena adanya penyalahgunaan 

kekuasaan dalam arti pelaku berbuat dalam 

konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh 

kekuasaan pemerintah sehingga akan sulit 

untuk diadakan pengadilan bagi pelaku 

kejahatan secara fair dan tidak memihak. 

Dalam prakteknya jika melihat bekerjanya 

sistem peradilan pidana di negara hukum 

Indonesia ini, belum mampu memberikan 

keadilan yang subtansial. Keterkaitan 

dengan kebijakan yang formal/legalistik 

seringkali dijadikan alasan. Peradilan 

seringkali memberikan toleransi terhadap 

kejahatan-kejahatan tertentu, dengan 

konsekuensi yuridis pelaku kejahatannya 

harus dibebaskan. Termasuk terhadap 

kejahatan atau pelanggaran HAM berat ini. 3 

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Indonesia yang berkaitan 

dengan pelanggaran HAM yang berat juga 

mengatur tentang jenis kejahatan yang 

berupa pembunuhan, perampasan 

kemerdekaan, penyiksaan/penganiayaan, 

dan perkosaan. Jenis kejahatan yang diatur 

dalam KUHP tersebut adalah jenis 

kejahatan yang sifatnya biasa (ordinary 

crimes) yang jika dibandingkan dengan 

pelanggaran HAM yang berat harus 

memenuhi beberapa unsur atau 

karakteristik tertentu yang sesuai dengan 

Statuta Roma 1999 untuk bisa 

diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM 

yang berat. Pelanggaran HAM berat itu 

sendiri merupakan extra-ordinary crimes 

yang mempunyai perumusan dan sebab 

timbulnya kejahatan yang berbeda dengan 

kejahatan atau tindak pidana umum. 

Dengan perumusan yang berbeda ini tidak 

mungkin menyamakan perlakukan dalam 

menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP 

tidak dapat untuk menjerat secara efektif 

3 Krist L. Kleden, Peradilan Pidana 

Sebagai Pendidikan Hukum, Komnas, 11 September 

2000. 

para pelaku pelanggaran HAM yang berat. 

Disamping itu sesuai dengan prinsip 

International Criminal Court, khususnya 

prinsip universal yang tidak mungkin 

memperlakukan pelanggaran HAM berat 

sebagai ordinary crimes dan adanya 

kualifikasi universal tentang crimes against 

humanity masyarakat mengharuskan 

didayagunakannya pengadilan HAM yang 

bersifat khusus, yang mengandung pula 

acara pidana yang bersifat khusus. 4 

Pengertian tentang perlunya peradilan yang 

secara khusus dengan aturan yang bersifat 

khusus pula inilah yang menjadi landasan 

pemikiran untuk adanya pengadilan khusus 

yang dikenal dengan pengadilan HAM. 

Alasan yuridis lainnya yang bisa menjadi 

landasan berdirinya pengadilan nasional 

adalah bahwa pengadilan nasional 

merupakan “the primary forum” untuk 

mengadili para pelanggar HAM berat. 5 

4 Muladi, Pengadilan Pidana bagi 

Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, 2000, 

Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta, hlm. 54. 

5 Muladi, Mekanisme Domestik untuk 

Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui Sistem 

Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000, 

Makalah dalam Diskusi Panel 4 bulan 

Pengadilan Tanjung Priok, Elsam, 20 Januari 2004. 



Bahan bacaan 


2. Landasan Yuridis Terbentuknya Undang-undang Pengadilan 

HAM 

Kepentingan untuk mengadakan proses 

peradilan untuk kejahatan yang termasuk 

kejahatan terhadap kemanusiaan melalui 

mekanisme nasional mengharuskan 

dipenuhinya instrumen hukum nasional 

yang memadai sesuai dengan prinsipprinsip 

dalam hukum internasional. 

Meskipun mekanisme/sistem hukum 

nasional yang akan dipilih untuk 

menegakkan pertanggungjawaban 

pelanggaran HAM yang terjadi tetapi 

penting untuk memenuhi syarat adanya 

pengadilan nasional yang efektif. 

Berdasarkan kondisi tentang perlunya 

instrumen hukum untuk berdirinya sebuah 

pengadilan HAM secara cepat maka 

pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 

1999 tentang Pengadilan HAM. Perpu ini 

telah menjadi landasan yuridis untuk 

adanya penyelidikan kasus pelanggaran 

HAM berat di Timor-timur oleh Komnas 

HAM. 

Karena berbagai alasan Perpu No. 1 Tahun 

1999 ini yang kemudian ditolak oleh DPR 

untuk menjadi undang-undang. Alasan 

mengenai ditolaknya Perpu tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara konstitusional pembentukan 

perpu tentang pengadilan HAM dengan 

mendasarkan pada Pasal 22 ayat 1 

Undang-undang Dasar 1945 yang 

berbunyi “dalam hal ihwal kegentingan 

yang memaksa”, yang dijadikan dasar 

untuk mengkualifikasikan adanya 

kegentingan yang memaksa dianggap 

tidak tepat. 

2. Subtansi yang diatur dalam Perpu 

tentang Pengadilan HAM masih 

terdapat kekurangan atau kelemahan 

antara lain, sebagai berikut : 

• Kurang mencerminkan rasa 

keadilan karena ketentuan dalam 

perpu tersebut tidak berlaku surut 

(retroaktif), sehingga pelanggaran 

HAM yang berat yang dilakukan 

sebelum Perpu ini disahkan menjadi 

undang-undang tidak tercakup 

pengaturannya. 

• Masih terdapat ketentuan yang 

dinilai menyimpang dari ketentuan 

yang diatur dalam konvensi tentang 

pencegahan dan penghukuman 

kejahatan genosida tahun 1948 dan 

tidak sesuai dengan asas-asas 

hukum yang berlaku. 

• Masih menggunakan standar 

konvensional, yakni dengan 

mendasarkan pada KUHP yang 

hanya membatasi tuntutan pada 

personal sehingga tidak mampu 

menjangkau tuntutan secara 

lembaga. 

• Masih terdapat subtansi yang 

kontradiktif dan berpotensi untuk 

berbenturan atau overlapping 

dengan hukum positif. 

Setelah adanya penolakan Perpu tersebut 

diatas oleh DPR maka pemerintah 

mengajukan rancangan undang-undang 

tentang Pengadilan HAM. Dalam 

penjelasannya, pengajuan RUU tentang 

Pengadilan HAM adalah : Pertama, 

merupakan perwujudan tanggung jawab 

bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota 

PBB. Dengan demikian merupakan salah 

satu misi yang mengembangkan tanggung 

jawab moral dan hukum dalam menjunjung 

tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM 

yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsabangsa, 

serta yang terdapat dalam berbagai 

instrumen hukum lainnya yang mengatur 

mengenai HAM yang telah dan atau 

diterima oleh negara Indonesia. Kedua, 



Bahan bacaan 


dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. 

XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai 

tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undangundang 

No. 39 Tahun 1999. Ketiga, untuk 

mengatasi keadaan yang tidak menentu di 

bidang keamanan dan ketertiban umum, 

termasuk perekonomian nasional. 

Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus 

diharapkan dapat mengembalikan 

kepercayaan masyarakat dan dunia 

internasional terhadap penegakan hukum 

dan jaminan kepastian hukum mengenai 

penegakan HAM di Indonesia. 

Dari ketiga alasan di atas, landasan hukum 

bahwa perlu adanya pengadilan HAM 

untuk mengadili pelanggaran HAM berat 

adalah alasan yang ketiga dimana 

terbentuknya pengadilan HAM ini adalah 

pelaksanaan dari TAP MPR No. 

XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai 

tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undangundang 

No. 39 Tahun 1999. Pasal 104 ayat 1 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia dan Komnas HAM menyatakan 

bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM 

yang berat dibentuk pengadilan HAM di 

lingkungan peradilan umum. Ayat 2 

menyatakan pengadilan sebagaimana 

dimaksud ayat dalam ayat 1 dibentuk 

dengan udang-undang dalam jangka waktu 

paling lama 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun, 

undang-undang yang khusus mengatur 

tentang Pengadilan HAM adalah Undangundang 

Nomor 26 Tahun 2000. 6 

6 UU No. 26 Tahun 2000 ini disyahkan 

pada tanggal 6 November 2000. 



Bahan bacaan 


3. Pengaturan tentang Pengadilan HAM : UU No. 26 Tahun 2000 

Konsideran dari UU No. 26 Tahun 2000 ini 

menyatakan bahwa untuk ikut serta 

memelihara perdamaian dunia dan 

menjamin pelaksanaan hak asasi manusia 

serta memberi perlindungan, kepastian, 

keadilan, dan perasaan aman kepada 

perorangan ataupun masyarakat, perlu 

segera dibentuk suatu Pengadilan Hak 

Asasi Manusia untuk menyelesaikan 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

Bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi 

Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat telah 

diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang 

Nomor 1 Tahun 1999 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai 

tidak memadai, sehingga tidak disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia menjadi undang-undang, dan 

oleh karena itu Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang tersebut perlu 

dicabut. Berdasarkan pertimbangan diatas 

maka Pengadilan HAM perlu dibentuk. 

Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang 

pengadilan ini memberikan 3 mekanisme 

untuk penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran HAM yang berat. Pertama 

adalah mekanisme pengadilan HAM ad hoc 

untuk pelanggaran HAM masa lalu sebelum 

adanya undang-undang ini, artinya untuk 

kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 

2000 maka akan dibentuk pengadilan HAM 

ad hoc. Kedua adalah pengadilan HAM yang 

sifatnya permanen terhadap kasus setelah 

terbentuknya UU No. 26 Tahun 2000 dan 

yang ketika adalah dibukanya jalan 

mekanisme komisi kebenaran dan 

rekonsiliasi untuk penyelesaian pelanggaran 

HAM yang berat. 7 

Pembentukan pengadilan HAM yang 

mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan 

dan kejahatan genosida ini dianggap tidak 

tepat dan banyak dikritik sebagai 

pengaturan yang kurang tepat. Kesalahan 

ini yang terutama adalah memasukkan 

kejahatan terhadap kemanusiaan dan 

kejahatan genosida dalam istilah pengadilan 

HAM. Pelanggaran HAM yang berat 

dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah 

kejahatan yang merupakan bagian dari 

hukum pidana karena merupakan bagian 

dari international crimes sehingga yang 

digunakan adalah seharusnya terminologi 

“peradilan pidana.” Secara yuridis 

seharusnya pengklasifikasian kejahatan 

terhadap kemanusiaan dan kejahatan 

genosida diintegrasikan ke dalam kitab 

undang-undang hukum pidana melalui 

amandemen. Dengan memasukkan jenis 

kejahatan ini kedalam kitab undang-undang 

hukum pidana maka tidak akan melampaui 

asas legalitas. Sedangkan pelanggaran HAM 

yang dilakukan sebelum adanya 

amandemen tersebut seharusnya dibentuk 

mahkamah peradilan pidana ad hoc untuk 

kasus tertentu. Pandangan ini sejalan 

dengan pemahaman bahwa pelanggaran 

HAM yang berat termasuk kejahatan 


genosida secara yuridis seharusnya 

mengalami transformasi menjadi tindak 

pidana dan peradilan yang berwenang 

adalah peradilan pidana. 

Dari argumen tentang “ketidaktepatan” ini 

menjadikan ada 2 lembaga yang 

mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa 

dan mengadili perkara pidana yaitu 

peradilan pidana perkara pidana biasa dan 

pengadilan HAM untuk mengadili 

7 Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000. 



Bahan bacaan 


kejahatan yang tergolong pelanggaran 

HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 

2000. Atas “ketidaktepatan” ini maka UU 

No. 26 Tahun 2000 dianggap sebagai 

undang-undang yang sifatnya transisional 

sehingga untuk masa yang akan datang 

harus dirubah dan diintegrasikan ke dalam 

ketentuan pidana atau masuk peradilan 

pidana. Kritik atas keadaan ini adalah 

bahwa UU No. 26 Tahun 2000 dianggap 

sebagai upaya praktis dari pemerintah 

untuk secara cepat mengakomodir dan 

menghentikan upaya-upaya ke arah 

peradilan internasional dan melupakan 

aspek-aspek yuridis. 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM ini juga dianggap mempunyai banyak 

kelemahan yang mendasar dalam 

pengaturannya. UU No. 26 Tahun 2000 

secara substansi banyak melakukan 

pengadopsian dari norma-norma hukum 

internasional terutama norma-norma dalam 

Rome Statute of International Criminal Court. 

Kelemahan-kelemahan ini karena proses 

pengadopsian dari instrumen internasional 

yang tidak lengkap dan mengalami banyak 

kesalahan. Pengadopsian atas konsep 


tentang delik tanggung jawab komando 

tidak memadai sehingga banyak 

menimbulkan interpretasi dalam 

aplikasinya. Kelemahan lainnya adalah 

tidak ada hukum acara dan pembuktian 

secara khusus dan masih banyak 

menggunakan ketentuan yang berdasarkan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). 

Pengaturan tentang Pengadilan HAM sesuai 

dengan UU No. 26 Tahun 2000 adalah 


a. Kedudukan dan Tempat Kedudukan 

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus 

yang berada di lingkungan peradilan 

umum. Kedudukannya di daerah 

kabupaten atau daerah kota yang daerah 

hukumnya meliputi daerah hukum 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan, 

sedangkan daerah khusus ibukota 

pengadilan HAM berkedudukan di setiap 

wilayah Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. pada saat undang-undang ini 

berlaku pertama kali maka pengadilan 

HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, 

Medan, dan Makassar. 8 

8 Ketentuan mengenai pembagian 

wilayah untuk adanya pengadilan HAM pertama 

kali ini ada Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000 

dalam aturan peralihan Pasal 45 UU No. 26 

Tahun 2000. Pada ayat 2 bahwa wilayah Jakarta 

Pusat meliputi daerah khusus ibukota Jakarta, 

provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, 

Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan 

Kalimantan Tengah. Surabaya meliputi Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, 

Kedudukan dalam pengadilan HAM 

mengikuti Pengadilan Umum atau 

Pengadilan Negeri termasuk dukungan 

administrasinya. Hal ini membawa 

konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini 

akan sangat tergantung dengan dukungan 

dari pengadilan negeri tersebut. Dukungan 

administratif itu adalah : 

1. Ruangan pengadilan yang juga 

merupakan ruangan pengadilan untuk 

kasus lainnya dan tidak ada ruangan 

yang khusus untuk pengadilan HAM. 

Hal ini membawa konsekuensi bahwa 

jadwal persidangan akan sangat 

bergantung dengan jadwal persidangan 

Kalimantan timur, Nusa Tenggara Barat, dan 

Nusa Tenggara Timur. Makassar meliputi 

provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, 

Maluku Utara dan Irian Jaya. Medan meliputi 

provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, 

Riau, Jambi dan Sumatera Barat. 



Bahan bacaan 


kasus-kasus lainnya yang juga ditangani 

oleh Pengadilan Negeri tempat 

Pengadilan HAM ini digelar. 

2. Dukungan staf administrasi : staf 

administrasi adalah staf yang 

menangani perkara pengadilan HAM 

selain panitera yang juga bertugas 

untuk membantu para hakim yang 

mengadili perkara pelanggaran HAM 

yang berat. 

3. Dukungan panitera yang juga 

diambilkan dari Pengadilan Negeri 

setempat. Panitera ini adalah panitera 

biasa dan bukan panitera yang dibentuk 

khusus untuk menangani kasus 

pelanggaran HAM yang berat. Panitera 

ini juga menangani kasus lainnya. 

4. Ruangan hakim : ruangan hakim untuk 

hakim ad hoc adalah ruangan tersendiri, 

namun untuk hakim karir yang 

merupakan hakim pengadilan setempat 

maka mereka mempunyai ruangan 

tersendiri. 9 

9 Tentang dukungan adminsitratif ini 

didasarkan pada pengalaman pengadilan HAM 

ad hoc kasus pelanggaran HAM yang berat di 

Timor-Timur. 



Bahan bacaan 


b. Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM 

Kewenangan memeriksa dan mengadili 

Perkara pelanggaran HAM yang berat yang 

berwenang memutus dan memeriksa adalah 

pengadilan HAM. Kewenangan untuk 

memutus dan memeriksa juga termasuk 

menyelesaikan perkara yang menyengkut 

perkara tentang kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM 

berat sesuai dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. Kewenangan 

untuk memutus tentang kompensasi, 

restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan 

Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang 

menyatakan bahwa kompensasi, restitusi 

dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar 

putusan pengadilan HAM. 

Pengadilan HAM berwenang untuk 

memeriksa dan memutus perkara 

pelanggaran HAM yang berat yang 

dilakukan di luar batas teritorial wilayah 

negara Republik Indonesia oleh warga 

negara Indonesia. Dalam penjelasannya 

ketentuan ini dimaksudkan untuk 

melindungi warga negara Indonesia yang 

melakukan pelanggaran HAM yang berat 

yang dilakukan di luar batas teritorial, 

dalam arti tetap dihukum sesuai dengan 

undang-undang tentang pengadilan hak 

asasi manusia. 10 

10 Ketentuan tentang asas ini sebetulnya 

sudah diatur dalam Kitab undang-undang 

hukum pidana (KUHP) yaitu Pasal 5 yang 

berasaskan nasional pasif. 10 Namun ketentuan ini 

perlu ditegaskan lagi mengingat bahwa 

pelanggaran HAM yang berat merupakan 

kejahatan internasional yang merupakan musuh 

umat manusia yang mengenal yurisdiksi 

internasional dan menjadi kewajiban setiap 

negara untuk melakukan penghukuman 

terhadap kejahatan seperti ini. Penegasan tentang 

asas nasional aktif ini juga bertujuan untuk 

menyatakan bahwa setiap pelanggaran HAM 

yang berat yang dilakukan oleh warga negara 

UU No. 26 Tahun 2000 memberikan 

larangan atau membatasi kewenangan 

untuk memeriksa dan memutus perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

yang dilakukan oleh seseorang yang 

berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun 

pada saat kejahatan dilakukan. Disini 

diartikan bahwa seseorang yang berumur 

dibawah 18 tahun yang melakukan 

pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan 

diputus dalam Pengadilan Negeri. 

Ketentuan tentang pembatasan perkecualian 

yurisdiksi terhadap mereka yang berumur 

dibawah 18 tahun pada saat tindak pidana 

dilakukan (exclusion of jurisdiction over person 

under eighteen) sesuai dengan norma yang 

diatur dalam Statuta Roma 1998. 

Jenis kejahatan yang dapat diadili 

Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai 

pelanggaran HAM berat yang dapat 

diperiksa atau diputus dan merupakan 

yurisdiksi pengadilan HAM adalah : 

1. Kejahatan genosida yaitu setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk menghancurkan atau 

memusnahkan seluruh atau sebagian 

kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 

kelompok agama, dengan cara : 

a. Membunuh anggota kelompok; 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik 

atau mental yang berat terhadap 

anggota-anggota kelompok; 

c. Menciptakan kondisi kehidupan 

kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara 

fisik baik seluruh atau sebagian; 

indonesia dimanapun akan diadili menurut 

hukum Indonesia. 



Bahan bacaan 


d. Memaksakan tindakan-tindakan 

yang bertujuan mencegah kelahiran 

di dalam kelompok atau; 

e. memindahkan secara paksa anakanak 

dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain. 

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu 

salah satu perbuatan yang dilakukan 

sebagai bagian dari serangan yang 

meluas atau sistematik yang 

diketahuinya bahwa serangan itu 

ditujukan secara langsung kepada 

penduduk sipil yang berupa : 

a. Pembunuhan, dengan rumusan 

delik sebagaimana Pasal 340 

KUHP. 11 

b. Pemusnahan, yaitu meliputi 

perbuatan yang menimbulkan 

penderitaan yang dilakukan dengan 

sengaja, antara lain berupa 

perbuatan menghambat pemasokan 

barang makanan dan obat-obatan 

yang dapat menimbulkan 

pemusnahan pada sebagian 

penduduk. 

c. Perbudakan, dalam ketentuan ini 

termasuk perdagangan manusia, 

khususnya perdagangan wanita dan 

anak-anak. 

d. Pengusiran dan pemindahan 

penduduk secara paksa, yaitu 

pemindahan orang-orang secara 

11 Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa : 

Barang siapa dengan sengaja dan dengan 

direncanakan terlebih dahulu menghilangkan 

nyawa orang lain, karena salah telah melakukan 

pembunuhan dengan direncanakan terlebih 

dahulu, dihukum dengan hukuman mati atau 

dengan hukuman penjara seumur hidup atau 

dengan hukuman penjara sementara selamalamanya 

20 tahun. Ketentuan yang digunakan 

sebagai acuan adalah ketentuan deliknya dan 

bukan termasuk ancaman hukumannya karena 

ancaman hukuman dalam kejahatan terhadap 

kemanusiaan dalan UU No. 26 Tahun 2000 

diatur tersendiri. 

paksa dengan cara pengusiran atau 

tindakan pemaksaan yang lain dari 

daerah dimana mereka bertempat 

tinggal secara sah, tanpa disadari 

alasan yang diijinkan oleh hukum 

internasional. 

e. Perampasan kemerdekaan atau 

perampasan kebebasan fisik lain 

secara sewenang-wenang yang 

melanggar (asas-asas) ketentuan 

pokok hukum internasional. 

f. Penyiksaan, yaitu sengaja melawan 

hukum menimbulkan kesakitan 

atau penderitaan yang berat baik 

fisik maupun mental, terhadap 

seorang tahanan atau seorang yang 

berada di bawah pengawasan. 

g. Perkosaan, perbudakan seksual, 

pelacuran secara paksa, pemaksaan 

kehamilan, pemandulan atau 

sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk 

kekerasan seksual lain yang 

setara. 

h. Penganiayaan terhadap suatu 

kelompok tertentu atau 

perkumpulan yang didasari 

persamaan paHAM politik, ras, 

kebangsaan, etnis, budaya, agama, 

jenis kelamin atau alasan lain yang 

telah diakui secara universal 

sebagai hal yang dilarang menurut 

hukum internasional. 

i. Penghilangan orang secara paksa, 

yaitu penangkapan, penahanan, 

atau penculikan seseorang oleh atau 

dengan kuasa, dukungan atau 

persetujuan dari negara atau 

kebijakan organisasi, diikuti oleh 

penolakan untuk mengakui 

perampasan kemerdekaan tersebut, 

dengan maksud untuk melepaskan 

dari perlindungan hukum dalam 

jangka waktu yang panjang. 

j. Kejahatan apartheid, yaitu 

perbuatan tidak manusiawi dengan 

sifat yang sama dengan sifat-sifat 

yang disebutkan dalam Pasal 8 yang 

dilakukan dalam konteks suatu 



Bahan bacaan 


rezim kelembagaan berupa 

penindasan dan dominasi oleh 

suatu kelompok rasial atas suatu 

kelompok atau kelompok-kelompok 

ras lain dan dilakukan dengan 

maksud untuk mempertahankan 

rezim itu. 

Pengaturan tentang kejahatan genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU 

No. 26 Tahun 2000 dalam penjelasannya 

dinyatakan sebagai ketentuan yang sesuai 

dengan Rome Statute of International Criminal 

Court 1998. Penjelasan tersebut mempunyai 

konsekuensi bahwa kejahatan genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan seperti 

yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 26 

Tahun 2000 sama maksudnya dengan Pasal 

6 dan 7 dalam Statuta Roma 1998 termasuk 

terhadap penyesuaian unsur-unsur tindak 

pidananya (element of crimes). 

Definisi tentang kejahatan genosida dalam 

Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 secara umum 

tidak ada persoalan dalam artian sudah 

sesuai dengan beberapa norma yang 

berkaitan dengan pengaturan genosida 

dalam ketentuan hukum internasional. 

Ketentuan tersebut adalah Pasal 6 dari 

Statuta Roma tentang ICC dan Article II 

Genocide Convention 1948 yang 

mendefinisikan genosida sebagai 5 (lima) 

perbuatan tertentu atau khusus yang 

dilakukan dengan maksud untuk 

memusnahkan (intent to destroy) suatu 

kelompok etnis, rasial atau agama. 

Berbeda dengan pengertian tentang 

kejahatan genosida, definisi tentang 

kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap 

banyak mengalami distorsi terutama dalam 

beberapa pengertian kunci tentang delik 

kejahatan ini. Dari proses adopsi tentang 


kejahatan genosida dari Statuta Roma ke 

dalam UU No. 26 Tahun 2000 ini terdapat 

distorsi yang secara teoritis melemahkan 

konsep kejahatan tersebut terutama konsep 

tentang kejahatan terhadap kemanusiaan 

yaitu : 

1. Tidak ada kejelasan mengenai unsur 

meluas (widespread), sistematik 

(systematic) dan diketahui (intension), hal 

ini akan berakibat adanya berbagai 

macam interpretasi atas pengertian di 

atas. Hal ini berbeda dengan ketentuan 

dalam Statuta Roma yang menjelaskan 

secara tegas mengenai intension. 12 

2. Penerjemahan directed against any 

civillian population menjadi ditujukan 

secara langsung kepada penduduk sipil, 

yang seharusnya ditujukan kepada 

populasi sipil. Kata “langsung” ini bisa 

berimplikasi pada seolah-olah hanya 

pelaku di lapangan saja yang dapat 

dikenakan pasal ini sedangkan pelaku 

diatasnya yang membuat kebijakan 

tidak tercakup dalam pasal ini. istilah 

“penduduk” untuk menterjemahkan 

kata “population” telah menyempitkan 

subyek hukum dengan menggunakan 

batasan-batasan wilayah yang akan 

menyempitkan target-target potensial 

korban kejahatan terhadap 

kemanusiaan hanya kepada warga 

negara dimana kejahatan tersebut 

berlangsung. 13 

12 Lihat Progress Report pemantauan 

pengadilan HAM ad hoc Elsam ke X. Tanggal 28 

Januari 2003. 

13 Majelis hakim pada ICTY dan ICTR 

mengadopsi pengertian yang luas mengenai 

populasi sipil. Untuk melindungi mereka yang 

potensial menjadi korban kejahatan terhadap 

kemanusiaan, pengertian populasi sipil juga 

diartikan sebagai siapa saja yang dalam batasan 

waktu tertentu secara aktif terlibat dalam 

kejadian dimana ia berada dalam posisi 

mempertahankan diri dalam kondisi tertentu 

dapat dianggap sebagai korban kejahatan 

terhadap kemanusiaan. Lihat Progress Report 

pemantauan Pengadilan HAM ad hoc Elsam ke X. 

Tanggal 28 Januari 2003. 



Bahan bacaan 


3. Penerjemahan istilah “prosecution” 

menjadi penganiayaan. Prosecution 

mempunyai arti yang lebih luas 

merujuk pada perlakuan diskriminatif 

yang menghasilkan kerugian mental 

maupun fisik atau ekonomis. Dengan 

digunakan istilah penganiayaan ini 

maka tindakan teror dan intimidasi atas 

seseorang atau kelompok sipil tertentu 

berdasarkan kepercayaan politik 

menjadi tidak termasuk dalam kategori 

tersebut. 14 

yang termasuk kejahatan terhadap 

kemanusiaan ini akan melemahkan konsep 

kejahatan terhadap kemanusiaan karena 

dapat ditafsirkan sendiri-sendiri. 16 

4. UU No. 26 Tahun 2000 tidak 

memasukkan tentang kejahatan yang 

termasuk rumusan kejahatan terhadap 

kemanusiaan seperti dalam huruf k 

Pasal 7 Statuta Roma yaitu perbuatan 

tidak manusiawi lain dengan sifat yang 

sama secara sengaja menyebabkan 

penderitaan berat, atau luka serius 

terhadap badan atau mental atau 

kesehatan fisik. Alasan tidak 

dimasukkan rumusan ketentuan ini 

dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah 

adanya pengertian bahwa ketentuan ini 

tidak memberikan kepastian hukum 

dan memiliki penafsiran yang luas. 15 

Adanya distorsi karena proses 

pengadopsian dan penerjemahan yang tidak 

memadai ini menjadikan pengertian tentang 

kejahatan terhadap kemanusiaan tidak sama 

atau berbeda rumusannya dengan dengan 

pengertian yang ada dalam hukum 

internasional dalam hal ini dengan 

ketentuan Statuta Roma sebagai dasar 

rujukannya. Disamping itu tidak adanya 

element of crimes secara jelas untuk 

mendefinisikan bentuk-bentuk kejahatan 


Pengadilan HAM ad hoc Elsam ke X. Tanggal 28 

Januari 2003. 

15 Lihat pandangan akhir fraksi-fraksi di 

DPR tentang pembentukan pengadilan HAM, 

Jakarta, 2000. 

16 Beberapa putusan pengadilan HAM 

ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat 

di Timor-timur menunjukkan bahwa 

pembahasan tentang elemen-elemen dalam 

kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat 

perbedaan antara majelis hakim. Perbedaan 

tersebut terutama berkaitan dalam menguraikan 

elemen meluas atau sistematik yang antara 

majelis hakim berbeda karena perbedaan 

referensi atau acuan dalam mendefinisikan 

unsur-unsur tersebut. 



Bahan bacaan 


c. Hukum Acara Pengadilan HAM 

Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 

menyatakan bahwa hukum acara yang 

digunakan adalah hukum acara yang 

berdasarkan hukum acara pidana kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

Hal ini berarti hukum acara yang akan 

digunakan untuk proses pemeriksaan di 

pengadilan menggunakan hukum acara 

dengan mekanisme sesuai dengan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

UU No. 26 Tahun 2000 mengatur 

Kekhususan pengadilan HAM di luar 

ketentuan KUHAP untuk pelanggaran 

HAM yang berat. Kekhususan dalam 

penanganan pelanggaran HAM yang berat 

dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah : 

1. Diperlukan penyelidik dengan 

membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, 

penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc. 

2. Diperlukan penegasan bahwa 

penyelidik hanya dilakukan oleh komisi 

nasional hak asasi manusia sedangkan 

penyidik tidak berwenang menerima 

laporan atau pengaduan sebagaimana 

diatur dalam KUHAP. 

3. Diperlukan ketentuan mengenai 

tenggang waktu tertentu untuk 

melakukan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di pengadilan. 

4. Diperlukan ketentuan mengenai 

perlindungan korban dan saksi. 

5. Diperlukan ketentuan mengenai tidak 

ada kadaluarsa pelanggaran HAM yang 

berat. 

Kekhususan ini kemudian dijabarkan dalam 

pasa demi pasal dalam UU No. 26/2000 

yang merupakan pengecualian dari 

pengaturan dalam KUHAP yaitu : 

Penangkapan 

Kewenangan untuk melakukan 

penangkapan di tingkat penyidikan dalam 

pengadilan HAM ini adalah Jaksa Agung 

terhadap seseorang yang diduga keras 

melakukan pelanggaran HAM berat 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup 17 . 

Prosedur untuk pelaksanaan penangkapan 

dilakukan oleh penyidik dengan 

memperlihatkan surat tugas dan 

menunjukkan surat perintah penangkapan 

yang mencantumkan identitas tersangka 

dengan menyebutkan alasan penangkapan, 

tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian 

singkat perkara pelanggaran HAM yang 

berat yang dipersangkakan. Keluarga harus 

mendapatkan tembusan untuk adanya 

penangkapan tersebut segera setelah 

penangkapan dilakukan. 

Pelaku pelanggaran HAM berat yang 

tertangkap tangan, penangkapannya 

dilakukan tanpa surat perintah tetapi 

dengan segera bahwa orang yang 

menangkap harus segera menyerahkannya 

kepada penyidik. Lama penangkapan 

paling lama 1 hari dan masa penangkapan 

ini dapat dikurangkan dari pidana yang 

dijatuhkan. 

Ketentuan khusus mengenai penangkapan 

ini jika dikomparasikan dengan KUHAP 

tidak jauh berbeda. Yang membedakan 

adalah yang melakukan/pelaksanaan tugas 

penangkapan adalah Jaksa Agung 

sedangkan dalam KUHAP yang melakukan 

17 Penjelasan tentang bukti permulaan 

yang cukup adalah bukti permulaan untuk 

menduga adanya tindak pidana bahwa 

seseorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang 

berat. 



Bahan bacaan 


penangkapan adalah petugas kepolisian 

Republik Indonesia. 18 

Penahanan 

Selama proses penyidikan dan penuntutan, 

penahanan atau penahan lanjutan dapat 

dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan 

untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 

pengadilan yang berwenang melakukan 

penahanan adalah hakim dengan 

mengeluarkan penetapan. Perintah 

penahanan ini harus didasarkan pada 

alasan-alasan yang disyaratkan yaitu 

adanya dugaan keras melakukan 

pelanggaran HAM berat dengan bukti yang 

cukup, adanya kekhawatiran tersangka atau 

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti, atau 

mengulangi pelanggaran HAM berat. 

Alasan penahanan ini adalah alasan yang 

berdasarkan atas alasan subyektif dari 

penyidik atau majelis hakim atas kondisi 

yang disyaratkan tersebut, artinya 

pertimbangan atas adanya bukti yang 

cukup, kekhawatiran akan menghilangkan 

barang bukti atau akan melakukan 

pelanggaran HAM yang berat adalah alasan 

atas penilaian dari pihak yang berwenang 

untuk melakukan penyidikan atau hakim 

yang memeriksa terdakwa. Hal ini berbeda 

dengan ketentuan dalam KUHAP yang juga 

mensyaratkan adanya unsur obyektif untuk 

dapat dilakukan penahanan kepada 

tersangka maupun terdakwa. 19 

Jangka waktu penahanan untuk penyidikan 

dapat dilakukan paling lama 90 hari dan 

dapat diperpanjang selama 90 hari oleh 

ketua pengadilan HAM dan jika waktu 

penahanan telah selesai tapi penyidikan 

belum dapat diselesaikan makan dapat 

diperpanjang selama 60 hari oleh ketua 

18 Lihat Pasal 18 KUHAP. 

19 Lihat Pasal 21 KUHAP tentang alasan 

dapat ditahannya tersangka maupun terdakwa. 

pengadilan HAM yang bersangkutan. 

Jangka waktu penahanan untuk penuntutan 

paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 

20 hari, tetapi jika belum selesai maka dapat 

diperpanjang selama 20 hari lagi oleh ketua 

pengadilan sesuai dengan daerah 

hukumnya. 

Ketentuan mengenai lamanya penahanan 

ini tidak disertai dengan konsekuensi 

mengenai hak tersangka untuk dikeluarkan 

dari tahanan jika selama waktu penahanan 

itu proses penyidikan dan penuntutan 

belum dapat diselesaikan. KUHAP 

disamping mengatur tentang lamanya 

panahanan juga mengatur tentang hak 

tersangka untuk dikeluarkan dari tahanan 

jika tidak telah selesai masa penahanannya 

tetapi proses penyidikan dan penuntutan 

belum selesai. 20 

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan 

disidang pengadilan dapat dilakukan 

selama 90 hari dan dapat diperpanjang oleh 

ketua pengadilan HAM selama 30 hari. 

Dalam pemeriksaan tingkat banding di 

pengadilan tinggi dapat dilakukan paling 

lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling 

lama 30 hari oleh ketua pengadilan tinggi. 

Sedangkan untuk tingkat kasasi di 

Mahkamah Agung penahanan dapat 

dilakukan selama 60 hari dan dapat 

diperpanjang selama 30 hari oleh ketua MA. 

20 Lihat Pasal 24 dan 25 KUHAP. Pasal 

24 menyatakan bahwa lama penahanan untuk 

proses penyidikan adalah paling lama 20 hari 

dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari, jika 

dalam waktu 60 hari sudah terpenuhi penyidik 

harus sudah mengeluarkan tersangka dari 

tahanan demi hukum. 

Pasal 25 menyatakan bahwa lama penahanan 20 

hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari, 

jika dalam wakti 50 hari telah terpenuhi maka 

tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi 

hukum. Kedua pasal diatas juga menyatakan 

bahwa tersangka dapat dilepaskan dari tahanan 

jika pemeriksaan sudah selesai meskipun waktu 

penahanan belum berakhir. 



Bahan bacaan 


Dalam KUHAP perpanjangan penahanan 

untuk kepentingan pemeriksaan dapat 

dilakukan berdasarkan alasan yang patut 

dan tidak dapat dihindari yaitu bahwa 

tersangka atau terdakwa menderita 

gangguan fisik atau mental yang berat, yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter 

dan perkara yang sedang diperiksa diancam 

dengan pidana penjara selama sembilan 

tahun atau lebih. Perpanjangan penahanan 

ini dapat dilakukan untuk paling lama 30 

hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari 

berikutnya. Selama total 60 hari tersebut, 

tersangka atau terdakwa harus sudah 

dikeluarkan demi hukum meskipun 

perkaranya belum selesai diperiksa maupun 

belum diputus. 21 

21 Lihat Pasal 29 KUHAP. 



Bahan bacaan 


Penahanan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 

No Proses Kewenangan Lama 

Penahanan 

(hari) 

Perpanjangan 

Pertama 

(hari) 

Perpanjangan 

Kedua 

(hari) 

1 Penyidikan Jaksa Agung 90 90 60 240 

2 Penuntutan Jaksa Agung 30 20 20 70 

3 Pemeriksaan 

Hakim 

90 30 

Pengadilan (Negeri) Pengadilan HAM 

4 Tingkat Banding Hakim 

60 30 - 90 

Pengadilan tinggi 

5 Tingkat Kasasi Hakim HAM 

Tingkat Kasasi 

60 30 - 90 

Total 

(hari) 

Penyelidikan 

Huruf 5 ketentuan umum UU No. 26 Tahun 

2000 menyatakan bahwa penyelidikan 

diartikan sebagai serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan 

ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat guna ditindaklanjuti dengan 

penyidikan sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-undang ini. 22 

UU No. 26 Tahun 2000 mengatur secara 

berbeda dengan KUHAP tentang siapa yang 

berhak melakukan penyelidikan. Dalam 

penjelasan umumnya undang-undang ini 

menegaskan bahwa diperlukan langkahlangkah 

yang bersifat khusus, diantaranya 

penyelidikan yang bersifat khusus, dimana 

diperlukan penyelidik dengan membentuk 

tim ad hoc. Penyelidikan hanya dilakukan 

oleh Komnas HAM sedangkan penyidik 

tidak berwenang menerima laporan atau 

pengaduan. Kewenangan penyelidikan 

yang berbeda dengan pengaturan dalam 

KUHAP inilah yang dianggap sebagai 

kekhususan mengenai penyelidikan dalam 

kasus pelanggaran HAM yang berat. 23 

Penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang 

berat merupakan kewenangan dari Komnas 

HAM dan penyelidikan yang dilakukan 

oleh Komnas HAM ini merupakan 

penyelidikan yang sifatnya pro justitia. 24 

Kewenangan penyelidikan ini dimaksudkan 

untuk menjaga objektivitas hasil 

penyelidikan karena lembaga Komnas 

HAM adalah lembaga yang bersifat 

independen baik dari segi institusi maupun 

anggotanya. Secara kelembagaan Komnas 

HAM dianggap tidak memiliki kepantingan 

kecuali terhadap perlindungan dan 

penegakan HAM di Indonesia sedangkan 

anggota Komnas HAM dianggap juga 

memiliki integrasi yang tinggi dan 

kemampuan teknis untuk melakukan 

penyelidikan. Dalam melakukan 

penyelidikan Komnas HAM membentuk 

22 Bandingkan dengan definisi 

penyelidikan seperti ketentuan dalam KUHAP. 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini. 

23 Dalam KUHAP penyelidik adalah 

pejabat polisi negara Republik Indonesia yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penyelidikan. 

2000 . 

24 Penjelasan Pasal 19 UU No. 26 Tahun 



Bahan bacaan 


tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM 

dan unsur masyarakat. 25 

Komnas HAM mempunyai kewenangan 

untuk melakukan tindakan-tindakan dalam 

rangka melaksanakan penyelidikan yaitu 

memeriksa peristiwa yang berdasarkan sifat 

atau lingkupnya patut diduga terdapat 

pelanggaran HAM berat, menerima 

laporan 26 atau pengaduan dari seseorang 

atau kelompok orang tentang terjadinya 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 

serta mencari keterangan dan barang bukti, 

memanggil pihak pengadu, korban atau 

pihak yang diadukan untuk diminta dan 

didengar keterangannya, memanggil saksi 

untuk didengar kesaksiannya, meninjau dan 

mengumpulkan keterangan ditempat 

kejadian dan tempat lainnya yang dianggap 

perlu, memanggil pihak terkait untuk 

memberikan keterangan secara tertulis atau 

menyerahkan dokumen yang diperlukan 

sesuai dengan aslinya. Disamping tindakantindakan 

di atas, atas perintah penyidik 27 

dapat melakukan tindakan berupa : 1) 

pemeriksaan surat, 2) penggeledahan 28 dan 

penyitaan, 3) pemeriksaan setempat 

25 Unsur masyarakat disini adalah tokoh 

dan anggota masyarakat yang profesional, 

berdedikasi, berintegrasi tinggi, dan menghayati 

bidang hak asasi manusia. 

26 Arti “menerima” adalah menerima, 

mendaftar, dan mencatat laporan atau 

pengaduan tentang terjadinya pelanggaran HAM 

yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang 

bukti. 

27 Penjelasan mengenai perintah 

penyidik adalah perintah tertulis yang 

dikeluarkan penyidik atas permintaan penyelidik 

dan penyidik segera mengeluarkan surat 

perintah setelah menerima permintaan dari 

penyidik. 

28 Penggeledehan dalam ketentuan ini 

meliputi penggeledahan badan atau rumah. Hal 

ini sama dengan ketentuan Pasal 32 KUHAP. 

terhadap rumah, pekarangan, bangunan, 

dan tempat-tempat lainnya yang diduduki 

atau dimiliki pihak tertentu, dan 4) 

mendatangkan ahli dalam hubungan 

dengan penyelidikan. 

Komnas HAM dalam melakukan 

penyelidikan terhadap dugaan adanya 

pelanggaran HAM yang berat maka harus 

memberitahukan aktivitas ini kepada 

penyidik. Setelah penyelidik menyimpulkan 

bahwa telah ada bukti permulaan yang 

cukup maka atas adanya pelanggaran HAM 

yang berat maka hasil kesimpulan 

diserahkan ke penyidik. Paling lambat 7 

hari kerja diserahkan selanjutnya Komnas 

HAM menyerahkan seluruh hasil 

penyelidikan. Jika penyidik menganggap 

bahwa penyelidikan kurang lengkap 29 

maka penyidik mengembalikan hasil 

penyelidikan disertai petunjuk untuk 

dilengkapi dan dalam waktu 30 hari 

penyelidik wajib melengkapi. 

Disamping mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penyelidikan dalam kasus 

pelanggaran HAM yang berat, Komnas 

HAM juga mempunyai kewenangan untuk 

meminta keterangan secara tertulis kepada 

Jaksa Agung mengenai perkembangan 

penyidikan dan penuntutan perkara 

pelanggaran HAM yang berat. 30 

Penyidikan 

Definisi tentang penyidikan tidak diatur 

dalam UU No. 26 Tahun 2000. 31 Pihak yang 

29 Arti dari “kurang lengkap” adalah 

belum cukup memenuhi unsur pelanggaran 

HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap 

penyidikan. 

30 Lihat Pasal 25 UU No. 26 Tahun 2000. 

31 Definisi penyidikan dapat dilihat 

dalam huruf 2 ketentuan umum KUHAP yang 

menjelaskan bahwa penyidikan adalah 



Bahan bacaan 


berwenang melakukan penyidikan terhadap 

kasus pelanggaran HAM yang berat adalah 

Jaksa Agung. Penyidikan ini tidak termasuk 

untuk menerima pengaduan dan laporan 

karena pengaduan dan laporan tersebut 

merupakan kewenangan Komnas HAM. 

Dalam upaya penyidikan ini Jaksa Agung 

dapat 32 mengangkat penyelidik ad hoc dari 

unsur masyarakat 33 dan pemerintah. 

Penyidikan yang dilakukan wajib 

diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung 

sejak tanggal hasil penyelidikan diterima 

dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. 

Perpanjangan dapat dilakukuan selama 90 

hari berikutnya jika selama 90 hari pertama 

penyidikan belum dapat diselesaikan. 

Perpanjangan yang kedua selama 60 hari, 

baik perpanjangan yang pertama maupun 

kedua dilakukan oleh ketua pengadilan 

HAM sesuai dengan daerah hukumnya 

masing-masing. 

Jaksa Agung wajib mengeluarkan Surat 

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika 

dalam waktu yang telah ditentukan tidak 

diperoleh bukti yang cukup. Adanya SP3 

ini, penyidikan atas kasus dapat dibuka 

kembali dan dilanjutkan jika terdapat alasan 

dan bukti lain yang melengkapi hasil 

penyidikan. Atas penghentian penyidikan 

ini, jika tidak dapat diterima oleh korban 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

32 Penjelasan mengenai kata “dapat” 

adalah bahwa dimaksudkan agar Jaksa Agung 

dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan. 

33 Penjelasan tentang unsur masyarakat 

adalah dari organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, 

atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti 

perguruan tinggi. 

dan keluarganya, maka ada hak untuk 

mengajukan pra peradilan bagi korban dan 

keluarganya atas penghentian penyidikan 

oleh Jaksa Agung kepada ketua pengadilan 

HAM sesuai dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku dalam hal ini sesuai 

dengan KUHAP. 

Penuntutan 

UU No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang 

ketentuan penuntutan dalam Pasal 23 dan 

24. Pasal 23 menyatakan penuntutan 

mengenai pelanggaran HAM yang berat 

dilakukan oleh Jaksa Agung dan dalam 

melakukan penuntutan. Jaksa Agung dapat 

mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc. 34 

Untuk dapat diangkat menjadi penuntut 

umum ad hoc harus memenuhi syarat 

tertentu. 35 

Pasal 24 mengatur tentang jangka waktu 

penuntuan yaitu selama 70 hari terhitung 

sejak tanggal hasil penyelidikan diterima. 

Ketentuan mengenai jangka waktu ini 

berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP 

dimana tidak diatur mengenai adanya 

jangka waktu penuntutan. 

Pengalaman berberapa pengadilan HAM 

diantaranya pengadilan Ham ad hoc Timortimur 

maupun pengadilan HAM ad hoc 

Tanjung Priok menunjukkan bahwa proses 

34 Dalam penjelasannya penuntut umum 

ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan 

diambil dari mantan penuntut umum di 

peradilan umum atau oditur di peradilan militer. 

35 Pasal 23 ayat 4 mengatur tentang 

syarat untuk menjadi penuntut umum ad hoc 

yaitu warga negara Republik Indonesia, berumur 

sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 

65 tahun, berpendidikan sarjana hukum dan 

berpengalaman sebagai penuntut umum, sehat 

jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan 

berkelakuan tidak tercela, setia kepada Pancasila 

dan UUD 1945 dan memiliki pengetahuan dan 

kepedulian di bidang hak asasi manusia. 



Bahan bacaan 


penyidikan dan penuntutan dalam beberapa 

kasus tersebut mengalami keterlambatan 

dan tidak sesuai dengan ketentuan limitasi 

waktu sesuai dengan UU No. 26 Tahun 

2000. Jaksa ad hoc dalam menyikapi 

keterlambatan ini mengajukan surat kepada 

pengadilan untuk persetujuan atas 

perpanjangan proses penyelidikan dan 

penuntutan. Pembatasan atau limitasi 

waktu dalam proses penyelidikan dan 

penuntutan ini berdasarkan pengalaman 

pengadilan HAM ad hoc yang telah terjadi 

menjadi alasan penasehat hukum terdakwa 

dalam eksepsinya untuk menyatakan bahwa 

proses penyidikan dan penuntutan 

melampaui ketentuan UU No. 26 Tahun 

2000. 36 

Pemeriksaan di sidang pengadilan 

1. Komposisi hakim dan hakim ad hoc 


menyatakan bahwa kasus pelanggaran 

HAM yang berat diperiksa oleh majelis 

hakim yang jumlahnya 5 orang yang 

terdiri dari 2 orang hakim pengadilan 

HAM yang bersangkutan dan 3 orang 

hakim HAM ad hoc. Majelis hakim 

tersebut diketuai oleh hakim dari 

pengadilan HAM yang bersangkutan. 

Pada tingkat banding majelis hakimnya 

berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 

orang hakim dari pengadilan setempat 

dan 3 orang hakim ad hoc. Demikian 

juga komposisi mengenai majelis hakim 

dalam tingkat kasasi. 

Dari ketentuan diatas, pengaturan 

tentang hakim ad hoc hanya sampai 

pada tingkat kasasi. Tidak ada kejelasan 

mengenai hakim yang dapat mengadili 

di tingkat peninjauan kembali (PK), 

36 Lihat eksepsi Penasehat hukum para 

terdakwa kasus pelanggaran HAM yang berat di 

Timor-timur dalam pengadilan HAM ad hoc. 

mengingat bahwa dalam hukum acara 

pidana menyatakan bahwa peninjuan 

kembali atas suatu perkara pidana juga 

dimungkinkan dan itu merupakan hak 

terdakwa atau ahli warisnya tetapi 

dalam ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 

ini tidak diatur tentang hakim ad hoc 

untuk pemeriksaan upaya hukum luar 

biasa dengan cara peninjauan kembali. 

Ketentuan mengenai hakim yang akan 

mengadili di tingkat peninjauan 

kembali ini tidak diatur dalam UU No. 

26 Tahun 2000 ini. 37 

Pengertian hakim ad hoc adalah hakim 

yang diangkat di luar hakim karir yang 

memenuhi persyaratan profesional, 

berdedikasi dan berintegrasi tinggi, 

menghayati cita-cita negara hukum dan 

negara kesejahteraan yang berintikan 

keadilan, memahami dan menghormati 

hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia. 

Jumlah hakim ad hoc di pengadilan 

HAM yang harus diangkat adalah 

sekurang-kurangnya 12 orang dan masa 

jabatannya adalah 5 tahun yang dapat 

diangkat untuk 1 kali masa jabatan lagi. 

Hakim ad hoc ini diangkat dan 

diberhentikan oleh presiden selaku 

Kepala Negara atas usul Ketua 

Mahkamah Agung. Ketentuan ini sama 

untuk hakim ad hoc pada pengadilan 

tinggi, sedangkan untuk hakim ad hoc 

tingkat kasasi di Mahkamah Agung 

diangkat oleh Presiden selaku kepala 

negara atas usulan Dewan Perwakilan 

Rakyat RI dan lama jabatan hanya satu 

periode yaitu selama 5 tahun. 

37 Mengingat hakim yang mengadili 

pelanggaran HAM yang berat ini selalu 

mensyaratkan adanya hakim ad hoc maka tidak 

adanya pengaturan mengenai hakim ad hoc di 

tingkat peninjauan kembali tidak bisa diserahkan 

mekanismenya dengan menggunakan ketentuan 

KUHAP. 



Bahan bacaan 


Hakim ad hoc ini dalam pemilihannya 

memerlukan syarat-syarat tertentu yang 

tertuang dalam Pasal 29. 38 Hakim ad 

hoc juga wajib mengucapkan sumpah. 

Syarat untuk menjadi hakim ad hoc ini 

berlaku untuk hakim tingkat banding 

dan hakim ad hoc tingkat kasasi. 

Perkecualian khusus untuk hakim ad hoc 

tingkat kasasi berumur sekurangkurangnya 

50 tahun dan tidak ada 

batasan maksimal umurnya. 

38 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim 

ad hoc harus memenuhi syarat : warga negara 

Republik Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berumur sekurang-kurangnya 

45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 

(enam puluh lima) tahun, berpendidikan sarjana 

hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum (sarjana syariah atau 

sarjana lulusan perguruan tinggi ilmu 

kepolisian), sehat jasmani dan rohani, 

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak 

tercela, setia kepada Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar 1945, dan memiliki pengetahuan 

dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. 



Bahan bacaan 


Hakim ad hoc 

Hakim ad hoc Diangkat oleh Jumlah mininal yang Lama jabatan 

diangkat 

Pengadilan HAM 

Presiden atas usul ketua 

Mahkamah Agung 

12 orang 5 tahun dan diangkat 1 

periode lagi 

Tingkat 

Presiden atas usul 12 orang 5 tahun dan dapat 

banding/Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung 

diangkat 1 periode lagi 

Tingkat kasasi/MA Presiden atas usul DPR 3 orang 5 tahun 

Peninjauan Kembali Tidak diatur Tidak diatur Tidak diatur 

Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa 

dan diputuskan oleh pengadilan dalam 

jangka waktu paling lama 180 hari terhitung 

sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan 

HAM. Pada tingkat banding maka perkara 

diperiksa dan diputus paling lama 90 hari. 

Jika perkara dimintakan kasasi maka 

perkara pelanggaran HAM berat ini 

diperiksa dan diputus paling lama 90 hari 

atau selama 3 bulan. 

Ketentuan yang perlu diperhatikan adalah 

mengenai proses pelimpahan berkas 

perkara dalam tingkat pertama ke tingkat 

banding dan dari tingkat pertama ke kasasi 

ketika jaksa mengajukan kasasi saat 

terdakwa dinyatakan bebas. Ketentuan 

mengenai mekanisme pelimpahan berkas 

dalam ke tingkat banding dan kasasi 

menggunakan mekanisme KUHAP. 

Tabel : Jangka waktu proses penyelidikan – kasasi 

No Proses Jangka waktu Perpanjangan I Perpanjangan II 

1 Penyelidikan Tidak ada ketentuan lama Jika penyelidikan - 

penyelidikan 

kurang lengkap wajib 

dilengkapi dalam 

jangka waktu 30 hari 

2 Penyidikan 90 90 60 

3 Penuntutan 70 Tidak ada Tidak ada 

4 Pemeriksaan 

180 Tidak ada Tidak ada 

pengadilan 

5 Banding 90 Tidak ada Tidak ada 

6 Kasasi 90 Tidak ada Tidak ada 

7 Peninjauan Kembali Tidak ada (Sesuai KUHAP) - - 

2. Prosedur Pembuktian 

Prosedur pembuktian dalam pengadilan 

HAM tidak diatur tersendiri yang 

berarti bahwa mekanisme pembuktian 

di sidang pengadilan HAM 

menggunakan mekanisme yang diatur 

dalam KUHAP. Pengecualian terhadap 

mekanisme KUHAP untuk prosedur 

pembuktian adalah mengenai proses 

kesaksian di pengadilan. Dalam rangka 

melindungi saksi dan korban 

pelanggaran HAM yang berat proses 

pemeriksaan saksi dapat dilakukan 



Bahan bacaan 


dengan tanpa hadirnya terdakwa. 39 

Ketentuan ini terdapat dalam PP No. 2 

Tahun 2002 tentang perlindungan 

terhadap korban dan saksi pelanggaran 

HAM yang berat. 

Berkenaan dengan alat bukti yang dapat 

diterima juga mengacu pada alat bukti 

yang sesuai dengan KUHAP yaitu Pasal 

184. 40 Hal-hal yang dapat dijadikan alat 

bukti dalam KUHAP ini dianggap tidak 

memadai jika dikomparasikan dengan 

praktek peradilan internasional. 

Pengalaman-pengalaman internasional 

yang menyidangkan kasus pelanggaran 

HAM berat justru lebih banyak 

menggunakan alat-alat bukti di luar 

yang diatur oleh KUHAP. Misalnya 

rekaman, baik itu yang berbentuk film 

atau kaset yang berisi pidato, siaran 

pers, wawancara korban, wawancara 

pelaku, kondisi keadaan tempat 

kejadian dan sebagainya. Kemudian alat 

bukti yang dipakai juga diperbolehkan 

berbentuk dokumen-dokumen salinan, 

kliping koran, artikel lepas, sampai 

suatu opini yang terkait dengan kasus 

yang disidangkan. 41 

39 Proses kesaksian tanpa hadirya 

terdakwa ini sebenarnya sudah diatur dalam 

Pasal 173 KUHAP yang menyatakan bahwa 

hakim ketua sidang dapat mendengar 

keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa 

hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa 

ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu 

pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan 

sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua 

hal pada waktu tidak hadir. Hal ini berbeda 

dengan PP No. 2 Tahun 2002 yang tidak 

mengatur tentang tata cara tanpa hadirnya 

terdakwa untuk pemeriksaan kesaksian. 

40 Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP 

adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk dan keterangan terdakwa. 



Januari 2003. 

Prosedur pembuktian dalam pengadilan 

HAM ini sama dengan pengadilan 

HAM ad hoc. Pengalaman pengadilan 

Ham ad hoc Timor-timur menunjukkan 

bahwa prosedur dengan menggunakan 

mekanisme KUHAP ini banyak menjadi 

kendala dalam proses pembuktian 

kejahatan kemanusiaan yang 

seharusnya mempunyai prosedur 

pembuktian yang khusus pula. (lihat 

bagian dalam tulisan ini dalam 

prosedur pembuktian pengadilan HAM 

ad hoc). 

Ketentuan Pemidanaan 

Ketentuan pidana diatur dalam Bab VII dari 

Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 UU No. 26 

Tahun 2000. Ketentuan pidana dalam UU 

No. 26 Tahun 2000 ini menggunakan 

ketentuan pidana minimal yang dianggap 

sebagai ketentuan yang sangat progresif 

untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran 

HAM yang berat ini tidak akan 

mendapatkan hukuman yang ringan. 42 

Pasal 36 mengatur tentang ketentuan pidana 

untuk kejahatan genosida yakni dengan 

ancaman hukuman mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling lama 25 tahun dan pidana paling 

singkat 10 tahun. Ketentuan pidana ini sama 

dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 9 

(tentang kejahatan terhadap kemanusiaan) 

huruf a (pembunuhan), b (pemusnahan), d 

42 Mengenai hukuman minimal ini 

ternyata dalam prakteknya di pengadilan HAM 

ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat 

di Tim-tim tidak dapat diaplikasikan. Hal ini 

terbukti dengan lama hukuman yang dijatuhkan 

untuk terdakwa yang dibawah hukuman 10 

tahun (terdakwa Soejarwo 5 tahun, M. Noer Muis 

5 tahun, Hulman Gultom 3 Tahun dan Abilio 

Soares selama 3 tahun) kecuali terhadap 

terdakwa Eurico Guterres yang dijatuhi 

hukuman 10 tahun. Hakim dalam hal ini 

melakukan terobosan hukum. 



Bahan bacaan 


(pengusiran atau pemindahan penduduk 

secara paksa), atau j (kejahatan apartheid). 

Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan 

lainnya yaitu perbudakan diancam dengan 

pidana selama-lamanya 15 tahun dan paling 

singkat 5 tahun (Pasal 38). Demikian pula 

dengan kejahatan kemanusiaan yang berupa 

dengan kejahatan terhadap kemanusiaan 

yang berupa penyiksaan diancan hukuman 

paling lama 15 tahun dan peling rendah 5 

tahun (Pasal 39). Kejahatan terhadap 

kemanusiaan yang berupa perkosaan, 

perbudakan seksual, pelacuran paksa, 

pemaksaan keHAMilan, kemandulan atau 

sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk 

kekerasan seksual lainnya yang setara 

diancam pidana selama-lamanya 20 tahun 

dan serendah-rendahnya selama 10 tahun 

(Pasal 40). 

Pasal 41 mengatur khusus mengenai pihakpihak 

yang melakukan pelanggaran HAM 

berat berupa percobaan dan ikut serta 

berupa permufakatan jahat atau 

pembantuan terhadap terlaksanya 

pelanggaran HAM berat, ancaman 

hukumannya dipersamakan dengan 

ketentuan Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40. 

ketentuan ini mengindikasikan bahwa 

apapun peranan pelaku baik karena 

percobaan pelanggaran HAM berat, ikut 

serta dalam permufakatan jahat untuk 

melakukan pelanggaran HAM berat 

maupun pembantuan terhadap 

terlaksananya pelanggaran HAM berat 

tidak ada pengaturan pengecualian 

terhadap mereka karena ancamannya 

dipersamakan. Ketentuan pemidaan yang 

dipersamakan dengan ketentuan Pasal 36, 

37, 38, 39 dan 40 adalah untuk tindak pidana 

yang dilakukan oleh seorang komandan 

dari militer, polisi maupun sipil seperti 

yang diatur dalam Pasal 42 ayat 3 UU No. 

26 Tahun 2000. 

Ketentuan Pemidanaan 

Kejahatan Hukuman minimal Hukuman maksimal 

Genosida 10 tahun Mati atau seumur 

hidup atau penjara 

paling lama 25 tahun 

Kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa : 

a. Pembunuhan 10 tahun Mati atau seumur 



b. Pemusnahan 10 tahun Mati atau seumur 



c. Perbudakan 5 tahun 15 tahun 

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk 

secara paksa 

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan 

kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang 

melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 

internasional 

10 tahun Mati atau seumur 



10 tahun Mati atau seumur 



f. Penyiksaan 5 tahun 15 tahun 



Bahan bacaan 


g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara 10 tahun 20 tahun 

paksa, pemaksaan keHAMilan, pemandulan atau 

sterilisasi, secara paksa atau bentuk-bentuk 

kekerasan seksual lainnya yang setara 

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu 10 tahun 20 tahun 

atau perkumpulan yang didasari persamaan 

paHAM politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, 

agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah 

diakui secara universal sebagai hal yang dilarang 

menurut hukum internasional 

i. Penghilangan orang secara paksa 10 tahun 20 tahun 

j. Kejahatan apartheid 10 tahun Mati atau seumur 



Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan 

untuk melakukan pelanggaran HAM berupa 

kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan 

Komandan militer, polisi dan atasan sipil yang 

melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan 

kejahatan genosida (dengan delik by omission) 

Dipersamakan 

dengan ketentuan di 

atas sesuai dengan 

bentuk kejahatannya 

Dipersamakan 

dengan ketentuan di 

atas sesuai dengan 

bentuk kejahatannya 

Dipersamakan dengan 

ketentuan di atas 

sesuai dengan bentuk 

kejahatannya 

Dipersamakan dengan 

ketentuan di atas 

sesuai dengan bentuk 

kejahatannya 

Delik tanggung jawab komandan dan 

atasan polisi dan sipil 

Delik tanggung jawab komandan dan 

atasan polisi atau sipil (responsibility of 

commanders and others superiors) ini diatur 

dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 yang 

membagi dalam 2 kategori pihak yitu unsur 

militer dalam ayat (1) dan unsur atasan 

polisi atau sipil dalam ayat (2). Ketentuan 

ini mengadopsi perumusan Pasal 28 Statuta 

Roma 1998 dimana tanggung jawab ini 

adalah dalam kerangka individual criminal 

responsibility. 

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 

26 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut : 

1. Unsur komandan militer. 

Komandan militer atau seseorang yang 

secara efektif bertindak sebagai 

komandan militer dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap 

tindak pidana yang berada di dalam 

yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 

dilakukan oleh pasukan yang berada di 

bawah komando dan pengendaliannya 

yang efektif, atau di bawah kekuasaan 

dan pengendaliannya yang efektif dan 

tindak pidana tersebut merupakan 

akibat dari tidak dilakukan 

pengendalian pasukan secara patut, 

yaitu : 

a. Komandan militer atau seseorang 

tersebut mengetahui atau atas dasar 

keadaan saat itu seharusnya 

mengetahui bahwa pasukan 

tersebut sedang melakukan atau 

baru saja melakukan pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat; dan 

b. Komandan militer atau seseorang 

tersebut tidak melakukan tindakan 

yang layak dan diperlukan dalam 

ruang lingkup kekuasaannya untuk 

mencegah atau menghentikan 



Bahan bacaan 


perbuatan tersebut atau 

menyerahkan pelakunya kepada 

pejabat yang berwenang untuk 

dilakukan 

penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan. 

2. Unsur atasan polisi atau sipil. 

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil 

lainnya, bertanggung jawab secara 

pidana terhadap pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat yang dilakukan 

oleh bawahannya yang berada di bawah 

kekuasaan dan pengendaliannya yang 

efektif, karena atasan tersebut tidak 

melakukan pengendalian terhadap 

bawahannya secara patut dan benar, 

yakni : 

a. Atasan tersebut mengetahui atau 

secara sadar mengabaikan informasi 

yang secara jelas menunjukkan 

bahwa bawahan sedang melakukan 

atau baru saja melakukan 

pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat; dan 

b. Atasan tersebut tidak mengambil 

tindakan yang layak dan diperlukan 

dalam ruang lingkup 

kewenangannya untuk mencegah 

atau menghentikan perbuatan 

tersebut atau menyerahkan 

pelakunya kepada pejabat yang 

berwenang untuk dilakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan. 

Konsep tentang tanggung jawab komando 

ini, seperti halnya konsep tentang kejahatan 

terhadap kemanusiaan juga mengalami 

distorsi dalam perumusan di UU No. 26 

Tahun 2000 ini. Pengertian tanggung jawab 

komando dalam Pasal 42 ayat 1 

menyatakan : 

“Komandan militer atau seseorang yang 

secara efektif bertindak sebagai komandan 

militer dapat dipertanggungjawabkan 

terhadap tindak pidana yang berada di 

dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 

dilakukan oleh pasukan yang berada di 

bawah komando dan pengendaliannya yang 

efektif…” 

Pengertian yang menggunakan kata “dapat” 

(should) dan bukannya “akan” atau “harus” 

(shall), secara implisit menegaskan bahwa 

tanggung jawab komando dalam kasus 

pelanggaran berat HAM yang diatur 

melalui UU No. 26 Tahun 2000 ini bukanlah 

sebuah hal yang bersifat otomatis dan wajib. 

Pasal ini secara tegas menguatkan 

pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan 

dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 yang 

cenderung ditujukan kepada pelaku 

langsung di lapangan. 43 

Pasal 42 ayat 1 (a) juga mensyaratkan 

penanggung jawab komando untuk 

“seharusnya mengetahui bahwa pasukan 

tersebut sedang melakukan atau baru saja 

melakukan pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat.” Padahal sumber dari pasal 

spesifik tersebut, yaitu Pasal 28 ayat 1 (a) 

Statuta Roma secara tegas menyatakan 

bahwa komandan militer seharusnya 

“mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan 

atau hendak melakukan kajahatan…” 

Distorsi ini mengabaikan adanya kewajiban 

dari pemegang tanggung jawab komando 

untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

Meskipun dalam Pasal 42 ayat 1 (b) 

pengabaian ini dikoreksi dengan kalimat 

“komando militer tersebut tidak melakukan 

tindakan yang layak dan diperlukan dalam 

ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah 

dan menghentikan perbuatan tersebut, …” 

namun tidak ada definisi dan batasan yang 

tegas tentang apa yang “layak” dan “perlu” 

dilakukan oleh penanggung jawab 

komando. 44 



Januari 2003. 

44 Batasan definitif tanggung jawab 

komando yang kabur ini juga diulangi pada 



Bahan bacaan 


Selain itu, pasal ini berimplikasi pada 

pengadilan terpaksa menekankan fokus 

perhatiannya pada proses, yaitu apakah 

tindakan yang dilakukan sudah layak atau 

tidak, apakah perlu atau tidak (obligation of 

conduct), dan secara otomatis mengabaikan 

pada kenyataan apakah tindakan yang 

diambil oleh penanggung jawab komando 

berhasil mencegah dan menghentikan 

kejahatan atau tidak (obligation of result). 

Padahal, selain harus bertanggung jawab 

jika menjadi pelaku langsung, penganjur, 

atau penyerta, seorang atasan seharusnya 

juga bertanggung jawab secara pidana atas 

kelalaian melaksanakan tugas (dereliction of 

duty) dan kealpaan (negligence). Standar 

hukum kebiasaan internasional untuk 

“kealpaan” dan “kelalaian” dalam arti yang 

luas menyatakan bahwa seorang atasan 

bertanggung jawab secara pidana jika : (1) ia 

seharusnya mengetahui (should have had 

knowledge) bahwa pelanggaran hukum telah 

dan atau sedang terjadi, atau akan terjadi 

dan dilakukan oleh bawahannya; (2) ia 

mempunyai kesempatan untuk mengambil 

tindakan; dan (3) ia gagal mengambil 

tindakan korektif yang seharusnya 

dilakukan sesuai keadaan yang ada atau 

terjadi saat itu. 45 Tentang apakah seseorang 

tersebut “seharusnya mengetahui” harus 

diuji sesuai keadaan yang terjadi dan 

Pasal 42 ayat 2 yang mengatur tentang tanggung 

jawab atasan (polisi dan pejabat sipil). 

45 Lihat artikel Jordan J. Paust “Superior 

Orders and Command Responsibility” dalam M 

Cherif Bassiouni (ed.), International Criminal Law, 

Volume I, Kluwer International, 1999, hal 236- 

237; Lihat juga artikel Anthony D’Amato, 

Superior Orders vs Command Responsibility, 

American Journal of International Law, edisi 80 

(1986), hal. 604, 607-608; Penjelasan yang lebih 

panjang lebar dapat dilihat pada tulisan William 

Eckhardt, Command Criminal Responsibility: A Plea 

for a Workable Standard, Military Law Review, 

edisi 97 (1982). Lihat progress report pemantauan 


Januari 2003. 

dengan melihat juga orang/pejabat lain 

yang setara dengan tertuduh. 

Pasal 7 (3) Statuta ICTY juga secara 

interpretatif mencerminkan standar 

kebiasaan internasional tersebut. Pasal 

tersebut mengakui adanya 

pertanggungjawaban pidana jika seseorang 

“mengetahui atau mempunyai alasan untuk 

tahu” (knew or had reason to know) kelakuan 

bawahannya. Kalimat ini berkaitan dengan 

adanya kegagalan untuk mencegah suatu 

kejahatan atau menghalangi tindakan yang 

melanggar hukum yang dilakukan oleh 

bawahannya atau menghukum mereka 

yang telah melakukan tindak pidana. 

Meskipun pasal ini memfokuskan pada 

keadaan dimana seorang bawahan akan 

melakukan suatu tindak pidana atau telah 

melakukannya, tidak ada indikasi bahwa 

tanggung jawab pidana tersebut akan 

dihilangkan jika ada tindakan yang telah 

dilakukan oleh si atasan namun 

pelanggaran/kejahatan oleh bawahan tetap 

terjadi. 46 

Perlindungan korban dan saksi 

Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 adalah pasal 

yang secara tegas menyatakan adanya 

perlindungan korban dan saksi. Setiap 

korban dan saksi dalam pelanggaran HAM 

yang berat berhak atas perlindungan fisik 

dan mental dari ancaman, gangguan, teror, 

dan kekerasan dari pihak manapun. 

Perlindungan ini wajib dilaksanakan oleh 

aparat penegak hukum dan aparat 

keamanan secara cuma-cuma. Pasal ini 

mengamanatkan adanya peraturan 

pemeritah tentang perlindungan saksi dan 

korban. 

46 Seperti yang ditegaskan kembali 

dalam Laporan Sekjen PBB tentang Resolusi 

Konflik Keamanan 808, UN Doc. S/25704 (1993) 

paragraf 56. Lihat progress report pemantauan 


Januari 2003. 



Bahan bacaan 


Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2002 (PP) 

tentang tata cara perlindungan saksi dan 

korban Pelanggaran HAM yang berat 

mengatur tentang mekanisme pemberian 

perlindungan. PP ini menegaskan kembali 

bahwa setiap korban dan saksi dalam kasus 

pelanggaran HAM berat berhak 

mendapatkan perlindungan dari aparat 

penegak hukum dan aparat keamanan dan 

perlindungan ini diberikan sejak tahap 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

atau pemeriksaan di sidang pengadilan 

yang meliputi sidang Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat 

diberikan adalah perlindungan keamanan 

pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik 

dan mental, perahasiaan identitas korban 

atau saksi dan pemberian keterangan pada 

saat pemeriksaan di sidang pengadilan 

tanpa bertatap muka dengan tersangka. Tata 

cara pemberian perlindungan dapat 

dilakukan atas permohonan dari korban 

atau saksi maupun oleh inisiatif aparat 

penegak hukum. Permohonan untuk 

mendapatkan perlindungan sesuai dengan 

tahapan perkara, artinya saksi atau korban 

dapat mengajukan permohonan kepada 

pihak-pihak pada saat pihak tersebt 

mempunyai kewenangan terhadap saksi 

dan korban. pada tahap penyelidikan 

permohonan dapat diajukan ke Komnas 

HAM, pada tahap penyidikan dan 

penuntutan permohonan kepada jaksa 

penuntut umum demikian juga pada saat 

pemeriksaan pengadilan permohonan dapat 

diajukan ke pengadilan. Para instansi yang 

diminta permohonannya tersebut kemudian 

menindaklanjuti dengan menyampaikan ke 

aparat keamanan. 

Kelemahan yang mendasar dari 

perlindungan korban dan saksi ini adalah 

tidak ada standar atau prosedur yang baku 

mengenai pelaksanaan perlindungannya. 

Sampai saat ini tidak ada petunjuk 

pelaksanaan untuk proses perahasiaan 

identitas bagi saksi ataupun korban yang 

akan ikut program perlindungan saksi. 

Jika dibandingkan dengan perlindungan 

saksi dan korban seperti yang tertuang 

dalam Statuta Roma 1998, maka pengaturan 

tentang perlindungan saksi dan korban 

dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 2 

Tahun 2000 belum memadai. Dalam Statuta 

Roma pengaturan tentang perlindungan 

saksi dan korban meliputi : 

1. Adanya tindakan dari mahkamah untuk 

mengambil tindakan secukupnya untuk 

melindungi keselamatan, kesejahteraan 

fisik dan psikologis martabat dan 

privasi para korban. 47 

2. Adanya metode persidangan in camera 

atau memperbolehkan pengajuan bukti 

dengan sarana elektronika atau sarana 

khusus lainnya. Tindakan-tindakan ini 

secara khusus harus dilaksanakan 

dalam hal seorang korban kekerasan 

seksual atau seorang anak yang menjadi 

korban atau saksi. 48 

3. Adanya unit korban dan saksi khusus 

dalam kepaniteraan dimana adanya staf 

yang mempunyai keahlian mengatasi 

trauma termasuk staf dengan keahlian 

mengatasi trauma yang terkait dengan 

kejahatan seksual. Unit khusus ini 

mempunyai tugas untuk : 

a. Menyediakan langkah-langkah 

perlindungan dan pengaturan 

keamanan. 

b. Menyedikan jasa nasehat dan 

bantuan yang perlu bagi saksi, 

korban yang menghadap di depan 

mahkamah dan orang-orang lain 

yang mungkin terkena resiko 

karena kesaksian yang diberikan 

oleh saksi tersebut. 

47 Pasal 68 huruf 1 Statuta Roma 1998. 




Bahan bacaan 


c. Memberi nesehat kepada jaksa 

penuntut umum dan mahkamah 

mengenai hal-hal pada point a dan 

b. 49 

4. Adanya tindakan untuk menahan bukti 

dan informasi tertentu dan digantikan 

dengan suatu ikhtisar yang dilakukan 

oleh jaksa penuntut sebelum 

dimulainya persidangan karena adanya 

kekhawatiran bahwa informasi tersebut 

akan menimbulkan bahaya yang gawat 

bagi korban dan saksi. 50 

5. Adanya mekanisme kesaksian viva voce 

(lisan) atau kesaksian terekam dari 

seorang saksi dengan sarana teknologi 

video atau audio, maupun diajukannya 

dokmen atau transkrip tertulis. 51 

Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

terhadap korban pelanggaran HAM yang 

berat juga diatur oleh UU No. 26 Tahun 

2000 dalam Pasal 35. Dalam ketentuan ini 

yang juga berhak memperoleh kompensasi, 

restitusi dan rehabilitasi adalah korban dan 

ahli waris dari korban pelanggaran HAM 

yang berat tersebut. Kompensasi, restitusi 

dan rehabilitasi dalam Pasal 35 

mensyaratkan harus dicantumkan dalam 

amar putusan pengadilan HAM, hal ini 

berarti bahwa putusan tentang adanya 

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

bersamaan dengan putusan tentang 

pelanggaran HAM berat yang menjadi 

pokok perkaranya. 

Kompensasi adalah ganti kerugian yang 

diberikan oleh negara, karena pelaku tidak 

mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggung 

49 Pasal 43 huruf 6 Statuta Roma 1998 

jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian 

yang diberikan kepada korban atau 

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga 

dimana restitusi dapat berupa penggantian 

harta milik, pembayaran ganti kerugian 

untuk kehilangan atau penderitaan dan 

penggantian biaya untuk tidakan-tindakan 

tertentu. Rehabilitasi adalah pemulihan pada 

kedudukan semula, misalnya kehormatan, 

nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. 

Pemerintah kemudian mengeluarkan 

peraturan pemerintah tentang kompensasi, 

restitusi dan rehabilitasi bagi korban 

pelanggaran HAM yang berat dengan PP 

No. 3 Tahun 2002. PP ini lebih banyak 

mengatur tentang mekanisme pemberian 

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 

Pemberian kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi ini harus dilaksanakan secara 

tepat, cepat dan layak dimana pemberian 

kompensasi dan rehabilitasi dilakukan oleh 

instansi terkait berdasarkan keputusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. Pemberian restitusi dilakukan oleh 

pelaku atau pihak ketiga berdasarkan 

perintah yang tercantum dalam amar 

putusan. 

Ketentuan mengenai dicantumkannya 

masalah kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi dalam amar putusan ini sesuai 

dengan kewenangan memeriksa dan 

memutus pengadilan HAM. Persoalannya 

adalah jika keputusan mengenai 

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini 

harus dicantumkan dalam amar putusan 

pengadilan HAM maka dalam tuntutan juga 

seharusnya dicantumkan tentang 

permohonan kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi bagi korban. Mekanisme ini 

tidak diatur secara khusus dan jika landasan 

yuridis yang digunakan adalah KUHAP 

maka tidak dapat digunakan karena 

pengaturan yang berbeda kecuali terhadap 





Bahan bacaan 


permintaan restitusi. 52 Ketentuan mengenai 

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam 

UU No. 26 Tahun 2000 dan dijabarkan 

dalam PP No. 3 Tahun 2002 ini seolah-olah 

memberikan pemulihan bagi korban tetapi 

secara yuridis sangat susah untuk 

diaplikasikan. 

Hambatan yuridis yang berkenaan dengan 

hak atas kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi bagi para korban ini terletak 

pada prosedur pengajuan atas kompensasi, 

restitusi dan rehabilitasi. Pengalaman 

pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok 

menunjukkan bahwa kompensasi, restitusi 

dan rehabilitasi bisa diberikan kepada 

korban tetapi karena tidak ada pengajuan 

tentang berapa kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi yang diminta oleh korban, 

dalam amar putusan hanya dijelaskan 

bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

untuk korban dan dilaksanakan sesuai 

ketentuan perundang-undang yang 

berlaku. 53 Keputusan ini adalah keputusan 

pertama kali tentang kompensasi, restitusi 

dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran 

HAM. 

undang-undang ini tidak berlaku ketentuan 

mengenai daluarsa. Ketentuan ini 

menyatakan bahwa asas daluwarsa tidak 

berlaku bagi tindak pidana dalam yurisdiksi 

pengadilan HAM (non aplicability of statute of 

limitations). Ketentuan ini berbeda dengan 

ketentuan tindak pidana biasa seperti yang 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP). Pasal 78 KUHP mengatur 

tentang kadaluarsa yang bisa 

menggugurkan tindak pidana. 

Tidak berlakunya asas daluarsa dalam UU 

No. 26 Tahun 2000 ini berarti bahwa segala 

tindak pidana yang masuk dalam yurisdiksi 

pengadilan HAM akan selalu bisa dilakukan 

penuntutan. Negara, dalam hal ini pihak 

penyelidik dan penyidik tidak dapat 

menyatakan bahwa suatu tindak pidana 

yang masuk yurisdiksi pengadilan ham 

gugur dan tidak dapat dituntut karena 

melampaui jangka waktu yang ditentukan. 

Sampai kapanpun, sepanjang dapat 

diperoleh bukti-bukti kuat, penuntutan 

terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang 

berat dapat dilakukan. 

Ketentuan mengenai tidak berlakunya asas 

daluwarsa 


menyatakan bahwa pelanggaran HAM 

yang berat sebagaimana diatur dalam 

52 KUHAP tidak mengatur tentang 

adanya kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. 

Rehabilitasi dalam KUHAP ditujukan kepada 

seorang tersangka atau terdakwa yang 

dibebaskan. Sedangkan ketentuan KUHAP yang 

bisa digunakan adalah ketentuan mengenai 

restitusi karena korban juga berhak 

mendapatkan restitusi. 

53 Lihat putusan pengadilan HAM ad hoc 

atas nama Mayjend (Purn) R.A. Butar-butar 

yang divonis 10 tahun penjara dan ada putusan 

mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

kepada korban. Putusan dibacakan pada tanggal 

26 Maret 2004. 



Bahan bacaan 


III. PENGADILAN HAM AD HOC 

Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan 

yang dibentuk khusus untuk memeriksa 

dan memutus perkara pelanggaran HAM 

yang berat yang dilakukan sebelum adanya 

UU No. 26 Tahun 2000. 

Hal inilah yang membedakan dengan 

pengadilan HAM permanen yang dapat 

memutus dan mengadili perkara 


setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 

2000. 

Kasus pelanggaran HAM yang berat yang 

terjadi di Indonesia misalnya untuk kasus 

pelanggaran HAM di Tanjung Priok dan 

Timur-timur dapat diselesaikan melalui 

pengadilan HAM ad hoc ini. Sampai saat ini 

sudah berdiri pengadilan HAM ad hoc untuk 

kasus pelanggaran HAM yang berat yang 

terjadi di Timor-timur dan Tanjung Priok. 54 

Pengalaman pengadilan HAM ad hoc 

menunjukkan bahwa penerapan ketentuan 

dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak dapat 

diaplikasikan secara konsekuen karena 

pengaturan yang lemah. Di samping itu 

terobosan hukum juga banyak dilakukan 

oleh majelis hakim yang menangani perkara 

pelanggaran HAM di Timor-timur ini. 

54 Selain dua pengadilan HAM ad hoc 

tersebut, saat ini juga telah dilakukan pengadilan 

HAM untuk kasus pelanggaran HAM yang 

terjadi di Abepura, Papua. Sidang pertama 

dilakukan pada tanggal 7 Mei 2004. 



Bahan bacaan 


1. Legitimasi Berdirinya 

Legitimasi atas adanya pengadilan HAM ad 

hoc didasarkan pada Pasal 43 UU No. 26 

tahun 2000. Ayat (1) menyatakan bahwa 

pelanggaran HAM berat yang terjadi 

sebelum diundangkannya undang-undang 

ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan 

HAM ad hoc. Ayat (2) menyatakan bahwa 

pengadilan HAM ad hoc sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul 

Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan 

peristiwa tertentu dengan keputusan 

presiden. Ayat (3) menyatakan bahwa 

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) berada dalam pengadilan umum. 

Dalam penjelasannya, Dewan Perwakilan 

Rakyat yang juga sebagai pihak yang 

mengusulkan dibentuknya pengadilan 

HAM ad hoc mendasarkan usulannya pada 

dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang 

berat yang dibatasi pada locus delicti dan 

tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum 

diundangkannya undang-undang ini. 

Ketentuan tentang adanya bebarapa tahap 

untuk diadakannya pengadilan HAM ad 

hoc terhadap kasus pelanggaran HAM yang 

berat yang berbeda dengan pengadilan 

HAM biasa. Hal-hal yang merupakan syarat 

adanya pengadilan HAM ad hoc yaitu : 

1. Dugaan adanya pelanggaran HAM ad 

hoc yang terjadi sebelum Tahun 2000 

atau sebelum disyahkannya UU No. 26 

Tahun 2000. 

2. Adanya dugaan pelanggaran HAM 

yang berat atas hasil penyelidikan 

Komnas HAM. 

3. Adanya hasil penyidikan dari Kejaksaan 

Agung. 

4. Adanya rekomendasi DPR kepada 

pemerintah untuk mengusulkan 

pengadilan HAM ad hoc dengan tempos 

dan locus delicti tertentu. 

5. Adanya keputusan presiden (Keppres) 

untuk berdirinya pengadilan HAM ad 

hoc. 

Ketentuan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 

tidak mengatur secara jelas mengenai alur 

atau mekanisme bagaimana sebetulnya 

proses perjalanan pembentukan pengadilan 

HAM ad hoc setelah adanya penyelidikan 

dari Komnas HAM tentang adanya 

pelanggaran HAM yang berat. Pengalaman 


pelanggaran HAM berat di Timor-timor 

menjelaskan bahwa mekanismenya adalah 

Komnas HAM melakukan penyelidikan lalu 

hasilnya diserahkan ke kejaksaan agung, 

Kejaksaan agung melakukan penyidikan. 

Hasil penyidikan diserahkan ke Presiden. 

Presiden mengirimkan surat ke DPR lalu 

DPR mengeluarkan rekomendasi. 

Kemudian Presiden mengeluarkan keppres 

yang melandasi dibentuknya pengadilan 

HAM ad hoc. 



Bahan bacaan 


Skema alur pengadilan HAM ad hoc 

Surat ke DPR 

Komnas HAM 1 1 Jaksa Agung 2 2 3 

Presiden 

penyelidikan 

penyidikan 

DPR 

Penuntutan 

6 5 

Pengadilan HAM ad hoc 

4 

Rekomendasi /usulan 

Keppres Pengadilan HAM ad hoc 

Dari proses menuju pengadilan HAM ad hoc 

ini, sorotan yang paling tajam adalah 

adanya kewenangan DPR untuk dapat 

mengusulkan adanya pengadilan HAM ad 

hoc. DPR sebagai lembaga politik dianggap 

sebagai pihak yang dapat menentukan 

untuk mengusulkan adanya pengadilan 

HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM yang 

berat di masa lalu karena pelanggaran HAM 

yang berat tersebut lebih banyak bernuansa 

politik sehingga lembaga politik yang 

paling cocok adalah DPR. Adanya 

ketentuan ini oleh sebagian kalangan 

dianggap sebagai kontrol atas adanya 

pengadilan HAM ad hoc sehingga adanya 


pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak 

akan dapat dilaksanakan tanpa adanya 

usulan atau rekomendasi dari DPR. Hal ini 

secara implisit sama halnya dengan 

memberikan kewenangan kepada DPR 

memandang pelanggaran HAM berat ini 

dalam konteks politik dan dapat 

menyatakan ada tidaknya pelanggaran 

HAM yang berat. 55 

Dalam pengadilan HAM ad hoc untuk kasus 


di Timor-timur juga melalui mekanisme 

dalam Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000. 

Langkah pertama adalah adanya 

penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas 

HAM sesuai dengan ketentuan dalam Perpu 

No. 1 Tahun 1999 mengenai pengadilan 

HAM. Dalam perpu ini dinyatakan pihak 

yang berwenang melakukan penyelidikan 

adalah Komnas HAM, terutama dalam hal 

kejahatan terhadap kemanusian. Komnas 

HAM kemudian untuk penyelidikan 

membentuk KPP-HAM yang memiliki 

ruang lingkup tugas yaitu mengumpulkan 

fakta dan mencari berbagai data, informasi 

tentang pelanggaran HAM di Tim-tim yang 

terjadi sejak Januari 1999 sampai 

dikeluarkannya TAP MPR yang 

mengesahkan hasil jejak pendapat. Dengan 

memberikan perhatian khsusus kepada 

pelanggaran berat hak asasi manusia antara 

lain genocida, massacre, torture, enforced 

displacement, crime against woman and children 

dan politik bumi hangus. Menyelidiki 

55 Adanya kewenangan DPR untuk 

mengusulkan adanya pengadilan HAM ad hoc 

inilah yang banyak menghambat proses ke arah 

adanya pengadilan HAM ad hoc karena DPR 

menganggap tidak ada pelanggaran HAM berat 

dari hasil penyelidikan komnas HAM. 

Contohnya adalah kasus trisaksi dan semanggi 

yang sampai sekarang tidak dapat dibawa ke 

pengadilan HAM ad hoc. 



Bahan bacaan 


tingkat keterlibatan aparatur negara dan 

atau badan lain nasional dan internasional 

dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 

terjadi sejak Januri 1999 di Timor-Timur. 

Proses selanjutnya adalah dilakukannya 

penyidikan oleh Kejaksaan Agung dari hasil 

penyelidikan oleh komnas HAM. Setelah 

melalui proses persetujuan DPR dari hasil 

usulan sidang pleno DPR melalui keputusan 

DPR-RI No 44/DPR-RI/III/2001 tanggal 21 

Maret 2001 akhirnya Presiden 

mengeluarkan dua buah Keppres yaitu 

Keppres No. 53 Tahun 2001 dan Keppres 

No. 96 Tahun 2001. Keluarnya dua buah 

Keppres ini karena Keppres Nomor 53 

tahun 2001, oleh pemerintah dianggap 

mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu 

luas (tidak membatasi secara spesifik baik 

wilayah maupun waktunya). Kemudian 

wilayah dan waktu ini dipersempit dengan 

Keppres No. 96 tahun 2001 dan yuridiksi 

menjadi tiga wilayah yaitu wilayah Liquica, 

Dili, dan Suai dengan batasan waktu antara 

bulan April dan September 1999. 56 

56 Penyempitan yurisdiksi ini 

menimbulkan konsekuensi serius yaitu kasuskasus 

pelanggaran HAM yang terjadi di Timor 

Timur dalam rentang pasca jajak pendapat tidak 

semuanya dapat diungkap, termasuk para 

pelakunya sehingga kesempatan untuk 

membuktikan adanya unsur sistematik dan meluas 

dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang 

terjadi di Timor Timur dalam rentang antara pra 

dan pasca jajak pendapat pun sedikit-banyak 

terhalang. Lihat Progress Report pemantauan 


Januari 2003 



Bahan bacaan 


2. Asas Retroaktif 

Ketentuan yang sangat erat hubungannya 

dengan adanya pengadilan HAM ad hoc 

adalah ketentutan mengenai berlakunya 

asas retroaktif atau asas berlaku surut. 

Betuk pengadilan HAM ad hoc yang dalam 

Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 yang 

berlaku untuk locus dan tempus delicti 

tertentu mengacu pada bentuk pengadilan 

internasional ad hoc, yang antara lain 

memungkinkan berlakunya prinsip 

retroaktivitas. Prinsip retroaktif ini menjadi 

ketentuan yang paling banyak 

diperdebatkan karena dianggap 

bertentangan dengan asas legalitas dalam 

hukum pidana. 

a. Dasar pengaturan 

Asas berlaku surut ini menjadi sebuah asas 

yang paling kontroversial dalam aturan 

mengenai pengadilan HAM ad hoc ini. Pasal 

43 ayat 1 yang menyatakan bahwa 

pelanggaran HAM yang berat yang yang 

terjadi sebelum diundangkannya undangundang 

ini diperiksa dan diputus oleh 

pengadilan HAM ad hoc. Dalam pengaturan 

mengenai kasus-kasus masa lalu sebelum 

diundangkannya undang-undang ini tidak 

memberikan batasan secara limitatif sampai 

tahun berapa kasus-kasus masa lalu dapat 

diperiksa. 

Seperti diketahui bahwa kejahatan terhadap 

kemanusiaan dan kejahatan genosida 

sebelumnya memang belum dijadikan delik 

tersendiri dalam hukum pidana kita. Dalam 

kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) yang ada adalah kejahatan yang 

berupa pembunuhan (murder), perampasan 

kemerdekaan 

(imprisonment), 

penyiksaan/penganiayaan (torture), dan 

perkosaan (rape) yang sifatnya biasa. 

Bentuk-bentuk kejahatan diatas menjadi 

elemen spesifik untuk adanya kejahatan 

terhadap kemanusiaan yang membutuhkan 

elemen umum yang dalam UU No. 26 

Tahun 2000 ini unsur-unsurnya adalah 

adanya unsur sistematik atau meluas dan 

adanya kebijakan. Delik kejahatan terhadap 

kemanusiaan dengan rumusan yang seperti 

inilah yang dianggap sebagai delik baru 

dalam hukum pidana sehingga kalau delik 

ini akan diberlakukan kepada para pelaku 

kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum 

diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 

maka akan berlaku prinsip retroaktif. 

Kontroversi mengenai adanya prinsip 

retroaktif ini karena dalam hukum pidana 

asas kardinal yang dipegang teguh adalah 

asas legalitas dimana tidak ada 

penghukuman tanpa adanya pemidanaan 

terlebih dahulu. 57 Diluar ketentuan KUHP, 

larangan untuk pemberlakuan pengaturan 

yang berlaku surat juga terdapat dalam 

Pasal 28 I undang-undang 1945. Dalam 

konvensi internasional untuk hak sipil dan 

politik juga dilarang digunakannya 

peraturan yang bersifat surut. 

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 disinggung 

mengenai dasar yuridis digunakannya 

prinsip retroaktif ini. Landasan yang 

digunakan adalah Pasal 28 huruf j ayat (2) 

yang berbunyi bahwa dalam menjalankan 

hak dan kebebasannya setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. Dengan ungkapan 

lain bahwa asas retroaktif dapat 

diberlakukan dalam rangka melindungi hak 

asasi manusia itu sendiri. 58 

57 Lihat Pasal 1 ayat 1 KUHP. 

58 Landasan dapat diterapkannya asas 

retroaktif karena sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) 



Bahan bacaan 


b. Argumen dapat diterapkannya asas 

retroaktif 

Landasan legitimasi untuk dapat 

digunakannya asas retroaktif adalah bahwa 

asas legalitas (nullum crimen sine lege) 

mempunyai landasan fundamen moral 

yaitu hendak melindungi rakyat dari 

kezaliman penguasa. Salah satu bentuk 

kezaliman itu adalah penguasa secara sadar 

tidak pernah mau membuat perundangundangan 

yang bisa mengadili dirinya 

sendiri. Dalam konteks Indonesia, telah 

begitu banyak korban kejahatan yang 

kejahatan terhadap kemanusiaan yang 

dilakukan kekuasaan selama puluhan 

tahun. Tidak ada ketentuan yang 

melindungi martabat kemanusiaan rakyat 

dan tidak ada kasus yang bisa dibawa 

keperadilan. Itulah sebabnya penerapan 

prinsip legalitas perlu dipertanyakan 

landasan moralitasnya, siapa yang perlu 

dilindungi, rakyat yang terus menerus 

menjadi korban atau penguasa yang diduga 

melakukan kejahatan. 

Asas nullum delictum ini tidak harus berlaku 

secara mutlak seperti dikemukakan oleh 

penganut utilitarianisme. Dengan adanya 

asas ini pada hakekatnya banyak kejahatan 

yang perbuatannya patut dipidana tapi 

tidak dapat dipidana. Pendapat Utrech yang 

menyatakan bahwa asas nullum delictum 

lebih berperspektif melindungi individu 

ketimbang melindungi kepantingan kolektif 

dan juga asas legalitas dianggap terlalu 

dipandang tidak sepenuhnya tepat karena 

perkecualian yang nampaknya didasarkan pada 

Pasal 29 Piagam HAM PBB hanya berlaku untuk 

“derogable rights” dimana hak untuk tidak diadili 

dengan peraturan yang berlaku surut adalan 

“non derogable rights”. Lihat Muladi, Mekanisme 

Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat 

melalui sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 

Tahun 2000, Makalah dalam Diskusi Panel 4 

Bulan Pengadilan HAM Kasus Tanjung Priok, 

Jakarta, 20 Januari 2004. 

berpihak pada kepentingan positivistik 

saja. 59 

Dalam ketentuan Undang-undang No. 14 

tahun 1970 Pasal 27 membuka peluang 

adanya rechtsvinding dengan menyatakan 

bahwa hakim sebagai penegak hukum dan 

keadilan wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai yang hukum yang 

hidup dalam masyarakat. Dalam 

masyarakat internasional sejak 52 tahun 

yang lalu terdapat peradilan Nurenberg dan 

Tokyo yang menggunakan prinsip retroaktif 

untuk mengadili kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Dengan rechtsvinding ini 

indonesia bisa merujuk nilai-nilai hukum 

masyarakat internasional, dalam hal ini 

terdapat landasan untuk menerapkan 

prinsip retroaktif. 60 

Dalam praktek peradilan internasional, 

pada awalnya peradilan terhadap para 

pelaku kajahatan internasional (pelanggaran 

HAM yang berat) ditempuh oleh 

masyarakat internasional dengan 

membentuk ad hoc extra judicial tribunal. 

Telah menjadi kesepakatan universal bahwa 

sejak berakhirnya perang dunia ke II 

kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan 

harus diperangi dan diadili. Para pelakunya 

sedapat mungkin diadili, dan jika terbukti 

bersalah harus dihukum, untuk 

menunjukkan bahwa jenis kejahatan ini 

sama sekali tidak bisa ditolerir dan harus 

dicegah dari kemungkinan berulang dimasa 

yang akan datang. Pikiran inilah yang 

mendasari dan menjadi alasan dari 

pembentukan ad hoc extra judicial tribunal. 

Peradilan ini bersifat extra legal atau extra 

judicial, karena dibentuk dengan sangat 

terpaksa untuk mensiasati kekosongan 

norma-norma internasional dan adanya 

pertentangan antara norma internasional 

59 Bambang Wijoyanto, Problem RUU 

Pengadilan HAM, Kompas, 2 Maret 2000. 

60 Ibid. 



Bahan bacaan 


dan norma nasional. Peradilan yang 

dibentuk adalah peradilan untuk kasus 

Nurenberg dan Tokyo. 

Dalam kasus Nurenberg Tribunal 

menerapkan dan mempraktekkan sifat extra 

legal dengan menerapkan definisi yang 

sangat longgar terhadap prinsip legalitas 

dan melanggarnya. Para penjahat perang 

yang dihadapkan ke peradilan tersebut 

telah diadili dengan norma-norma yang 

dibuat untuk kepentingan pengadilan itu 

sendiri. Dalam hal ini berarti, norma-norma 

itu dibuat untuk melarang, dan kemudian 

mengadili dan menghukum, terhadap 

perbuatan-perbuatan yang sudah terjadi, 

yang sebelumnya tidak dilarang (ex post 

facto law). Dari sini pertama kalinya 

dilakukan penyimpangan terhadap asas 

legalitas dengan menerapkan prinsip 

retroaktif. 61 

Penyimpangan terhadap asas legalitas ini 

bukannnya tanpa disadari oleh para 

pembentuknya tetapi adanya kesadaran 

bahwa pelanggaran terhadap asas legalitas 

ini dipilih secara sadar karena suatu 

keadaan yang tidak terelakkan, dan adanya 

komitmen yang sungguh untuk membatasi 

akibatnya, komitmen untuk membatasi 

dampak dari pelanggaran asas legalitas ini 

memberikan sifat ad hoc bagi peradilan 

tersebut. Sifat ad hoc ini mempunyai 

pengertian bahwa harus berakhir ketika 

kasus yang ditanganinya selesai dan tidak 

dapat digunakan untuk mengadili kasuskasus 

lainnya. Jadi sifat ad hoc ini berfungsi 

untuk limiting the damage yang bisa 

diakibatkan oleh sifat extra judicial dari 

peradilan tersebut. 

61 PBHI, Pengadilan Permanen dan Prinsip 

Non Retroactivity, Catatan Ke Arah Amandemen 

KUHP Nasional. 

Setelah peradilan Nurenbeg, tidak ada ad 

hoc tribunals yang bisa dikatakan melanggar 

asas legalitas. Peradilan untuk eks 

Yugoslavia melalui ICTY dan untuk 

Rwanda melalui ICTR dianggap tidak 

melanggar asas legalitas karena sematamata 

belum adanya suatu pengadilan 

kejahatan internasional yang bersifat 

permanen sedangkan norma-norma 

kejahatan tersebut sudah tersedia sejak 

adanya peradilan Nurenberg dan Tokyo. 

Sifat ad hoc untuk kedua peradilan baik 

Yugoslavia maupun rwanda tidak mengatur 

ketentuan yang belum diatur dan 

diterapkan hukumnya (ex post facto law) bagi 

pelaku kejahatan tetapi karena badan 

peradilan yang permanen yang berpegang 

pada asas legalitas belum terbentuk. 62 

Pandangan yang berbeda terdapat dalam 

penerapan terhadap kejahatan kemanusiaan 

sebagai salah satu bentuk kejahatan HAM 

yang berat. Apabila diterapkan secara 

retroaktif dianggap tidak melanggar standar 

asas legalitas dalam hukum pidana 

internasional, sebab kejahatan tersebut 

semata-mata merupakan perluasan 

yurisdiksi (jursidiction extention) dari 

kejahatan perang (an outgrowth of war crimes) 

dan diterima sebagai hukum kebiasaan 

internasional (international customary law) 

serta telah diputuskan oleh pengadilan 

internasional yang bersifat ad hoc. 

Praktek peradilan-peradilan di atas 

memberikan paradigma dalam 

perkembangan hukum yang bergeser yakni 

adanya pandangan yang semula berpegang 

teguh pada nullum crimen sine lege menjadi 

nullum crimen sine iure (tiada kejahatan 

tanpa penghukuman), dan yang terakhirlah 

yang menjadi dasar legalitas dari hukum 

pidana internasional. Prinsip ini menjadikan 

62 PBHI, Ad Hoc Extra Judicial National 

Tribunal adalah Alternatif Paling baik, Executive 

Pointers, Februari 2000. 



Bahan bacaan 


setiap perbuatan yang merupakan bentuk 

kejahatan internasional akan dihukum 

walaupun belum ada hukum yang 

mengaturnya. Argumen lainnya yaitu 

bahwa nullum crimen sine lege sebenarnya 

bukan batasan kedaulatan tetapi merupakan 

prinsip keadilan (principle of justice) 

sehingga menjadi tidak adil ketika yang 

bersalah tidak dalap dihukum dan 

dibiarkan bebas (unpunished). 63 

c. Argumen penerapannya dalam kasus 

Timor-Timur 

Dalam peradilan HAM ad hoc kasus Timortimor, 

keberatan terhadap diberlakukannya 

asas retroaktif adalah karena bertentangan 

dengan UUD 1945 amandemen ke 2 (Pasal 

28 I), bertentangan dengan Universal 

Declaration of Human Rights, bertentangan 

dengan asas Legalitas dalam KUHP, dan 

bertentangan denga rasa keadilan dan 

kepastian hukum. 64 

63 Atas dasar International Customary 

Law, alasan dapat digunakan asas retroaktif 

adalah 1) atas dasar principle of justice yang 

artinya bahwa impunity terhadap pelaku 

pelanggaran HAM yang berat akan dirasakan 

lebih tidak adil dibandingkan dengan tidak 

menerapkan asas legalitas, yang juga ditujukan 

untuk menciptakan kepastian hukum dan 

keadilan, dan b) dalam hal ini tidak ada 

persoalan asas legalitas, sebab tidak ada 

perundang-undangan yang baru. Yang terjadi 

adalah penerapan hukum kebiasaan 

internasional dalam peradilan ad hoc dengan 

locus dan tempos delicti tertentu yang sudah 

dikenal dalam praktek hukum internasional 

(Nurenberg, Tokyo, Rwanda dan Yugoslavia) 

dalam hal ini berlaku asas nullum delictum nulla 

poena sine iure. Lihat Muladi, Mekanisme Domestik 

untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui 

sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 

2000, Makalah dalam Diskusi Panel 4 Bulan 

Pengadilan HAM Kasus Tanjung Priok, Jakarta, 

20 Januari 2004 

64 Argumen-argumen ini merupakan 

argumen yang dikemukakan dalam eksepsi tim 

Argumen majelis hakim dalam menentukan 

berlakunya asas retroaktif adalah apabila 

ditinjau lebih jauh lagi UU No. 26 Tahun 

2000 dalam bentuk atau formatnya sejalan 

dengan penyimpangan atas asas non 

retroaktif berdasarkan pada preseden proses 

peradilan Nuremberg tahun 1946 yang 

mengawali pengecualian atas asas legalitas. 

Sementara substansi atau norma hukum 

yang diterapkan terutama yang berkaitan 

dengan kejahatan genosida dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan. 

Bahwa proses peradilan Nuremberg 

tersebut yang menerapkan asas retroaktif 

telah dianggap sebagai norma kebiasaan 

Internasional dan telah memiliki ciri-ciri ius 

cogen yaitu norma tertinggi yang harus 

dipatuhi dan tidak boleh dikurangi 

sehingga semua negara anggota PBB 

termasuk Indonesia secara hukum terkait 

untuk melaksankannya tanpa harus 

meratifikasinya. Bahwa kemudian putusan 

peradilan Nuremberg tersebut dikuatkan 

melalui Resolusi PBB tanggal 11 Desember 

1946 sebagai suatu aplikasi prinsip-prinsip 

hukum internasional, seterusnya diikuti 

pula oleh Peradilan Tokyo 1948, Peradilan 

Bekas Yugoslavia/International Criminal 

Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) 1993, 

Peradilan Rwanda/International Criminal 

Tribunal for Rwanda (ICTR) 1995, RUU 

Peradilan ad hoc Khmer Merah 1999 

khususnya terhadap pelanggaran HAM 

yang berat (gross violation of human rights), 

sekalipun untuk kurun waktu tertentu saja. 

Bahwa Pemberlakuan asas retroaktif pada 

peradilan Nuremberg memberikan 

justifikasi terhadap pengecualian asas 

legalitas. Kemudian tentunya setelah diikuti 

dan diterapkan pada negara-negara 

sesudahnya asas retroaktif ini menjadi asas 

legalitas untuk pengadilan-pengadilan 

sesudahnya, karena menjadi dasar hukum 

penasehat hukum terdakwa dalam Pengadilan 

HAM ad hoc Timor-timur. 



Bahan bacaan 


terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang 

berat yang terjadi kemudian khususnya 

kejahatan perang, kejahatan terhadap 

kemanusiaan dan genosida. 65 

Majelis hakim menyatakan bahwa dapat 

diberlakukannya asas retroaktif adalah 

berdasarkan pengkajian terhadap praktek 

pengadilan pidana internasional dari 

praktek negara-negara sejak pengadilan 

penjahat perang di Nurenberg dan Tokyo 

dan pengadilan pidana internasional ad hoc 

untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda 

(ICTR), dan Kasus Adolf Eichman di 

pengadilan distrik Yerusalem ternyata asas 

non retroaktif disimpangi demi tegaknya 

keadilan. 

Kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, 

dan genosida merupakan hostis human 

generis (musuh bersama seluruh umat 

manusia) yang termasuk dalam kejahatan 

internasional sehingga di bawah yurisdiksi 

universal. Berdasarkan prinsip yurisdiksi 

universal ini setiap negara berhak untuk 

mengadili pelaku kejahatan ini atau untuk 

mengekstradisikannya ke negara atau pihak 

lain yang memiliki yurisdiksi tanpa melihat 

kejadian, kewarganegaraan pelaku maupun 

kewarganegaraan korban. 

Kejahatan terhadap kemanusiaan telah 

diakui sebagai kejahatan yang 

mengguncang nurani umat manusia 

sehingga penghukuman terhadap pelaku 

mutlak diperlukan tanpa dibatasi waktu 

dan tempat maka praktek internasional 

telah menghapuskan batas daluwarsa 

pemeriksaan sebagaimana disebutkan 

dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 

menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang 

berat merupakan extra ordinary crime dan 

berdampak secara luas. Dengan ungkapan 

lain asas retroaktif dapat diperlakukan 

65 Lihat Putusan sela dengan terdakwa 

M. Noer Muis (Mantan Komandan Korem) 164, 

Timor-timur. Tanggal 20 AUSTUS 2002. 

dalam rangka melindungi HAM itu sendiri 

berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. 66 

Terlepas dari pemberlakuan asas retroaktif 

yang berdasarkan praktek internasional 

tersebut, majelis hakim juga menyatakan 

bahwa nilai keadilan lebih tinggi daripada 

kepastian hukum terlebih-lebih perwujudan 

keadilan universal seperti dalam kasuskasus 

pelanggaran HAM yang berat tidak 

mengenal ruang dan waktu. Oleh karena itu 

dalam hal ini non retroaktif dapat 

dikesampingkan dan masalah ini sebagai 

aturan khusus. Argumen tentang masalah 

apakah ada pertentangan antara kepastian 

hukum dengan keadilan majelis hakim 

menyatakan bahwa apabila terjadi 

pertentangan antara dua prinsip maka yang 

didahulukan adalah prinsip yang dapat 

mewujudkan keadilan yang lebih nyata. 67 

66 Lihat putusan sela dengan terdakwa 

Abilio Jose Osorio Soares (Mantan Gubernur 

Timor-timur) tanggal 4 April 2002. 

67 Argumen ini didasarkan pada 

komparasi mengenai ukuran untuk menetukan 

ada tidaknya kepastian hokum dan keadilan 

khusus dalam penegakan HAM yaitu nilai 

keadilan tidak diperoleh melalui tingginya nilai 

kepastian hukum melainkan dari keseimbangan 

perlindungan hukum atas korban, dan pelaku 

kejahatan dan semakin serius suatu kejahatan 

maka semakin besar nilai keadilan yang harus di 

pertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. 

Lihat Putusan sela dengan terdakwa M. Noer 

Muis (Mantan Komandan Korem) 164, Timortimur. 

Tanggal 20 Agustus 2002. 



Bahan bacaan 


3. Hukum Acara 


menyatakan bahwa pemeriksaan di 

pengadilan HAM ad hoc dan upaya 

hukumnya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang ini. Hal 

ini berarti bahwa hukum acara yang 

digunakan dalam pengadilan HAM ad hoc 

sama dengan ketentuan yang digunakan 

dalam pengadilan HAM yaitu 

menggunakan ketentuan dalam UU No. 26 

Tahun 2000. Seperti halnya dengan 

Pengadilan HAM, ketentuan mengenai 

hukum acara yang digunakan juga mengacu 

pada Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 yang 

mensyaratkan digunakannya ketentuan 

dalam KUHAP kecuali yang ditentukan 

secara khusus dalam UU No. 26 Tahun 2000. 

Hukum acara yang digunakan dalam 

pengadilan HAM ad hoc dalam prakteknya 

ternyata juga mengalami beberapa 

hambatan. Pengalaman pengadilan HAM ad 

hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di 

Timor-timur bisa menjadi referensi yang 

dapat digunakan untuk menganalisa 

efektivitas berlakunya. Beberapa contoh 

penerapan hukum acara dalam proses 

peradilan HAM ad hoc kasus pelanggaran 

HAM berat di Timor–timur mengenai halhal 


a. Jangka waktu penyidikan dan 

penuntutan pemeriksaan di sidang 

pengadilan 

Adanya limitasi jangka waktu untuk proses 

penyelidikan dan penuntutan menjadi 

batasan bagi pihak penyidik dan penuntut 

umum untuk melakukan proses penyidikan 

dan penuntutan. Dalam berbagai kasus 

yang disidangkan untuk pelanggaran HAM 

yang berat di Timor-timur ini nota 

keberatan/eksepsi dari terdakwa terhadap 

proses pemeriksaan dan penuntutan yang 

dianggap tidak sesuai atau sudah 

melampaui ketentuan undang-undang. 68 

Ketentuan tentang jangka waktu ini 

terdapat ketidakjelasan mengenai jangka 

waktu antara penyidikan dinyatakan selesai 

dan kapan hasil penyidikan itu harus 

diserahkan untuk dilakukan penuntutan. 

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 hanya 

dinyatakan bahwa penuntutan harus 

diselesaikan dalam jangka waktu 70 hari 

terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan 

diterima. Jadi UU No. 26 Tahun 2000 hanya 

mengatur tentang lama penyidikan dan 

lama penuntutan tetapi tidak diatur 

mengenai kewajiban atau batasan waktu 

diserahkannya hasil penyelidikan ke 

penuntutan. 

68 Lihat misalnya eksepsi dari tim 

penasehat hukum terdakwa Leonito Martins 

(mantan Bupati Liquica) yang menyatakan 

dakwaan harus batal demi hukum karena jangka 

waktu penyidikan dan penuntutan melanggar 

undang-undang. Argumentasi yang dibangun 

adalah bahwa Pasal 22 menyatakan lama 

penyidikan adalah 240 hari (selama 90 hari, 

dapat diperpanjang 90 hari dan dapat 

diperpanjang lagi selama 90 hari). Penyidikan 

terhadap terdakwa sudah dilakukan sejak 

tanggal 18 April 2000 (vide surat perintah Jaksa 

Agung RI No. Print-43/E/04/2000 tertanggal 18 

April 2000 untuk memulai/melaksanakan 

penyidikan atas pelanggaran HAM yang berat di 

Timor-timur baik pra maupun pasca jajak 

pendapat), dan dari keterangan ini penyidikan 

harus sudah diselesaikan tanggal 18 Desember 

2000 (240 hari). Surat dakwaan untuk penuntutan 

disusun tertanggal 19 Juni 2002, artinya ada 

jangka waktu yang melampai ketetuan Pasal 24 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang jangka waktu 

penuntutan yang lamanya 70 hari. Penasehat 

hukum menyatakan bahwa surat dakwaan harus 

dinyatakan batal demi hukum karena melebihi 

jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh 

undang-undang dan seharusnya penyidikan 

harus dihentikan sesuai dengan Pasal 24 ayat 4 

UU No. 26 Tahun 2000 . 



Bahan bacaan 


b. Jangka waktu pemeriksaan di sidang 

pengadilan 

Ketentuan Pasal 31 yang menyatakan 

pengadilan mempunyai jangka waktu 

selama 180 hari untuk memeriksa dan 

memutus perkara pelanggaran HAM yang 

berat ternyata juga tidak dapat diterapkan 

sepenunya dalam proses peradilan HAM ad 

hoc ini. Beberapa majelis hakim membuat 

ketetapan-ketetapan untuk adanya 

perpanjangan masa persidangan ketika 

melewati masa 180 hari. Alasan 

perpanjangan ini adalah dikarenakan 

kurangnya waktu yang diperlukan oleh 

majelis hakim untuk mencari kebenaran 

materiil. 69 

c. Proses pembuktian 

Selama proses pemeriksaan kesaksian 

terutama terhadap saksi korban 

mekanismenya menggunakan pemeriksaan 

biasa dalam artian saksi menghadiri 

persidangan untuk memberikan 

keterangannya sesuai dengan ketentuan 

KUHAP. Mekanisme tentang dapat 

digunkannya pemeriksaan kesaksian tanpa 

hadirnya terdakwa juga tidak pernah 

dipakai selama proses pemeriksaan 

kesaksian, demikian juga dengan hak saksi 

dan korban untuk dirahasiakan 

identitasnya. 70 Proses pemeriksaan saksi 

yang termasuk progresif adalah 

diijinkannya videoconference untuk 

69 Lihat surat penentapan tentang 

perpanjangan masa sidang dari majelis hakim 

yang mengadili perkara pelanggaran HAM yang 

berat di Tim-tim untuk terdakwa Adam Damiri, 

Noer Muis, Tono Suratman, Soejarwo dan 

Hulman Gultom. 

70 Hal ini sesuai dengan hak-hak untuk 

perlindungan korban dan saksi sesuai dengan PP 

No. 2 Tahun 2002. 

pemeriksaan saksi. 71 Proses pemeriksaan 

melalui videoconference ini adalah sebetulnya 

belum diatur dalam hukum acara kita 

(KUHAP) tetapi majelis hakim yang 

mengijinkan adanya video conference ini 

mengacu pada praktek peradilan 

internasional. 72 

Prosedur pembuktian dan alat bukti yang 

digunakan selama proses peradilan tidak 

cukup memadai. Dilihat dari alat bukti yang 

ditampilkan di muka persidangan tidak bisa 

dilihat atau menunjukkan secara pasti dan 

detail tentang terjadinya perkara. Demikian 

pula dengan para saksi terutama saksi 

korban yang sulit menggambarkan secara 

detail, jelas dan konkret tentang unit militer, 

polisi atau sipil bersenjata, seragam dan 

siapa yang melakukan langsung. Hal ini 

pada gilirannya akan sangat sulit untuk 

mendapatkan bukti tentang adanya 

“command responsibility”. 

71 Pemeriksaan saksi dengan 

menggunakan videoconference ini hanya untuk 

terdakwa Adam Damiri, Noer Muis, Hulman 

Gultom, dan Soejarwo. Videocoference 

dilaksanakan pada tanggal 16, 17 dan 18 

Desember 2002. 

72 Argumen yang digunakan hakim 

adalah bahwa adanya adagium bahwa hukum 

itu berkembang dan cenderung tertinggal. 

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai 

kewajiban untuk menggali hukumnya. 

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan 

internasional dan merupakan yurisdiksi 

internasional. Dimana dalam hukum 

internasional media teleconference telah lazim 

digunakan. Hal ini juga sejalan dengan PP No. 2 

tahun 2002 tentang tata cara perlindungan 

terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran 

HAM berat yang menyatakan bahwa pemberian 

keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan 

tersangka. Maka majelis berpendapat bahwa 

media teleconference dapat digunakan. 



Bahan bacaan 


IV. PENUTUP 

Pengaturan tentang pengadilan HAM dan 

pengadilan HAM ad hoc berdasarkan UU 

No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan 

HAM. Yurisdiksi dari pengadilan HAM 

adalah untuk memeriksa dan memutus 

perkara pelanggaran HAM yang berat yaitu 


kejahatan genosida. Pengadilan HAM juga 

mempunyai kewenangan untuk 

memutuskan tentang kompensasi, restitusi 

dan rehabilitasi kepada para korban 

pelanggaran HAM yang berat. 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan 

HAM masih banyak mengandung 

kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan 

hambatan-hambatan yuridis dalam 

penerapan UU No. 26 Tahun 2000 tersebut. 

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain 

tidak secara lengkap menyesuaikan tindak 

pidana yang diatur yaitu kajahatan 


genosida yang seharusnya juga disertai 

dengan penjelasan mengenai unsur-unsur 

tindak pidananya (elements of crimes). UU 

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilah 

HAM ini juga tidak mengatur tentang 

prosedur pembuktian secara khusus untuk 

mengadili kejahatan yang sifatnya “extraordinary 

crimes”. 

Kelemahan-kelemahan UU No. 26 Tahun 

2000 dalam prakteknya menyulitkan proses 

peradilan HAM yang mengakibatkan 

majelis hakim melakukan terobosanterobosan 

hukum untuk menafsirkan atau 

menerjemahkan peraturan sesuai dengan 

pertimbangan majelis hakim. Kedepan, 

untuk memperkuat jaminan kepastian 

hukum dan pencapaian keadilan kepada 

korban maka UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM ini perlu diamandemen 

sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman 

pelaksanaan peradilan-peradilan HAM 

sebelumnya.

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?