Views
3 years ago

CATATAN RINGKAS - Propatria Institute

CATATAN RINGKAS - Propatria Institute

CATATAN RINGKAS - Propatria

CATATAN RINGKAS FGD II ProPatria – Polri 24 April 2008 Pertemuan kedua ini membahas mekanisme koordinasi internal Polri dan lintas instansi, mekanisme pengambilan keputusan bersama, dan kemungkinan pembentukan suatu bangunan struktural yang mungkin dibutuhkan. Dalam rancangan perundangan keamanan negara yang sedang dipersiapkan, Polri berupaya menyumbangkan gagasan mengenai sistem keamanan negara di mana berdasarkan sistem tersebut Polri akan menegaskan peran dan tanggung jawabnya sebagai aktor utama, namun bukan satu-satunya aktor, dalam keamanan negara terutama terkait dengan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat. Dalam melakukan pengamanan baik laut, dirgantara, objek vital nasional, dan bencana, Polri berupaya menetapkan batasan tugas dan perannya, dengan mempertimbangkan keberadaan aktor lain. Dalam melaksanakan bantuan TNI untuk tugas polisionil, tentara harus menyesuaikan senjata dan pasukannya agar sesuai dengan permintaan polisi. Bila ada permintaan bantuan TNI soal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), maka tentara harus mengikuti cara bertindak preventif dan penegakan hukum dari polisi. Pergesekan dan penonjolan ‘nilai’ tertentu akan menjadi potensi masalah di lapangan. Mekanisme koordinasi lintas sektoral perlu diatur untuk mengatasi kontinjensi seperti bencana, konflik komunal, separatisme bersenjata, dan terorisme internasional. Koordinasi memang mudah dibicarakan tapi tidak mudah prakteknya. Karena masih kuatnya ketidaksetaraan, tumpang tindih, dan persepsi negatif. Oleh karena itu, pejabat yang ada dipusat harus lebih intensif mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis kepada aparat di lapangan dan di daerah. Dalam Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) ada upaya untuk mengatur bagaimana pelibatan tentara yang punya idle capacity di tingkat kota dan kabupaten. Tentara ini kemudian akan dilatih secara khusus agar sesuai kebutuhan pengamanan kota. Mekanisme pertanggungjawaban Sispamkota mencakup keharusan Kapoltabes dan Dandim melapor ke Panglima Kodam. Yang jadi kendala Sispamkota adalah masalah logistik dan dana. Harus ada pengaturan penggunaan sumber daya yang dimiliki satu institusi untuk digunakan institusi lain bila suatu institusi kurang dapat atau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ketiadaan cantolan hukum ke atas, dan keberadaan Sispamkota dan mekanisme sejenis hanya didasarkan kesepakatan-kesepakatan (konsensus) pimpinan di daerah maka dalam pelaksanaannya Sispamkota dan mekanisme sejenis lebih merupakan improvisasi petugas pelaksana di lapangan. Karenanya bila sistem ini tidak berjalan maka akan menjadi tanggung jawab pribadi pimpinan pelaksana di lapangan. Jl. Pancoran Barat IV No. 2 (003/06) Pancoran – Jakarta Selatan 12780, INDONESIA; Phone/Fax : (62-21) 799 6380, 799 0546 www.propatria.or.id; E-mail : propat@cbn.net.id, propatria.institute@gmail.com

Catatan Ringkas FGD Komisi I “REFORMASI ... - ProPatria
Monograph 11.pdf - Propatria Institute
Monograph No.7 on Kajian Kritis Perundangan ... - Propatria Institute
POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute
PENANGGULANGAN KONFLIK DI INDONESIA - Propatria Institute
Sistem Pencatatan Kehadiran Berbasis Java Card
Sistem Pencatat Data Percakapan Telepon Dengan Deteksi Sinyal ...
3_companion-1_reference_manual_csos new.pdf - Propatria Institute
Catatan Kritis Elsam atas RUU Penanganan Konflik Sosial.pdf
SISTEM LATII]AN DAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 4 KBSR ...
Cara Pemerintahan di Indonesia - Asian Development Bank Institute