political islam and islamic parties in indonesia - Democracy Project

l
Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
POLITICAL ISLAM AND
ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA:
P r o j e c t
CRITICALLY ASSESSING THE EVIDENCE
OF ISLAM’S POLITICAL DECLINE
i t a
i g
k a a n
D
Sunny Tanuwidjaja
“Demokrasi Religius Indonesia”
Review Paper oleh Hamid Basyaib
1

Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
Sumber Artikel: “Political Islam and Islamic
Parties in Indonesia: Critically Assessing
the Evidence of Islam’s Political Decline”
by Sunny Tanuwidjaja; Contemporary
Southeast Asia: A Journal of International
and Strategic Affairs, Volume 32, Number
1, April 2010
Artikel ini menantang opini yang nyaris
seragam di kalangan pengamat dan
komentator politik Indonesia bahwa faktor
agama semakin tak penting dalam lanskap
politik Indonesia, yang dibuktikan dengan
fakta terus turunnya perolehan suara partaipartai
Islam dalam empat pemilu. Faktor
agama tetap signifikan atau justeru makin
sentral. Merosotnya perolehan partaipartai
Islam bukan karena pemilih semakin
rasional, tapi karena partai-partai sekuler
mengakomodasi aspirasi konstituen Muslim.
D e m o c r a c y
P e r p u s t a
2

l
Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
P r o j e c t
Maka gambaran sesungguhnya,
menurut peneliti CSIS yang sedang
menempuh studi doktoral di
Northern Illinois University, AS
ini, adalah kebalikan dari persepsi
luas atau dari apa yang mencuat di
permukaan. Yang sedang berdenyut
di kancah politik Indonesia adalah
semakin penetratifnya aspirasi Islam.
k a a n
D
i t a
i g
Aspirasi Islam tersebut kini
beroperasi dengan cara yang lebih
halus; tidak dengan serta-merta
disalurkan melalui partai-partai
Islam seperti PKS, PPP, PBB, PBR
atau bahkan yang ‘semi-Islam’
seperti PAN dan PKB. Tapi juga
melalui partai-partai yang selama
ini diidentifikasi sebagai nasionalis
atau sekuler seperti Golongan
Karya dan Partai Demokrat (meski
PDI Perjuangan tetap merupakan
perkecualian). Inilah sebab partaipartai
Islam itu terus merosot -- dan
mengenai hal ini data perolehan suara
di pemilu-pemilu 1955, 1999, 2004
dan 2009 tidak mungkin dibantah.
3

Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
Ini pula yang membuat Partai
Golkar dan PD tidak lagi memadai
untuk disebut partai nasionalissekuler
‘murni’. Mereka adalah
partai ‘sekular-inklusif ’ (artinya:
partai non-religius yang ramah atau
mengakomodasi aspirasi-aspirasi
keagamaan).
Demokrasi Religius?
Mencoloknya fenomena tersebut
membuat demokrasi Indonesia tidak
dapat disebut demokrasi-sekuler
sebagaimana pengertiannya per
definisi, melainkan lebih cocok diberi
label demokrasi-religius. Penulis
menopang kesimpulannya dengan
mengajukan sejumlah gejala dan
fakta.
Pertama, berhasil lolosnya UU
Antipornografi yang kontroversial,
yang antara lain mengatur cara publik
berbusana dan berimplikasi harus
sesuai dengan ketentuan-ketentuan
agama (Islam). Juga: terbitnya UU
Pendidikan Nasional, yang antara lain
mewajibkan sekolah-sekolah swasta
D e m o c r a c y
P e r p u s t a
4

l
Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
menyediakan guru agama sesuai
agama murid.
P r o j e c t
Kedua, terbitnya surat keputusan
bersama (SKB) tiga menteri yang
mengatur Ahmadiyah, sekte Islam
yang akhir-akhir ini diganggu
esksistensinya dengan kekerasan
di banyak daerah; desakan ini
cenderung mampu menekan
pemerintah agar melarang keberadaan
sekte tersebut.
k a a n
D
i t a
i g
Ketiga, munculnya peraturanperaturan
daerah yang bernafas
syariah, seperti tentang pelarangan
judi, prostitusi, aturan berbusana,
pelarangan terhadap perempuan
untuk berada di luar rumah setelah
jam tertentu. Meski sebagian dari
ketentuan tersebut, sebagaimana
dikatakan para pembelanya, selaras
belaka dengan ketentuan hukum
positif yang sudah lama ada, hal
itu tidak dapat menutupi fakta
bahwa penggagas dan pendukung
perda-perda tersebut didorong oleh
motivasi agama. Jumlah perda itu
tidak sedikit; setidaknya ada 74 di
5

Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
puluhan kabupaten yang tersebar di
21 dari 33 provinsi.
Keempat, fakta perda-perda syariah
tersebut muncul di daerah-daerah
yang menjadi basis tradisional partai
sekuler seperti Golkar semakin
meyakinkan bahwa agenda Islam
telah berhasil ‘dititipkan’ bukan
di partai Islam. Sementara partaipartai
‘semi-Islam’ seperti PAN
(yang didominasi pengurus dari
kalangan dan berkonstituen warga
Muhammadiyah) dan PKB (NU)
bergandeng mesra dengan Golkar
ataupun PD di daerah-daerah yang
melahirkan puluhan perda syariah
lainnya.
D e m o c r a c y
Penulis juga meragukan validitas
sejumlah survei tentang preferensi
pemilih yang menyangkut aspirasi
dan sikap mereka dalam memilih
partai pada pemilu. Bukan
hanya karena sebagian survei itu
menemukan hal yang bertentangan;
misalnya: ada survei yang
menyimpulkan 94 % warga Indonesia
setuju demokrasi, tapi pada saat
P e r p u s t a
6

l
Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
sama persentase yang menginginkan
penerapan syariah juga signifikan
(mereka bahkan setuju negara Islam,
meski dalam bentuk lunak; misalnya
tanpa hukum potong tangan bagi
pencuri).
P r o j e c t
k a a n
D
i t a
i g
Menurut penulis, kuesioner survei
itulah yang bermasalah sehingga
menghasilkan data yang bertabrakan.
Dengan rumusan pertanyaan
tertentu, responden akan enggan
mengungkap preferensinya dengan
gamblang (misalnya setuju negara
Islam). Selain itu masa survei pun
perlu dipertimbangkan; dalam
situasi ekonomi sulit, responden
cenderung untuk terutama menyebut
preferensi yang terkait langsung
dengan problem ekonomi, dan
“menyembunyikan” aspirasi sejati
mereka.
Bagaimana Masa Depan
Indonesia?
Tantangan lugas penulis terhadap
opini umum para Indonesianis dan
pengamat politik Indonesia ini
7

Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
patut didiskusikan serius. Gejala
dan fakta-fakta yang diungkap
sebagai contoh tentang signifikansi
faktor Islam (beserta implikasinya:
partai-partai sekuler yang harus
mengakomodasinya dengan menjadi
‘sekuler inklusif ’) tak terbantah.
Dan jika ia dengan berani
menegaskan bahwa demokrasi
Indonesia adalah demokrasi religius,
apakah, misalnya, label serupa dapat
pula kita kenakan pada demokrasi
Amerika, arena yang juga disusupi
makin dalam oleh aspirasi-aspirasi
religius (khususnya Protestanisme)
dengan cara-cara yang mungkin
kurang halus dibanding penetrasi
serupa di Indonesia? Dan apakah
dengan demikian kita pun layak
cemas menyaksikan apa yang sedang
terjadi di salah satu kiblat penting
demokrasi itu?
Penulis belum sampai meramal
bagaimanakah wajah politik
Indonesia di masa mendatang
dalam konteks tarik menarik antara
demokrasi (sekuler) dan demokrasi
D e m o c r a c y
P e r p u s t a
8

l
Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
religius (Islam). Tapi lanskap
demokrasi kita hari ini, yang ia potret
dengan kerisauan yang mungkin
memang tak perlu disembunyikan,
patut dirisaukan bahwa gejala ini
akan berlanjut sampai ke masa yang
cukup jauh.
P r o j e c t
i t a
i g
k a a n
D
9

Edisi 003, Agustus 2011
Review paper
© 2011
Review Paper ini diterbitkan oleh
Democracy Project,
Yayasan Abad Demokrasi.
Jika Anda berminat mendapatkan artikel yang
direview, silakan isi form permintaan.
Kode artikel: STN001
D e m o c r a c y
P e r p u s t a
10