KAJIAN PINJAMAN DAERAH - Bappeda Depok - Pemerintah Kota ...

KAJIAN
PINJAMAN
DAERAH

i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2. Identifikasi Masalah ............................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ......................................... ................... 3
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan ..................................................... 3
KAJIAN TEORITIS
2.1. Dasar Hukum Pinjaman Daerah .......................................... 5
2.2. Prinsip Dasar Pinjaman Daerah ........................................... 6
2.3. Persyaratan Pinjaman ........................................................... 7
2.4. Sumber-Sumber Pinjaman Daerah ....................................... 10
2.5. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman 10
2.6. Larangan Penjaminan .......................................................... 13
2.7. Pinjaman Dimasukan Dalam APBD................... ................. 13
2.8. Pembayaran Kembali Pinjaman................... ........................ 13
2.9. Pelaporan Pinjaman................... .......................................... 14
BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DEPOK
3.1. Kondisi Fisik ........................................................................ 15
3.1.1 Kondisi Geografi Kota Depok .................................... 15
3.1.2 Topografi. .................................................................. 16
3.1.3 Penggunaan Lahan. .................................................... 16
3.2. Administrasi ........................................................................ 18
3.3. Kependudukan ................................................................... . 19
3.3.1 Penduduk. .................................................................. 19

ii
3.3.2 Tenaga Kerja. ............................................................. 21
3.4. Pendidikan .......................................................................... 22
3.5. Kesehatan ............................................................................ 22
3.5.1 Sumber Daya Manusia Tenaga
Kesehatan.................................................................. 23
3.5.2 Sarana dan Prasarana ............................................... 24
3.6. Perhubungan ( Jalan/Jembatan) ............................................ 27
3.7. Ekonomi ............................................................................... 28
a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kota Depok ......................................................................... 28
b. Kondisi Perekonomian ..................................................... 30
BAB IV PINJAMAN DAERAH
4.1. Analisa Kemampuan Pinjaman Daerah ............................... 32
4.2. Analisa Batas Maksimal Pinjaman ..................................... 34
BAB V
KESIMPULAN
Analisa Kemampuan Pinjaman ..................................................... 38
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 40
DAFTAR TABEL
Tabel 2.3 Persyaratan Pinjaman ............................................ 9
Tabel 3.1.3 Jenis Penggunaan Lahan Kota Depok.................... 17
Tabel 3.3.1 a Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun
2010-2015 (jiwa) ............................................. 20
Tabel 3.3.1 b Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan struktur
Usia Kota Depok Tahun 2007 ....................... 20
Tabel 3.3.2 Prosentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas
Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di
Kota Depok Tahun 2007 .................................. 21
Tabel 3.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan (RSUD) kota Depok .. 23

iii
Tabel 3.5.2 Proyeksi Pengembangan Gedung, Sarana dan
Prasarana RSUD Kota Depok ............................... 25
Tabel 3.7.a PDRB Kota Depok 2003-2006 ............................. 29
Tabel 3.7 a Prosentase PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2003-2006 ................................... 30
Tabel 3.7 b Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun
2002-2006 .......................................................... 31
LAMPIRAN-LAMPIRAN

KAJIAN PINJAMAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA DEPOK
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari
pemerintah pusat maupun PAD, dihadapkan pada semakin meningkatnya
kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, hal ini memberikan peluang
bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan untuk
membiayai pembangunan.
Kota Depok merupakan pintu gerbang Propinsi Jawa Barat . Secara
geografis maupun fungsional pembangunan di Kota Depok memberikan
pengaruh yang cukup besar bagi pembangunan wilayah disekitarnya,
sehingga menjadi satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian dengan propinsi jawa barat. Dengan demikian, diharapkan
Kota Depok mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu
kepada masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Depok harus dapat
menyediakan anggaran/dana investasi yang sangat besar, maka salah satu
sumber pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan
pembangunan adalah dengan menggunakan dana pinjaman daerah,
walaupun pada prinsipnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi
penerimaan utama , namun paling tidak pinjaman daerah ini dapat
mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan. Karena pinjaman
daerah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat cost
recovery khususnya untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga
dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 1

Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setiap
pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena di samping dari PAD masih ada
penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-undang 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
yang telah direvisi melalui Undang-undang 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan
bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah,
dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
Sejalan dengan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah dituntut
untuk dapat meningkatkan pendapatannya di dalam pelaksanaan
pembangunan daerah, sementara itu sumber pendapatan asli daerah untuk
membiayai belanja daerah tidak mencukupi sehingga kemampuan
pemerintah daerah untuk menyediakan dana pembangunan sangat terbatas,
untuk menutupi kekurangan dana tersebut maka pemerintah daerah
diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pinjaman sebagai mana
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penggunaan dana pinjaman daerah ini sebagai salah satu sumber
pilihan pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang akan
memegang peranan penting dan membuka peluang bagi daerah untuk
melakukan pinjaman dari pihak luar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.2 Identifikasi Masalah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit
anggaran, yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah
dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, penyebab utama
terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah
yang semakin meningkat.
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 2

Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah
diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 174 Undangundang
Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus maka
penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang
mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;
penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana
cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya
dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok di
dalam melakukan pinjaman
2. Untuk menentukan besarnya pinjaman yang layak yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok
3. Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di lingkungan
Pemerintah Kota Depok dalam memperkaya kajian tentang keuangan
daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan dalam melakukan
pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi untuk
membiayai pelaksanaan pembangunan.
4. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Depok
dalam memberi arah atau alternatif kebijakan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pinjaman daerah.
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan
Sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan tujuan yang telah
diutarakan pada latar belakang bahwa kajian pinjaman ini mampu
memberikan gambaran bagaimana memaksimalkan kemampuan daerah
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 3

dalam mengoptimalkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari
pinjaman dengan melihat efektivitas dampak terhadap program kerja yang
telah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah yang
dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah
Sesuai kerangka pemikiran di muka maka ditetapkan ruang lingkup
kegiatan yaitu mengumpulkan, mengindentifikasi dan menganalisis ;
a) Seberapa besar manfaat yang akan dihasilkan dalam proses
pembangunan di Kota Depok dengan sumber pembiayaan dari
pinjaman.
b) Sampai sejaumana kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok
dalam melakukan pinjaman.
.
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 4

BAB II
KAJIAN TEORITIS
2.1 Dasar Hukum Pinjaman Daerah
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan pinjaman
yaitu :
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan
Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 5

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang
Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi
Obligasi Daerah.
2.2 Prinsip Dasar Pinjaman Daerah
Menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah merupakan salah satu
sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang
dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD).
Pinjaman daerah merupakan solusi alternatif untuk membiayai
pembangunan, dimana pada era otonomi daerah saat ini beban belanja
untuk pembangunan di daerah cukup besar, serta tuntutan masyarakat
terhadap penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan umum
semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut
untuk bekerja keras mencari sumber-sumber alternatif pendapatan dan
pembiayaan yang cukup memadai.
Adapun yang menjadi prinsip Pemerintah Daerah melakukan
pinjaman adalah :
1. Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan
Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutup
kekurangan arus kas;
2. Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang
merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
3. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar
negeri;
4. Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah
yang dananya berasal dari luar negeri (On-Lending);
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 6

5. Tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulatif Pinjaman
Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2.3 Persyaratan Pinjaman
Seperti yang telah di isyaratkan dalam Peraturan Perundangundangan
bahwasanya Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman
untuk mendanai pembangunan, namun tentunya ada kaidah-kaidah yang
perlu menjadi perhatian yaitu, :
1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan
ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD
tahun sebelumnya;
2. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman
(DSCR) paling sedikit 2,5;
3. Batas maksimal defisit APBD daerah yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
4. Batas masimal defisit APBD tidak termasuk SiLPA dan defisit yang
dibiayai dengan pencairan dana cadangan
5. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang
berasal dari Pemerintah;
6. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan dengan
persetujuan DPRD.
7. Untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang waktu
pinjaman tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah
Debt Service Coverage ratio (DSCR) adalah merupakan
perbandingan antara penjumlahan Pendapatan asli daerah, bagian daerah
dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
serta penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti
pajak penghasilan perorangan, dana alokasi umum (DAU) setelah
dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 7

iaya pinjaman lainnya yang telah jatuh tempo, bila dirumuskan secara
matematis perhitungan DSCR yaitu :
Rumus DCSR :
(PAD + BD +DAU)-BW
DSCR = ≥ 2,5
(P + B + BL)
DSCR : Debt Service Coverage ratio
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BD : Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan
Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya
seperti PPh Perseorangan
DAU : Dana Alokasi Umum
BW : Belanja Wajib yaitu belanja yang harus
dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan
P : Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo
nggaran yang bersangkutan
B : Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun
anggaran yang Bersangkutan
BL : Biaya Lainnya Yang Jatuh Tempo (Biaya
komitmen, Biaya Bank dan Lain-lain yang jatuh
tempo)
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 8

Tabel 2.3
Persyaratan Pinjaman Daerah
NO
PERSYARATAN
1. Surat Permohonan Kepala Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri untuk
mendapat pertimbangan.
2. Surat Persetujuan DPRD.
3. Salinan surat pelantikan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
4. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tidak mempunyai tunggakan atas
pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.
5. Kerangka Acuan Kegiatan yang berisi:
a. Latar belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Ruang lingkup dalam pemanfaatan pinjaman
d. SKPD yang menjadi Penanggungjawab kegiatan
e. SKPD yang menjadi penanggungjawab keuangan
f. Analisis aspek (pelayanan, keuangan, sosial, lingkungan, ekonomi dll)
g. Keterpaduan/ Sinergitas dengan Kegiatan Lain
h. Jadwal Waktu Pelaksanaan
i. Kaitan dengan RPJMD
j. Peta wilayah atau lokasi kegiatan.
k. Struktur organisasi pengelola kegiatan dan keuangan.
l. Lain-lain yang dianggap perlu, seperti:
• Persetujuan awal pemberi pinjaman.
• Bukti pelunasan pinjaman tahun sebelumnya.
6. Rasio Kemampuan Keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR)
Tahun berkenaan ≥ 2,5.
7. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan
ditarik dengan penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumya.
8. APBD tahun bersangkutan.
9. Perda APBD 3 (tiga) tahun berturut-turut.
10. Sisa pinjaman daerah yang masih ada
11. Naskah Perjanjian Pinjaman.
12. Jangka waktu pinjam.
13. Suku bunga
14. Rencana penggunaan pinjaman
15. Rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan
15. Jumlah pinjaman
Sumber : Departemen Dalam Negeri
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 9

2.4 Sumber-sumber Pinjaman Daerah
Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dengan bersumber
pada, :
1. Pemerintah;
a. Pendapatan Dalam Negeri (Rekening Pembangunan Daerah);
b. Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement (SLA)/onlending)
2. Pemerintah daerah lain;
3. Lembaga keuangan Bank;
4. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan
5. Masyarakat
Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui
Menteri Keuangan, sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari
masyarakat berupa penerbitan Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar
modal.
2.5 Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman
1. Pinjaman Jangka Pendek
Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama
dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) seluruhnya harus
dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan digunakan
hanya untuk menutupi arus kas dan jumlah maksimum adalah 1/6 dari
jumlah belanja dalam APBD tahun anggaran berjalan hal ini
disebabkan dengan mempertimbangkan kecukupan daerah untuk
membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek yang
bersumber dari :
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 10

1. Pemerintah Daerah lain
2. Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan
mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia
3. Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia
dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia
2. Pinjaman jangka Menengah
Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok
pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu
yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang
bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk
membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan
penerimaan.
Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka menengah yang
bersumber dari :
1. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau
pengadaan pinjaman Pemerintah dari Dalam Negeri atau Luar
Negeri.
2. Pemerintah Daerah Lainnya
3. Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan
mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia
4. Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia
dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia
5. Masyarakat
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 11

3. Pinjaman Jangka Panjang
Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok
pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi pada tahun-tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman
yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk
membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan dalam hal
ini proyek investasi yang menyangkut sarana dan prasarana yang
menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan
atas penggunaan sarana dan prasarana tersebut dan batas maksimum
waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang
dibiayai dari pinjaman tersebut.
Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang yang
bersumber dari :
1. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau
pengadaan pinjaman Pemerintah dari Dalam Negeri atau Luar
Negeri.
2. Pemerintah Daerah Lainnya
3. Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan
mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia
4. Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia
dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia
5. Masyarakat
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 12

2.6 Larangan Penjaminan
Dalam beberapa hal daerah dilarang melakukan pinjaman Daerah
yang bersipat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang
mengakibatkan beban atas keuangan daerah yaitu :
1. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan
jaminan;
2. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah
yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi
Daerah.
2.7 Pinjaman dimasukan dalam APBD
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 bahwa
setiap pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, wajib
dialokasikan dalam APBD.
2.8 Pembayaran Kembali Pinjaman
Ketentuan mengenai pembayaran kembali pinjaman dilakukan sesuai
dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang memberi
pinjam, untuk pinjaman luar negeri mengenai penyaluran dan pembayaran
kembali pinjaman ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.
Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan, dan dalam
hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada
Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan
dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang
menjadi hak daerah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan semua
kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah menjadi tanggung jawab
daerah. Pemerintah pusat tidak menanggung pembayaran kembali
pinjaman daerah yang menjadi kewajiban daerah dan tanggung jawab
daerah
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 13

2.9 Pelaporan Pinjaman
Pemerintah daerah wajib melaporkan perjanjian pinjaman, posisi
kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah (Menteri
Dalam Negeri) setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dalam hal
daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda
penyaluran Dana Perimbangan dan dana bagi hasil yang menjadi hak
daerah tersebut.
Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah
dicantumkan dalam APBD dan dibekukan sesuai dengan standar akuntansi
Keuangan Pemerintah dan keterangan mengenai pinjaman jangka panjang
dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 14

BAB III
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DEPOK
3.1 KONDISI FISIK
3.1.1 Kondisi Geografi Kota Depok
Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6º
19’00’’ - 6º 28’00’’Lintang Selatan dan 106º43’00’’ - 106º55’30’’
Bujur Timur. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara
merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang
lemah, dengan elevasi antara 50–140 meter diatas permukaan laut
dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok
sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas
wilayah sekitar 200.29 Km2.
Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten
dan satu Propinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batasbatas
sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat
Kabupaten Tangerang dan wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede
Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten
Bogor.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong
dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan
Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
Luas keseluruhan Kota Depok 20.504,54 ha atau 200,29 km2 yang
mencakup 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Beji, Limo, Cimanggis,
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 15

Sawangan, Sukmajaya dan Kecamatan Pancoran Mas. Kota Depok
sebagai pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Pancoran Mas.
3.1.2 Topografi
Secara umum wilayah Kota Depok di bagian utara
merupakan daerah dataran tinggi, sedangkan di bagian
selatanmerupakan daerah perbukitan bergelombang lemah. peta
sebaran spasial kelas lereng lahan Kota Depok, berdasarkan atas
elevasi atau ketinggian garis kontur, maka bentang alam daerah
Depok dari selatan ke utara merupakan daerah dataran rendah –
perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140
meter di atas permukaan laut.
Berdasarkan data RTRW Kota Depok (Anonimous, 2000),
sebagian besar wilayah Kota Depok memiliki kemiringan lereng
kurang dari 15% bentuk kemiringan wilayah tersebut sangat
menentukan jenis penggunaan lahan, intensitas penggunaan lahan
dan kepadatan bangunan. Wilayah dengan kemiringan datar hingga
sedang digunakan untuk berbagai keperluan khususnya
pemukiman, industri dan pertanian.
3.1.3 Penggunaan lahan
Jenis penggunan lahan di Kota Depok dapat dibedakan
menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jenis kawasan
yang perlu dilindungi terdiri dari Cagar Alam Kampung Baru
(Kelurahan Depok) area pinggir sungai dan situ. Berdasarkan jenis
kawasan lindung yang ada menggambarkan bahwa kondisi
morfologis Kota Depok relatif datar. Badan air yang terdiri dari
sungai dan situ-situ lokasinya tersebar mencakup luasan 551,61 Ha
(2,80%) dari total luas Kota Depok ± 20502,33 Ha.
Jenis penggunaan lahan yang dikategorikan untuk kawasan
budidaya pada tahun 2001 didominasi oleh pemukiman 4702,43 ha
(22,94%), lahan tidur 3543,39 ha(17,28%), sawah 3473,93 ha
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 16

(16,94%), tegalan 1781,93 ha (8,69%), dan jenis penggunaan
lahan
vegetasi campuran hanya 27,80% dari total luas Kota Depok. Kondisi
di atas menggambarkan Kota Depok masih mencerminkan kegiatan
yang bercampur antara pertanian dan perkotaan yang dipengaruhi oleh
Kota Metropolitan, masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan ini
adalah konversi lahan pertanian (lahan basah) menjadi kegiatan non
pertanian, persoalannya adalah perkembangan nilai tanah (land rent)
yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktifitas pertanian sawah,
dan diperkirakan akan semakin mempercepat perubahan menjadi lahan
perkotaan. Jika dilihat dari sebarannya dapat dikenali kawasan
perumahan terkonsentrasi dominan di bagian utara yang berdekatan
dengan Jakarta yaitu Kecamatan Limo, Beji dan Sukmajaya.
Kemudian di bagian tengah diapit oleh Jalan Margonda Raya, Sungai
Ciliwung dan Jalan Tole Iskandar. Penggunaan pertanian tersebar di
Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas bagian selatan dan sebagian
Kecamatan Cimanggis.
Tabel 3.1.3
Jenis Penggunaan Lahan Kota Depok
Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %
Kawasan Terbangun 9,968.43 49.77%
Perumahan + Kampung 8,874.85 44.31%
Pendidikan Tinggi 230.33 1.15%
Jasa dan Perdagangan 300.44 1.50%
Industri 308.45 1.54%
Kawasan Tertentu (Gandul, Cilodong, Depo KRL, Brimob,
Radar AURI)
254.37 1.27%
Ruang Terbuka Hijau 10,060.57 50.23%
Sawah Teknis dan Non Teknis 967.40 4.83%
Tegalan/Ladang/Kebun/Tanah Kosong 7,078.25 35.34%
Situ & Danau 168.24 0.84%
Pariwisata, Lapangan Golf, Kuburan 388.56 1.94%
Hutan 26.04 0.13%
Kawasan Tertentu (TVRI, RRI) 176.26 0.88%
Sungai 82.12 0.41%
Garis Sempadan (Sungai, Tegangan Tinggi, Pipa Gas) 1,171.70 5.85%
Total 20,029.00 100.00%
Sumber : Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 17

Selain itu terdapat beberapa penggunaan lahan yang
cenderung intensif seperti industri yang tersebar di Jalan Raya
Bogor (Kecamatan Cimanggis), perdagangan dan jasa, pendidikan
dan perkantoran yang tersebar di sepanjang Jalan Margonda Raya
dan Jalan Akses UI.
3.2 ADMINISTRASI
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 16 Mei 1994 Nomor
135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Juli 1997 Nomor
135/Kep.Dewan 06/DPRD/1997 tentang Persetujuan Atas Pembentukan
Kotamadya Dati II Depok dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif
masyarakat, maka pembentukan Kota Depok sebagai wilayah administratif
baru di Propinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1999.
Berdasarkan Undang-undang tersebut, dalam rangka
pengembangan fungsi kotanya sesuai dengan potensinya dan guna
memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang, terutama untuk sarana
dan prasarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, pembinaan
wilayah, dan penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kota
Administratif Depok, maka wilayah Kota Depok tidak hanya terdiri dari
wilayah Kota Administratif Depok, tetapi juga meliputi sebagian wilayah
Kabupaten Bogor lainnya, yaitu Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis,
Kecamatan Sawangan dan sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede yang
terdiri dari Desa Pondokterong, Desa Ratujaya, Desa Pondokjaya, Desa
Cipayung dan Desa Cipayung Jaya. Sehingga wilayah Kota Depok terdiri
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 18

dari 6 Kecamatan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan
volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan serta pelayanan masyarakat di Kota Depok. Sampai dengan
tahun 2007 Kota Depok mempunyai 63 kelurahan, 828 Rukun Warga
(RW), dan 4.538 Rukun Tetangga (RT).
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok tahun 2007 adalah 6.762
orang, terdiri dari golongan I sebanyak 86 orang, golongan II sebanyak
1.471 orang, golongan III sebanyak 2.483 orang, dan golongan IV
sebanyak 2.722 orang. Jumlah anggota DPRD Kota Depok hasil pemilu
2004 (periode 2004 – 2009) adalah 45 orang, laki-laki 39 orang, dan
perempuan 6 orang. Anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12 orang, kemudian Fraksi partai Golkar 8 orang, Fraksi Partai Demokrat
8 oang, Fraksi Partai Amanat Nasional 5 orang, Fraksi PDI Perjuangan 6
orang, dan Fraksi Persatuan Bangsa 6 orang. Jumlah keputusan DPRD
Kota Depok pada tahun 2007 yang berupa Surat keputusan Pimpinan
DPRD sebanyak 2, sedangkan Surat Keputusan Dewan (DPRD) ada 24
keputusan, dan sebanyak 4 berupa Peraturan Daerah (PERDA).
3.3 KEPENDUDUKAN
3.3.1. Penduduk
Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2007 mencapai
1.470.002 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 761.382 jiwa dan
perempuan 708.620 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota
Depok tahun 2007 3,43 persen, sedangkan rasio jenis kelamin di
Kota Depok adalah 102. Kecamatan Cimanggis paling banyak
penduduknya dibanding kecamatan lain di Kota Depok, yaitu
403.037 jiwa, Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil
adalah Kecamatan Beji yaitu 139.888 jiwa. Di Tahun 2007,
kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.339,37 jiwa/km2.
Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 19

Depok dengan tingkat kepadatan 10.033,61 jiwa/km2, kemudian
Kecamatan Beji dengan tingkat kepadatan 9.782,38 jiwa/km2.
Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah
adalah Kecamatan Sawangan yaitu sebesar 3.634,84 jiwa/km2.
Tabel 3.3.1.a
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010 – 2015 (jiwa)
Kecamatan
Jumlah Penduduk (Jiwa)
2010 2015
Pancoran Mas 310,717 350,660
Sukmajaya 398,265 478,226
Beji 179,189 220,854
Sawangan 207,523 249,189
Limo 182,989 217,526
Cimanggis 451,925 515,111
TOTAL 1,732,642 2,035,293
Sumber: Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok
Kelompok
Umur
Tabel 3.1.3.b
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia
Di Kota Depok Tahun 2007
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan
N % N % N %
1 2 3 4 5 6 7 8
0‐4 73.306 9,63 66.685 9,41 139.991 9,52 109,93
5‐9 71.218 9,35 63.982 9,03 135.200 9,20 111,31
10‐14 64.881 8,52 57.842 8,16 122.723 8,35 112,17
15‐19 65.636 8,62 60.900 8,59 126.536 8,61 107,78
20‐24 72.278 8,62 69.501 9,81 141.779 9,64 104,00
25‐29 77.081 10,12 73.869 10,42 150.950 10,27 104,35
30‐34 75.537 9,92 70.360 9,93 145.897 9,92 107,36
35‐39 65.905 8,66 61.768 8,72 127.673 8,69 106,70
40‐44 51.320 6,74 48.921 6,90 100.241 6,82 104,90
45‐49 41.041 5,39 35.762 5,05 76.803 5,22 114,76
50‐54 32.805 4,31 30.905 4,36 63.710 4,33 106,15
55‐59 23.438 3,08 22.632 3,19 46.070 3,13 103,56
60‐64 16.968 2,23 15.601 2,20 32.569 2,22 108,76
65‐69 13.118 1,72 13.567 1,91 26.685 1,82 96,69
70‐74 9.901 1,30 9.002 1,27 18.903 1,29 109,99
75 + 6.949 0,91 7.323 1,03 14.272 0,97 94,89
JUMLAH 761.382 100 708.620 100 1.470.002 100 107,45
Sumber : Depok Dalam Angka Tahun 2007
RJK
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 20

3.3.2. Tenaga Kerja
Lapangan Usaha
Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang
berumur 10 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari “
angkatan kerja” dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang
tergolong “Angkatan Kerja adalah mereka yamg aktif dalam
kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja memberikan gambaran
besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja
yang tidak terserap dikategorikan sebagai pengangur.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, dapat diperoleh
gambaran bahwa pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang
bekerja 44,63 % sedangkan yang menganggur sekitar 9,36 %. Jadi
penduduk Kota Depok yang tergolong angkatan kerja 53,98 %,
sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk
yang bekerja masih didominasi lakilaki dari pada perempuan (lakilaki
63,56 % dan perempuan 25,71dari penduduk yang bekerja
sebagian besar bekerja di sektor jasa dan perdagangan dengan
persentase masing-masing 27,98 % dan 26,92 %. Status pekerjaan
didominasi sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 64,84 %,
kemudian berusaha sendiri 26,79 %.
Tabel 3.3.2
Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha
di Kota Depok, Tahun 2007
2005 (%)
Laki-laki Perempuan Jumlah (%)
1 2 3 4
Pertanian 3.06 0.35 2.27
Pertamb. & Penggalian 0.14 0.00 0.10
Industri 14.75 21.28 16.63
Listrik, Gas & Air 0.70 0.00 0.50
Konstruksi 6.79 0.00 4.83
Perdagangan 23.41 35.60 26.92
Angkutan & Komunikasi 15.49 3.36 12.00
Keuangan 9.36 6.24 8.48
Jasa-jasa 25.88 33.17 27.98
Lain-lain 0.42 0.00 0.30
JUMLAH 100.00 100.00 100.00
Sumber: Bapeda Kota Depok
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 21

3.4 PENDIDIKAN
Tahun Ajaran 2006/2007 jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak di
Kota Depok sebanyak 314 sekolah, jumlah murid TK 14.053, dan 954
guru TK. Sekolah SD sebanyak 362 sekolah, dengan 125.581 murid, dan
4.656 orang guru. Sekolah SMP berjumlah 137 sekolah dengan jumlah
siswa 44.601 orang dan jumlah guru 3.023 orang. Di tingkat SMA terdapat
51 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 14.937 orang
dan 1.183 orang. Selain itu terdapat 55 sekolah SMK, dengan jumlah
murid 18.726 orang dan jumlah guru 1.371 orang.
Pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun
keatas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat. 27,67%.
Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding
jenjang pendidikan lainnya. Penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun
keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 59,99 %, huruf lainnya
1,07 %, huruf latin dan huruf lainnya 37,51 %, dan yang buta huruf 1,43
%.
3.5 KESEHATAN
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah
satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas
kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus
dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi,
serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Depok harus selalu
ditingkatkan melihat perkembangan jumlah penduduk yang selalu
bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu
dengan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasaran kesehatan, serta
penambahan tenaga medis terus dilakukan sehingga pelayanan secara
maksimal bagi semua lapisan masyarakat dapat dirasakan dan tingkat
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 22

kepuasan dapat lebih dimaksimalkan dengan pelayanan kesehatan secara
mudah, merata, dan murah ( Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah).
Seperti apa yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006 – 2011 dimana
disebutkan bahwa prioritas perencanaan pembangunan lebih
menitikberatkan pada bagaimana meningkatkan kualitas keluarga,
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan
nilai-nilai agama, hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan
parasarana pelayanan yang memadai sehingga peningkatan kualitas
pelayanan khususnya penyediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan,
peningkatkan kesehatan keluarga, kewaspadaan pangan dan gizi,
penanganan penyakit menular dan tidak menular, penyelenggaraan
kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan dapat lebih dioptimalkan.
3.5.1 Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan
Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting
dalam memberikan pelayanan yang optimal karena hal ini sangat
mempengaruhi mutu pelayanan dan pengelolaan kesehatan.
Tabel 3.5.1
Jumlah Tenaga Kesehatan (RSUD) Kota Depok
No Spesifikasi Jumlah Pendidikan
1. Tenaga Medis 26 orang 1. Dokter Umum
2. Dkter Gigi
3. Dokter spesialis
2. Paramedis
Keperawatan
3. Paramedis
Non
Keperawatan
4. Tenaga Non
Medis
19 orang 1. D3 Keperawatan
2. Sarjana Keperawatan
3. SPK
10 orang 1. D3 Kebidanan
2. D3 Gigi
20 orang 1. Apoteker
2. SMF
3. Administrasi Negara
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 23

4. Ekonomi
5. D3 Lingkungan
6. D3 Rontgent
7. D3 Rekam Medik
8. D3 Gizi
9. D3 Analis
10. D3 Administrasi RS
11. SKM
12. SMA
Sumber : RSUD Kota Depok
3.5.2 Sarana dan Prasarana
Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat Kota Depok pada saat ini sudah tersedia Rumah Sakit
Umum Daerah dimana proses pembangunan gedung RSUD
dilakukan secara bertahap sesuai dengan Master Plan yang telah
dibuat. Untuk saat ini RSUD sudah dapat beroperasi, namun hanya
ada satu gedung yang telah siap untuk digunakan untuk pelayanan
diataranya : IGD, OK, poliklinik RSUD Kota Depok dan ruang
perawatan kelas III.
Mengacu pada sarana dan prsarana yang tersedia di RSUD
Kota Depok, terutama bangunan gedung dibagi dalam tiga kategori
yaitu :
a. Bangunan/gedung dengan luas 3.420 M2 (yang terdiri dari
gedung A, IPAL, dan genset) sudah selesai dan berfungsi:
b. Bangunan/gedung dengan luas 4.010 M2 (yaitu gedung C)
sedang proses pembangunan (Pondasi)
c. Bangunan/gedung dengan luas 8.210 M2 belum dibangun.
Untuk meningkatkan pelayanan yang optimal tentunya
sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan, mengingat jumlah
penduduk yang harus dilayani akan semakin berkembang setiap
tahunnya.
Di Kota Depok tahun 2007 tersedia 27 puskesmas yang
tersebar di 6 kecamatan dan 10 puskesmas pembantu. Sarana
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 24

pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit juga tersedia di Kota
Depok. Sampai dengan tahun 2007 rumah sakit umum yang ada di
Kota Depok ada 10, rumah sakit ibu dan anak ada 4 rumah sakit,
Balai Pengobatan 142, Rumah Bersalin 24 buah.
Tabel 3.5.2
Proyeksi Pengembangan
Gedung, Sarana dan Prasarana RSUD Kota Depok
Kelas C
GED PERUNTUKAN LUAS TOTAL
A Lt 1 : POLIKLINIK UGD 3300
Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 3
B
Lt 1 : RADIOLOGI, FARMASI, LAB,
REHAB MEDIK, CSSD 3250
Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 2
Lt 3 : ADMINISTRASI MEDICAL
RECORD 16.250.000.000
C
Lt 1 : POLI TAMBAHAN, ANAK &
KEBIDANAN, FAS UMUM 4010
Lt 2 : KANDUNGAN & BEDAH
SENTRAL, INST. BEDAH SENTRAL
Lt 3 : ICU DAN ICCU 20.050.000.000
D Lt 1 : RAWAT INAP KELAS VIP 1850
Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 1 9.250.000.000
E LAUNDRY 300 1.500.000.000
F INSTALASI GIZI 350 1.750.000.000
G EKSISTING WORKSHOP
H AMBULANCE CENTER 60 300.000.000
I INSENERATOR 50 250.000.000
J IPAL 50
K GENSET 70
L NORTULARY (KAMAR JEAZAH) 180 900.000.000
M Instalasi Logistik 80 400.000.000
N Landasan Oksigen Sentral 24 60.000.000
O Instalasi Oksigen ke Gedung B, C, D 345.000.000
P MESJID 150 750.000.000
SELASAR 1 LT
SELASAR 2 LT
TOTAL 13.724 51.805.000.000
Gambar 4% 2.072.200.000
Konsultan+Pengawas 3% 1.554.150.000
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 25

Penyempurnaan Master Plan 150.000.000
Inflasi 10% 5.180.500.000
TOTAL 60.761.850.000
ALKES 70% 42.533.295.000
Kelas B
GED PERUNTUKAN LUAS TOTAL
A Poli, UGD, Kelas III 60 TT 3300 -
B Lantai 1: CSSD, Farmasi 4330 21.650.000.000
Rehabilitasi Medik, Medical
Record
Lantai 2: Rinap Kelas III A
60 TT
Lantai 3: Kelas II 50 TT
Lantai 4: Kelas II 50 TT
C Lantai 1: Radiologi (kamar 4010 20.050.000.000
(X-Ray 2), Ct-Scan, Ruang
Praktek 6, Laboratorium
Sentral & Administrasi,
Apotik, Ruang Tunggu
Lantai 2: OK 4 Kamar, VK 1
kamar, kamar RR 2,
Haemodialisa 4 TT
Lantai 3: ICU 6TT, ICCU
4TT, NICU 4TT
D Lantai 1: Rinap Kelas 1 A 20 3700 18.500.000.000
TT
Lantai 2: Rinap Kelas 1 B 20
TT
Lantai 3: Rinap Kelas VIP 8
TT dan Super VIP 2 TT
Lantai 4: Administrasi
E Laundry 300 1.500.000.000
F Instalasi Gizi 350 1.750.000.000
G Workshop -
H Ambulance Center 60 300.000.000
I IPAL 50 -
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 26

J
K
L
M
N
O
P
Insenerator
50 250.000.000
Genset
70 -
Kamar Jenazah
180 900.000.000
Instalasi Logistik
80 400.000.000
Landasan Oksigen Sentral
24 60.000.000
Pekerjaan Pipa Oksigen ke Gedung
A, B,C,D 690.000.000
Masjid
150 750.000.000
Selasar
-
Jumlah
16.654 66.110.000.000
Gambar 4% 2.644.400.000
Penyempurnaan Master Plan
150.000.000
Penyempurnaan FS 150.000.000
Konsultan+Pengawas
3% 1.932.000.000
Inflasi 10% 6.440.000.000
TOTAL 77.358.000.000
BIAYA ALKES 70% 54.150.600.000
Sumber : RSUD Kota Depok
3.6 PERHUBUNGAN (JALAN/JEMBATAN)
Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang
penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin
meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan
pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan
memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah
angkutan, ijin trayek, jumlah penumpang yang ada di Kota depok
merupakan investasi yang menunjang pembangunan di Kota Depok dan
merupakan salah satu asset di dalam penghitungan PAD Kota Depok.
Lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat
transportasi yang banyak diminati hal ini dikarenakan biayanya yang
relative murah dan cepat sampai ditujuan. Di Kota Depok terdapat 5
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 27

Stasiun Kereta Api, antara lain : Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI,
Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam.
Panjang jalan di Kota Depok tahun 2007 adalah 503,24 km2, jika
dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan
negara 14,31 km2, jalan propinsi 19,16 km2, jalan kota 469,77 km2. Pada
bulan September 2007 jumlah pelanggan Kancatel Depok sebesar 72.476
dengan jumlah kapasitas sentral dan jumlah LIS (Line in service) 80.301
dan 75.529.
3.7 EKONOMI
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total
dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan
penduduk dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu
daerah., pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi
(economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan
ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses
pembangunan ekonomi suatu daerah.
Perkembangan perekonomian Kota Depok tahun ketahun-nya
mengalami perkembangan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dengan
makin meningkatnya aktifitas perekonomian, hal ini mencerminkan bahwa
Kota Depok sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbasiskan kegiatan
Industri, perdagangan dan jasa, serta pertanian menunjukan pertumbuhan yang
terus meningkat.
a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok
Kota Depok sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbasiskan
ekonomi perkotaan dan ekonomi pedesaan, dimana masing-masing
sektor perekonomian menunjukan peningkatan yang terus
berkembang, hal ini mencerminkan bahwa indikator makro
ekonomi daerah, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
PDRB Kota Depok terakhir (tahun 2006), atas dasar harga berlaku,
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 28

mengalami peningkatan sebesar 18,91 % dibanding Tahun 2005,
yaitu dari Rp. 7.541.666,15,- (dalam juta) pada Tahun 2005
menjadi Rp. 8.967.779,01,- (dalam juta) pada Tahun 2006.
Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan
sebesar 6,65 % dari Rp. 4.750.034,10 (dalam juta) Tahun 2005
menjadi Rp. 5.066.129,06,- (dalam juta) Tahun 2006.
Tabel 3.7.a
PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2003 2004 2005 2006
PDRB atas dasar harga berlaku
PDRB atas dasar harga konstan
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 29

Tabel 3.7.a
Presentase PDRB Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 - 2006
KELOMPOK SEKTOR 2003 2004 2005)* 2006)*
A. P R I M E R
1. PERTANIAN
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
B. S E K U N BD E R
1. INDUSTRI PENGOLAHAN
2. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
3. BANGUNAN/KONSTRUKSI
C. T E R S I E R
1.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
3.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
4.JASA-JASA
Sumber: BPS Kota Depok, 2006
(1) (2) (3) (4) (5)
3,59
3,59
-
48,51
38,30
4,34
5,87
47,90
30,44
5,66
3,82
7,98
3,23
3,23
-
48,59
38,52
4,09
5,98
48,18
30,60
5,64
3,94
8,00
2,99
2,99
-
48,57
38,49
4,81
5,27
48,44
30,07
6,81
3,83
7,71
2,65
2,65
-
47,13
37,54
4,73
4,86
50,22
32,32
6,42
3,53
7,94
b. Kondisi perekonomian
Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup
tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65
%, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat (6,01
%). Dari semua sektor yang ada, sektor tersier mengalami
pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 7,73 %. Subsektor
yang paling mendukung pesatnya laju pertumbuhan sektor
tersier adalah subsektor perdagangan, hotel dan restoran yang
bertumbuh hingga mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang
paling tinggi dibanding subsektor-subsektor yang berkembang di
Kota Depok. Subsektor yang tinggi pula pertumbuhannya adalah
jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan mencapai 8,04 %.
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 30

Tabel 3.7.b
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok
Tahun 2003-2006
KELOMPOK SEKTOR 2003 2004 2005* 2006**
(1) (2) (3) (4) (5)
A. P R I M E R
1. PERTANIAN
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
B. S E K U N BD E R
1. INDUSTRI PENGOLAHAN
2. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
3. BANGUNAN/KONSTRUKSI
C. T E R S I E R
1.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
3.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
4.JASA-JASA
2,23
2,23
-
6,88
7,21
5,62
5,54
5,93
5,87
6,95
7,34
4,78
4,24
4,24
-
6,94
7,27
5,66
5,58
6,21
5,91
6,83
10,32
4,83
4,70
4,70
-
8,03
9,00
7,86
2,00
5,98
6,07
7,95
6,64
3,94
-4,27
-4,27
-
6,44
7,15
3,03
3,49
7,73
9,39
2,23
2,80
8,04
PDRB KOTA DEPOK 6,26 6,50 6,96 6,65
PDRB PROPINSI JAWA BARAT 4,84 4,77 5,62 6,01
Sumber : BPS Kota Depok, 2006 *)Angka Perbaikan **)Angka sementara
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 31

BAB IV
PINJAMAN DAERAH
4.1 Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah
Kota Depok dalam pelaksanaan pembangunannya belum
melakukan pinjaman, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran ke pihak
lembaga pemberi pinjaman manapun. Kota Depok dalam melakukan
pembiayaan pembangunan lebih mengefektifkan pendanaan dari APBD,
namun untuk pembangunan selanjutnya Pemerintah Kota Depok
dimungkinkan melakukan pinjaman apabila program dan kegiatan yang
dilaksanakan dalam proses pembangunan sumber dananya tidak
mencukupi .
Dalam rangka pinjaman daerah Pemerintah Kota Depok perlu
melakukan analisis kewajiban pinjaman berdasarkan potensi pendapatan
riil maupun besaran biaya yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi
permasalahan dalam pengembaliannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut
diperlukan perumusan yang sistematis dan terkoordinasi melalui suatu
perhitungan sebagai berikut:
Perhitungan DSCR Pemerintah Kota Depok dengan Asumsi APBD tahun
2008, yaitu :
1. Rencana Usulan Pinjaman : Rp. 131.508.600.000,00
2. Bunga/Tahun (%)
: 12,00
(Mengikuti Suku Bunga yg berlaku)
3. Jangka Waktu Pinjaman : 8 (delapan) Tahun
(PAD + BHP/BHBP+DAU+DBHP Prov + DP OTSUS + BK Prov) - (BW)
DSCR =
ANGSURAN POKOK PINJAMAN + BUNGA + BIAYA LAIN
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 32

DSCR =
(KOMPONEN A) - (KOMPONEN B)
KOMPONEN C
Keterangan :
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BHP/BHBP : Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
DAU : Dana Alokasi Umum
DBHP Prop : Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
DP Otsus : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
BK Prop : Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
PK : Pembayaran Pokok Utang
Biaya Lain : Biaya Administrasi, Biaya Provisi, Biaya
Komitmen, asuransi dan Denda
Komponen A :
1. PAD : 80.425.378.821,54
2. BHP/BHBP : 130.292.958.847,62
3. DAU : 427.136.387.000,00
4. DBHP Prop : 106.426.381.500,00
5. DP Otsus : -
6. BK Prop : 44.057.766.509,31 (+)
JUMLAH = 788.338.872.678,47
Komponen B
1. Belanja Pegawai ( Tdk
Langsung : 459.815.792.450,74
2. Pembayaran Utang Pokok : 65.754.300.000,00 (+)
JUMLAH = 525.570.092.450.74
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 33

Komponen C
1. Angsuran Bunga : 15.781.032.000,00
2. Angsuran Pokok ( Jumlah
Pinjaman/jangka waktu) : 16.438.575.000,00
3. Biaya Lain ( Prediksi
: 789.051.600,00
- Provisi Bank 0,5%
- Notaris 1 permil
(+)
JUMLAH = 33.008.658.600,00
788.338.872.678,47 – 525.570.092.450,74
DSCR =
33.008.658.600,00
DSCR =
262.768.780.227,73
33.008.657.600,00
DSCR = 7,96
Ketentuan DSCR ≥ 2,5
( Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan
pinjaman)
4.2 Analisa Batas Maksimal Pinjaman
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, bahwa batas maksimal pinjaman
Pemerintah Kota Depok dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2008 dapat dirumuskan sebagai berikut :
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 34

Komponen A
Pendapatan Daerah : 749,346,265,979.95
Komponen B
a. DAK : 11,877,000,000.00
b. Dana Darurat : -
c. Pembayaran Pokok utang : 10,672,127,800.00 (+)
Jumlah : 22,549,127,800.00
PENERIMAAN UMUM APBD TAHUN 2007
Komponen A : 749,346,265,979.95
Komponen B : 22,549,127,800.00 (-)
Jumlah : 726,797,138,179.95
Maksimum Pinjaman : 75% x Penerimaan Umum APBD TA 2007
75% x 726,797,138,179.95
Jumlah : 545,097,853,634.96
Sisa Pinjaman TA 2007 : 10,672,127,800.00
Rencana Pinjaman TA 2008 : 131,508,600,000.00 (+)
Total Pinjaman : 142,180,727,800.00
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 35

Perhitungan perbandingan sisa pinjaman daerah dengan jumlah
pinjaman yang akan diterima dengan penerimaan umum APBD TA 2008
dapat dirumuskan sebagai berikut :
Rencana Pinjaman : 131,508,600,000.00
Sisa Pinjaman Tahun 2008 : 11,488,750,000.00 (+)
Total Pinjaman : 142,997,350,000.00
PENERIMAAN UMUM APBD TA 2008
Komponen A
Pendapatan Daerah : 795,988,872,678.47
Komponen B
a. DAK : 7,650,000,000.00
b. Dana Darurat : -
c. Pembayaran Pokok Utang : 11,488,750,000.00 (+)
Jumlah : 19,138,750,000.00
Penerimaan Umum APBD TA 2008
Komponen A : 795,988,872,678.47
Komponen B : 19,138,750,000.00 (+)
Jumlah : 776,850,122,678.47
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2008
142,997,350,000.00
= x 100%
776,850,122,678.47
= 18,41
Persyaratan = ≤ 75 %
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 36

Perhitungan defisit APBD Pemerintah Kota Depok TA 2008
menurut PMK 95 tahun 2007 dapat dirumuskan sebagai berikut :
Asumsi APBD TA 2008 adalah defisit
(Pendapatan-Belanja) + (SiLPA TA 2007
+Pencairan Dana Cadangan+Penerimaan kembali
pemberian pinjaman+ pencairan deposito)
Surplus/Defisit = x 100%
Total Pendapatan
Komponen A
Pendapatan Daerah : 795,988,872,678.47
Total Belanja : 998,719,496,249.63 (-)
Jumlah : (202,730,623,571.16)
Silpa TA 2007 : 106,219,372,571.16
Pencairan Dana Cadangan : -
Penerimaan Kembali Pinjaman : 513,360,000.00
Pencairan Deposito : - (+)
Jumlah : (95,997,891,000.00)
TA 2008 Defisit
Komponen B
Pendapatan Daerah
Surpus/Defisit = x 100%
Defisit APBD
795,988,872,678.47
= x 100%
(95,997,891,000.00)
= 12,06 %
Ketentuan Defisit ≤ 3%
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 37

BAB V
KESIMPULAN
Pemerintah Kota Depok dengan cara meminjam dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali
pinjamannya. Namun untuk menentukan apakah Pemerintah Kota Depok layak
atau tidak untuk melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk
menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan besarnya pinjaman,
serta batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan saat
ini, karena pinjaman daerah ini berbeda dengan Pedapatan Asli Daerah seperti
pajak dan restribusi, dalam pinjaman ini terdapat kewajiban dari Pemerintah Kota
Depok untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang disertai
dengan bunga, biaya administrasi dan denda.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam kajian ini dapat dianalisis
beberapa kesimpulan yaitu :
1. Bahwa berdasarkan perhitungan DSCR (Rasio proyeksi kemampuan keuangan
daerah untuk mengembalikan pinjaman) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Kota Depok
memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman hal ini disebabkan rasio kemampuan
Pemerintah Kota Depok untuk mengembalikan pinjaman adalah sebesar 7,96 %
lebih besar dari syarat DSCR ≤ 2,5%
2. Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebesar 75%
dari total penerimaan APBD tahun 2007 yaitu sebsear Rp. 545,097,853,634.96
jadi apabila Pemerintah Kota Depok mengajukan pinjaman sebesar
Rp.131,508,600,000.00 memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 54
Tahun 2005 pasal 12
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/2007 bahwa
defisit APBD TA 2008 adalah sebesar Rp.(95,997,891,000.00) dan hasil
perhitungan batas maksimal defisit APBD Kota Depok adalah 12,06 %
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 38

sehingga sesuai dengan ketentuan apabila defisit APBD melebihi dari 3 %
dari proyeksi PDB.
4. Defisit APBD Pemerintah Kota Depok lebih dari 3% maka untuk dapat
melakukan pinjaman harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen
Keuangan dan apabila defisit APBD dibawah 3% maka rekomendasi cukup
dari Departemen Dalam Negeri.
5. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa Pemerintah Kota Depok dapat
melakukan pinjaman sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah menuju
pada pinjaman daerah yaitu :
Kerangka Acuan Kegiatan yang terdiri dari :
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. SKPD yang menjadi Penanggung Jawab Kegiatan
5. SKPD yang menjadi Penanggung Jawab Keuangan
6. Analisis aspek (Pelayanan, Keuangan ,Sosial, Lungkungan,
Ekonomi dst)
7. Keterpaduan/sinergitas dengan kegiatan yang lain
8. Jadwal Waktu Pelaksanaan
9. Kaitan dengan RPJMD
10. Peta Wilayah
11. Struktur Organisasi Pengelolan Kegiatan Keuangan
12. Lain-lain yang dianggap perlu
• Persetujuan Awal Pinjaman
• Bukti Pinjaman tahun sebelumnya ( bila ada)
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 39

DAFTAR PUSTAKA
UU Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau
Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan
Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
Bapeda Kota Depok, Depok Dalam Angka Tahun 2007
Dinas Kesehatan Kota Depok,Profil Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2007
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 40

Bachrul Elmi 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI
Press.
APBD Pemerintah Kota Depok, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun 2007
APBD Pemerintah Kota Depok, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun 2008
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun
2006 – 2011
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit Umum
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 41