Otonomi Daerah

Pasal 18 (1) UUD 45
NKRI dibagi atas daerah-daerah PROV & daerah PROV itu dibagi atas
KAB/KOTA, yg tiap-tiap PROV, KAB & KOTA itu mempunyai
pemerintahan daerah yg diatur dgn UU.
Pasal 18 (2) UUD 45
PEMDA Prov. Kab./Kota mengatur & mengurus sendiri URUSAN
PEMERINTAHAN menurut asas Otonomi dan TUGAS PEMBANTUAN.
(TP APBD)
Pasal 18 (5) UUD 45
PEMDA menjalankan OTDA seluas-luasnya kecuali URUSAN
PEMERINTAHAN yang oleh UU ditentukan sebagai URUSAN
PEMERINTAH PUSAT (Dekonsentrasi & TP APBN).
3