asasi 2011.pdf - Elsam

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamakarena kepentingan sempit ini dapat menghasilkan UU,kualitas UU itu pantas untuk dipertanyakan.Ketiga, Jika komitmen ada dan suasana “berpolitik”relatif mendukung tetapi kapasitas lemah atau bahkantidak ada, pencapaian target Prolegnas juga akan jauhdari harapan untuk dapat dipenuhi. Kapasitas ini bukanhanya kemampuan menerjemahkan kepentingan dankebutuhan umum dalam pasal-pasal suatu RUU yangvisioner, rinci, jelas dan tegas, tetapi juga kemampuanteknis untuk mengatur berbagai keperluan yangmendukung perumusan rancangan itu. Termasuk jugadalam kapasitas ini adalah kemampuan menyediakannaskah akademik yang komprehensif dan dapatdipertanggungjawabkan susbtansinya.Keempat, faktor penting terakhir adalah dukunganatau sebaliknya penolakan masyarakat. RUU yangsecara substantive controversial yang mendatangkansikap pro dan kontra yang kuat di antara kelompokkelompokmasyarakat cukup memberi pengaruhterhadap pencapaian proses legislasinya. Termasukdalam faktor ini adalah kepentingan-kepentingan socialmaupun ekonomi yang kuat dari luar lingkungan DPRmaupun partai politik.Kompleksitas pembahasan suatu proses legislasiditunjukkan oleh Sebastian Salang (2010) yangmenyatakan bahwa pembahasan RUU Otoritas JasaKeuangan (OJK) diwarnai oleh perang kepentingankekuatan-kekuatan besar yang langsung maupun tidaklangsung berpengaruh bukan hanya terhadap lamawaktu pembahasan tetapi juga kualitas hasilpembahasan. Dan, dapat diduga, untuk RUU seperti inidiwarnai oleh berbagai strategi yang diterapkan olehbanyak kepentingan. Paling kurang dapat diidentifikasitiga macam strategi, yaitu: strategi bumi hangus,strategi mengulur waktu, dan strategi menitip ataumenghilangkan pasal baik dalam RUU atau bahkanketika sudah disyahkan menjadi UU.Jika pengalaman tahun 2010 dijadikan patokan,kemampuan legislasi DPR hanyalah 4 UU per masasidang. (FORMAPPI: 2010; bdk. PSHK: 2010) Tetapidengan kesiapan sejumlah RUU sebagai limpahan dariProlegnas 2010, seperti RUU Perubahan atas UUtentang Penyelenggara Pemilihan Umum, RUUPerubahan atas UU tentang Pemilihan Umum, danbeberapa RUU lainnya, terdapat peluang untukmempercepat pembahasan RUU-RUU tersebut. Dan,jika setiap Komisi dan Badan DPR dapatmenyelesaikan paling kurang 2 UU dalam tahun kerja2011, maka terbuka peluang bagi DPR untukmenyelesaikan pembahasan paling kurang 30 RUUmenjadi UU. Dengan pencermatan ini, DPRmempunyai peluang untuk memperbesar jumlahpencapaian Prolegnas 2011 dibandingkan denganpencapaian Prolegnas 2010.Di antara 70 RUU Prolegnas 2011, beberapa RUUdapat diperkirakan akan menarik banyak perhatianmasyarakat baik karena beragam alasan. Misalnya,RUU bidang Pemerintahan dan Kelembagaan negara(politik) yang meliputi antara lain: RUU Perubahan atasUU Penyelenggara Pemilu, RUU Perubahan atas UUPemilu legislatif, RUU Perubahan atas UU PemilihanPresiden, dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah,akan mengkait dengan berbagai kepentingan, yaitu:partai politik besar, partai politik kecil, tokohperorangan, kuasa pemerintah pusat, kedaulatanmasyarakat pemilih, dan mungkin juga pengusahabesar pada tingkat nasional maupun daerah.Contoh lain adalah RUU bidang Keuangan danPerbankan serta bidang Badan Usaha danPerdagangan (ekonomi), yang terdiri dari, antara lain:RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan,RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUUtentang Perubahan atas UU tentang Pasar Modal, RUUtentang Perdagangan, RUU Perubahan atas UUtentang Hak Cipta, RUU tentang Badan Usaha MilikDaerah, dan RUU tentang Hak Kekayaan Industri.Pembahasan atas RUU ini akan mengkaitkan DPR danPemerintah dengan kepentingan modal, industry,usaha daerah, dan mungkin juga kepentingan tenagakerja.Sementara itu RUU bidang social dan hakkewarganegaraan yang semestinya didorong untukmenjadi prioritas utama karena kepentingannya bagipemenuhan hak-hak dasar warga negara sertakeharmonisan hubungan social masyarakat terdiri dari,antara lain: RUU Perubahan atas UU tentangPengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), RUU tentangPerlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentangPenanganan Konflik Sosial, dan RUU tentangKerukunan Umat Beragama.Catatan di atas menyatakan pada dasarnya bahwaProlegnas umumnya, dan target 70 RUU pada tahun2011 khususnya, memang penting paling kurangsebagai informasi public, yang menunjukkan apa sajaRUU yang direncanakan untuk dibahas dalam suatukurun waktu tertentu. Tetapi harus disadari, Prolegnasbukan merupakan capaian legislasi, melainkan barusekedar daftar RUU. Dari pengalaman juga diketahui,ada RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tetapiternyata mendapat prioritas utama untuk diselesaikan.Karena itu, Prolegnas akan benar-benar memberi artibagi perkembangan, percepatan dan pemantapan gooddemocratic governance di Indonesia hanya jika targettargetkuantitatif dan substantifnya dipenuhi dengandisiplin dan berwawasan. Ini juga mempersyaratkankeberanian untuk mengesampingkan kepentingankepentingansempit, sesaat dan pribadi serta kelompokdalam realisasinya.RujukanSebastian Salang, 2010, “Transaksi di BalikPembahasan RUU,” Kompas, 23 Desember.Ignatius Mulyono, 2010, “Kebijakan PenyusunanProlegnas RUU Prioritas Tahun 2011,” Makalahdisampaikan pada Rapat Pembahasan TahunanProgram Legislasi Nasional Tahun 2010, BadanPembinaan Hukum Nasional dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor, 12 – 14Oktober.FORMAPPI, 2010, Satu Tahun Kinerja DPR:Kepercayaan Publik Yang Teringkari, Jakarta:FORMAPPI, 30 September.PSHK, 2010, Catatan PSHK tentang KinerjaLegislasi DPR 2004 – 2009 Rekam Jejak MengaturKekuasaan, Jakarta: PSHK.06EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011