lakip - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

LAPORANAKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITAHUN ANGGARAN 2011KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI2012

LAKIP DJBC TAHUN 2011A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2011Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2011 adalah penyampaianpertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis DJBC pada tahun 2011sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC Tahun 2011yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan(RKT) DJBC Tahun 2011. Disamping itu LAKIP DJBC Tahun 2011 ini juga disusunsebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaankegiatan pada periode berikutnya.Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada DJBCsebagai institusi negara adalah bertanggung jawab dalam merumuskan sertamelaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yangditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, DJBC menetapkanlandasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas yaituberupa Visi, Misi, dan Strategi yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai DJBCdalam melaksanakan tugas.iii

RINGKASAN EKSEKUTIFVisi dan Misi yang telah ditetapkan oleh DJBC adalah sebagai berikut: Visi Misi: Menjadi Administrasi Kepabeanan dan Cukai DenganStandar Internasional: Mengamankan Hak Keuangan Negara dan MemberikanPelayanan Terbaik Kepada Industri, Perdagangan danMasyarakatUntuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuantema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010 – 2014, DJBCmenetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dariperumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBC tersebutadalah sebagai berikut :1) Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hakkeuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungimasyarakat secara optimal.2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai.3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yangmempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomiannasional. Peran tersebut memiliki kontribusi yang siginifikan dalam pencapaianpertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan di sektorriil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk peningkatan dan melindungiindustri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia dipasar internasional.Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadaplalu-lintas barang impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yangcukup besar, meliputi:1. Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor, danpemungutan cukai (revenue collection);2. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (tradefacilitation);3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri daninvestasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta pencegahan unfairtrading (industrial assistance);ivLAKIP DJBC TAHUN 2011

RINGKASAN EKSEKUTIF4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap ekses yang timbul sebagaiakibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkotika,psikotropika dan prekursor (community protection).Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melaluiKeputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi BirokrasiDepartemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan(Kemenkeu) berbasis Balanced Scorecards (BSC).Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan padaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja diLingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi levelKementerian Keuangan (level Kemenkeu-Wide) kemudian diturunkan (cascade) kepadalevel eselon I,II, III, IV dan V (Kemenkeu-One sampai Kemenkeu-Five).DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkansistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards sebagaimana telah diaturdalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentangPengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yangdidasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telahdiidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). SasaranStrategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangkahubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategiorganisasi.Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan denganketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicaramengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai PermenpanRB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIPDJBC 2011 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakanmasalah yang sama.Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategiberupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalananstrategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2011 dimaksud dapat dilihat dalamdiagram di bawah ini:LAKIP DJBC TAHUN 2011v

RINGKASAN EKSEKUTIFDalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 telah ditetapkan 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). SSdan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan RencanaKinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Beadan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2011. Sasaran Strategis dan IKUDJBC pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :viLAKIP DJBC TAHUN 2011

RINGKASAN EKSEKUTIFTabel 1:Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)DJBC Tahun 2011KODE SS KODE IKUBC-1Tingkat pengamanan hakhakkeuangan negara yangoptimalBC-1.1Jumlah Penerimaan Bea dan CukaiBC-2Tingkat kepatuhan yangtinggi dari pengguna jasakepabeanan dan cukaiBC-2.1Persentase cukai yang dibayar tepatwaktu dibandingkan dengan jumlahcukai yang mendapat penangguhanpembayaranBC-2.2Persentase penyelesaian piutangBC-3Tingkat kepuasan pelayananyang tinggi dari penggunajasa kepabeanan dan cukaiBC-3.1Indeks kepuasan pengguna layananBC-4Kajian dan rumusankebijakan yang selarasdengan kepentingannasional, standarinternasional, dan prosesbisnis di bidang kepabeanandan cukaiBC-4.1BC-4.2BC-4.3Persentase kajian/telaahan yangdiselesaikanPersentase penyelesaianperancangan dan legalisasiperaturan pelaksanaan UUKepabeanan dan UU CukaiPersentase rumusan kebijakankerjasama internasional di bidangkepabeanan yang sesuai denganstandar internasionalBC-5Pelayanan prima di bidangkepabeanan dan cukaiBC-5.1Rata-rata persentase realisasi darijanji layanan unggulanBC-5.2Persentase realisasi dari janjilayanan pendukungBC-6Edukasi yang efektif kepadamasyarakat dan pelakuekonomiBC-6.1Tingkat efektivitas edukasi dankomunikasiBC-7Kegiatan penindakan danpenyidikan di bidangkepabeanan dan cukai yangefektif dalam rangkaoptimalisasi penerimaan danperlindungan masyarakatBC-7.1BC-7.2Persentase hasil penyidikan yangdinyatakan lengkap oleh Kejaksaan(P21)Persentase temuan pelanggarankepabeanan dan cukaiBC-8Kegiatan audit kepabeanandan cukai yang efektifBC-8.1BC-8.2Jumlah Laporan Hasil Audit yangdiselesaikanPersentase hasil audit berupatambah bayarLAKIP DJBC TAHUN 2011vii

RINGKASAN EKSEKUTIFKODE SS KODE IKUBC-9BC-10BC-11BC-12Pembentukan SDM yangberkompetensi dan berkinerjatinggiPenataan organisasi yangmodern selaras denganproses bisnis di bidangkepabeanan dan cukaiPembangunan sistemTeknologi Informasi danKomunikasi yang terintegrasidan handalPengelolaan anggaran yangoptimalBC-9.1Persentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensijabatannyaBC-9.2 Jumlah pegawai yang diberikanpenghargaanBC-10.1 Persentase penyelesaian SOPBC-10.2 Persentase penyelesaian/modernisasi organisasiBC-10.3 Persentase UPR yang menerapkanmanajemen risikoBC-11.1 Persentase pengembangan sistemaplikasi yang sesuai denganRencana Kerja Tahunan (RKT)BC-11.2 Persentase downtime sistempelayananBC-12.1 Persentase penyerapan DIPA (nonbelanja pegawai)Secara umum target IKU DJBC Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalamdokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat beberapaIKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 22 IKU,terdapat 20 IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan)dan 2 IKU berstatus “kuning” (pencapaian target 80-99,99%). Dua IKU yang capaiannya“kuning” yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan” dan IKU “Rata-rata persentaserealisasi dari janji layanan unggulan”.Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :viiiLAKIP DJBC TAHUN 2011

RINGKASAN EKSEKUTIFTabel 2:Pencapaian IKU DJBC Tahun 2011NoIKU 2011 Pencapaian targetIKU s.d. akhir tahunKode Nama Target Realisasi1 BC-1.12 BC-2.1Jumlah Penerimaan Bea danCukaiPersentase cukai yang dibayartepat waktu dibandingkan denganjumlah cukai yang mendapatpenangguhan pembayaranRp115.015,21 Rp131.103,89Milyar Milyar TERCAPAI(APBN-P) (113,99%)99% 99,99% TERCAPAI3 BC-2.2 Persentase penyelesaian piutang 60% 79,42% TERCAPAI4 BC-3.15 BC-4.16 BC-4.27 BC-4.3Indeks kepuasan penggunalayananPersentase kajian/telaahan yangdiselesaikanPersentase penyelesaianperancangan dan legalisasiperaturan pelaksanaan UUKepabeanan dan UU CukaiPersentase rumusan kebijakankerjasama internasional di bidangkepabeanan yang sesuai denganstandar internasional3,8 3,65 Tidak Tercapai83,30% 102,08% TERCAPAI75% 138,71% TERCAPAI75% 128,57% TERCAPAI8 BC-5.19 BC-5.210 BC-6.111 BC-7.112 BC-7.213 BC-8.114 BC-8.215 BC-9.116 BC-9.2Rata-rata persentase realisasi darijanji layanan unggulanPersentase realisasi dari janjilayanan pendukungTingkat efektivitas edukasi dankomunikasiPersentase hasil penyidikan yangdinyatakan lengkap olehKejaksaan (P21)Persentase temuan pelanggarankepabeanan dan cukaiJumlah Laporan Hasil Audit yangdiselesaikanPersentase hasil audit berupatambah bayarPersentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensijabatannyaJumlah pegawai yang diberikanpenghargaan17 BC-10.1 Persentase penyelesaian SOP 100%100% 99,92% Tidak Tercapai80% 94,92% TERCAPAI70 80,86 TERCAPAI50% 79,34% TERCAPAI55% 84,40% TERCAPAI300 569 TERCAPAI80% 94,38% TERCAPAI80% 80,41% TERCAPAI107 107 TERCAPAI107%(214 SOP)TERCAPAILAKIP DJBC TAHUN 2011ix

RINGKASAN EKSEKUTIFNoIKU 2011 Pencapaian targetIKU s.d. akhir tahunKode Nama Target Realisasi18 BC-10.219 BC-10.320 BC-11.121 BC-11.222 BC-12.1Persentase penyelesaian/modernisasi organisasiPersentase UPR yangmenerapkan manajemen risikoPersentase pengembangansistem aplikasi yang sesuaidengan Rencana Kerja Tahunan(RKT)Persentase downtime sistempelayananPersentase penyerapan DIPA(non belanja pegawai)100%100%(11 kantor)TERCAPAI60% 94,64% TERCAPAI100% 100% TERCAPAI1% 0,02% TERCAPAI80% 80,78% TERCAPAIB. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARANDalam rangka mewujudkan program reformasi DJBC pada umumnya dankhsususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011,terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal.Untuk menghadapi berbagai kendala serta mengantisipasi tantangan yang dihadapiDJBC terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaantransformasi organisasi sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi dan TransformasiKelembagaan Kementerian Keuangan (2010 – 2011). Hakekat transformasi merupakanstrategi dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa organisasi kebentuk dan sistem yang baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi.Selama tahun 2011, DJBC terus berupaya melaksanakan program tranformasikelembagaan. Format transformasi didasarkan pada penajaman tiga pilar KementerianKeuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatandisiplin dan manajemen budaya kerja SDM. Terkait pengembangan SDM, pada tahun2011, DJBC secara serius dan konsisten, melakukan berbagai program yangmenitikberatkan pada empat aspek yaitu integritas, kompetensi, accountability danbudaya kerja serta kepemimpinan. Selain itu, terkait dengan penataan organisasi, padatahun 2011 telah berhasil diresmikan 11 kantor modern sehingga secara total kantoryang telah ditransformasi menjadi kantor modern berjumlah 39 kantor.Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 juga dapatdilihat dari hasil piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi padaKementerian Keuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yangdilakukan oleh Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan suratxLAKIP DJBC TAHUN 2011

RINGKASAN EKSEKUTIFMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/1252/M.PAN-RB/05/2011 tanggal 11 Mei 2011.Hasil piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi padaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasibirokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran, dengan menggunakan 42(empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter menunjukkan capaianaktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori “sangat baik”.C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIFDengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negaralain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidangkepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke Trade Facilitation, IndustrialAssistance dan Community Protection yang bertujuan untuk dapat mendorongpertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC jugamenghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan internasionaldan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi,DJBC telah telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerjalanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dankegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaandan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapanaturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasipajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain:revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut,transformasi KPPBC menjadi Kantor Modern, capacity building, pembentukan rolemodel untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatanfungsional DJBC, dan pemanfaatan anggaran dengan berbasis kinerja;3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versibahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alatpemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika);4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan PengurusanJasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan danpengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategisLAKIP DJBC TAHUN 2011xi

RINGKASAN EKSEKUTIFAuthorized Economic Operator (AEO), pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisikdalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customsclearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan diKantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan.Tahun 2011 juga telah dijadikan pijakan yang menentukan bagi DJBC. Dalammengakiri tahun 2011, seluruh jajaran pimpinan DJBC telah berhasil melakukaninstrospeksi dan mulai melakukan penataan yang akan digunakan sebagai blue printdalam perumusan action plan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yangdikenal dengan CUSTOMS 2020. Semboyan CUSTOMS 2020 mengandung arti suatukondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yangdimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinyadalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkanpengamanan hak keuangan negara.xiiLAKIP DJBC TAHUN 2011

LAKIP DJBC TAHUN 2011PENGANTAR .......................................................................................... iRINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... iiiA. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMADJBC TAHUN 2011 ................................................................... iiiB. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN ...... xC. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF .............. xiDAFTAR ISI .......................................................................................... xiiiDAFTAR TABEL .......................................................................................... xviiBAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ....................... 11. Tugas dan Fungsi ................................................................. 12. Struktur Organisasi ............................................................. 2B. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS ............................................ 3C. SISTEMATIKA PELAPORAN ...................................................... 4xiii

DAFTAR ISIBAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ................ 5A. RENCANA STRATEGIS .............................................................. 51. Pernyataan Visi ................................................................... 62. Pernyataan Misi ................................................................... 73. Penetapan Tujuan dan Sasaran .................................................. 8B. PENETAPAN KINERJA ................................................................ 9BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................... 14A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ............................ 14B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ........................................... 17SS BC-1 TINGKAT PENGAMANAN HAK-HAK KEUANGANNEGARA YANG OPTIMAL ....................................... 17BC-1.1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai ................ 17SS BC-2 TINGKAT KEPATUHAN YANG TINGGI DARIPENGGUNA JASA KEPABEANAN DAN CUKAI ............ 23BC-2.1 Persentase Cukai Yang Dibayar Tepat WaktuDibandingkan Dengan Jumlah Cukai YangMendapat Penangguhan Pembayaran ............... 23BC-2.2 Persentase Penyelesaian Piutang .................. 25SS BC-3 TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN YANGTINGGI DARI PENGGUNA JASA KEPABEANANDAN CUKAI ................................................................... 27BC-3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ............... 28SS BC-4 KAJIAN DAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG SELARASDENGAN KEPENTINGAN NASIONAL, STANDARINTERNASIONAL, DAN PROSES BISNIS DI BIDANGKEPABEANAN DAN CUKAI ......................................... 29BC-4.1 Persentase Kajian/Telaahan Yang Diselesaikan ... 29BC-4.2 Persentase Penyelesaian Perancangan danLegalisasi Peraturan Pelaksanaan UU Kepabeanandan UU Cukai ....................................................... 31BC-4.3 Persentase Rumusan Kebijakan KerjasamaInternasional di Bidang Kepabeanan yang Sesuaidengan Standar Internasional ........................... 33xivLAKIP DJBC TAHUN 2011

DAFTAR ISISS BC-5 PELAYANAN PRIMA DI BIDANG KEPABEANANDAN CUKAI ......................................................................... 35BC-5.1 Rata-Rata Persentase Realisasi Dari JanjiLayanan Unggulan ............................................ 36BC-5.2 Persentase Realisasi dari JanjiLayanan Pendukung ......................................... 37SS BC-6 EDUKASI YANG EFEKTIF KEPADA MASYARAKATDAN PELAKU EKONOMI ................................................. 39BC-6.1 Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi ......... 40SS BC-7 KEGIATAN PENINDAKAN DAN PENYIDIKANDI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIFDALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAANDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ......................... 41BC-7.1 Persentase Hasil Penyidikan Yang DinyatakanLengkap Oleh Kejaksaan (P21) ........................ 42BC-7.2 Persentase Temuan Pelanggaran Kepabeanandan Cukai ............................................................. 44SS BC-8 KEGIATAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAIYANG EFEKTIF ............................................................. 46BC-8.1 Jumlah Laporan Hasil Audit Yang Diselesaikan .... 46BC-8.2 Persentase Hasil Audit Berupa Tambah Bayar ..... 47SS BC-9 PEMBENTUKAN SDM YANG BERKOMPETENSIDAN BERKINERJA TINGGI ........................................... 48BC-9.1 Persentase Pejabat Yang Telah MemenuhiStandar Kompetensi Jabatannya ....................... 49BC-9.2 Jumlah Pegawai Yang Diberikan Penghargaan .... 50SS BC-10 PENATAAN ORGANISASI YANG MODERN SELARASDENGAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEPABEANANDAN CUKAI .................................................................... 52BC-10.1 Persentase Penyelesaian SOP ........................... 52BC-10.2 Persentase Penyelesaian/Modernisasi Organisasi 54BC-10.3 Persentase UPR Yang MenerapkanManajemen Risiko ............................................. 56LAKIP DJBC TAHUN 2011xv

DAFTAR ISISS BC-11 PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI YANG TERINTEGRASI DAN ANDAL ... 57BC-11.1 Persentase Pengembangan Sistem Aplikasiyang Sesuai dengan Rencana KerjaTahunan (RKT) ................................................... 58BC-11.2 Persentase Downtime Sistem Pelayanan ........... 59SS BC-12 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL ................. 60BC-12.1 Persentase Penyerapan DIPA ............................. 60C. KINERJA LAINNYA ..................................................................... 621. Capaian Kinerja Matriks Pelaporan Instruksi PresidenNomor 5 Tahun 2004 .................................................................. 622. Monitoring pelaksanaan Tindak lanjut INPRESNomor 9 Tahun 2011 .................................................................. 633. Laporan Kemajuan Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden (UKP4) .... 634. Laporan Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi BirokrasiKementerian Keuangan ............................................................... 645. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan CukaiTahun 2011 .................................................................................. 64D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .................................................... 65BAB IV PENUTUP ................................................................................... 68LAMPIRANLampiran I : Pengukuran Kinerja Tahun 2011Lampiran II : Matriks Kinerja Renstra DJBC Tahun 2010-2014Lampiran III : Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tahun2011Lampiran IV : Matriks Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011Lampiran V : Matriks Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden Tahun 2011Lampiran VI : Matriks Monitoring Rencana Tindak Program Reformasi LanjutanKepabeanan dan CukaixviLAKIP DJBC TAHUN 2011

LAKIP DJBC TAHUN 2011Tabel 1 : Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerjadan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2011 .............. viiTabel 2 : Pencapaian IKU DJBC Tahun 2011 ..................................... ixTabel 3 : Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan ........................... 2Tabel 4 : Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2011 ......................... 12Tabel 5 : Capaian Kinerja DJBC T.A. 2011 .......................................... 15Tabel 6 : Realisasi Penerimaan DJBC Per 31 Desember 2011 ............. 17Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Penerimaan Tahun 2010 dan 2011 .... 18Tabel 8 : Penerimaan PDRI Tahun 2010 dan 2011 .............................. 19Tabel 9 : Realisasi Pelunasan Cukai Yang Mendapat FasilitasPenangguhan Pembayaran ................................................ 24Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Pelunasan Cukai YangMendapat Fasilitas Penangguhan Pembayaran3 Tahun Terakhir ............................................................... 25Tabel 11 : Realisasi Penyelesaian Piutang ........................................... 26xvii

DAFTAR TABELTabel 12 : Perbandingan Realisasi Penyelesaian Piutang3 Tahun Terakhir ................................................................ 26Tabel 13 : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC .......................... 28Tabel 14 : Data Rancangan dan Legalisasi Peraturan ........................... 31Tabel 15 : Perbandingan Penyelesaian Rancangan dan LegalisasiPeraturan ......................................................................... 33Tabel 16 : Perbandingan Penyelesaian RumusanKebijakan Kerjasama Internasional di Bidang Kepabeanan ..... 35Tabel 17 : Capaian Kinerja Layanan Unggulan ......................................... 36Tabel 18 : Capaian Kinerja Layanan Pendukung .................................. 38Tabel 19 : Data Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasidan Komunikasi Per Bulan .................................................. 40Tabel 20 : Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasidan Komunikasi ................................................................. 41Tabel 21 : Perbandingan Capaian IKU P21 Selama 3 Tahun Terakhir ..... 42Tabel 22 : Capaian IKU P21 ............................................................... 43Tabel 23 : Capaian IKU Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai ..... 45Tabel 24 : Perbandingan Capaian IKU Temuan PelanggaranKepabeanan dan Cukai 2 Tahun Terakhir ............................... 45Tabel 25 : Data Jumlah Penyelesaian LHA ........................................... 47Tabel 26 : Data Hasil Audit Yang Menghasilkan Tambah Bayar ................ 48Tabel 27 : Data Hasil Assessment Center .......................................... 49Tabel 28 : Perbadingan Hasil Assessment Center 2 Tahun Terakhir ...... 50Tabel 29 : Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan .............. 50Tabel 30 : Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh PenghargaanPer Unit Eselon II ............................................................... 51Tabel 31 : Perbandingan Data Pegawai DJBC Yang MemperolehPenghargaan .................................................................... 51xviiiLAKIP DJBC TAHUN 2011

DAFTAR TABELTabel 32 : Perbandingan Penyelesaian SOP .......................................... 53Tabel 33 : Capaian IKU Persentase UPR Yang MenerapkanManajemen Risiko ............................................................ 57Tabel 34 : Rencana Pembangunan Sistem Aplikasi Tahun 2011 ............ 58Tabel 35 : Capaian IKU Downtime Sistem Pelayanan .......................... 59Tabel 36 : Data Penyerapan DIPA Tahun 2011 (Non Belanja Pegawai) .... 61Tabel 37 : Perbandingan Realisasi Angggaran Belanja DIPA 2010 – 2011.. 61Tabel 38 : Hasil Quality Assurance PelaksanaanReformasi Birokrasi di DJBC .............................................. 65Tabel 39 : Realisasi Anggaran .......................................................... 66Tabel 40 : Realisasi Anggaran Per Kegiatan .......................................... 60LAKIP DJBC TAHUN 2011xix

LAKIP DJBC TAHUN 2011A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI1. Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugasmerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang kepabeanan dan cukai.Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi :a. Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dancukai;d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dane. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.1

Bab IPendahuluan2. Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 184/PMK.01/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011, struktur organisasi DJBCsecara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut : 9 Unit eselon II di Kantor Pusat; 1 Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai; 3 Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 16 Kantor Wilayah; 2 Kantor Pelayanan Utama; 113 Kantor Pelayanan, yang terdiri dari 3 KPPBC Tipe Madya Cukai, 7 KPPBCTipe Madya Pabean, 8 KPPBC Tipe Madya Pabean A, 15 KPPBC Tipe MadyaPabean B, 4 KPPBC Tipe Madya Pabean C, 2 KPPBC Tipe A2, 22 KPPBC TipeA3, dan 52 KPPBC Tipe B; 91 Kantor Bantu Layanan Bea dan Cukai; 649 Pos Pengawasan Bea dan Cukai; 4 Pangkalan Sarana Operasi yang terdiri dari 1 Tipe A dan 3 Tipe B; dan 3 Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang terdiri dari 1 Tipe A dan 2 Tipe B.Dalam menjalankan tugasnya, DJBC didukung oleh 10.434 orang pegawaiyang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, KantorPengawasan dan Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, PangkalanSarana Operasi, Kantor Bantu Layanan dan Pos Pengawasan.Tabel 3:Data Pegawai DJBC Berdasarkan JabatanJabatanJumlahEselon I 1Eselon II 31Eselon III 205Eselon IV 1.141Eselon V 1.140PFPD (Fungsional) 170Pranata Komputer (Fungsional) 17Pelaksana 7.729Total 10.434Ket : data sampai dengan 31 Desember 20112LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IPendahuluanKomposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 9.123 orang(87,44%) dan pegawai perempuan sejumlah 1.311 orang (12,56%). Sedangkankomposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelarsarjana (DIV/S1, S2, dan S3) sejumlah 3.544 orang (33,97%), yang memiliki gelardiploma (DI, DII, dan DIII) sejumlah 3.404 orang (32,62%) sedangkan yang belummemiliki gelar diploma ataupun sarjana (SD, SMP, dan SMA) sejumlah 3.486 orang(33,41%).B. MANDAT DAN PERAN STRATEGISDirektorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yangmempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomiannasional, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan negara serta melaksanakanpemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutanberdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang siginifikan dalampencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakanpertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untukmeningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkandaya saing produk Indonesia di pasar internasional.Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadaplalu-lintas barang impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembantugas dan tanggung jawab yang cukup besar, meliputi:1. Pengamanan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai (revenuecollector). DJBC sebagai aparatur pemungut penerimaan negara dalam rangkamengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar,Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan mencegah kemungkinanterjadinya kebocoran penerimaan negara.2. Memberikan fasilitas dalam perdagangan (trade facilitator), melalui berbagai upayadengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekanekonomi biaya tinggi, dan mencegah terjadinya perdagangan illegal.3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri daninvestasi (industrial assistance) dalam rangka membantu meningkatkan daya saingindustri dalam negeri serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.4. Menjamin perlindungan masyarakat terhadap ekses yang timbul sebagai akibat darimasuknya barang-barang pembatasan dan larangan (community protector).LAKIP DJBC TAHUN 20113

Bab IPendahuluanDisamping itu, DJBC juga bertekad untuk mensukseskan kebijaksanaan danprogram-program nasional yang telah ditetapkan MPR, DPR, Presiden RepublikIndonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan program-program pemerintahlainnya.C. SISTEMATIKA PELAPORANLAKIP DJBC Tahun Anggaran 2011 ini disusun dengan sistematika penyajiansebagai berikut :Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yangakan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapaitujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil serta langkah antisipatifnya.Bab I PendahuluanMenguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peranstrategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sistematika laporan.Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2011Rencana Strategis : Meliputi pembahasan mengenai visi, misi, tujuan, dansasaran DJBC tahun 2011.Penetapan Kinerja : Menjelaskan mengenai sasaran strategis (SS), IndikatorKinerja Utama (IKU) dan target tahun 2011.Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas KeuanganMenguraikan tentang pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang diukur daricapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC pada tahun 2011, evaluasi dananalisis capaian masing-masing IKU, dan juga capaian kinerja DJBC selamatahun 2011 yang tidak terukur dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBCTahun 2011.Terakhir akan dibahas mengenai akuntabilitas keuangan DJBC berupasumber pembiayaan anggaran disertai realisasi anggaran untuk masingmasingprogram dan kegiatan.Bab IV PenutupMenguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yangtelah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannyauntuk tahun mendatang4LAKIP DJBC TAHUN 2011

LAKIP DJBC TAHUN 2011A. RENCANA STRATEGISBerdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkanmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untukperiode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan TahunanKementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)untuk periode satu tahun.Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telahmenyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2010-2014 yangmerupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan yang berisi tujuan,sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun sesuai5

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan KinerjaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga telah menyusunRenstra tahun 2010-2014 yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, sertastrategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra DJBC Tahun2010-2014 telah ditetapkan dengan KEP-20/BC/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentangRencana Strategis DJBC Tahun 2010 – 2014.LAKIP DJBC Tahun 2011 ini merupakan perwujudan pertanggungjawabankinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian SasaranStrategis DJBC pada Tahun Anggaran 2011 yang tercermin dalam capaian IKUKemenkeu-One DJBC Tahun 2011 serta merupakan realisasi dari Rencana KinerjaTahunan (RKT) Tahun Anggaran 2011 yang mengacu kepada Rencana Strategis(Renstra) DJBC Tahun 2010-2014. Kemajuan pencapain target Renstra DJBC Tahun2010-2014 hingga tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran II.1. Pernyataan VisiBerbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional danglobal, serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi,telekomunikasi dan transportasi, berdampak kepada peningkatan tuntutan masyarakatperdagangan dan perekonomian dunia terhadap peningkatan kinerja institusikepabeanan di setiap negara.Menghadapi tantangan, hambatan dan peluang masa depan menuju kondisiyang diinginkan, DJBC sebagai institusi pemerintah dituntut untuk senantiasamengantisipasi perubahan internal dan eksternal. Karena sudah menjadi paradigmaumum bahwa agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketatdalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu institusi pemerintahharus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusundalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkanakuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat optimal.Sangat disadari pula, dalam suasana yang penuh persaingan serta perubahanlingkungan menuntut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara multi dimensiyaitu sebagai pemungut pajak dalam rangka impor, memungut cukai, fasilitatorperdagangan internasional, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor sertasebagai aparat penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Peran yang demikianitu, mengharuskan DJBC untuk melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauhke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu memberikanpelayanan terbaik kepada stakeholder.6LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan KinerjaCara pandang tersebut dikristalisasi dalam satu visi DJBC yaitu:MENJADI ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAIDENGAN STANDAR INTERNASIONALDengan demikian visi DJBC bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-citamenempatkan DJBC berada dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yangbermutu dan berstandar internasional dalam pelayanan dan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masukdan cukai.2. Pernyataan MisiSebagai sebuah institusi pemerintah, DJBC memiliki sesuatu yang harusdiemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuanorganisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang berupa misi DirektoratJenderal.Keberadaan DJBC adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokokKementerian Keuangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijaksanaanyang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar pelaksanaan tugas pokok bidangkepabeanan dan cukai dapat tercapai secara optimal, DJBC menetapkan misi yangterkait yaitu :a. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai.b. Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhanadengan berbasis teknologi informasi.c. Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum dibidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.d. Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasilguna.e. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri daninvestasi.f. Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.LAKIP DJBC TAHUN 20117

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan KinerjaKeenam misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu integrated mission:MENGAMANKAN HAK KEUANGAN NEGARA DAN MEMBERIKANPELAYANAN TERBAIK KEPADA INDUSTRI, PERDAGANGANDAN MASYARAKAT3. Penetapan Tujuan dan SasaranSesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014,tujuan yang hendak dicapai melalui tema pendapatan negara adalah Meningkatkandan Mengamankan Pendapatan Negara Dengan MempertimbangkanPerkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat.Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuantema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010 – 2014, DJBCmenetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyatadari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBCtersebut adalah sebagai berikut :1) Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hakkeuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungimasyarakat secara optimal.2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai.3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuansasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan olehorganisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebutdiusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria,mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifikdan dapat diukur.Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkontribusi dalam pencapaian sasaran dalamtema pendapatan negara. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian KeuanganTahun 2010 - 2014, sasaran strategis dalam tema pendapatan negara yang akandicapai adalah :1) Tingkat Pendapatan yang optimal.2) Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yangdidukung oleh tingkat pelayanan yang handal.8LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan Kinerja3) Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.Sasaran Kementerian Keuangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis DJBC sesuai dengan Peta Strategi Kemenkeu-One DJBCTahun 2011 sebagai berikut :1) Mengoptimalkan pengamanan hak-hak negara.2) Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi.3) Meningkatkan kepuasan pelayanan kepabeanan dan cukai yang tinggi daripengguna jasa.4) Melakukan kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengan kepentingannasional, standar internasional, dan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai.5) Memberikan pelayanan yang prima di bidang kepabeanan dan cukai.6) Melaksanakan edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi.7) Melaksanakan kegiatan penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dancukai yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan perlindunganmasyarakat.8) Melaksanakan kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif.9) Membentuk SDM yang berkompetensi dan berkinerja tinggi.10) Melakukan penataan organisasi yang modern selaras dengan proses bisnis dibidang kepabeanan dan cukai.11) Membangun sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi danhandal.12) Melakukan pengelolaan anggaran yang optimal.B. PENETAPAN KINERJAPenetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yangmerepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukurdalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkansasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata daripelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi padahasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuranukurankinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkatcapaian untuk masing-masing indikator.Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2011 DJBC disusun dengan mendasarkanpada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehinggakinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminanpencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-LAKIP DJBC TAHUN 20119

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan Kinerjasasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telahditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai denganMenteri Keuangan pada tahun 2011.Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan denganketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicaramengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai PermenpanRB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIPDJBC 2011 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnyamembicarakan masalah yang sama.Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), IndikatorKinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun denganSasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK danRKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010.Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakandalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yangmenggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBCTahun 2011 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:10LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan KinerjaDalam Peta Strategi DJBC Tahun 2011 telah ditetapkan 12 (dua belas)Sasaran Strategis (SS) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). SasaranStrategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumenPenetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2011 adalah sebagaiberikut :LAKIP DJBC TAHUN 201111

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan KinerjaTabel 4:Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2011KODE SS KODE IKU TargetBC-1BC-2BC-3BC-4BC-5BC-6BC-7Tingkat pengamananhak-hak keuangannegara yang optimalTingkat kepatuhanyang tinggi daripengguna jasakepabeanan dan cukaiTingkat kepuasanpelayanan yang tinggidari pengguna jasakepabeanan dan cukaiKajian dan rumusankebijakan yang selarasdengan kepentingannasional, standarinternasional, danproses bisnis di bidangkepabeanan dan cukaiPelayanan prima dibidang kepabeanandan cukaiEdukasi yang efektifkepada masyarakatdan pelaku ekonomiKegiatan penindakandan penyidikan dibidang kepabeanandan cukai yang efektifdalam rangkaoptimalisasipenerimaan danperlindunganmasyarakatBC-1.1BC-2.1BC-2.2BC-3.1BC-4.1BC-4.2BC-4.3BC-5.1BC-5.2BC-6.1BC-7.1BC-7.2Jumlah Penerimaan Bea danCukaiPersentase cukai yang dibayartepat waktu dibandingkandengan jumlah cukai yangmendapat penangguhanpembayaranPersentase penyelesaianpiutangIndeks kepuasan penggunalayananPersentase kajian/telaahanyang diselesaikanPersentase penyelesaianperancangan dan legalisasiperaturan pelaksanaan UUKepabeanan dan UU CukaiPersentase rumusan kebijakankerjasama internasional dibidang kepabeanan yang sesuaidengan standar internasionalRata-rata persentase realisasidari janji layanan unggulanPersentase realisasi dari janjilayanan pendukungTingkat efektivitas edukasi dankomunikasiPersentase hasil penyidikanyang dinyatakan lengkap olehKejaksaan (P21)Persentase temuanpelanggaran kepabeanan dancukaiRp115.015,21Milyar(APBN-P)99%60%3,883,30%75%75%100%80%7050%55%12LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIRencana Strategis dan Penetapan KinerjaKODE SS KODE IKU TargetBC-8BC-9BC-10BC-11BC-12Kegiatan auditkepabeanan dan cukaiyang efektifPembentukan SDMyang berkompetensidan berkinerja tinggiPenataan organisasiyang modern selarasdengan proses bisnisdi bidang kepabeanandan cukaiPembangunan sistemTeknologi Informasidan Komunikasi yangterintegrasi danhandalPengelolaan anggaranyang optimalBC-8.1BC-8.2BC-9.1BC-9.2Jumlah Laporan Hasil Audityang diselesaikanPersentase hasil audit berupatambah bayarPersentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensijabatannyaJumlah pegawai yang diberikanpenghargaanBC-10.1 Persentase penyelesaian SOPBC-10.2BC-10.3BC-11.1BC-11.2BC-12.1Persentase penyelesaian/modernisasi organisasiPersentase UPR yangmenerapkan manajemen risikoPersentase pengembangansistem aplikasi yang sesuaidengan Rencana Kerja Tahunan(RKT)Persentase downtime sistempelayananPersentase penyerapan DIPA(non belanja pegawai)30080%80%107100%(200 SOP)100%(11 Kantor)60%100%1%80%LAKIP DJBC TAHUN 201113

LAKIP DJBC TAHUN 2011Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, berbicara mengenaimasalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai PermenpanRB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikandalam Bab III LAKIP DJBC 2011 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, padahakikatnya membicarakan masalah yang sama.A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2011 sesuai dengan konsepBSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yangterdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 dengan targetnya.Secara umum target IKU DJBC Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalamdokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat beberapa14

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaIKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 22 IKU,terdapat 20 IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan)dan 2 IKU berstatus “kuning” (pencapaian target 80-99,99%). Dua IKU yangcapaiannya “kuning” yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan” dan IKU “Rataratapersentase realisasi dari janji layanan unggulan”.Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :Tabel 5:Capaian Kinerja DJBC T.A. 2011KodeDeskripsiBobot2011IKU Target Realisasi %SS BC-1 Tingkat pengamanan hak-hak keuangan113,99%negara yang optimalBC-1.1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 100% 115.015,21 131.103,89 113,99%SS BC-2 Tingkat kepatuhan yang tinggi daripengguna jasa kepabeanan dan cukai116,68%BC-2.1 Persentase cukai yang dibayar tepat 50% 99% 99,99% 101,00%waktu dibandingkan dengan jumlah cukaiyang mendapat penangguhanpembayaranBC-2.2 Persentase penyelesaian piutang 50% 60% 79,42% 132,37%SS BC-3 Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi96,05%dari pengguna jasa kepabeanan dancukaiBC-3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan 100% 3,8 3,65 96,05%SS BC-4 Kajian dan rumusan kebijakan yangselaras dengan kepentingan nasional,standar internasional dan proses bisnisdi bidang kepabeanan dan cukaiBC-4.1BC-4.2BC-4.3Persentase kajian/telaahan yangdiselesaikanPersentase penyelesaian perancangandan legalisasi peraturan pelaksanaan UUKepabeanan dan UU CukaiPersentase rumusan kebijakan kerjasamainternasional di bidang kepabeanan yangsesuai dengan standar internasional161,09%31,43% 83,30% 102,08% 122,55%37,14% 75% 138,71% 184,95%31,43% 75,% 128,57% 171,43%SS BC-5 Pelayanan prima di bidang kepabeanandan cukaiBC-5.1 Rata-rata persentase realisasi dari janjilayanan unggulan109,29%50% 100% 99,92% 99,92%LAKIP DJBC TAHUN 201115

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaKodeBC-5.2DeskripsiPersentase realisasi dari janji layananpendukungBobotIKU2011Target Realisasi %50% 80% 94,92% 118,65%SS BC-6 Edukasi yang efektif kepada masyarakatdan pelaku ekonomiBC-6.1 Tingkat efektivitas edukasi dankomunikasi115,51%100% 70 80,86 115,51%SS BC-7 Kegiatan penindakan dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai yangefektif dalam rangka optimalisasipenerimaan dan perlindunganmasyarakatBC-7.1 Persentase hasil penyidikan yangdinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)BC-7.2 Persentase temuan pelanggarankepabeanan dan cukaiSS BC-8 Kegiatan audit kepabeanan dan cukaiyang efektifBC-8.1 Jumlah Laporan Hasil Audit yangdiselesaikanBC-8.2 Persentase hasil audit berupa tambahbayarSS BC-9 Pembentukan SDM yang berkompetensidan berkinerja tinggi156,63%60,71% 50% 79,34% 158,68%39,29% 55% 84,40% 153,45%153,82%50% 300 569 189,67%50% 80% 94,38% 117,98%100,34%BC-9.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi 65,38% 80% 80,41% 100,51%standar kompetensi jabatannyaBC-9.2 Jumlah pegawai yang diberikan34,62% 107 107 100,00%penghargaanSS BC-10 Penataan organisasi yang modern121,90%selaras dengan proses bisnis di bidangkepabeanan dan cukaiBC-10.1 Persentase penyelesaian SOP 33,04% 100% 107% 107,00%BC-10.2 Persentase penyelesaian/modernisasi 33,04% 100% 100% 100,00%organisasiBC-10.3 Persentase UPR yang menerapkan 33,92% 60% 94,64% 157,73%manajemen risikoSS BC-11 Pembangunan sistem Teknologi149,02%Informasi dan Komunikasi yangterintegrasi dan andalBC-11.1 Persentase pengembangan sistem50% 100% 100% 100,00%aplikasi yang sesuai dengan RencanaKerja Tahunan (RKT)BC-11.2 Persentase downtime sistem pelayanan 50% 1% 0,02% 198,03%SS BC-12 Pengelolaan anggaran yang optimal 100,98%BC-12.1 Persentase penyerapan DIPA (nonbelanja pegawai)100% 80% 80,78% 100,98%16LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaB. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJASS BC-1TINGKAT PENGAMANAN HAK-HAK KEUANGAN NEGARA YANGOPTIMALTingkat pengamanan hak-hak keuangannegara yang optimal meliputi pengamananterhadap 4 (empat) fungsi DJBC yaiturevenue collector, trade facilitator,community protector, industrial assistance.Salah satu fungsi DJBC yang utama yangdapat diukur outcome/hasil-nya adalahpenerimaan negara yang optimal yaitutingkat pencapaian penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target sebagaimanatercantum dalam APBN atau APBN-P.Capaian sasaran strategis tingkat pengamanan hak-hak keuangan negara yangoptimal pada tahun 2011 sebesar 113,99%. Capaian tersebut diperoleh daripencapaian IKU :BC-1.1 Jumlah Penerimaan Bea Dan Cukai1. Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2011NOJenisPenerimaanREALISASI PENERIMAAN DJBCPER 31 Desember 2011(Juta Rupiah)Target APBN-PTabel 6 :RealisasiNominal %1 2 3 4 5 (4/3) 6 (4-3) 7 (6/3)1 BEA MASUK 21.500.792,21 25.238.844,47 117,39% 3.738.052,27 17,39%Bea Masuk Riil 21.000.792,21 25.191.492,93 119,95% 4.190.700,72 19,95%Bea Masuk DTP 500.000,00 47.351,54 9,47% (452.648,46) -90,53%%Surplus (Defisit) Per 30 Desember2 CUKAI 68.075.339,10 77.009.461,32 113,12% 8.934.122,22 13,12%3 BEA KELUAR 25.439.075,92 28.855.579,54 113,43% 3.416.503,62 13,43%Total115.015.207,23 131.103.885,33 113,99% 16.088.678,11 13,99%Keterangan :1. Data Bea Masuk dan Cukai sudah termasuk Pendapatan DA dan sudah dikurangi restitusi2. Sumber Data : Direktorat Pengelolaan Kas Negara - Ditjen PerbendaharaanLAKIP DJBC TAHUN 201117

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTotal realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai dan Bea keluar s.d. 31 Desember2011 adalah sebesar Rp 131.103,89 milyar (termasuk BM DTP), yang terdiri dari : Bea Masuk :Penerimaan Bea Masuk terdiri dari Bea Masuk Riil dan Bea Masuk DitangungPemerintah (BM-DTP). Realisasi penerimaan Bea Masuk s.d. 31 Desember2011 sebesar Rp 25.238,84 milyar (117,39% dari target), terdiri dari Bea MasukRiil Rp 25.191,49 milyar (119,95% dari target) dan BM-DTP Rp 47,3 milyar(9,47% dari target). Cukai :Penerimaan Cukai terdiri dari penerimaan Cukai HT, Cukai MMEA, dan CukaiEA. Realisasi penerimaan Cukai s.d. 31 Desember 2011 sebesar Rp 77.009,46milyar atau (113,12% dari target APBN-P). Bea Keluar :Realisasi penerimaan Bea Keluar s.d. 31 Desember 2011 sebesar Rp28.855,58 milyar atau (113,43% dari target APBN-P).Jumlah penerimaan Bea dan Cukai s.d. akhir Desember 2011 di luar BM DTPberdasarkan laporan dari Ditjen. Perbendaharaan sebesar Rp 131.056,53 milyar atausebesar 114,44% dibandingkan target APBN-P 2011 (Non BM DTP). Perbandinganrealisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar tahun 2010 dan 2011 adalahsebagaimana pada tabel di bawah ini :JenisPenerimaanTabel 7:Perbandingan Realisasi Penerimaan Tahun 2010 dan 2011Realisasi penerimaan DJBC pada tahun 2011 mengalami peningkatandibandingkan dengan realisasi penerimaan DJBC tahun 2010, terdiri dari kenaikanjenis penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 5.431,06 milyar (naik 27,48%), Cukaisebesar Rp 10.844,17 milyar (naik 16,39%), dan Bea Keluar sebesar Rp 19.957,80milyar (naik 224,30%).2010 2011Grow thAPBN-P Realisasi % APBN-P Realisasi % Nominal %Bea Masuk 15.106,81 19.760,43 130,80% 21.000,79 25.191,49 119,95% 5.431,06 27,48%Bea Keluar 5.454,56 8.897,78 163,13% 25.439,08 28.855,58 113,43% 19.957,80 224,30%Cukai 59.265,92 66.165,29 111,64% 68.075,34 77.009,46 113,12% 10.844,17 16,39%Total 79.827,29 94.823,50 118,79% 114.515,21 131.056,53 114,44% 36.233,03 38,21%Ket : Target dan realisasi BM tidak termasuk BM DTPMilyar Rp18LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaSecara keseluruhan penerimaan DJBC pada tahun 2011 mengalamipeningkatan 38,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2010, karena importasimeningkat 27,8%, kenaikan tarif Cukai HT, dan tingginya tarif BK dan Harga PatokanEkspor CPO. Penerimaan Bea Keluar merupakan sektor yang meningkat sangatsignifikan yaitu sebesar 224,30%, hal ini disebabkan tingginya tarif BK dan HPEsebagai imbas dari tingginya harga CPO Internasional pada tahun 2011.2. Realisasi Penerimaan PDRI dan PPN HT Tahun 2011Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutannegara dibidang Kepabeanan dan Cukai, DJBC juga mengemban tugas untukmelaksanakan pemungutan dibidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadapPajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM Impor dan PPhpasal 22 Impor serta pemungutan terhadap PPN Hasil Tembakau.Tabel 8:Penerimaan PDRI Tahun 2010 dan 2011NO Jenis Penerimaan 2010 2011Milyar RpGrowthNominal %1 PPN Impor 82.706,29 107.016,02 24.309,73 29,39%2 PPn BM Impor 4.790,58 5.374,48 583,90 12,19%3 PPh psl 22 Impor 23.598,53 28.295,19 4.696,66 19,90%Sub Total PDRI 111.095,40 140.685,69 29.590,29 26,64%4 PPN Cukai H T 11.485,30 12.856,78 1.371,48 11,94%Total Pajak122.580,70 153.542,47 30.961,77 25,26%Selama tahun 2011 DJBC berhasil memungut penerimaan dari PDRI dan PPNHasil Tembakau sebesar Rp 153.542,47 Milyar atau naik 25,26% dibandingkan tahun2010.3. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Bea dan Cukaia. Bea MasukTercapainya target penerimaan Bea Masuk per 31 Desember 2011, antara laindisebabkan:1) Nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan, mendorong tingkat importasisehingga meningkatkan dutiable importNilai kurs rata-rata s.d. Desember 2011 sebesar Rp 8.775,21 menguat sebesarRp 324,64 (3,6%) dibanding periode yang sama tahun 2010 dan berada dibawah kurs asumsi makro APBN-P 2011 sebesar Rp 8.700.LAKIP DJBC TAHUN 201119

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaDevisa impor bayar s.d. Desember sebesar US$ 141,04 Milyar, meningkat 27,8%dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar US$ 110,4 Milyar.2) Tarif efektif rata-rata yang berada diatas tarif yang diasumsikanTarif efektif rata-rata, s.d. periode Desember 2011 sebesar 2,04%, naik 3,57%dari periode yang sama tahun 2010 sebesar 1,97%; namun masih berada diatastarif yang diasumsikan dalam APBN-P pada tahun 2011 sebesar 1,93%.3) Internal effort DJBC dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan di bidangb. Cukaikepabeanan seperti intensifikasi pemeriksaan dokumen dan fisik barang,pemberantasan penyelundupan, temuan hasil audit dll.disebabkan:Dapat terlampauinya penerimaan Cukai s.d. 31 Desember 2011, antara lain1) Dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau mulai Januari 2011Sebagai antisipasi kenaikan tarif cukai pada Januari 2011 terjadi peningkatanpesanan pita cukai di akhir tahun 2010 yang pelunasannya dilakukan bulanJanuari dan Februari 2011.Penurunan penerimaan cukai pada bulan Maret dikarenakan nilai pesanan pitacukai bulan Januari dan Februari yang pembayarannya jatuh tempo bulan maretrelatif sedikit/menurun karena dampak kenaikan tarif cukai di 2011. Namundemikian untuk bulan April, penerimaan cukai kembali normal.2) Internal effort DJBC dalam pemberantasan rokok illegal, mengintensifkankegiatan pemantauan kepatuhan pengusaha (a.l: Produksi, Pelekatan,Pencatatan), memaksimalkan penagihan cukai, dan optimalisasi sosialisasi dibidang cukai.Dari sisi produksi HT s.d. Desember 2011 dihasilkan produksi Hasil Tembakausebesar 319,6 milyar batang atau mengalami kenaikan sebesar 7,98%dibandingkan dengan produksi HT pada periode yang sama tahun 2010sebanyak 295,9 milyar batang. Kenaikan produksi HT tersebut lebih disebabkanadanya internal effort DJBC dalam pemberantasan peredaran rokok illegal.c. Bea Keluarantara lain:Tercapainya penerimaan Bea Keluar s.d. 31 Desember 2011 disebabkan1) Tingginya tarif BK dan Harga Patokan Ekspor CPOPengenaan BK atas ekspor beberapa komoditi seperti CPO, Rotan, Kayu, Kulit,dan Kakao sangat tergantung pada kebijakan pemerintah terkait denganpenetapan Harga Referensi yang menentukan tarif dan HPE.20LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaSejak bulan September 2010 harga Referensi CPO meningkat seiring naiknyaharga minyak mentah dunia.Memasuki awal tahun 2011, tarif Bea Keluar CPO bulan Januari menjadi 20%,bulan Februari dan Maret kembali meningkat menjadi 25% karena hargareferensi yang sudah berada diatas US$ 1.250/ton, sedangkan untuk tarif BeaKeluar Kakao masih 10%.Penerimaan Bea Keluar bulan Agustus 2011 kembali meningkat di banding bulansebelumnya, karena volume ekspor CPO yang tinggi dan tarif BK bulan Agustusmenjadi 15%.2) Internal effort DJBCDengan meningkatnya harga minyak dunia, harga CPO dan turunannya yangmenjadi komoditi substitusi minyak menjadi naik. Tingginya harga CPOdipasaran internasional mendorong tingginya tingkat eksportasi sehinggamenghasilkan Bea Keluar yang cukup tinggi. DJBC diminta untuk meningkatkanpengawasan yang lebih efektif terhadap lalu lintas komoditi CPO danturunannya, berkaitan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor SE-2/BC/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentangOptimalisasi Pengawasan Pengangkutan Ekspor dan/atau Antar Pulau, KelapaSawit, CPO, dan Produk Turunannya.4. Kendala dan Risiko Fiskal dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011a. Sektor Bea Masuk1) Konsekuensi Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema FTA (IJ-EPA, China, Korea, India, AANZ).2) Fasilitas Pembebasan dan Keringanan BM.3) Tarif umum BM (MFN) cenderung menurunkan tarif efektif rata-rata BM.4) Kebijakan non tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor danpenggunaan produksi dalam negeri.b. Sektor Cukai1) Konsisten dengan Road Map Industri Hasil Tembakau.2) Rencana pemberlakuan PP Pengendalian Tembakau.3) Antisipasi Ratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).4) Antisipasi Pemberlakuan Pajak Rokok.c. Sektor Bea Keluar1) Bea Keluar bukan merupakan instrumen penerimaan negara, karena tujuanpenerapan BK adalah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tinggi,LAKIP DJBC TAHUN 201121

Bab IIIAkuntabilitas Kinerjaketersediaan bahan baku dalam negeri, kelestarian SDA, dan menjagakestabilan harga komoditas dalam negeri (Pasal 2A UU Kepabeanan).2) Harga internasional CPO cenderung fluktuatif, yang berpengaruh padapenerimaan BK.5. Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011a. Optimalisasi di Bidang Kepabeanan1) Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor danpeningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang.2) Optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui peningkatan patroli darat dan lautdan peningkatan pengawasan di daerah perbatasan terutama jalur rawanpenyelundupan dan post audit.b. Optimalisasi di Bidang Cukai1) Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau.2) Optimalisasi pengawasan peredaran BKC.3) Pembinaan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan di bidang cukai.4) Penerapan manajemen risiko dalam pelayanan dan pengawasan di bidangcukai.c. Peningkatan Sektor Pelayanan1) Penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Windows (INSW),dalam rangka menyongsong ASEAN Single Windows (ASW).2) Pelayanan kepabeanan 24 Jam sehari 7 hari seminggu di pelabuhanpelabuhanutama.3) Pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.4) Transformasi kelembagaan dalam bentuk penetapan Kantor Modern(2009/2010: 28 Kantor, 2011: 11 Kantor).22LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaSS BC-2TINGKAT KEPATUHAN YANG TINGGI DARI PENGGUNA JASAKEPABEANAN DAN CUKAITingkat kepatuhan yangtinggi dari penggunajasa kepabeanan dancukai adalah kepatuhandari pengguna jasadalam menaati setiapperaturan di bidangkepabeanan dan cukaiyang telah ditetapkan.Capaianstrategissasarantingkatkepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai pada tahun 2011sebesar 116,68%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :BC-2.1 Persentase Cukai Yang Dibayar Tepat Waktu Dibandingkan DenganJumlah Cukai Yang Mendapat Penangguhan PembayaranJumlah cukai yang dibayar tepat waktu adalah jumlah cukai yang harus dibayarpengusaha pabrik cukai yang diberikan penangguhan pembayaran cukai sebelumbatas waktu penangguhan. Batas waktu penangguhan yaitu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal pengajuan dokumen CK-1.Jumlah penundaan pembayaran cukai hasil tembakau yang jatuh temposepanjang tahun 2011 hampir seluruhnya telah dilunasi tepat pada waktunya sehinggapresentase capaian pelunasan nilai cukai yang diberikan penundaan untuk tahun 2011hampir mendekati 100% yaitu sebesar 99,99%. Pada tahun 2011 jumlah cukai yangdiberikan penundaan adalah Rp 67.407,96 milyar dan sebesar Rp 67.405,49 milyardibayar tepat waktu.LAKIP DJBC TAHUN 201123

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 9 :Realisasi Pelunasan Cukai Yang Mendapat Fasilitas Penangguhan PembayaranNoBulanJumlah cukai yang diberifasilitas penangguhanpembayaranJumlah cukai yangdilunasi tepat waktu% Capaian1 Januari Rp5.039.299.610.680 Rp5.038.393.610.680 99,98%2 Februari 7.803.464.735.610 7.802.960.735.610 99,99%3 Maret 2.891.835.095.280 2.891.682.995.280 99,99%4 April 4.584.024.188.980 4.583.813.588.980 99,99%5 Mei 5.448.801.746.860 5.448.801.746.860 100%6 Juni 5.076.974.140.300 5.076.974.140.300 100%7 Juli 6.085.462.087.700 6.085.462.087.700 100%8 Agustus 6.613.802.463.410 6.613.802.463.410 100%9 September 6.476.049.002.880 6.475.347.002.880 99,99%10 Oktober 5.348.961.954.740 5.348.961.954.740 100%11 November 5.478.673.144.800 5.478.673.144.800 100%12 Desember 6.560.612.627.480 6.560.612.627.480 100%Total 67.407.960.798.720 67.405.486.098.720 99,99%Sumber Data: Laporan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau(SE-11/BC/2008 tgl 13 Februari 2008) dari KPPBCCapaian pada tahun 2011 sebesar 99,99% mengalami peningkatan jikadibandingkan dengan capaian pada tahun 2010 sebesar 99,98%. Perbandingancapaian IKU dari tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:Tabel 10 :Perbandingan Realisasi Pelunasan Cukai Yang Mendapat Fasilitas PenangguhanPembayaran 3 Tahun TerakhirTahunJumlah cukai yang diberifasilitas penangguhanpembayaranJumlah cukai yangdilunasi tepat waktu%Realisasi% Target2009 50,964,847,076,114 50,948,632,693,164 99,96% 99,99%2010 57.134.151.344.297 57.125.116.094.297 99,98% 98%2011 67.407.960.798.720 67.405.486.098.720 99,99% 99%Upaya yang dilakukan untuk memenuhi pencapaian target tahun 2011 antaralain dengan memberikan penegasan kepada Kepala KPPBC untuk lebih meningkatkanketelitian dalam pemberian penundaan dan pengawasan dalam pelunasan cukai daripengusaha hasil tembakau.24LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaBC-2.2 Persentase Penyelesaian PiutangPiutang adalah piutang yang timbul atas kegiatan di bidang kepabeanan dancukai yang dapat berupa Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Denda Administrasi, Bunga,PPN, PPnBM, dan PPh Ps 22. Mekanisme penyelesaian piutang dapat berupa :1) pembayaran/pelunasan;2) pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);3) penggunaan kompensasi cukai;4) penggunaan kompensasi PPN;5) keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;6) pengajuan banding ke Pengadilan Pajak;7) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderaluntuk menambah, mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;atau8) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderaluntuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda.Untuk tahun 2011, capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlahpiutang yang diselesaikan dengan jumlah piutang outstanding (piutang yang belumdilunasi sampai dengan tanggal Laporan Keuangan) dengan umur kurang atau samadengan 3 tahun.Piutang outstanding (piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggalLaporan Keuangan) dengan umur lebih dari 3 tahun akan dikeluarkan dari akunpiutang dan dimasukan sebagai akun penyisihan piutang tidak tertagih dengan kategoripiutang macet dengan nilai piutang yang disisihkan sebesar 100% dari total piutangsetelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.Pada tahun 2011 telah diselesaikan piutang sebanyak Rp 79.380,66 milyar darijumlah piutang yang berumur kurang dari 3 tahun sebanyak Rp 99.944,87 milyarsehingga capaian tahun 2011 sebesar 79,42% melebihi target yang ditetapkan sebesar60%.LAKIP DJBC TAHUN 201125

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaNo S.d. Bulan Σ Piutang < 3 TahunTabel 11 :Realisasi Penyelesaian PiutangΣ PenyelesaianPiutangTarget%Capaian1 Januari 17.985.398.714.804 5.001.017.043.030 10% 27,81%2 Februari 23.335.967.451.968 13.099.623.131.568 15% 56,13%3 Maret 30.035.543.967.124 16.475.185.302.550 17% 54,85%4 April 35.019.621.892.574 21.151.072.509.623 20% 60,40%5 Mei 41.894.701.850.866 27.879.594.833.623 24% 66,55%6 Juni 48.888.021.091.969 33.411.645.623.825 28% 68,34%7 Juli 56.881.653.717.562 40.921.050.824.735 33% 71,94%8 Agustus 63.366.438.821.361 48.294.909.704.946 38% 76,22%9 September 73.419.632.393.041 58.604.759.513.983 44% 79,82%10 Oktober 80.567.958.991.797 64.911.709.329.438 48% 80,57%11 November 87.860.935.666.104 70.903.231.059.279 53% 80,70%12 Desember 99.944.876.935.694 79.380.661.587.021 60% 79,42%Perbandingan capaian IKU dari tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebagaimanapada tabel di bawah ini:Tabel 12:Perbandingan Realisasi Penyelesaian Piutang 3 Tahun TerakhirTahun Σ Tagihan yang diterbitkan Σ Tagihan yang diselesaikan % Capaian Target2009 4.035.511.252.611,59 2.534.476.223.806,16 62,80% 50%2010 4.519.763.584.690,28 2.656.096.185.537,49 58,77% 55%2011* 99.944.876.935.694,00 79.380.661.587.021,00 79,42% 60%* Ket : Jumlah piutang dan penyelesaian tahun 2011 meliputi piutang cukaiMeskipun pada tahun 2011 penyelesaian piutang melebihi target yang telahditetapkan, ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kinerjapenyelesaian piutang, antara lain:a. Terkait dengan penatausahaan piutang di tingkat Kantor Pelayanan maupun KantorWilayah, belum dilaksanakan rekonsiliasi baik internal maupun eksternal secaraoptimal guna memperoleh data piutang yang valid dan reliable;b. Terkait proses penagihan aktif terdapat alamat perusahaan dan penanggung beacukai yang tidak ditemukan;c. Terkait dengan piutang yang tidak dapat ditagih, hingga saat ini belum diaturmekanisme penghapusan piutang dalam hal pailit atau penguasaan asset yangtidak dapat memenuhi piutang yang harus diselesaikan oleh penanggung bea cukai;26LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas Kinerjad. Terkait dengan sumber daya manusia dalam pelaksanan pelaporan data piutangbaik di Kantor Pelayanan maupun Kantor Wilayah perlu dilakukan pelatihan gunameningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penatausahaan piutang;e. Terkait dengan penerapan Sistim Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) untukpelaksanaan pelaporan data piutang belum dapat diterapkan ke seluruh KantorPelayanan dan Kantor Wilayah, hingga saat ini masih dalam tahap uji coba padaKantor Pelayanan Utama Tanjung Priok.Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerjapenyelesaian piutang antara lain :a. Diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-47/BC/2011 tentangPedoman Penatausahaan Piutang di DJBCdan Surat Edaran Direktur JenderalNomor SE-01/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Piutang;b. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas telahdibentuk Tim Piutang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP-37/BC/2011 yang memiliki tugas utama untuk melakukanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan piutang di DJBC gunamemperoleh kualitas data piutang yang valid dan reliable;c. Bahwa salah satu fungsi Tim Piutang sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalahmelakukan evaluasi atas penggunaan aplikasi dalam rangka otomasi prosedurpenatausahaan piutang, dimana pengembangan aplikasi oleh DIt. IKC denganmembuat SAPP yang saat ini sudah dalam tahap uji coba implementasi di KPUBCTipe A Tanjung Priok dan selanjutnya akan diterapkan secara bertahap ke beberapaunit satker sesuai program kerja Dit. IKC dalam tahun 2011.SS BC-3TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN YANG TINGGI DARI PENGGUNAJASA KEPABEANAN DAN CUKAITingkat kepuasan pelayanan yangtinggi dari pengguna jasa di bidangkepabeanan dan cukai adalahkepuasan pengguna jasa terhadappeningkatan pelayanan di bidangkepabeanan dan cukai yangdiberikan sehingga diharapkan dapatmendorong tercapainya pendapatanyang optimal.LAKIP DJBC TAHUN 201127

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaCapaian sasaran strategis tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi daripengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2011 sebesar 96,05%.Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU :BC-3.1 Indeks Kepuasan Pengguna LayananTingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh DJBCdiukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Indeks diperoleh melalui surveyyang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap penggunajasa di tiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasakonsultan dari pihak eksternal. Untuk tahun 2011 survei dilakukan oleh SekretariatJenderal Kementerian Keuangan dengan menggunakan jasa konsultan dari IPB.Tabel 13:Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBCTahun Indeks Kepuasan Target IKU Pelaksana Survey3,82011 3,65IPB(skala 1-5)3,72 (skala 1-5) IPB20106264,48Haygroup(skala 1-100)602009 61,5Haygroup(skala 1-100)Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC pada tahun 2011 sebesar 3,65 daritarget yang ditetapkan sebesar 3,8 (skala 1-5). Capaian tersebut mengalamipenurunan jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna layanan yangdiperoleh DJBC pada tahun 2010 sebesar 3,72. Terkait dengan capaian tersebut, hasilsurvey pada tahun 2011 akan dijadikan masukan bagi DJBC dalam peningkatan danpenyempurnaan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.28LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaSS BC-4KAJIAN DAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG SELARAS DENGANKEPENTINGAN NASIONAL, STANDAR INTERNASIONAL, DANPROSES BISNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAIRumusan kebijakan adalah hasil dari prosespenelaahan permasalahan di bidang kepabeanandan cukai yang didasari pertimbangan kepentingannasional dan keselarasan dengan standarinternasional. Harmonisasi adalah suatu proseskegiatan menyelaraskan peraturan/prosedur dibidang kepabeanan dan cukai agar menghasilkanrumusan kebijakan yang tidak overlapping.Capaian sasaran strategis kajian dan rumusan kebijakan yang selaras dengankepentingan nasional, standar internasional, dan proses bisnis di bidang kepabeanandan cukai pada tahun 2011 sebesar 161,09%. Capaian tersebut diperoleh daripencapaian 3 (tiga) IKU yaitu :BC-4.1 Persentase Kajian/Telaahan Yang DiselesaikanKajian adalah hasil penelaahan atas permasalahan di bidang kepabeanan dancukai. Permasalahan di lingkungan DJBC dikategorikan ke dalam:1) Bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai2) Bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai3) Bidang pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi.Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah kajian/telaahanyang diselesaikan dengan jumlah kajian/telaahan yang direncanakan. Jumlahkajian/telaahan yang diselesaikan merupakan jumlah kajian/telaahan yang telahdihasilkan dalam bentuk surat, nota dinas, atau laporan hasil kajian/telaahan denganmemperhitungkan bobot tahapan penyelesaiannya sebagai berikut :1) Penyampaian Topik : 15%2) Pembuatan Outline : 10%3) Proses Kajian : 60%4) Penyelesaian dan Penyampaian Kajian : 15%.Sedangkan jumlah kajian/telaahan yang direncanakan merupakan jumlahkajian/telaahan yang merupakan rencana program kerja dari para Tenaga Pengkaji dilingkungan DJBC dalam tahun berjalan.LAKIP DJBC TAHUN 201129

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTarget pada tahun 2011 adalah 83,3% dari total 12 kajian atau sekitar 10kajian. Pada tahun 2011 telah diselesaikan 8 (delapan) kajian (bobot penyelesaian100%) dan dilaporkan 5 (lima) judul kajian (bobot penyelesaian 85%) sehingga capaianpada tahun 2011 sebesar 102,08%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkandengan capaian pada tahun 2010 dengan jumlah kajian sebanyak 10 kajian dari 12kajian yang ditargetkan (83,3%). Rincian kajian pada tahun 2011 sebagai berikut :Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi1. “Strategi optimalisasi peran pimpinan unit dalam pengelolaan Sumber DayaManusia untuk Percepatan Transformasi Kelembagaan” (selesai)2. "Evaluasi Efektivitas Pelayanan Kepabeanan 24 Jam per hari dan 7 Hari perminggu di KPU Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Tg. Perak,Belawan, dan Makassar“ (selesai)3. "Assessment Budaya Organisasi dengan Menggunakan Metode Competing ValueFramework-Studi Kasus KPPBC Tipe A3 Mataram, KPM Tangerang, dan PSO Tg.Priok" (selesai)4. “Hubungan antara Budaya Organisasi, Kepuasan Pegawai, Komitmen dan KinerjaPegawai dan/atau Kinerja Organisasi dengan Metode Partial Least Square PathModelling” (selesai).Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai1. Kajian mengenai "Reviu Fasilitas Kawasan Berikat pada Industri Sawit" (selesai)2. Kajian mengenai "Analisis Posisi Indonesia Terkait Free Trade Agreement“(selesai)3. Topik Kajian mengenai “Pencegahan Penyalahgunaan Jalur Hijau”4. Topik Kajian mengenai “Pengamanan identitas importir jalur hijau daripenyalahgunaan identitas oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab”5. Topik Kajian mengenai “Integrasi profiling pengguna usaha sebagai modal utamapenerapan pelayanan berbasis risiko”.Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai1. Kajian mengenai “Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas Barang MelaluiPerbatasan Darat. Studi Kasus: Perbatasan Darat Nanga Badau”(selesai)2. Kajian mengenai “Pajak Rokok, Cukai, dan Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau” (selesai)3. Topik Kajian mengenai “Sistem monitoring penerimaan DJBC”4. Topik Kajian mengenai “Optimalisasi Pemeriksaan Pabean Melalui Efisiensi danEfektivitas Pemeriksaan Fisik”.30LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaBC-4.2 Persentase Penyelesaian Perancangan Dan Legalisasi PeraturanPelaksanaan UU Kepabeanan dan UU CukaiPersentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaanUU Kepabeanan dan UU Cukai adalah perbandingan antara jumlah penyelesaianrancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai yangselesai dibuat dibandingkan dengan target yang direncanakan. Rancangan adalahkonsep peraturan yang telah final pembahasannya di DJBC dan telah diajukan keKementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan legalisasi adalahperaturan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang baik Direktur Jenderal,Menteri Keuangan atau Pejabat lain yang berwenang.Target pada tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan sebanyak 31rancangan dan legalisasi peraturan. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 43peraturan dan rancangan peraturan (1 Peraturan Menteri Keuangan, 10 RancanganPeraturan Menteri Keuangan, 10 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 10Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 4 Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai, 2 Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan 6 Surat EdaranDirektur Jenderal Bea dan Cukai) dengan rincian sebagai berikut:Tabel 14:Data Rancangan dan Legalisasi PeraturanNo Periode Realisasi1 JanuaridanFebruaria. RPDJBC tentang Tata laksana pemberitahuan manifest kedatangan saranapengangkut & manifest keberangkatan sarana pengangkut dalam rangkapengangkutan barang impor dan barang ekspor ke dan dari kawasan pabean ataukawasan pelayanan pabean terpadub. RPDJBC tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeananc. RPDJBC tentang Tatalaksana Pemberian PPNDTP atas impor barang untuk barangusaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panasbumi untuk tahun anggaran 2011d. RPMK tentang Registrasi Kepabeanane. SE Dirjen tentang Komunikasi dan Publikasi di Lingkungan DJBCf. RPDJBC tentang Sertifikasi Auditorg. RPDJBC tentang Audith. RPDJBC tentang Tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidangkepabeanani. RPMK tentang Penagihan Cukai.2 Maret a. SE Dirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Piutangb. Kepdirjen tentang Pelimpahan wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan,Direktur Fasilitas, Direktur PPKC, Kepala KPU BC, dan Kepala KPPBC untuk danatas nama Dirjen, membuat dan menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Atas Nama Menteri Tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan DalamRangka Kepabeananc. RPDJBC tentang Tata Cara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikatd. INS DJBC tentang Peningkatan Integritas Pegawai dan Kepatuhan Pengguna Jasadalam kegiatan Pelayanan Kepabeanan dan CukaiLAKIP DJBC TAHUN 201131

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaNo Periode Realisasie. RPDJBC tentang Penyampaian secara Penuh (Mandatory) Peralihan Pelayanan danPengawasanKITE dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta ke Kanwil DJBC Bantenf. RPMK tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai,Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.3 April a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.04/2011, tentang Tatacara Penagihandi Bidang Cukaib. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2011, tentangTatacara pemungutan cukai etil alkohol, MMEA, dan Konsentrat Mengandung EAc. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementarad. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata CaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan DirekturJenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukaie. SE-5/BC/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di LingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukaif. Instruksi Direktur Jenderal nomor INS-3/BC/2011, tentang Penelitian Dalam RangkaPemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (Coorporate Guarantee).4 Mei a. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang KetentuanKepabeanan di Bidang Eksporb. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-66/BC/2011 (PerubahanKEP-33/BC/2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk dan Atas Nama DirekturJenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, KepalaKantor Wilayah DJBC, Kepala KPU BC, dan Kepala KPPBCc. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-71/BC/2011 tentangPelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, KepalaKanwil DJBC dan Kepala KPU BC Untuk dan Atas Nama Dirjen Bea dan CukaiMembuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluard. PER-18/BC/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam RangkaKepabeanane. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 4/BC/2011 tentangPengawasan MMEA Tradisional sebagai BKC yang tidak dipungut cukai.5 Juni Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2011, tentangTatacara Rekonsiliasi Penerimaan Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6 Juli Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, NilaiPabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukaiatau Pejabat Bea dan Cukai.7 Agustus Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukaiuntuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakanPelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.8 September Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan KeduaPeraturan Direktur Jenderal Nomor: 22/BC/2009 tentang Pemberitahuan PabeanImpor.9 Oktober Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Premi.10 November Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Kepabeanan dan AuditCukai.11 Desember a. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata CaraPangangsuran dan penyelesaian permohonan pembayaran tagihan utang cukaiyang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi.b. PER-19/BC/2011 tentang Pemindahlekatan Pita Cukai Hasil Tembakau;c. PER-20/BC/2011 tentang Pemindahlekatan Pita Cukai MMEA;d. PER-48/BC/2011 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan MinumanMengandung Etil Alkohol;e. PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;f. PER-52/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian PermohonanPengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar padaWaktunya, Kekurangan Cukai, dan / atau Sanksi Administrasi Berupa Denda diBidang Cukai;g. PER-53/BC/2011 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai;32LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaNo Periode Realisasih. PER-54/BC/2011 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, danPengangkutan Barang Kena Cukai;i. KEP-33/BC/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Pita Cukai yangSudah Tidak Terpakai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai;j. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2011 tentangPelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran;k. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-15/BC/2011 tentangPerbaikan Data pada Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) Hasil Tembakau.Capaian pada tahun 2011 sebanyak 43 rancangan dan legalisasi peraturanmengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebanyak 58rancangan dan legalisasi peraturan. Berikut perbandingan capaian tahun 2010 dan2011 :Tabel 15:Perbandingan Penyelesaian Rancangan dan Legalisasi PeraturanTahunJumlahPenyelesaianRincian Rencana % Capaian Target2010 582011 431 PP, 25 RPMK, 29RPDJBC, 1 KEPDJBC,1 SE, dan 1 INS1 PMK, 10 RPMK, 10PerDirjen, 10 RPDJ,4 Kepdirjen, 2Instruksi, dan 6 SEDJBC44 131% 75%31 138,71% 75%BC-4.3 Persentase Rumusan Kebijakan Kerjasama Internasional Di BidangKepabeanan Yang Sesuai Dengan Standar InternasionalRumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuaidengan standar internasional adalah rumusan yang berisi kajian atas inisiatifkerjasama internasional di bidang kepabeanan ataupun berupa tindak lanjut kerjasamainternasional. Rumusan dimaksud dapat berupa posisi DJBC baik menyetujui ataupunmempertimbangkan inisiatif kerjasama internasional di bidang kepabeanan maupunberupa tindak lanjut kerjasama internasional.Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan antara rumusan kebijakanyang dihasilkan dengan rencana rumusan kebijakan yang akan dibuat. Rencanarumusan yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) rumusan, s.d. bulanDesember 2011 telah terealisasi sebanyak 9 (sembilan) rumusan sebagai berikut:1. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur Jenderal kepada MenteriKeuangan dan Korea Customs Service (KCS) tentang Posisi Indonesia dan AgendaLAKIP DJBC TAHUN 201133

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaPertemuan serta Agreed Minutes dalam the 1st Bilateral Meeting antara DJBC danKCS.2. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Position Paper dari Direktur Jenderal kepadaPTRI Jenewa dan Kementerian Perdagangan pada Sidang Negotiating Group onTrade Facilitation (NGTF) antara:a. Position Paper DJBC atas Komunikasi China Terkait Draft Terbaru PostClearance Audit / Customs Auditb. Position Paper DJBC atas Draft Consolidated Text Negotiating Group on TradeFacilitation revisi ke-7 (TN/TF/W/165/rev.7).3. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada MenteriKeuangan mengenai Rencana Penandatanganan draft Protocol 2 tentangDesignated of Frontier Post dan Protocol 7 tentang The ASEAN Customs TransitSystem (ACTS).4. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur Jenderal kepada Mr. ArjunGoswami, Director of Regional Cooperation and Operations Coordination Division ofSoutheast Asia Department of ADB mengenai Survey on Rate of Errors/Ommisionsby Private Sector in BIMP-EAGA Priority Entry Points.5. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada MenteriKeuangan mengenai Usulan Posisi Nasional atas Rencana Pemberlakuan SkemaSelf Certification.6. Rumusan kebijakan terkait kerja sama regional di tingkat APEC berbentuk surat dariDirektur Jenderal kepada Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RImengenai Masukan dan usulan DJBC untuk posisi nasional atas APEC SelfCertification dan FTA terkait Skema APEC.7. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada DirekturJenderal Kerja sama Perdagangan Internasional mengenai Penyampaian kesiapanDJBC dalam Implementasi Second Protocol to Amend the Agreement on Trade inGoods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic CooperationASEAN-China.8. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada MenteriKeuangan mengenai Laporan Perkembangan Rencana Penerapan Skema SelfCertification dalam Kerangka ASEAN Trade In Goods (ATIGA).9. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada DirekturJenderal Kerja sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdaganganmengenai Pembahasan materi ROO untuk menghadapi perundingan IE-CEPAputaran ke - 4.34LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaWalaupun secara keseluruhan capaian IKU rumusan kebijakan kerjasamainternasional pada tahun 2011 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namundalam pencapaian target terdapat kendala yang dihadapi yaitu rumusan kebijakanyang dihasilkan tidak seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan karena adanyaperubahan isu kerja sama internasional yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.Oleh karena itu capaian rumusan kebijakan tersebut diperluas, yang juga mencakupseluruh rumusan kebijakan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang dicapaipada tahun 2011.Capaian pada tahun 2011 sebanyak 9 rumusan dari 7 rumusan kebijakan yangdirencanakan meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebanyak 3rumusan dari 4 rumusan yang direncanakan. Berikut perbandingan capaian tahun2010 dan 2011 :Tabel 16:Perbandingan Penyelesaian Rumusan Kebijakan Kerjasama Internasionaldi Bidang KepabeananTahunJumlahPenyelesaianRencana % Capaian Target2010 3 4 75% 75%2011 9 7 128,57% 75%SS BC-5 PELAYANAN PRIMA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAIPelayanan prima di bidangkepabeanan dan cukaiadalah pelaksanaan tugaspelayanan di bidangkepabeanan dan cukaidengan mengutamakankepentingan penggunalayanan (stakeholder) danmengacu kepada standarwaktu layanan. Capaiansasaran strategis pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2011sebesar 109,29%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :LAKIP DJBC TAHUN 201135

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaBC-5.1 Rata-Rata Persentase Realisasi Dari Janji Layanan UnggulanJanji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dandiimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktutertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK/2010 tentangStandar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.Pada tahun 2011 capaian IKU Janji Layanan Unggulan DJBC diukur dari 6(enam) jenis layanan yaitu Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA AsalImpor (P3C MMEA), Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITAPrioritas, Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau, PelayananPermohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal SecaraElektronik, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C)Pengajuan Tambahan Secara Elektronik, Pelayanan Pemesanan Pita Cukai HasilTembakau (CK-1) Secara Elektronik.Data capaian kinerja janji layanan unggulan untuk tahun 2011 sebagaimanatabel di bawah ini :Tabel 17 :Capaian Kinerja Layanan UnggulanNo Janji layanan unggulan PIC1 Pelayanan Permohonan Penyediaan PitaCukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA)[11 (sebelas) hari kerja]2 Pelayanan Penyelesaian Barang Imporuntuk Dipakai Jalur MITA Prioritas[20 (dua puluh) menit]3 Pelayanan Penyelesaian Barang Imporuntuk Dipakai Jalur Hijau[30 (tiga puluh) menit]4 Pelayanan Permohonan Penyediaan PitaCukai Hasil Tembakau (P3C) PengajuanAwal Secara Elektronik[1 (satu) jam]5 Pelayanan Permohonan Penyediaan PitaCukai Hasil Tembakau (P3C) PengajuanTambahan Secara Elektronik [1 (satu)jam]6 Pelayanan Pemesanan Pita Cukai HasilTembakau (CK-1) Secara Elektronik [20(dua puluh) menit]Dit. CukaiKPU PriokKPPBCKudusJumlahDokumenS.d. Bulan DesemberMemenuhi TargetDokumen %203 203 100,00%109593 109589 99,996%242116 242099 99,993%1342 1341 99,925%849 849 100,00%7217 7188 99,598%TOTAL 361.320 361.269 99,92%36LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaSampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan unggulansecara keseluruhan adalah sebesar 99,92% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.Dari data capaian tersebut jumlah dokumen yang tidak mencapai target waktu janjilayanan adalah 51 dari total 361.320 dokumen (0,01%).Faktor penyebab tidak tercapainya beberapa dokumen sesuai janji layananantara lain disebabkan oleh :a. Faktor yang di luar kontrol DJBC yaitu diperlukannya waktu untuk menunggukonfirmasi dari pihak bank pada saat verifikasi dokumen di mana hal tersebut di luarjangkauan sistem Bea dan Cukai;b. Pemeliharaan server yang dilakukan secara rutin yang mengharuskan server untukdimatikan;c. Adanya perbaikan/pergantian hardware sistem yang rutin maupun dalam hal forcemajeure.Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerjalayanan unggulan yaitu :a. Meningkatkan koordinasi internal antara unit yang mempunyai tugas di bidang ITdengan Kantor Pelayanan;b. Melakukan pembinaan secara personal kepada para pegawai untuk mencegahterhambatnya pelayanan terhadap dokumen.BC-5.2 Persentase Realisasi Dari Janji Layanan PendukungRealisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu selain layanan unggulan yangdiukur oleh DJBC pada tahun 2011 adalah Janji Layanan Pendukung. Janji layananpendukung adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikandalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentuberdasarkan Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedure) yangditetapkan oleh masing-masing unit pemberi layanan.Capaian janji layanan pendukung diukur dari 7 (tujuh) jenis layanan yaituPelayanan Ekspor, Pelayanan PEC (Pre Entry Classification)/PKSI, PelayananPenggunaan tarif dalam rangka USDFS, Pelayanan Pemberian Pembebasan BM atasImpor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal,Sosial, Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam,Pelayanan Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi serta Panas Bumi, Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan Berikat(KB), Pelayanan Registrasi Kepabeanan.LAKIP DJBC TAHUN 201137

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaData capaian kinerja janji layanan pendukung pada tahun 2011 sebagaimanatabel di bawah ini :Tabel 18 :Capaian Kinerja Layanan PendukungNo Janji layanan pendukung PICJumlahDokumenS.d. Bulan DesemberMemenuhi TargetDokumen %1 Pelayanan Ekspor [1 (satu) jam] KPU Priok 680071 679334 99,89%2 Pelayanan PEC / PKSIStandar waktu penetapan klasifikasi barang :a. 1-5 item barang : 7 hari kerjab. 5- 10 item barang : 10 hari kerjac. > 10 item barang : Sesuai kebutuhanDit. Teknis172 149 86,63%3Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangkaUSDFS dengan standar waktu [5 (lima) harikerja]102 96 94,12%4 Pelayanan Pemberian Pembebasan BM atasImpor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untukKeperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial,Kebudayaan, atau untuk KepentinganPenanggulangan Bencana Alam[14 (empat belas) hari kerja]5 Pelayanan Pembebasan BM atas ImporBarang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi serta Panas Bumi [14 (empatbelas) hari kerja]Dit. Fasilitas37 35 94,59%105 105 100,00%6 Pelayanan Pemberian Perijinan KawasanBerikat (KB) [30 (tiga puluh) hari kerja] 169 169 100,00%7 Pelayanan Registrasi KepabeananBatas waktu yang berlaku saat ini : adalah 45hari untuk registrasi PPJK/P-22/BC/2007 dan30 hari untuk registrasi importir / P-34/BC/2007.Dit. IKC 35897 32016 89,19%TOTAL 94,92%Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan pendukungsecara keseluruhan adalah sebesar 94,92% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.Meskipun secara keseluruhan realisasi janji pelayanan pendukung telah memenuhitarget yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapidalam pencapaian janji pelayanan khususnya di Direktorat Teknis Kepabeanan yaitu :a. Jumlah barang yang diminta penetapan cukup banyak dan terkadang data ygdiajukan oleh pemangku kepentingan belum lengkap;38LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas Kinerjab. Belum adanya database analisa terhadap barang yang diajukan PenetapanKlasifikasi Barang Sebelum Impor (PKSI) maupun USDFSSaat ini dalam menetapkan klasifikasi barang masih ada kemungkinan pegawaitidak sesuai penetapannya / tidak konsisten dengan hasil penetapan yang lalu untukbarang yang sama, karena belum lengkapnya database mengenai PenetapanKlasifikasi Sebelum Impor.Langkah-langkah yang dilakukan untuk menindaklanjuti kendala yang dihadapidalam pencapaian target pada tahun 2011 yaitu :a. Penegasan persyaratan untuk permohonan penetapan nilai pabean dan klasifikasibarang, agar berkas pengajuan diterima oleh petugas dalam keadaan data telahlengkap dan benar;b. Pada tahun 2011 sudah disusun database PKSI namun belum termasukhasil/proses analisa identifikasi dan klasifikasi dari pemeriksa dan pada tahun 2012direncanakan akan dibuat database USDFSDiharapkan dengan penyusunan database tersebut dapat menunjang kelancaranpelaksanaan tugas dan menjamin konsistensi pegawai dalam menetapkanklasifikasi barang.SS BC-6 EDUKASI YANG EFEKTIF KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKUEKONOMIEdukasikepadamasyarakat dan pelakuekonomi bertujuan untukmeningkatkan pemahamanmasyarakat dan pelakuekonomi atas peraturandan perundang-undanganyang berlaku di bidangkepabeanan dan cukaiyang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dancukai.Capaian sasaran strategis edukasi yang efektif kepada masyarakat dan pelakuekonomi pada tahun 2011 sebesar 115,51%. Capaian tersebut diperoleh daripencapaian IKU :LAKIP DJBC TAHUN 201139

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaBC-6.1 Tingkat Efektivitas Edukasi Dan KomunikasiEfektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkatkeberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yangdisampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Penilaian efektivitasedukasi dan komunikasi didasarkan pada sebaran kuesioner terhadap pesertasosialisasi. Objek penilaian dalam kuesioner meliputi 6 (enam) objek yaitu:1) Materi yang disampaikan lengkap dan komprehensif;2) Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan;3) Penyaji menguasai materi yang disampaikan;4) Penyaji dapat menyampaikan materi dengan baik;5) Tempat, sarana, dan prasarana memadai;6) Secara umum sosialisasi ini sudah efektif.Survey yang dilakukan tersebut untuk mengukur Indeks Efektivitas Edukasi danKomunikasi dalam skala 1-100, dengan keterangan sebagai berikut : 0 ≤ x ≤ 20= tidak efektif 20 < x ≤ 40 = kurang efektif 40 < x ≤ 60 = cukup efektif 60 < x ≤ 80 = efektif 80 < x ≤ 100 = sangat efektif.Tabel 19 :Data Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Per BulanNoPeriodePelaporanJumlah Kegiatan Edukasidan Komunikasi YangDilakukanRata2 Indeks EfektivitasEdukasi dan Komunikasi(skala 1-100)1 Januari 7 76,742 Februari 9 76,793 Maret 4 77.984 April 3 81,825 Mei 1 87,416 Juni 12 80,787 Juli 2 84,258 Agustus 1 81,399 September - -10 Oktober 9 81,5711 November 7 80,7112 Desember 1 79,98Total s.d. Desember 56 80,8640LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaIndeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2011 sebesar 80,86telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70. Namun jika dibandingkan dengancapaian pada tahun 2010 sebesar 82,85 mengalami penurunan. Walaupun demikianpersepsi kumulatif (rata-rata) stakeholder terhadap efektifitas edukasi dan komunikasiyang dilaksanakan oleh DJBC untuk sosialisasi pada tahun 2011 menunjukkan bahwasecara umum sosialisasi yang dilaksanakan SANGAT EFEKTIF. Perbandingancapaian IKU dari tahun 2010 s.d. 2011 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:Tabel 20 :Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan KomunikasiTahunRata-rata Indeks(skala 1-100)Target2010 82,85 602011 80,86 70SS BC-7 KEGIATAN PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANGKEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF DALAM RANGKAOPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATPenindakan di bidangkepabeanan dan cukaiadalahkegiatanpengawasan yangdilakukan dalam rangkamemastikan dipenuhinyaketentuan peraturanperundang-undangan dibidang kepabeanan dancukai.Penyidikan merupakan tindak lanjut temuan kegiatan penindakan yang mempunyaiindikasi pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.Capaian sasaran strategis kegiatan penindakan dan penyidikan di bidangkepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan danperlindungan masyarakat pada tahun 2011 sebesar 156,63%. Capaian tersebutdiperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :LAKIP DJBC TAHUN 201141

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaBC-7.1 Persentase Hasil Penyidikan Yang Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan(P21)Pada tahun 2011 indikator pengukuran akurasi penyidikan kasus tindak pidanakepabeanan dan cukai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan indikator padatahun 2009 dan 2010 yang mengukur sampai dengan tahap penyerahan berkas keKejaksaan (P-19 dan P-21).Capaian kinerja untuk tahun 2011 diperoleh dengan membandingkan jumlahSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telahdimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan jumlah berkas perkara yang telah P-21 (P21 adalah dokumen instansi kejaksaan sebagai penilaian kelengkapanpenyidikan yang dilakukan penyidik DJBC). Berikut perbandingan capaian dari tahun2009 s.d 2011 :Tabel 21:Perbandingan Capaian IKU P21 Selama 3 Tahun TerakhirTahun∑ PDPP-21 &P-19% Target2009 222 162 72.97% 40%2010 184 138 75% 50%2011 121 96 79,34% 50%Pada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukaiyang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan ditargetkan sebesar 50%. Sampai denganbulan Desember 2011 realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan yaitusebesar 79,34%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:42LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 22:Capaian IKU P21No KantorS.d. Desember∑ PDP P-21 %1 Direktorat P2 6 5 83,332 NAD 1 0 03 Sumut 17 15 88,244 Riau & Sumbar 2 1 05 Khusus Kepri 20 16 806 Sumbagsel 1 1 1007 Banten 5 2 408 Jakarta 11 11 1009 Jabar 2 1 5010 Jateng & DIY 10 8 8011 Jatim I 6 4 66,6712 Jatim II 11 9 81,8213 Bali, NTB & NTT 4 2 5014 Kalbagbar 6 6 10015 Kalbagtim 3 0 016 Sulawesi 5 4 8017 MPP 1 1 10018 KPU Batam 1 1 10019 KPU Tg. Priok 9 9 100TOTAL 121 96 79,34Target 201150%50%Kegiatan penyidikan pada tahun 2011 mencapai 121 kasus. Dari 121 kasusyang dilakukan penyidikan, 96 kasus telah diserahkan ke kejaksaan dengan status P-21. Berikut rincian dari 121 kasus tersebut : penyidikan tindak pidana kepabeanan sebanyak 69 kasus, dengan rincian :- 54 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21),- 1 kasus penghentian penyidikan (SP3),- 4 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),- 2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I) dan- 8 kasus dalam proses pemeriksaan. penyidikan tindak pidana cukai sebanyak 52 kasus, dengan rincian :- 42 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21),- 1 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),- 2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I) dan- 7 kasus dalam proses pemeriksaan.LAKIP DJBC TAHUN 201143

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaWalaupun pada tahun 2011 capaian IKU ini dapat melampaui target yangditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendalayang dihadapi yang mana kendala-kendala tersebut akan sangat berpotensimenghambat kinerja proses penyidikan pada tahun-tahun mendatang yaitu :1. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena :a. Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai satu-satunya institusi yangmemiliki wewenang menyelenggarakan pendidikan PPNS tidak lagi membukakesempatan bagi DJBC untuk mengirimkan pegawainya mengikuti Diklat PPNS.Hal ini disebabkan karena POLRI berpendapat bahwa dalam prosespemberkasan perkara suatu kasus DJBC harus bekoordinasi dengan POLRI dantidak boleh langsung ke Kejaksaan. Sedangkan selama ini proses yang berjalanadalah DJBC langsung berkoordinasi dengan kejaksaan dan hal ini jugadidukung oleh pihak kejaksaan itu sendiri yang menegaskan bahwa perkaraterkait kepabeanan dan cukai dapat langsung ke kejaksaan.b. Adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuit pendidikan PPNSyang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkancalon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazahS1.2. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. BanyakPenyidik yang telah menduduki jabatan Struktural serta telah tersebar ke seluruhIndonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsionaldengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.3. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapadaerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.BC-7.2 Persentase Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan CukaiIKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penindakan pelanggarankepabeanan dan cukai. Pelanggaran merupakan pelanggaran di bidang kepabeanandan cukai yang dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai. Temuanpelanggaran merupakan temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yangmengakibatkan sanksi administrasi, penetapan barang dikuasai negara atau barangmilik negara, rekomendasi audit dan penyidikan, dan/atau diserahkan kepada instansiterkait.Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesiadari bulan Januari s.d Desember 2011 sebanyak 3.378 kasus dan yang menghasilkantemuan sebanyak 2.851 kasus, sehingga tingkat capaiannya sebesar 84,40%.44LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaNOKantorTabel 23:Capaian IKU Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan CukaiJumlahPenindakanMenghasilkanTemuanJumlah Tindak Lanjut Temuan HasilPenindakanBDNSA atau Audit Penyi Pelimpahanke IntansidikanBMNlain Terkait1 Direktorat P2 44 24 4 5 0 15 0 54,55%%Capaian Target2 NAD 11 10 1 6 0 1 2 90,91%3 Sumut 335 248 136 51 0 32 29 74,03%4 Riau dan Sumbar 70 39 3 26 0 2 8 55,71%5 Kepulauan Riau 24 14 0 0 0 14 0 58,33%6 Sumbagsel 68 60 8 45 0 5 2 88,24%7 Banten 434 407 27 291 0 4 85 93,78%8 Jakarta 157 156 12 140 0 3 1 99,36%9 Jawa Barat 343 266 64 189 0 0 13 77,55%10 Jateng dan DIY 317 289 23 236 1 15 14 91,17%11 Jawa Timur I 296 234 91 129 0 5 9 79,05%12 Jawa Timur II 205 190 143 25 0 22 0 92,68%13 Bali, NTB, dan NTT 173 144 72 50 0 10 12 83,24%14 Kalbagbar 89 72 3 22 0 2 45 80,90%15 Kalbagtim 102 86 19 60 0 2 5 84,31%16 Sulawesi 66 60 4 48 0 6 2 90,91%17 MPP 8 8 4 0 0 2 2 100,00%18 KPU Batam 101 86 17 44 0 13 12 85,15%19 KPUTg. Priok 535 458 167 87 1 177 26 85,61%Total 3378 2851 798 1454 2 330 267 84,40%55%55%Capaian pada tahun 2011 sebesar 84,40% meningkat jika dibandingkandengan capaian tahun 2010 sebesar 67,20%. Berikut perbandingan capaian tahun2010 dan 2011 :TahunTabel 24:Perbandingan Capaian IKU Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai∑ Penindakan∑TemuanSA2 Tahun Terakhir∑ Tindak Lanjut TemuanBDNatauBMNAudit PenyidikanPelimpahanke Intansilain Terkait%CapaianTarget2010 3.680 2.473 715 1.254 0 260 244 67,20% 50%2011 3.378 2.851 798 1.454 2 330 267 84,40% 55%LAKIP DJBC TAHUN 201145

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaProgram kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangkameningkatkan tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukaiantara lain :1. Melakukan asistensi kegiatan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai padabeberapa kantor seperti Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC JawaTengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat,Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi,KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar Lampung, KPPBC Tipe B Bojonegoro;2. Melakukan pengolahan data laporan penindakan dan perkembangan penangananperkara dari Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC.SS BC-8 KEGIATAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIFKegiatan audit di bidang kepabeanan dan cukaiyang dilakukan secara efektif diharapkan dapatmencegah tax evasion dan meningkatkankepatuhan wajib kepabeanan dan cukai. Capaiansasaran strategis kegiatan audit kepabeanan dancukai yang efektif pada tahun 2011 sebesar153,82%. Capaian tersebut diperoleh daripencapaian 2 (dua) IKU yaitu :BC-8.1 Jumlah Laporan Hasil Audit Yang DiselesaikanLaporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan atas kegiatan audit yang telahdilaksanakan sesuai dengan surat tugas. Penetapan IKU ini dimaksudkan untukmendorong efektivitas pelaksanan kegiatan audit kepabeanan dan cukai melaluipengukuran jumlah LHA yang diselesaikan. Sampai dengan bulan Desember tahun2011 telah diselesaikan sebanyak 569 LHA dari 300 LHA yang ditargetkan untukselesai pada tahun 2011. Berikut rincian jumlah penyelesaian LHA pada tahun 2011 :46LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 25:Data Jumlah Penyelesaian LHANoKantor∑ LHA atas STDROA1 NAD 52 Sumut 313 Riau dan Sumbar 294 Kepri 195 Sumbangsel 206 Banten 177 Jakarta 388 Jabar 679 Jateng dan DIY 5010 Jatim I 2411 Jatim II 3112 Bali, NTB, dan NTT 2813 Kalbagbar 2314 Kalbagtim 2415 Sulawesi 1216 Maluku, Papua, dan Papua Barat 1717 KPU Tg Priok 4318 KPU Batam 1519 Direktorat Audit 76TOTAL 569Target300BC-8.2 Persentase Hasil Audit Berupa Tambah BayarPada tahun 2011, efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai selaindiukur dari penyelesaian jumlah LHA juga diukur dari jumlah hasil audit yangmengakibatkan tambah bayar. Capaian kinerja IKU ini dihitung denganmembandingkan antara jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang dilakukandengan jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang mengakibatkan tambahbayar, yaitu pelaksanaan audit yang mendapatkan adanya temuan yang berakibatterjadinya tambah bayar dari auditee berupa tambah bayar BM, BK, Cukai ataupunsanksi administrasi.Sampai dengan Desember 2011, dari sejumlah 569 pelaksanaan audit yangdilaksanakan berdasarkan ST DROA sejumlah 537 audit mendapatkan adanya temuanyang berakibat terjadinya tambah bayar dengan total tagihan sebanyak Rp 1.173,99milyar. Berikut rincian jumlah audit yang mengakibatkan tambah bayar :LAKIP DJBC TAHUN 201147

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaNoKantorTabel 26:Data Hasil Audit Yang Menghasilkan Tambah Bayar∑ AuditberdasarkanDROA∑ Audit DROAyangmengakibatkantambah bayar% Hasil auditberupatambahbayarTagihan Audit1 NAD 5 5 100,00% Rp658.781.7082 Sumut 31 30 96,77% Rp16.207.482.0003 Riau dan Sumbar 29 28 96,55% Rp26.315.894.3684 Kepri 19 18 94,74% Rp14.309.630.5725 Sumbangsel 20 18 90,00% Rp8.620.891.0656 Banten 17 16 94,12% Rp18.092.800.1717 Jakarta 38 35 92,11% Rp224.088.197.4118 Jabar 67 67 100,00% Rp229.391.455.6459 Jateng dan DIY 50 46 92,00% Rp2.380.478.00010 Jatim I 24 24 100,00% Rp5.356.546.00011 Jatim II 31 30 96,77% Rp1.183.671.61612 Bali, NTB, dan NTT 28 24 85,71% Rp35.576.026.65113 Kalbagbar 23 19 82,61% Rp3.956.696.60114 Kalbagtim 24 21 87,50% Rp29.904.240.11115 Sulawesi 12 11 91,67% Rp6.391.489.08016Maluku, Papua, danPapua Barat17 16 94,12% Rp1.411.820.67317 KPU Tg Priok 43 41 95,35% Rp109.698.832.00018 KPU Batam 15 15 100,00% Rp3.908.435.00019 Direktorat Audit 76 73 96,05% Rp436.544.806.920TOTAL 569 537 94,38% Rp1.173.998.175.592SS BC-9PEMBENTUKAN SDM YANG BERKOMPETENSI DAN BERKINERJATINGGIPengembangan dan pembinaan SDMbertujuan untuk meningkatkan integritasdan kompetensi SDM DJBC sehinggadalam melaksanakan kewajiban/tugasberpedoman pada prinsip GoodGovernance. Capaian sasaran strategispembentukan SDM yang berkompetensidan berkinerja tinggi pada tahun 2011sebesar 100,34%. Capaian tersebutdiperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :48LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaBC-9.1 Persentase Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar KompetensiJabatannyaDalam rangka untuk menilai Job Person Match, yaitu indeks kesesuaian antarakompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan, dilakukan Assessment Testkepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar Kompetensi Jabatanadalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaantugas suatu jabatan. Target yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 80% darijumlah pejabat di lingkungan DJBC yang mengikuti Assessment Center mempunyaikompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian min72%).Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentangAssessment Center Departemen Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessmentcenter bagi pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat eselon IV, eselon V sertapelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment center bagipejabat eselon II dan III dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q.Biro Sumber Daya Manusia.Tabel 27:Data Hasil Assessment CenterNoEselonJumlahPejabat *)Jumlah Pejabat yangtelah mengikuti ACdan sudah diketahuihasilnyaJumlahpejabat yangmemenuhiJPM minimal72%Persentasepejabat yangmemenuhiJPM minimal72%1 II 30 30 27 90%2 III 206 199 178 89%3 IV dan PFPD 1236 1236 973 79%TARGET80%TOTAL 1472 1465 1178 80,41Ket: *) Tidak termasuk pejabat yang sedang menduduki jabatan di luar DJBC (BPPK dan Kedubes)Sebanyak 1465 pejabat dari total 1472 pejabat di lingkungan DJBC telahmengikuti Assesssment Center dan yang memenuhi kualifikasi kesesuaian kompetensijabatan minimal 72% sebanyak 1178 pejabat atau sebesar 80,41%. Dibandingkandengan tahun 2010 capaian tersebut mengalami peningkatan. Berikut perbandingancapaian tahun 2010 dan 2011 :LAKIP DJBC TAHUN 201149

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 28:Perbadingan Hasil Assessment Center 2 Tahun TerakhirTahunΣ pejabat yang memenuhiJPM minimal 70%Σ Pejabat Eselon II s.d. IVyang mengikuti AC%RealisasiTarget2010 717 912 78,62% 80%2011 1178 1465 80,41% 80%Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan dalam rangka pencapaiantarget pada tahun 2011 antara lain :1. Pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasilassessment center.2. Melakukan kegiatan coaching & conseling dengan melibatkan atasan yangbersangkutan untuk memberikan bimbingan.3. Melakukan re-assessment test terhadap pejabat yang JPM-nya di bawah target.BC-9.2 Jumlah Pegawai Yang Diberikan PenghargaanJumlah pegawai yang diberikan penghargaan adalah jumlah pegawai DJBCyang diberikan penghargaan dengan kriteria luar biasa dan amat baik terkait denganprestasi pada bidang tugasnya. Pemberian penghargaan mengacu pada PeraturanDirektur Jenderal No P-55/BC/2010 tentang Pemberian Penghargaan bagi pegawai dilingkungan DJBC.Tabel 29:Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh PenghargaanNo Bulan Kategori1 JanuariPrestasi KerjaPengabdianKualifikasiPenghargaanJumlah pegawai yangmendapatkan penghargaanAmat Baik 13Luar Biasa Baik 26Amat Baik 21Luar Biasa Baik 22 Februari Prestasi Kerja Amat Baik 253 Juni Pengabdian Amat Baik 164 Oktober Pengabdian Amat Baik 15 Desember Pengabdian Luar Biasa Baik 3Jumlah 107Target107Pada tahun 2011, jumlah pegawai yang menerima penghargaan kategori “AmatBaik” dan “Luar Biasa Baik” mencapai 107 orang dari target 107 orang. Berikutdisampaikan rincian penerima penghargaan berdasarkan unit eselon II :50LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 30:Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh Penghargaan Per Unit Eselon IINo. Unit Eselon II Jumlah1 Sekretaris Ditjen 12 Direktorat Audit 22 KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 123 KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam 14 Kanwil DJBC Riau & Sumatra Barat 15 Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau 146 Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan 17 Kanwil DJBC Banten 38 Kanwil DJBC Jakarta 259 Kanwil DJBC Jawa Barat 110 Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta 711 Kanwil DJBC Jawa Timur I 112 Kanwil DJBC Jawa Timur II 113 Kanwil DJBC Bali, NTB & NTT 214 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 1815 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat 316 Kanwil DJBC Sulawesi 1317 Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat 1Total 107Capaian tahun 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaiantahun 2010 dengan jumlah pegawai yang diberikan penghargaan sebanyak 231 orang.Berikut perbandingan capaian tahun 2010 dan 2011 :Tabel 31:Perbandingan Data Pegawai DJBC Yang Memperoleh PenghargaanTahun Target Realisasi %201050(Pegawai)231(Pegawai)462,00%2011107(Pegawai)107(Pegawai)100%Penurunan capaian tersebut dikarenakan perbedaan kualifikasi atas penerimapenghargaan. Pada tahun 2010 semua kualifikasi penghargaan dimasukkan sebagaicapaian. Pada tahun 2011 penghargaan yang dimasukkan sebagai capaian adalahpenghargaan dengan kualifikasi “amat baik” dan “luar biasa baiknya”.LAKIP DJBC TAHUN 201151

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaLangkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitaspemberian penghargaan dan juga mengoptimalkan pencapaian target pada tahun2011 antara lain :a. Telah disusun mekanisme pemberian penghargaan pegawai denganmengakomodir kategori pengabdian kerja dan prestasi kerja;b. Sosialisasi terkait Perdirjen Nomor: P-55/BC/2010 tentang pemberianpenghargaan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telahdilakukan secara menyeluruh.c. PUSKI secara proaktif mendorong KWBC dan KPPBC untuk dapat memberikanpenghargaan kepada pegawainya yang berprestasi.SS BC-10 PENATAAN ORGANISASI YANG MODERN SELARAS DENGANPROSES BISNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAIPenataan organisasi adalahpenyempurnaan strukturorganisasi dan proses bisnisDJBC berdasarkanperkembangan kebutuhan.Capaian sasaran strategispenataan organisasi yangmodern selaras denganproses bisnis di bidangkepabeanan dan cukai padatahun 2011 sebesar121,90%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) IKU yaitu :BC-10.1 Persentase Penyelesaian SOPSOP (Standar Operasi Prosedur) adalah standar yang dijadikan panduanbagaimana suatu kegiatan dilaksanakan sehingga akan memberikan kepastianmengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila adabiaya). Jumlah SOP yang harus diperbaiki/dibuat adalah jumlah SOP yang ditargetkanuntuk selesai diperbaiki/dibuat dan SOP dianggap selesai apabila telah ditetapkanmelalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.Untuk tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan SOP sebanyak 200 SOPdengan target persentase penyelesaian adalah 100%. Pada tahun 2011 telahdiselesaikan sebanyak 214 SOP (107%) dengan rincian:52LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas Kinerja Telah ditetapkan 60 SOP berdasarkan KEP-55/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011Perubahan ketiga KEP 90/BC/2010 tentang SOP di lingkungan DJBC; Telah ditetapkan 63 SOP tahap 2 Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen BCNomor KEP-81 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi diLingkungan DJBC; Telah ditetapkan 38 SOP tahap 3 Tahun 2011 (2 SOP merupakan SOP Revisi)berdasarkan KEP DIRJEN BC Nomor KEP-115/BC/2011 hal Keputusan DIRJEN BCtentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DIRJEN BC Nomor KEP-90/BC/2009tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur di Lingkungan DJBC; Pada bulan Desember 2011 telah ditetapkan sebanyak 53 SOP sebagaimanaditetapkan dalam KEP DIRJEN BC Nomor KEP-147/BC/2011 tentang PerubahanKeenam atas Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-90/BC/2009 tentang PenetapanStandar Prosedur di lingkungan DJBC.Capaian penyelesaian SOP pada tahun 2011 sejumlah 214 SOP mengalamipenurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan 2010. Berikutperbandingan capaian tahun 2009 s.d. 2011 :Tabel 32:Perbandingan Penyelesaian SOPTahun Target Realisasi %2009 100 SOP 264 SOP 264%2010 150 SOP 350 SOP 233%2011 200 SOP 214 SOP 107%Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target penyelesaian SOP padatahun 2011 yaitu:1. PerencanaanPerencanaan yang baik akan mempengaruhi capain kinerja yang diharapkan.Secara umum perencanaan penyelesaian SOP untuk tahun 2011 disusun dengantahapan sebagai berikut:a. Mengidentifikasi usulan-usulan SOP dari masing-masing unit kerja;b. Menetapkan judul-judul SOP yang akan ditetapkan per periode berdasarkantingkat urgensi dan kompleksitasnya;c. Mengidentifikasi unit kerja yang akan dilibatkan dalam pembahasan;d. Finalisasi dan penetapan SOP.LAKIP DJBC TAHUN 201153

Bab IIIAkuntabilitas Kinerja2. KoordinasiPembahasan SOP dilakukan dengan melibatkan unit kerja baik Kantor Pusatmaupun unit vertikal DJBC sebagai pengguna SOP serta Bagian Organisasi danKetatalaksanaan Kementerian Keuangan. Pembahasan dilakukan supaya kualitasSOP yang dihasilkan dapat meningkat. Koordinasi yang baik dengan masingmasingunit tersebut sangat penting dalam membantu kelancaran penentapan SOP.Selain faktor-faktor yang mendukung dalam pencapaian target, dalampenyelesaian SOP juga menghadapi beberapa kendala yaitu :1. Perubahan peraturanAdanya perubahan peraturan yang menjadi dasar suatu SOP mengakibatkan SOPyang sudah diusulkan oleh unit kerja harus disesuaikan agar tetap sejalan denganperaturan yang berlaku.2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang belum ditetapkan peraturanpelaksanaannyaAdanya PMK yang belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya mengakibatkanSOP yang akan ditetapkan harus menunggu hingga peraturan pelaksanaannya(Perdirjen) ditetapkan terlebih dahulu.Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaiantarget penyelesaian SOP pada tahun 2011 yaitu :1. Mengidentifikasi jenis layanan yang perlu segera ditetapkan SOP nya;2. Menentukan prioritas penetapan dengan mengutamakan SOP yang menjadirekomendasi Aparat Pengawasan Fungsional (Inspektorat Jenderal Kemenkeu,BPK, BPKP) dan juga mengutamakan SOP yang bersifat pelayanan;3. Mengadakan pembahasan bersama dengan unit terkait disesuaikan dengan prakteklayanan yang diselenggarakan oleh unit pelayanan baik di kantor pusat maupunkantor vertikal DJBC, serta melibatkan Biro Organisasi dan KetatalaksanaanKementerian Keuangan dalam mengasistensi standar/format SOP yang seragam diKementerian Keuangan;4. Penyempurnaan format SOP agar memudahkan unit kerja dalam menggunakanSOPBC-10.2 Persentase Penyelesaian/Modernisasi OrganisasiModernisasi unit organisasi adalah pembentukan unit organisasi DJBC yangmodern, diantaranya melalui pembentukan KPU dan KPPBC Madya, yang dilakukandengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kebutuhan penajaman fungsi,adaptasi terhadap perubahan lingkugan strategis, perencanaan pegawai, prosesbisnis, dan value chain.54LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaMenyusul pembentukan 2 (dua) KPU pada tahun 2007, pembentukan 3 (tiga)KPPBC Tipe Madya Cukai dan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2008,pembentukan 9 (sembilan) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2009 serta 11(sebelas) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2010. Pada tahun 2011 ditargetkanuntuk memodernisasi sebanyak 11 (sebelas) kantor yaitu berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 TentangOrganisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.Pada tahun 2012 juga direncanakan akan dilakukan pembentukan kantorpelayanan modern sebanyak 76 kantor dengan rincian: 2 (dua) KPPBC Tipe A2menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B, 22 (dua puluh dua) KPPBC Tipe A3 menjadiKPPBC Tipe Madya Pabean C, dan 52 (lima puluh dua) KPPBC Tipe B menjadiKPPBC Pratama. Sehingga dari seluruh KPPBC (total berjumlah 115 kantor) akanselesai ditransformasikan menjadi Kantor Modern pada akhir tahun 2012.Proses transformasi KPPBC menjadi kantor modern pada tahun 2011 dilakukansecara bertahap, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukantransformasi 11 (sebelas) KPPBC menjadi kantor modern (100%) yakni:1. KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun (KEP-89/BC/2011 tanggal 18 Agustus 2011)2. KPPBC TMP Jambi (KEP-89/BC/2011 tanggal 18 Agustus 2011)3. KPPBC TMP Entikong (KEP-106/BC/2011 tanggal 6 Oktober 2011)4. KPPBC TMP Medan (KEP-120/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011)5. KPPBC TMP Teluk Nibung (KEP-120/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011)6. KPPBC TMP Pekanbaru (KEP-121/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011)7. KPPBC TMP Teluk Bayur (KEP-121/BC/2011 27 Oktober 2011)8. KPPBC TMP Tarakan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09 November 2011)9. KPPBC TMP Nunukan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09 November 2011)10. KPPBC TMP Banjarmasin (KEP-132/BC/2011 tanggal 09 November 2011)11. KPPBC TMP Samarinda (KEP-132/BC/2011 tanggal 09 November 2011)Meskipun realisasi kinerja modernisasi organisasi dapat mencapai target yangditetapkan namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :1. Penerbitan legal formal berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadipayung hukum membutuhkan waktu cukup lama;2. Jadwal kegiatan dari Direktur Jenderal yang harus disesuaikan dengan waktuperesmian.Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaiantarget dalam Penyelesaian/Modernisasi Organisasi yaitu :LAKIP DJBC TAHUN 201155

Bab IIIAkuntabilitas Kinerja1. Monitoring usulan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang diajukanoleh Menteri Keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) secara intensifbersama Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Keuangan danKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.3. Monitoring secara berkelanjutan sampai dengan diterbitkannya Peraturan MenteriKeuangan (PMK).4. Mengajukan konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan KantorModern sesuai dengan target yang telah ditetapkan.BC-10.3 Persentase UPR Yang Menerapkan Manajemen RisikoSesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/ 2008 tentangPenerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan setiap UPR harusmelaksanakan 7 (tujuh) tahapan dalam manajemen risiko yaitu :1) penetapan konteks2) identifikasi resiko3) analisis resiko4) evakuasi resiko5) rencana penanganan resiko6) monitoring7) pelaporan.Unit Pemilik Resiko (UPR) adalah unit Eselon II di lingkungan DJBC. UPR yangtelah melaksanakan manajemen resiko adalah UPR yang telah menyelesaikan seluruhtahapan manajemen resiko secara lengkap yang dibuat tiap semester yaitu:Periode Semester I :• Laporan Profil Risiko s.d. Rencana Penanganan (Form 1 s.d. 5) Semester I 2011• Laporan Monitoring (Form 6 dan 7) untuk Semester I 2011.Periode Semester II:• Laporan Profil Risiko s.d. Rencana Penanganan (Form 1 s.d. 5) Semester II 2011• Laporan Monitoring (Form 6 dan 7) untuk Semester II 2011.56LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 33:Capaian IKU Persentase UPR Yang Menerapkan Manajemen RisikoJumlahUPRΣ UPR yang telahmelaksanakan seluruhtahapan manajemen resikoRealisasiTarget201128Semester I = 28 Realiasi Periode Semester I: 100%Semester II = 25(Per 31 Januari)Realiasi Periode Semester II: 89,29%Rata-rata: 94,64%60%Untuk Semester I periode Januari sampai dengan Juni 2011 seluruh unit eselonII di lingkungan DJBC sudah menyampaikan Formulir 1 sd. 7 untuk untuk 1st RiskAssessment kepada Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua Manajemen RisikoDJBC. Untuk semester II periode Juli sampai dengan Desember 2011 baru 25 (duapuluh lima) unit eselon II yang telah melaporkan Formulir 1 sd. 7 untuk 2nd RiskAssessment Tahun 2011. Walaupun demikian secara keseluruhan capaian untuk IKUini sebesar 94,64% telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar60%SS BC-11 PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI YANG TERINTEGRASI DAN ANDALPembangunan sistem teknologiinformasi dan komunikasi ditujukanuntuk mendorong pembangunansistem pelayanan DJBC yangterintegrasi dan andal dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan kepadapublik. Capaian sasaran strategispembangunan sistem TeknologiInformasi dan Komunikasi yangterintegrasi dan andal pada tahun 2011 sebesar 149,02%. Capaian tersebut diperolehdari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :LAKIP DJBC TAHUN 201157

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaBC-11.1 Persentase Pengembangan Sistem Aplikasi Yang SesuaiRencana Kerja Tahunan (RKT)DenganPersentase sistem pengembangan aplikasi yang sesuai dengan RKT adalahperbandingan aplikasi yang dikembangkan dan sesuai dengan aplikasi yangdirencanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan Direktorat IKC. Penyelesaian prosespengembangan aplikasi yang diusulkan oleh semua unit organisasi eselon II padatahun 2011 diukur berdasarkan masing-masing tahapan yang mempunyai bobot sbb :a. Permintaan TOR : 10%b. Pembuatan desain aplikasi : 30%c. Pengembangan aplikasi : 30%d. Penyelesaian pengembangan (dilakukannyaUser Acceptance Test/UAT dan serah terimaaplikasi kepada user terkait) : 30%Total : 100%Pada tahun 2011, Direktorat IKC menargetkan untuk membangun 3 (tiga)sistem aplikasi yaitu :Tabel 34:Rencana Pembangunan Sistem Aplikasi Tahun 2011No Sistem Aplikasi User1 Sistem Komputerisasi Pelayanan(SKP) BC2.3 Sentralisasi2 Sistem Aplikasi Database NilaiPabean IIDirektoratFasilitasKepabeananDirektorat TeknisKepabeananTahapanPenyelesaians.d. Desember 2011100%100%3 Sistem Passenger Analysis Unit Direktorat P2 100%Sampai dengan bulan Desember 2011 ketiga sistem aplikasi dapatdiselesaikan pembangunannya sesuai target yang ditetapkan dan masing-masing telahdiimplementasikan dan diserahkan kepada unit pemakai (user) terkait.yaitu :Dalam pencapaian target tahun 2011 terdapat beberapa kendala yang dihadapi1. Pembangunan aplikasi menggunakan teknologi baru berbasis java dan SOA (seviceoriented architecture) sehingga harus dilakukan training terlebih dahulu kepadaSDM yang ada dan perlunya waktu penyesuaian dalam pelaksanaannya.2. Pada tahun 2011 Direktorat IKC harus mengembangkan / mengerjakan beberapasistem aplikasi yang tidak termasuk dalam Rencana Kerja Tahun 2011, seperti :Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, Sistem Aplikasi Cukai EA/MMEA,58LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas Kinerjasentralisasi dan penyempurnaan Sistem Informasi Direktorat P2 sehingga ikutmenyita waktu dan SDM yang tersedia.BC-11.2 Persentase Downtime Sistem PelayananIKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem informasi yang handaldalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan tingkatdowntime yang seminimal mungkin.Downtime adalah waktu dimana suatu sistem informasi tidak bisa berfungsi.Waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1tahun. Downtime sistem informasi adalah perbandingan antara jumlah downtimesistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi.IKU ini memiliki polarisai "minimize" (semakin kecil semakin baik), artinya nilaiaktual/realisasi pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target.Tabel 35:Capaian IKU Downtime Sistem PelayananNo.KantorJamOperasionalAkumulasi2009(6 Kantor Utama)Akumulasi2010(6 Kantor Utama)Akumulasi2011(14 Kantor Utama) Target% Downtime % Downtime % Downtime1 KPU Tg. Priok 24 jam sehari2 KPU Batam 17 jam sehari3 KPPBC Belawan4 KPPBC SH5 KPPBC Tg. Perak6 KPPBC Tg. Emas7 KPPBC Juanda8 KPPBC Medan9 KPPBC Jakarta10 KPPBC Bekasi11 KPPBC Purwakarta12 KPPBC Tangerang13 KPPBC Bogor14 KPPBC Merak24 jam sehari12 jam sehari0,318% 0,36% 0,0197% 1%Secara keseluruhan realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011adalah 0,0197%. Capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengancapaian tahun 2009 dan 2010. Dari 14 kantor pelayanan besar, selama tahun 2011downtime sistem informasi hanya terjadi di KPPBC Tg. Perak dan KPPBC Jakarta :LAKIP DJBC TAHUN 201159

Bab IIIAkuntabilitas Kinerja Downtime yang terjadi di KPPBC Tg. Perak (bulan Maret) diakibatkan padamnyalistrik PLN dan pada saat yang bersamaan UPS tidak dapat pindah secara otomatiske genset karena modul dalam konsisi rusak sehingga terjadi downtime. Untukmemperbaiki masalah tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 24 jam sampaisistem berjalan normal kembali; Downtime yang terjadi di KPPBC Jakarta (bulan Juli) diakibatkan server mengalamihang. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutukan waktu kurang lebih 1 jamsampai sistem berjalan normal kembali.SS BC-12 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMALDalam rangka menunjang tercapainyatujuan organisasi dibutuhkan adanyaperencanaan anggaran yang optimaldan pengelolaan anggaran yang efisiendan efektif yaitu dengan menggunakanprinsip Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK). Capaian sasaran strategispengelolaan anggaran yang optimalpada tahun 2011 sebesar 100,98%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU :BC-12.1 Persentase Penyerapan DIPAIKU Persentase Penyerapan DIPA dimaksudkan untuk mengukur sejauh manaperencanaan anggaran dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalamproses perencanaan. Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlahrealisasi penyerapan DIPA dengan pagu DIPA yang direncanakan.DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang memuatkegiatan dan jumlah anggaran setiap satuan kerja pada Direktorat Jenderal Bea danCukai. Penyerapan DIPA yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah realisasi belanjabarang dan modal.Pagu Anggaran DJBC Revisi (non belanja pegawai) tahun 2011 sebesar Rp1.576,12 M dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.273,20 M sehingga capaiannyasebesar 80,78% dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 80%. Berikutrincian realisasi penyerapan DIPA DJBC tahun 2011 :60LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 36:Data Penyerapan DIPA Tahun 2011 (Non Belanja Pegawai)Jenis BelanjaPagu Anggaran(revisi) 2011RealisasiS.d. Desember% PenyerapanTarget2011Barang 1.030.694.266.000 923.844.690.772 89,63%Modal 545.423.171.000 349.355.638.779 64,05%80%JUMLAH 1.576.117.437.000 1.273.200.329.551 80,78%**) Data hasil rekonsiliasi Bagian Keuangan dengan Ditjen. Perbendaharaan setelah revisi pagu minus BelanjaPegawai.Capaian pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengancapaian tahun 2010 sebesar 77,88% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawahini:Tabel 37:Perbandingan Realisasi Angggaran Belanja DIPA 2010 - 2011NOJENIS BELANJA20102011(%)PAGU REALISASI PAGU REALISASI(%)1 Belanja Barang 968.315.925.000 765.924.496.759 79,10% 1.030.694.266.000 923.844.690.772 89,63%2 Belanja Modal 587.853.995.000 446.069.816.734 75,88% 545.423.171.000 349.355.638.779 64,05%Sub Total1.556.169.920.000 1.211.994.313.493 77,88% 1.576.117.437.000 1.273.200.329.551 80,78%3 Belanja Pegaw ai 459.821.818.000 415.142.724.527 90,28% 498.418.621.000 453.640.814.986 91,02%Total2.015.991.738.000 1.627.137.038.020 80,71% 2.074.536.058.000 1.726.841.144.537 83,24%Meskipun realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2011 dapat mencapai targetyang ditetapkan, namun capaian tersebut masih belum optimal terutama untuk belanjamodal. Rendahnya penyerapan belanja modal diantaranya disebabkan :1) Tidak terserapnya PAGU sebesar Rp 57,08 Milyar yang dianggarkan sebelumnyaterkait dengan pengembangan sistem NSW.Berdasarkan Pokok-pokok Kesimpulan Rapat Perkembangan Penerapan SistemNSW dan Rencana Pengembangan Sistem NSW Tahun 2011 tanggal 13 Juni2011, disimpulkan bahwa Pengelolaan dan Pengoperasian Portal INSW, untuksementara waktu (sebelum ditetapkan Badan Pengelola), agar “pengoperasianyang sudah berjalan” tetap diteruskan dan dilakukan oleh DJBC (dengan tetapmenggunakan existing-system yang ada sekarang).2) Pembangunan gedung Kantor Pusat yang dianggarkan sebesar Rp 70 Milyar padatahun 2011 masih belum terealisasi sepenuhnya.LAKIP DJBC TAHUN 201161

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaSelain faktor-faktor tersebut diatas, secara umum kendala yang masih dihadapidalam penyerapan anggaran yaitu :1. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan kebutuhan anggarandan masih kurangnya pengalaman SDM dalam pengadaan barang dan jasa,khususnya untuk belanja modal;2. Adanya keterkaitan dengan pihak diluar Satuan Kerja dalam proses pengadaanbarang dan jasa seperti dalam proses penerbitan rekomendasi/perijinan dariinstansi terkait;3. Terjadinya keterlambatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan kekuranganpenyedia jasa, lamanya jangka waktu penghapusan aset serta keterlambatan waktupengumuman lelang;4. Adanya batasan revisi anggaran sehingga anggaran untuk kegiatan yang tidakterealisasi tidak dapat direalokasi untuk kegiatan dan program lainnya.Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mendorong realisasipenyerapan DIPA pada tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor Per-73/PB/2011 sebagai berikut :1. Membuat batasan waktu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPM) berkaitandengan SPM-LS agar proses penerbitan SPM tidak menumpuk pada akhir deadline;2. Mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan inventarisasipelaksanaan pekerjaan/kegiatan dan mempercepat proses penyelesaiannya sesuaidengan batas waktu yang ditetapkan;3. Melakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang dirasa perlu untukdibiayai dengan DIPA.C. KINERJA LAINNYACapaian kinerja DJBC selama tahun 2011 yang tidak terukur dalam KontrakKinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 antara lain sebagai berikut :1. Capaian Kinerja Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004Dalam rangka penyampaian laporan Tim Kormonev Kementerian Kuangantentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi kepada Presiden, DJBC diwajibkan untuk melaporkan capaianindikator kinerja pada masing-masing diktum dalam Matriks Pelaporan InstruksiPresiden Nomor 5 Tahun 2004 untuk tahun 2011. Rincian capaian kinerja DJBC padatahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran III.62LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas Kinerja2. Monitoring pelaksanaan Tindak lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011Dalam hal Tindak lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana AksiNasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK) Tahun 2011, DJBCdiinstruksikan untuk melaksanakan 2 (dua) Rencana Aksi yaitu:a. Tersosialisasinya jenis, biaya dan waktu layanan pada setiap kantor pelayananDJBC kepada para pengguna jasaDJBC telah mengeluarkan Instruksi Nomor INS-02/BC/2011 tentangPeningkatan Integritas Pegawai dan Kepatuhan Pengguna jasa dalam KegiatanPelayanan Kepabeanan dan Cukai, serta telah dilakukan internalisasi instruksitersebut.b. Pembuatan MoU Antikorupsi dengan masing-masing stakeholder pada setiapkantor pelayanan DJBC utama dalam rangka pemberantasan praktik gratifikasitermasuk 14 Kementerian/ Lembaga serta asosiasi pengguna jasaTelah dilaksnakan penandatangan MoU Anti Korupsi di sejumlah KantorPelayanan DJBC, yaitu:• KPPBC TMP Belawan pada tanggal 29 Juli 2011• KPPBC TMP Tanjung Mas pada tanggal 28 Juli 2011• KPPBC TMP Tanjung Perak pada tanggal 25 Juli 2011• KPPBC TMP Soekarno-Hatta pada tanggal 20 Desember 2010• KPPBC TMP Juanda pada tanggal 21 Juli 2011• KPU Tanjung Priok pada tanggal 26 Juli 2011.Rincian progress report Matrik Tindak Lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011dapat dilihat pada Lampiran IV.3. Laporan kemajuan Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden (UKP4)Laporan yang disampaikan setiap dua bulan sekali kepada Staf Ahli MenteriKeuangan Bidang Penerimaan Negara dalam rangka memonitor kemajuan RencanaTindak Direktif Presiden. Program Rencana Tindak Direktif Presiden dengan targetpenyelesaian tahun 2011 yang menjadi tanggung jawab DJBC sebanyak 8 (delapan)rencana aksi, terdiri dari 2 (dua) rencana aksi yang telah ditetapkan pada tahun 2010dan 6 (enam) rencana aksi yang ditetapkan pada tahun 2011. Untuk tahun 2012,masih terdapat 2 (dua) rencana aksi yang masih tersisa, yaitu:a. Terlaksananya sosialisasi PMK KITE; danb. Terlaksananya sosialisasi PMK Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.LAKIP DJBC TAHUN 201163

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaRincian progress report Matrik Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden Tahun2011 dapat dilihat pada Lampiran V.4. Laporan Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi KementerianKeuanganDalam rangka untuk me-maintain momentum reformasi Birokrasi KementerianKeuangan di lingkungan DJBC, telah dicanangkan Program Reformasi LanjutanKepabeanan Dan Cukai yang terdiri dari 30 Inisiatif, 74 Strategi dan 168 ProgramSolusi yang kemudian terbagi menjadi : 2 inisiatif rencana tindak terkait tatanilai dan budaya kerja; 4 inisiatif rencana tindak terkait organisasi; 21 inisiatif rencana tindak terkait sistem dan prosedur; dan 3 inisiatif rencana tindak terkait SDM.Laporan kemajuan Matrik Rencana Tindak Program Reformasi LanjutanKepabenan dan Cukai tersebut dilaporkan setiap bulan kepada Menteri Keuangan.Rincian progress report Matrik Rencana Tindak Program Reformasi LanjutanKepabenan dan Cukai Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran VI.5. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011dijabarkan sesuai hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasibirokrasi pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea danCukai yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan suratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/1252/M.PAN-RB/05/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Piloting Monev dan QAPelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengauji petik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi padaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasibirokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran, dengan menggunakan 42(empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter menunjukkancapaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori“sangat baik”. Skor tersebut berasal dari pencapaian aktual pengujian 8 (delapan) areaperubahan sebagai berikut:64LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 38:Hasil Quality Assurance Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DJBCNo Area Perubahan/Program Bobot Skor Nilai Akhir1 Pola Pikir dan Budaya Kerja 10 94,86 9,492 Penataan Peraturan Perundang-undangan 10 88,75 8,883 Penataan dan Penguatan Organisasi 10 90,00 9,004 Penataan Tata Laksana 10 90,50 9,055 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 20 96,88 19,386 Penguatan Pengawasan 10 87,98 8,807 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 86,25 8,638 Peningkatan Kualitas Layanan Publik 20 90,00 18,00Jumlah 100 91,21Tabel di atas menunjukkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan padaDJBC berada pada kategori sangat baik dan baik, namun secara keseluruhan masihterdapat area of improvement sebesar 8,79% untuk mencapai kondisi pelaksanaanreformasi birokrasi yang ideal.Berdasarkan analisa rasio yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi BirokrasiNasional dapat diketahui bahwa setiap Rp 1,00 belanja DJBC menghasilkanpenerimaan negara sebesar Rp 50,64 pada tahun 2006 (sebelum reformasi birokrasi)meningkat menjadi Rp 60,47 pada tahun 2010. Setiap Rp 1,00 belanja pegawaimenghasilkan Rp 220,08 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 229,87 pada tahun2010 dan setiap pegawai DJBC menghasilkan Rp 4,60 miliar penerimaan DJBC padatahun 2006 meningkat menjadi Rp 8,97 miliar pada tahun 2010. Hal ini memberikangambaran bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan DJBC dapat meningkatkanefisiensi dan produktivitas pegawai.D. AKUNTABILITAS KEUANGANAnggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dansasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DJBC pada tahun2011 bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia AparaturKementerian Keuangan dari dana Bagian Anggaran (BA) 015 dengan pagu awalsebesar Rp. 2.067.901.797.000 yang kemudian mendapat penambahan paguanggaran dari BA 009 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.074.536.058.000 denganrealisasi Rp 1.726.841.144.537 atau sebesar 83,24%.LAKIP DJBC TAHUN 201165

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaTabel 39:Realisasi AnggaranKode13Sumber DanaProgram Pengawasan,Pelayanan, dan Penerimaan diBidang Kepabeanan danCukaiAnggaranSetelah RevisiDana YangDiserap (Rp)%Realisasi2.074.536.058.000 1.726.841.144.537 83,24%JUMLAH 2.074.536.058.000 1.726.841.144.537 83,24%Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabeldi bawah ini:Tabel 40:Realisasi Anggaran Per KegiatanKode16711672167316741675167616771678167916801681KegiatanPeningkatan PelayananKepabeanan dan Cukai diDaerahPerumusan Kebijakan danPelaksanaan Audit BidangKepabeanan dan CukaiPerumusan Kebijakan danBimbingan Teknis BidangCukaiPerumusan Kebijakan danBimbingan Teknis FasilitasKepabeananPerumusan Kebijakan danPengembangan TeknologiInformasi Kepabeanan danCukaiPerumusan Kebijakan danEvaluasi PelaksanaanKerjasama InternasionalPerumusan Kebijakan danPeningkatan PengelolaanPenerimaan Bea dan CukaiPelaksanaan Pengawasandan Penindakan AtasPelanggaran PeraturanPerundangan, Intelijen danPenyidikan Tindak PidanaKepabeanan dan CukaiPerumusan Kebijakan danBimbingan Teknis BidangKepabeananPembinaan PeyelenggaraanKepabeanan dan Cukai di DaerahPeningkatan Pengawasan danPelayanan Kepabeanan danCukai di DaerahAnggaranSetelah RevisiDana YangDiserap (Rp)%Realisasi12.123.730.000 11.869.308.531 97,90%3.337.187.000 3.214.016.404 96,31%315.622.421.000 272.333.906.078 86,28%715.227.000 657.206.750 91,89%330.319.728.000 237.387.017.810 71,87%2.064.648.000 1.806.369.925 87,49%5.249.336.000 4.749.550.675 90,48%78.702.792.000 65.876.230.301 83,70%3.121.011.000 2.466.098.332 79,02%243.023.708.000 208.782.683.426 85,91%509.705.649.000 462.701.158.445 90,78%66LAKIP DJBC TAHUN 2011

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaKode16821683168416851686KegiatanPembinaan PenyelenggaraanKepabeanan dan Cukai diDaerahPeningkatan Pelayanan danPengawasan Kepabeanan danCukai di DaerahPeningkatan Pengawasan danPelayanan Kepabeanan danCukai pada Perwakilan LNPerumusan Kebijakan,Pelaksanaan KepatuhanPelaksanaan Tugas, EvaluasiKinerja, Analisis dan TindakLanjut PemberianRekomendasiDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDJBCAnggaranSetelah RevisiDana YangDiserap (Rp)%Realisasi113.762.438.000 110.719.319.938 97,33%76.224.246.000 65.900.788.711 86,46%7.930.327.000 4.141.320.109 52,22%3.905.240.000 3.484.936.550 89,24%368.728.370.000 270.751.232.552 73,43%JUMLAH 2.074.536.058.000 1.726.841.144.537 83,24%LAKIP DJBC TAHUN 201167

LAKIP DJBC TAHUN 2011Pencapaian kinerja DJBC pada tahun 2011 telah menunjukkan hasil yangmenggembirakan dan membanggakan. Dari sisi penerimaan - sebagai salahsatu IKU dari 22 IKU yang dimiliki DJBC – selama kurun waktu 5 tahunterakhir, DJBC kembali dapat melampaui target yang dibebankan oleh negara. Begitupula dengan 19 IKU lainnya, realisasi pencapaiannya melebihi 100% dari target.Walaupun begitu, masih terdapat 2 IKU yang pencapaiannya sedikit di bawah targetyang dibebankan, yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan” dan IKU “Rata-ratapersentase realisasi dari janji layanan unggulan”. Mengingat pada tahun-tahunmendatang, 2 IKU ini tetap akan menjadi IKU DJBC, maka atas 2 IKU dimaksuddiperlukan upaya-upaya khusus agar realisasi pencapaiannya dapat sesuai denganyang diharapkan.Selain dari kinerja tersebut di atas yang merupakan implementasi dari dokumenPenetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan/Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBCTahun 2011, kinerja-kinerja lainnya pun dapat dicapai oleh DJBC, antara lain kinerjayang didasarkan pada Matriks Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004,68

BAB IV PENUTUPMonitoring pelaksanaan Tindak lanjut INPRES Nomor 9 Tahun 2011, Laporankemajuan Rencana Aksi Tindak Direktif Presiden (UKP4) dan Laporan MatrikKemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan.Selain itu, terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh DJBC,keberhasilan program percepatan reformasi yang telah dilakukan sampai dengantahun 2011 oleh DJBC dalam rangka mendorong peningkaan kinerja dan citra telahmenunjukan trend yang positif, hal ini antara lain ditandai dengan hasil pilotingpenjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KementerianKeuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan olehTim QA Reformasi Birokrasi Nasional yang menunjukkan capaian aktual dengan nilai91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori “sangat baik”.Pencapaian program reformasi DJBC pada umumnya dan sasaran-sasaranyang telah ditetapkan pada tahun 2011 pada khususnya masih dihadapkan padaberbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pelaksanaan tugas pengumpulanpenerimaan negara di sektor pabean dan cukai. Disamping faktor eksternal berupaadanya komitmen kerjasama perdagangan internasional yang diikuti dengan adanyakebijakan tarif berupa penurunan tarif umum bea masuk (MFN) melalui skema FreeTrade Area (FTA) maupun Economic Partnership Aggrement (EPA), belum seiramanyaproses reformasi pada instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan danpengawasan Bea dan Cukai serta kesadaran masyarakat/pengguna jasa yang masihkurang dalam rangka penegakan ketentuan yang menjadi tugas DJBC. Selain itu, darisisi internal DJBC masih dihadapkan dengan permasalahan pelayanan, pengawasan,dan korupsi yang disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu: efektifitas organisasi,kepraktisan dan efisiensi sistem dan prosedur, sumber daya manusia (SDM), dansistem remunerasi.Dalam rangka untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekaligus mendukungProgram Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, DJBC terus meningkatkankemampuan organisasi melalui pelaksanaan transformasi organisasi sejalan denganProgram Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.Strategi Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui 2 (dua)pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Program ReformasiBirokrasi Kementerian Keuangan (2007 – 2009) yang dilanjutkan dengan ProgramReformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (2010– 2011). Pelaksanaan program ini mengacu kepada Pilar-Pilar Reformasi Birokrasiyang ditetapkan Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaanproses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM.LAKIP DJBC TAHUN 201169

BAB IV PENUTUP Pendekatan mikro strategi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidilakukan dengan pelaksanaan transformasi kantor-kantor pelayanan menjadiKantor Modern yang mengacu pada Cetak Biru Kantor Modern yang dikembangkanoleh Tim Percepatan Reformasi DJBC.Selain itu, DJBC juga telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalambentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaandan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapanaturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasipajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain:revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut,transformasi KPPBC menjadi Kantor Modern, capacity building, pembentukan rolemodel untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembanganjabatan fungsional DJBC, dan pemanfaatan anggaran dengan berbasis kinerja;3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBCversi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapalpatroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika);4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan PengurusanJasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan danpengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategisAuthorized Economic Operator (AEO), pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisikdalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customsclearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan diKantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan.Tahun 2011 juga telah dijadikan pijakan yang menentukan bagi DJBC. Dalammengakiri tahun 2011, seluruh jajaran pimpinan DJBC telah berhasil melakukaninstrospeksi dan mulai melakukan penataan yang akan digunakan sebagai blue printdalam perumusan action plan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yangdikenal dengan CUSTOMS 2020. Semboyan CUSTOMS 2020 mengandung arti suatukondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yangdimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinyadalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkanpengamanan hak keuangan negara.70 LAKIP DJBC TAHUN 2011

BAB IV PENUTUPAkhirnya dengan disusunnya LAKIP DJBC Tahun Anggaran 2011 ini,diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan danseluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC sehingga dapat menjadiumpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untukmerumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.LAKIP DJBC TAHUN 201171

PENGUKURAN KINERJATAHUN 2011Lampiran IUnit Organisasi : Direktorat Jenderal Bea dan CukaiTahun Anggaran : 2011Sasaran StrategisStakeholder PerspectiveIndikator KinerjaTarget Realisasi % Ket PIC IKU Penyedia DataBC-1Tingkat pengamanan hak-hakkeuangan negara yang optimalBC-1.1Jumlah Penerimaan Bea danCukai115.015,21 131.103,89 113,99%Milyar RupiahMilyar RupiahTargetAPBN-P2011Kanwil DJBC,KPU Bea danCukaiDit. PPKCCustomer PerspectiveBC-2BC-3Tingkat kepatuhan yang tinggidari pengguna jasa kepabeanandan cukaiTingkat kepuasan pelayananyang tinggi dari pengguna jasakepabeanan dan cukaiBC-2.1Persentase cukai yang dibayartepat waktu dibandingkan denganjumlah cukai yang mendapatpenangguhan pembayaran99% 99,99% 101,00% Dit. CukaiBC-2.2 Persentase penyelesaian piutang 60% 79,42% 132,37%BC-3.1Indeks kepuasan penggunalayananDit. PPKC,Kanwil DJBC,KPU Bea danCukai3,8 3,65 96,05% Dirjen BCIndeksIndeksDit. PPKCSekretariatJenderalKemenkeuHal. 1 dari 4

Sasaran StrategisInternal Process PerspectiveIndikator KinerjaTarget Realisasi % Ket PIC IKU Penyedia DataBC-4.1Persentase kajian/telaahan yangdiselesaikan83,30% 102,08% 122,55%TenagaPengkaji dilingkunganDJBCBC-4Kajian dan rumusan kebijakanyang selaras dengankepentingan nasional, standarinternational, dan proses bisnisdi bidang kepabeanan dancukaiBC-4.2Persentase penyelesaianperancangan dan legalisasiperaturan pelaksanaan UUKepabeanan dan UU Cukai75% 138,71% 184,95% Dit. PPKCBC-4.3Persentase rumusan kebijakankerjasama internasional di bidangkepabeanan yang sesuai denganstandar internasional75% 128,57% 171,43%Dit.KepabeananInternasionalBC-5Pelayanan prima di bidangkepabeanan dan cukaiBC-5.1BC-5.2Rata-rata persentase realisasi darijanji layanan unggulanPersentase realisasi dari janjilayanan pendukung100% 99,92% 99,92%80% 94,92% 118,65%Dit. Cukai,KPU BCTanjung Priok,KPPBC KudusKPU BCTanjung Priok,Dit. Teknis,Dit. Fasilitas,Dit. IKCHal. 2 dari 4

Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget Realisasi % Ket PIC IKU Penyedia DataBC-6Edukasi yang efektif kepadamasyarakat dan pelakuekonomiBC-7.1Tingkat efektivitas edukasi dankomunikasi70 80,86 115,51% Dit. PPKCIndeksIndeksBC-7Kegiatan penindakan danpenyidikan di bidangkepabeanan dan cukai yangefektif dalam rangkaoptimalisasi penerimaan danperlindungan masyarakatBC-7.1BC-7.2Persentase hasil penyidikan yangdinyatakan lengkap olehKejaksaan (P21)Persentase temuan pelanggarankepabeanan dan cukai50% 79,34% 158,68%55% 84,40% 153,45%Dit. P2,Kanwil DJBC,KPU Bea danCukaiDit. P2,Kanwil DJBC,KPU Bea danCukaiDit. P2Dit. P2BC-8Kegiatan audit kepabeanan dancukai yang efektifBC-8.1BC-8.2Jumlah Laporan Hasil Audit yangdiselesaikanPersentase hasil audit berupatambah bayar300 569 189,67% Dit. Audit80% 94,38% 117,98%Dit. Audit,Kanwil DJBC,KPU Bea danCukaiDit. AuditLearning & Growth PerspectiveBC-9Pengembangan dan pembinaanSDM yang berintegritas danberkompetensi tinggi dalammewujudkan Good GovernanceBC-9.1BC-9.2Persentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensijabatannyaJumlah pegawai yang diberikanpenghargaan80% 80,41% 100,51%SekretariatDJBC107 107 100,00%PUSKI,Kanwil DJBC,PUSKIOrang OrangKPU Bea danCukaiPenataan organisasi yangBC-10.1 Persentase penyelesaian SOP 100% 107% 107,00%SekretariatDJBCHal. 3 dari 4

Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget Realisasi % Ket PIC IKU Penyedia DataBC-10Penataan organisasi yangmodern selaras dengan prosesbisnis di bidang kepabeanandan cukaiBC-10.2Persentasepenyelesaian/modernisasiorganisasi100% 100% 100,00%SekretariatDJBCBC-10.3Persentase UPR yangmenerapkan manajemen risiko60% 94,64% 157,73% Dit. IKCBC-11Pembangunan sistemTeknologi Informasi danKomunikasi yang terintegrasidan andalBC-11.1BC-11.2Persentase pengembangan sistemaplikasi yang sesuai denganRencana Kerja Tahunan (RKT)Persentase downtime sistempelayanan100% 100% 100,00% Dit. IKC1% 0,02% 198,03%IKUMinimizeDit. IKCBC-12Pengelolaan anggaran yangoptimalBC-12.1Persentase penyerapan DIPA (nonbelanja pegawai)80% 80,78% 100,98%SekretariatDJBC,Seluruh SatuanKerja dilingkunganDJBCSekretariat DJBCJumlah Anggaran Program Tahun 2011Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2011: Rp 2.074.536.058.000: Rp 1.726.841.144.537 (83,24%)Hal. 4 dari 4

MATRIKS KINERJA RENSTRADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAITAHUN 2010-2014Lampiran IIINDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011RealisasiKet1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai100% 100% DIREKTORAT BC-1.1JENDERAL BEA DAN Jumlah Penerimaan BeaCUKAI dan Cukai100% 116,12% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV2010 berdasarkan data Ditjen. Perbendaharaanadalah Rp95.019,26 Milyar dari target APBN-P 2010sebesar Rp81.827,29 Milyar.BC-1.1Jumlah Penerimaan Beadan Cukai2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke80% 85% BC-6.180% 95,40% Janji Layanan Quick Win yang diukur DJBC pada tahun BC-5.181% 99,92%pihak eksternalPersentase Realisasi dariJanji Pelayanan Quick2010 yaitu :di KPU Priok : Pelayanan Jalur Prioritas, PelayananRata-rata persentaserealisasi dari janjiWinJalur Hijau, Pelayanan Jalur Merah, Pelayanan Ekspor, layanan unggulanPelayanan Proses Penyelesaian Keberatan di BidangKepabeanan dan Cukai, dan Pelayanan Restitusi.di KPPBC SH : Pelayanan Rush Handling, danPelayanan PIBK-PJT.100% 113,99% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. TriwulanIV 2011 berdasarkan data Ditjen.Perbendaharaan adalah Rp131.103,89 Milyardari target APBN-P 2011 sebesar Rp115.015,21Milyar.Janji layanan unggulan adalah standar proseduroperasi yang disusun dan diimplementasikandalam rangka pelayanan kepada pihak eksternaldengan limit waktu tertentu berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK/2010 tentang Standar ProsedurOperasi Layanan Unggulan KementerianKeuangan.Pada tahun 2011 capaian IKU Janji LayananUnggulan DJBC diukur dari 6 (enam) jenislayanan yaitu :Dit. Cukai - Pelayanan Permohonan PenyediaanPita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA),KPU Priok - Pelayanan Penyelesaian BarangImpor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas,Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untukDipakai Jalur Hijau,KPPBC Kudus - Pelayanan PermohonanPenyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C)Pengajuan Awal Secara Elektronik, PelayananPermohonan Penyediaan Pita Cukai HasilTembakau (P3C) Pengajuan Tambahan SecaraElektronik, Pelayanan Pemesanan Pita CukaiHasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik.Sampai dengan bulan Desember 2011 capaianuntuk janji layanan unggulan secara keseluruhanadalah sebesar 99,92%. Dari data capaiantersebut jumlah dokumen yang tidak mencapaitarget waktu janji layanan adalah 51 dari total361.320 dokumen (0,01%).Renstra DJBC s.d. 2011 Page 1

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang 50% 60% BC-8.350% 75% Target kinerja pelaksanaan penyidikan diperoleh BC-7.150% 79,34%kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke KejaksaanPersentase tindakdengan membandingkan jumlah surat Pemberitahuan Persentase hasilpidana di bidangDimulainya Penyidikan (PDP) yang merupakan bukti penyidikan yangkepabeanan dan cukaitelah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan dinyatakan lengkap olehyang diserahkan kepenyerahan berkas perkara ke kejaksaan sebagai Kejaksaan (P21)Kejaksaanbukti bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkankepada Jaksa Penuntut Umum (P-19/P-21).Realisasi penerbitan PDP pada tahun 2010 sebanyak153 berkas sedangkan jumlah PDP outstanding yangditerbitkan pada tahun 2009 sebanyak 31 berkassehingga total menjadi 184 berkas. Dari 153 berkasPDP yang diterbitkan pada tahun 2010 yang telah P-19 sebanyak 9 berkas dan yang telah P-21 sebanyak98 berkas, sedangkan berkas lainnya masih dalamproses penyidikan.Dari 31 berkas PDP outstanding yang diterbitkan padatahun 2009 yang telah P-19/P-21 sebanyak 31 berkassehingga jumlah total yang telah P-19/P21 padatahun 2010 sebanyak 138 berkas.TargetRenja2011RealisasiKetS.d. Triwulan IV 2011 telah diterbitkan PDPsebanyak 121 berkas dan telah P-21 sebanyak96 berkas.*) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telahdisempurnakan menjadi "Persentase hasilpenyidikan yang dinyatakan lengkap olehKejaksaan (P21)", di mana formulapenghitungan kinerja diukur melalui jumlahdokumen yang dinyatakan lengkap olehKejaksanaan (P21), bukan dokumen yangdiserahkan Kejaksaan (P19).1 Persentase Penyelesaian SOP 100% 100% SES. DITJEN BC1-3.1BEA DAN CUKAI Persentase penyelesaianSOP100% 233% Untuk tahun 2010 direncanakan akan diselesaikanSOP sebanyak 150 SOP. Pada tahun 2010 telahdiselesaikan SOP sebanyak 350 SOP. Sebanyak 301 SOP DJBC ditetapkan denganKeputusan Direktur Jenderal BC Nomor KEP-52/BC/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PerubahanKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP-90/BC/2009 tentang Penetapan StandarProsedur Operasi di Lingkungan DJBC. Sebanyak 49 SOP DJBC ditetapkan denganKeputusan Direktur Jenderal nomor KEP-77/BC/2010tanggal 12 November 2010.BC1-3.1Persentasepenyelesaian SOP100% 107%Untuk tahun 2011 direncanakan akandiselesaikan SOP sebanyak 200 SOP dengantarget persentase penyelesaian adalah 100%.Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak214 SOP dengan rincian: Telah ditetapkan 60 SOP berdasarkan KEP-55/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perubahanketiga KEP 90/BC/2010 tentang SOP dilingkungan DJBC; Telah ditetapkan 63 SOP tahap 2 Tahun 2011berdasarkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-81tentang Perubahan keempat atas KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan StandarProsedur Operasi di Lingkungan DJBC; Telah ditetapkan 38 SOP tahap 3 Tahun 2011(2 SOP merupakan SOP Revisi) berdasarkan KEPDIRJEN BC Nomor KEP-115/BC/2011 halKeputusan DIRJEN BC tentang Perubahan KelimaAtas Keputusan DIRJEN BC Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar OperasiProsedur di Lingkungan DJBC; Pada bulan Desember 2011 telah ditetapkansebanyak 53 SOP sebagaimana ditetapkandalam KEP DIRJEN BC Nomor KEP-147/BC/2011tentang Perubahan Keenam atas KeputusanDirjen BC Nomor KEP-90/BC/2009 tentangPenetapan Standar Prosedur di lingkungan DJBC.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 2

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSC2 Persentase penyelesaian program pengembangan SDM 100% 100% BC1-6.1Persentase Penyelesaianprogram pengembanganSDM3 Persentase penyelesaian/modernisasi organisasi 100% 100% BC1-3.2Persentasepenyelesaian/modernisasi organisasi4 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana 80% 90% BC1-7.1Persentase realisasipemenuhan sarana danprasaranaTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC100% 100% BC1-6.1Persentasepenyelesaian programpengembangan SDM100% 100% Pada tahun 2010 direncakan akan dilakukan BC1-3.2modernisasi sebanyak 11 KPPBC Tipe Madya Pabean. PersentaseJumlah kantor yang telah ditetapkan menjadi kantor penyelesaian/modernismodern pada tahun 2010 sebanyak 11 kantor : asi organisasi1. KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai2. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda3. KPPBC Tipe Madya Pabean Jakarta4. KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang5. KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai6. KPPBC Tipe Madya Pabean Palembang7. KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar Lampung8. KPPBC Tipe Madya Pabean Pontianak9. KPPBC Tipe Madya Pabean Balikpapan10. KPPBC Tipe Madya Pabean Makasar11. KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda.TargetRenja2011Realisasi100% 212,20% Kegiatan yang dilaksanakan adalahmelaksanakan program pengembangan SDMDJBC. Dari target pengembangan yangdilaksanakan 41 program yang ditetapkan, dapatdicapai 87 program dengan realisasi pencapaiantarget sebesar 212%. Hal ini dikarenakan banyakpermintaan pelaksanaan programpengembangan yang sifatnya perlu danmendesak dari unit-unit.100% 100% Pada tahun 2011 ditargetkan untukmemodernisasi sebanyak 11 (sebelas) kantor.Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 telahdilakukan transformasi 11 KPPBC menjadi kantormodern yakni:1. KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun2. KPPBC TMP Jambi3. KPPBC TMP Entikong4. KPPBC TMP Medan5. KPPBC TMP Teluk Nibung6. KPPBC TMP Pekanbaru7. KPPBC TMP Teluk Bayur8. KPPBC TMP Tarakan9. KPPBC TMP Nunukan10. KPPBC TMP Banjarmasin11. KPPBC TMP Samarinda.80% 143% 82% 127,27% *) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telahdisempurnakan menjadi "Persentaseimplementasi e-procurement" dalam rangkapelaksanaan kebijakan penyediaan sarana danprasarana tertentu berbasis kinerja dan secaraselektif.KetKegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaanbarang dan jasa melalui e-procurement, daritarget pengadaan 11 frekuensi dapatdirealisasikan sebanyak sebanyak 14 frekuensisehingga pencapaian target adalah sebesar127%. Terjadinya penambahan jumlah paketpengadaan yang dilakukan secara e-procurement karena adanya optimalisasianggaran dan pengadaan jasa sewa mesin fotokopi, adapu paket-paket tersebut adalahsebagai berikut: pengadaan mobil patroli hasiloptimalisasi, pengadaan mobil minibus hasiloptimalisasi, pengadaan mobil operasionaleselon II hasil optimalisasi, dan pengadaan jasasewa mesin fotokopi.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 3

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC5 Persentase pos lintas batas tradisional dengan10% 50% 10% - Realisasinya tidak dapat disampaikan karena pada20% -kondisi sarana dan prasarana kepabeanan yangprinsipnya DJBC tidak memiliki Renstra dan Renjamemadaiyang terkait langsung dengan kebijakanpembangunan di wilayah kawasan perbatasan.Namun demikian, di dalam Renstra DJBC terdapatindikator "Persentase realisasi pemenuhan Saranadan Prasarana" dimana hal tersebut sudah termasukdalam alokasi DIPA kantor-kantor bea dan cukai yangbersangkutan, termasuk kantor-kantor yang ada diKawasan Perbatasan.6 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan100% 100% BC1-8.1100% 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat BC1-8.1100% 100%Anggaran (RKA-KL) dengan Jumlah Satuan Kerja DJBCTersedianya dokumenperincian formulir 1-5 RKA dan DIPA untuk masingmasingPersentase dokumenperencanaan anggaranunit kerja dan KP DJBC. Dari targetperencanaan anggaran(RKA-KL)penyediaan 143 berkas dokumen dapat disediakan (RKA-KL) satker DJBC143 berkas.yang disampaikan tepatwaktu7 Persentase tercapainya penyelesaian Laporan100% 100% BC1-8.2100% 100% BC1-8.2100% 100%Keuangan dengan Jumlah Satuan Kerja DJBCTersedianya laporanPersentase laporankeuangankeuangan satker DJBCyang disampaikan tepatwaktuTargetRenja2011RealisasiKetKegiatan yang dilaksanakan adalah membuatperincian formulir I-5 RKA dan DIPA untukmasing-masing unit kerja dan Kantor PusatDJBC.1 Fekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I 12X 12X DIREKTORAT TEKNIS BC2-5.1KEPABEANAN Frekuensi pemutakhiranpada DBH I12x 13X Jumlah kegiatan pemutakhiran DBH I yang dilakukansebanyak 13 kegiatan.BC2-3.1Frekuensipemutakhiran padaData Base Harga I12X 12X Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean I dapatdilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali), hal inidapat memenuhi target pemutakhiran untuktahun 2011 yang ditetapkan sebanyak 12 kaliatau satu kali setiap bulannya. Pemutakhiranyang dilakukan setiap bulan tersebut merupakanhasil pengumpulan data mengenai Nilai Pabeandari berbagai pihak yang berwenang, salahsatunya dari hasil cek harga pasar yangdilakukan secara rutin oleh Subdit Nilai Pabean.2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan 75% 80% BC2-4.175% 100% Jumlah rumusan peraturan yang dibuat di bidang BC2-1.176% 144%di bidang teknis kepabeananPersentase rumusanTeknis Kepabeanan sebanyak 25 peraturan dari Persentase rumusanperaturan yang menjadirencana rumusan sebanyaak 25 peraturan. peraturan di bidangkeputusan di bidangteknis kepabeananteknis kepabeananyang telah diselesaikanUntuk tahun 2011 target yang ditetapkan 9peraturan dan realisasi yang tercapai adalahsebanyak 13 peraturan :a. PMK 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011tentang Penyelesaian BTD, BDN dan BMN;b. PMK 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus2011 tentang Perubahan Kedua atas PMK 51tentang Penetapan Tarif dan Nilai Pabean danPenetapan Direktur Jenderal;c. PER-8/BC/2011 Tanggal 25 Februari 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan PemungutanBMAD Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari RRCdan Malaysia;d. P-12/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea MasukTindakan Pengamanan Terhadap Impor ProdukTali Kawat baja (Steel Wire Ropes) dengan PosTarif 7312.10.90.00;e. P-13/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea MasukTindakan Pengamanan Terhadap Impor ProdukTali Kawat baja (Steel Wire Ropes) dengan PosRenstra DJBC s.d. 2011 Page 4

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC3 Persentase ketepatan waktu penyelesaian 75% 80% BC2-6.275% 86,62% Jumlah penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang BC2-4.277% 92,44%penetapan nilai pabean dan klasifikasi barangKetepatan waktuyang tepat waktu sebanyak 952 penetapan dari 1099 Ketepatan waktupenyelesaian penetapanpermintaan penetapan.penyelesaiannilai pabean danpenetapan nilai pabeanklasifikasi barangdan klasifikasi barangTargetRenja2011RealisasiKetTali Kawat baja (Steel Wire Ropes) dengan PosTarif ex 7312.10.10.00;f. P-14/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea MasukTindakan Pengamanan Terhadap Impor ProdukKawat Seng;g. P-15/BC/2011 Tanggal 14 April 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea MasukTindakan Pengamanan Terhadap Impor ProdukPermintaan Kawat Bindrat; penetapan nilai pabean danklasifikasi barang diajukan oleh pemangkukepentingan, terutama untuk keperluanpemberian ijin impor sementara dan untukkendaraan bermotor yang diajukan oleh Dit.Fasilitas Kepabeanan, dapat dipenuhi secaratepat waktu sebesar 92,44% atau sebanyak 715(tujuh ratus lima belas) berkas.4 Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized 10% BC2-4.210% 100% PMK yang terkait dengan AEO dan telah diterbitkan25% -Economic Operator (AEO) dan dukungan terkaitPersentase penyelesaianpada tahun 2010 yaitu PMK Nomordengan Sistem Logistik NasionalPMK tentang Authorized219/PMK.04/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentangEconomic OperatorPerlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized(AEO) dan dukunganEconomic Operator (AEO).terkait dengan SistemLogistik NasionalPengukuran kinerja DJBC yang terkait denganAEO adalah terbitnya PMK tentang AEO.Realisasi pada tahun 2010 sudah mencapai100% sehingga tidak ditargetkan lagi padatahun 2011.1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepatwaktu85% 90% DIREKTORATFASILITASKEPABEANANBC3-1.1Persentase realisasi darijanji pelayanan yangtepat waktu85% 95,43% Dari 1926 keputusan yang diterbitkan pada tahun2010 sebanyak 1838 keputusan diterbtikan tepatwaktu.85% 97,09% Realisasi janji pelayanan yang tepat waktu Dit.Fasilitas pada tahun 2011 diukur melalui 3indikator yaitu :- Rata-rata persentase realisasi dari janji layananunggulan pada Dit. Fasilitas Kepabeanan(capaian 2011 sebesar 98,66%);- Persentase realisasi dari janji layananpendukung (capaian 2011 sebesar 98,19%);- Persentase realisasi dari janji layanan lainnya(capaian 2011 sebesar 94,43%).2 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidangfasilitas kepabeanan75% 100% BC3-4.1Persentase penyelesaianrancangan peraturan dibidang fasilitaskepabeanan75% 100% Dari 4 rancangan peraturan yang ditargetkan untukdisusun pada tahun 2010 sebanyak 4 rancanganperaturan yang berhasil diselesaikan yaitu : PMKtentang BMDTP untuk Tahun Anggaran 2010, RPMKtentang KB, RPMK tentang GB, PMK tentang BadanRekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR).BC3-4.1Persentasepenyelesaianrancangan peraturan dibidang fasilitaskepabeanan75% 88,89%Dari 9 rancangan peraturan yang ditargetkanuntuk disusun pada tahun 2011 sebanyak 8rancangan peraturan yang berhasil diselesaikanyaitu :1. Perdirjen Nomor PER-6/BC/2011 tanggal 14Februari 2011 tentang tata cara pemberian PPNDTP untuk T.A. 20112. Perdirjen BMDTP atas 16 sektor industri3. RPMK Perubahan KMK-90/KMK.05/2002 jo.PMK-137/PMK,04/20074. RPMK tentang Form A, Form B, dan Form C5. RPMK Pembebasan BM dan/atau Cukai atasimpor barang kiriman hadiah/hibah untukkepentingan penanggulangan bencana alamRenstra DJBC s.d. 2011 Page 5

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCBC3-4.2Persentase penyelesaianrancangan PMK danaturan pelaksanaanlainnya terkait sistempelayanan kepabeananyang mendukung sistemlogistik nasional(Customs Advance TradeSystem)TargetRenstra2010RealisasiKetRPMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistempelayanan kepabeanan yang mendukung SistemLogistik Nasional (Customs Advance Trade System)merupakan program tahun 2010 dan telahdiselesaikan pada akhir tahun 2010 dalam bentuk 1RPMK dan 4 Perdirjen, yaitu :a. PMK Nomor 232/PMK.04/2009 tanggal 28Desember 2009 tentang KPPT;b. PDJBC Nomor P-19/BC/2010 tanggal 17 Maret 2010tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang EksporMelalui KPPTc. PDJBC Nomor P-21/BC/2010 tanggal 19 Maret 2010tentang Tata Laksana Penetapan KPPT;d. PDJBC Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk,Warna, Ukuran Segel Dan Tanda Pengaman Bea danCukai, dan Tata Cara Penyegelan;e. PDJBC Nomor P-30/BC/2010 tanggal 7 Juni 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan danPengeluaran Barang Impor Ke dan Dari TPS di dalamKPPT.INDIKATOR BSC3 Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturanpelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanankepabeanan yang mendukung sistem logistiknasional (Customs Advance Trade System )75% 100% 75% 100% 100% - RPMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkaitsistem pelayanan kepabeanan yang mendukungSistem Logistik Nasional (Customs AdvanceTrade System) merupakan program tahun 2010dan telah diselesaikan pada akhir tahun 2010dalam bentuk 1 RPMK dan 4 Perdirjen.TargetRenja2011RealisasiKet6. RPMK Pembebasan BM dan/atau Cukai atasimpor barang kiriman hadiah/hibah untukkeperluan ibadah untuk umum, amal, sosial ataukebudayaan7. RPMK Pembebasan BM atas impor baranguntuk keperluan museum, kebun binatang dantempat lain semacam ituyang bertujuan untukumum, serta barang untuk konservasi alam8. PMK Nomor 253/PMK.04/2011 tanggal 28Desember 2011 tentang pengembalian BM yangtelah dibayar atas impor barang dan bahanuntuk diolah, dirakit, atau dipasang pada baranglain dengan tujuan untuk diekspor9. PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28Desember 2011 tentang pembebasan BM yangtelah dibayar atas impor barang dan bahanuntuk diolah, dirakit, atau dipasang pada baranglain dengan tujuan untuk diekspor.Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun2010 sehingga tidak ditargetkan lagi padatahun 2011.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 6

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC4 Persentase penyelesaian peraturan terkait70% 100% BC3-4.370% 100% Dari 2 rancangan peraturan terkait KEK yang100% -sistem pelayanan kepabeanan dan cukai diPersentase penyelesaianditargetkan untuk disusun pada tahun 2010,Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).peraturan terkait sistemsemuanya dapat diselesaikan yaitu :pelayanan kepabeanan- RPP tentang Ketentuan Kepabeanan dan Cukai didan cukai di KawasanKEK, danEkonomi Khusus (KEK)- RPMK tentang Tatalaksana Kepabeanan dan Cukai diKEK.Pada tahun 2010, penyelesaian hanya sebatas RPPdan RPMK yang mana masih terus dilakukanpembahasan dengan instansi-instansi terkait sampaidengan diterbitkannya PP dan PMK.Rancangan peraturan tersebut telah diserahkankepada Biro Hukum Kemenkeu pada tanggal 19 Juli2010 untuk dikompilasikan dengan rancanganperaturan terkait dengan perpajakan di KEK.5 Persentase penyelesaian rancangan PMK terkait 10% 100% Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun 2010 :-Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)a. PMK Nomor 232/PMK.04/2009 tanggal 28dalam rangka pengembangan Sistem LogistikDesember 2009 tentang KPPT;b. PDJBC Nomor P-19/BC/2010 tanggal 17 Maret 2010tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang EksporMelalui KPPTc. PDJBC Nomor P-21/BC/2010 tanggal 19 Maret 2010tentang Tata Laksana Penetapan KPPT;d. PDJBC Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk,Warna, Ukuran Segel Dan Tanda Pengaman Bea danCukai, dan Tata Cara Penyegelan;e. PDJBC Nomor P-30/BC/2010 tanggal 7 Juni 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan danPengeluaran Barang Impor Ke dan Dari TPS di dalamKPPT.6 Persentase penyelesaian rancangan PMK terkaitpemberian fasilitas fiskal sesuai peraturanperundang-undangan dan skema pembiayaaninfrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus(KEK)100% 100% Rancangan peraturan terkait sistem pelayanankepabeanan dan cukai di KEK yaitu : RPP tentangKetentuan Kepabeanan dan Cukai di KEK dan RPMKtentang Tatalaksana Kepabeanan dan Cukai di KEKtelah diselesaikan oleh DJBC dan telah diserahkankepada Biro Hukum Kemenkeu pada tanggal 19 Juli2010 untuk dikompilasikan dengan rancanganperaturan terkait dengan perpajakan di KEK.- Rancangan peraturan terkait sistem pelayanankepabeanan dan cukai di KEK yaitu : RPP tentangKetentuan Kepabeanan dan Cukai di KEK danRPMK tentang Tatalaksana Kepabeanan danCukai di KEK telah diselesaikan oleh DJBC dantelah diserahkan kepada Biro Hukum Kemenkeupada tanggal 19 Juli 2010.Berdasarkan Surat Direktur PPKC kepada BKFNomor S-92/BC.8/2011 tanggal 8 Februari 2011disampaikan bahwa penyusunan PP dan PMKterkait KEK adalah termasuk materi perundangundanganyang penyusunannya dilimpahkankepada Badan Kebijakan Fiskal sehinggatanggungjawab penyelesaian PP dan PMKtersebut sudah berada di luar kewenanganDJBC.TargetRenja2011RealisasiKetRancangan peraturan terkait sistem pelayanankepabeanan dan cukai di KEK telah diselesaikanoleh DJBC dan telah diserahkan kepada BiroHukum pada tanggal 19 Juli 2010 untukdikompilasikan dengan rancangan peraturanterkait dengan perpajakan di KEK.Selain itu, berdasarkan Surat Direktur PPKCkepada BKF Nomor S-92/BC.8/2011 tanggal 8Februari 2011 disampaikan bahwa penyusunanPP dan PMK terkait KEK adalah termasuk materiperundang-undangan yang penyusunannyadilimpahkan kepada Badan Kebijakan Fiskalsehingga tanggungjawab penyelesaian PP danPMK tersebut sudah berada di luar kewenanganDJBC.Posisi terakhir RPP yang telah dikompilasikanantara kepabeanan dan perpajakan telahdilakukan pembahasan di Ditjen Perundangundangandan di Menko Perekonomian, namundikembalikan ke Kemenkeu untuk dilakukankajian atas pemberian fasilitas fiskal di KEK.Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun2010 sehingga tidak ditargetkan lagi padatahun 2011.RPMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkaitKPPT merupakan program tahun 2010 dan telahdiselesaikan pada akhir tahun 2010 dalambentuk 1 RPMK dan 4 Perdirjen.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 7

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSC7 Persentase penyelesaian rancangan PMK untukpengembangan sistem elektronik terkait denganperijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan10% - Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2009 ttg PelayananTerpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal,pengembangan sistem elektronik terkait perijinanpenanaman modal dibangun dan dikelola BKPM.BKPM membangun dan mengelola sistem pelayananinformasi dan perijinan investasi secara elektronik(SPIPISE) dan sesuai pasal 22 Peraturan PresidenNomor 27 Tahun 2009 diatur kewajiban BKPM dalammengelola SPIPISE.Kewenangan pemberian fasilitas pembebasan BeaMasuk terkait dengan penanaman modal telahdilimpahkan kepada Kepala BKPM dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.Porsi dari DJBC dalam hal ini adalah hanya sebatasberpartisipasi dalam penyusunan RPMK penggantiKMK-135/KMK-05/2000 yang akan dilaksanakan olehBKPM dan PMK tsb telah diterbitkan yaitu PMK-176/PMK.011/2009.Persentase penyelesaian rancangan PMK untukmemadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (diJawa dan Sumatra)TargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011Realisasi25% - Sesuai dengan pasal 21 Peraturan PresidenNomor 27 Tahun 2009, disebutkan bahwa BKPMmembangun dan mengelola sistem pelayananinformasi dan perijinan investasi secaraelektronik (SPIPISE) dan sesuai pasal 22Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 diaturkewajiban BKPM dalam mengelola SPIPISE.Kewenangan pemberian fasilitas pembebasanBea Masuk terkait dengan penanaman modaltelah dilimpahkan kepada Kepala BKPMdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.011/2009.100% - Sampai saat ini belum ada daerah yangditetapkan oleh Dewan Nasional sebagai KEK(target sampai dengan akhir tahun 2011 adalah2 daerah ditetapkan sebagai KEK).KetDi samping itu, dengan belum terbitnya PPterkait fasilitas fiskal di KEK maka penyusunanPMK-nya pun belum dapat dilaksanakan.1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai 22 hari 20 hari DIREKTORAT CUKAI BC4-1.1Tingkat ketepatan waktupenyediaan pita cukai22 15,33 Realisasi tahun 2010 yaitu 15,33 hari mengalamipeningkatan jika diandingkan realisasi tahun 2009yaitu 16,75 hari. Peningkatan tersebut dipengaruhioleh penerapan Sistem Aplikasi Cukai (SAC)Sentralisasi yang semakin mempercepat prosespenyediaan pita cukai, selain itu koordinasi denganpengusaha pabrik/importir BKC serta denganperusahaan pencetak pita cukai juga berjalan denganbaik.BC4-5.1Presentase ketepatanwaktu penyediaan pitacukai22 hari 98,58% *) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telahdisempurnakan menjadi "Presentase ketepatanwaktu penyediaan pita cukai", di mana formulapenghitungan kinerja diukur melaluiperbandingan antara penyediaan pita cukai HasilTembakau di Gudang Pita Cukai Kantor PusatDJBC dalam waktu 22 hari sejak PermohonanPenyediaan Pita Cukai (P3C) oleh PengusahaPabrik atau Importir BKC diterima dibandingkandengan jumlah permohonan.Capaian pada tahun 2011 sebesar 98,58%.Pencapaian tersebut dipengaruhi olehimplementasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC)Sentralisasi yang sudah diimplenetasikan diseluruh kantor cukai sehingga mempercepatproses penyediaan pita cukai. Selain itu jugakarena adanya koordinasi yang baik antarapengusaha pabrik/importir BKC, KantorPelayanan Bea dan Cukai, Direktorat Cukai danperusahaan pencetak pita cukai.2 Persentase permohonan pengembalian cukai yang 80% 100% BC4-8.180% 100% BC4-6.180% 98,54%selesai diprosesPersentase permohonanpengembalian cukaiyang selesai diprosesPersentasepermohonanpengembalian cukaiyang selesai diprosestepat waktuRenstra DJBC s.d. 2011 Page 8

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu 98% 99% BC4-3.198% 99,98% Pada tahun 2010 jumlah cukai yang diberikan BC4-3.198% 99,99%dibandingkan dengan jumlah cukai secaraPersentase cukai yangpenundaan adalah Rp 57.134 miliar dan sebesar Rp Persentase cukai yangkeseluruhandibayar tepat waktu57.125 miliar dibayar tepat waktu.dibayar tepat waktudibandingkan dengandibandingkan denganjumlah cukai secarajumlah cukai yangkeseluruhanmendapatkanpenangguhanpembayaranTargetRenja2011RealisasiKetJumlah penundaan pembayaran cukai hasiltembakau yang jatuh tempo sepanjang tahun2011 hampir seluruhnya telah dilunasi tepatpada waktunya yaitu sebesar 99,99%. Padatahun 2011 jumlah cukai yang diberikanpenundaan adalah Rp 67.407,96 milyar dansebesar Rp 67.405,49 milyar dibayar tepatwaktu.1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dancukai yang diserahkan ke Kejaksaan50% 60% DIREKTORATPENINDAKANDAN PENYIDIKANBC5-2.1Persentase tindakpidana di bidangkepabeanan dan cukaiyang diserahkan keKejaksaan50% 75% Realisasi penerbitan PDP pada tahun 2010 sebanyak153 berkas sedangkan jumlah PDP outstanding yangditerbitkan pada tahun 2009 sebanyak 31 berkassehingga total menjadi 184 berkas. Dari 153 berkasPDP yang diterbitkan pada tahun 2010 yang telah P-19 sebanyak 9 berkas dan yang telah P-21 sebanyak98 berkas, sedangkan berkas lainnya masih dalamproses penyidikan.Dari 31 berkas PDP outstanding yang diterbitkan padatahun 2009 yang telah P-19/P-21 sebanyak 31 berkassehingga jumlah total yang telah P-19/P21 padatahun 2010 sebanyak 138 berkas.BC5-1.1Persentasi hasilpenyidikan yangdinyatakan lengkapoleh Kejaksaan (P21)50% 79,34% S.d. Triwulan IV 2011 telah diterbitkan PDPsebanyak 121 berkas dan telah P-21 sebanyak96 berkas.*) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telahdisempurnakan menjadi "Persentase hasilpenyidikan yang dinyatakan lengkap olehKejaksaan (P21)", di mana formulapenghitungan kinerja diukur melalui jumlahdokumen yang dinyatakan lengkap olehKejaksanaan (P21), bukan dokumen yangdiserahkan Kejaksaan (P19).2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai 10% 9% BC5-3.110% 5,09% Indikator kinerja ini memiliki polarisai "minimize" BC5-2.110% 0,28%yang diblokir kegiatannya dibandingkan denganPersentase pengguna(semakin kecil semakin baik), artinya nilaiPersentase penggunajumlah perijinanjasa kepabeanan danaktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja jasa kepabeanan yangcukai yang diblokirdiharapkan lebih kecil dari target.diblokir kegiatannyakegiatannyadibandingkan dengandibandingkan denganjumlah perijinanjumlah perijinan3 Persentase Penegahan Barang Larangan dan70% 80% BC5-10.170% 135% Realisasi pada tahun 2010 sebesar 135% merupakan BC5-8.170% 220,00%PembatasanPersentase penegahangambaran peningkatan pengawasan dan penindakan Persentase Penindakanbarang larangan danterhadap barang lartas yang diikuti dengan tindakan Barang Larangan danpembatasanpenegahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PembatasanIndikator kinerja ini memiliki polarisai"minimize" (semakin kecil semakin baik), artinyanilai aktual/realisasi/pencapaian indikatorkinerja diharapkan lebih kecil dari target.Realisasi IKU ini pada tahun 2011 adalahsebanyak 44 kali penindakan yang dilakukan daritarget yang ditetapkan sebanyak 20 kalipenindakan.4 Persentase pemanfaatan sarana pengawasanGamma Ray60% 80% BC5-12.1Persentase pemanfaatansarana pengawasanGamma Ray60% 143,39% BC5-10.1Persentase evaluasipemanfaatan saranaoperasi65% 100,00% *) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011telah disempurnakan menjadi "Persentaseevaluasi pemanfaatan sarana operasi", di manakinerja yang diukur adalah kegiatan evaluasiatas pemanfaatan sarana pengawasan (tidakhanya Gamma Ray, tetapi juga sarana operasilainnya).Realisasi pemanfaatan Gamma Ray diukurberdasarkan jumlah kontainer yang dapat diperiksamenggunakan Gamma Ray dalam waktu satu hari.DJBC pada tahun 2010 memiliki 6 Gamma Ray yangdigunakan di KPU Tanjung Priok (2 unit model portaldan 1 model mobile), KPPBC Tanjung Emas (1 unitmodel mobile), dan KPPBC Tanjung Perak (2 unitmodel portal).Realisasi Tahun 2010 terdapat total 681.388 kontainerdari 3 Kantor Pelayanan yang telah diperiksamenggunakan sarana Gamma-Ray Container Scanner.Jumlah kontainer yang ditargetkan untuk diperiksayaitu 6000 kontainer per bulan.Pada tahun 2011 realisasi IKU ini sebesar 100%dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 kalievaluasi.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 9

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011RealisasiKetBC6-1.1Realisasi auditdibandingkan denganrencanaRencana audit adalah rencana audit kepabeanan dancukai yang disusun berdasarkan DROA (DaftarRencana Obyek Audit).Realisasi pelaksanaan audit DJBC pada tahun 2010 : Semester I 100% terhadap DROA Audit Semester I(340 perusahaan) Semester II 100% terhadap DROA Audit SemesterII (249 perusahaan).1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan 90% 95% DIREKTORAT AUDIT90% 100% BC6-1.190% 100,00%DROA (Daftar Rencana Obyek Audit)Realisasi auditdibandingkan denganrencanaPada tahun anggaran 2011, Direktorat Audittelah menetapkan Daftar Rencana Obyek Audit(DROA) sebanyak 71 obyek audit denganperincian 36 obyek audit pada semester I dan 35obyek audit pada semester II.Selama tahun 2011, dari 71 DROA tersebut yangditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugassebanyak 71.2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit 85% 90% BC6-10.1Persentase Hasil EvaluasiLaporan Hasil Audit85% 100% Dari 190 LHA yang diterbitkan pada tahun 2010 telahdilakukan evaluasi terhadap seluruh LHA tersebut.BC6-1.3Persentase hasil auditberupa tambah bayar85% 94,38% *) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telahdisempurnakan menjadi "Persentase hasil auditberupa tambah bayar".Pada tahun 2011, efektivitas pelaksanaan auditkepabeanan dan cukai selain diukur daripenyelesaian jumlah LHA juga diukur dari jumlahhasil audit yang mengakibatkan tambah bayar.Capaian kinerja IKU ini dihitung denganmembandingkan antara jumlah pelaksanaanaudit berdasarkan DROA yang dilakukan denganjumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROAyang mengakibatkan tambah bayar, yaitupelaksanaan audit yang mendapatkan adanyatemuan yang berakibat terjadinya tambah bayardari auditee berupa tambah bayar BM, BK, Cukaiataupun sanksi administrasi.Pada tahun 2011, dari sejumlah 569 pelaksanaanaudit yang dilaksanakan berdasarkan ST DROA dilingkungan DJBC sejumlah 537 auditmendapatkan adanya temuan yang berakibatterjadinya tambah bayar dengan total tagihansebanyak Rp 1.173,99 milyar.1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional terhadaphasil kesepakatan kepabeanan internasional70% 75% DIREKTORATKEPABEANANINTERNASIONALBC7-1.1Persentase kebijakankepabeanan nasionalterhadap hasilkesepakatankepabeananinternasional70% 100% Pada tahun 2010 terdapat 1 kesepakatan yangdihasilkan dari kerjasama kepabeanan internasionalyaitu TRS (Time Release Study) Pilot Border/PortBIMP EAGA, yang kemudian ditindaklanjuti dengankebijakan kepabeanan nasional yaitu denganditetapkannya Kep Dirjen BC Nomor 16/BC/2010tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim TRSdi Pelabuhan Bitung dan Perbatasan Entikong selakuPilot Border/Port Kerjasama BIMP EAGA.BC-7.2.1Jumlah kajian yangrelevan dengan tugasdan fungsi DJBC yangberasal dari informasidari forum kerjasamainternasional72% 240,00%*) Indikator kinerja untuk tahun 2011 telahdisempurnakan menjadi "Jumlah kajian yangrelevan dengan tugas dan fungsi DJBC yangberasal dari informasi dari forum kerjasamainternasional" karena indikator sebelumnyaredundan dengan indikator "Persentaserumusan kebijakan kerjasama internasional dibidang kepabeanan yang sesuai dengan standarinternasional".Kajian yang dihasilkan tersebut adalahRenstra DJBC s.d. 2011 Page 10

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011RealisasiKetKajian yang dihasilkan tersebut adalahkajian/analisa atas informasi di bidangkepabeanan yang berasal dari laporan kegiatandalam rangka kerja sama internasional(pertemuan/sidang maupun internationalcapacity building event), laporan keikutsertaanDJBC sebagai narasumber, maupun isu yangberasal dari forum kerja sama internasional yangperlu disampaikan kepada unit di lingkunganDJBC dan/atau instansi terkait dalam rangkamengharmonisasikan kepentingan nasional danstandar internasional.Untuk tahun 2011, ditetapkan sebanyak 10(sepuluh) kajian yang akan dihasilkan olehDirektorat Kepabeanan Internasional. Sampaidengan akhir tahun 2011 ternyata jumlah kajianyang dihasilkan berjumlah 24 (dua puluh empat)kajian, jauh melampaui target yang telahditetapkan.2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasionaldi bidang kepabeanan dan cukai75% 80% BC-7.3.1Persentase rumusankebijakan kerjasama75% 75% Pada tahun 2010 direncanakan akan dihasilkan 4(empat) rumusan naskah perjanjian Internasional dibidang Kepabeanan dan cukai. Sampai denganBC7-1.1Persentase rumusankebijakan kerjasama77% 128,57%internasional di bidangTriwulan IV 2010 telah dihasilkan 3 rumusan sehingga internasional di bidangkepabeanan dan cukaicapaiannya 75%. Capaian dimaksud diperoleh daridihasilkannya :1. Draft the ASEAN Agreement on Customs 1997kepabeanan yangsesuai dengan standarinternasional2. Memorandum of Cooperation (MoC) between theDirectorate General of Customs and Excise of theMinistry of Finance of the Republic of Indonesia andthe Department of the Chief Minister of the NorthernTerritory of Australia on a Customs Pre-InspectionFacility in Darwin Australia3. Draft Memorandum of Understanding betweenASEAN and China Customs.Walaupun target pada tahun 2010 sebesar 75% telahterpenuhi, akan tetapi dari ke-4 rencana rumusannaskah perjanjian internasional yang direncanakanada satu rencana rumusan naskah perjanjianinternasional yang belum terselesaikan hingga akhirtahun 2010 yaitu draft aksesi The Revised KyotoConvention.Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalampencapaian kinerja tahun 2010 sehingga tidakterselesaikannya draft aksesi The Revised KyotoConvention yaitu :a. Dengan mempertimbangkan kewajiban yang akantimbul bagi DJBC sebagai RKC contracting party,tahapan persiapan aksesi baru dapat dilakukansetelah tim kerja melakukan cost benefit analysis;b. Berdasarkan pengamatan awal dari unit terknisterkait dinilai bahwa masih terdapat beberapaketentuan dalam RKC yang masih belum mampudipenuhi oleh DJBC dan stakeholders sesuai bataswaktu yang ditentukan.Rencana rumusan yang diselesaikan pada tahun2011 sebanyak 7 (tujuh) rumusan, s.d. bulanDesember 2011 telah terealisasi sebanyak 9(sembilan) rumusan sebagai berikut:1. Rumusan Kebijakan yang berbentuk SuratDirektur Jenderal kepada Menteri Keuangan danKorea Customs Service (KCS) tentang PosisiIndonesia dan Agenda Pertemuan serta AgreedMinutes dalam the 1st Bilateral Meeting antaraDJBC dan KCS.2. Rumusan Kebijakan yang berbentuk PositionPaper dari Direktur Jenderal kepada PTRIJenewa dan Kementerian Perdagangan padaSidang Negotiating Group on Trade Facilitation(NGTF) antara:a. Position Paper DJBC atas Komunikasi ChinaTerkait Draft Terbaru Post Clearance Audit /Customs Auditb. Position Paper DJBC atas Draft ConsolidatedText Negotiating Group on Trade Facilitationrevisi ke-7 (TN/TF/W/165/rev.7).3. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dariDirektur Jenderal kepada Menteri Keuanganmengenai Rencana Penandatanganan draftProtocol 2 tentang Designated of Frontier Postdan Protocol 7 tentang The ASEAN CustomsTransit System (ACTS).4. Rumusan Kebijakan yang berbentuk SuratDirektur Jenderal kepada Mr. Arjun Goswami,Director of Regional Cooperation and OperationsCoordination Division of Southeast AsiaDepartment of ADB mengenai Survey on Rate ofErrors/Ommisions by Private Sector in BIMP-EAGA Priority Entry Points.5. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dariDirektur Jenderal kepada Menteri Keuanganmengenai Usulan Posisi Nasional atas RencanaPemberlakuan Skema Self Certification.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 11

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011RealisasiKet6. Rumusan kebijakan terkait kerja samaregional di tingkat APEC berbentuk surat dariDirektur Jenderal kepada Dirjen Asia Pasifik danAfrika, Kementerian Luar Negeri RI mengenaiMasukan dan usulan DJBC untuk posisi nasionalatas APEC Self Certification dan FTA terkaitSkema APEC.7. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dariDirektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional mengenaiPenyampaian kesiapan DJBC dalamImplementasi Second Protocol to Amend theAgreement on Trade in Goods of the FrameworkAgreement on Comprehensive EconomicCooperation ASEAN-China.8. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dariDirektur Jenderal kepada Menteri Keuanganmengenai Laporan Perkembangan RencanaPenerapan Skema Self Certification dalamKerangka ASEAN Trade In Goods (ATIGA).9. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dariDirektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional KementerianPerdagangan mengenai Pembahasan materiROO untuk menghadapi perundingan IE-CEPAputaran ke - 4.1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 100% 100% DIREKTORATPENERIMAAN DANPERATURANBC8-1.1Jumlah penerimaan Beadan CukaiKEPABEANAN DANCUKAI100% 116,12% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV2010 berdasarkan data Ditjen. Perbendaharaanadalah Rp95.019,26 Milyar dari target APBN-P 2010sebesar Rp81.827,29 Milyar.BC8-3.1Persentase ketepatanalokasi distribusi targetpenerimaan100% 13,78% *) Indikator jumlah penerimaan bea dan cukaimerupakan indikator untuk programpengawasan, pelayanan, dan penerimaan dibidang kepabeanan dan cukai (Unit eselon IDJBC) dan pada tahun 2011 ditetapkan untuktidak diturunkan sebagai indikator kegiatanperumusan kebijakan dan peningkatanpengelolaan penerimaan bea dan cukai (Uniteselon II Dit. PPKC).Sebagai pengganti dari indikator kinerja tersebutdi Dit. PPKC ditetapkan indikator "Persentaseketepatan alokasi distribusi target penerimaan".Tingkat ketepatan pengalokasian targetpenerimaan diukur berdasarkan nilai deviasiyang merupakan selisih antara realisasipenerimaan BM, BK dan Cukai dengan targetpenerimaan BM, BK dan Cukai dari masingmasingKPU BC dan KWBC dibagi dengan targetpenerimaan BM, BK dan Cukai dari masingmasingKPU BC dan KWBC.Target pada tahun 2011 sebesar 20% danrealisasinya adalah 13,78%.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 12

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSC3 Persentase penyelesaian tagihan55% 60% BC8-10.1Persentase penyelesaiantagihanTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC2 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi 75% 80% BC8-6.175% 131% Target pada tahun 2010 direncanakan akan BC8-1.175% 138,71%peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU CukaiPersentase penyelesaiandiselesaikan sebanyak 44 rancangan dan legalisasi Persentaserancangan dan legalisasiperaturan. Pada tahun 2010 telah diselesaikan penyelesaianperaturan pelaksanaansebanyak 58 rancangan dan legalisasi peraturan (1 perancangan danUU Kepabeanan dan UUPP, 25 RPMK, 29 RPDJBC, 1 KEPDJBC, 1 SE, dan 1 INS) legalisasi peraturanCukaipelaksanaan UUKepabenanan dan UUCukai55% 58,77% Pada tahun 2010 telah diterbitkan tagihan sebanyakRp 4.519,76 milyar dan telah dicairkan tagihansejumlah Rp 2.656,09 milyar sehingga capaian tahun2010 sebesar 58,77% melebihi target yang ditetapkansebesar 55%.Tagihan aktif pada tahun 2010 masihmemperhitungkan tagihan dari tahun-tahunsebelumnya.BC8-2.1Persentasepenyelesaian piutang4 Persentase peraturan pelaksanaan di bidang80% 90% BC8-2.180% 100% 80% -kepabeanan dan cukai yang selaras dengan UUPersentase peraturanKepabeanan dan UU Cukai.pelaksanaan di bidangkepabeanan dan cukaiyang selaras dengan UUKepabeanan dan UUCukai.TargetRenja2011Realisasi55% 79,42% *) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011telah disempurnakan menjadi "Persentasepenyelesaian piutang". Selain terjadipenyempurnaan nama indikator, formulapenghitungan IKU ini juga disempurnakandimana kinerja penyelesaian piutang diukurhanya untuk piutang yang usianya < 3 tahun.Pada tahun 2011 telah diselesaikan piutangsebanyak Rp 79.380,66 milyar dari jumlahpiutang yang berumur kurang dari 3 tahunsebanyak Rp 99.944,87 milyar sehingga capaiantahun 2011 sebesar 79,42%.KetTarget pada tahun 2011 direncanakan akandiselesaikan sebanyak 31 rancangan danlegalisasi peraturan. Pada tahun 2011 telahdiselesaikan sebanyak 43 peraturan danrancangan peraturan (1 PMK, 10 RPMK, 10PerDirjen, 10 RPDJ, 4 Kepdirjen, 2 Instruksi, dan6 SE DJBC).*) Indikator ini tidak lagi diukur pada tahun 2011karena redundan dengan indikator "Persentasepenyelesaian rancangan dan legalisasi peraturanpelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai".1 Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yangsesuai dengan proses bisnis DJBC100% 100% DIREKTORATINFORMASIKEPABEANAN DANCUKAIBC9-3.1Persentase sistemaplikasi dan infrastrukturTI yang sesuai denganproses bisnis DJBC100% 100% Pada tahun 2010 telah disepakati untukpengembangan aplikasi yang berbasis web yaitu:1. Re-engineering aplikasi EIS/dashboard(pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengankebutuhan manajemen maupun infrastruktur IT diDJBC);2. Aplkasi TPS online;3. Aplikasi Keberatan / Monitoring Tagihan.Sampai dengan akhir 2010 pencapaianpengembangan 3 aplikasi tersebut sudah mencapai100%.BC9-1.1Persentasepengembangan sistemaplikasi yang sesuaidengan Rencana KerjaTahunan (RKT)100% 100,00% *) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011telah disempurnakan menjadi "Persentasepengembangan sistem aplikasi yang sesuaidengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)".Persentase sistem pengembangan aplikasi yangsesuai dengan RKT adalah perbandingan aplikasiyang dikembangkan dan sesuai dengan aplikasiyang direncanakan sesuai Rencana KerjaTahunan Direktorat IKC.Sistem aplikasi DJBC yang selesai dikembangkanpada tahun 2011 sesuai dengan RKT adalah:1. Aplikasi Passenger Analyzing Unit (PAU);2. Aplikasi BC.23;3. Aplikasi DB Nilai Pabean.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 13

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSC2 Persentase downtime sistem informasi 1% 1% BC9-1.1Downtime sisteminformasiTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC1% 0,36% Downtime adalah waktu dimana suatu sistem BC9-1.2informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang Persentase downtimedilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari sistem pelayananselama 1 tahun. Downtime sistem informasi adalahperbandingan antara jumlah downtime sisteminformasi terhadap jumlah waktu pelayanan yangdilakukan sistem informasi.Indikator kinerja ini memiliki polarisai "minimize"(semakin kecil semakin baik), artinya nilaiaktual/realisasi/pencapaian indikator kinerjadiharapkan lebih kecil dari target. S.d. Triwulan IV2010 realisasi Donwtime Sistem Informasi adalah0,36%.Capaian tersebut merupakan akumulasi downtimeselama tahun 2010 pada 6 kantor utama yaitu KPUPriok, KPU Batam, KPPBC Belawan, KPPBC SoekarnoHatta, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC TanjungPerak.3 Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan 70% 75% BC9-8.170% 100% Pada tahun 2010 telah diselesaikan 3 aplikasi dengan70% -aplikasi sesuai rencanaRata-rata persentasetahapan penyelesaian masing-masing aplikasi 100%penyelesaiandengan keterangan sebagai berikut :pengembangan aplikasi1. Pengembangan Aplikasi Monitoring sudahsesuai rencanamencapai 100% yaitu dengan telah diterapkanAplikasi Monitoring Keberatan dan MonitoringPiutang di KPU Tg. Priok mulai tanggal 20 Desember2010 (Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-91/BC/2010 tanggal 20 Desember 2010);2. Pengembangan Aplikasi EIS sudah mencapai 100%yaitu dengan telah diterapkan Aplikasi EIS di KPU BCTg. Priok pada minggu ke-3 bulan Desember 2010(Nota Dinas Direktur Jenderal Nomor ND-142/BC/2010 tanggal 22 Desember 2010);3. Pengembangan Aplikasi TPS online sudah mencapai100% yaitu dengan telah diterapkan Aplikasi TPSonline di KPU BC Tg. Priok mulai tanggal 23 Desember2010 (Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-92/BC/2010 tanggal 23 Desember).TargetRenja2011Realisasi1% 0,02% *) Nama indikator kinerja untuk tahun 2011telah disempurnakan menjadi "Persentasedowntime sistem pelayanan".Akumulasi Donwtime Sistem Informasi selamatahun 2011 adalah 0,0197%.Dari 14 kantor pelayanan besar, selama tahun2011 downtime sistem informasi hanya terjadidi KPPBC Tg. Perak dan KPPBC Jakarta :- Downtime yang terjadi di KPPBC Tg. Perak(Bulan Maret) diakibatkan padamnya listrik PLNdan pada saat yang bersamaan UPS tidak dapatpindah secara otomatis ke genset karena moduldalam konsisi rusak sehingga terjadi downtime.Untuk memperbaiki masalah tersebutdibutuhkan waktu kurang lebih 24 jam sampaisistem berjalan normal kembali;- Downtime yang terjadi di KPPBC Jakarta (BulanJuli) dikabitkan server hang/ngedump. Untukmemperbaiki masalah tersebut dibutukan waktukurang lebih 1 jam sampai sistem berjalannormal kembali.4 Persentase penerapan aplikasi sistem komputerpelayanan (SKP) Kepabeanan yang terintegrasidengan portal INSW100% 100% BC9-8.2Persentase penerapanaplikasi sistem komputerpelayanan (SKP)kepabeanan yangterintegrasi denganportal INSW100% 100% Penerapan Aplikasi SKP yang terintegrasi denganportal INSW pada tahun 2010 direncanakan akanditerapkan di 5 pelabuhan utama. Sehubungandengan mandatory NSW Ekspor di 5 kantor utamatersebut telah ditetapkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-50/BC/2010tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) SistemNational Single Window (NSW) Ekspor tanggal 13 Juli2010.Integrasi antara SKP Ekspor dengan portal INSW di 5(lima) kantor utama sebagai berikut :1. KPPBC TMP Tanjung Perak;100% - Realisasi sudah mencapai 100% pada tahun2010 sehingga tidak ditargetkan lagi padatahun 2011.Penerapan Aplikasi SKP yang terintegrasi denganportal INSW pada tahun 2010 telah diterapkandi 5 kantor utama yaitu :1. KPPBC TMP Tanjung Perak;2. KPPBC TMP Tanjung Emas;3. KPPBC TMP Belawan (15 Juli 2010);4. KPUBC Tanjung Priok (12 Agustus 2010);5. KPPBC TMP Soekarno Hatta (23 September2010).2. KPPBC TMP Tanjung Emas;3. KPPBC TMP Belawan (15 Juli 2010);4. KPUBC Tanjung Priok (12 Agustus 2010);5. KPPBC TMP Soekarno Hatta (23 September 2010).Ket*) Indikator ini tidak lagi diukur pada tahun 2011karena redundan dengan indikator "Persentasepengembangan sistem aplikasi yang sesuaidengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)".Renstra DJBC s.d. 2011 Page 14

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011RealisasiKet1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi 1% 0,50% PUSAT KEPATUHAN BC10-2.31% 0,79% Pada tahun 2010 terdapat 84 pegawai yang terkena BC10-1.21% 1,98%pelanggaran kode etik/disiplin pegawaiINTERNAL Persentase pegawaisanksi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai dari Persentase pegawaiKEPABEANAN DAN DJBC yang terkenatotal 10.631 pegawai DJBC.DJBC yang terkenaCUKAIsanksi pelanggaran kodesanksi pelanggaranetik/disiplin pegawaikode etik/disiplinpegawai2 Indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan 60 65 BC10-1.160 64,48 Salah satu program kerja dalam pembentukan Kantor BC-3.160 3,65cukai.Indeks kepuasanModern adalah dilakukannya Survey Persepsi Indeks kepuasanpelayanan bea dan cukaiPengguna Jasa baik sebelum maupun setelah pengguna layananpembentukan Kantor Modern. Dari hasil survey iniakan didapatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Bea danCukai. Untuk menjaga independensi dan validitassurvey, maka Tim Percepatan Reformasi (TPR) DJBCbekerja sama dengan Lembaga KonsultanManajemen HayGroup dalam penyelenggaraanSurvey tersebut.Pada tahun 2010 telah dilakukan survey persepsipengguna jasa pada 13 (tiga belas) kantor yangdilakukan oleh HayGroup Consulting yangmenghasilkan Indeks Kepuasan Pelayanan rata-ratasebesar 64,48.3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara 10X 10X 10 10 BC10-7.210X 11XberkalaJumlah kegiatanevaluasi kinerja DJBCsecara berkalaBC10-4.3Jumlah kegiatan evaluasikinerja DJBC secaraberkalaPada tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 10 kalijumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC dalam bentukrapat bulanan pembahasan capaian IKU Depkeu-OneDJBC Tahun 2010.4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas 75% 80% BC10-13.175% 93,35% Rekomendasi audit aparat pengawasan fungsional BC10-10.175% 95,33%fungsional yang telah ditindaklanjutiPersentase rekomendasiyang telah ditindaklanjuti pada tahun 2010 sebagai Persentaseaudit aparatberikut :rekomendasi auditpengawasan fungsionalItjen Kemenkeu : sebanyak 215 rekomendasi audit aparat pengawasanyang telahdari 248 rekomendasi telah ditindaklanjuti (86,69%) fungsional yang telahditindaklanjutiBPK : sebanyak 71 rekomendasi audit dari 71 ditindaklanjutirekomendasi telah ditindaklanjuti (100).Jumlah pegawai DJBC per 30 Desember 2011sebanyak 10.434 orang, dan jumlah pegawaiyang terkena hukuman disiplin sebanyak 207orang terhitung dari Januari s.d. Desember 2011sehingga capaian IKU adalah sebesar 1,98% atautidak mencapai target yang ditetapkan.Yang menyebabkan tidak tercapainya IKU iniadalah karena terdapat kurang lebih 300pegawai Bea dan Cukai yang tidak/belummenyerahkan LHKPN tepat pada waktunya padatahun 2011 sehingga wajib dijatuhi hukumandisiplin ringan sesuai Keputusan MenteriKeuangan Nomor 38/KMK.01/2011.*) Indikator ini pada tahun 2011 diukur padalevel eselon I DJBC dengan penamaan yangdisempurnakan menjadi "Indeks kepuasanpengguna layanan".Tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayananyang diberikan oleh DJBC diukur melalui IndeksKepuasan Pengguna Layanan. Indeks diperolehmelalui survey yang dilakukan oleh SekretariatJenderal Kementerian Keuangan terhadappengguna jasa di tiap unit eselon I di lingkunganKementerian Keuangan dengan memakai jasakonsultan dari pihak eksternal. Untuk tahun2011 survei dilakukan dengan menggunakanjasa konsultan dari IPB.Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC padatahun 2011 sebesar 3,65 dari target yangditetapkan sebesar 3,8 (skala 1-5). Capaiantersebut mengalami penurunan jikadibandingkan dengan indeks kepuasanpengguna layanan yang diperoleh DJBC padatahun 2010 sebesar 3,72 (hasil survey IPB).Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak11 kali jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBCdalam bentuk rapat bulanan pembahasancapaian IKU Kemenkeu-One DJBC.Rekomendasi audit aparat pengawasanfungsional yang telah ditindaklanjuti pada tahun2011 sebagai berikut :Temuan Itjen : sebanyak 644 dari 749rekomendasi telah ditindaklanjuti (85,98%)Temuan Itjen Belanja Modal : dari 204rekomendasi keseluruhannya telahditindaklanjuti (100%)Temuan BPK : dari 288 rekomendasikeseluruhannya telah ditindaklanjuti (100%).Renstra DJBC s.d. 2011 Page 15

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal 100% 100% BC10-6.1100% 141,67% Pada tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 17 BC10-5.1100% 212,50%yang direalisasikanPersentase kegiatankegiatan internalisasi dari 12 kegiatan yang Persentase kegiataninternalisasi kepatuhandirencanakan dengan rincian sebagai berikut : internalisasi kepatuhaninternal yang1) Sosialisasi P-23 di 4 lokasi yaitu KP DJBC, Surabaya, internal yangdirealisasikanMedan dan Makasar;direalisasikan2) Pembekalan Kantor Madya pada 8 (delapan)KPPBC;3) P2KP tentang IKU di Dit. Teknis Kepabeanan danDit. cukai;4) Workshop cascading Depkeu-Three di 3 KPPBCyaitu Palembang, Pontianak, dan Manado).TargetRenja2011RealisasiKetPada tahun 2011 telah dilakukan 17 (tujuh belas)kali kegiatan internalisasi peraturan di bidangKepatuhan Internal dengan capaian sebesar212,5% dari target 8 kegiatan.Materi yang disampaikan pada kegiataninternalisasi yaitu:a. Instruksi Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor INS-02/BC/2011 8 Maret 2011 tentangPeningkatan Integritas Pegawai dan KepatuhanPengguna Jasa dalam Kegiatan PelayananKepabeanan dan Cukai, atau yang dikenaldengan “INSTRUKSI NO TIPPING”;b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor SE-05/BC/2011 tanggal 6 April 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan PengawasanMelekat di Lingkungan DJBC;c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P-55/BC/2010 tanggal 23 Desember2010 tentang Pemberian Penghargaan BagiPegawai di Lingkungan DJBC;d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P-44/BC/2010 tangal 19 November 2010tentang Pakta Integritas Pegawai DJBC;e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor SE-23/BC/2010 tanggal 3 November2010 tentang Tata Nilai dan Budaya OrganisasiDJBC;f. Konsep Paper Pengembangan SistemPengendalian Internal di Lingkungan DJBC;g. Informasi terkait BSC (Balance Scorecard) danIKU (Indikator Kinerja Utama); danh. Informasi terkait dengan pengaduanmasyarakat.1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% KANTOR WILAYAH Jumlah Penerimaan Beadan Cukai2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dancukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan50% 60% Persentase tindakpidana di bidangkepabeanan dan cukaiyang diserahkan keKejaksaan3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana 90% 95% Realisasi auditdibandingkan denganrencana100% 117,90% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV Jumlah Penerimaan Bea2010 dari 16 Kanwil DJBC di seluruh Indonesia adalah dan CukaiRp83.379,66 Milyar dari total target yang dibebankankepada 16 Kanwil DJBC sesuai dengan APBN-P 2010sebesar Rp70.718,85 Milyar.50% 87,22% Pada tahun 2010 dari 16 Kanwil DJBC di seluruhindonesia terdapat 116 berkas telah P-19/P-21 dari133 berkas PDP yang diterbitkan sedangkan berkaslainnya masih dalam proses penyidikan.Persentase hasilpenyidikan yangdinyatakan lengkapoleh Kejaksaan (P21)90% 100% Realisasi pelaksanaan audit berdasarkan DROA dari Persentase realisasi16 Kanwil DJBC di seluruh Indonesia pada tahun 2010 audit dibandingkan:dengan rencana di Semester I 100% terhadap DROA Audit Semester I Kanwil DJBC(262 perusahaan) Semester II 100% terhadap DROA Audit SemesterII (189 perusahaan).100% 112,97% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. TriwulanIV 2011 dari 16 Kanwil DJBC di seluruhIndonesia adalah Rp 115.770,31 Milyar dari totaltarget yang dibebankan kepada 16 Kanwil DJBCsesuai dengan APBN-P 2011 sebesar Rp102.481,19 Milyar.50% 77,14% Pada tahun 2011 dari 16 Kanwil DJBC di seluruhindonesia terdapat 81 berkas telah P-21 dari 105berkas PDP yang diterbitkan sedangkan berkaslainnya masih dalam proses penyidikan.91% 100,00% Realisasi pelaksanaan audit berdasarkan DROAdari 16 Kanwil DJBC di seluruh Indonesia padatahun 2011 yaitu sebanyak 435 ST Auditberdasarkan DROA.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 16

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011RealisasiKet1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% KPU Jumlah Penerimaan Beadan Cukai2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan jalur 90% 100% KPUBC1-4.1 Realisasiprioritas dan jalur hijau ke pihak eksternaldari janji pelayanan JalurPrioritas100% 104,78% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV Jumlah Penerimaan Bea2010 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPU Tg. Priok dan KPU dan CukaiBatam) adalah Rp11.639,61 Milyar dari total targetyang dibebankan kepada 2 KPU Bea dan Cukai sesuaidengan APBN-P 2010 sebesar Rp11.108,44 Milyar.90% 100% Capaian janji pelayanan jalur prioritas di KPU Priokselama tahun 2010 sebesar 100% yaitu dari 68.554KPU01-4.1Rata-rata persentasejumlah dokumen keseluruhannya dapat dilayani tepat realisasi dari janjiwaktu sesuai janji layanan yang ditetapkan yaitu 20 layanan unggulanmenit.100% 122,34% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. TriwulanIV 2011 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPU Tg. Priokdan KPU Batam) adalah Rp 15.333,57 Milyar daritotal target yang dibebankan kepada 2 KPU Beadan Cukai sesuai dengan APBN-P 2011 sebesarRp 12.534,02 Milyar.95% 99,99% Capaian janji pelayanan jalur prioritas di KPUPriok selama tahun 2011 sebesar 99,99% yaitudari 109.589 jumlah dokumen sebanyak 109.593dapat dilayani tepat waktu sesuai janji layananyang ditetapkan yaitu 20 menit.KPUBC1-4.2 Realisasidari janji pelayanan JalurHijauCapaian janji pelayanan jalur hijau di KPU Priokselama tahun 2010 sebesar 100% yaitu dari 206.264jumlah dokumen keseluruhannya dapat dilayani tepatwaktu sesuai janji layanan yang ditetapkan yaitu 30menit.3 Persentase tindak pidana dibidang kepabeanan dan 50% 60% Persentase tindak 50% 100% Pada tahun 2010 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPU Tg. Persentase hasil50% 100,00%cukai yang diproses diserahkan ke kejaksaanpidana di bidangPriok dan KPU Batam) terdapat 19 berkas telah P- penyidikan yangkepabeanan dan cukai19/P-21 dari 12 berkas PDP yang diterbitkan pada dinyatakan lengkapyang diserahkan ketahun 2010 dan 7 berkas PDP outstanding dari tahun oleh Kejaksaan (P21)Kejaksaan2009.Capaian janji pelayanan jalur hijau di KPU Priokselama tahun 2011 sebesar 99,99% yaitu dari242.116 jumlah dokumen sebanyak 242.099dapat dilayani tepat waktu sesuai janji layananyang ditetapkan yaitu 30 menit.Pada tahun 2011 dari 2 KPU Bea dan Cukai (KPUTg. Priok dan KPU Batam) terdapat 10 berkastelah P-21 dari 10 berkas PDP yang diterbitkan.1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% KPPBC Jumlah Penerimaan Beadan Cukai2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai 60 65 Indeks kepuasanpelayanan bea dan cukai100% 117,90% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. Triwulan IV2010 dari 113 KPPBC di seluruh Indonesia adalahRp83.379,66 Milyar dari total target yang dibebankankepada 113 KPPBC sesuai dengan APBN-P 2010sebesar Rp70.718,85 Milyar.Jumlah Penerimaan Beadan Cukai60 64,48 Pada tahun 2010 telah dilakukan survey persepsipengguna jasa pada 13 (tiga belas) kantor yangdilakukan oleh HayGroup Consulting yangmenghasilkan Indeks Kepuasan Pelayanan rata-ratasebesar 64,48.Indeks kepuasanpengguna layanan3 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan 80% 90% Persentase tindak lanjut 80% 67,20% 82% 84,40%dan cukaitemuan pelanggarankepabeanan dan cukaiJumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dancukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.dDesember 2010 sebanyak 3.680 kasus dan yangmenghasilkan temuan sebanyak 2.473 kasus,sehingga tingkat capaiannya sebesar 67,20%.Persentase temuanpelanggarankepabeanan dan cukai100% 112,97% Jumlah penerimaan bea dan cukai s.d. TriwulanIV 2011 dari 113 KPPBC di seluruh Indonesiaadalah Rp 15.333,57 Milyar dari total targetyang dibebankan kepada 113 KPPBC sesuaidengan APBN-P 2011 sebesar Rp 12.534,02Milyar.61 3,65 Tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayananyang diberikan oleh DJBC diukur melalui IndeksKepuasan Pengguna Layanan. Indeks diperolehmelalui survey yang dilakukan oleh SekretariatJenderal Kementerian Keuangan terhadappengguna jasa di tiap unit eselon I di lingkunganKementerian Keuangan dengan memakai jasakonsultan dari pihak eksternal. Untuk tahun2011 survei dilakukan dengan menggunakanjasa konsultan dari IPB.Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC padatahun 2011 sebesar 3,65 dari target yangditetapkan sebesar 3,8 (skala 1-5). Capaiantersebut mengalami penurunan jikadibandingkan dengan indeks kepuasanpengguna layanan yang diperoleh DJBC padatahun 2010 sebesar 3,72 (hasil survey IPB).Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanandan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januaris.d Desember 2011 sebanyak 3.378 kasus danyang menghasilkan temuan sebanyak 2.851kasus, sehingga tingkat capaiannya sebesar84,40%.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 17

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSCTargetRenja2011RealisasiKet1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk 60% 80% PANGSAROP60% - Persentase jumlah 65% 85,48%berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal dalamkapal patroli yang laikkondisi baikTidak ada data capaian karena pada tahun 2010 untuk laut dibandingkanPangasarop Bea dan Cukai belum ditetapkan Kontrak dengan jumlah kapalKinerja (Belum ada indikator kinerja yang secara patroli yang tersediaspesifik mengukur capain kinerja)Capaian pada tahun 2011 merupakan capaianrata-rata dari 4 (empat) UPT Pangsarop dilingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut :Pangsarop TBK : 83,62%Pangsarop Batam : 98%Pangsarop Tanjung Priok : 88,89%Pangsarop Pantoloan : 71,43%.1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat 80% 90% BPIB80% 100% Capaian indikator ini dapat dilihat dari capaian82% 92,84%terlayani untuk uji laboratoriumindikator "Persentase contoh uji yangdisubkontrakkan ke laboratorium pengujian daninstansi lain" sebesar 0% yang berarti semuadokumen permohonan pengujian dapat diselesaikantanpa perlu disubkontrakkan ke laboratorium lain.Selama tahun 2010 jumlah dokumen permohonanpengujian yang diterima BPIB Jakarta sebanyak 668dokumen atau 1638 jenis barang. Pengujian danidentifikasi barang yang dilaksanakan sebanyak 548dokumen atau 1277 barang. Tidak semua dokumenpermohonan yang diterima dilakukan pengujiankarena dokumen pengujian dari pengguna jasainternal dapat diselesaikan di lapangan sehingga tidakmemerlukan pengujian lebih lanjut.Capaian tahun 2011 merupakan capaian rataratadari 3 (tiga) UPT BPIB di lingkungan DJBCdengan rincian sebagai berikut :BPIB Medan : 98,65%BPIB Jakarta : 80%BPIB Surabaya : 92,84%.2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji 75% 100% Persentase realisasi dari 75% 84,80% 80% 92,52%laboratorium dibandingkan dengan targetpenyelesaianjanji pelayananpengujian laboratorisdan identifikasi barangyang tepat waktu3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai100% 100% 100% 100% BPIB Jakarta telah memperoleh akreditasi sebagai100% 100,00%laboratorium penguji yang berhasil dipertahankanlaboratorium penguji bertaraf nasional/internasionalpada tahun 2002 dari Komite Akreditasi NasionalIndonesia (KAN). Berdasarkan hasil re-aassessmentpada tanggal 10 Nopember 2006, KAN memutuskanuntuk memberikan re-akreditasi kepada BPIB Jakartasesuai dengan ISO/IEC 17025 : 2005 dengan nomorakreditasi LP-158-IDN.Pada tahun 2009 BPIB Jakarta telah melaksanakansurvailent dalam rangka untuk mempertahankanakreditasi yang telah diperoleh dan penyesuaiandengan ISO/SEC 17025 : 2005.Capaian tahun 2011 merupakan capaian rataratadari 3 (tiga) UPT BPIB di lingkungan DJBCdengan rincian sebagai berikut :BPIB Medan : 96,24%BPIB Jakarta : 95,95%BPIB Surabaya : 85,37%.Sampai dengan tahun 2011 baru 1 (satu) BPIByang memperoleh akreditasi ISO 17025 yaituBPIB Jakarta dan sampai dengan saat ini statusakreditasi tersebut masih berhasildipertahankan sejak diperoleh tahun 2006.4 Persentase laboratorium penguji yang memilikiakreditasi ISO 1702525% 50% 25% 33,33% Dari 3 unit UPT BPIB di lingkungan DJBC, sampai25% 33,33%dengan tahun 2010 baru 1 BPIB yang memilikiakreditasi ISO 17025 yaitu BPIB Jakarta.Dari 3 unit UPT BPIB di lingkungan DJBC, sampaidengan tahun 2011 baru 1 BPIB yang memilikiakreditasi ISO 17025 yaitu BPIB Jakarta.Renstra DJBC s.d. 2011 Page 18

INDIKATORTARGET2010 2014UNIT ORGANISASIPELAKSANAINDIKATOR BSCTargetRenstra2010RealisasiKetINDIKATOR BSC5 Persentase jumlah instrumen analisa yang tersedia 80% 100% Persentase ketersediaan 80% 100% Balai Pengujian dan Identifikasi Barang diwajibkan Persentase85% 100,00%dibandingkan dengan targetInstruksi Kerja Alat (IKA)untuk membuat instruksi kerja untuk setiap alat ketersediaan Instruksilaboratorium yang dimiliki agar bisa digunakan sesuai Kerja Alat (IKA)dengan fungsi alatnya. Instruksi kerja alatlaboratorium BPIB Jakarta tertuang di dalamdokumen mutu ISO 17025 : 2005.TargetRenja2011RealisasiKetCapaian tahun 2011 merupakan capaian rataratadari 3 (tiga) UPT BPIB di lingkungan DJBCdengan rincian sebagai berikut :BPIB Medan : 100%BPIB Jakarta : 100%BPIB Surabaya : 100%.1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama 75% 80% Perwakilan LN75% - 76% -Tidak ada data capaian karena pada tahun 2010 untukinternasional dibidang kepabeanan dan cukaiPerwakilan Luar Negeri belum ditetapkan Kontrakterhadap isu yang diidentifikasiKinerja (Belum ada indikator kinerja yang secaraspesifik mengukur capain kinerja)Tidak ada data capaian karena pada tahun 2011untuk Perwakilan Luar Negeri belum ditetapkanKontrak Kinerja (Belum ada indikator kinerjayang secara spesifik mengukur capain kinerja)Renstra DJBC s.d. 2011 Page 19

INSTRUKSI UMUM (Diktum 1 s.d 10)UNIT ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIMATRIK PELAPORAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004TAHUN 2011Lampiran IIIINDIKATOR KINERJADiktum Inpres/ProgramURAIAN INDIKATORSATUANTARGETREALISASIKEGIATAN YANG DILAKSANAKANPELAKSANA KEGIATAN(UNIT IN CHARGE)KETERANGANDiktum 1Pejabat yang termasuk Persentase jumlah % 100 99,21 1. Seluruh unit wajib mengisi target Bagian Kepegawaian (Target semesteran dan harus 100%, untukPenyelenggara Negara yang pejabat yang telah dengan jumlah wajib LHKPN semester II kumulatif target semester I, sesuaibelum melaporkan harta menyampaikan 2. Seluruh unit wajib mengingatkan Pusat Kepatuhan dengan KMK-38)kekayaannya agar segera LHKPN para pejabat wajib LHKPN yang Internal Kepabeanan Total Wajib Lapor LHKPN (3.793), telah menyampaikanmelaporkannya kepada KPK belum menyampaikan dan Cukai LHKPN (3.761), belum menyampaikan (32)Persentase pemberian % 100 72,27 Membuat surat peringatan/teguran Bagian Kepegawaian Formula:sanksi terhadap pejabat kepada pejabat wajib LHKPN yang ∑ Pejabat yang telah diberi sanksi x 100%yang belum belum menyampaikan LHKPN Pusat Kepatuhan ∑ Pejabat yang belum menyampaikan LHKPNmenyampaikan LHKPNInternal Kepabeanandan CukaiTelah dijatuhi hukuman disiplin (185), penundaan (2), proseskonfirmasi data (67)Diktum 2Membantu KPK dalam rangka Persentase LHKPN % 100 100 1. Mendata NHK yang diterima unit Bagian Kepegawaian Formula:penyelenggaraan pelaporan, yang telah 2. Mengumumkan LHKPN yang telah ∑ NHK yang diumumkan x 100pendaftaran, pengumuman dan diumumkan di mendapatkan NHK pada papan Pusat Kepatuhan ∑ NHK yang diterima unitpemeriksaan LHKPN di papan internal internal Internal Kepabeananlingkungannyadan CukaiDiktum 3Membuat penetapan kinerja Persentase pejabat % 100 100 Mendata jumlah pejabat yang telah Pusat Kepatuhan Total kontrak kinerja yang ditandatangani sebanyakdengan pejabat di bawahnya yang telah menetapkan kontrak kinerja Internal Kepabeanan 10.528 kontrak kinerja.secara berjenjang, yang menetapkan dan Cukaibertujuan untuk mewujudkankontrak kinerjasuatu capaian kinerja tertentu(KK)dengan sumberdaya tertentu,melalui penetapan targetkinerja serta indikator kinerja Persentase unit kerja % 100 100 Mendata unit kerja yang Pusat Kepatuhan Jumlah unit yang menyampaikan (LAKIP)yang menggambarkan yang menyampaikan menyampaikan laporan kinerja Internal Kepabeanan sebanyak 148 unit meliputi: 120 KPPBC, BPIB dan PSOkeberhasilan pencapaiannya laporan kinerja (LAKIP) dan Cukai serta 28 unit eselon II di Kantor Pusat dan Kanwilbaik berupa hasil maupunmanfaatDiktum Umum_INPRES 5 Tahun 2004 Page 1

INDIKATOR KINERJADiktum Inpres/ProgramURAIAN INDIKATORSATUANTARGETREALISASIKEGIATAN YANG DILAKSANAKANPELAKSANA KEGIATAN(UNIT IN CHARGE)KETERANGANPersentase LAKIP % Mendata LAKIP eselon I yang telah Itjen Formula:eselon I yang telah dievaluasi Itjen LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen x 100%dievaluasi Itjen 12Data diisi oleh Itjen dan disebutkan unit eselon I yangdievaluasiDiktum 4Meningkatkan kualitas Persentase Penyusunan % 100 100 Mendata : Bagian OTL 1. Formula:pelayanan kepada publik baik SOP dan Penyempurnaan 1. jumlah SOP yang diusulkan oleh Jumlah SOP Layanan Publik yang ditetapkan oleh unitdalam bentuk jasa ataupun SOP Layanan Publik yang unit eselon I X 100%perijinan melalui transparansi Diselesaikan 2. jumlah SOP yang direkomendasikan Jumlah SOP layanan Publik yang Direkomendasikandan standardisasi pelayanan oleh setjen oleh setjenyang meliputi persyaratan-3. jumlah SOP yang ditetapkanpersyaratan, target waktu2. SOP Layanan Publik merupakan instruksi yang tertulispenyelesaian, dan tarif biayamengenai alur/ tahapan kegiatan, yang dijadikanyang harus dibayar olehpedoman organisasi guna menghindari terjadinya variasimasyarakat untuk mendapatkanatau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatanpelayanan tersebut sesuaipelayanan, dalam rangka pemenuhan kebutuhanperaturanmasyarakat (pemberian jasa pelayanan, baik dalamperundang-undangan, danbentuk barang publik atau jasa publik), maupun dalammenghapuskan pungutan liarrangka pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undanganJumlah SOP layanan SOP 21 21 Mendata jumlah SOP layanan Bagian OTL Capaian target konfirmasi dengan Biro Organtaunggulan (akumulasi) Unggulan unggulan (akumulasi)Persentase SOP % 100 100 Mendata jumlah layanan unggulan Bagian OTLLayanan Unggulan yang telah ditayangkan di website Formula:yang telah ditayangkan Kemenkeu Jumlah Layanan Unggulan yang telah ditayangkan x 100%di website KemenkeuJumlah Layanan Unggulan yang adaRata-rata persentase % 100 99,92 Mendata norma waktu penyelesaian Pusat Kepatuhan secara rata-rata persentase unit dari Dit. Cukai, KPUpenyelesaian janji layanan unggulan dan realisasinya Internal Kepabeanan Tg.Priok dan KPPBC Madya Kudus, diperoleh angkawaktu layanan unggulan dan Cukai 99,92% sedangkan secara jumlah dokumen terdapat361.269 dokumen yang diselesaikan tepat waktu daritotal seluruh 361.320 dokumen (99,99%).Tercapainya indeks (PM) Biro Humaskepuasan konsumenSetjen(masy/stakeholder)Diktum Umum_INPRES 5 Tahun 2004 Page 2

INDIKATOR KINERJADiktum Inpres/ProgramURAIAN INDIKATORSATUANTARGETREALISASIKEGIATAN YANG DILAKSANAKANPELAKSANA KEGIATAN(UNIT IN CHARGE)KETERANGANPersentase tindak lanjut % 80 100 Mendata tindak lanjut pengaduan Pusat Kepatuhan Dari 91 (sembilan puluh satu) pengaduan yang diterimapengaduan masyarakat masyarakat atas layanan publik Internal Kepabeanan hingga bulan Desember 2011, seluruhnya ditindaklanjutiatas layanan publik dan Cukai dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pengaduanberhasil dituntaskan termasuk pengaduan yang diterimapada tahun 2010.Persentase Kantor/unit % 100 100 Mendata Kantor/Unit kerja yang Direktorat PPKC Seluruh Kantor/Unit Kerja telah menyediakan fungsi helpkerja yang telah telah menyediakan fungsi help desk/costumer servicemenyediakan fungsi desk/customer service Bagian OTLhelp desk/customerserviceDiktum 5Menetapkan program dan Jumlah Program SOP 21 21 Mendata Layanan unggulan yang ada Pusat Kepatuhan Adanya bukti pendukung berupa PMK/KMK yangwilayah yang menjadi lingkup Layanan sebelumnya dan ditambahkan apabila ada Internal Kepabeanan menetapkan layanan unggulan tersebuttugas, wewenang dan tanggung Unggulan layanan unggulan yang baru maupun dan Cukaijawabnya sebagai program danapabila ada penyempurnaanwilayah bebas korupsi (disebutkan jumlah kumulatif dan Bagian OTLjumlah perubahannya)Jumlah Unit Kerja yang Kantor / 28 39 Mendata jumlah unit kerja yang telah Pusat Kepatuhan Sesuai dengan penetapan Kantor Modern sepanjangdijadikan wilayah bebas Unit Kerja ditetapkan dalam SK Dirjen/Badan sebagai Internal Kepabeanan tahun 2011.korupsi Unit/Wilayah Bebas Korupsi (jumlah dan Cukaikumulatif dari jumlah yang adasebelumnya)Diktum 6Melaksanakan Keppres 80/2003 Jumlah pejabat yang orang 676 710 Mendata jumlah pejabat yang Bagian Kepegawaiantentang Pengadaan Barang/Jasa bersertifikat LKPP bersertifikat LKPP pada unitPemerintah secara konsisten untukmasing-masingmencegah berbagai macamkebocoran dan pemborosan Tercapainya ketaatan % Itjenpenggunaan keuangan negara baik terhadap proseduryang berasal dari APBN maupun pengadaan barangAPBDPersentase penghematan % Pusat LPSE Anggaran belanja yang dimaksud adalah akumulasibelanja barang dan belanja Setjen anggaran belanja modal dan anggaran belanja barangmodal dengan pelaksanaane-procurementDiktum Umum_INPRES 5 Tahun 2004 Page 3

INDIKATOR KINERJADiktum Inpres/ProgramURAIAN INDIKATORSATUANTARGETREALISASIKEGIATAN YANG DILAKSANAKANPELAKSANA KEGIATAN(UNIT IN CHARGE)KETERANGANDiktum 7Menerapkan kesederhanaan Menetapkan peraturan Biro Organta Setjen akan menyusun Setjenbaik dalam kedinasan maupun penghematan konsep SE Sekjen mengenai efisiensi dandalam kehidupan pribadi serta penyelenggaran penghematanpenghematan padakegiatan perkantoranpenyelenggaraan kegiatanyang berdampak langsungpada keuangan negaraDiktum 8Memberikan dukungan maksimal Persentase pemenuhan % 100 100 Mendata jumlah permintaan Pusat Kepatuhan Target 100 % meskipun dalam realisasi tidak adaterhadap upaya-upaya permintaan informasi informasi yang dipenuhi Internal Kepabeanan permintaan informasi tetap dinilai 100% (disebutkanpenindakan korupsi yang yang berkaitan dengan dan Cukai Instansi yang meminta informasi tersebut)dilakukan oleh Kepolisiantindak pidana korupsiNegara, Kejaksaan RI dan KPK dari aparat penegak Tidak ada permintaandengan cara mempercepathukumpemberian informasi yangberkaitan dengan perkara tindakpidana korupsi dan mempercepatpemberian ijin pemeriksaan terhadapsaksi/tersangkaDiktum 9Melakukan kerjasama dengan Jumlah kerjasama Buah 2 1 Mendata segala bentuk kerjasama Pusat Kepatuhan 1. Segala bentuk kerjasama dengan KPK yang bersifatKPK untuk melakukan dengan KPK dengan KPK Internal Kepabeanan preventif dapat dicantumkan dalam indikator inipenelaahan dan pengkajian dan Cukai 2. Data Akumulatifterhadap sistem-sistem yangberpotensi menimbulkan tindak Direktorat PPKC Bentuk kerjasama berupa:pidana korupsi dalam ruangObservasi KPK terhadap sistem pengawasan danlingkup tugas, wewenang dan Bagian OTL pelayanan cukai pada DJBC.tanggung jawab masing-masingDiktum Umum_INPRES 5 Tahun 2004 Page 4

INDIKATOR KINERJADiktum Inpres/ProgramURAIAN INDIKATORSATUANTARGETREALISASIKEGIATAN YANG DILAKSANAKANPELAKSANA KEGIATAN(UNIT IN CHARGE)KETERANGANDiktum 10Meningkatkan upaya Jumlah kegiatan terkait Jumlah N/A 76 Kegiatan yang terkait pengawasan Pusat Kepatuhan 1. Segala bentuk kegiatan yang terkait pengawasan danpengawasan dan pembinaan pengawasan dan dan pembinaan aparatur termasuk Internal Kepabeanan pembinaan aparatur termasuk penyusunan peraturanaparatur untuk meniadakan pembinaan aparatur penyusunan peraturan dan Cukai 2. Target: N/Aperilaku koruptif dilingkungannya Direktorat PPKC a. Internalisasi Kebijakan di bidang kepatuhan internal danspot checkkegiatan pelayanan dan pengawasan di 2Bagian Kepegawaian (dua) KPU dan 14 (empat belas) KPPBCb. Perumusan Surat Edaran Dirjen BC nomorSE-05/BC/2011 tentang Waskatc. Perumusan Instruksi Dirjen BC nomor INS-02/BC/2011(Instruksi No Tipping)d. Asistensi rencana implementasi KPPBC Tipe Madyatahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) Kantore. Pelaksanaan pemindahan/mutasi pegawai sebanyak 18(delapan belas) SKEPf. Perumusan Peraturan Dirjen BC nomor Per-46/BC/2011tentang Peningkatan Penerapan Kepatuhan Interng. Perumusan Keputusan Dirjen BC nomorKep-124/BC/2011 tentang Pelaksanaan PemantauanPengelolaan Internh. Survey Persepsi Kepatuhan Internal di 28 (dua puluhdelapan) kantor pelayanan.Persentase penegakan % N/A 2,32 1. Mendata jumlah pegawai yang Pusat Kepatuhan 1. Formula:disiplin/pemberian dikenakan sanksi Internal Kepabeanan Jumlah pegawai yang dikenakan sanksi x 100sanksi pada aparatur 2. Mendata total jumlah pegawai unit dan Cukai Total Jumlah pegawai unit yang bersangkutanyang melanggar yang bersangkutan 2. Target : N/ABagian KepegawaianDari 10.434 pegawai yang dikenakan sanksi sebanyak242 orang.Diktum Umum_INPRES 5 Tahun 2004 Page 5

MATRIK PELAPORAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004MATRIK PELAPORAN DIKTUM KHUSUSMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkankebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yangdapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.DIKTUMURAIAN INDIKATORINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASIKEGIATAN YANG DILAKSANAKANPELAKSANA KEGIATAN(UNIT IN CHARGE)KETERANGANDiktum 11 a. Jumlah K/L/Komisi/BUMN/ Jumlah K/L 1. Pusat LPSE Kementerian Keuangan 1. Satuan indikator merupakan jumlah paket danKhusus kepada : Perguruan Tinggi yang melayani penggunaan fasilitas nilai paket yang dilelang secara elektronik1. Menko Bidang mempergunakan layanan sistem teknologi komunikasi dan informasi serta unit organisasi yang menggunakanPerekonomian, e-procurement Kementerian serta sistem aplikasi LPSE kepada seistem e-procurement Kementerian KeuanganMenteri Keuangan, dan Keuangan K/L/Komisi dan atau BUMN sertaMeneg PPN/Kepala Perguruan Tinggi yang mendapatkan 2. Pelaksana Kegiatan Pusat LPSEBappenas melakukan kajian b. Capaian kinerja e-procurement Total Paket alokasi anggaran dari APBNdan uji coba untuk dari komisi/K/L/BUMN/Perguruan Nilai Pagupelaksanaan sistem Tinggi yang menjadi pengguna Hasil Lelang 2. (Kegiatan riil akan disampaikan dalamE-Procurement yang dapat sistem LPSE Kemenkeu manual IKU)dipergunakan oleh InstansiPemerintah2. Menteri Keuangan a. Jumlah putusan pengadilan Jumlah 1. Melakukan penelitian terhadap hasil Pelaksana Kegiatan : Itjenmelakukan pengawasan pajak yang diteliti oleh tim Putusan penelaahan terhadap keputusanterhadap pelaksanaan gabungan BPKP, Itjen dan keberatanketentuan perpajakan, KPK 2. Melakukan penelitian terhadap keputusankepabeanan dan cukaipengadilan pajak terkait banding pajakpenerimaan bukan pajakdan anggaran untuk3 Kepabeanan dan Cukaimenghilangkan kebocoran a Tercapainya target penerimaan Rp/Triliun 85,77 131.10 Direktorat PPKC Target satu tahun Rp 85.77Tdalam penerimaan bea cukai Pencapaian satu tahun Rp 131.10Tkeuangan negara, sertamengkaji berbagai peraturan b Adanya unit kepatuhan internal unit 11 11 Bagian OTL Target Kantor Madya tahun 2011 sebanyak 11perundang-undangan yang dan unit intelijen/penyidikan (sebelas) kantor pada semester I belum tercapaiberkaitan dengan keuangannegara yang dapat c Meningkatnya kemampuan % 100 100 Pembangunan Customs Inteligent and Direktorat P2 CITAC merupakan operational control room yangmembuka peluang pengawasan internal melalui EDI Targeting Center (CITAC) mengintegrasikan perangkat dan sistem aplikasiterjadinya praktek korupsi DJBC Direktorat IKC untuk kegiatan analisis intelijen dalam rangkadan sekaligus menyiapkantargetting secara tepat waktu, akurat dan relevan.rancangan peraturanPengintergrasian tersebut meliputi sinkronisasiperundang-undanganmekanisme kerjapenyempurnaannyad Diterapkannya Modul Pelaporan unit 100 115 Direktorat PPKCOnlineDirektorat IKCDiktum Khusus_INPRES 5 Thn 2004 Page 1

DIKTUMURAIAN INDIKATORINDIKATOR KINERJASATUANTARGETREALISASIKEGIATAN YANG DILAKSANAKANPELAKSANA KEGIATAN(UNIT IN CHARGE)KETERANGANe Terlaksananya kerjasama unit Kegiatan 12 6 Pusat Kepatuhanpenegak hukum internal DJBC,Internal KepabeananItjen, dan KPKdan CukaiDirektorat P2f Tersusunnya peraturan PP N/A 0 Direktorat PPKCPelaksanaan peraturan per UU an PMK N/A 13Per Dirjen BC N/A 22Diktum Khusus_INPRES 5 Thn 2004 Page 2

Lampiran IVINSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 09 TAHUN 2011No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Transparansi layanan publik di bidang KepabeananKETERANGAN1 Transparansi jenis,biaya dan waktulayanan padamasing masingkantor pelayananDirektorat JenderalBea dan Cukai(DJBC)KementerianKeuangan(DJBC)PenggunaJasa(Importir,Eksportir,PPJK,PengusahaTerkait)Tersedianyainformasi yangterbuka yangdapat diaksesoleh semuapengguna jasamengenai jenis,biaya dan waktulayanankepabeananTARGET :Tersedianya Instruksiyang mewajibkanunit layanan di DJBCuntukmencantumkan jenis,biaya dan waktulayananTARGET :Tersedianyapublikasi dalambentuk banner danbentuk lain sepertileaflet, website,screen display, danlain-lainTARGET B06:Tersedianya Instruksiyang mewajibkan unitlayanan di DJBC untukmencantumkan jenis,biaya dan waktulayananTARGET B06:• TerlaksananyaInternalisasi Instruksi02/BC/2011100% • Telah diterbitkan InstruksiDirektur Jenderal Bea danCukai Nomor 02/BC/2011tentang peningkatanintegritaspegawai dan kepatuhanpengguna jasa dalamkegiatanpelayanankepabeanan dan cukai.100% • Telah dilakukan Internalisasipada bulan April s.d. Juni2011 dengan:1. ST-24/KIBC/2011 tanggal 8April 2011 di KPU BC Tipe BBatam (12-15 April 2011)2. ST-85/BC/2011 tanggal11April 2011 di Kanwil DJBCBanten (14-15 April 2011)3. ST-91/BC/2011 tanggal 18April 2011 di : Kantor Pusat DJBC (21April 2011) Kanwil DJBC Jakarta (20-21 April 2011) KPU BC Tipe A TanjungPriok (3- 4 Mei 2011)Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 1

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8 Kanwil DJBC Jatim II (3-6Mei 2011) Kanwil DJBC Jawa Barat(3-6 Mei 2011) Kanwil DJBC Jatim I (8-11Mei 2011) Kanwil DJBC Jateng danDIY (10-13 Mei 2011) Kanwil DJBC Bali,NTB,NTT (10-13 Mei2011) Kanwil DJBC Sumut (17-20 Mei 2011) Kanwil DJBC Sumbagsel(17-20 Mei 2011) Kanwil DJBC Riau danSumbar (24-27 Mei 2011) Kanwil DJBC Sulawesi(24-27 Mei 2011)4. ST-101/BC/2011 tanggal 29April 2011 di : Kanwil DJBC Kaltim (17-20 Mei 2011) Kanwil DJBC Kalbar (29Mei-1 Juni 2011) Kanwil DJBC KhususKepri (29 Mei-1 Juni 2011)• Tersedianyapublikasi dalambentuk banner danbentuk lain seperti100%Telah dilakukan spotcheck dancheck list di 16 (enam belas)kantor yaitu:1. KPU Tipe A Tanjung Priok2. KPU Tipe B BatamInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 2

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8leaflet, website,screen display, dan3. KPPBC TMP Balikpapan4. KPPBC TMP Makasarlain-lain pada 80%5. KPPBC TMP Soekarnokantor DJBC yangHattasudah dilakukancheck list6. KPPBC TMP Bandung7. KPPBC TMP Ngurah Rai8. KPPBC TMP Tanjung Mas9. KPPBC TMP Belawan10. KPPBC TMP Palembang11. KPPBC TMP Tanjung Perak12. KPPBC TMC Malang13. KPPBC TMP Jakarta14. KPPBC TMP Pontianak15. KPPBC Tipe A2 Pekanbaru16. KPPBC Tipe A2 TanjungBalai KarimunDan ditemukan bahwa tidaksemua kantor telahmenyediakan publikasi dalambentuk banner dan atau bentuklain. Atas temuan tersebut,DJBC dalam hal ini PUSKI, telahmengirimkan surat KonfirmasiPelaksanaan “Instruksi NoTipping” kepada masing-masingkantor tersebut diatas, danhasilnya adalah laporan darimasing-masing kantor yangtelah melaksanakan publikasidalam bentuk banner dan ataubentuk lain sesuai dengan targetwaktu yang telah ditentukan(sesuai Surat KonfirmasiPelaksanaan “Instruksi NoTipping”).Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 3

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B09:Tersedianya publikasidalam bentuk bannerdan bentuk lain sepertileaflet, website, screendisplay, dan lain-lainpada 100% kantorDJBC yang sudahdilakukan check listKETERANGAN100% • Sesuai dengan Surat DirekturJenderal Bea dan CukaiNomor :S-596/BC/2011tanggal 20 Juni 2011 perihalPelaksanaan INS-02/BC/2011yang terdapat dalam butir 2b• Sesuai dengan SuratKaPUSKI BC Nomor : S-152/KIBC/2011 tanggal7 Juli 2011 perihalLaporan publikasi jenis,biaya, dan waktu Layanan S-158/KIBC/2011 tanggal25 Juli 2011 perihalLaporan publikasi jenis,biaya dan waktu layanan S-165/KIBC/2011 tanggal08 Agustus 2011 perihalPenyampaian laporanpelaksanaan sosialisasiterkait publikasi jenis,biaya dan waktu layanan• Selain melaksanakanpublikasi di 16 (enam belas)kantor DJBC yang dilakukancheck list (seperti yang tertulisdiatas),publikasi jugadilaksanakan oleh 100 kantorDJBC lainnya dalam bentukbanner.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 4

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET :Tersosialisasinyajenis, biaya danwaktu layanankepada seluruhkantor DJBC parapengguna jasasehingga pengaduanberkurangTARGET B06:Pemberitahuan untukmengadakansosialisasi.TARGET B09:Tersosialisasinya jenis,biaya dan waktulayanan kepada 28kantor KPU/ KantorMadyaKETERANGAN100% • Telah diterbitkan Surat DirjenBea dan Cukai Nomor S-596/BC/2011 tanggal 20 Juni2011 perihal PelaksanaanINS-02/BC/2011 yangterdapat dalam butir 2c100% • Sesuai dengan SuratKaPUSKI BC Nomor : S-152/KIBC/2011 tanggal7 Juli 2011 perihalLaporan Publikasi Jenis,Biaya, dan Waktu Layanan S-163/KIBC/2011 tanggal08 Agustus 2011 perihalRalat Batas WaktuPenyampaian LaporanPelaksanaan SosialisasiTerkait Publikasi Jenis,Biaya, dan Waktu Layanan S-183/KIBC/2011 tanggal08 September 2011perihal Laporan KegiatanSosialisasi• Telah dilakukan sosialisasijenis, biaya dan waktulayanan kepada 28 kantorKPU/ Kantor Madya antaralain :1. KPU Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok2. KPU Bea dan Cukai Tipe BInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 5

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Batam3. KPPBC Tipe Madya PabeanBelawan4. KPPBC Tipe Madya PabeanDumai5. KPPBC Tipe Madya PabeanPalembang6. KPPBC Tipe Madya PabeanBandar Lampung7. KPPBC Tipe Madya PabeanSoekarno-Hatta8. KPPBC Tipe Madya PabeanMerak9. KPPBC Tipe Madya PabeanTangerang10. KPPBC Tipe Madya PabeanJakarta11. KPPBC Tipe Madya PabeanMarunda12. KPPBC Tipe Madya PabeanBekasi13. KPPBC Tipe Madya PabeanBogor14. KPPBC Tipe Madya PabeanPurwakarta15. KPPBC Tipe Madya PabeanBandung16. KPPBC Tipe Madya PabeanTanjung Emas17. KPPBC Tipe Madya CukaiKudusInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 6

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 818. KPPBC Tipe Madya PabeanSurakarta19. KPPBC Tipe Madya PabeanYogyakarta20. KPPBC Tipe Madya PabeanTanjung Perak21. KPPBC Tipe Madya PabeanPasuruan22. KPPBC Tipe Madya PabeanJuanda23. KPPBC Tipe Madya CukaiMalang24. KPPBC Tipe Madya CukaiKediri25. KPPBC Tipe Madya PabeanNgurah Rai26. KPPBC Tipe Madya PabeanPontianak27. KPPBC Tipe Madya PabeanBalikpapan28. KPPBC Tipe Madya PabeanMakassarTARGET B12:Tersosialisasinya jenis,biaya dan waktulayanan kepadaseluruh kantor DJBCpara pengguna jasasehingga pengaduanberkurang100% • Sesuai dengan SuratKaPUSKI BC Nomor : S-152/KIBC/2011 tanggal7 Juli 2011 perihalLaporan Publikasi Jenis,Biaya, dan Waktu Layanan S-163/KIBC/2011 tanggal08 Agustus 2011 perihalInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 7

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Ralat Batas WaktuPenyampaian LaporanPelaksanaan SosialisasiTerkait Publikasi Jenis,Biaya, dan Waktu Layanan S-183/KIBC/2011 tanggal08 September 2011perihal Laporan KegiatanSosialisasi S-253/KIBC/2011 tanggal01 Nopember 2011 perihalLaporan KegiatanSosialisasi terkait PublikasiJenis, Biaya dan WaktuLayanan S-276/KIBC/2011 tanggal28 Nopember 2011 perihalLaporan KegiatanSosialisasi terkait PublikasiJenis, Biaya dan WaktuLayanan• Telah dilakukan sosialisasijenis, biaya dan waktulayanan kepada seluruhkantor DJBC yaitu :1. KPPBC Tipe A3 Sabang2. KPPBC Tipe A3 BandaAceh3. KPPBC Tipe B Meulaboh4. KPPBC Tipe A3Lhokseumawe5. KPPBC Tipe B KualaInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 8

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Langsa6. KPPBC Tipe A2 Medan7. KPPBC Tipe B PangkalanSusu8. KPPBC Tipe B PematangSiantar9. KPPBC Tipe B Sibolga10. KPPBC Tipe A3 TelukNibung11. KPPBC Tipe B KualaTanjung12. KPPBC Tipe A2 Pekanbaru13. KPPBC Tipe A3 Tembilahan14. KPPBC Tipe B SelatPanjang15. KPPBC Tipe B Bengkalis16. KPPBC Tipe B BaganSiapiapi17. KPPBC Tipe B Siak SriIndrapura18. KPPBC Tipe A2 Teluk Bayur19. KPPBC Tipe A2 TanjungBalai Karimun20. KPPBC Tipe A2 TanjungPinang21. KPPBC Tipe B SambuBelakang Padang22. KPPBC Tipe B DaboSingkep23. KPPBC Tipe B TarempaInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 9

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 824. KPPBC Tipe A2 Jambi25. KPPBC Tipe A3 Bengkulu26. KPPBC Tipe A3 PangkalPinang27. KPPBC Tipe B TanjungPandan28. KPPBC Tipe B Kantor PosPasar Baru29. KPPBC Tipe A3 Cirebon30. KPPBC Tipe B Tasikmalaya31. KPPBC Tipe A3 Cilacap32. KPPBC Tipe B Pekalongan33. KPPBC Tipe B Purwokerto34. KPPBC Tipe B Tegal35. KPPBC Tipe A2 Gresik36. KPPBC Tipe B Kalianget37. KPPBC Tipe B Bojonegoro38. KPPBC Tipe B TulungAgung39. KPPBC Tipe B Blitar40. KPPBC Tipe B Madiun41. KPPBC Tipe B Panarukan42. KPPBC Tipe B Banyuwangi43. KPPBC Tipe B Probolinggo44. KPPBC Tipe B Benoa45. KPPBC Tipe A3 Mataram46. KPPBC Tipe B Bima47. KPPBC Tipe A3 Kupang48. KPPBC Tipe B Atapupu49. KPPBC Tipe B MaumereInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 10

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 850. KPPBC Tipe A3 Entikong51. KPPBC Tipe A3 Sintete52. KPPBC Tipe B Ketapang53. KPPBC Tipe B JagoiBabang54. KPPBC Tipe A3 Sampit55. KPPBC Tipe B PangkalanBun56. KPPBC Tipe B Pulang Pisau57. KPPBC Tipe A2 Samarinda58. KPPBC Tipe A3 Bontang59. KPPBC Tipe A3 Tarakan60. KPPBC Tipe A3 Nunukan61. KPPBC Tipe B Sangata62. KPPBC Tipe A2Banjarmasin63. KPPBC Tipe A3 Kotabaru64. KPPBC Tipe B Pare-Pare65. KPPBC Tipe B Malili66. KPPBC Tipe B Bajoe67. KPPBC Tipe A3 Kendari68. KPPBC Tipe B Pantoloan69. KPPBC Tipe B Poso70. KPPBC Tipe B Luwuk71. KPPBC Tipe A3 Bitung72. KPPBC Tipe B Manado73. KPPBC Tipe A3 Gorontalo74. KPPBC Tipe A3 Ambon75. KPPBC Tipe B Tual76. KPPBC Tipe A3 TernateInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 11

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 877. KPPBC Tipe A3 SorongKerjasama pihak terkait di pelabuhan untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi78. KPPBC Tipe B Manokwari79. KPPBC Tipe B Fak-Fak80. KPPBC Tipe B Kaimana81. KPPBC Tipe A3 Jayapura82. KPPBC Tipe A3Amamapare83. KPPBC Tipe B Biak84. KPPBC Tipe B Merauke85. KPPBC Tipe B Babo86. Balai Pengujian danIdentifikasi Barang Tipe AJakarta87. Balai Pengujian danIdentifikasi Barang Tipe BMedan88. Balai Pengujian danIdentifikasi Barang Tipe BSurabaya2 Pembuatan MoUAnti Korupsidengan parastakeholders padamasing-masingkantor pelayananDJBC utama dalamrangka upayapemberantasanpraktik gratifikasi,termasukKementerianKementerianKeuangan(DJBC)Kemendag,BPOM,Kemenkes,Bapeten,Kemenhut,Kemenkominfo,Kementan,Kemenperin, POLRI,KemenLH,KemenESDTercapainyakesepakatanmengenai usahausahapemberantasankorupsi termasukpraktik gratifikasidi wilayah kerjakantor pelayananDJBCTARGET :MoU antaraKPU/KPPBC danpengguna jasa di 4(empat) PelabuhanLaut Utama (TanjungPriok, Belawan,Tanjung Perak,Tanjung Mas) dan 2(dua) Bandar UdaraUtama (SoekarnoTARGET B06:Rapat pembahasanpersiapan pembuatanMoU bersama denganKPU/KPPBCPelabuhan Laut Utama(Tanjung Priok,Belawan, TanjungPerak, Tanjung Mas)100%• Sesuai dengan Nota DinasKaPUSKI BC Nomor ND-153/KIBC/2011 tanggal 18Mei 2011, KaPUSKI BC telahmelaporkan rencana kerjapelaksanaan Inpres 9 Tahun2011kepada Direktur JenderalBea dan Cukai.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 12

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Perdagangan,M,Hatta dan Juanda) dan 2 (dua) BandarBPOM,Kemenhan,Udara UtamaKementerianKemenhub,(Soekarno Hatta danKesehatan,KemenKP,Juanda)Bapeten,asosiasiKementerianpenggunaKehutanan,jasa, KPKKementerianKomunikasi danInformasi,KementerianPertanian,KementerianPerindustrian,POLRI,KementerianLingkungan Hidup,KementerianESDM,KementerianPertahanan,KementerianPerhubungan,KementerianKelautan danPerikanan sertaasosiasi penggunajasa• Pada tanggal 24 Mei 2011telah diadakan rapatpembahasan awal bersamaKPU BC Tipe A TanjungPriok dan KPPBC TMPSoekarno Hatta pada hasilpembahasan terkait denganitu telah dilaporkan kepadaDirjen BC sesuai Nota DinasKaPUSKI Nomor ND-179/KIBC/2011 tanggal 6 Juni2011.• Pada tanggal 10 Juni 2011telah diadakan rapat Staf IntiKantor Pusat DJBC yang jugamengundang pejabat dariKPU BC Tipe A Tanjung Priokdan KPPBC TMP SoekarnoHatta guna penyusunanlangkah-langkah pelaksanaanMoU anti korupsi sesuaiINPRES Nomor 9 Tahun 2011dengan menyepakati jadwalwaktu pelaksanaan masingmasingrencana kerja dariRAN PPK.• Telah dibuat konsep suratMenteri Keuangan kepada 14Kementerian/lembagaditambah asosiasi penggunajasa dan KPK yang tersebutdalam Inpres 9 tahun 2011.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 13

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Inti surat tersebut adalahpermintaan dukungan atauperansertakementerian/lembaga dalampenandatanganan MoU.Konsep surat tersebut telahdikirimkan kepada MenteriKeuangan sesuai Nota DinasDirjen BC Nomor ND-29/BC/2011 tanggal 20 Juni2011 dan Nota Dinas NomorND-30/BC/2011 tanggal 27Juni 2011.• Pada tanggal 28 Juni 2011,PUSKI bersama denganKepala Kantor KPPBC TMPBelawan, KPPBC TMPTanjung Mas, KPPBC TMPTanjung Perak, KPPBC TMPSoekarno Hatta, KPPBCTMPJuanda, dan KPUTanjung Priok, telahmengadakan rapat koordinasipersiapan pelaksanaanpenandatanganan MoU. Padarapat tersebut telah diambilbeberapa kesepakatan dankeputusan terkait denganlangkah-langkah pelaksanaanMoU di masing kantor. Ataspelaksanaan rapat tersebuttelah dilaporkan kepadaInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 14

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Dirjen BC dengan Nota DinasNomor ND-206/KIBC/2011tanggal 30 Juni 2011.TARGET B09:PenandatangananMoUantaraKPU/KPPBC danpengguna jasa di 4(empat) PelabuhanLaut Utama (TanjungPriok, Belawan,Tanjung Perak,Tanjung Mas) dan 2(dua) Bandar UdaraUtama (Soekarno Hattadan Juanda)100% • Sesuai dengan Surat MenteriKeuangan Nomor : S-381/MK.04/2011 tanggal 11Juli 2011 dan Surat KaPUSKIBC Nomor: S-153/BC/2011tanggal 11 Juli 2011 perihalRencanaAksiPenandatanganan MoUPencegahandanPemberantasan KorupsiDJBC Tahun 2011.• TelahdilaksanakanPenandatanganan MoUPencegahandanPemberantasan Korupsi di 4(empat) Pelabuhan LautUtama dan 2 (dua) BandarUdara Utama sebagai berikut:1. KPU Tanjung Priok denganSurat Nomor : S-1150/KPU.01/2011 tanggal 05Agustus 20112. KPPBC TMP Tanjung Perakdengan Surat Nomor :S-6758/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal 04Agustus 2011Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 15

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 83. KPPBC TMP Tanjung Emasdengan Surat Nomor : S-1158/WBC.09/TARGET :TersosialisasinyaMoU Anti Korupsikepada paraPegawai danAnggota AsosiasiTARGET B06:Persiapan sosialisasiMoU Anti Korupsikepada para Pegawaidan Anggota AsosiasiKPP.MP.01/2011 tanggal 29Juli 20114. KPPBC TMP Belawandengan Surat Nomor : S-1856/WBC.02/KPP.MP.01/2011 tanggal 15 Juli 20115. KPPBC TMP SoekarnoHatta dengan Surat Nomor:S-4544/WBC.06/KPP.MP.01/2011 tanggal 15Juli 20116. KPPBC TMP Juandadengan Surat Nomor : S-3259/WBC.10/KPP.MP.03/2011 tanggal 29 Juli 2011100% • Telah diadakan rapatpembahasan draft MoU danpersiapan sosialisasi,padahasil pembahasan terkaitdengan itu telah dilaporkankepada Dirjen BC sesuai NotaDinas KaPUSKI BC NomorND-153/KIBC/2011 tanggal18 Mei 2011, ND-29/BC/2011tanggal 20 Juni 2011 dan ND-30/BC/2011 tanggal 27 Juni2011.• Sesuai dengan suratKaPUSKI BC Nomor S-Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 16

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8153/BC/2011 tanggal 11 Juli2011 kepada 4 (empat)Kepala Kantor PelabuhanLaut Utama (Tanjung Priok,Belawan, Tanjung Perak,Tanjung Mas) dan 2 (dua)Bandar Udara Utama(Soekarno Hatta dan Juanda)untuk mensosialisasikan MoUdimaksud.• Dalam konsep notakesepahamantelahdicantumkan pula agar MoUtersebut disosialisasikankepada para pegawai dananggota asosiasi padakesempatan pertama.TARGET B09:Tersosialisasinya MoUdi 2 (dua) KPU/KPPBC200% • Sesuai dengan Surat MenteriKeuangan Nomor : S-381/MK.04/2011 tanggal 11Juli 2011 dan Surat KaPUSKIBC Nomor: S-164/KIBC/2011tanggal 08Agustus 2011perihal Laporan KegiatanSosialisasi MoU Anti Korupsi.• Telah dilakukan sosialisasiMoU Anti Korupsi di 4 (empat)KPU/KPPBC yaitu:1. Kantor KPU Tanjung Priokmelalui surat :Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 17

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8 S-1232/KPU.01/2011tanggal 23 Agustus 2011sosialisasi kepada ParaPegawai; S-1271/KPU.01/2011tanggal 15 September2011 sosialisasi kepadaAnggota Asosiasi.2. Kantor KPPBC TMPTanjung Perak melalui surat: S-7306/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal23 Agustus 2011sosialisasi kepada ParaPegawai; S-7919/WBC.10/KPP.MP.01/2011 tanggal22 September 2011sosialisasi kepadaAnggota Asosiasi.3. Kantor KPPBC TMP Juandamelalui surat : S-603/WBC.10/KPP.MP.03/2011 tanggal24 Agustus 2011sosialisasi kepada ParaPegawai; S-3633/WBC.10/KPP.MP.03/2011 tanggal25 Agustus 2011sosialisasi kepadaInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 18

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Anggota Asosiasi.TARGET B12:Tersosialisasinya MoUdi 4 (empat)KPU/KPPBC4. Kantor KPPBC TMPSoekarno Hatta melaluisurat : S-5772/WBC.06/KPP.MP.01/2011 tanggal14 September 2011sosialisasi kepada ParaPegawai dan AnggotaAsosiasi.100% • Sesuai dengan Surat MenteriKeuangan Nomor : S-381/MK.04/2011 tanggal 11Juli 2011 dan Surat KaPUSKIBC Nomor: S-164/KIBC/2011 tanggal08Agustus 2011 perihalLaporan KegiatanSosialisasi MoU AntiKorupsi; S-254/KIBC/2011 tanggal01 Nopember 2011 perihalLaporan KegiatanSosialisasi MoU AntiKorupsi.• Telah dilakukan sosialisasiMoU Anti Korupsi di 2 (dua)KPU/KPPBC, yaitu:1. Kantor KPPBC TMPTanjung Emas melalui surat:Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 19

No RENCANA AKSIPENANGGUNG JAWABINSTANSITERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB06, B09, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8 S-1320/WBC.09/KPP.MP.01/2011 tanggal06 September 2011 S-1360/WBC.09/KPP.MP.01/2011 tanggal15 September 20112. Kantor KPPBC TMPBelawan melalui suratnomor : S-2805/WBC.02/KPP.MP.01/2011 tanggal 04 November2011 sosialisasi kepadaPara Pegawai dan AnggotaAsosiasi.Secara keseluruhan targetsosialisasi kepada pegawai dananggota sosialisasi adalahsebanyak 6 (enam)KPU/KPPBC (dua di B09 danempat di B12) telahdirealisasikan seluruhnyasebanyak empat di B09 dandua di B12.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Page 20

RENCANA TINDAK DIREKTIF PRESIDEN TAHUN 2011Lampiran VNoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 81 Mentransformasikan 11kantor moderndi tahun 2011DJBCSekjenKemenkeu,KemenPAN, TimReformasiBirokrasiTerlaksananyatransformasiKPPBCmenjadi kantormodernTransformasi 11kantor modernbaru pada tahun2011TARGET B04:Terlaksananyakoordinasi danpembahasan awalatas usulan DJBCdengan Sekjen melaluiBiro OrgantaKETERANGAN100% - Sesuai Surat Direktur Jenderal Beadan Cukai nomor S-878/BC/2010 tgl7 September 2010 telah diusulkantransformasi 11 kantor moderntahun 2011, yaitu:a. KPPBC Medanb. KPPBC Teluk Nibungc. KPPBC Tanjung Balai Karimund. KPPBC Pekanbarue. KPPBC Teluk Bayurf. KPPBC Jambig. KPPBC Entikongh. KPPBC Banjarmasini. KPPBC Samarindaj. KPPBC Tarakank. KPPBC Nunukan.- Telah dilakukan pembahasandengan Biro Organisasi danKetatalaksanaan Kementeriankeuangan pada tanggal 26 Januari2011. Undangan dan Surat Tugasserta laporan terlampir.Tanggal Konsinyering dengan BiroOrganta Kemenkeu 11-13 April 2011Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 20111 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B06:Terlaksananyapersiapan/ asistensipembentukan kantormodern di 11 kantoryang diusulkanKETERANGAN100% - Laporan asistensi bidang SDMdalam rangka implementasi KPPBCTipe Madya DJBC TA.2011- Telah dilakukan asistensi bidangSDM terhadap 11 (sebelas) kantoryang diusulkan menjadi kantormodern sesuai dengan Surat Tugas:• ST-54/BC/2011 tanggal 11 Maret2011 di KPPBC Medan danKPPBC Pekanbaru mulai tanggal14 s.d. 16 Maret 2011• ST-62/BC/2011 tanggal 21 Maret2011 di KPPBC Tanjung BalaiKarimun dan KPPBC Jambi mulaitanggal 23 s.d. Maret 2011• ST-67/BC/2011 tanggal 25 Maret2011 di KPPBC Tipe A3 Tarakan,KPPBC Tipe A3 Nunukan danKPPBC Tipe A3 Teluk Nibungmulai tanggal 28 Maret s.d. 01April 2011• ST-73/BC/2011 tanggal 31 Maret2011 di KPPBC Tipe A2 TelukBayur, KPPBC Tipe A2 Samarindadan KPPBC Tipe A2 Banjarmasinmulai tanggal 04 s.d. 08 April 2011• ST-96/BC/2011 tanggal 21 April2011 di KPPBC Entikong mulaitanggal 25 s.d. 29 April 2011Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 20112 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B08:Ditetapkannya 2kantor modernKETERANGAN100% - Sesuai dengan Surat UndanganSekretaris Jenderal KementerianKeuangan Nomor : Und-431/SJ/2011 tanggal 29 Juli 2011perihal Pembahasan PenataanOrganisasi Bersama denganKementerian PAN dan RB- Sesuai dengan Nota Dinas TimPercepatan Reformasi KebijakanPelayanan Kepabeanan dan CukaiNomor : ND-38/BC/TPR/2011tanggal 27 Juni 2011 perihalLaporan Pelaksanaan Tugas TimPercepatan Reformasi- Sesuai dengan Surat SekretarisDirektorat Jenderal Bea dan CukaiNomor: S-326/BC.1/2011 tanggal 8Agustus 2011 perihal PersiapanPeresmian KPPBC Tipe MadyaPabean Antara lain; KPPBC Tipe A2Jambi dan KPPBC Tipe A2 TanjungBalai Karimun- Telah ditetapkan Keputusan.Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor : KEP-98/BC/2011 tanggal18 Agustus tentang PenetapanTipologi KPPBC Tipe A2 TanjungBalai Karimun dan KPPBC Tipe A2Jambi menjadi KPPBC Tipe MadyaPabean BRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 20113 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B10:Ditetapkannya 3kantor modernKETERANGAN100% - Sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 131/PMK.01/2011tanggal 18 Agustus 2011 tentangOrganisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea danCukai- Sesuai dengan Nota DinasSekretaris Direktorat Jenderal Beadan Cukai Nomor ND-438/BC.1/2011 tanggal 20 Oktober2011 hal Pemberitahuan RencanaTindak Jatuh Tempo Oktober 2011,telah ditetapkan lima (5) KPPBCmenjadi kantor modern sebagaiberikut:- Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP-106/BC/2011 tanggal 15 September2011 tentang Penetapan TipologiKPPBC Tipe A3 Entikong MenjadiKPPBC Tipe Madya Pabean C- Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP-120/BC/2011 tanggal 18 Oktober2011 tentang Penetapan TipologiKPPBC Tipe A2 Medan MenjadiKPPBC Tipe Madya Pabean B danKPPBC Tipe A3 Teluk NibungMenjadi KPPBC Tipe MadyaPabean C- Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP-121/BC/2011 tanggal 18 Oktober2011 tentang Penetapan TipologiKPPBC Tipe A2 Pekanbaru MenjadiKPPBC Tipe Madya Pabean B danRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 20114 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8KPPBC Tipe A2 Teluk BayurMenjadi Tipe Madya Pabean BTARGET B12:Ditetapkannya 6kantor modern100% - Sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 131/PMK.01/2011tanggal 18 Agustus 2011 tentangOrganisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea danCukai- Sesuai dengan Nota DinasSekretaris Direktorat Jenderal Beadan Cukai Nomor ND-529/BC.1/2011 tanggal 9 Desember2011 hal Pemberitahuan KembaliRencana Tindak Direktif PresidenTahun 2011- Berdasarkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP-131/BC/2011 tanggal 9November 2011 tentang PenetapanTipologi KPPBC Tipe A3 Tarakandan KPPBC Tipe A3 NunukanMenjadi KPPBC Tipe MadyaPabean C- Berdasarkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP-132/BC/2011 tanggal 9November 2011 tentang PenetapanTipologi KPPBC Tipe A2Banjarmasin dan KPPBC Tipe A2Samarinda Menjadi KPPBC TipeMadya Pabean B2 Menyempurnakan dasarhukum TempatDJBC Sekjen Kemenkeu Adanya dasarhukumtentang TPBTerselesaikannyadraft perubahanPMK tentang TPBTARGET B04:Terlaksananyapembahasan lanjutanRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 2011100% - Telah dilaksanakan Rakertas DJBCdi Kanwil DJBC Jawa Tengah padatanggal 18-19 April 2011 yang salah5 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Penimbunandan KITE (KB dan GB) dan atas draft RPMK KB,Berikat (TPB)yangKITEGB dan KITE (RPMKdan KemudahanImporkomprehensifFasilitas KITEPengembalian danTujuan Ekspor(KITE) secaraRPMK Fasilitas KITEkomprehensifPembebasan)danmensosialisasikannyaKETERANGANsatu agendanya adalahpembahasan RPMK KawasanBerikat dan KITE- Telah dilaksanakan rapat sebagaitindak lanjut dari Rakertas tersebutdi atas pada tanggal 25 dan 27 April2011 untuk menyempurnakan draftRPMK Kawasan Berikat dan KITEhasil Rakertas DJBCTARGET B06:Terkirimnya draft finalPMK KB dan GB keBiro HukumTARGET B08:- Diterbitkannya PMKKB dan GBRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 2011100% - Sesuai Nota Dinas Direktur FasilitasKepabeanan Nomor ND-369/BC.3/2011 tanggal 15 Juni 2011perihal Penerusan RPMK KB,GB,dan KITE- Sesuai Surat Direktur JenderalNomor S-632/BC/2011 tanggal 27Juni 2011 perihal PenyampaianKembali RPMK tantang KawasanBerikat, Gudang Berikat, KITEPembebasan dan KITEPengembalian.100% - RPMK GB telah disampaikankepada Menteri Keuangan denganSurat Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : S-899/BC/2011tanggal 24 Agustus 2011 perihalPenyampaian RPMK tentang GByang telah diberikan parafpersetujuan, dan telah diterbitkanPMK Nomor 143/PMK.04/20116 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8tanggal 26 Agustus 2011 tentangGudang Berikat.RPMK KB telah disampaikankepada Biro Hukum dengan SuratDirektur PPKC kepada Kepala BiroHukum Nomor: S-551/BC.8/2011tanggal 24 Agustus 2011 perihalPenyampaian RPMK tentang KByang telah diberikan parafpersetujuan, dan telah diterbitkanPMK Nomor 147/PMK.04/2011tanggal 06September 2011 tentangKawasan Berikat.- Terlaksananyapembahasanlanjutan atas draftRPMK KITE (RPMKFasilitas KITEPengembalian danRPMK FasilitasKITE Pembebasan)TARGET B10:- Terlaksananyasosialisasi PMK KBdan GB- Telah dilakukan pembahasan RPMKKITE di BKF dengan Suratundangan dari Badan KebijakanFiskal Nomor : UND-279/KF.2/2011tanggal 09 Agustus 2011, berikutkami sertakan bahan materi RapatPembahasan RPMK KITE,Presentasi Direktorat Fasilitas dandraft PMK KITE Pengembalian dandraft PMK KITE Pembebasan100% - Sesuai Nota Dinas Direktur FasilitasNomor ND-667/BC.3/2011 tanggal21 Oktober 2011 perihalPenyampaian Laporan RencanaTindak/Program Jatuh TempoRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 20117 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Oktober 2011KETERANGAN- Sosialiasi mengenai PMK KB danGB dilaksanakan berdasarkan SuratTugas Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor ST-237/BC/2011tanggal 28 September2011dibeberapa tempat, antara lain• Kantor Pusat DJBC• Kanwil DJBC Riau dan Sumbar• Kanwil DJBC Sumatera Utara• Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT• Kanwil DJBC Jateng dan DIY• Kanwil DJBC Jatim I• KPPBC TMP Bekasibeserta absensi peserta sosialisasidan laporan sosialisasi dari Dir.Fasilitas kepada Direktur JenderalBea dan Cukai- Terkirimnya draftfinal PMK KITE(RPMK FasilitasKITE Pengembaliandan RPMK FasilitasKITE Pembebasan)ke Biro Hukum- Pengiriman draft final PMK KITE(RPMK Fasilitas KITEPengembalian dan RPMK FasilitasKITE Pembebasan) ke Biro Hukumsesuai dengan Surat DirekturJenderal Bea dan Cukai NomorSurat S-632/BC/2011 tanggal 27Juni 2011Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 20118 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B12:Diterbitkannya PMKtentang Fasilitas KITE(PMK Fasilitas KITEPengembalian danPMK Fasilitas KITEPembebasan)KETERANGAN100% - RPMK telah disampaikan kepadaBiro Hukum Kemenkeu dengansurat Nomor: S-856/BC.8/2011tanggal 19Desember 2011 perihalPenyampaian RPMK Pengembaliandan Pembebasan Yang Telah diParaf dan;- RPMK telah disampaikan kepadaBKF Kemenkeu dengan suratNomor: S-857/BC.8/2011 tanggal19Desember 2011 perihalPenyampaian RPMK Pengembaliandan Pembebasan Yang Telah diParaf;- Telah diterbitkan Peraturan MenteriKeuangan tentang KITE, yaitu:• Peraturan Menteri Keuangandengan Nomor : 253/PMK.04/2011tanggal 30 Desember 2011tentangKITE Pengembalian dan;• Peraturan Menteri Keuangandengan Nomor : 254/PMK.04/2011tanggal 30 Desember 2011tentang KITE Pembebasan.Keterangan : Hard Copy PMK KITEPengembalian dan KITE Pembebasanbelum diterima karena harusmenunggu diundangkannya PMKtersebut di Kementerian Hukum danHAM.Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 20119 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 2011UKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 83 MenyempurnakanPMKtentangPenetapan Tarif danNilai Pabean,serta membuatmekanismepenelitianulang tarif dannilai pabeanDJBC (TK) Sekjen Kemenkeu 1. Penyempurnaan PMKtentangPenetapanTarif danNilaiPabean2. PenyempurnaanPeraturanDirekturJenderaltentangPenelitianUlang tarifdan NilaiPabean3. Penetapankembali tarifdan nilaipabeandapatdilaksanakan denganmekanismeselain auditkepabeanan1. Terselesaikannya PMK tentangPenetapan Tarifdan NilaiPabean2. Terselesaikannya PeraturanDirekturJenderaltentangPenelitian Ulangtarif dan NilaiPabean3. Tersosialisasikan-nya PMKtentangPenetapan Tarifdan NilaiPabean danperaturanDirekturJenderaltentangPenelitian Ulangtarif dan NilaiPabeanTARGET B04:Tersusunnyarancangan perubahanPMK tentangPenetapan Tarif danNilai PabeanTARGET B06:Terlaksananyapembahasan lebihlanjut di Biro Hukumatas RancanganPerubahan PMKtentang PenetapanTarif dan Nilai PabeanTARGET B08:Ditetapkannya PMKtentang perubahanatas PMK PenetapanTarif dan Nilai PabeanKETERANGAN100% - Sesuai Nota Dinas Direktur TeknisKepabeanan nomor ND-311/BC.2/2011 tanggal 01 April2011 perihal penyampaian RPMKtentang Perubahan Kedua atas PMK51/PMK.04/2008- Sesuai Surat Direktur Jenderalkepada Menteri Keuangan nomor S-315/BC/2011 tanggal 06 April 2011perihal penyampaian RPMK tentangPerubahan Kedua atas PMK51/PMK.04/2008100% - Sesuai Nota Dinas Direktur TeknisKepabeanan nomor ND-497/BC.2/2011 tanggal 23 Mei 2011perihal Rancangan PerubahanKedua PMK 51/PMK.04/2008- Sesuai Surat Direktur Jenderalkepada Menteri Keuangan nomor S-543/BC/2011 tanggal 7 Juni 2011perihal Penyampaian RPMK tentangPerubahan Kedua atas PMK Nomor51/PMK.04/2008100% - Sesuai dengan Nota Dinas DirekturTeknis Kepabeanan Nomor : ND-825/BC.2/2011 tanggal 11 Agustus2011 Draft PMK tentang Perubahanatas PMK Tarif dan Nilai Pabeantelah disampaikan kepada KepalaBiro Hukum sesuai dengan SuratDirektur Jenderal Bea dan CukaiNomor: S-738/BC/2011 tanggal 21Juli 2011 perihal Penyampaian10 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Rancangan Peraturan MenteriKeuangan tentang PerubahanKedua atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 51/PMK.04/2008- Telah ditetapkan PMK Nomor122/PMK.04/2011 tanggal 01Agustus 2011 tentang perubahankedua atas peraturan menterikeuangan nomor 51/PMK.04/2008tentang tata cara penetapan tarif,nilai pabean, dan sanksiadministrasi, serta penetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukaiatau Pejabat Bea dan Cukai.TARGET B10:TersusunnyaPeraturan DirekturJenderal tentangpenelitian ulang tarifdan nilai pabeanTARGET B12:Terlaksananyakegiatan sosialisasiperubahan PMKtentang PenetapanTarif dan/atau NilaiPabean dan PeraturanDirektur Jenderaltentang penelitianulang tarif dan/ataunilai pabean100% Telah ditetapkan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2011 tanggal 31 Oktober 2011tentang Petunjuk PelaksanaanPenelitian Ulang Tarif dan/atau NilaiPabean100% - Sesuai dengan nota dinas DirekturTeknis KC Nomor: ND-1282/BC.2/2011 tanggal 06Desember 2011 hal pelaksanaanSosialisasi Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor:PER-45/BC/2011, bahwa telahdilaksanakan kegiatan Sosialisasiperaturan tersebut dengan SuratTugas antara lain:Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201111 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8• ST-175/BC.2/2011 tanggal 08Nopember 2011 di Kanwil DJBCKalbagtim• ST-183/BC.2/2011 tanggal 14Nopember 2011 di Kanwil DJBCBali, NTB dan NTT• ST-189/BC.2/2011 tanggal 18Nopember 2011 di Kanwil DJBCJawa Timur I• ST-313/BC/2011 tanggal 22Nopember 2011 di KP-DJBC- Sesuai dengan nota dinas DirekturTeknis KC Nomor: ND-1299/BC.2/2011 tanggal 13Desember 2011 hal LaporanPelaksanaan Sosialisasi PeraturanDirektur Jenderal Bea dan CukaiNomor: PER-45/BC/2011, kegiatanSosialisasi dilaksanakan denganSurat Tugas antara lain:• ST-131/BC.2/2011 tanggal 22September 2011 di Kanwil DJBCMakassar• ST-133/BC.2/2011 tanggal 23September 2011 di Kanwil DJBCJatim I• ST-138/BC.2/2011 tanggal 29September 2011 di Kanwil DJBCBali, NTB,dan NTT• ST-139/BC.2/2011 tanggal 30September 2011 di Kanwil DJBCRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201112 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8Sumatera UtaraKETERANGAN• ST-145/BC.2/2011 tanggal 5Oktober 2011 di Kanwil DJBCJateng dan DIY• ST-173/BC.2/2011 tanggal 4Nopember 2011 di Kanwil DJBCKalbagtim4 EvaluasipelaksanaanPelayananKepabeanan24 Jam Seharidan 7 HariSeminggupada KantorPabean di 4PelabuhanUtama(TanjungPriok,Belawan,Makasar, danTanjungPerak)DJBC(Setditjen & IKC)Sekjen KemenkeuEfektivitaspelaksanaanPelayananKepabeanan24 Jam Seharidan 7 HariSeminggupada KantorPabean di 4PelabuhanUtamaTerselesaikannyakajian tentangkebijakan danimplementasiPelayananKepabeanan 24Jam Sehari dan 7Hari Seminggupada KantorPabean di 4Pelabuhan Utamadari sudut pandangkebijakan,implementasi danpemberian insentifTARGET B04:- Tersusunnyakerangka kajian danmetodologipenelitian- Terkumpulnyarecord dataelektronikpelayanan 24/7 dari4 pelabuhan utama- Tersusunnyarancangan kuisionerpersepsistakeholderterhadap layanan24/7- Terlaksananyapembahasanbersama denganKPU Tanjung Prioktentang DesainKuesioner danMekanismePelaksanaanSurvey100% - Sesuai Nota Dinas Direktur IKCnomor ND-180/BC.9/2011 tanggal29 Maret 2011 perihal PermintaanData- Rancangan kuisioner untuk pegawaidan pengguna jasa- Sesuai Undangan Tenaga PengkajiBidang PKKO DJBC nomor Und-04/BC.TP.3/2011 tanggal 20 April2011 perihal Undangan RapatTentang Pelaksanaan SurveyRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201113 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B06:Terlaksananyapengumpulan datasurvey ke 4 (empat)pelabuhan utamaKETERANGAN100% - Sesuai ND-49/BC.TP.3/2011tanggal 07 Juni 2011 perihalPermintaan Data- Sesuai S-04/BC.TP.3/2011 tanggal08 Juni 2011 perihal PenyampaianKuesioner- Sesuai ND-51/BC.TP.3/2011tanggal 21 Juni 2011 perihalPermintaan Upload KuesionerSurvey- Sesuai SP-03/BC.TP.3/2011 tanggal28 Juni 2011 perihal KuesionerEvaluasi Pelaksanaan PelayananKepabeanan 24 Jam Sehari dan 7Hari Seminggu.- Sesuai S-08/BC.TP.3/2011 PerihalSurvey Layanan 24x7 di KPPBCTMP Perak- Sesuai S-09/BC.TP.3/2011 PerihalSurvey Layanan 24x7 di KPPBCTMP Belawan- Sesuai S-10/BC.TP.3/2011 PerihalSurvey Layanan 24x7 di KPPBCTMP Makasar- Terlaksananya pengumpulan dataresponden pegawai dan dataresponden pengguna jasa di KPUTanjung Priok, KPPBC TMP Perak,KPPBC TMP Belawan, KPPBC TMPMakasarRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201114 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B08:- TerselesaikannyaAnalisis Datasurvey- Terselesaikannyapenyusunan DraftKajian- TerlaksananyaPresentasi danPembahasanKajian denganPerwakilan KantorPabean Terkait /Staf IntiKETERANGAN100% - Terselesaikannya analisis datasurvey dan penyusunan draft kajiandalam Laporan evaluasi efektivitaspelayanan kepabeanan 24 jamsehari dan 7 hari seminggu- Telah dilaksanakan presentasi danpembahasan kajian di KPU TanjungPriok melalui Surat Nomor : S-16/BC.TP.3/2011 tanggal 11Agustus dan di Staf Inti melaluiSurat undangan Nomor : Und-08/BC.TP.3/2011 tanggal 15Agustus 2011 dan Und-100/BC.8/2011 tanggal 18 Agustus2011. Serta mendapat persetujuandari Dirjen BC melalui ND-75/BC.TP.3/2011 tanggal 22Agustus 2011TARGET B10:- TerlaksananyaPublic Hearingdengan penggunajasa dan instansiterkait lainnya(Pelindo, dll)Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 2011100% - Berdasarkan Nota Dinas TenagaPengkaji Bidang PengembanganKapasitas dan Kinerja OrganisasiNomor ND-112/BC.TP.3/2011tanggal 06 Oktober 2011 halPenyampaian Berkas RealisasiRencana Tindak/Program JatuhTempo Oktober 2011- Terlaksananya Public Hearing diKPU BC Tipe A Tanjung Priok pada16 September 2011 melalui SuratNomor S-19/BC.TP.3/2011 tanggal8 September 2011 dan UndanganNomor UND-34/KPU.01/2011tanggal 8 September 2011 beserta15 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8daftar hadir peserta public hearing.- Terselesaikannyakajian dan telahdiajukan kepadaDirektur JenderalBea dan Cukai- Terlaksananya Public Hearing diKPPBC Tanjung Perak pada 04Oktober 2011 melalui Surat NomorS-21/BC.TP.3/2011 tanggal 22September 2011 dan UndanganNomor UND-8126 s.d8130/WBC.10/ KPP.MP.01/2011tanggal 28 September 2011 besertadaftar hadir public hearing.- Terselesaikannya kajian dan telahdiajukan kepada Direktur JenderalBea dan Cukai dengan Nota DinasNomor ND-75/BC.TP3/2011 tanggal22 Agustus 2011 hal Laporan HasilEvaluasi Efektivitas LayananKepabeanan 24/75 Penerapansisteminformasi profilimportir danpenumpang(udara) yangberbasis websecaranasionalDJBC(P2 & IKC)- AparatDirektoratJenderal Beadan Cukaipada 2 KPU,16 KWBCdan 18KPPBC dapatlebih efektifdalammelakukanpengawasanTerlaksananyapenerapan sisteminformasi danpengiriman dataprofil importir danpenumpang(udara) yangberbasis websecara nasionalpada 2 KPU, 16KWBC dan 18KPPBC sehinggadapatdimanfaatkanuntuk analisa danprofillingTARGET B04:Terlaksananyafinalisasi programaplikasi dan ujicobaInternal di DirektoratP2.TARGET B06:Terlaksananyainstalasi program pada2 KPU, 16 KWBC dan18 KPPBC.TARGET B08:Terlaksananyaasistensi Direktorat P2kepada 2 KPU, 16KWBC dan 18Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 2011100% Telah adanya modul program aplikasidan telah diuji coba di Subdit Intelijen100% Sesuai ND-459/BC.5/2011 tanggal 11Juli 2011 perihal Laporan PelaksanaanTugas Asistensi berdasarkan SuratTugas Direktur Jenderal Nomor : ST-90/BC/2011 tanggal 14 April 2011100% Telah dilaksanakan asistensi terkaitpenerapan sistem informasi profilimportir dan penumpang (udara)bersamaan dengan pelaksanaanInstalasi program yang dilaksanakan16 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8KPPBC.pada tanggal 21 April s.d. 01 Juni2011, sesuai ND-459/BC.5/2011tanggal 11 Juli 2011 perihal LaporanPelaksanaanTugasAsistensiberdasarkan Surat TugasDirektur Jenderal Nomor : ST-90/BC/2011 tanggal 14 April 2011TARGET B10:Terwujudnya sisteminformasi profil importirdan penumpang(udara) denganberbasis web, secaraNasional.100% Sistem Informasi profil importir danpenumpang udara dengan berbasisweb secara nasional telah selesai.Data pendukung: screen shot menuSistem Informasi Penumpang Udaradan Sistem Informasi Profil ImportirTARGET B12:Termanfaatkannyasistem informasi profilimportir danpenumpang (udara)dengan berbasis web,secara Nasional.100% Sistem Informasi profil importir danpenumpang udara dengan berbasisweb secara nasional telahtermanfaatkan oleh Unit Penindakandan Penyidikan DJBC secaraNasional.Data pendukung: Data User SIDIA danPAU serta screen shot dalammenuAplikasi PAU6 Penerapansisteminformasi hasilpenindakandanpenangananperkara yangberbasis webDJBC(P2 & IKC)- DirektoratJenderal Beadan CukaimemilikiinformasisecaraterpusatsebagaiTerlaksananyapenerapan sisteminformasi danpengiriman datahasil penindakandan penangananperkara darimasing-masingTARGET B04:Terlaksananyainternalisasi atasmekanisme laporanpenindakan danpenanganan perkaradi 4 wilayah100% Tersosialisasinya laporan penindakandan penanganan perkara sesuaiperaturan Dirjen BC Nomor53/BC/2010 berdasarkan Surat TugasNomor : ST-15/BC/2011 tanggal 24Januari 2011Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201117 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8secaranasionalsaranaevaluasi yanglebih efektifdalampengukurankinerja unitpengawasankantor secaratepat waktu (realtime) dan akurat.TARGET B06:Terlaksananyainternalisasi atasmekanisme laporanpenindakan danpenanganan perkaradi 7 wilayahKETERANGAN100% - Kegiatan internalisasi atasmekanisme pelaporan penindakandan penanganan perkara bertujuanuntuk memperoleh data danmasukan dari unit kerja vertikalDJBC terkait mekanisme pelaporandalam hal penindakan danpenanganan perkara. Data danmasukan yang diperoleh akandijadikan sebagai sumber datadalam pengembangan SistemInformasi Direktorat Penindakan danPenyidikan (Si Dia).- Pelaksanaan internalisasi dilakukanbersaman dengan kegiatan instalasidan asistensi operasional aplikasiSistem Informasi DirektoratPenindakan dan Penyidikan (Si Dia)dan Passenger analis unit (PAU)pada tanggal 21 April sampaidengan 1 Juni 2011 (sesuai SuratTugas Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: ST-90/BC/2011tanggal 14 April 2011)denganpertimbangan efesiensi danefektivitas waktu dan biaya.- Adapun untuk pembagian wilayahyang rencana awal adalah 7 (tujuh)wilayah, dalam perkembangannyadibagi kembali menjadi 10 wilayah(sesuai dengan jumlah lokasipelaksanaan kegiatan instalasi danasistensi operasioanal aplikasi SiDia dan PAU)Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201118 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIANKETERANGAN0 1 2 3 4 5 6 7 8- Data tambahan Nota Dinas Nomor:ND-459/BC.5/2011 tanggal 11 Juli2011TARGET B08:Terlaksananyapembahasan terkaitsumber data dankebutuhan data bagiKPPBC, di internalDirektorat P2100% - Pembahasan awal pada internalDirektorat P2 telah dilaksanakandalam rapat mingguan Selasa padatanggal 16 Agustus 2011terkaitsumber data dan kebutuhan databagi KPPBC. (Terlampir NotulenRapat Mingguan)TARGET B10:Terlaksananyafinalisasi menuaplikasi program datahasil penindakan danpenanganan perkarasecara tepat waktu(real time)100% Finalisasi menu aplikasi program datahasil penindakan dan penangananperkara secara tepat waktu (real time)telah terlaksana.Data pendukung: screen shotFinalisasi menu Pelaporan danPenindakan Penanganan Perkara.TARGET B12:Terwujudnya sisteminformasi hasilpenindakan danpenanganan perkarayang berbasis web,secara nasional.100% Menu aplikasi program data hasilpenindakan dan penanganan perkarasecara tepat waktu (real time) telahtersedia.Data pendukung: screen shot aplikasipenindakan dan penanganan perkarayang terintegrasi dalam aplikasi SIDIA7 Menyempurnakan PeraturanMenteriKeuangantentang Premi.DJBC (P2 &PPKC)SekjenKemenkeu, DJA,DJPb.1. Tercapainyapembagianpremisecaralayak danDiterbitkannyaPMK tentangPremi sebagaipengganti PMKNoTARGET B04:Terlaksananyakonsultasi dengan BiroHukum Kemekeu RItentang permasalahan100% Konsultasi dilakukan oleh Kasi BHPdengan Biro Hukum yang menanganimasalah peraturan sesuai Surat TugasNomor : ST-135/BC.54/2011 tanggal13 April 2011.Rencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201119 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8adil kepadaaparatDirektoratJenderalBea danCukaisubstansi RPMKtentang Premi2. Terwujudnya motivasiyang tinggidari aparatDirektoratJenderalBea danCukai untuksenantiasabekerjasesuaiketentuanperundangundangan3. Tercapainyapeningkatankinerja yangdapat diukurdaripelayananyang lebihbaik danpengawasan yang lebihefektif.570/KMK.01/1997tentang Premisebagaimanatelah diubahbeberapa kaliterakhir denganPMK No.241/KMK.01/2002.TARGET B06:Terlaksananyainventarisasi kembalibeberapa substansiyang dipermasalahkanoleh DirektoratJenderal Anggarandan DirektoratJenderalPerbendaharaan sertapengumpulanbahan/ketentuanterkait sebagaireferensi.TARGET B08:Terlaksananyapembahasan,pengkajian, danperumusan kembaliRancangan PMKbersama DirektoratPPKC.TARGET B10:Terlaksananyapembahasansubstansi terkaitketentuan danmekanisme yangKETERANGAN100% - Sesuai ND-268/BC.54/2011 tanggal24 Juni 2011 perihal Laporanpencapaian rencana tindak/ programjatuh tempo juni 2011, ternasukdidalamnya yaitu terlaksananyainventarisasi kembali beberapasubstansi yang dipermasalahkanoleh Direktorat JenderalAnggarandan Direktorat JenderalPerbendaharaan serta pengumpulanbahan/ketentuan terkait sebagaireferensi terkait dengan perumusanRPMK tentang Pemberian Premi- Matriks usulan Direktorat JenderalAnggaran atas Draft RPMK tentangPemberian Premi100% Sesuai dengan Nota Dinas DirekturPenindakan dan Penyidikan Nomor :ND-558/BC.5/2011 tanggal 23 Agustus2011 perihal PerkembanganPenyusunan Draft RPMK tentangPemberian Premi100% - Pembahasan PMK tentangPemberian Premi telah dilakukandengan konsinyering antara DJBC,Biro Hukum Kemenkeu, DirektoratJenderal Anggaran, dan DirektoratJenderal Perbendaharaan sesuaiRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201120 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8berlaku di bidangpenganggaran danperbendaharaan,bersama BiroHukumSetjen Kemenkeu,Direktorat Anggarandan DirektoratPerbendaharaansehingga sudah tidakada lagi permasalahanyang bersifatsubstansial dalamrancangan PMKtersebut.KETERANGANdengan Surat Tugas Nomor ST-206/BC/2011 tanggal 09September 2011. Daftar hadirpeserta konsinyering terlampir.- ND-616/BC.5/2011 tanggal 26September 2011 hal KonsinyeringRancangan Peraturan MenteriKeuangan tentang PemberianPremi- ST-387/BC.5/2011 tanggal 12Oktober 2011 dan Nota DinasNomor ND-679/BC.5/2011 tanggal25 Oktober 2011 hal PenyampaianRPMK tentang Pemberian Premi.TARGET B12:DitandatanganinyaPMK tentang Premioleh MenteriKeuangan sebagaipengganti PMK No570/KMK.01/1997tentang Premisebagaimana telahdiubah beberapa kaliterakhir dengan PMKNo. 241/KMK.01/2002.100% - RPMK telah disampaikan kepadaBiro Hukum Kemenkeu dengansurat Nomor: S-854/BC.8/2011tanggal 19 Desember 2011- Telah ditetapkandan diundangkanPeraturan Menteri Keuangandengan Nomor : 243/PMK.04/2011tanggal 27 Desember 2011 tentangPemberian Premi8 Menyempurnakan danmensosialisasikan PeraturanMenteriKeuanganNomorDJBC (Audit) Setjen Kemenkeu 1. DilaksanakannyaperaturantentangAuditKepabeanan dan CukaiTerselesaikan dantersosialisasikannya PeraturanMenteri Keuangantentang AuditKepabeanan danCukaiTARGET B04:TerlaksananyaInventarisasi Masukandari AparatPengawas-anFungsional (BPK,Itjen)100% Telah didapatkan masukan dari BPKdan ItjenRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201121 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8125/PMK.04/22. PelaksanaaTARGET B06:007 tentangn Audit1. TerlaksananyaAuditKepabeanapembahasanKepabeanann dan Cukaiinternal di Direktoratdan Peraturansecara lebihAuditMenteriefektif,Keuanganefisien dan2. DiajukannyaNomorberkualitaspermintaan91/PMK.04/20Masukan Draft08 tentangRPMK ke BidangAudit CukaiAudit KPU/Kanwil3. Memperjelas landasanhukumAuditKepabeanan dan Cukaidalamhubungannya denganpihak luar3. TerselesaikannyaDraft RPMK dariDirektorat AuditTARGET B08:Terlaksananyapembahasan di DitPPKC dan Staf IntiKETERANGAN100% - Sesuai ND-120/BC.62/2011 tanggal25 April 2011 perihal WorkshopBidang Audit- Sesuai ND-142/BC.62/2011 tanggal10 Mei 2011 perihal hasil WorkshopAudit- Telah diajukan permintaan masukanDraft RPMK ke Bidang Audit KPU/Kanwil melalui Surat Nomor: S-217/BC.6/2011 tanggal 21 April2011- Terselesaikannya Draft RPMKtentang Audit Kepabeanan danAudit Cukai100% Telah dilaksanakan Pembahasan diDirektorat PPKC dan Staf Inti denganSurat Undangan Nomor: UND-98/BC.8/2011 tanggal 4 Agustus 2011,berikut kami sertakan bahan materipembahasan diantaranya materiperubahan PMK, Outline PMK, danRPMK Audit (hasil rapat Staf Inti)TARGET B10:Diajukannya draftPMK ke MenteriKeuangan c.q. Sekjen100% Telah diajukan draft PMK kepadaMenteri Keuangan dengan SuratNomor S-1084/BC/2011 tanggal 28Oktober 2011 hal Penyampaian RPMKtentang Audit Kepabeanan dan AuditCukaiRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201122 | P a g e

NoRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAITKRITERIAKEBERHASILANUKURANKEBERHASILANUKURAN KEBERHASILANB04, B06, B08, B10, B12%CAPAIAN0 1 2 3 4 5 6 7 8TARGET B12:Diajukan danditetapkannyaPeraturan MenteriKeuanganKETERANGAN100% - RPMK telah disampaikan kepadaBiro Hukum Kemenkeu dengansurat Nomor: S-816/BC.8/2011tanggal 24 Nopember 2011- Telah ditetapkandan diundangkanPeraturan Menteri Keuangandengan Nomor : 200/PMK.04/2011tanggal 9 Desember 2011 tentangAudit Kepabeanan dan Audit CukaiRencana Tindak Direktif Presiden (UKP4) Tahun 201123 | P a g e

Lampiran VINo UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanMONITORING RENCANA TINDAKPROGRAM REFORMASI LANJUTAN KEPABEANAN DAN CUKAIProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 81 Terselesaikannya SuratEdaran Direktur Jenderalmengenai Tata Nilai danBudaya Organisasi DJBCdan membuat modulTatanilai dan BudayaOrganisasiserta sloganDJBC1. Pengumpulan bahan-bahan kajiantentang karakteristik, tata nilai, danbudaya organisasi serta sloganDJBC2. Melakukan kajian tentangkarakteristik, tata nilai, dan budayaorganisasi serta slogan DJBC3. Menyusun konsep dan rancanganpertama dokumen tata nilai danbudaya organisasi serta sloganDJBC.4. Konsultasi konsep dan rancanganpertama dokumen tata nilai danbudaya organisasi serta slogankepada instansi terkait/stake holdertermasuk permintaan masukan daripegawai DJBC termasuk dalambentuk polling5. Terselesaikannya konsep danrancangan kedua dokumen tatanilai dan budaya organisasi sertaslogan6. Pemaparan konsep dan rancangankedua dokumen tata nilai danbudaya organisasi serta slogankepada Menteri Keuangan7. Menetapkan Surat Edaran DirekturJenderal mengenai Tata Nilai danBudayaOrganisasi DJBC danmembuat modul Tatanilai danBudaya Organisasiserta sloganDJBCKepala PUSKIKCSeptember2010Oktober2010Oktober2010November2010November2010November2010Desember2010100 % - Surat Kapuski kepada paraPejabat Eselon II pada KP.DJBC dan para Kepala KantorDJBC Nomor S-167/KIBC/2010tgl 1 Oktober 2010 Hal100 %Permohonan Tanggapan danMasukan atas Konsep SE DirjenBC tentang Tata Nilai danBudaya Organisasi DJBC100 % - S.d. 18 Oktober 2010 telahditerima tanggapan danmasukan dari 18 kantor / unitkerja DJBC terhadap konsep SEDJBC tentang Tata Nilai dan100 %Budaya Kerja100 %100 %Tanggapan dan masukan tersebutpada waktu ini telah dikompilasidan akan dibahas lebih lanjutuntuk penyempurnaan konsep SEDJBC tersebut100 % SE-23/BC/2010 tentang Tata Nilaidan Budaya OrganisasiKeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 1

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 81. Terselesaikannyamodul tatanilai danbudaya organisasi1. Pembentukan Tim Sosialisasi TataNilai dan Budaya Organisasi sertaslogan DJBC.Kepala PUSKIKCOktober2010100 % Pembentukan Tim PembekalanSosialisasi sesuaiPRINT-58/KIBC/2010 Tgl. 1 Oktober 2010Keterangan2. Penyusunan bahan-bahan danmodul sosialisasiDesember2010100 % Modul Tatanilai dan BudayaOrganisasi Direktorat JenderalBea dan Cukai telah selesaidisusunPenyusunan mulaiminggu I Novembers.d. minggu IVDesember 20102. Tersosialisasinya danterimplementasikan-nyatata nilai dan budayaorganisasi DJBC keseluruh jajaran melaluiP2KP maupun usulanpenambahan dalamkurikulum Diklat /Retraining3. Pelaksanaan sosialisasi tata nilaidan budaya organisasi DJBC sertaslogan dan pembuatan komitmenpegawai4. Internalisasi tata nilai dan budayaorganisasi DJBC ke seluruh jajaranmelalui P2KP maupun usulanpenambahan dalam kurikulumDiklatQ1 2011 100 % Sosialisasi telahdilaksana-kan padasaat tanggal5November 2010Q2 2011 100 % Telah dilakukan Internalisasi padabulan April s.d. Juni 2011dengan:1. ST-24/KIBC/2011 tanggal 8April 2011 di KPU BC Tipe BBatam (12-15 April 2011)2. ST-85/BC/2011 tanggal11 April2011 di Kanwil DJBC Banten(14-15 April 2011)3. ST-91/BC/2011 tanggal 18 April2011 di :- Kantor Pusat DJBC (21 April2011)- Kanwil DJBC Jakarta (20-21April 2011)- KPU BC Tipe A Tanjung Priok(3- 4 Mei 2011)- Kanwil DJBC Jatim II (3-6 Mei2011)- Kanwil DJBC Jawa Barat (3-6Mei 2011)- Kanwil DJBC Jatim I (8-11 Mei2011)- Kanwil DJBC Jateng dan DIY(10-13 Mei 2011)- Kanwil DJBC Bali, NTB,NTT(10-13 Mei 2011)- Kanwil DJBC Sumut (17-20 MeiMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 2

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 82011)- Kanwil DJBC Sumbagsel (17-20Mei 2011)- Kanwil DJBC Riau dan Sumbar(24-27 Mei 2011)- Kanwil DJBC Sulawesi (24-27Mei 2011)2 1. Internalisasi daneksternalisasi tatanilaidan budaya organisasiDJBC sebagai bagiandari tatanilai danbudaya organisasiKemenkeu2. Integrasi tatanilai danbudayaorganisasi kedalam elemen-elemenorganisasi1. Penetapan Peraturan MenteriKeuangan mengenai Tatanilai danBudaya Organisasi KementerianKeuangan2. Menyelaraskan tatanilai danbudaya organisasi DJBC dengantatanilai dan budaya organisasiKementerian KeuanganSekjenKemenkeuKepalaPUSKIKCDesember2010Q1 2011(atausetelahSekjenKemenkeutelahmenetapkanPMKmengenaiTatanilai danBudayaOrganisasiKementerianKeuangan)JangkaPanjang100 %4. ST-101/BC/2011 tanggal 29April 2011 di :- Kanwil DJBC Kaltim (17-20 Mei2011)- Kanwil DJBC Kalbar (29 Mei-1Juni 2011)- Kanwil DJBC Khusus Kepri (29- Mei-1 Juni 2011)1. KMK 312/KMK.01/2011tanggal 12 September 2011mengenai Nilai NilaiKementerian Keuangan,yaitu:• Integritas• Profesionalisme• Sinergi• Pelayanan• Kesempurnaan2. Surat Kepala Puski nomor S-265/KIBC/2011 tanggal 15Nopember 2011 tentangInternalisasi Nilai-NilaiKementerian KeuanganKeteranganSesuaiprogramdenganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 3

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 83. Melaksanakan internalisasi tatanilai dan budaya organisasiKementerian Keuangan ke seluruhjajaran DJBCKepalaPUSKIKCQ4 2011 Surat Kepala Puski nomor S-265/KIBC/2011 tanggal 15Nopember 2011 tentangInternalisasiNilai-NilaiKementerian KeuanganKeterangan3 1. Laporan monitoringwaskat2. Laporan kegiatansosialisasi3. Ketentuan pemberianpenghargaan kepadapegawai4. Menurunnya jumlahpegawai yang dijatuhihukuman disiplinsedang atau berat1. Melakukan monitoring danpengujian serta evaluasipelaksanaan waskatKepalaPUSKIKCNovember2010100 % - Sejak bulan September 2010s.d. 18 Oktober 2010 telahdilakukan monitoring, pengujiandan evaluasi pelaksanaanwaskat pada 14 KPPBCberdasarkan Surat Tugas DirjenBC Nomor ST-130/BC/2010- Berdasarkan Surat Tugastersebut masih 1 KPPBC yangakan dilakukan monitoring,pengujian dan evaluasipelaksanaan waskat- Laporan monitoring, pengujiandan evaluasi pelaksanaanwaskat beserta usulan tindaklanjut telah disampaikan keDirjen BC dengan Nota Dinasnomor ND-394/KIBC/2010 tgl.23 November 20102. Sosialisasi peraturan disiplin PNSberdasarkan PP No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin PNSDesember2010100 % Telah dilaksanakan pada tanggal2 s.d. 3 Desember 2010 di KPUBC Tanjung Priok3. Penyempurnaan ketentuanpemberian penghargaan kepadapara pegawai yang berprestasi,berdedikasi, dan/atau berdisiplintinggi di lingkungan DJBC.Desember2010100 % Telah ditetapkan Perdirjen NomorP-55/BC/2010 tanggal 23Desember 2010 tentangPemberian Penghargaan bagiPegawai di Lingkungan DJBC4 1. TerselesaikannyaPeraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai(PDJ) tentang PaktaIntegritas2. PenandatangananPakta Integritas oleh1. Pengumpulan bahan mengenaiPakta IntegritasKepalaPUSKIKC danSesditjenOktober2010100 % Penyusunan konsep PeraturanDirjen BC tentang PaktaIntegritas bagi pegawai DJBCyang meliputi materi pokok :Kewajiban pegawai DJBC untukmembuat / menandatanganiPaktaIntegritas,substansi/materi pokok PaktaMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 4

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8seluruh pegawai DJBCIntegritas, format Pakta3. Laporan penindakanpegawaiIntegritas, penatausahaan4. Menurunnya jumlahpegawai DJBC yangterkena sanksipelanggaran kodeetik/disiplin pegawai2. Pembahasan dengan pemangkukepentingan mengenai PaktaIntegritasOktober2010dokumen Pakta Integritas, danketerkaitan Pakta Integritasdalam mutasi pegawai (Minggu INovember 2010)100 % Telah dilakukan pembahasandengan pemangku kepentingantanggal 28 Oktober 2010Keterangan3. Menyusun Peraturan DirekturJenderal (PDJ) tentang PaktaIntegritasKepalaPUSKIKCNovember2010100 % Telah disusun Draft Perdirjententang Pakta Integritas, untukditetapkan4. Menetapkan PDJ tentang PaktaIntegritas pegawai DJBCDesember2010100 % Telah Ditetapkan Perdirjen P-44/BC/2010 tentang PaktaIntegritas5. Penandatangan Pakta Integritasoleh seluruh pegawai DJBCQ1 2011 100 % Pegawai pada seluruh unit kerjaDJBC (149 unit kerja) telahmenandatangani Pakta Integritas6. Penandatangan Pakta IntegritasAuditor DJBC dengan AuditeeQ1 2011 danberkelanjutan100 % Telah diberlakukan sejak tanggal1 Maret 2011 bersamaan denganberlakunya Per-4/BC/20115 1. Terselesaikan dantersosialisasinya SOPpelaksanaan kerja unitKepatuhan Internalkhususnya terkaitdengan pengaduan1. Menyusun SOP untuk pelaksanaanPeraturan Dirjen nomor P-23/BC/2010 tentang petunjuk teknispelaksanaan kerja unit KepatuhanInternal khususnya terkait denganpengaduanSekretarisDJBCOktober2010100 % SOP telah ditetapkan denganSurat Edaran Dirjen BC NomorSE-20/BC/2010 tanggal 18Oktober 2010.Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 5

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 81. Tersedianya salurankhusus pengaduan2. Menyediakan saluran khusus dan Sekretaris November100 % Telah disediakan :untuk menjaminpetugas yang menanganiDJBC2010kerahasiaan pelaporpengaduan untuk menjaminMeja Pengaduankerahasiaan pelaporBerada di Gedung B Lantai IPusat Kepatuhan InternalKepabeanan dan CukaiJalan Ahmad Yani JakartaTelp :0-800-100-3545 (Bebas Pulsa)021-4890308 ext 767Faximile :021-4890966Email :Puski.beacukai@gmail.comSurat :Pusat Kepatuhan InternalKepabeanan dan CukaiJalan Jenderal A. YaniJakarta 13250Kotak Pos 108 Jakarta 10002Keterangan3. Sosialisasi SOP Direktur PPKC November20104. Evaluasi pelaksanaan SOP Kepala PUSKI Berkelanjutan100 % Telah disosialisasikan pada saatRapat Koordinasi Unit KerjaKepatuhan Internal tgl 18-19 Nov2010SE-20/BC/2010 mengenai TataCara Penerimaan danPenanganan PengaduanMasyarakatRata-rata waktu penyelesaianpenerimaan pengaduanmasyarakat 1 hari kerja. Rata-ratapenanganan pengaduanmasyarkat 3 hari kerja.Evaluasidilaksanakan tigabulan sekaliMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 6

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 86 Persetujuan strukturorganisasi DJBC berupaPerubahan PeraturanPresiden (Perpres)1. Finalisasi kajian akademik usulanpenataan organisasi yang meliputi:a. Program penataan organisasi diKantor Pusat DJBC, denganrencana kegiatan:• Transposisi Pusat KepatuhanInternal Kepabeanan dan Cukaimenjadi Direktorat KepatuhanInternal;• Pembentukan DirektoratTransformasi;• Penataan Direktorat InformasiKepabeanan dan Cukai;• Penataan DirektoratPenerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai (unityang menangani fungsiperaturan, keberatan dankehumasan).SekretarisDJBCDesember2010100 % Program penataan organisasi iniuntuk sementara ditundaberdasarkan hasil Rapat Pimpinandengan Menteri Keuangan danDJBC pada tanggal 28 Oktober2010. Namun demikian, dari sisipenyiapan telah dilakukan hal-halsebagai berikut :Telah disusun draft kajianakademis program penataanorganisasi Kantor Pusat DJBC.b. Program penataan organisasiinstansi vertikal DJBC, denganrencana kegiatan:• Peningkatan status kantorMadya Soekarno Hattamenjadi KPU• Pembentukan kantorpengawasan utama(penggabungan kanwiltanjung balai karimun denganpangkalan sarana operasi)dengan tugas pokok danfungsi di bidangpengawasan, patroli laut danpemeliharaan saran danprasarana patroli (KajianRevitalisasi PangkalanSarana Operasi Bea danCukai (PSO BC))• Pemecahan Kantor Wilayah(Kanwil) DJBC Maluku,Papua dan Irian Jaya Baratmenjadi Kanwil DJBC Malukudan Kanwil DJBC Papua danIrian Jaya Barat;Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 7100 %100 %100 %Terkait dengan KPU SoekarnoHatta telah tersusun cetak biruKPU.Kajian akademik KantorPengawasan Utama dari sisistruktur organisasi sudahdiselesaikan. Kajian ini akandilengkapi dengan analisis wilayahoperasional dan mekanismepengawasan di laut dengan PICDirektorat Penindakan danPenyidikan (Dit P2)Kajian Akademik Instansi Vertikalkhususnya Kanwil Maluku, Papuadan Papua Barat sudah selesai.

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8• Pembentukan struktur kantormodern untukmengakomodasi kantorkantortipe A2, A3 dan B;100 % Kajian tentang struktur organisasimodern yang mencakup kantorkantoryang tipenya lebih kecilsudah diselesaikan.Keterangan• Pembentukan Struktur baruyang menangani narkotikaDesember2010100 %Dit P2 sudah menyusun kajianakademik pembentukan strukturbaru yang menanganipengawasan narkotika.Alternatif:1. Pembentukan struktur setingkatEselon IV pada instansi vertikal,dengan konsekuensitransformasi KWBC danKPPBC menjadi tipe khusus;2. Penajaman fungsi secaraeksplisit terkait pengawasannarkotika dan formalisasipembentukan Customs NarcoticTeam (CNT) untuk leveloperasional (dengan KMK atauKep Dirjen).Berdasarkan rapimMenteri Keuangandan DJBC tgl 28Oktober 2010diminta untukmenundapembentukanstruktur yangmenanganinarkotika tetapidengan alternatifpenajaman fungsiunit pengawasan diinstansi vertikal2. Penyampaian usulan kepadaMenteri Keuangan cq. SekretarisJenderal Kementerian KeuanganSekretarisDJBCDesember2010100 % Usulan dengan Surat DirjenNomor S-1286/BC/2010 tgl. 28Desember 20103. Pembahasan dengan SekjenKemenkeuSekjenKemenkeu*Q1-Q2 2011 100 % - 7 (tujuh) KPPBC Tipe A2 yangakan ditetapkan menjadiKPPBC TMP pada tahun 2011yaitu Medan, Pekanbaru,Tanjung Balai Karimun, TelukBayur, Jambi, Samarinda danBanjarmasin- KPPBC TMP C, merupakan 4(empat) KPPBC Tipe A3 yangakan ditetapkan menjadi kantormodern pada tahun 2011dengan kepala kantor setingkateselon IIIb yaitu Teluk Nibung,Entikong, Tarakan dan NunukanTelah dilakukankonsiyeringpembahasanPenataanOrganisasi denganSekjen Kemenkeutanggal 11-13 April2011 dengan SuratTugas Nomor ST-89/BC.1/20114. Pembahasan dengan Menpan danRBMenpan dan Q3 2011 100 % Telah dilakukan pembahasandengan Kemen PAN dan RBHasil rapat denganBiro OTL tanggal 26Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 8

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8RB*dalam rapat tanggal 2 Agustus2011. Terlampir undangan rapatdari Kemen PAN dan RB(Und/744/D.II.PAN-RB/7/2011,tanggal 29 Juli 2011) dan dariSekjen Kemenkeu (Und-431/SJ/2011/2011 tanggal 29 Juli2011)Januari 2011,Deputi BidangKelembagaanKemenpan dan RBmenyatakan bahwaperubahan kinerjaKemenpan dan RBdengan Presidenadalahmeminimalkanperubahan strukturorganisasi secarasignifikan, sehinggaapabila Kemenkeuberencanamelakukanpenataan organisasiyang cukupsignifikan danmelakukanpenambahanjabatan struktural diluar yang telahdisetujui padaperiode penataan2010, agarmengajukan ijinkepada Presidenlebihdahulu.Dengandemikian DJBCdiminta untukmenunggu strategicplan dariKemenkeu. Hal initelah dilaporkankepada Dirjendengan Nota Dinasnomor ND-41/BC.1/2011tanggal 31 Januari2011 hal Laporanrapat pembahasanpenataan organisasidi KementerianKeuangan danMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 9JangkaPanjang

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8masukan dari Dit.IKC.JangkaPanjang5. Persetujuan struktur organisasi(Perubahan Perpres)Menpan danRB*Q4 2011 100 % Terkait Penataan Organisasi Unitvertikal (kantor modern penggantiKPPBC Tipe A2, A3, dan B):Surat Kemen PAN dan RB no.B/1907/M.PAN-RB/08/2011tanggal 12 Agustus 2011 tentangPersetujuan Prinsip UsulanPenataan Organisasi KementerianKeuangan 2011 (untuk DJBC,terkait struktur organisasi unitvertkal dalam rangkaimplementasi kantor modern)Terkait penataan ditingkat pusat:Penataanorganisasi di tingkatpusat terbentur olehketentuansebagaimana dalamperaturan PresidenNo.9 tahun 2005dan diputuskanuntuk sementaraditundaberdasarkan hasilRapim denganMenkeu dan DJBCpada tanggal 28Oktober 2010.Namun demikian,telah dilakukanupaya-upaya revisiPrepres sbb:• Melalui suratDirjen BC no S-889/BC/2008tanggal 17Oktober 2008telahdisampaikanrancanganperubahanPerpres 9 tahun2005 kepadaMenkeu untukmendapat arahanlebih lanjut• Melalui suratDirjen BC no.S1286/BC/2010tanggal 28Desember 2010,Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 10

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8Dirjen BC telahkembalimengingatkanMenkeu tentangperlunyaperubahanPerpres No.9tahun 2005dalam rangkamerealisasikanprogrampenataanorganiasi DJBC7 1. Transformasi kantorBea dan Cukai menjadikantor modern sesuaistandar complianceyang ditetapkan2. Terlaksananya programasistensi terhadapkantor-kantor yangsudah ditransformasimenjadi kantor modernyang mengikutsertakansemua unit internalterkait1. Penetapan 6 kantor modern ditahun 2010 (sisa 6 kantor dari11kantor yang direncanakan untuktahun 2010)a. KPPBC Balikpapanb. KPPBC Pontianakc. KPPBC Palembangd. KPPBC Bandar Lampunge. KPPBC Makasarf. KPPBC MarundaSekretarisDJBCDesember2010Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 11JangkaPanjang100 % Berdasarkan Kep Dirjen Nomor67/BC/2010 dan 68/BC/2010menetapkan KPPBC Palembangdan Bandar Lampung menjadiKPPBC Tipe Madya Pabean.Peresmian kedua kantordilaksanakan pada tanggal 27Oktober 2010 oleh Dirjen BCbertempat di Palembang.Berdasarkan Kep Dirjen Nomor75/BC/2010 dan 76/BC/2010menetapkan KPPBC BalikpanandanKPPBC Pontianak menjadi• Dalam rapatpembahasandengan DeputiBidangKelembagaanKemen PAN danRB tanggal 26Januari 2011,telahdisampaikan jugahambatanpenataanoraganisasiDJBC terkaitketentuanPerpres 9 tahun2005.- Telah diadakanasistensi daninternalisasidalam rangkapelaksanaanmodernisasiKPPBC MadyaberdasarkanSurat TugasSekrertaris DitjenNomor ST-155/BC.1/2010- Telah dilakukanpembahasan

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 83. Penetapan tipologiyang ideal bagi kantorlainnya yang akandijadikan kantormodernKPPBC Tipe Madya Pabean, telahdiresmikan tanggal 11 Novemberdi Kanwil Kalimantan Bagian BaratawalpejabatOrgantaKemenkeuberdasarkanBerdasarkan Kep Dirjen Nomor81/BC/2010 menetapkan KPPBCMakasar menjadi KPPBC TipeMadya Pabean, dan diresmikanpada tanggal 9 Desember diMakasarBerdasarkan 90/BC/2010menetapkan KPPBC SundaKelapa menjadi KPPBC TipeMadya Pabean Marunda, dandiresmikan pada tanggal 21Desember di JakartadenganBiroSurat TugasDitjen BC NomorST-146/BC/2010tgl 30 Sept 2010dalam rangkapenetapantipologi dantransformasiKPPBC padatahun 20102. Menyusun program asistensiterhadap kantor-kantor yang sudahditransformasi menjadi kantormodern yang mengikutsertakansemua unit internal terkait (KP,Kanwil dan KPPBC ybs)SekretarisDJBCDesember2010100 % Telah disusun dan dilakukanasistensi berkaitan persiapanorganisasi, sarana dan prasarana,keuangan, dan sumber dayamanusiaProgram asistensiini disusun bekerjasama dengan TimPercepatanReformasikepabeanan danCukai3. Kajian akademik tipologi yang idealbagi kantor lainnya yang akandijadikan kantor modern secarakeseluruhanSekretarisDJBCDesember2010100 % Kajian akademik sudahdiselesaikan dan diusulkan untukdifinalisasi dalam rapat staf ini KPDJBC4. Penetapan tipologi yang ideal bagikantor lainnya yang akan dijadikankantor modern secara keseluruhanSekretarisDJBCDesember2010100 % Terdapat dalam Kajian akademik5. Penyampaian usulan kepadaMenteri Keuangan cq. SekretarisJenderal Kementerian KeuanganSekjenKemenkeuQ1 2011 100 % Usulan untuk kantor modern tahun2011 telah disampaikan denganSurat Dirjen BC kepada Menterikeuangan Nomor S-878/BC/2010tanggal 07 September 20106. Pembahasan dengan SekjenKemenkeuMenpan danRBQ2 2011 100 % Telah dilakukan pembahasandengan Biro Organisasi danKetatalaksanaan Kementeriankeuangan pada tanggal 26Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 12

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8Januari 2011. Undangan danSurat Tugas terlampirJangkaPanjangKeterangan7. Pembahasan dengan Menpan danRBMenpan danRBQ3 2011 100% Telah dilakukan pembahasandengan Kemen PAN dan RBdalam rapat tanggal 2 Agustus2011. Terlampir undangan rapatdari Kemen PAN dan RB(Und/744/D.II.PAN-RB/7/2011,tanggal 29 Juli 2011) dan dariSekjen Kemenkeu(Und-431/SJ/2011/2011 tanggal29 Juli 2011)PMK131/PMK.01/2011tanggal 18 Agustus2011 tentangOrganisasi dan TataKerja InstansiVertikal DJBCadalah perubahandari PMK-74/PMK.01/2009.8. Persetujuan struktur organisasi(Perubahan Perpres)SekretarisDJBCQ4 2011 100 % Surat Kemen PAN dan RB no.B/1907/M.PAN-RB/08/2011tanggal 12 Agustus 2011 tentangPersetujuan Prinsip UsulanPenataan Organisasi KementerianKeuangan 2011PMK 131/PMK.01/2011 tanggal18 Agustus 2011 tentangperubahan dari PMK-74/PMK.01/2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal DJBC.Poin utama padaMasalah No. urut 7adalah proses“TransformasiKantor Modern yangmengalamikelambatan”Terkait masalahtersebut, perludisampaikan bahwaproses transformasikantor modern tidakterkendala olehPerpres no. 9 tahun2005, dan untukmentransformasikantor modernhanya diperlukanperubahan atasPMK tentangOrganisasi dan TataKerja Instansi UnitVertikal DJBC.Oleh karena itu,penetapan“PerubahanPerpres” sebagaiindikatorMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 13

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8keberhasilandianggapa kurangsesuai dan perludiubah menjadi“Perubahan PMK:JangkaPanjang9. Transformasi 11 kantor moderntahun 2011, yaitu:a. KPPBC Medanb. KPPBC Teluk Nibungc. KPPBC Tanjung Balai Karimund. KPPBC Pekanbarue. KPPBC Teluk Bayurf. KPPBC Jambig. KPPBC Entikongh. KPPBC Banjarmasini. KPPBC Samarindaj. KPPBC Tarakank. KPPBC Nunukan10. Transformasi kantor lainnya yangakan dijadikan kantor modernsecara keseluruhan di tahun 2012SekretarisDJBCQ4 2011 100 % Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai:1. No. Kep-98/BC/2011 tentangPenetapan Tipologi KPPBCTipe A2 Tanjung Balai Karimundan KPPBC Tipe A2 Jambimenjadi KPPBC TMP B2. No. Kep-106/BC/2011 tentangPenetapan Tipologi KPPBCTipe A3 Entikong menjadiKPPBC TMP C3. No. Kep-120/BC/2011 tentangPenetapan Tipologi KPPBCTipe A2 Medan dan KPPBCTipe A3 Teluk Nibung menjadiKPPBC TMP C4. No. Kep-121/BC/2011 tentangPenetapan Tipologi KPPBCTipe A2 Pekanbaru danKPPBC Tipe A2 Teluk Bayurmenjadi KPPBC TMP B5. No. Kep-131/BC/2011 tentangPenetapan Tipologi KPPBCTipe A3 Tarakan dan KPPBCTipe A3 Nunukan menjadiKPPBC TMP C6. No. Kep-132BC/2011 tentangPenetapan Tipologi KPPBCTipe A2 Samarinda danKPPBC Tipe A2 Banjarmasinmenjadi KPPBC TMP B2012 75 % Kajian tentang struktur organisasimodern yang mencakup kantorkantoryang tipenya lebih kecilsudah diselesaikan dan telahMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 14

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8(76 kantor) disampaikan kepada MenteriKeuangan melalui surat no. S-852/BC/2011 tanggal 12 Agustus2011.JangkaPanjangKeterangan8 1. Hasil pengukurandan penyempurnaanmetodologi analisisbeban kerja1. Penetapan hasil pengukuran danpenyempurnaan metodologianalisis beban kerja, diantaranyameliputi sinkronisasi norma waktuunit kerja dan meningkatkanakurasi pengukuran beban kerjaterkait bisnis proses yang relatifsama.SekretarisDJBCDesember2010100 % Telah diajukan surat ke SekjenKemkeu dlm rangka penetapanhasil ABK (Surat Dirjen nomor1001/BC/2010)Diadakanpembahasandengan pejabatKabuki dari KantorWilayah DJBCdengan narasumber dari biroOrganta Kemenkeudan PT. ToyotaAstra dalam rangkapetunjuk teknispelaksanaan ABKberdasarkan SuratTugas SekretarisNomor ST-158/BC.1/2010 danST-159/BC.1/2010tgl 17 Sept 20102. Pengusulan jumlahdan formasi SDMsesuai dengankebutuhan dibawahkoordinasi SekjenKemenkeu2. Pengusulan jumlah dan formasiSDM sesuai dengan kebutuhandibawah koordinasi SekjenKemenkeuSekretarisDJBC dan BiroSDM SekjenKemenkeuDesember2010100 % Telah diajukan surat kepada BiroSDM Sekjen Kemenkeu Nomor S-1499/BC.1/UP.10/2010 tgl 29Oktober 2010 hal Estimasikebutuhan pegawai golongan IIdari Program Diploma III umumdan SMK, serta Program DiplomaI dan III STANMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 15

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 83. TerlaksananyaProgram percepatanpelaksanaanassesment4. Meningkatnya jumlahPejabat yangmemenuhi standarkompetensi jabatan3. Melanjutkan program percepatanpelaksanaan assesment :a. 150 orang Pejabat Eselon IVSekretarisDJBC dan BiroSDM SekjenKemenkeuNov2010 100 %Percepatan penyelenggaraanassessment centertelahdilakukansejak bulan September2010, sehingga total pejabat yangmengikutiassessment centertahun 2010 berjumlah 630 orangdalam 6 tahap sebagai berikut :1. S-789/BC.1/UP.6/2010tanggal 9 Juni 2010 (90 orang)2. S-956/BC.1/UP.6/2010tanggal 20 Juni 2010 (90 orang)3. S-1055/BC.1/UP.6/2010tanggal 8 Juli 2010 (144 orang)4. S-1364/BC.1/UP.6/2010tgl 6 Sept 2010 (144 orang)5. S-1467/BC.1/UP.6/2010tanggal 6 Sept 2010 (54 orang)6. S-1767/BC.1/UP.6/2010tanggal 4 Nov 2010 (108 orang)b. 350 orang Pejabat Eselon IV Q2 2011100%Telah diselenggarakanassessment center untuk pejabatEselon IV dan pejabat fungsionalsetingkat Eselon IV sebanyak 352orangdalam 3 tahap, sebagaiberikut:1. S-390/BC.1/UP.6/2011 tanggal17 Maret 2011 (54 orang, hadir49 orang)2. S-527/;BC.1/UP.6/2011 tanggal07 April 2011 (198 orang, hadir197 orang)3. S-703/BC.1/UP.6/2011 tanggal04 Mei 2011 (106 orang)c. Pelaksana(assestment center dibawahkoordinasi Biro SDM SekjenKemenkeu terkait penjadwalanpenyelenggaraannya).SekretarisDJBC danBPPKDes 2010Q3-Q4 2011 100 %Telah dilaksanakan assessmentcenteruntuk pejabat Eselon V danpelaksana sebanyak 316 orangdalam 3 tahap sebagai berikut:1. S-1273/BC.1/UP.6/2011tanggal 19 Agustus 2011Sesuai dengan NotaDinas SekertarisDirektorat JenderalNomor ND-438/BC.1/2011tanggal 20 OktoberMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 16

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8(diikuti 97 orang)2011.Terkait dengan hal di atas, akandipercepat pengembangan danpelaksanaan program pendidikandan pelatihan termasukkurikulumnya yang berbasiskompetensi (diklat teknis, diklatfungsional, diklat manajerial,seminar dan training) dengan DIPA/Anggaran DJBC:2. S-1406/BC.1/UP.6/2011tanggal 13 September 2011(diikuti 99 orang)3. S-1731/BC.1/UP.6/2011tanggal 14 Oktober 2011 (120orang, jumlah peserta hadirmasih dalam prosesrekapitulasia. DTSS PPNS Q4 2010 100 % Telah diselenggarakan DTSSPPNS dalam 2 tahap, yaitu pola400 jamlat sesuai surat SekretarisDJBC Nomor S-1519/BC.1/UP.6/2010 halpemanggilan calon peserta diklatPPNS pola 400 JP (30 orangpeserta), dan S-1802/BC.1/UP.6/2010 tanggal 19Vovember 2010 hal pemanggilancalon peserta diklat PPNS pola100 JP (30 orang peserta)Keteranganb. Diklat manajerial PejabatStruktural2011 100% Telah diselenggarakan sesuaiworkshop manajerial KepalaKantor pada 29 November s.d. 3Desember 2010 sesuai SuratSekretaris Nomor S-1823/BC.1/UP.6/2010 tanggal 23November 2010Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 17

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8c. Crash Program DTSDKepabeanan dan CukaiTelah diprogramkan untuk tahun2011 sesuai Surat KepalaPusdiklat BC Nomor S-610/PP.5/2010 tanggal 6 Oktober2010 hal Rencana Program DiklatPusdiklat Bea dan Cukai tahun2011, direncanakan pada :1. 31 Jan s.d. 29 April 20112. 21 Maret s.d. 25 April 20113. 6 Juni s.d. 4 Juli 2011- Telah dilaksanakan programDTSD Kepabeanan dan Cukaitgl 31 Januari s.d. 29 April 2011sesuai S-74/BC.1/UP.6/2011 tgl26 Januari 2011- Telah dijadwalkan programDTSD Kepabeanan dan Cukaitgl 21 Maret s.d. 17Juni 2011sesuai S-258/BC.1/UP.6/2011tgl. 24 Februari 20119 1. Dilakukannyaevaluasi kantormodern secaraperiodik danberjenjang1. Pembahasan awal atas LaporanEvaluasi yang telah disusun olehmasing-masing kantor moderndan penyiapan bahan evaluasiTPROktober2010100 % ND-81/TPR/2010 Tgl. 25 Okt 20102. Meningkatnyapersepsi penggunajasa terhadap kinerjaKantor Modernberdasarkan hasilsurvey independen2. Pelaksanaan evaluasi KantorModern secara bersama-sama(Kantor Modern, Kanwil DJBC,Direktorat terkait, PusKIKC) dankomprehensif3. Penyusunan rencana tindak hasilevaluasi Kantor ModernNovember2010Desember2010100 % Tahap pertama selesai(konsinyering di Gadog)Tahap ke-2 di Surabaya tgl 22-24Nov 2010100 % Telah disusun evaluasi KantorModern4. Pelaksanaan rencana tindakhasil evaluasi kantor Modern5. Evaluasi pelaksanaan rencanatindak hasil evaluasi kantormodernBerkelanjutanBerkelanjutanPelaksanaan rencana tindak hasilevaluasi kantor modern(berkelanjutan), sampai dengantahun 2011 terdapat 42 (empatpuluh dua) surat masuk yang akanmenjadi bahan analisis untukdilaksanakan evaluasi lanjutan,Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 18

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8yaitu sebagai berikut :KeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 19JangkaPanjang- KPU Tipe B Batam (S-104/KPU.02/2011 tanggal 14Januari 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-39/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 13 Januari 2011)- KPPBC TMP Tanjung Perak (S-240/WBC.10/KPP.MP.01/2011tanggal 10 Januari 2011)- Kanwil DJBC Sumut (S-45/WBC.02/2010 tanggal 27januari 2011)- Kanwil DJBC Banten (S-28/WBC.06/BG.01/2011 tanggal27 Januari 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-97/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 31 janiari 2011)- Kanwil DJBC Jateng dan DIY(S-123/WBC.09/BG.01/2011tanggal 31 januari 2011)- KPPBC TMP Purwakarta (S-595/WBC.08/KPP.MP.03/2011tanggal 17 Februari 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-152/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 16 Februari 2011)- KPPBC TMP Tanjung Perak (S-1196/WBC.10/KPP.MP.01/2011tanggal 07 Februari 2011)- Kanwil DJBC Jatim II (SP-62/WBC.11/BG.01/2011 tanggal28 Februari 2011)- Kanwil DJBC Jakarta (S-114/WBC.07/2011 tanggal 10Maret 2011)- KPPBC TMP Tanjung Perak (S-2153/WBC.10/KPP.MP.01/2011tanggal 08 Maret 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-263/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 15 Maret 2011)

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8- KPPBC TMP Purwakarta (S-1171/WBC.08/KPP.MP.03/2011tanggal 25 Maret 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-409/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 20 April 2011)- Kanwil Banten (SP-78/WBC.06/BG.01/2011 tanggal19 April 2011)- KPU Tipe B Batam S-649/KPU.02/2011 tanggal 27April 2011)- KPPBC TMP Purwakarta (S-1598/WBC.08/KPP.MP.03/2011tanggal 26 April 2011)- Kanwil DJBC Sulawesi (SP-139/WBC.15/BG.01/2011tanggal 26 April 2011)- Kanwil DJBC Riau dan Sumbar(SP-52/WBC.03/2011 tanggal11 April 2011)- Kanwil DJBC Sumatera BagianSelatan (S-160/WBC.05/2011tanggal 19 Mei 2011)- Kanwil DJBC Jateng dan DIY(SP-522/WBC.09/BG.01/2011tanggal19 April 2011)- KPPBC TMP Purwakarta (S-1825/WBC.08/KPP.MP.03/2011tanggal 12 Mei 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-534/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 31 Mei 2011)- KPPBC TMPTanjung Perak (S-3206/WBC.10/KPP.MP.01/2011tanggal 08 April 2011)- KPPBC TMP Tanjung Perak (S-4135/WBC.10/KPP.MP.01/2011tanggal 31 Mei 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-608/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 10 Juni 2011)- Kanwil DJBC Jakarta (S-112/WBC.07/BG.01/2011KeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 20JangkaPanjang

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8tanggal 16 Juni 2011)- KPPBC TMP Purwakarta (S-2222/WBC.08/KPP.MP.03/2011tanggal 15 Juni 2011)- Kanwil DJBC Jawa Barat (S-272/WBC.08/BG.01/2011tanggal 29 April 2011)- KPPBC TMP Bandung (S-741/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 13 Juli 2011)- KPPBC Tipe Madya PabeanPurwakarta S-2620/WBC.08/KPP.MP.01/2011tanggal 18 Juli 2011- Kanwil DJBC Jateng dan DIYSP-756/WBC.09/BG.01/2011tanggal 27 Juli 2011- KPU Tipe B Batam S-1058/KPU.02/2011 tanggal 18Juli 2011- Kanwil DJBC Banten SP-142/WBC.06/BG.01/2011tanggal 22 Juli 2011- Kanwil DJBC Riau dan SumbarSP-113/WBC.03/BG.01/2011tanggal 25 Juli 2011- Kanwil DJBC Jawa Barat S-380/WBC.08/2011 tanggal 22Juli 2011- Kanwil DJBC Sulawesi SP-202/WBC.15/BG.01/2011tanggal 22 Juli 2011- Kanwil DJBC Jakarta S-338/WBC.07/2011 tanggal 27Juli 2011- KPPBC Tipe Madya PabeanBandung S-960/WBC.08/KPP.MP.04/2011tanggal 13 September 2011- KPPBC TMP Purwakarta S-3293/WBC.08/KPP.MP.03/2011tanggal 16 September 2011- KPPBC TMP Bandung S-1149/WBC.08/KPP.MP.04/2011KeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 21JangkaPanjang

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8tanggal 13 Oktober 201110 1. Penyampaian kajiantentang publicgovernance (checkand balance)penyusunankebijakan kebijakanteknis Kepabeanandan Cukai2. Adanya penataankembali fungsiperumusan kebijakandengan pelaksanaankebijakan di bidangkepabeanan dancukai1. Kajian fungsi kebijakan sesuaiprinsip good governance2. Melaporkan hasil kajian kepadaMenteri Keuangan3. Keputusan Menteri Keuangantentang proses perumusan,penilaian dan pelaksanaanDirektur PPKCOktober2010November2010Desember2010100 %100 %• Telah disusun draft KMKtentang pengalihan perumusankebijakan perpajakan ke BKF• Telah disampaikan pada tgl 28Oktober 2010• Telah dipresentasikan kepadaMenteri Keuangan. Draft KMKtentang Mekanisme PerumusanKebijakan Perpajakan danKebijakan Teknis Perpajakantelah dikirimkan ke Biro Hukumdengan surat nomor S-627/BC.8/2010 tanggal 27Oktober 2010 .11 1. Setiap persidanganbanding diwakili olehpegawai yangmempunyai kapasitas1. Membentuk Tim Khusus untukmewakili DJBC di setiappersidangan banding di PengadilanPajakDirektur PPKCSeptember2010100 % Telah diterbitkan Nota Dinasnomor ND-55/BC.8.4/2010tanggal 30 September 2010tentang Pembagian Tugas .2. Terselesaikannyadraft perubahanPeraturan MenteriKeuangan tentangKeberatan di BidangKepabeanan danperaturanpelaksanaannya3. Terselesaikan dantersosialisasinyaPeraturan DirekturJenderal Bea Cukaitentang Tata CaraPenetapan NilaiPabean4. Pendelegasianwewenangpenanganankeberatan kepadaKanwil DJBC dan2. Mengusulkan Training danRetraining pegawai yang mewakiliDJBC dalam proses pengadilankepada Sekretaris DJBC3. Mengusulkan Perubahan PeraturanMenteri Keuangan tentangKeberatan di Bidang Kepabeanandan Peraturan Pelaksanaannya4. Melakukan sosialisasi kepadapegawai DJBC dan pengguna jasaOktober2010Oktober2010November2010100 % - Telah ditindaklanjuti denganNota Dinas nomor : ND-823/BC.8/2010 tanggal 24September 2010- Telah dilaksanakan trainingsesuai ST-325/BC.8/2010- Pegawai yang ditunjuk tersebutsaat ini sedang menjalani DiklatPPNS dimaksud.100 % Telah diajukan Draft PerubahanPMK sesuai dengan Surat nomor :S-526/BC/2010 tanggal 3 Juni2010 dan Draft tersebut telahdilakukan pembahasan denganBiro Hukum.100 % PMK tentang Keberatandi BidangKepabeanan Nomor217/PMK.04/2010 tanggal 3Desember 2010, dan dijadwalkanuntuk sosialisasi pada tanggal 31Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 22

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8KPU BCJanuari s.d. 14 Februari 20105. Format surat uraianbanding yang telahdisempurnakan6. Menurunnya jumlahpengajuan banding5. Penetapan Perubahan KeputusanMenteri Keuangan Nomor690/KMK.01/1996 tentang NilaiPabean6. Melakukan perubahan PeraturanDirektur Jenderal BC No. P-01/BC/2003 tentang Tata CaraPenetapan Nilai PabeanSeptember2010November2010100 % Sudah dibuat perubahan danditerbitkan PMK Nomor160/PMK.04/2010 tgl 01 Sept2010.100 % Termasuk dalam PMK Nomor160/PMK.04/2010 tgl 01 Sept2010Keterangan7. Melakukan review (koordinasi)dengan Pengadilan PajakNovember2010100 % - Tim kelompok kerja- Seminar pengadilan pajak- Menyampaikan PMK Nomor-160/PMK.04/20108. Kebijakan pendelegasianwewenang penanganan keberatankepada Kanwil DJBC dan KPU BC9. Mengevaluasi keputusan keberatanKanwil DJBC dan KPU BC10. Memberikan asistensi kepadapetugas penelitian keberatan diKWBC11. Menyempurnakan SOP penelitiankeberatanSeptember2010September2010September2010Oktober2010100 % Sudah dibuat pendelegasiandengan Keputusan Dirjen No.KEP-33/BC/2010 tgl 21 Mei 2010.100 % Sudah dilaksanakan100 % Telah dilaksanakan dengan SuratPerintah No. Print-29/BC/2010 tgl.8 Juni 2010100% Telah diterbitkan Surat EdaranNomor : SE-21/BC/2010 tg 26Oktober 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Pengajuan,Penerusan dan PenyelesaianKeberatan di Bidang Kepabeanan12. Membentuk Tim penyempurnaanformat dan isi Surat UraianBandingOktober2010100% Telah diterbitkan Nota Dinasnomor : ND-62/BC,84/2010tanggal 22 Oktober 2010 tentangPenugasan sebagai TimPenyempurnaan SUB danPembuatan SOP Banding .13. Menerapkan format dan isi Surat Oktober 100% Telah diterbitkan Nota Dinasnomor: ND-911/BC.8/2010Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 23

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8Uraian Banding 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentangFormat dan Isi Surat UraianBanding (terlampir)14. Melakukan penyempurnaanketentuan tentang pengajuanbanding dalam Peraturan MenteriKeuangan nomor146/PMK.04/2007 tentangKeberatan di Bidang Kepabeanandan peraturan pelaksanaanyaOktober2010100% Telah diajukan Draft PerubahanPMK sesuai dengan Surat nomor :S-526/BC/2010 tanggal 3 Juni2010 dan Draft tersebut telahdilakukan pembahasan denganBiro Hukum (terlampir)121. Terselesaikan dantersosialisasinya SuratEdaran tentangkomunikasi danpublikasi dalamrangka meningkatkanpelayanan prima dancitra DJBC kepadaseluruh unit kerja danpegawai di lingkunganDJBC1. Kajian tentang sistem komunikasidan publikasi DJBC2. Penyusunan draft penyempurnaanSurat Edaran DJBC tentangkomunikasi dan publikasi3. Penetapan Surat Edaran tentangkomunikasi dan publikasi dalamrangka meningkatkan pelayananprima dan citra DJBCDirektur PPKCOktober2010November2010Desember2010100%Kajian tentang sistem komunikasidan publikasi DJBC100% Draft SE DJBC tentangkomunikasi &publikasi100 % Surat Edaran Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor38/BC/2010 tanggal 28 Desember20102. Menurunnya beritanegatif yangdiberitakan oleh medianasional yangterpercaya.4. Sosialisasi Surat Edaran tentangkomunikasi dan publikasi dalamrangka meningkatkan pelayananprima dan citra DJBCQ1 2011 100 % Sosialisasi tahap awaldilaksanakan pada tanggal 28Februari 2011 sesuai suratundangan nomor UND-33/BC.8/2011 tanggal 25 Februari201113 1. Terselesaikan dantersosialisasinyaPeraturan MenteriKeuangan mengenaijaminan, termasukjaminan tunai yangbelum menjadipenerimaan negara2. Semua rekeningjaminan tunaimendapatkan ijin dariDJPB1. Menyusun draft penyempurnaanPeraturan Menteri Keuanganmengenai jaminanDirektur PPKCNovember20102. Pembahasan dengan Biro Hukum Desember2010100 % Dengan surat nomor S-1128/BC/2010 tanggal 16Nopember 2010, telahdisampaikan Draft/RancanganPMK Tentang Jaminan100 % Draft penyempurnaan PeraturanMenteri Keuangan mengenaijaminan telah dikirim ke Birohukum SekjenKemkeu dengansurat Nomor S-1128/BC/2010tanggal 16 Nopember 20103. Penerbitan PMK mengenai jaminan Desember 100 % PMK Nomor 259/PMK.04/2010tanggal 31 desember 2010 tentangMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 24

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 82010 Jaminan Dalam RangkaKepabeananJangkaPanjangKeterangan4. Menerbitkan Peraturan Dirjenmengenai jaminanJanuari 2011 100 % PerDirjen Nomor P-02/BC/2011tanggal 31 Januari 2011 tentangPengelolaan Jaminan DalamRangka Kepabeanan5. Sosialisasi peraturan mengenaijaminanFebruari 2011 100 % Sosialisasi telah dilaksanakan mulaitanggal 27 Januari 2011 sesuaidengan ST-13/BC/201114 1. Terselesaikan dantersosialisasikannyaPMK tentang NilaiPabean dan PDJtentang DatabaseNilai Pabean, LPPNPdan Konsultasi2. Tersusunnya materiinstruksi MenteriKeuangan tentangdoktrin barupemeriksaan danpenetapan yangdidasarkan padagood governance3. Terbentuknya unitQuality Assurancedan Eksaminasi padakantor-kantor berikut :- KPU Tanjung Priok- KPPBC Tipe MadyaBelawan1. Sosialisasi PMK tentang NilaiPabean2. Penetapan dan SosialisasiPeraturan Dirjen BC tentangDatabase Nilai Pabean (DBH)3. Penyusunan PerDirjen tentangKonsultasi dan LPPNP serta SuratEdaran tentang Eksaminasi danQuality AssuranceDirektur PPKCDirektur TeknisKepabeananOktober2010November2010Oktober2010100 % Telah dilakukan sosialisasiterpusat di Kantor Pusat denganmengundang perwakilan darimasing-masing kantor yangdimulai tanggal 27 September2010 sesuai Surat nomor S-1429/BC.1/UP.6/2010 tanggal 23September 2010 tentangPemanggilan Peserta Sosialisasi.100 % PerDirjen Nomor P-40/BC/2010tanggal 01 Oktober 2010 dan telahdisosialisasikan pada tanggal 27September 2010 sesuai Suratnomor S-1429/BC.1/UP.6/2010tanggal 23 September 2010 tentangPemanggilan Peserta Sosialisasi(surat terlampir)100 % PerDirjen Nomor P-38/BC/2010 tgl01 Oktober 2010 tentangMekanisme Konsultasi Nilai Pabeandan P-39/BC/2010 tgl 01 Oktober2010 tentang LPPNP- KPPBC Tipe MadyaSoekarno Hatta- KPPBC TanjungEmas- KPPBC Tipe Madya4. Pembentukan Unit QualityAssuranceNovember2010100 % SE-22/BC/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Kendali Mutu (QualityAssurance) dan EksaminasiPenelitian Nilai Pabean dan/atauTarifMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 25

No UrutpadaMatriksUkuran Keberhasilan4. Menurunnyapenetapan nilaipabean yang tidaktepat sasaranProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8Tanjung Perak 5. Pembentukan Unit Eksaminasi November2010100 % SE-22/BC/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Kendali Mutu(Quality Assurance) danEksaminasi Penelitian NilaiPabean dan/atau TarifKeterangan6. Menyusun materi instruksi MenteriKeuangan tentang doktrin barupemeriksaan bahwa dalam halkeragu-raguan maka dipilihalternatif yang meringankanpengguna jasa denganmemperhatikan pengamananterhadap hak negara yangberkeadilanDesember2010100 % Penyusunan telah selesaidilaksanakan, saat ini draftInstruksi tersebut masih dibahasdi level eselon II Kantor PusatDJBC15 Terselesaikan dantersosialisasinyaPerubahan PeraturanDirektur Jenderal BeaCukai (PDJ) dan formatbaru tentang CustomsDeclaration1. Pengkajian perubahan CD terkaitdengan Undang-undang yangterkait2. Penyusunan Peraturan DirekturJenderal Bea dan cukai tentangpenyempurnaan CD berupaperubahan bentuk, isi daninformasi, dan sanksi yang diaturdalam CDDirektur TeknisKepabeananSeptember2010Oktober2010100 % Telah diterbittkan Perdirjen No. P-41/BC/2010 tentang perubahanPerdirjen Nomor P-22/BC/2009tentang Pemberitahuan Pabean100 % Impor3. Sosialisasi PDJ tentang perubahanCustoms DeclarationNovember2010100 % Sosialisasi diadakan di KPPBCTipe Madya Pabean SoekarnoHatta pada tanggal 29 November2010,16 Terselesaikan dantersosialisasikannyaperubahan PMK tentangbarang tidak dikuasai,barang dikuasai negaradan barang milik negara1. Menyusun draft perubahan PMKtentang barang tidak dikuasainegara, barang dikuasai negaradan barang milik negara bersamadengan Inspektorat JenderalKementerian KeuanganDirektur TeknisKepabeananDesember2010100 % Draft PMK tentang Barang Tidakdikuasai , Barang DikuasaiNegara dan Barang Milik Negaramasih dalam tahap penyusunanyang dilakukan Dit. TeknisKepabeanan bersama InspektoratJenderal Kementerian Keuangansebagaimana terdapat dalamlampiran Laporan Hasil Audit Itjennomor SR-287/IJ/2010 tgl. 15Oktober 2010Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 26

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 817 1. KPPT dapatberoperasi penuh padaawal 20112. Penetapan perubahan PMK tentangbarang tidak dikuasai, barangdikuasai negara dan barang miliknegaraKeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 27JangkaPanjangQ1 2011 100 % Telah ditetapkan dengan PMKNomor 62/PMK.04/2011 tanggal30 Maret 2011 tentangPenyelesaian terhadap barangyang tidak dikuasai, barang yangdikuasai negara, dan barang yangmenjadi milik negara3. Sosialisasi Direktur PPKC Q1 2011 100 % Telah dilakukan sosialisasi PMKNomor 62/PMK.04/2011 tanggal30 Maret 2011 tentangPenyelesaian terhadap barangyang tidak dikuasai, barang yangdikuasai negara, dan barang yangmenjadi milik negara berdasarkanNota Dinas dari Direktur TeknisKepabeanan Nomor ND-394/BC.2/2011 tanggal 20 April2011 di beberapa tempat padaDirektorat Jenderal Bea dan Cukaiyaitu :1. Operasionalisasi awal ekspordan impor di KPPT2. Evaluasi kegiatanoperasionalisasi ekspor danDirekturFasilitasKepabeananSeptember2010Oktober2010- Kantor Pusat DJBC (28 April2011)- Kanwil DJBC Sumatra Utara(03-05 Mei 2011)- Kanwil DJBC KalimantanBagian Timur (10-12 Mei 2011)- Kanwil DJBC Jateng dan DIY(18-20 Mei 2011)- Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT(24-26 Mei 2011)- Kanwil DJBC Jatim I (30 Mei-01Juni 2011)- Kanwil DJBC Maluku, Papuadan Papua Barat (07-09 Juni2011)100 % Ekspor pertama tgl 24 Agustus2010Impor pertama tgl 30 Agustus2010100 % Berdasarkan KEP-55/BC/2010telah ditetapkan 3 perusahaanyang dapat memasukkan barang-

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8impor di KPPTimpor ke TPS di KPPT KawasanIndustri Jababeka menggunakanBC 1.2, yaitu :1. PT. Kao Indonesia (IP)2. PT. Kimberly-Clark Indonesia(IP)3. PT. Tekpak Indonesia (KB)KeteranganBerdasarkan data bulan Agustuss.d. September 2010, kegiatanoperasional terdiri dari :- PT. Mulia Glass (2 dok. ekspor /BC 3.0)- PT. Toshiba Consumer (1 dok.Ekspor / BC 3.0)- PT. Kimberly Clark-Indonesia (6dok. Impor / BC 2.0)- PT. Tekpak Indonesia (2 dok.Impor / BC 2.3)Sedang dilakukan persiapanrencana implementasi throughB/Ldi KPPT berupa :• Penyiapan dasar hukum yangmenjadi pedoman pelaksanaanmekanisme angkut lanjutdengan dokumen BC 1.1.(inward/outward manifest) untukpengangkutan barang imporeksporke dan dari KPPT• Penyiapan sistem otomasi(NSW, SKP PDE manifest danTPS OL) termasuk instalasi danpelatihan pegawai• Pengembangan organisasi danSDM pada KPPBC Tipe MadyaPabean Bekasi.3. Sosialisasi KPPT kepada marketforces.November2010100 % Sosialisasi telah dilaksanakan diKPPBC Tipe Madya Bekasi padatanggal 12 Juli 2010. Undangandan daftar hadir terlampirMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 28

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 84. Sosialisasi KPPT Lanjutan. Desember20105. Operasionalisasi penuh ekspordan impor di KPPT100 % Berdasarkan ST-207/BC.3/2010tanggal 20 Desember 2010 telahdilakukan evaluasi lanjutan KPPT,serta hearingdengan pihakinternal DJBC ( KPU TanjungPriok dan KPPBC MadyaBekasi)serta Stakeholder (CDP -pengelola KPPT dan ShippingLine Company)Q1 2011 100 % Saat ini KPPT telah beroperasipenuh melayani kegiatan ekspordan impor (dokumen BC 1.2, BC2.3, BC 2.0, dan BC 3.0) di bawahpengawasan KPPBC Tipe MadyaPabean Bekasi.Laporan kegiatan KPPT terlampir.2. Laporan kepadaMenteri Keuangantentang hasil identifikasihambatanpelaksanaan tugaspelayanan danrekomenda-si terkaitinstansi/pihak lain danrencana tindakperbaikanPenyusunan laporan kepada MenteriKeuangan tentang hasil identifikasihambatan pelaksanaan tugaspelayanan di pelabuhan danrekomendasi terkait instansi/pihaklain dan rencana tindak perbaikanDirektur TeknisKepabeananNovember2010100 % Sudah dilakukan Identifikasi dantelah dilaporkan kepada MenteriKeuangan dengan surat NomorS- 1157/BC/2010 tanggal 23November 201018 1. PenyempurnaanPeraturan MenteriKeuangan tentangTPB (KB, GB, TBB,dan TLB) dan KITE2. Meningkatnyarealisasi dari janjipelayanan yangtepat waktu1. Pengajuan draft PMK tentang KBdan GB1. DirekturFasilitasKepabeanan2. SekretariatJenderalKementerianKeuangan *September20102. Pengajuan draft PMK tentang KITE Oktober2010100 % Telah diajukan dengan S-752/BC/2010 tgl 11 Agustus 2010,draft awal sudah siap dibahasdalam rapat konsinyering100 % Draft sudah ada3. Pengajuan draft PMK tentang TLBdan TBBNovember2010100 %Telah diajukan dengan S-1168/BC/2010 tgl 26 November2010Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 29

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 84. Penyerahan draft final PMK tentangTPB dan KITE ke Biro Hukum.Desember2010JangkaPanjang100 % Draft PMK tentang TPB telahdisampaikan dengan S-752/BC/2010 tanggal 11 Agustus2010; draft tentang KITEdisampaikan dengan S-765/BC.8/2010 tanggal 30Desember 2010Keterangan5. Finalisasi PMK tentang TPB danKITEQ1 2011 100 % - Sesuai Nota Dinas DirekturFasilitas Kepabeanan NomorND-369/BC.3/2011 tanggal 15Juni 2011 perihal PenerusanRPMK KB,GB, dan KITE- Sesuai Surat Direktur JenderalNomor S-632/BC/2011 tanggal27 Juni 2011 perihalPenyampaian Kembali RPMKtentang Kawasan Berikat,Gudang Berikat, KITEPembebasan dan KITEPengembalian19 1. Penyempurnaanprofiling importirsecara periodik danmelibatkan unitvertikal2. Menurunnya jumlahpersentasePemeriksaan Fisik3. Tersedianya saranadan prasaranapemeriksaan fisikoleh TPS untukmenciptakansuasana kondusifbagi pemeriksabarang dalammenjalankanwewenang dan1. Menyempurnakan profiling importirterkait penjaluran untuk mengurangibeban pemeriksaan fisik2. Mewajibkan TPS untukmenyediakan Sarana danPrasarana yang memadai untukmenciptakan suasana kondusif bagipemeriksa barang dalammenjalankan wewenang dantanggung jawabnya3. Melakukan evaluasi atas kinerjapemeriksafisik secara periodikDirektur P2Kepala KantorKepala KantorOktober2010BerkelanjutanBerkelanjutan100 % Telah diterbitkan Instruksi DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor :INS-06/BC/2010 tanggal 27Oktober 2010 tentang PenetapanJalur dan Penyusunan sertaPemutakhiran Profil Importir danProfil Komoditi dalam Pelayanandan Pengawasan Impor100 % Sesuai surat Nomor S-1157/BC/2010 tanggal 23Nopember 2010100 % Dilakukan bersamaan denganevaluasi kantor modernMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 30

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8tanggung jawabnya4. Melakukan sosialisasi secaraberkala kepada pengguna jasamengenai hak dan kewajibannyapada saat pemeriksaan fisikDirektur PPKC Berkelanjutan100 % Telah dilakukan sosialisasi secaraberkelanjutan mengenai P-07/BC/2010 tentang pemeriksaanfisik barang imporKeterangan20 1. Penetapan peraturantentang mekanismeprofilingdanscoringterhadapimportir2. Internalisasipenegakan disiplinpegawai terutamapada titik rawanmelalui penerapankode etik3. Pelayanan danpengawasanterhadap importirsesuai dengantingkat kepatuhan4. Ditindaklanjutinyapelanggaran yangdilakukan olehimportir family1. Pengarahan kepada para pejabatPFPD, Pemeriksa Fisik dan unitPenindakan dan Penyidikan untukmeningkatkan disiplin2. Penegakan disiplin pejabat yangmelanggar kode etik3. Penerbitan peraturan tentangmekanisme profilingdan scoringterhadap importirDirektur P21. KepalaPUSKIKC2. SekretarisDJBCDirektur P2Oktober2010Desember2010Desember2010100 % Sudah dilakukan pengarahankepada PFPD, Pemeriksa Fisik danUnit Penindakan dan Penyidikanpada tanggal 29 Oktober 2010 diKPU Tanjung Priok berdasarkanSurat Direktur Penindakan Nomor :S-699 /BC.5/2010 tanggal 25Oktober 2010100 % Untuk bulan Desember 2010 tidakada pelanggaran kode etik100 % Telah diterbitkan Instruksi DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor :INS-06/BC/2010 tanggal 27Oktober 2010 tentang PenetapanJalur dan Penyusunan sertaPemutakhiran Profil Importir danProfil Komoditi dalam Pelayanandan Pengawasan ImporPelaksanaan tusiyang berkelanjutan4. Penegakan Peraturan (LawEnforcement) terhadap importirfamilyDirektur P2Berkelanjutan100 % - Telah dilakukan enforcementdengan pemblokiran pada akhirOktober 2010 terhadap 2225importir.- Telah dibuat daftar rencanaobyek pengawasan secarasemesteran dengan focusentitas- Optimalisasi fungsi pengawasandi Kantor Pelayanan danKantor Wilayah terhadapprofiling importir denganmengacu pada INS-06/BC/2010tgl. 27 Oktober 2010Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 31

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 821 1. Terselesaikan dantersosialisasikannyaPeraturan DirekturJenderal mengenaistandarisasi polapengawasan2. MeningkatnyaPersentase tindaklanjut temuanpelanggarankepabeanan dan cukai1. Penyusunan draft PeraturanDirektur Jenderal tentangstandarisasi polapengawasan,yang membakukanproses intelijen, penindakan danpenyidikan, hubungan kerja antarunit, dokumentasi input, prosesdan output serta monitoringkinerja pengawasan, yangmeliputi:• Penerbitan produk Intelijen(NHI/NI) dan tindak lanjutnya,• Patroli Laut,Pelabuhan,perbatasan daratdan kawasan pabean lainnya• Operasi Penindakan,• Penanganan Perkara,• Penanganan Barang HasilPenindakan (BHP)• Pengawasan Narkotika,Psikotropika dan Prekursor(NPP)2. Pembahasan dengan Staf IntiPeraturan Direktur Jenderaltentang standarisasi polapengawasanDirektur P2Oktober2010November2010JangkaPanjang100 % Telah disusundraft PeraturanDirektur Jenderal tentangstandarisasi pola pengawasan100 % Telah dilakukanpembahasandengan Staf IntiPeraturan Direktur Jenderaltentang standarisasi polapengawasanKeterangan3. Penetapan Peraturan DirekturJenderal tentang standarisasipola pengawasanDesember2010100 % Telah diterbitkan PeraturanDirektur Jenderal Bea dan CukaiNomor 53/BC/2010 tanggal 23Desember 2010 TentangTatalaksana Pengawasan4. Sosialisasi daninternalisasistandarisasi polapengawasan agar kegiatanberjalan sistemik dan mencegahadanya KKNDirektur P2 Q1 2011 100 % Pelaksanaan SosialisasiPeraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor P-53/BC/2010tentang TatalaksanaPengawasanmulai tgl 31 Januari2011 s.d. 23 Februari 2011. Surattugas dan jadwal terlampir.Telah dilaksanakanbersama denganDirektorat PPKC,SosialisasiPeraturan DirekturJenderal Bea danCukai Nomor P-53/BC/2010 tentangTatalaksanaMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 32

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8Pengawasan,sesuai Surat TugasDirektur JenderalBea dan CukaiNomor : ST-15/BC/2011 tanggal24 Januari 2011.3. Penyempurnaan polapenilaian profilperusahaan dalambentuk InstruksiDirektur Jenderal5. Penetapan Instruksi DirekturJenderal tentang pola penilaianprofil perusahaan6. Pemuktahiran profiling dalamrangka penetapan penjaluranberdasarkan manajemen risiko,yang meliputi:• Profil importir,• Profil penerima fasilitas (KB danKITE)• Profil pengusaha Barang KenaCukai (BKC)Direktur P2 Oktober –Desember2010JangkaPanjang100 %Telah diterbitkan Instruksi DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor :INS-06/BC/2010 tanggal 27Oktober 2010 tentang PenetapanJalur dan Penyusunan sertaPemutakhiran Profil Importir danProfil Komoditi dalam Pelayanandan Pengawasan ImporTelah dilakukan collecting dataprofil KB dan GB sebanyak 28 dari51 kantor. Total KB : 1963 TotalGB 1214 dan progressnya akandilaporkan pada awal November2010Telah disampaikan konsep SuratRahasia Direktur Jenderal tentangProfilling pengusaha KB dan GBdengan Nota Dinas rahasia Dir.P2 Nomor NDR-155/BC.5/2010 tgl8 Desember 2010Telah diterbitkan surat Direktur P2nomor S- 877/BC.5/2010 tanggal3 desember 2010 tentangPemutakhiran Database KITEPelaksanaanSosialisasidilakukan pada 5Lokasi yaitu : KPDJBC (2 kali),Kanwil DJBCSumut, KPPBCMakassar, KPU BCBatam dan KanwilDJBC Jatim I.Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 33

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 84. Meningkatnyakegiatan operasi danpatroli pengawasansecara regulerberdasarkan7. Penyusunan pola penilaian danpemuktahiran profiling dalamrangka penetapan penjaluranberdasarkan manajemen risiko,yang meliputi:• Profil eksportir,• Profil komoditi8. Peningkatan pengawasan secarareguler berdasarkanmanajemenrisiko, meliputi:• patroli laut dengan skemapatroli mandiri atau perbantuanDirektur P2BerkelanjutanKeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 34JangkaPanjangQ1 2011 100 % • Prosescollecting datamasihberlangsung1. Sesuai surat Direktur P2 Telahdiminta kepada Kepala KantorWilayah DJBC Nangroe AcehDarussalam, Kantor WilayahDJBC Sumatera Utara, KantorWilayah DJBC Riau dan• Penyusunanprofil eksportirmenungguselesainyaregistrasieksportir• Telah disusunProfil eksportirtertentuberdasarkan P-40 dan P-27 tgl21 Mei 2010• InstruksiDirekturJenderal Beadan CukaiNomor : INS-06/BC/2010tanggal 27Oktober 2010tentangPenetapanJalur danPenyusunansertaPemutakhiranProfil Importirdan ProfilKomoditi dalamPelayanan danPengawasanImpor-Telahdilaksanaanpatroli laut diwilayah perairanKWBC NangroeAcehDarussalam,

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8manajemen risiko • patroli pelabuhan, danperbatasan daratSumatera Barat, Kantor WilayahDJBC Khusus Kepulauan Riau,KWBCSumateradan KPU Tipe B Batam untuk Utara, KWBC• pengawasan fasilitas KB danmelaksanakan patroli laut secara Riau danKITEmandiri di wilayah kerjanya Sumatera Barat,masing-masingguna KWBC Khusus• Pengawasan Barang Kenamengantisipasi kemungkinan Kepulaua Riau,Cukai (BKC) ilegal termasukmeningkatnya pelanggaran dan KPU BCpemalsuan pita cukai(penyelundupan) di wilayah Tipe B BatamPerairan Selat Malaka dan dengan bekerjaPesisir Timur Sumatera sama KWBCmenjelang datanya perayaan Nangroe Acehnatal tahun 2010 dan tahun baru2011.Terhadap Kakanwil diminta jugaagar memerintahkan kepada KaKPPBC yang ada dibawahMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 35JangkaPanjangpengawasaannya untukmelaksanakan patroli laut secaramandiri;2. Dilaksanakan patroli laut yangbersifat perbantuan di wilayahperairan di bawah pengawasanKantor Wilayah DJBC Riau danSumatera Barat, Kantor WilayahDJBC Khusus Kepulauan Riau,Kantor Wilayah DJBC SumateraBagian Selatan, KantorPelayanan Utama BC Tipe BBatam terhitung mulai tanggal 7November s.d. 31 Desember20103. Pengawasan perbatasan darat diwilayah kerja KPPBC Tipe A3Entikong;4. Pengawasan kegiatan impor diwilayah kerja:a. Kantor Wilayah DJBCSumatera Utarab. Kantor Wilayah DJBC Riaudan Sumatera Barat5. Pelaksanaan surveillanceperusahaan penerima fasilitasKB dan KITE di wlayah kerja:Darussalam danKWBCSumatera Utara-Telahdilaksanakanpengawasankegiatan impordi wilayah kerja:1. KPU BC Tipe ATanjung Priok2. KPPBC TipeMadya PabeanBelawan3. KPPBC TipeMadya PabeanMerak4. KPPBC TipeMadya PabeanBandung5. KPPBC TipeMadya PabeanTanjung Emas6. KPPBC TipeMadya PabeanTanjung Perak7. KPPBC TipeMadya PabeanDumai8. KPPBC TipeMadya PabeanPontianak9. KPPBC Tipe BKuala Langsa10. KPPBC

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8i. Kanwil DJBC Jakartaii. Kanwil DJBC BantenTipe A3 TelukNibungiii. Kanwil DJBC Jawa Barat 11. KPPBC6. Pelaksanaan operasipengawasan MMEA di wilayahkerja Kantor Wilayah DJBCBanten7. Sampai dengan 20 Oktober2011, Direktorat Penindakan danPenyidikan telah melaksanakanpengawasan regular dengankegiatan patrli, yaitu:a. 43 kali kegiatan operasipatroli lautb. 24 kali kegiatan pengawasanbidang kepabeananc. 21 kali kegiatan pengawasandi bidang cukaid. 31 kali kegiatan pengawasanbidang NPP (Narkotika,Psikotropika, dan Prekursor)Tipe A2Pekanbaru12. KPPBCTipe A2 Jambi-Telahdilaksanaankegiatansurveillance danpengawasanatas kegiatanperusahaanpenerimanfasilitas KITEdan KB diwilayah kerja:1. Kantor WilayahDJBC Jakarta 12. Kantor WilayahDJBC Banten3. Kantor WilayahDJBC JawaBarat-TelahdilaksanakanoperasipengawasanBKC di wilayahkerja:1. Kantor WilayahDJBC Jakarta2. Kantor WilayahDJBC JawaTimur I3. Kantor WilayahDJBC JawaTimur II4. Kantor WilayahDJBC SumateraUtara5. Kantor WilayahDJBC JawaTengah dan DIYMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 36

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 86. Kantor WilayahDJBC Bali,NTB, dan NTT5. Tersebarnya secaraperiodik dan tepatwaktu spesimentanda tanganpenerbit FTA9. Pengawasan terhadappenyalahgunaan fasilitas FTAmelalui penyebaran secaraperiodik dan tepat waktu tentangspesimen tanda tangan penerbitdalam rangka pendeteksianpelanggaran (pelarian HS/penyalahgunaan SKA )Direktur P2Berkelanjutan100 % Penyebaran telah dilakukanmelalui program aplikasipengawasan P26. PemanfaatanAplikasi PassengerAnalisys Unit (PAU)secara optimal10. Penyempurnaan penerapanaplikasi PassengerAnalisys Unit(PAU) untuk profiling penumpangterkait penyelundupan narkobaDirektur P2Desember2010100 % Pelaksanaan/penerapan PAUperiode 31 Desember 2010,Matriks Pencapaian PAU Periode31 Deember 2010 terlampirTelah dilakukanpembahasandengan DirektoratImigrasi7. Tersebarnya profilbarang larangan danpembatasan yangterkait denganlimbah B3, barangCities dan hasilhutan11. Penanganan penyelundupanlimbah B3, barang Citiesdanhasil hutan melalui penyebaranprofil barangDirektur P2Desember2010Berkelanjutan 100 % Telah dilakukanpenyebaraninformasi tentangsatwa-satwa liaryang dilindungiberdasarkan SuratRahasia DirekturJenderal Bea danCukai Nomor SR-16/BC/2010 tanggal7 September 2010tentangPengawasanMendalam atasEkspor Tumbuhandan Satwa LiarIndonesia22 1. Tersosialisasinyapola pengawasanpatroli laut yangterpadu2. Meningkatkankegiatan patrolimandiri, gabungandan terpadu dalamrangka pengawasan1. Menyusun peta kerawananpelanggaran di bidangKepabeanan berdasarkanmanajemen risikoDirektur P2November2010100 % Telah disusun peta kerawananpelanggaran kepabeanan, yaitu:a. Wilayah kerja Kanwil DJBCNangroe Aceh Darussalammeliputi KPPBC Kuala Langsasebagaimana telah disampaikanpada surat Direktur P2 NomorS-702/BC.5/2010 tanggal 27Peta kerawananpelanggaran dibidang kepabeanandi Selat Malaka danPesisir SumateraTimur, antara lain:-Perbatasandengan Malaysiadan SingaporeMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 37

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8Selat Malaka danOktober 2010;-Jarak tempuhPesisir Sumaterayang relativeTimurb. Wilayah kerja Kanwil DJBC pendek keSumatera Utara meliputidaerah pabeanKPPBC Teluk Nibung(+ 2-3 jam)sebagaimana telah disampaikan -Banyaknyapada surat Direktur P2 NomorpelabuhanS-703/BC.5/2010 tanggal 27kecil/tangkahanOktober 2010;yang digunakanMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 38JangkaPanjangc. Wilayah kerja Kanwil DJBC Riaudan Sumatera Barat meliputiKPPBC Pekanbaru dan KPPBCTipe Madya Pabean Dumaisebagaimana telah disampaikanpada surat Direktur P2 Nomor S-704/BC.5/2010 tanggal 27Oktober 2010;d. Wilayah kerja Kanwil DJBCKhusus Kepulauan Riau meliputiKPPBC Tanjung Balai Karimundan KPPBC Tanjung Pinangsebagaimana telah disampaikanpada surat Direktur P2 Nomor S-705/BC.5/2010 tanggal 27Oktober 2010;e. Wilayah kerja KPU Tipe BBatam sebagaimana telahdisampaikan pada surat Dir. P2Nomor S-706/BC.5/2010 tanggal27 Oktober 2010;sebagai tempatpembokaranbarang secaraillegal seperti diKuala Langsa,Dumai-Pada KPPBCKuala Langsa,KPPBC Dumai,KPPBC TeukNibung belumtersedia saranapergudanganyang memadai.-Pada KPPBCKuala Langsa,KPPBC Dumai,dan KPPBCPekanbaru belumtersedia TPS.-Pada wilayahKPPBC TanjungBalai Karimun,KPU Batam,KPPBC TanjungPinang terdapatbanyakpelabuhan illegalyang digunakanuntuk angkutanantar pulausehinggamenyulitkanpengawasan,terkait fasilitasFTZ yang adadisana

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8- Tidak didukungdengan saranapatroli laut yangmemadai dansumber dayamanusia yangmempunyaikemampuanyang cukup baik2. Menyusun petunjuk teknispelaksanaan patroli gabungandan terpadu3. Melaksanakan patroli gabungandan terpadu denganmenggunakan pedoman baru4. Monitoring pelaksanaan patroligabungan dan terpaduNovember2010Desember2010BerkelanjutanMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 39JangkaPanjang100 % Telah disusun Surat EdaranDirektur Jenderal Bea dan CukaiNomor SE-12/BC/2010 tanggal 3Juni 2010 tentang OptimalisasiPelaksanaan Patroli Laut diPerairan Dalam Daerah PabeanBerkelanjutan 100 % Pelaksanaan patroli laut bersamasamadengan Kantor WilayahDJBC Sumatera Utara di wilayahpengawasan Kantor WilayahDJBC Nangroe Aceh Darussalamdan Kantor Wilayah DJBCSumatera Utara terhitung mulaitanggal 7 November s.d. 31Desember 2010100%Pelaksanaan monitoring patroligabungan dan terpadu akandilakukansecaraberkesinambunganSampai dengan 20Oktober 2011,DirektoratPenindakan danPenyidikan telahmelaksanakanpatroli gabungandan terpadu, yaitu:1. KegiatanOperasi Lautterpadu lintasKanwil padatanggal 05 Aprils.d 01 Juni 2011(Kanwil DJBCKepri, KanwilDJBC Riau danSumbar, danKPU DJBC

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8Batam)Keterangan2. Kegiatanpatroli/operasigabunganpengawasanNPP denganMabes Polri,Polda Kepri, danKPU DJBCBatam padatanggal 13-17April 20113. KegiatanoperasiterkoordinasiBakorkamlaWilayah SatgasIII pada tanggal13-17 Juni 20114. Kegiatan PatkorKastima ke-17bersamaKastam DirajaMalaysia yangpada tanggal18-29 Juli 20115. KegiatanOperasiGabunganpengawasanNPP denganBNN, dan USDEA padatanggal 27 Julis.d 05 Agustus2011 diEntikong,Nunukan, danAtambua.Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 40

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 83. Surat usulankerjasama antaraDJBC dan KantorPusat Pertaminauntuk pengisian BBMdi SPBU Laut5. Menyampaikan surat usulanpembaharuan kerjasama antaraDJBC dan Kantor PusatPertamina untuk pengisian BBMdi SPBU Laut6. Pembahasan pembaharuankerjasama antara DJBC danKantor Pusat Pertamina untukpengisian BBM di SPBU LautOktober2010Nopember2010JangkaPanjang100 % Telah disusun Surat dariSekretaris Direktorat Jenderalkepada Kantor Pusat Pertaminaterkait kerjasama pengisian BBMdi SPBU Laut.100 % Telah dilakukan pembahasandengan PT. Pertamina padatanggal 10 Nopember 2010 diKantor Pusatdengan hasil akanmempelajari pemintaan DJBCKeterangan7. Penandatanganan pembaharuankerjasama antara DJBC danKantor Pusat Pertamina untukpengisian BBM di SPBU LautQ1 2011 100 % Nota Kesepahaman telahditandatangani pada tanggal 18Maret 2011Nota KesepahamanNomor :Pertamina :005/F00000/2011-S3DJBC : PRJ-01/BC.5/2011Tgl. 18 Maret 20114. Surat usulanpenyelesaian kepadaMenteri Keuangantentang prosesperijinanpenggunaan senjatayang memerlukankoordinasi kebijakantingkat nasional8. Menyampaikan surat usulanpenyelesaian kepada MenteriKeuangan tentang prosesperijinan penggunaan senjatayang memerlukan koordinasikebijakan tingkat nasionalOktober2010100 % Telah dibuat Surat DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor S-1049/BC/2010 tanggal 27 Oktober2010 tentang PerijinanPenggunaan Senjata5. TerselesaikannyaKajian RevitalisasiPangkalan SaranaOperasi Bea danCukai (PSO BC)9. Kajian Revitalisasi PangkalanSarana Operasi Bea dan Cukai(PSO BC)SesditjenDesember2010100 % Telah disusun kajianPembentukan / PenataanOrganisasi Pangkalan Patroli Laut(Kantor Pengawasan Laut)23 1. Teridentifikasinyahambatan terkaitpenegakan hukumKepabeanan danCukai2. Laporan kepadaMenteri Keuangantentang hambatanPenyusunan laporankepada MenteriKeuangan tentang hasil identifikasihambatan pelaksanaan tugaspenegakan hukum dan rekomendasiterkait instansi/pihak lain dan rencanatindak perbaikanDirektur P2November2010100 % Telah dilakukan identifikasihambatan pelaksanaanpenegakan hukum danrekomendasi terkait instansi/pihaklain dan telah dilaporkan keMenteri Keuangan dengan suratNomor S- 1155/BC/2010 tanggal23 Nopember 2010Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 41

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8penegakan hukumyang memerlukankoordinasi kebijakantingkat nasionalJangkaPanjangKeterangan24 1. Terselesaikan dantersosialisasikannyaModul penelaahanatas temuan audituntuk menjaminmutu LHA2. Terselesaikan dantersosialisasikannyaModul peni- laianmutu LHA3. Terselesaikan dantersosialisasikannyaModul untukmereview sertifikasiauditor1. Evaluasi dan Konsultasi peraturanterkait audit dengan InspektoratJenderal Kementerian Keuangan2. Pembahasan perubahan PeraturanDirektur Jenderal dan Surat EdaranDirektur Jenderal di Direktorat Audit3. Pembahasan perubahan PeraturanDirektur Jenderal dan Surat EdaranDirektur Jenderal dengan staf intiDJBCDirektur AuditSeptember2010Oktober2010November2010100 % Telah dilaksanakan pada tanggal26 Agustus 2010 dan hasilnyadituangkan dalam berita acarapembahasan akhir100 % Draft sudah selesai disusun, saatini dalam tahap permintaantanggapan kepada Direktorat lain,Tenaga Pengkaji BidangPengawasan, Kepala KantorWilayah dan Kepala KPU sesuaiND-668/BC.6/2010 dan S-626/BC.6/2010 tgl 27 Oktober2010100 % Sudah ada pembahasan4. Finalisasi draft PerubahanPeraturan Direktur Jenderal danSurat Edaran Direktur JenderalDesember2010100 % Draft Perubahan Perdirjen NomorP-13/BC/2008 tentangTatalaksana Audit Kepabeanandan Audit Cukai, P-12/BC/2008tentang Sertifikasi Auditor, KetuaAuditor, Pengendali Teknis Auditdan Pengawasn mutu Audit (draftterlampir)5. Pengajuan draft PerubahanPeraturan Direktur Jenderal danSurat Edaran Direktur JenderalQ1 2011 100 % Telah diajukan dengan Nota DinasNomor ND-724/BC.6/2010 tanggal08 Desember 20106. Penetapan Perubahan PeraturanDirektur Jenderal dan Surat EdaranDirektur JenderalQ1 2011 100 % Telah ditetapkan Perdirjen nomorPer-3/BC/2011 tentang perubahanatas Perdirjen Nomor P-12/BC/2008 ttg Sertifikasi Auditor,Ketua Auditor, Pengendali teknisAudit, dan Pengawas Mutu AuditBea dan Cukai tgl 31 januari 2011Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 42

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8dan Perdirjen Nomor Per-4/BC/2011 tentang perubahanatas Perdirjen Nomor P-13/BC/2008 tentang TatalaksanaAudit Kepabeanan dan Cukaitanggal 31 Januari 2011JangkaPanjangKeterangan7. Pembuatan Modul penelaahan atastemuan audit, Modul penilaian mutuLHA, Modul untuk mereviewsertifikasi auditorQ1 2011 100 % Modul telah dibuat sebagai bahansosialisasi8. Penandatangan Pakta IntegritasAuditor DJBC dengan AuditeeQ1 2011 danberkelanjutan100 % Telah diberlakukan sejak tanggal1 Maret 2011 bersamaan denganberlakunya Per-4/BC/20119. Sosialisasi Modul penelaahan atastemuan audit, Modul penilaian mutuLHA, Modul untuk mereviewsertifikasi auditorQ2 2011 100 % Telah dilaksanakan sosialisasiantara lain:- Peraturan Direktur JenderalNomor Per-4/BC/2011 tentangPerubahan atas PerdirjenNomor P-13/BC/2008 tentangTatalaksana Audit Kepabeanandan Audit Cukai dan- Peraturan Direktur JenderalNomor Per-3/BC/2011 tentangPerubahan atas PerdirjenNomor P-12/BC/2008 tentangSertifikasi Auditor, KetuaAuditor, Pengendali TeknisAudit, dan Pengawas MutuAudit Bea dab Cukai.Sosialisasi dilaksanakan tanggal21 Februari 2011- 02 Maret 2011dengan Surat Tugas Nomor ST-30/BC/2011 tanggal 17 Februari2011 di Kantor Pusat DJBC dan 4(empat) wilayah antara lain:- Kanwil DJBC Jatim I- Kanwil DJBC Sulawesi- Kanwil DJBC Sumatera Utara- Kanwil DJBC Jawa BaratMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 43

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 825 1. Terselesaikan dantersosialisasikannyaperubahan danpenyempurnaanPeraturan MenteriKeuangan tentangRegistrasiKepabeanan2. Meningkatnyapemberian keputusanRegistrasiKepabeanan yangtepat waktu1. Melakukan kajian untuk mendukungperubahan dan penyempurnaanPMK tentang RegistrasiKepabeanan2. Menyusun draft Perubahan PMKtentang Registrasi Kepabeanan3. Mengajukan draft Perubahan PMKtentang Registrasi Kepabeanan4. Sosialisasi kepada pengguna jasamelalui berbagai media terutamawebsite DJBC tentang prosesregistrasi dan menegaskan bahwaregistrasi tidak dipungut biaya danharus dilakukan sendiri olehPengguna Jasa KepabeananDirektur IKCDesember2010KeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 44JangkaPanjang100 % Kajian tentang Registrasikepabeanan telah selesai disusunQ1 2011 100 % Draft Perubahan PMK ttgRegistrasi Kepabeanan telahselesai disusunQ1 2011 100 % Draft Perubahan PMK ttgRegistrasi Kepabeanan telahdiajukan ke Biro HukumKementerian Keuangan sesuaisurat nomor S-182/BC/2011tanggal 25 Februari 2011Q2 2011 100 % Pelaksanaan sosialisasi PMK ttgRegistrasi Kepabeanan kepadapengguna jasaTerlaksananyasosialisasi PeraturanMenteri KeuanganNomor63/PMK.04/2011tentang RegistrasiKepabeanan padabulan Juni denganSurat Tugas Nomor:ST-134/BC/2011tanggal 09 Juni2011 di beberapakantor sebagaiberikut:- KPU Tipe BBatam (13 s.d16 Juni 2011)- Kanwil DJBCSumut (14 s.d.17 Juni 2011)- Kanwil DJBCJatim I (19 s.d.22 Juni 2011)- Kanwil DJBCSulawesi (21s.d. 24 Juni2011)- Kantor Pusat

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8DJBC (27 s.d.28 Juni dan 30Juni)26 1. Tersusunnya kebijakanstrategispengembangan TIKDJBC melaluipenetapan IT Direction,IT Blueprint dan IT PlanDJBC2. Terbentuknya KomitePengarah TIK DJBCyang terdiri dari Boardof Directors DJBC3. Tersusunnya SOPpengembangan sistemaplikasi berdasarkanSystem DevelopmentLife Cycle (SDLC) yangideal bagi DJBC1. Merumuskan penyusunankebijakan strategis denganmenetapkan IT Direction, ITBlueprint dan IT Plan DJBC2. Membentuk Komite Pengarah TIKDJBC dan menetapkan melaluiPeraturan Direktur Jenderal3. Menerbitkan SOP pengembangansistem aplikasi DJBC berdasarkanSystem Development Life Cycle(SDLC)Direktur IKCDesember2010100 % - IT Direction telah ditetapkan olehDirektur Jenderal- IT Blueprint sudah disetujui dirapat pembahasan Staf IntiDJBC, menunggu penetapandari Direktur Jenderal- IT Plan sudah diselesaikan danmenunggu masukan darikonsultan untuk revisi100 % - Telah dibentuk denganKeputusan Dirjen Nomor KEP-88/BC/2010 tgl. 10 Desember2010 (terlampir)100 % - Penyelesaian draft awalPerdirjen tentang SDLC,finalisasi pembahasan di internalDIKC- Telah dibuat SOP PermohonanPengembangan Sistem Aplikasidan SOP PengembanganSistem Aplikasi.- Nota Dinas dariDirektur IKCnomor: ND-437/BC.9/2011tanggal 02Agustus 2011perihal SOPPermohonanPengembanganSistem AplikasidanSOPPengembanganSistem Aplikasi27 Tersedianya desainArsitektur TIK yang lebihefisien dan sesuaikarakteristik layanan diDJBC1. Mengembangkan desain arsitekturTIK DJBC yang lebih efisien dansesuai kebutuhan DJBCDirektur IKCDesember2010100 % - Pengembangan desainarsitektur TIK sesuai IT Plan2010 (terlampir)Tersusunnya rencanapengadaan infrastrukturTIK DJBC dalam jangkapendek, menengah dan2. Melakukan analisis kebutuhaninfrastruktur dan menyiapkanrencana pengadaan infrastrukturTIK dalam jangka pendek,Q2 2011 100 % - Kajian analisis kebutuhaninfrastruktur TIK dalam jangkapendek, menengah dan panjanga. Jangka pendekdan menengahsudah dibuat ITPlan DJBCMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 45

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8panjang menengah dan panjang untuk tahun2011 dan 2012,dan sudahditetapkandenganKeputusanDirjen BCNomor KEP-38/BC/2011tanggal 17Februari 2011tentangPenetapanPerencanaanTeknologiInformasi danKomunikasiDJBC (IT PLANDJBC)b. Jangka panjangsudah dibuatcetak birudenganKeputusanDirjen BCNomor KEP-39/BC/2011tanggal 17Februari 2011tentangPenetapanCetak BiruPengembanganTeknologiInformasi danKomunikasi(TIK) DJBCDowntime yang tidakmelebihi 1%3. Melakukan monitoring kinerjainfrastruktur TIK secara intensif100% - Jadwal rencana pemeliharaanperalatan server beserta saranapenunjangnya dan rencanapelaksanaan pekerjaanpemeliharaan perangkat jaringandata dan power, UPS, genset,AC, dan Fire Extinguishing diKegiatan monitoringkinerja infrastrukturTIK DJBC dilakukandengan mengawasipelaksanaanpekerjaanpemeliharaan yangMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 46

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8lingkungan DJBCdilakukan olehvendorsebagaimana dalamkontrakpemeliharaan.Monitoringpekerjaanpemeliharaanberdasarkanrencana jadwalpelaksanaanpemeliharaan yangdisepakati olehDJBC denganvendor terkait terdiridari:Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 47JangkaPanjang1. MonitoringKinerja serverdan saranapenunjangnyasesuai jadwalrencanapelaksanaanpekerjaandalam rangkapemeliharaanperalatanserver merkIBM dan ThinClient merkSUN besertasaranapenunjangnyadi lingkunganDJBC tahun2011.2. MonitoringKinerjaJaringan Datadan Powerdan saranapenunjangnyasesuai jadwalrencanapelaksanaan

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8pekerjaandalam rangkapemeliharaaan perangkatjaringan datadan power,UPS, genset,AC dan FireExtinguishingdi lingkunganDJBC tahun2011.4. Melakukan optimalisasi databasepada sistem komputer pelayananDirektur IKCBerkelanjutan100 % - Laporan Optimalisasi Databaseatas lima (5) kantor yang telahdilakukan optimalisasiPelaksanaanpekerjaanpemeliharaantersebut diatas olehvendor dilakukan dimasing-masingKantor Bea danCukai dan dibuatkanBerita Acara antaraVendor denganKantor Bea CukaisetempatKantor-kantor yangdilakukanoptimalisasi adalah:KPU Batam, KPPBCTMP. TanjungPerak, KPPBC TMPBelawan, KPPBCTMP Bekasi,KPPBC TMPTanjung Emas, danKPPBC TMPPurwakarta.Optimalisasidilakukan tiga bulansekali.Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 48

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 85. Meminta laporan periodik downtimesistem dari kantor-kantor pelayananKeteranganMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 49JangkaPanjang100 %Laporan periodik downtime sistemdari kantor-kantor pelayananDowntime sistemadalah berhentinyasistemkomputerisasipelayanan (SKP)sebagai akibat dariterganggunya serverdan saranapendukung TIKlainnya sehinggainfrastruktur TIKtidak berfungsisebagaimanamestinya untukproses pelayanankepada masyarakatusaha. Downtimesistem dari 14kantor pelayananbea dan cukai padapertengahan bulanSeptember yaitu:1. KPU TanjungPriok = 0%2. KPU Batam =0%3. KPPBCBelawan = 0%4. KPPBCSoekarno Hatta= 0%5. KPPBCTanjung Emas= 0%6. KPPBCTanjung Perak= 0%7. KPPBC Juanda= 0%8. KPPBC Medan= 0%9. KPPBC Jakarta

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8= 0%JangkaPanjangKeterangan10. KPPBC Bekasi= 0%11. KPPBCPurwakarta =0%12. KPPBCTangerang =0%13. KPPBC Merak= 0%14. KPPBC Bogor= 0%28 Terselesaikan dantersosialisasikannyaPeraturan MenteriKeuangan tentangPemberian Data danInformasi Kepabeanandan Cukai1. Melakukan perumusan draftPeraturan Menteri Keuangan (PMK)tentang pemberian data daninformasi2. Penetapan Peraturan MenteriKeuangan tentang Pemberian Datadan Informasi Kepabeanan danCukaiDirektur IKCDesember2010Desember2010100 % Telah disusun draft PMK tentangPemberian Data dan Informasi50% Telah dilakukan pertemuanantara Dit. PPKC, Dit. IKC, danBiro Hukum untuk membahastindak lanjut draft PenetapanPMK tentang Pemberian Datadan Informasi Kepabeanan danCukaiAkan dilakukanpertemuan lanjutanuntuk membahasdraft akhir di awalbulan Desember2011.29 1. Penetapan aturanyang menjadi dasarhukum pertukarandata antara DJP danDJBC2. Adanya sistem danmekanismepertukaran dataantara DJP-DJBC3. Adanya sistem danmekanismepertukaran dataantara DJBC daninstansi1. DJP, DJBC dan Itjen melakukanpembahasan bersama untukmerumuskan Keputusan MenteriKeuangan yang mengaturtentang Pertukaran Data antaraDJP dengan DJBC2. DJP dan DJBC masing-masingmenetapkan aturan (PeraturanDirektur Jenderal) yangmengatur mekanisme dan sistem(SOP) pertukaran data antaraDJP dengan DJBC3. DJP dan DJBC menyepakatiSOP dan Sistem PertukaranDirektur IKCDesember2010Desember2010100 % Sudah ada KMK tentangPertukaran Data antara DJPdengan DJBC No.428/KMK.03/2010 tanggal 2Nopember 2010100 % Sudah ada Perdirjen BC tentangTatacara Pertukaran Data antaraDJP dengan DJBCQ1 2011 60 % Pembahasan Sistem danMekanisme Pertukaran DataPerdirjen BC nomor:PER-25/BC/2011tentang TatacaraPertukaran Dataantara DJP denganDJBCPerdirjen Pajaktentang SistemMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 50

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak LanjutKeterangan1 2 3 4 5 6 7 8terkaitlainnyaData yang digunakan dalampertukaran data antara DJP –DJBCantara DJP dan DJBCPertukaran Dataantara DJP danDJBC sudahditandatangani.30 Terselesaikannya draft PPdan PMK tentangPenambahan BarangKena Cukai4. DJBC dan instansi terkait lainnyamenyepakati Sistem PertukaranData1. Membuat Kajian RencanaBarang Kena Cukai baru yangtelah disepakati termasuk didalamnya Bisnis ProsesDirektur CukaiSeptember2010Q2 2011 100 % Sudah ada Nota Kesepahamantentang Pertukaran Data terkaitkegiatan ekspor dan imporantara Menteri Keuangan,Gubernur BI, dan Kepala BPS100 % Telah dilakukan pada bulanAgustus s.d. September 2010Direncanakan padaawal bulanDesember 2011akan dilakukanpembahasanmengenai Sistemdan MekanismePertukaran Dataantara DJP danDJBC.PenandatangananNota Kesepahamantersebutdilaksanakan padatangal 10 Agustus20112. Melakukan kajian komprehensiftermasuk survei studi lapangan3. Pembahasan dengan BadanKebijakan FiskalOktober2010Desember2010100 % Telah dilakukan kajiankomprehensif serta kompilasiterhadap beberapa jenis barangyang akan dijadikan obyekperluasan Barang Kena CukaiTelah dilakukan survey studilapangan pada tanggal 11 s.d. 22Oktober 2010100 % Telah diadakan pembahasanpada tanggal 6 Desember 2010,rapat selanjutnya akan diadakanpada tanggal 13 Desember 20104. Public Hearing Q1 2011 - Telah dibentuk Tim kajiankelayakan minuman ringan,berlian dan monosodiumSesuai dengan suratDirektur PPKCkepada KepalaMatrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 51

No UrutpadaMatriksUkuran KeberhasilanProgram SolusiPenanggungJawabJangkaPendekTarget WaktuJangkaMenengahJangkaPanjangPersentasePencapaianProduk Tindak Lanjut1 2 3 4 5 6 7 8glutamate dengan KeputusanKepala Pusat KebijakanPendapatan Negara Nomor01/KF.2/20115. Laporan Kajian Komprehensif keMenteri Keuangan6. Persetujuan Penambahan BKCdari Menteri Keuangan7. Persetujuan Penambahan BKCke DPR8. Penyiapan Rancangan PeraturanPemerintah dan PeraturanMenteri Keuangan terkaitpenambahan BKC baru9. Pembahasan Rancangan PP danRancangan Peraturan MenteriKeuangan dengan Biro Hukumdan instansi terkaitQ2 2011Dirjen BC Q2 2011Menkeu Q3 2011Direktur PPKCdan DirekturCukaiQ3 2011Q3 2011- Telah dilakukan rapatpembahasan rencanapelaksanaan Quick Researchkajian kelayakan minumanringan, berlian, danmonosodium glutamatemenjadai Barang Kena Cukaiantara DJBC dengan BKFKeteranganBadan KebijakanFiskal dengannomor S-92/BC.8/2011 padatanggal 08 Februari2011 perihalPenyerahan DaftarInventarisasiPerumusanKebijakanPerpajakan diBidang Kepabeanandan Cukai,kebijakanpenambahan/pengurangan jenis BarangKena Cukai (Pasal 4ayat (2) UU. No. 39Tahun 2007 tentangCukai) termasukkewenangan yangdiserahkan kepadaBadan KebijakanFiskal, maka untukselanjutnya programini kewenangannyadiserahkan kepadaBadan KebijakanFiskalKeterangan: Warna Kuning pada kolom nomor (1) menunjukan bahwa inisiatif tersebut merupakan program yang dilaporkan ke UKP4Matrik Kemajuan Crash Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Page 52