10.07.2015 Views

231 kB - Seknas Fitra

231 kB - Seknas Fitra

231 kB - Seknas Fitra

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BUDGET BRIEFSeptember 2012REFORMASIPENGANGGARANDI INDONESIASEKRETARIAT NASIONALForum Indonesia untukTransparansi AnggaranJl. Kalibata Utara II No. 78Jakarta Selatan, 12740Telefax:(021) 7947608,e-mail:sekretariat@seknasfitra.orgWebsite:www.seknasfitra.orgDAFTAR ISI••Pengantar••Amanat Konstitusi Belum Terjabarkandalam UU Keuangan Negara••Formalitas paripurna—Ruang GelapPembahasan Anggaran••Tidak Ada Pengaturan OptimalisasiAnggaran—Rawan Politisasi••Tanda Bintang anggaran MakananPemburu RenteReward-Punishment danRealisasi Tidak Transparan —PenyebabPenyerapan Lamban••Setengah Hati Transparansi Anggaran—Terbuka Saat Jadi UU••Disintegrasi Sistem Informasi Rencana—Anggaran— Realisasi••Salah Kaprah Penghematan Anggaran••Anggaran Berbasis Kinerja “Setengah Hati”,Detail di Perencanaan, Admisnistratif diPertanggungjawaban••Daftar Rujukan••Matrik RingkasanPengantarSebagai salah satu instrumen ekonomi yang penting, anggaranmemiliki peran utama untuk menyejahterakan rakyat. Tatakelola anggaran yang baik menentu kan arah kebijakananggaran dalam mencapai tujuan bernegara. Oleh karenanya, sebagaipenanda mengembalikan anggaran ke tujuannya, Pemerintah pascareformasi membuat Undang-undang Keuangan Negara atau dikenaldengan UU No. 17 tahun 2003. Ini adalah UU keuangan negara yangpertama yang dibuat pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan 1945.Sebelumnya Indonesia menganut sistem keuangan peninggalanHindia Belanda yaitu, Indische Comptabiliteitswet atau yang lebihdikenal dengan ICW.Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya UU ini, tata kelolaanggaran negara belum sepenuhnya mampu menjadi instrumendistribusi anggaran yang efektif. Selain persoalan pada tatarankebijakan dan prosedur, pada tataran implementasi juga ditemukanberbagai persoalan. Budget brief ini hadir atas refleksi FITRA dalammelakukan advokasi anggaran selama ini. Oleh karena itu, kehadiranbudget brief ini bukan dengan maksud untuk menjawab semuapersoalan penganggaran yang terjadi saat ini. Setidak-tidaknya inibisa menjadi salah satu bahan pemicu reformasi tata kelola APBN kedepan, baik sebagai usul perubahan kebijakan maupun instrumenteknis dalam praktek penganggaran.Sebagai salah satu negara yang menjadi inisiator Open GovernementPartnership reformasi penganggaran di Indonesia merupakanagenda utama yang perlu didorong bersama untuk meningkatkanderajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas penganggaran diIndonesia 1 .1Salah satu prasyarat dan agenda dari open government partnership (OGP) adalahadanya trans paransi dan partisipasi dalam penganggaran. Lebih jauh mengenaiOGP dan Open Government Indonesia dapat dilihat pada link berikuthttp://www.opengovpartnership.org/dan http://opengov indonesia.org/Reformasi Penganggaran di Indonesia 1


Amanat Konstitusi Belum Terjabarkan dalamUU Keuangan NegaraSituasi. Salah satu dasar yang dipergunakanpada UU No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara adalah pasal 23 ayat (1)UUD 1945 yang mengatur soal keuangannegara “Anggaran pendapatan dan belanjanegara sebagai wujud dari pengelolaananggaran negara ditetapkan setiap tahundengan undang-undang dan dilaksanakansecara terbuka dan bertanggungjawab untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Namun dibandingkan dengan ayat lainpada pasal 23, ayat ini dapat dikatakanyang paling minim penjabarannya dalamUU ini. Bahkan UU Keuangan Negarasama sekali tidak mengatur penjabaranataupun membuat parameter yang jelasdari kalimat “sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat”. Kata terbuka dalampengelolaan anggaran negara, juga kurangmendapatkan penjabaran yang memadaidalam UU.Memang transparansi merupakan salahsatu prinsip keuangan negara yang diaturdalam pasal 3, namun penjabarannyadalam proses termasuk penegasan aksespublik terhadap dokumen anggarantidak dijamin dalam UU ini. UU inimasih sebatas mengatur prosedur prosespenganggaran, namun tidak substansikeuangan negara untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.Rekomendasi. Perubahan UU KeuanganNegara harus mengatur lebih jelaspara meter anggaran untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat, sepertibatasan belanja birokrasi untuk lebihefisien dan efektif. Parameter “sebesarbesarnyakemakmuran rakyat” dalamanggaran bisa merujuk pada hak-hakrakyat yang dijamin dalam konstitusiuntuk dipenuhi dalam anggaran”. Agaranggaran dialokasikan lebih besar untukkemakmuran rakyat.UU juga harus menjamin keterbukaaninformasi bagi publik terhadap seluruhproses dan dokumen anggaran. MenurutOpen Budget Index (OBI) yang dirilisoleh International Budget Partnership(IBP), terdapat 8 dokumen kunci anggaranyang harus tersedia bagi publik,seperti digambarkan dalam Tabel 1 2 .Selain itu, perlunya peran sertamasyarakat dalam proses penyusunananggaran di Pemerintah dan DPR, sertaaudit yang dilakukan BPK.Untuk memastikan anggaran yangdisusun setiap tahun memiliki semangatkonstitusional. Untuk itu, UU jugaperlu memberikan ruang bagi publikmelakukan uji publik terhadap UUAPBN sebelum diberlakukan. MangigatUU APBN bersifat terbatas berlakuselama setahun, maka MahkamahKonstitusi juga perlu membuatbatasan waktu bagi warga negara yangmengajukan uji materi terhadap UUAPBN, sebelum tahun anggaran berjalan,sehingga memudahkan bagi Pemerintahapabila MK mengabulkan dan memintaadanya perubahan pada UU APBN.2Lebih jauh mengenai Open Budget Indexdapat dilihat pada link berikut http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/2Budget Brief


Tabel 1. Delapan Dokumen Kunci Anggaran yang Harus Terbuka Bagi PublikNo. Dokumen Keterangan1 Pre Budget Statement Berisi proyeksi anggaran dan indikator ekonomi makro atau dikenaldengan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro2 Citizen Budget Versi sederhana dari RAPBN dan APBN untuk memudahkan publikmembaca3 Executive’s Budget Proposal Nota Keuangan, RAPBN, RKA-KL beserta dokumen pendukung lainnya4 Enacted Budget UU APBN dan DIPA5 In-Year Reports Laporan realisasi anggaran bulanan atau tiga bulanan6 Mid Year Review Laporan semester anggaran7 Year End Report Laporan Akhir Anggaran atau LKPP8 Audit Report Laporan Hasil Audit BPKFormalitas Paripurna—Ruang GelapPembahasan AnggaranSituasi. Ayat (5) pasal 15 UU No. 17tahun 2003, menyatakan “APBN yangdisetujui DPR terinci sampai denganunit, organisasi, fungsi, program,kegiatan, dan jenis belanja”. Padatataran praktek, pasal 15 ini tidakmenjadi landasan dalam penetapanAPBN oleh DPR. Paripurna penetapanAPBN masih bersifat formalitas, karenasebenarnya pemabahasan RAPBN masihberlangsung pasca paripurna RAPBN,seperti digambarkan pada tabel berikut.Kasus blangko kosong dana optimalisasisebesar Rp1,1 triliun pada APBNPerubahan 2010, yang dibagikan padasetiap komisi untuk dibahas bersamamitra kerjanya pasca paripurna APBN.Pembahasan rincian anggaran pascaparipurna merupakan ruang gelap.Pada tahap itu publik termasuk mediatidak lagi dapat memantau, karenamenganggap pembahasan RAPBN telahselesai. Selain itu, APBN yang ditetapkandalam UU tidak memuat rincian belanjamenurut jenis, unit, fungsi, programdan kegiatan, melainkan hanya pasalpasal.Rincian belanja terpisah dalambentuk data pokok APBN dan PeraturanPresiden (Perpres) rincian pejabaranAPBN.Rekomendasi. Rapat paripurna APBNharus menjadi keputusan final penetapananggaran sesuai dengan rincian anggaranTabel 2. Rapat Paripurna Pengesahan APBN dan Waktu Penyelesaian PembahasanTahun AnggaranRapat ParipurnaPengesahan APBNBatas Waktu PenyelesaianPembahasan Rincian AnggaranAPBNP 2010 03 Mei 2010 Pasal 16c UU No APBNP 2011 : 15 Mei 2010APBN 2011 26 Oktober 2010 SE-676/MK.02/2010: 12 November 2010APBNP 2011 22 Juli 2011 SE-442/MK.02/2011 : 16 Agustus 2011APBN 2012 28 Oktober 2011 SE-01/MK.2/2011 : 14 November 2011Reformasi Penganggaran di Indonesia 3


yang dimaksud dalam pasal 15. Tidakdiperkenankan ada pembahasan rinciananggaran pasca paripurna APBN, danseluruh dokumen pendukung rincianAPBN seperti Nota Keuangan, DataPokok APBN dan rincian APBN yangselama ini dalam bentuk Perpres, harusmenjadi lampiran yang tidak terpisahkandalam UU APBN. Hal ini bukan tidakmungkindilakukan, karena PeraturanAPBD di daerah, memuat lampiranAPBD hingga terinci menurut kegiatandan objek belanja.Tidak Ada Pengaturan Optimalisasi Anggaran—Rawan PolitisasiSituasi. Ayat (3) Pasal 15 UU No 17/2003tentang Keuangan Negara, menjaminfungsi anggaran DPR untuk mengusulkanperubahan jumlah penerimaan danpengeluaran RAPBN atau perubahanpada RAPBN, sepanjang tidak berakibatpada peningkatan defisit. Dalam prakteknya,sulit bagi DPR melakukan perubahanpada usulan anggaran belanja yangdiaju kan oleh eksekutif karena DPR tidakmemiliki argumen dan kapasitas yangkuat. Akibatnya, yang kerap terjadi padasisi belanja, DPR melakukan denganmelakukan efisiensi atau pemotonganbelanja yang diusulkan. Dan, pada sisipendapatan, dengan menekan untukmeningkatkan pendapatan. Hasil pembahasanini menghasilkan sejumlahanggaran yang biasa disebut dengan danaoptimalisasi. Sayangnya baik UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPRD danDPD (MD3) tidak mengatur mekanismedana optimalisasi ini. Pada APBN-P2010 misalnya, DPR menyisakan danRp1,1 triliun untuk dibahas kemudianpada sebelas komisi dengan masingmasingjatah Rp100 miliar per komisi.Begitu pula dengan dana penyesuaianinfrastruktur yang merupakanhasil daridana optimalisasi, menjadi komponenbaru dalam dana perimbangan danmenyuburkan praktek mafia anggaranyang menjerat anggota badan anggaran.Rekomendasi. UU MD3 ataupun TataTertib DPR harus mengatur dengan tegasmekanisme pengalokasian anggaran darihasil optimalisasi pembahasan karenadana ini rawan dipolitisasi, tidak tepatsasaran dan rawan korupsi. Oleh karenaitu, dana optimalisasi hasil pembahasananggaran hanya bisa dialokasikan untukmengurangi defisit anggaran, sehinggaPemerintah tidak perlu menambah utangbaru.Tanda Bintang AnggaranMakanan Pemburu RenteSituasi. Sepanjang anggaran masih diberitanda bintang atau diblokir, maka K/Ltidak bisa mencairkan anggarannya.Berdasarkan penelusuran FITRA padaAPBN 2011, terdapat 6.101 belanjapemerintah pusat diblokir dengan nilaiRp63,4 triliun. Pemberian tanda bintangdilakukan oleh Kementerian Keuanganatau DPR. Biasanya, pemberian tandabintang oleh Kemenkeu,disebabkan olehfaktor belum lengkapnya persyaratandokumen anggaran seperti TOR, belum4Budget Brief


dilakukan pembebasan lahan untukpembangunan gedung atau anggarantidak sesuai standar biaya. Pemblokiranoleh DPR, artinya nomenklatur anggaranpada Kementerian tersebut masihbelum disetujui oleh mitra komisiatau badan anggaran, sehingga masihmemerlukan proses pembahasan danpenjelasan ke DPR. Berdasarkan catatanDirjen Anggaran per 6 Januari 2012,terdapat Rp 78,5 triliun RKA-KL yangbelum mendapatkan persetujuan ataudiblokir oleh komisi terkait di DPR.Pemblokiran ini membuka peluangterjadinya praktek mafia anggaran,karena lobby yang dilakukan berada padaproses tertutup, dan cukup mendapatpersetujuan pimpinan komisi dananggota Badan Anggaran pada Komisiyang bersangkutan. Sebagai contoh kasusWisma Atlet yang merupakan salah satuanggaran yang diblokir, sehingga terjadikesepakatan secara tertutup. Pemberiantanda bintang oleh DPR ini samasekali tidak diatur pada UU KeuanganNegara, dan melanggar ketentuan yangmenyatakan DPR menetapkan APBNterinci sampai program kegiatan. Sehingaseharusnya, tidak ada lagi pembahasananggaran yang diberikan tanda bintangpasca paripurna penetapan anggaran.Rekomendasi. Pemberian tanda bintangatau blokir anggaran oleh DPR harusdihapuskan, pemblokiran hanya bisadilakukan oleh Menteri Keuangan danhanya bersifat administratif. Sementara,jika ada anggaran yang belum disetujuioleh DPR tidak diperkenankandiberikan tanda bintang, melainkandapat diusulkan dan dibahas kembalipada saat perubahan anggaran. Olehkarenanya, untuk mendukung peranDPR dalam membahas proposalanggaran pemerintah berkaitandengan efisiensi dan efektivitas, DPRmemerlukan unit kantor anggaran yangdapat mendukung fungsi anggarannyaatau Parlement Budget Officesehinggatidak diperlukan kembali membahaspembukaan tanda bintang saat anggaransudah ditetapkan.Reward-Punishment dan Realisasi Anggaran TidakTransparan—Penyebab Penyerapan LambanSituasi. UU APBN mulai menerapkanmekanisme reward punishmentuntukmendorong kinerja penyerapananggaran Kementerian/Lembaga (K/L).K/L yang tidak mampu menyerapanggaran akan diberipunishment berupapemotongan anggaran, dan rewardberupa penambahan anggaran bagiK/L yang memiliki kinerja penyerapanbaik. Persoalannya reward ini diberikanpada saat perubahan anggaran, setelahmelihat kondisi penyerapan anggaranpada tahun sebelumnya. Praktis, waktuyang tersisa kurang dari enam bulanbagi K/L yang mendapat tambahananggaran atau reward untuk menyerapanggaran. Alih-alih, reward yangdiberikan menjadi pendorong untukmeningkatkan kinerja penyerapanK/L, ia justru akan memperburukkinerja penyerapan anggaran K/L yangbersangkutan. Sebenarnya jika saja setiapK/L mematuhi cashflow yang tercantumdalam Dokumen Isian PernyataanAnggaran (DIPA) maka rendahnyapenyerapan tidak perlu terjadi. Pasalnya,laporan realisasi anggaran tahun berjalantidak pernah dipublikasikan secaraberkala (bulanan atau quarterly report).Reformasi Penganggaran di Indonesia 5


Rekomendasi. Untuk mempercepatpenyerapan anggaran, mulai tahun 2012,Pemerintah membentuk TEPPA (TimEvaluasi dan Pengawasan PenyerapanAnggaran) dan mulai mempublikasikanrealisasi anggaran pada setiap 3 bulanan.Namun demikian, upaya ini tidak bersifatsementara, untuk selanjutnya Pemerintahharus mempublikasikanseluruhserapan anggaran K/L tiga bulansekali,sehinggadari awalsudah dapatdidentifikasi K/L yang lambanpenyerapannya dan menemukanbottleneck persoalan. Jika sampaidengan berakhirnya semester pertama,penyerapan tidak mencapai 50 persen,maka perlu diberipunishment denganmemotong anggaran berdasarkankemampuan penyerapan pada enam bulansebelumnya.Reward and punishment tidakhanya dilakukan dengan pemotongananggaran program K/L tersebut, namunjustru menerapkanpemotongan padaremunerasi para Kuasa PenggunaAnggaran. Reward berupa tambahananggaran diberikan pada awal tahunanggaran. Hal ini harus dilakukan dalamkonteks reformasi birokrasi yang tidakterpisahkan.Setengah Hati Transparansi Anggaran—Terbuka Saat Jadi UUSituasi. Klaim Pemerintah maupunDPR yang menyatakan anggaransudah terbuka masih belum berjalansepenuhnya. Keterbukaan dokumenanggaran melalui publikasi pada websiteKementerian Keuangan hanya mencakupnota keuangan, RUU APBN dan padasaat telah ditetapkan menjadi UU, sertaPerpres Rincian Anggaran. Sementaradokumen penting yang seharusnya dapatmembuka ruang keterlibatan publik,justru masih belum dipublikasikan.Kumpulan RKA K/L (Rencana KerjaAnggaran) yang merupakan bahan daripenjabaran rincian APBN dan DIPA,sebagai bahan yang diajukan oleheksekutif dan dibahas oleh DPR, justrutidak dapat diakses publik. Padahaldengan dipublikasikannya dokumenini, publik bisa turut mengkritisidan memberikan masukan untukrancangan anggaran sebelum menjadiUU. Kebanyakan data anggaran yangdipublikasikan pemerintah juga dalambentuk format yang tidak bisa diolah/analisis, seperti dalam bentuk PDF,sehingga menyulitkan peneliti, maupunmasyarakat yang akan melakukan risetatau memberikan masukan.Rekomendasi. Pemerintah dan DPRwajib mempublikasikan dokumen RKAK/L. DPR juga perlu melakukan dengarpendapat dengan kelompok-kelompokmasyarakat untuk turut memberikanmasukan terhadap rancangan anggaran.Selain itu, seluruh data anggaran mulaidari RKA-KL sampai dengan LaporanRealisasi Anggaran, seharusnya jugadalam bentuk format yang terbuka,dalam bentuk data row atau data sheet,sehingga bisa dipergunakan kembali ataudianalisis, baik oleh peneliti perguruantinggi maupun masyarakat sipil yangakan memberikan masukan 3 . Dengandemikian, fungsi anggaran DPR menjadilebih optimal dan memperkuat posisitawar DPR terhadap Pemerintah,termasuk membangun legitimasi publik.3Inisiatif global untukmenyajikan data dalambentukformat yang terbuka dan dapat digunakan sudah banyakterjadidi berbagai negara, seperti disajikan dalam linkberikut http://www.data.gov/opendatasites/6Budget Brief


Dengan dipublikasikannya RKA K/Lbersamaan dengan penyerahan dokumenini oleh Pemerintah ke DPR, terjadinyapraktik pemborosan anggaran ataupunupaya merencanakan anggaran agar bisadikorupsi, dapat dicegah sejak di hulu.Disintegrasi Sistem Informasi Rencana—Anggaran—RealisasiSituasi. Dua institusi yangbertanggungjawab dalam perencanaanpenganggaran terdiri dari Bappenasdan Kementerian Keuangan. Bappenasbertanggungjawab terhadap tersusunnyaRencana Kerja Pemerintah (RKP)dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sementara di KementerianKeuangan, terdapat Dirjen Anggaranyang mengurus RKA K/L dan DIPA(Daftar Isian Pernyataan Anggaran), danDirjen Perbendaharaan untuk pencatatanrealisasi anggaran sekaligus pelaporan.Blondal, Hawkesworth dan Coi (2009),mengungkapkan sistem perencanaandi Indonesia berbeda dari tipikal modelperencanaan nasional, di negaranegaraOECD fungsi perencanaan danpenganggaran terintegrasi pada satukantor anggaran dan tidak terpisahseperti di Indonesia 4 .Persoalannya, ketiga institusi inimemiliki aplikasi yang berbeda-beda.Bappenas dengan Aplikasi Renja K/L,Dirjen Anggaran aplikasi RKA-K/Ldan DIPA, serta Dirjen Perbedaharaandengan aplikasi realisasi dan laporananggaran. Terpisahnya aplikasi iniberimplikasi dengan sistem informasiperencanaan penganggaran yangtidak terintegrasi, sehingga sulit untukmenelusuri asal-usul suatu program,apakah hilang atau berkurang ataubertambahnya anggaran terjadi pada saat4Jon R. Blondal, Ian Hawkeswothdan Hyun-DeokChoi, 2009. Budgeting in Indonesia. OECD Jurnalon Budgeting.RKA-K/L? atau pada saat pembahasananggaran di DPR? atau saat menjadiDIPA? Ataupun, usulan yang muncultiba-tiba saat pembahasan anggaran diDPR?. Termasuk konsekuensi ketikaanggaran berkurang yang seharusnyadiikuti dengan implikasi perubahantarget kinerjanya. Sangat mungkinterjadi, anggaran suatu kegiatanberkurang namun target kinerjanyatidak disesuaikan. Tidak adanya sisteminformasi anggaran yang terintergrasi inijuga menyulitkan pengambil kebijakanataupun publik untuk mengevaluasiefektivitas alokasi anggaran suatuprogram atau kegiatan. Publik ataupunDPR tidak dapat mengetahui apakahanggaran yang telah direalisasikankonsisten mulai dari perencanaan dantelah mencapai targetnya.Rekomendasi. Sistem informasi danaplikasi mulai dari penyusunan RKP,Renja K/L, RKA-K/L, DIPA, Realisasi tigabulanan dan Laporan Realisasi Anggaranserta Laporan Keuangan PemerintahPusat (LKPP), merupakan kesatuan yangtidak terpisahkan. Sistem informasi danaplikasi perencanaan penganggaran ini,juga perlu memuat informasi sejarah atauasal-usul maupun proses suatu programkegiatan beserta anggaran mulai daridirencanakan, dibahas pada tingkat DPR,hingga realisasi tiga bulanan termasukcapaian kinerja dan realisasi akhir tahun.Sistem informasi ini juga harus bersifatterbuka dan dapat diakses oleh publik.Reformasi Penganggaran di Indonesia 7


Secara ringkas informasi yang termuatdalam sistem aplikasi tersebut, sepertidigambarkan dalam Bagan 1.DPR juga perlu membuat dokumentasiyang memadai atas fungsi anggaran yangdilakukan dalam membahas RAPBN.Dokumentasi itu mencakup, mataanggaran apa yang berubah, siapa anggotaDPR yang mengusulkan perubahananggaran, apa alasannya, dan sepertiapa perubahannya. Dokumentasi inimerupakan dokumen yang lazim padaparlemen uni eropa sebagaimana dalamlink berikut http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110928ATT27791/20110928ATT27791EN.pdf. Dengan adanya dokumen ini,akan menjamin politik anggaran yangtransparan dan meminimalisir terjadinyatransaksi anggaran untuk kepentinganpolitik tertentu. Publik juga bisa menilaiwakil-wakilnya di legislative yang betulbetulmemperjuangkan anggaran untukrakyat.Renja K/L• Informasi mengapa program penting/dibutuhkan, targetkinerja, lokasi, pagu, dan prakiraan majuRKA K/L• Informasi yang selama ini termuat dalam RKA• Informasi dan alasan apakah pagu serta target kinerjaberubah saat diajukan ke Dirjen AnggaranDIPA• Informasi yang selama ini termuat dalam DIPA• Informasi dan alasan apakah pagu serta target kinerjaberubah saat pembahasan DPR, alasan anggaran diblokirRealisasi 3 bulan• Realisasi setiap 3 bulan dan progres capaian kinerja• Informasi alasan hambatan realisasi anggaranLaporan Realisasi• Informasi yang selama ini pada LRA• Realisasi capaian kinerja dan alasasn jika tidak tercapaiatau tidak terserapSalah Kaprah Penghematan AnggaranSituasi. Tahun 2011 Presidenmengeluarkan Inpres No. 7 tahun2011 tentang Penghematan Anggaran.Inpres ini sebenarnya merupakanreaksi terhadap borosnya belanja K/Lseperti perjalanan dinas dan pertemuandi hotel. Namun, Inpres ini justrumenjadi salah satu penyebab rendahnyapenyerapan anggaran, karena salahkaprah memahami penghematan yangdilakukan pada saat tahun anggaranberjalan. Dalam Inpres ini, semua K/Ldiminta melakukan penghematansebesar 10 persen dari pagunya. Hasilpenghematan ini direalokasi padasaat anggaran perubahan. Akibatnya,K/L yang mendapat realokasi kucurananggaran harus bekerja keras menyerapanggaran dalam waktu yang terbatas.Praktis anggaran perubahan hanya tersisaenam bulan kurang.8Budget Brief


Pada RAPBN 2013, memang DPR danPemerintah sepakat untuk melakukanpenghematan anggaran khususnyaperjalanan dinas pada saat pembahasanRAPBN. Persoalannya, penghematantersebut kembali direalokasi pada belanjamodal pada K/L bersangkutan. Sulitmenyatakan upaya ini dapat efektif,karena realokasi anggaran tersebut belumtentu dibutuhkan oleh K/L bersangkutan.Hal ini juga menggambarkan polapenganggaran yang masih berorientasipada input atau tergantung dari anggaranyang dialokasikan.Rekomendasi. Seharusnya, penghematanjustru dilakukan sebelum anggaranditetapkan atau sejak anggaran disusun,sehinggaanggaran yang berpotensiboros, sejak awal sudah diantisipasidan direalokasi ke K/L atau programlain yang lebih membutuhkan. Dengandemikian, anggaran yang berpotensitidak terserap karena mendapatkantambahan pada perubahan anggaransudah dapat diantisipasi sejak anggaranditetapkan. Hal ini membutuhkankemampuanDirjen Anggaranuntukmelakukan penyisiran pada belanjabelanjayang berpotensi boros dan bisadihemat, maupun anggaran belanja yangdisusun di atas standar biaya yang telahditetapkan.Anggaran Berbasis Kinerja “Setengah Hati”,Detail di Perencanaan, Admisnistratif di PertanggungjawabanSituasi. Dalam melakukan perencanaananggaran, setiap Kementerian/Lembagamenyusun Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-KL). Didalam RKA K/L, setiap program kegiatanmencantumkan target indikator kinerjayang akan dicapai. Ini mencerminkansetiap anggaran yang dialokasikanberdasarkan prestasi kerja yang dicapai.Namun hal ini, berbeda sama sekalidalam tahap pelaporan. LaporanKeuangan Kementerian/Lembaga (LK-K/L) sama sekali tidak mencatumkankinerja yang telah dicapai dari anggaranyang telah direalisasikan. LK-K/L hanyabersifat administratif, realisasi serapananggaran menurut jenis dan organisasisehingga tidak dapat diketahui apakahrealisasi anggaran tersebut sudahmencapai kinerja yang ditargetkan.Artinya, anggaran berbasis kinerja masih“setengah hati” hanya dilakukan padatahap penyusunan, namun tidak padatahap pertanggungjawaban. Memangselama ini Laporan Kinerja dicantumkandalam LAKIP (Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah), namunpersoalannya ini bagian yang terpisahdari realisasi anggaran.Rekomendasi. Penganggaran berbasiskinerja tidak hanya pada dengan pencatumancapaian indikator kinerjatidak hanya pada saat dokumen RKAK/L dan DIPA, namun juga pada LK-KL. LK-KL perlu menyajikan realisasicapaian kinerja dengan mengadopsiformat pada RKA-KL, sehingga antaraanggaran yang direalisasikan dengancapaian kinerja dapat dengan mudahdiidentifikasi efektifivitasnya. Dengandemikian, K/L tidak perlu menyusunlaporan kinerja yang terpisah mengenaicapaian kinerjanya. Rekomendasi ini bisadijalankan dengan melakukan perubahanpada UU No. 17/2003 khususnya mengaturmandat pendekatan kinerja yangditerapkan, juga pada laporan K/L danDinas daerah (SKPD).Reformasi Penganggaran di Indonesia 9


Daftar RujukanJon R. Blondal, Ian HawkeswothdanHyun-Deok Choi, 2009.Budgeting in Indonesia. OECDJurnal on Budgeting.Tim Evaluasi Pengawasan dan PenyerapanAnggaran (TEPPA). AktivitasAPBN dan APBD. Status PerTriwulan II-2012. www.ukp.go.idUndang-Undang Dasar 1945Undang-undang No 17 tahun 2003tentang Keuangan Negarawww.anggaran.depkeu.go.idwww.data.gov/opendatasites/www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/publications.html?id=BUDG00003#menuzonewww.internationalbudget.org/what-wedo/open-budget-survey/www.opengovindonesia.org/www.opengovpartnership.org/www.perbendaharaan.go.id10Budget Brief


Matrik RingkasanNo. Persoalan dan Implikasi Rekomendasi1 Amanat Konstitusi belum diterjemahkan dalamKebijakan Anggaran:• Anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuranrakyat belum diterjemahkan dalam anggaran2 Formalitas paripurna penetapan APBN:• Komisi dan Mitra K/L masih membahas rinciananggaran pasca paripurna penetapan anggaran• Melanggar UU Keuangan Negara: DPR menyetujuiAPBN terinci menurut program kegiatan3 Tidak ada pengaturan dana optimalisasi:• Penggunaan dana optimalisasi rawan penyimpangandan tidak efektif• Pengaturan parameter “sebesar-besarnya kemakmuranrakyat” dalam perubahan UU Keuangan Negara• Ada tenggat waktu uji materi APBN, sebelum tahunanggaran berjalan• Paripurna penetapan APBN keputusan final atas rinciananggaran• Seluruh dokumen pendukung anggaran (data pokok,nota keuangan dan Perpres rincian APBN) menjadilampiran yang tidak terpisahkan pada UU APBN• Dana optimalisasi hasil pembahasan hanya digunakanuntuk menutup defisit anggaran4 Blokir atau Tanda Bintang Anggaran oleh DPR:• Tidak ada dalam pengaturan• Ruang gelap pembahasan anggaran• Memperlambat penyerapan anggaran5 Reward and Punishment anggaran tidak efektif – realisasitidak transparan:• Reward diberikan saat perubahan anggaran• Penyerapan anggaran lamban6 Setengah hati transparansi anggaran:Rincian APBN hanya terbuka saat jadi UU• RKA-KL yang dibahas DPR tidak dipublikasikan• DPR tidak melakukan dengar pendapat publik dalammembahas RAPBN7 Disintegrasi aplikasi sistim informasi perencanaanpenganggaran:• Informasi usulan kegiatan mulai dari rencana,penyusunan dan realisasi tidak tersedia• Masing-masing K/L mengisi ke dalam aplikasiterpisah-pisah• Tidak ada informasi jika terjadi perubahan anggarandan penyesuaiannya terhadap indikator• Tidak diperkenankan pemberian tanda bintang olehDPR• Blokir anggaran hanya bisa dilakukan Menkeu danbersifat kelengkapan adminsitratif• Anggaran yang belum disetujui DPR dibahas saatperubahan APBN• Dukungan Unit Analisis Anggaran untuk DPR (ParlementBudget Office)• Transparansi realisasi anggaran tiga bulanan• Pemberian reward pada awal tahun anggaran• Pemberian punihsment dilakukan saat perubahananggaran• Pemberian punihsment berlaku pada remunerasi kuasapengguna anggaran• Pemerintah mempublikasikan RKA-KL bersama denganpenyerahan dokumen ke DPR• Seluruh dokumen anggaran yang dipublikasikan dalamwebsite harus dalam bentuk open format, sehinggadapat digunakan kembali (reuse).• Komisi-komisi DPR melakukan dengar pendapat dalammembahas anggaran• Mengintegrasikan seluruh aplikasi sistem informasirencana, anggaran dan realisasi• Menyediakan sistem informasi yang dapat ditelusuriperubahan anggaran dan indikator kinerja• Dokumentasi perubahan anggaran saat pembahasananggaran DPRReformasi Penganggaran di Indonesia 11


Matrik RingkasanNo. Persoalan dan Implikasi Rekomendasi8 Salah kaprah penghematan anggaran:• Pemborosan anggaran terjadi saat anggaran disusun• Penghematan dilakukan pada saat anggaran berjalan• Hasil penghematan direalokasi saat perubahananggaran• Penyerapan anggaran lamban• Penghematan anggaran dilakukan pada saatpenyusunan anggaran• Hasil penghematan direalokasi pada saat anggarandisusun• Kemenkeu harus memiliki sistem yang dapat menyisirpotensi pemborosan anggaran9 Setengah hati penerapan anggaran berbasis kinerja:• Indikator target kinerja hanya diterapkan saatmenyusun anggaran• Tidak dapat teridentifikasi capaian kinerja darianggaran yang dialokasikan pada laporan realisasi• LAKIP dokumen terpisah dan tidak mencantumkanrincian alokasi anggaran• Capaian kinerja ditampilkan pada laporan realisasianggaran• Mengintegrasikan LAKIP dengan laporan realisasianggaran12Budget Brief

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!