10.07.2015 Views

MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>MATRIKS</strong> <strong>PERBANDINGAN</strong> <strong>PERMENTAN</strong> <strong>NOMOR</strong> <strong>26</strong> TAHUN 2007 DENGANKONSEP PENYEMPURNAAN <strong>PERMENTAN</strong> <strong>NOMOR</strong> <strong>26</strong> TAHUN 2007NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 20131. RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN<strong>NOMOR</strong> <strong>26</strong>/Permentan/OT.140/2/2007.TENTANGPEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERTANIAN,2. Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor357/Kpts/HK.350/5/2002 telah ditetapkan Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan;3. b. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dantelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350 /5/2002sudah tidak sesuai lagi;4. c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 22 ayat (3)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandangperlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan;5. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);TetapBerubahBerubahHapusTetapPERATURAN MENTERI PERTANIAN<strong>NOMOR</strong>TENTANGPEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERTANIAN,Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004tentang Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor<strong>26</strong>/Permentan/ OT.140/2/ 2007;b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan, danmemperhatikan asas manfaat dan, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaanserta berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor <strong>26</strong>/Permentan/OT.140/2/2007 tidaksesuai dan perlu ditinjau kembali;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);


2NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 20136.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LembaranNegara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);Tetap2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);7.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Nomor 3699);Berubah3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);8.9.10.11.12.4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4633);7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, TambahanLembaran Negara Nomor 4151);BaruBerubahBerubahBerubahBerubah4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) juncto Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan LembaranNegara Nomor 29);5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4297);6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4633);13.14.15.8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang KewenanganPengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran NegaraTahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);BerubahBaruBerubah9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4151);10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4842);11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);


3NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201316.17.10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);BerubahBaru12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);18.11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);Berubah14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);19.Baru15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5068);20.Baru16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);21.22.23.12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu;14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;BerubahBerubahBerubah17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3718);24.25.15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan EnergiNasional;BerubahBerubah20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2007 tentang PerubahanNama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4718);


4NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013<strong>26</strong>.27.17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/ 7/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan MenteriPertanian Nomor 11/Permentan/OT.140 /2/2007;BerubahBaru22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian KewenanganPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaeran Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Nomor 4737);23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran NegaraTahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);28.Baru24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;29.18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentangKelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian junctoPeraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;Berubah25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara;30.Baru<strong>26</strong>. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara;31.19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang JenisKomoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, DirektoratJenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;Berubah27. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu II;32.Berubah28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang TertutupDan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;33.34.BerubahBerubah29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis KomoditiTanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriPertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I KeputusanMenteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi TanamanBinaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, danDirektorat Jenderal Hortikultura.30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Pertanian;


5NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201335. Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang PenyediaanPemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai BahanBakar Lain;Hapus36. MEMUTUSKAN :TetapMEMUTUSKAN :37. Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMANPERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.TetapMenetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINANUSAHA PERKEBUNAN.38. BAB ITetapBAB IKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM39. Pasal 1PengertianDalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :40. 1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentupada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, denganbantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemenuntuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan danmasyarakat.41. 2. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya padaDirektorat Jenderal Perkebunan.TetapTetapTerminologidisesuaikanUU18/2004Pasal 1PengertianDalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanahdan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkanbarang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usahaperkebunan dan masyarakat.2. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenisdan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.


6NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201342. 3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasaperkebunan.Tetap3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.43. 4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatanpengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam,penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasukperubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.44. 5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatanpenanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanamanperkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggidan memperpanjang daya simpan.45. 6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunanyang mengelola usaha perkebunan.46. 7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.47. 8. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia ataubadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.48.49. 9. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasanlahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ataukapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.TetapTetapTetapTetapBerubahBaruTetap4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanamanperkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganandan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untukmencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelolausaha perkebunan.7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.8. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.9. Grup Perusahaan Perkebunan adalah dua atau lebih badan usaha yang memiliki kaitankepengurusan atau sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau badan hukum yangsama, baik secara langsung ataupun melalui badan hukum lain dengan sifat ataukepemilikan sedemikian rupa sehingga menentukan penyelenggaraan atau jalannya badanusaha.10. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha,jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkanmemiliki izin usaha.50. 10. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yangberwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usahaTetap13. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajibdimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi


7NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahanhasil perkebunan.dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.51. 11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dariPejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukanusaha budidaya perkebunan.52. 12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dariPejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukanusaha industri pengolahan hasil perkebunan.53. 13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yangdiberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanamanperkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.54. 14. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelakuusaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawahbatas minimal.55. 15. Kinerja perusahaan perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaanperkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun,pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, danlingkungan dalam kurun waktu tertentu.56. 16. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan,menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantunganantara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, danmasyarakat sekitar perkebunan.TetapTetapTetapTetapBerubahTetap11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yangberwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidayaperkebunan.12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yangberwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahanhasil perkebunan.14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) adalah keterangan yangdiberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada pelaku Usaha Budidaya TanamanPerkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan(STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepadapelaku Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya di bawah batasminimal.16. Kinerja perusahaan perkebunan adalah capaian hasil kerja perusahaan perkebunan tahappembangunan yang meliputi aspek legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah,realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan, kepemilikansarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan OrganismePengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan danpemberdayaan masyarakat/koperasi setempat, serta pelaporan, sedangkan tahapoperasional meliputi aspek legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomiwilayah, lingkungan dan pelaporan dalam kurun waktu tertentu.17.Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai,bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaanperkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan..57. Baru 18. Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan adalah kerjasama yang saling menguntungkanantara industri pengolahan hasil perkebunan, yang pemenuhan bahan baku dari kebunsendiri minimal 20% dari kapasitas unit pengolahan, dengan Pekebun atau Perusahaan


8NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013Perkebunan lain sebagai pemasok bahan baku yang dituangkan dalam bentuk perjanjiantertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) siklus tanaman.58. Baru 19. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukanusaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalamnegeri dengan menggunakan modal dalam negeri.59. Baru 20. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yangmenggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanammodal dalam negeri.60. Baru 21. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategispembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang disusun dan diterbitkan olehDirektorat Jenderal Perkebunan.61. Baru 22. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategispembangunan perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaranPerencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional yang diterbitkan oleh gubernur.62. Baru 23. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota adalah rencana strategispembangunan perkebunan kabupaten/kota 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaranPerencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi yang diterbitkan olehbupati/walikota. 63. Baru 24. Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah polapelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagaiinti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasmadalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.64.65.BaruBaru25. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah polapelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagiinti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasmadalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambunganyang dikaitkan dengan program transmigrasi.<strong>26</strong>. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah fasilitas pendorong yang disediakan oleh Pemerintah berupa kredit kepada


9NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013koperasi primer untuk anggota.66.67. Pasal 2(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikanpelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.BaruBerubah,penyempurnaan27. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman bidang usaha untuk memaksimalkankeuntungan dan/atau untuk menghindari ketergantungan kepada salah satu bidang usahadengan tetap mengutamakan bidang usaha di bidang perkebunan.Pasal 2(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinandan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikanperlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan danmemberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.68. (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: Tetap (1) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:69.a. jenis dan perizinan usaha perkebunan; Tetap a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;70.b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan; Tetap b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;71.c. kemitraan; Tetap c. kemitraan;72.d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas Tetap d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan,pengolahan, serta diversifikasi usaha;serta diversifikasi usaha;73.Baru e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;74.75.e. pembinaan dan pengawasan; dan Tetap f. pembinaan dan pengawasan; danf. sanksi administrasi. Tetap g. sanksi administrasi.76.BAB IIJENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNANTetapBAB IIJENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN77.Pasal 3(1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunandan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.Tetap Pasal 3(1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usahaindustri pengolahan hasil perkebunan.


10NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201378. (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandi seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan denganmemperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.Berubah (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruhwilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan, dengan memperhatikan perencanaanmakro pembangunan perkebunan Nasional, provinsi, kabupaten/kota.79.80.Pasal 4Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukanusaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalamnegeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia.Pasal 5(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektarharus didaftar oleh Bupati/Walikota.Tetap Pasal 4Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunanwajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badanhukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Berubah Pasal 5(1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran olehbupati/walikota.81. (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud padaayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luasareal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.82. (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha BudidayaPerkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota.(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebihwajib memiliki izin.Berubah (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasikebun/titik koordinat, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asalbenih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dantahun tanam.Berubah (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan STD-B sesuai format seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagiantidak terpisahkan dengan Peraturan ini.83. Baru (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya TanamanPerkebunan masih dilaksanakan.84.Pasal 6BerubahmenjadiPasal 7Pasal 7(1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar ataulebih wajib memiliki IUP-B.


11NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201385. Baru,dalamPermentan<strong>26</strong>/2007beradadalamlampiran(kewenangan Mentan)86. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaanperkebunan.87.Pasal 7(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimalsebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini wajib didaftaroleh Bupati/Walikota.88. (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dandomisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadibahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar.HapusBerubah,menjadiPasal 6Tetap,denganpenyempurnaan(2) Khusus untuk komoditas kelapa sawit, teh dan tebu, IUP-B sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan untuk areal sebagai berikut:a. kelapa sawit : 25 hektar s/d < 1.000 hektar;b. teh : 25 hektar s/d < 240 hektar;c. tebu : 25 hektar s/d < 2.000 hektar.Pasal 6(1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah seperti tercantum pada Lampiran IIsebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dilakukan pendaftaran olehbupati/walikota.(2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi,jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.89. (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar UsahaIndustri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota.90. Baru91.Pasal 8(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihikapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksudBerubah (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format seperti tercantum pada Lampiran II sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.Berubah,penyempurnaan(4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri PengolahanHasil Perkebunan masih dilaksanakan.Pasal 8Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitassama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sepertitercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, wajib


12NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin.92. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaanperkebunan.Pasal 993.(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima)hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unitpengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihikapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).95. (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima)hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalamLampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasilperkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunanuntuk Budidaya (IUP-B).HapusBerubah,dalamPermentan<strong>26</strong>/2007beradadalamlampiran(kewenangan Mentan)memiliki IUP-P.Pasal 9(1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh denganluas 240 hektar atau lebih atau tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajibterintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.94. Baru (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.BerubahmenjadiPasal 796. (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah samaatau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan(IUP-P).97.Pasal 10Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yangdiusahakan sendiri.BerubahmenjadiPasal 8Berubah,disempurnakanPasal 10Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri;b. kekurangan bahan baku dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lainyang tidak memiliki unit pengolahan melalui Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan;danc. melakukan kemitraan usaha melalui pola kepemilikan saham dengan masyarakat.


13NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201398.99.100.101. Pasal 11(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangunkebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.BaruBaruBaruBerubah,denganpenjelasanPasal 12(1) Bagi perusahaan yang akan membangun Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunansementara di kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebunsendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan dinas yang membidangi perkebunansetempat, harus melakukan kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebunsetempat sebagai pemasok bahan baku.(2) Khusus Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki IUP-P wajib melakukandivestasi saham kepada koperasi pekebun pada tahun ke-5 setelah pabrik beroperasikomersial, paling rendah 5% yang secara bertahap meningkat menjadi paling rendah 51%dari jumlah seluruh saham pada tahun ke-10.(3) Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.Pasal 13(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratuslima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebunmasyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luasareal IUP-B atau IUP.102. Baru (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagimana dimaksud pada ayat(1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.103.Baru(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempertimbangkan:a. ketersediaan lahan;b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta;danc. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dandiketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunansesuai kewenangannya.104.Baru(4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan; dan/atau


14NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013105.106.107.108.109. (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagihasil.BaruBaruBaruBaruBerubah,menjadiPasal 14ayat (1)b. keluarga masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangandan belum memiliki kebun.(5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukanpengelolaan kebun.(6) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.(7) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-Batau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenanganyang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.(8) Perusahaan, bersama-sama dengan bupati/walikota, wajib memberikan bimbingantentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas,penanganan pascapanen, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.Pasal 14(1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/ataubentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.110. Baru (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Koperasi.111. (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yangdiusahakan oleh perusahaan.112. (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.113. Pasal 12(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu)Berubah Pasal 40(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan iniwajib:f. menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahunterhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi daerahyang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahapsesuai dengan kondisi setempat.HapusBerubahmenjadiPasal 15Pasal 15(1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan atau


15NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jeniskomoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.grup perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditassebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini114. Baru (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan atau grupperusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditassebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.115. (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk:a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnyaKoperasi Usaha Perkebunan;b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh sahamdimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota;atau;c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki olehmasyarakat dalam rangka go public.Berubah (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untukBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan PerusahaanPerkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnyadimiliki oleh masyarakat.116. Baru (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah daripenguasaan lahan yang dimanfaatkan untuk berbagai komoditas.117. (3) Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua palingluas 2 (dua) kali dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).118.Pasal 13(1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasiareal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.119. (2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makropembangunan perkebunan provinsi.120. (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasiareal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintasBerubahmenjadiPasal 16BerubahmenjadiPasal 17HapusHapusPasal 16Izin usaha perkebunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali daribatas paling luas sebagaimana dimaksud pada Lampiran V dan VI Peraturan ini.Pasal 17IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9 yanglokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.


16NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikanrekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruangwilayah kabupaten/kota.121.Pasal 14IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selamaperusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis danketentuan yang berlaku.Berubah,denganpenyempurnaanPasal 18(1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuaidengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.122. Baru (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai formatseperti tercantum pada Lampiran VII, VIII dan IX sebagai bagian tidak terpisahkandengan Peraturan ini.123.BAB IIITetapBAB III124.SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNANPasal 15Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaanperkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNANBerubah Pasal 19Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Perkebunanmengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:125.1<strong>26</strong>.127.a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;128.d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan olehgubernur);Tetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;


17NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013129.130.131.132.133.134.135.136.137.e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan olehbupati/walikota);f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan);Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan;Berubah,denganpenyempurnaanh. Rencana kerja pembangunan perkebunan; Berubahi. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendaliankebakaran;l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; danm. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.BerubahBerubah(Hurufk,l,mdigabung)PindahPindahPindahg. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yangdimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan;h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebunMasyarakat Sekitar;i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;j. Pernyataan kesanggupan untuk:1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 13 yangdilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitarperkebunan;dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum pada Lampiran X sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.


18NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.Pasal 16(1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepadabupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:Baru k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usahamandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas palingluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan menggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturanini.Baru l. Surat keterangan gubernur atau bupati/walikota atau Menteri Kehutanan bahwa padalahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.Berubah Pasal 20(1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PerusahaanPerkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepadagubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan olehgubernur;e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan olehBupati/Walikota;f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; HapusTetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian unit pengolahanberada di dalam areal perkebunan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota; Berubah g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum padaLampiran XII dan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturanini;i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; Tetap h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;


19NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013150.151.j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; danBerubah i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. Berubah j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sepertitercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.152.153. (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknisketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidayatanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidayatanaman perkebunan.154.Pasal 17155.156.157.158.159.160.Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaanperkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:Baru k. Surat keterangan dari gubernur/ bupati/walikota atau Menteri Kehutanan bahwa padalahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.HapusBerubah Pasal 21Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunanmengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan olehgubernur;e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan olehbupati/walikota;f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;Tetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan


20NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013perundang-undangan;161.162.163.164.165.g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan);Berubah g. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yangdimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan.h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota; Berubah h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum padaLampiran XII dan Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan; Berubah i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasukrencana fasilitasi pembangunan kebun untuk Masyarakat Sekitar;j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luasmaksimum;Berubah j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;Berubahl. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usahamandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas palingluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan menggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturanini.166.l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);Berubah(gabunghurufm,n,o)k. Pernyataan kesanggupan untuk:1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 13 yangdilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau Masyarakat Sekitarperkebunan.167.m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendaliankebakaran;PindahDengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.


21NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013168.169.n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untukmasyarakat sesuai dengan Pasal 11 ; danPindaho. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan. Pindah170.Barum. Surat keterangan dari gubernur/bupati/walikota atau Menteri Kehutanan bahwa padalahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.171.Baru Pasal 22172.173.174.Pasal 18Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasagenetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,Pasal 16, atau Pasal 17 harus melampirkan copy rekomendasi keamananhayati.Pasal 19(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 diterima harusmemberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.Berubah,disempurnakanBerubah,disempurnakanBaruDalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayatmasyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usahaperkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adatpemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkandalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernuratau bupati/walikota sesuai kewenangan.Pasal 23Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasagenetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atauPasal 21 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati dari instansi yang berwenang.Pasal 24(1) Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapandan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atauPasal 21 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.(2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkapdan benar gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) harikerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonanpemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asallahan serta kapasitas unit pengolahan, kepada masyarakat melalui papan pengumuman


22NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013175.176.177.178.179. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberikanjawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.180. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atauyang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkanIUP, IUP-B atau IUP-P.181.Pasal 20(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekuranganpersyaratan yang harus dipenuhi.182. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.183. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, makapermohonan dianggap ditarik kembali.BaruBaruBaruBaruHapusHapusHapusHapusresmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website pemerintahdaerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari.(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2),masyarakat memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapidengan bukti-bukti dan dokumen pendukung.(4) Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan dari masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.(5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) apabila setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak ada sanggahan selama pengumumanselama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat.(6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajibdiumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota ataukantor gubernur dan website pemerintah daerah setempat.(7) Apabila gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan jawaban menerimaatau menolak, permohonan dianggap lengkap dan benar.


23NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013184.Pasal 21(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannyatidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertibanumum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.Berubah Pasal 25(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila setelahdilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.185. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.Tetap(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.186. Baru Pasal <strong>26</strong>187.188.189.190.BAB IVKEMITRAANPasal 22(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 hurufk, dan Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahandan/atau kemitraan usaha.TetapBerubahmenjadiPasal 27BaruBaruDokumen perizinan yang telah terbit sebagai syarat bagi penerbitan IUP, IUP-B dan IUP-P,merupakan dokumen publik dan dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundangundangan.BAB IVKEMITRAANPasal 27(1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan denganPekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentukperjanjian sesuai format seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidakterpisahkan dengan Peraturan ini.(3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanpaling singkat selama 4 (empat) tahun.


24NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013191.(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkanpada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, salingmenghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.TetapPasal 28(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 4, Pasal 20 huruf j, danPasal 21 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutanyang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan salingmemperkuat.192. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untukpemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawandan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjaminkeberlanjutan usaha perkebunan.Berubah (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan danpeningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun,karyawan Perusahaan Perkebunan dan/atau masyarakat sekitar.193. Baru (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajibanmemfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13.194.Pasal 23(1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya hargapasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepadapekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.195. (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban,pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, danpenyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengandiketahui oleh bupati/walikota.196. (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.197.Pasal 24(1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/ataumasyarakat sekitar perkebunanBerubahurutanmenjadiPasal 11BerubahurutanmenjadiPasal 11BerubahmenjadiPasal 11HapusPasal 11(1) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf bdilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yangwajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.(2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum pada Lampiran IVsebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.(3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkatsetiap 4 (empat) tahun.


25NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013198. (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaratertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban,pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, danpenyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengandiketahui oleh bupati/walikota.199. (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.Pasal 25200.201.202.Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapatdilakukan melalui pola:a. penyediaan sarana produksi;b. kerjasama produksi pengolahan dan pemasaran;c. transportasi;d. kerjasama operasional;e. kepemilikan saham; dan/atauf. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.BAB VPERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHANKAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHAPasal <strong>26</strong>(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukanperluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.203. (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepadapemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, sertalaporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.HapusHapusBerubah,menjadiPasal 29TetapBerubah,menjadiPasal 30ayat 1Berubah,menjadiPasal 30ayat 1Pasal 29Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal <strong>26</strong> ayat (1) dapatdilakukan melalui pola:a. penyediaan sarana produksi;b. kerjasama produksi;c. pemasaran;d. transportasi;e. kerjasama operasional;f. kepemilikan saham; dan/ataug. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.BAB VPERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITASPENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHAPasal 30(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukanperubahan luas lahan melalui perluasan, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.(2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis danbermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19atau Pasal 21 untuk areal perluasan, serta laporan kemajuan fisik dan keuanganPerusahaan Perkebunan.


<strong>26</strong>NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013204. (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1atau kelas 2.205. (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaanmakro pembangunan perkebunan.206.Pasal 27(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukanperubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.207. (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratansebagai berikut:208.209.a. IUP-B atau IUP;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsiatau kabupaten/kota; dand. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.(3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahanjenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaperencanaan makro pembangunan perkebunan.BerubahHapus(3) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian UsahaPerkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.Berubah Pasal 31(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukanperubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.Berubah (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohonmengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP;b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;e. Izin Lingkungan dari bupati gubernur atau /walikota sesuai kewenangan.TetapBaru(3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan provinsi.(4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan Nasional.


27NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013210.Pasal 28TetapPasal 32(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil danakan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan daripemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.211. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabilauntuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) darikapasitas yang telah diizinkan.212. (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secaratertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.213. (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuanpenambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanpada perencanaan makro pembangunan perkebunan.BerubahBerubahHapus(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukanpenambahan kapasitas unit pengolahan, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahankapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.(3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepadagubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan dengan kelengkapan persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 serta laporan kemajuan fisik dankeuangan Perusahaan Perkebunan 3 (tiga) tahun terakhir.214.Pasal 29Berubah Pasal 33(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukandiversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.215. (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertuliskepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengandilengkapi persyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;c. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di provinsiatau kabupaten/kota;Berubah(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukandiversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikotasesuai kewenangan.(2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaiberikut:a. IUP-B atau IUP;b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. Rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha;


28NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;dane. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.216. (3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasiusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaperencanaan makro pembangunan perkebunan.d. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dane. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.Berubah (3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan provinsi.217. Hapus (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanNasional.218.Pasal 30BerubahPasal 34(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal <strong>26</strong>, Pasal 27, Pasal 28, atau Pasal 29 diterimaharus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.219. (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belummemberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harusditerbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman,penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.220. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atauyang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkanpersetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman,penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.Pasal 31221.(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekuranganpersyaratan yang harus dipenuhi.222. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.HapusBerubahHapusHapus(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33 harus memberi jawabanmenyetujui atau menolak.(2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan perubahan jenis tanaman,penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.


29NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013223. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, makapermohonan dianggap ditarik kembali.Pasal 32224.(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannyatidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertibanumum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.225. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.HapusBerubahmenjadiPasal 35TetapPasal 35(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) apabila setelahdilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akandilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makropembangunan perkebunan.(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.2<strong>26</strong>. BaruPasal 36Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan,Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33. diterbitkan sesuai format sepertitercantum pada Lampiran XV,XVI, XVII dan XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan denganPeraturan ini.227. Baru BAB VIREKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN228.Pasal 44Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahanhasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanamanmodal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari DirekturJenderal Perkebunan.BerubahsusunanBaruPasal 37(1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modalasing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi perkebunan.229. Baru (2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan ditetapkanlebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan.


30NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013230. BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASANTetapBAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN231. Baru Pasal 38Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun MasyarakatSekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikotasesuai kewenangan.232.Pasal 33(1) Izin yang diterbitkan oleh Gubenur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ditembuskan kepada Menteri dan bupati/walikota pada provinsibersangkutan.233. (2) Izin yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ditembuskan kepada Menteri dan gubernur provinsi bersangkutan.234.Berubah Pasal 39(1) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan PenambahanKapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau PersetujuanDiversifikasi Usaha yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33, harusdisampaikan oleh pemberi izin kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yangmembidangi Perkebunan dengan menggunakan media elektronik atau media tercepatlainnya.Berubah(2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan PenambahanKapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, dan PersetujuanDiversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan harus disampaikan kepada MenteriPertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dengan menggunakanmedia elektronik atau media tercepat lainnya.Baru Pasal 40235.Pasal 34Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:Berubah,disempurnakanSTD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota dicatat dan dibuat rekapitulasi sertaharus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melaluiDirektur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur provinsi bersangkutan.Pasal 41(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, IUP sesuai Peraturan iniwajib:


31NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejakditerbitkannya IUP, IUP-B, atau IUP-P;b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuaidengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahantanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secaralestari;e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan (OPT);f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atauUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku;g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertah. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahantanpa bakar serta pengendalian kebakaran;b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber dayaalam secara lestari;c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan (OPT);d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuaiperaturan perundang-undangan;e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP disertai koordinat yang lengkapdengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai denganperaturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangiperkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);f. menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahunterhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagidaerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secarabertahap sesuai dengan kondisi setempat.g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat sekitar;sertah. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkalasetiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dangubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan danbupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.(2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat melakukanpersiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupapembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana danprasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, danperaturan perundang-undangan.


32NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013(3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan iniwajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negaradengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B,IUP-P atau IUP.(4) Perusahan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikanpembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, bakuteknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya hak atas tanah.236. Pasal 35Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjagakelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organismepengganggu tumbuhan.BerubahmenjadiPasal 42Pasal 42Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 33, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungandan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggutumbuhan (OPT).237.Pasal 36Berubah Pasal 43(1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.238. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporanperkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf h.239.240.(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunanyang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi Perkebunan, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.Berubah (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DirekturJenderal yang membidangi Perkebunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentukpenilaian kebun dan oleh gubernur atau bupati/walikota paling sedikit 6 (enam) bulansekali berdasarkan laporan Kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 huruf h dan pemeriksaan lapangan.Baru Pasal 44Baru(1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemberi izin jika penerbitan izintidak mengikuti ketentuan.(2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterimemberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.


33NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013241.242.BaruBaru(3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan danpelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap pemberi izindengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.(4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada MenteriDalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai peraturanperundang-undangan.243.Pasal 37(1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian danpembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industripengolahan hasil perkebunan paling kurangl 1 (satu) tahun sekali.Hapus244. (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industripengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izinusaha perkebunan.245. (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telahdibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik3 (tiga) tahun sekali.246. (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atauindustri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian danPembinaan Perusahaan Perkebunan.BAB VII247.SANKSI ADMINISTRASIHapusHapusHapusTetapBAB VIIISANKSI ADMINISTRASI


34NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013248. Baru Pasal 45(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP untuk pemenuhan kebutuhanbahan bakunya diperoleh dari kemitraan, dalam pelaksanaannya menimbulkanpermasalahan dalam pemenuhan pasokan bahan baku pada perusahaan lain, diberikansanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untukmelakukan perbaikan.249. Baru (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-Patau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untukdicabut.250. Baru Pasal 46(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-P, tidak melakukan divestasisaham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikansanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untukmelakukan pengalihan saham kepada koperasi pekebun.251. Baru (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-Pdicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.252. Baru Pasal 47253.BaruPerusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan yang tidakbenar sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 21, maka IUP-B, IUP-P, atau IUPPerusahaan tersebut dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan gubernur atau bupati/walikotamelaporkan kepada Menteri untuk selanjutnya diusulkan pencabutan HGU kepada instansiyang berwenang.Pasal 48(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP, tidakmenyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negaradengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B,IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diberikan sanksiperingatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untukmenyelesaikan proses perolehan hak atas tanah.


35NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013254.Baru(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B,IUP-P atau IUP dicabut.255.Pasal 38(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuanpenambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitaspengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3(tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.256. (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaanbersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.257.Pasal 39258.Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuanpenambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitaspengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d,izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untukmencabut Hak Guna Usaha-nya.Berubah Pasal 49Berubah(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, PersetujuanPerubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan,Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 41 hurufa, c, e, f, g dan/atau h diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masingdalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B,IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk dicabut.Berubah Pasal 50BaruPerusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan PerubahanLuas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan PerubahanJenis Tanaman, atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan/atau d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabutdan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.Pasal 51(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dalam rangkapersiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang melakukan pembukaan lahanuntuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana dan prasarana melebihi 100hektar, pemberi izin memberikan peringatan untuk menghentikan kegiatannya.


36NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013259.<strong>26</strong>0.Pasal 40(1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuandiversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjaminkelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasmanutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan palingbanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat)bulan.<strong>26</strong>1. (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaanbersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.Pasal 41<strong>26</strong>2.<strong>26</strong>3.<strong>26</strong>4.<strong>26</strong>5.Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan olehMenteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.Baru(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan diberikan, perusahaan tidakmenghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka IUP-B, IUP-P, atauIUP dicabut.Berubah Pasal 52(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok,menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegahberjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat)bulan untuk melakukan perbaikan.Berubah (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-Batau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untukdicabut.Berubah Pasal 53BaruBaruBaruPengusulan pencabutan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50, atau Pasal 52dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur atau bupati/walikota.Pasal 54(1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota tidak bolehbertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.(2) IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatalkan olehpemberi izin.Pasal 55Pernyataan Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 21terbukti tidak benar, maka IUP-B atau IUP Perusahaan dicabut dan diusulkan pencabutan HakGuna Usaha kepada instansi yang berwenang.


37NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013<strong>26</strong>6.<strong>26</strong>7.BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 42BAB IXTetapKETENTUAN PERALIHANBerubah Pasal 56(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masihtetap berlaku<strong>26</strong>8. Baru<strong>26</strong>9.270.271.(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin TetapUsaha Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri (ITUIP), yang telahditerbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan,dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten/kota yangmerupakan lokasi kebun berada.Baru (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten,maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.Baru (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangkapenanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.Baru (5) Pembinaan selanjutnya terhadap Perusahaan Perkebunan yang memegang izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.272.273.BaruBaruPasal 57(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU, belum memiliki Izin Tetap UsahaBudidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), SuratPendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturanini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak Peraturan ini diundangkan.(2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)permohonan harus melengkapi persyaratan:a. fotocopy sertifikat HGU,b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; danc. hasil Penilaian Usaha Perkebunan.


38NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013274.275.276.277.278.BaruBaruBaruBaruBaru(3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUPdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikotasesuai kewenangan mengusulkan pencabutan hak atas tanah kepada Direktur Jenderalyang membidangi Perkebunan untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanahan.Pasal 58(1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P sebelum Peraturan inidiundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10.(2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dalam penyediaan kebutuhanbahan baku dari kebun masyarakat, koperasi dan/atau Perusahaan Perkebunan laindalam bentuk perjanjian kerjasama dan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota,paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.(3) Bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberi peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.(4) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidakdiindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk dicabut.279.280.Baru Pasal 59Baru(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sebelum Peraturan inidiundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan tanpamemiliki hak atas tanah diberi peringatan untuk menyelesaikan hak atas tanah palinglama 2 (dua) tahun.(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas tanah belum dapatdiselesaikan, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat dicabut.


39NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013281.282.283.284.285. (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat PendaftaranUsaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalampelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.BaruBaruBaruBaruHapusPasal 60(1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau polakerjasama inti-plasma lainnya, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1).(2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisiwilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan denganMasyarakat Sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.(3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapatmenjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.Pasal 61Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidakdikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).286.BAB IXTetapBAB XKETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP287.Pasal 43Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsisesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berubah Pasal 62Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Aceh dan Papua denganotonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.


40NO. Permentan No. <strong>26</strong> Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013288.Pasal 44Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahanhasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanamanmodal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari DirekturJenderal Perkebunan.Hapus(naiksusunan)289. Baru Pasal 63Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagiPerusahaan Perkebunan sesuai peraturan perseroan terbatas.290.Pasal 45Berubah Pasal 64Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian NomorDengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor<strong>26</strong>/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinyatakan357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,dicabut dan tidak berlaku.dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.291.Pasal 46Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Berubah Pasal 65Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!