Materi Pengawasan Penyelenggaraan Program PKH Kepemudaan

infokursus.net
  • No tags were found...

Materi Pengawasan Penyelenggaraan Program PKH Kepemudaan

PENGELOLAAN DANA APBN DALAMSKEMA DANA BANTUAN LANGSUNGBLOCK GRANTPROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPANHIDUPDI LINGKUNGAN DITJEN PNFIOLEHFUAD WIYONO, S.H., M.H.ITJEN DEPDIKNAS 10.2009


Skema Dana Bantuan LangsungBlock GrantDepdiknas(dana APBN)Upah/HonorariumPegawai, Tenaga Ahli,Narasumber, dllBantuan/GrantLembagaPenyelenggaraProgram/KegiatanFeeSewaBadan Penyedia Jasa,dllSewaTanah/Bangunan


Prinsip Pengelolaan KeuanganNegara1. EfektifPenggunaan keuangan negara harus memberi hasil danmanfaat yang optimal bagi organisasi sesuai dengansasaran, peruntukan, dan kebutuhan yang direncanakan.2. EfisienPenggunaan keuangan negara harus diusahakan denganse-hemat mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil danmanfaat untuk menghindari terjadinya pemborosan.


Pertanggungjawaban Pengelolaan1.Tepat SasaranKeuangan NegaraPenggunaan keuangan negara (anggaran) sesuai denganyang telah ditetapkan berdasarkan RKA-KL2.Tepat WaktuPelaksanaan kegiatan/program danpenyusunan/penyampaian laporan pertanggungjawabansesuai jadual yang telah ditetapkan


3. Tepat PeruntukanPenggunaan keuangan negara (anggaran) sesuai dengankebutuhan dan jenis belanja berdasarkan perencanaannya.4.Tepat Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara dan syaratyang telah ditentukan dalam pedoman dan/atau ketentuanyang telah ditetapkan. Penyusunan dan penyampaian laporanpertanggungjawaban keuangan harus berpedoman padaSAI


5.Tepat AcuanPelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan harusmerujuk pada dasar hukum yang tepat dan relevan, baikyang bersifat umum maupun teknis.6.Tepat PengadministrasianPengelolaan keuangan harus sesuai dengan ketentuanpenatausahaan, baik yang berupa cash flow in (CFI)maupun cash flow out (CFO) dengan komponenpertanggungjawaban yang baik (pencatatan, pembukuan,penyediaan, bukti, dan pelaporan)


Kelemahan Dalam PengelolaanKeuangan Negara1. Perencanaan Tidak didasarkan pada data yang akuratTidak berdasarkan pada analisis kebutuhan Tidak memperhitungkan kendala dan resiko yang timbul Tidak mengantisipasi dinamika/perubahan Penyusunan rencana dilakukan secara subyektif Tidak didukung referensi yang memadai Kurangnya peran pimpinan dalam mengendalikanperencanaan


2. Pelaksanaan Ketidaktaatan terhadap jadual pelaksanaan kegiatan Kurangnya pengendalian pimpinan dalam mengendalikanpelaksanaan Tidak berjalannya evaluasi secara periodik menuruttahapan-tahapan kegiatan Penugasan/penunjukan personel kurang sesuai dengantuntutan pelaksanaan kegiatan (tidak kompeten) Pelaksana kurang memahami perangkat pelaksanaankegiatan, seperti petunjuk teknis, pedoman operasional,dan lain-lain Tidak tegasnya pimpinan terhadap penyimpanganbawahan


Pemberian kewenangan yang berlebihan kepadabawahan.Bawahan melakukan tindakan-tindakan di luarotoritasnya.Pelaksanaan secara sengaja dan terencana melakukan.penyimpangan untuk kepentingan diri sendiri ataukelompok tertentu.Pelaksana dan pimpinan kurang memilikitanggungjawab.Melaksanakan kegiatan tanpa memperhitungkanresiko.Adanya kebiasaan untuk menunda-nunda kegiatan.


Bantuan Langsung (Block Grant)Program Kecakapan HidupDi lingkungan Ditjen PNFI1. Kriteria Sekolah/Lembaga Kemasyarakatan Yang Dapat Bantuan Memiliki penyelenggara yang berbentuk organisasi. Memiliki domisili yang jelas. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mempunyai struktur organisasi. Pemanfaatan sarana dan prasarana diperuntukkan bagi WNI. Penyelenggara sanggup mempertanggungjawabkan sesuai ketentuanyang berlaku.


2.Mekanisme Pemberian Bantuan Langsung (BlockGrant)Menyusun proposal sesuai format yang ditentukan.Mengajukan proposal kepada pejabat yang berwenang dilingkungan Depdiknas dengan melampirkan:a) fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.b) sruktur dan susunan pengurus organisasic) rencana anggaran belanja sekolah/lembagakemasyarakatan yang diperlukan.d) jadual kegiatan.e) profil organisasi.f) data sarana yang dimiliki.


Penilaian proposal oleh pejabat yang berwenang denganmemperhatikan kriteria dan syarat yang telah ditentukan.Menerbitkan keputusan pemberian bantuan terhadappemohon yang memenuhi kelayakan.Penyampaian/pengiriman fotokopi rekening bank atasnama pemohon kepada pejabat atau unit yang berwenangdi lingkungan Depdiknas. Mencairkan dana bantuan melalui KPKN danmenstrafernya ke rekening sekolah/lembagakemasyarakatan yang bersangkutan sesuai dengan jumlahanggaran yang disetujui.


Kewajiban Penerima Bantuan1. Menggunakan bantuan sesuai dengan rencanapenggunaan yang tercantum dalam proposal.2. Menyampaiakan laporan (pertanggungjawaban)penggunaan bantuan kepada pejabat yang berwenang.3. Bersedia untuk diaudit (dilakukan pengawasan danpemeriksaan)oleh pejabat atau instansi yang berwenang.4. Mengembalikan seluruh atau sebagian uang bantuanapabila tidak dipergunakan atau hanya dipergunakansebagian.


Potensi Penyimpangan1. Legalitas lembaga dari segi pendirian.2. Obyektivitas penilaian proposal.3. Kepatuhan terhadap perjanjian.4. Proporsionalitas alokasi bantuan.5. Lembaga fiktif, kegiatan fiktif, atau sasaran fiktif.6. Penggunaan dana tidak sesuai proposal.7. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan.8. Keterlambatan pertanggungjawaban.9. Ketidakbenaran isi laporan.10. Ketidaklengkapan bukti penggunaan dana.11. Ketidakpatuhan mengembalikan dana yang tidakdigunakan.


1. Pahami dan waspadai bahwa penyelenggaraanurusan pemrintahan diawasi secara berlapis, yaitu:Anjuran TerhadapPengelola/Pelaksana KegiatanPengawasan oleh masyarakat termasuk LSMPengawasan oleh lembaga legislatif (DPR, DPRD)Pengawasan eksternal (BPK)Pengawasan oleh BPKPPengawasan oleh aparat penegak hukumPengawasan oleh APIP (Itjen dll)2. Lakukan perencanaan secara cermat3. Lakukan penilaian secara obyektif terhadap pemohon.


Sistem Pembukuan PengelolaanKeuangan NegaraSistem pembukuan dalam pengelolaan uang negaramengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Surat Keputusan MenkeuNomor KEP-332/M/V/9/1968, bertanggal 26 September1968 yang menyatakan: “setiap bendaharawan ataupemegang Kas yang mengurus uang Negara harusmempunyai Buku Kas Umum (BKU) dan mencatatsemua transaksi baik Cash Flow In (CFI) maupunCash Flow Out (CFO), yang pencatatannya dilakukansebelum pembukuan dalam buku-buku kepala danregister lainnya”.


Pajak Yang Terkait DenganPelaksanaan KegiatanJenis Pajak Besaran Dasar PungutanPPh Pasal 21 15,00% Penerimaan honorarium, gaji/upah uang lelahdan jenisnya.Pajak ini berlaku untuk pegawai golongan III/a keatas.PPh Pasal 22 1,50% Pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atassatu juta rupiah.PPh Pasal 234,00%Sewa barang (untuk perorangan dipungut 2 x 4%)PPN10,00%Pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atassatu juta rupiah


Cara Penghitungan PajakNo Jenis Pajak % Cara Penghitungan1 PPN 10 100 x harga kontrak1102 PPh Pasal 21 15 15% x jumlah honor yang diterima3PPh Pasal 221,51,5% x (nilai harga kontrak--PPN)4PPh Pasal 2342% x 13,33% x nilai kontrak

More magazines by this user
Similar magazines