Renstra DPPKA - dppka diy

o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);p. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693);q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);r. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah;s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang TatacaraPelaksanaan Kerjasama Daerah;t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentangPerubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);v. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2004- 2009;w. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah;4

dan Perhitungan Kab/Kota, Seksi Bina Pengelolaan Keuangan, dan Seksi AdministrasiDana Non APBD. Bidang Akuntansi yang membawahi 4 Seksi yang antara lain: SeksiPemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik, Sarpras, dan Seksi PerekonomianBidang Pengelolaan Barang Daerah membawahi 3 Seksi yang antara lain SeksiAdministrasi Barang Daerah, Seksi Pendayagunaan Barang Daerah, serta seksiMonitoring dan Evaluasi.Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)menyebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota pembentukannya di pimpin oleh Kepala KPPDyang masing-masing membawahi 1 Kasubag dan 2 Kasi yaitu Kasubag. Tata Usaha,Kasi Pendaftaran dan Penetapan, Kasi Pembukuan dan Penagihan.8

C. KepegawaianKeadaan Kepegawaian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetProvinsi DIY terdiri dari Pejabat eselon 2 berjumlah 1 orang, pejabat eselon 3 berjumlah7 orang terdiri dari sekretaris, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Kepala BidangAnggaran Belanja, Kepala Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Bidang BinaAdministrasi Keuangan daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah. Di KPPDterdapat 5 (lima) pejabat eselon 3 (tiga) yang terdiri dari Kepala KPPD Kota, KepalaKPPD Bantul, Kepala KPPD Kulonprogo, Kepala KPPD Gunungkidul dan Kepala KPPDSleman, sedangkan pejabat eselon 4 ada 3 orang dimasing-masing KPPD Kabupaten/Kota yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan, dan Kasi Pembukuan danPenagihan. Jabatan fungsional umum berdasarkan SK pegawai fungsional umummeliputi 273 orang yang meliputi Kantor Induk dan KPPD di Kabupaten/ Kota. UntukKantor Induk mulai dari Sekretariat berjumlah 21 orang masing-masing menyebar diBagian Umum, Subagian Program, Subagian Data dan TI, data pegawai setiap saat dapatberubah.Untuk Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari 3 seksi dan 12 jabatan fungsional,Bidang Anggaran Belanja terdiri dari 4 seksi dan 18 jabatan fungsional, BidangPengelolaan Kas Daerah terdiri dari 4 seksi dan 17 jabatan fungsional, Bidang BinaAdminitrasi Keuangan daerah terdiri dari 3 seksi dan 11 jabatan fungsional, sedangkanBidang Akuntasi meliputi 4 seksi yang meliputi 4 seksi dan 16 jabatan fungsional umumdan Bidang Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari 3 seksi dan 18 pejabat fungsional.Untuk Kepala UPTD terdiri dari 1 kepala kantor dan 3 orang pejabat eselon 4yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan danPenagihan Jabatan fungsional untuk kota 26 orang jabatan fungsional, Bantul 31 orangjabatan fungsional, Kulonprogo 13 orang jabatan fungsional, Kabupaten Gunungkidul 14orang jabatan fungsional dan Kabupaten Sleman sebanyak 31 untuk jabatan fungsional.10

Tabel: 1 Kepegawaian di DPPKA adalah sebagai berikut:Kepala Sekretaris Kepala Kepala KepalaBidang Seksi KPPD Fungsional JUMLAHUmum1 orang 1 orang 6 orang 25 orang 5 orang 113 induk 151Induk15 orang110 KPPD 124KPPDTotal Karyawan:275 orangSumber : DPPKA 200911

Tabel: 2 REKAPITULASI JUMLAH PNS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMINKEADAAN : 15 JANUARI 2009No Gol Laki-Laki Wanita TOTALS2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD JML S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD JML1 IV/e 0 0 0IV/d 0 0 0IV/c 1 1 0 1IV/b 1 4 5 0 5IV/a 6 4 10 1 1 11Jml gol.IV 8 8 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 172 III/d 2 26 1 29 1 14 15 44III/c 3 12 3 18 7 1 2 10 28III/b 1 8 6 43 58 1 2 26 29 87III/a 9 1 14 24 3 9 12 36Jml gol.III 6 55 0 11 0 0 57 0 0 129 1 25 0 3 0 0 37 0 0 66 1953 II/d 1 10 11 2 3 3 8 19II/c 1 1 8 6 16 1 5 6 22II/b 3 3 0 3II/a 10 3 13 1 1 14Jml gol. II 0 2 0 1 0 0 31 6 3 43 0 3 0 3 0 0 8 0 1 15 584 I/d 1 1 0 1I/c 4 4 0 4I/b 0 0 0I/a 0 0 0Jml. Gol. I 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5TOTAL 14 65 0 12 0 0 88 10 4 193 2 28 0 6 0 0 45 0 1 82 275Sumber : DPPKA 20091112

D. Sarana Prasarana DPPKA Provinsi DIYSarana dan Prasarana untuk DPPKA Provinsi DIY menempati gedung unit 3 dan unit 4meliptuti 3 lantai masing-masing untuk unit III isinya yaitu sekretariat menempati gedung unitIII lantai 1 , bidang Anggaran Pendapatan menempati gedung unit III lantai 2 Bidang Akuntansiunit III lantai 3.Untuk Unit IV terdiri dari 3 lantai masing-masing meliputi: Unit IV lantai 1 BidangAnggaran Belanja yang terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahtaraan Rakyat, SeksiFisik, Sarpras, Seksi Perekonomian, Unit IV lantai 2 terdiri dari Bidang Pengelolaan Kas Daerahyang terdiri dari Bidang Pengelolaan Kas Daerah meliputi 3 seksi antara lain: SeksiPemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik, Sarpras, Seksi Perekonomian sedangkanUnit IV Lantai 3 ditempati oleh Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi 3seksi yaitu seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/ Kota, Seksi Bina PengelolaanKeuangan dan yang berikutnya seksi Administrasi Dana Non APBD.Selanjutnya Untuk Bidang Pengelolaan Barang Daerah menempati unit IV lantai 3 yangterdiri dari Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan 3 seksi antara lain Seksi Administrasi BarangDaerah, Seksi Pendayagunaan Barang Daerah dan seksi Monitoring dan Evaluasi.Tabel: 3 Sarpras di DPPKA adalah sebagai berikut:LOKASI/ UNIT LANTAI BIDANG/SEKSIIII 1 Sekretariat- Kepala Dinas- Sekretaris- Subbag Umum- Subbag Program- Subbag Data dan TI2 Bidang Bina AdministrasiKeuangan- Seksi APBD dan PerhitunganKabupaten/Kota- Seksi Bina PengelolaanKeuangan- Seksi Administrasi Dana NonAPBD3 Bidang Akuntansi- Seksi Pemerintahan- Seksi Kesejahteraan Rakyat- Seksi Fisik, Sarpras- Seksi Perekonomian12

lanjutanLOKASI/UNIT LANTAI BIDANG/SEKSIIV 1 Bidang Anggaran Belanja- Seksi Pemerintahan- Seksi Kesejahteraan Rakyat- Seksi Fisik, Sarpras- Seksi Perekonomian2 Bidang Bidang Pengelolaan Kasdaerah- Seksi Pemerintahan- Seksi Kesejahteraan Rakyat- Seksi Fisik, Sarpras- Seksi Perekonomian3 Bidang Pengelolaan BarangDaerah- Seksi Administrasi BarangDaerah- Seksi Pendayagunaan BarangDaerah- Seksi Monitoring dan EvaluasiJl. Tentara Pelajar Yogyakarta Bidang Anggaran Pendapatan- Seksi Pajak Daerah- Seksi retribusi dan Pendapatanlain-lain- Seksi Perimbangan KeuanganDaerahSumber : DPPKA 2009Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus dilakukan untuk mendukungkelancaran dan optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap dan gedung tambahanuntuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajakkendaraan bermotor dan pajak air bawah tanah telah di bangun gedung Samsat Pembantu di Jl.Parangtritis Sewon, Bantul dan di Jl. Solo Maguwoharjo, Sleman.Kendaraan Dinas Roda Empat: Jumlah kendaraan dinas roda empat ada sebanyak 14 unitmerk Toyota Kijang, 1 unit merk Izusu Panter, 2 unit merk Avansa E New, 1 unit merk NissanTerrano, 1 unit Suzuki Jeep, kendaraan untuk mendukung kelancaran tugas di 4 KPPD dan 7Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIY.13

Kendaraan Dinas Roda Dua: Kendaraan roda dua dari berbagai merk/type dan tahun pembeliansebanyak 5 unit honda bebek C70, Yamaha RX K 2 unit, Suzuki RC100 3 unit, Honda CB100 3 unit,Jialing 2 unit, Honda NF125SD 5 unit, Honda GL100, Honda GL Pro, Yamaha F1, Suzuki TRS, YamahaT105E, Yamaha Jupiter Z, Honda Supra, Honda C86, dan Suzuki A100 masing-masing 1 unit. Jumlahkendaraan dinas roda dua sebanyak 29 unit.Komputer, Terminal/P4 merk LG 1 unit, Server/P4 merk LG 1 unit, Terminal/P4 merk Samsung1 unit, Server/P4 merk Samsung 1 unit, CPU/P4 dari berbagai merk 47 unit, CPU P/3 dari berbagai merk5 unit, CPU P/2 dari berbagai merk 22 unit, dan CPU merk wearnes 386 sebanyak 3 unit. Monitor 14”sebanyak 34 unit, monitor 15” sebanyak 29 unit, monitor 17” sebanyak 4 unit, printer sebanyak 59 unit,ditambah pengadaan tahun anggaran 2007 sebanyak 17 unit komputer PC, Note Book Toshiba Satelitte 4unit, Printer HP Laserjet 1020 5 unit, Epson LQ2180 4 unit, Epson LX300+ 2 unit, UPS ICA CT-682B 5unit serta kelengkapan komputer seperti hardisk IDE 80GB, 7200RPM Seagate sebanyak 3 unit.Perpustakaan, Koleksi perpustakaan sudah tersedia sebanyak ± 1.020 judul buku yang terdiri daribacaan umum, keuangan, sosial, teknologi, dan perundang-undangan. Adapun rincian barang yangtersedia di tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.Tabel: 4 Barang yang tersedia 2008No. Jenis Barang Jumlah1 Komputer Server 7 buah2 Komputer 86 unit3 Laptop 6 unit4 Printer 40 buah5 Scaner 2 buah6 Dam Terminal 1 unit7 Air Conditioner 6 buah8 Pesawat Telepon 17 buah9 Kursi 273 buah10 Na Kas 7 buah11 Meja Komputer 25 buah12 Meja Kayu Panjang 4 buah13 Brand kas 5 buah14 Filling Besi 10 buah15 Lemari 26 buah16 Camera 3 buah17 LCD/Viever 3 buah18 Mesin Ketik Manual 8 buah19 Alat ukur/ Rol Meter Kipas Angin 5 buah20 Handycamp 1 buah21 Pemadam Kebakaran 9 buah22 Papan Pengumuman 4 buah23 Whiteboard 3 buah24 Televisi 4 buah25 Alat Ukur/Rol meter 1 buah26 Faximaile 7 buah27 Lemari Es 1 buah28 Kendaraan Dinas Roda Empat 19 buah29 Kendaraan Dinas Roda Dua 29 buah30 Perpustakaan 1 buah14

A. PeluangBAB IIIANALISIS ISU-ISU STRATEGIS,VISI DAN MISI1. Kinerja perekonomian Provinsi DIY yang positif selama beberapa tahun terakhirdipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif;2. Kinerja pemerintahan yang positif dan profesional berdampak positif terhadapperkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatanpemerintah melalui pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Peningkatanpendapatan, akan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah;3. Adanya peraturan perundangan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangandaerah;4. Tersedianya potensi sumber-sumber pendapatan PAD;5. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB;6. Adanya Pelayanan samsat dengan sistem online.B. Tantangan1. Kebijakan otonomi daerah berdampak penurunan animo masyarakat luar daerahuntuk studi DIY;2. Krisis Finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha dan menimbulkan potensiPHK masal serta penurunan perekonomian DIY;3. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaankeuangan;4. Optimalisasi aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna yang merupakanpotensi PAD;5. Regulasi yang mantap dalam hal pengelolaan keuangan daerah;6. Melakukan identifikasi, mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber penerimaanasli daerah;7. Profesionalisme SDM dibidang teknologi informasi, Penatausahaan Keuangan,Akuntansi dan Penilaian Aset.15

C. Isu Strategis1. Ketahanan Kinerja PDRB terhadap krisis finansial global;2. Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak;3. Optimalisasi pemanfaatan aset;4. Potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus harus digali sehinggadapat meningkatkan PAD;D. Latar BelakangRenstra DPPKA Provinsi DIY mengacu pada Strategi, Kebijakan serta Program danIndikator yang berasal dari arah kebijakan yang diambil dari RPJMD, serta RPJPD denganmemperhatikan dan mengacu dari RPJP Nasional. Untuk Renstra DPPKA meliputi Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan dan Program pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Perencanaan Strategis (Renstra) DPPKA memperhatikan dan mengacu pada arahKebijakan Keuangan Daerah yang terdapat pada RPJMD tahun 2009-2013, namun jugamengikuti dan melanjutkan renstra yang terdahulu yang terdapat di Renstra DPPKA tahun2003-2008, tentu saja titik tumpu dari DPPKA pada peningkatan pelayanan prima padasemua stakeholder DPPKA dengan mengikuti arah kebijakan meliputi 3 hal yaitu Arahkebijakan keuangan daerah provinsi DIY dititik beratkan pada:1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah provinsi DIY diarahkan kepada ketersediaan dana yangberkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digaliagar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukungAPBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakansumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukungpencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PendapatanDaerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak danBukan Pajak.2. Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi DIY diarahkan untuk mendukung kebijakan danprioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilaitambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan.16

6. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan LayananUmum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;7. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;8. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaanpenatausahaan barang daerah serta pendayagunaan barang daerah;9. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerahdan pendayagunaan barang daerah;10. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;11. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;13. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);14. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidangpenatausahaan dan pendayagunaan barang daerah;15. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaanbarang daerah;16. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dantugasnya.18

BAB IVFAKTOR PENENTU KEBERHASILANA. PengertianFaktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategiyang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi DPPKA Provinsi DIY. Melaluikajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang melibatkan unsurunsurpemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapatdiartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misiDPPKA Provinsi DIY.TABEL: 8 KETERKAITAN STRATEGI DENGAN VISI DAN MISIStrategi Keterkaitan Dengan Nilai UrutanS – OPeningkatan sistempengelolaan keuangandaerah denganmenggunakan teknologiinformasi bekerjasamadengan Pihak Ke IIIVisi Misi 1 Misi 2 Misi 31) 2) 3) 4) 5) 6) 7)4 3 4 4 15Peningkatan pelayanankepada masyarakat untukpeningkatan pendapatanasli daerah (PP)Penyusunan perencanaanpendapatan asli daerahsesuai dengan potensidaerah. (PI)4 4 4 4 164 4 4 4 1619

LanjutanStrategi Keterkaitan Dengan Nilai UrutVisi Misi 1 Misi 2 Misi 31) 2) 3) 4) 5) 6) 7)Perumusan kebijakandalam peningkatanpendapatan daerah. (PI)Perumusan peraturanperundangan Provinsitentang PengelolaanKeuangan Daerah, Pajakdan Retribusi,Pengelolaan Aset Daerah.(PI)W – OPeningkatan kemampuanSDM dibidang TI,Akuntansi, PenilaianAset.4 3 3 4 144 4 3 4 154 3 3 4 14anPemanfaatan teknologiinformasi untukpeningkatan pendapatanasli daerah (PI)4 4 4 4 16Peningkatan pendapatanBUMD dan retribusipemanfataan aset daerah(PI)4 4 4 4 1620

LanjutanStrategi Keterkaitan Dengan Nilai UrutanS – TVisi Misi 1 Misi 2 Misi 31) 2) 3) 4) 5) 6) 7)Koordinasi danpembinaan kepada SKPDdalam rangka mengatasiperbedaan penafsiran atassemua kebijakan pusatterkaitsistempengelolaan keuangandaerah (PI)4 4 4 4 16Peningkatan kemampuanSDMuntukmengantisipasi kebijakandari pusat yang tidakkonsisten (PP)4 3 4 4 15Koordinasi dan penjelasansecara intensif antaraekskutif (TAPD) denganlegislatif (PI)4 4 4 4 16Peningkatan SDM SKPDdalam pembuatanpelaporan keuangan. (PP)4 3 4 4 15Koordinasi secara intensifantara instansi terkait diKantor SAMSAT untukpeningkatan pelayanankepada wajib pajakkendaraan bermotor. (PI)4 4 4 4 1621

B. Faktor Penentu KeberhasilanBerdasarkan hasil pilihan strategi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visidan misi organisasi DPPKA, maka prioritas urutan faktor penentu keberhasilan tersebutmeliputi 5 hal, yaitu:1) Metode Kerjaa. Adanya Peraturanmengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak daerah dan BarangMilik Daerah, baik yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PeraturanMenteri Dalam Negeri maupun Peraturan Gubernur yang dapat dipakai sebagai pedomandalam melaksanakan tugas dan fungsi;b. Adanya Program komputerisasi mengenai Sistem Informasi Keuangan daerah, pajakdaerah dan barang milik daerah yang sedang dirintis sehingga diharapkan akanmemudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;c. Adanya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak di KPPD terkait dengan waktupelayanan.2) Sarana Prasaranaa. Tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai, sehingga diharapkan akanmemudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;b. Adanya rencana bantuan komputer dari pemerintah pusat;c. Tersediannya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana setiap tahun untukmenunjang melaksanakan tugas dan fungsi.3). Keuangana. Tersediannya dana yang memadai untuk menunjang tugas dan fungsi DPPKA.4). SDMa. Tersediannya Jumlah SDM yang memadai diharapkan dapat melaksanakan tugas danfungsi;b. Adanya pelatihan-pelatihan Pengelolaan Keuangan dalam rangka peningkatan SDM.5). Koordinasia. Adanya peningkatan koordinasi intern diharapkan dapat mengatasi permasalahan diBidang Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Barang milik daerah;b. Adanya koordinasi ekstern yang baik dengan SKPD maupun dengan Pemerintah Pusat.22

BAB VTUJUAN DAN SASARANA. Tujuan DPPKA antara lain:1 Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi;2 Mewujudkan Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;3 Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal;4 Mewujudkan Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparandan akuntabel;B. Sasaran yang hendak dicapai antara lain:1) Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yangoptimal;2) Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif danefisien;3) Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif danefisien;4) Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis TeknologiInformasi ;5) Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi;6) Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan;7) Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;8) Terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal;9) Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun;10) Terwujudnya tertib administrasi aset;11) Terwujudnya legalitas aset;12) Terwujudnya pendayagunaan aset;13) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana;14) Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);15) Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset;16) Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan;23

BAB VIARAH PENGELOLAAN KEUANGANDAN KEBIJAKAN PROGRAMA. Arah Pengelolaan Pendapatan DaerahOtonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerahuntuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secarabertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkanseluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utamadaerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 40% dari totalpendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktuyang akan datang. Disamping itu, sumber–sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antaralain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, danaperimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahunmendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatanyang dapat diupayakan oleh daerah.Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan–kebijakan yang mempengaruhiperekonomian daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kebijakan umumpendapatan daerah tahun 2009–2013 adalah sebagai berikut:1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan DaerahAdapun sumber-sumber pendapatan daerah di DIY berasal dari berbagai komponen, yaitu:a. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan sertaPemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.b. Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan RetribusiPerizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terutama berasal dari Retribusi PelayananKesehatan, Retribusi Pelayanan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Retribusi PelayananPermukiman dan Prasarana Wilayah. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari pemakaian kekayaandaerah yang berasal dari sewa tanah dan bangunan, sewa rumah dinas, penitipan kendaraanbermotor, sewa penginapan/pesanggrahan/villa, sewa gedung Graha Wana Bhakti Yasa, sewagedung/ruangan/aula/asrama, bidang perikanan dan kelautan, bidang perhubungan dan bidang24

perpustakaan daerah, retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Perijinan Tertentuberasal dari Retribusi Izin Pos dan Telekomunikasi.c. Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT. Anindya Mitra Internasional, PDTaru Martani, BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung penerimaanpenerimaandari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan HasilPerusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah antara lain terdiri dari HasilPenjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito,Pemanfaatan lahan jalan untuk pemasangan iklan.e. Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak,DAU, DAK dan penerimaan lain-lain.f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang Sah berasal dari Sumbangan dariBadan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain.Dari berbagai penerimaan tersebut, selama lima tahun terakhir terjadi kecenderungankenaikan penerimaan daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi pada sisi yang lain,penerimaan pendapatan dari Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan mengalami kecenderungan terus menurun terutama pada periode 2005-2008.Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, makaPemerintah Provinsi DIY perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PADyaitu dengan:a. Perbaikan ManajemenMelalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapatdirealisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitassumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Perbaikanmanajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD.b. Peningkatan InvestasiPeningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagiberlangsungnya investasi.25

2. Optimalisasi Aset DaerahPemerintah Provinsi DIY memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untukpelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerahdapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihaklain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah.Disamping itu, optimalisasi aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihaklain/swasta, baik dalam bentuk Build Operating Transfer (BOT) maupun Kontrak Konsesi.3. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi HasilDana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik–baiknya, meskipun relatif sulit untukmemperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yangberasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melaluipenyusunan program–program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagihasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikiansemakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yangberasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitasperekonomian.B. Arah Pengelolaan BelanjaBelanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan limatahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan,belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejakproses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas,efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yangtelah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi).Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas).Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dankebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dandipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:1. Efisiensi dan Efektivitas AnggaranDana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkanpelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan26

masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkankompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengankepentingan masyarakat.2. PrioritasPenggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastrukturdan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan,guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran jugadiarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Provinsi DIY, sepertisektor Pariwisata, Budaya dan Pendidikan.3. Tolok ukur dan target kinerjaBelanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikatorkinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.4. Efisiensi belanja langsungBelanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisiendan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategipembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi belanjalangsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.5. Transparan dan akuntabelSetiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuanyang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatandalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspekadministrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.C. Kebijakan Umum AnggaranPengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan danBelanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yangditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD.Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untukmenutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsipkemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.27

Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebihperhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta PenerusanPinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah denganketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikanpinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau DebtServices Coverage Ratio (DSCR) minimal sebesar 2,5. coverage.Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifatwajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajibterpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yangberorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Denganpenyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapatmeningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalammelayani masyarakat. Secara lebih rinci Kebijakan Umum Anggaran Provinsi DIY Tahun 2009-2013adalah sebagai berikut:1. Pendapatan DaerahSejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat,pemerintah daerah merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisadiupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), sertapendapatan lain–lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkandengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorongpeningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerahlainnya.Pendapatan daerah diperkirakan Tahun 2009–2013 mengalami pertumbuhan rata–ratasekitar 6%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada komponen PAD dankomponen dana perimbangan yang masing–masing diperkirakan memiliki ratio pertumbuhanrata–rata sekitar 40,9% dan 25,4%. Pertumbuhan lain-lain pendapatan, pajak daerah, retribusidaerah, dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorongpertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh.Khusus untuk pendapatan lain–lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsiberperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan dalam mendukung pendanaan berbagaiprogram dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak KendaraanBermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBBKB) dan lain–lain. Pendapatan bagi hasil Pemerintah Provinsi ini sangat terkait28

dengan aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentifdan dorongan aktivitas perekonomian daerah. Adapun perkiraan pendapatan daerah Provinsi DIYberikut pertumbuhannya pada tahun 2009–2013 dapat dilihat pada Tabel berikut:29

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013KODEREKURAIANTARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET2008 2009 2010 2011 2012 20134 JUMLAH PENDAPATAN 1.161.986.630.223,42 1.221.594.240.781,42 1.294.889.895.228,31 1.376.467.958.627,69 1.470.067.779.814,37 1.572.972.524.401,384 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 547.887.175.315,00 596.850.801.653,00 632.661.849.752,18 672.519.546.286,57 718.250.875.434,05 768.528.436.714,444 1 1 Pajak Daerah 486.168.175.841,00 524.567.434.500,00 556.041.480.570,00 591.072.093.845,91 631.264.996.227,43 675.453.545.963,354 1 2 Retribusi Daerah 33.144.872.640,00 32.935.463.785,00 34.911.591.612,10 37.111.021.883,66 39.634.571.371,75 42.408.991.367,774 1 34 1 4Hsl Pengelolaan KekayaanDaerah Yg Dipisahkan 12.768.526.834,00 14.071.903.368,00 14.916.217.570,08 15.855.939.277,00 16.934.143.147,83 18.119.533.168,18Lain-Lain Pendapatan AsliDaerah Yang Sah 15.805.600.000,00 25.276.000.000,00 26.792.560.000,00 28.480.491.280,00 30.417.164.687,04 32.546.366.215,134 2 DANA PERIMBANGAN 590.574.676.643,42 618.381.981.128,42 655.484.899.996,13 696.780.448.695,88 744.161.519.207,20 796.252.825.551,714 2 1Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak 59.333.281.643,42 61.052.031.128,42 64.715.152.996,13 68.792.207.634,88 73.470.077.754,05 78.612.983.196,844 2 2 Dana Alokasi Umum 511.773.395.000,00 523.919.950.000,00 555.355.147.000,00 590.342.521.261,00 630.485.812.706,75 674.619.819.596,224 2 3 Dana Alokasi Khusus 19.468.000.000,00 33.410.000.000,00 35.414.600.000,00 37.645.719.800,00 40.205.628.746,40 43.020.022.758,654 3LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH 23.524.778.265,00 6.361.458.000,00 6.743.145.480,00 7.167.963.645,24 7.655.385.173,12 8.191.262.135,23Sumber : DPPKA 2009301

PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013(dalam persentase)KODE REKURAIANTA TA TA TA TA TA2008 2009 2010 2011 2012 20134 JUMLAH PENDAPATAN 27,47 5,13 6,00 6,30 6,80 7,004 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30,27 8,94 6,00 6,30 6,80 7,004 1 1 Pajak Daerah 28,30 7,90 6,00 6,30 6,80 7,004 1 2 Retribusi Daerah 125,13 -0,63 6,00 6,30 6,80 7,004 1 3 Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 3,21 10,21 6,00 6,30 6,80 7,004 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,57 59,92 6,00 6,30 6,80 7,004 2 DANA PERIMBANGAN 20,85 4,71 6,00 6,30 6,80 7,004 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2,90 6,00 6,30 6,80 7,004 2 2 Dana Alokasi Umum 2,37 6,00 6,30 6,80 7,004 2 3 Dana Alokasi Khusus 71,61 6,00 6,30 6,80 7,004 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -94,16 -72,96 6,00 6,30 6,80 7,00Sumber : DPPKA 20092. Belanja DaerahKebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi,akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah jugadiarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitasdan kuantitas pelayanan publik.Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masingkelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiriatas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan,belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanjalangsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanjamodal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebutdi atas.31

1. Belanja Tidak LangsungArah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan 2013 diperkirakan akan didominasioleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Proyeksi pengeluaran belanjapegawai yang menjadi beban APBD DIY diperkirakan sebesar 38,4 %. Proporsi pengeluaranbelanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada kabupatendengan presentasi sebesar 19,7%.Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS,sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalamikenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebutdibiayai oleh sumber pendapatan dari DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawaidiharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanjatidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepadamasyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan.Alokasi belanja bantuan sosial ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Mekanismeanggaran yang dilaksanakan adalah block grant, artinya masyarakat dapat merencanakansendiri sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari peraturan yang berlaku. Selainitu, belanja bantuan sosial digunakan untuk meningkatkan akses dan pelayanan dasar bagimasyarakat.2. Belanja LangsungBelanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung denganprogram dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsungdisesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan RencanaStrategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sertabelanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawaipada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untukhonorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus.Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visidan misi lima tahun Provinsi DIY, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melaluipendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata sertaperbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkanuntuk masing–masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khususuntuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan32

untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi PembangunanProvinsi DIY.Kebijakan belanja daerah hingga tahun 2013 diperkirakan akan didominasi oleh belanja tidaklangsung dengan rata-rata proporsinya terhadap belanja total adalah sebesar 51,69%,sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan sekitar 51,03% atau sisanya. Proyeksi belanjahingga tahun 2013 adalah sebagai berikut:Proyeksi Belanja Provinsi DIY 2009-2013Sumber: Lap.Ket Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY 2003-2008, diolah.Gambar: 433

Tabel: 6 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009–2013U R A I A N 2009 2010 2011 2012 2013BELANJA DAERAH 2.040.340.914.414,12 2.594.732.315.375,25 3.149.123.716.336,37 3.703.515.117.297,50 4.257.906.518.258,62BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.102.214.442.589,76 1.298.598.360.467,52 1.494.982.278.345,28 1.691.366.196.223,04 1.887.750.114.100,79BELANJA LANGSUNG 938.126.471.824,37 1.296.133.954.907,73 1.654.141.437.991,10 2.012.148.921.074,46 2.370.156.404.157,83Sumber: Lap.Ket Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY 2003-2008, diolah.341

Tabel: 7 Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsungdan Belanja Langsung terhadap Total Belanja APBDTahun Anggaran 2009-2013U R A I A N 2009 2010 2011 2012 2013Rata-rataProporsiBELANJATIDAK LANGSUNG45,98 49,95 52,53 54,33 55,66 51,69BELANJA LANGSUNG 54,02 63,65 47,47 45,67 44,34 51,03TOTAL BELANJA 100,00 113,60 100,00 100,00 100,00 100,00Sumber: Lap.Ket Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY 2003-2008, diolah.3. Pembiayaan DaerahDengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBDdimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lainbersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan danpenjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selaindilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yangdilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukanpada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomidengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifatwajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelahpengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaanmodal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkandapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerahsekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.Untuk lebih jelasnya proyeksi pembiayaan Provinsi DIY Tahun Anggaran 2008–2013dapat dilihat pada grafik berikut:35

Proyeksi Pembiayaan Provinsi DIY 2008–2013Sumber: Lap.Ket Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY 2003-2008, diolah.Gambar: 54. Dampak Resiko Ekonomi pada Pendapatan, Belanja dan PembiayaanPembangunan provinsi DIYKrisis ekonomi yang melanda dunia saat ini perlu mendapat perhatian yang serius dariPemerintah Provinsi DIY terutama dari sisi dampaknya pada pendapatan, belanja danpembiayaan. Dampak krisis pada pendapatan terutama akan dirasakan pada penerimaanpajak daerah, retribusi daerah dan dari hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal padaPT. Anindya Mitra Internasional, PD Taru Martani, BPD DIY, dan Badan Usaha KreditPedesaan (BUKP). Dari sisi pajak dan retribusi, Pemerintah Provinsi DIY akanmewaspadai turunnya pendapatan dari penerimaan pajak dan retribusi seiring denganmenurunnya ekonomi dan kualitas hidup masyarakat sebagai obyek pajak dan retribusi.Dari sisi pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,diperkirakan akan terjadi penurunan laba dari hasil penyertaan pada BUMD sebagaiakibat turunnya permintaan dan naiknya harga bahan baku.Dari sisi belanja, krisis ekonomi akan berakibat pada semakin beratnya beban belanjaAPBD provinsi DIY. Kenaikan beban belanja DIY ini terutama disebabkan dari kenaikanStandar Satuan Harga (SSH) yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran36

elanja, sehingga akan menyebabkan semakin beratnya beban APBD Provinsi DIY.Penerapan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis (3E) dalam belanja merupakansolusi yang bisa digunakan dalam penetapan anggaran belanja pada periode mendatang.Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi DIY perlu menyiapkan dana untuk menutupdefisit sebagai akibat lebih besarnya belanja daripada pendapatan dalam APBD. Disamping itu, perlu pula untuk terus mencari sumber alternatif dana dari sumber-sumberlain di luar pendapatan rutin yang diterima Pemerintah Provinsi DIY.D. Kebijakan DPPKAKebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkanoleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalampengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran danketerpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi.Kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:1. Pendekatan Pelayanan kepada Wajib Pajak;2. Penggunaan software aplikasi dalam penyusunan APBD.E. ProgramProgram adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untukmendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.Sedangkan Program DPPKA sebagai berikut:1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan;5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota;7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KebijakanKDH;8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;9. Penataan Peraturan Perundang-undangan.10. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakankepala daerah;37

BAB VIIPEMECAHAN MASALAHA. KendalaAdapun yang menjadi kendala di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset antara lain:1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalamTeknologi Informasi, Akuntansi serta penilaian aset;2) Transformasi birokrasi bagi pegawai masih memerlukan proses waktuyang cukup;3) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai yang diarahkan kepadapengelolaan perkantoran modern yang mendukung pengelolaan keuanganyang berbasis teknologi informasi;4) Interkoneksi jaringan komputer yang terbangun belum seluruhnyamenjangkau bidang karena masih ada yang belum terjangkau sehinggahambatan untuk perkantoran berbasis teknologi informasi belum tuntas.Solusinya antara lain:1) Perlu adanya penambahan wawasan pengetahuan tentang teknologiinformasi, keahlian dalam bidang akuntansi dan penilaian aset, sehinggadapat cepat mengantisipasi dan mengatasi akan seringnya perubahan/dinamika peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat tentangpengelolaan keuangan;2) Agar ada tindak lanjut untuk alih profesionalisme melalui penyiapangenerasi baru dengan cara penjaringan pegawai baru (CPNS) sesuaiketugasan dengan latar belakang disiplin ilmu sehingga sejalan denganarah pemikiranya menuju profesionalisme pegawai;3) Perlu adanya kursus/pelatihan yang berupa bimbingan teknis (Bimtek)secara continue agar lebih dapat meningkatkan ketrampilan sesuai denganbidang yang digeluti4) Perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai agar dapatmempercepat proses penyesuaian pekerjaan;38

5) Adanya penempatan kantor pada satu lokasi untuk memudahkankoordinasi dan proses pelayanan kepada mitra secara terpadu;6) Pengembangan Data teknologi informasi merupakan faktor dominandalam pengintegrasian data, data keuangan akan tersedia danmemudahkan dalam pelayanan kepada publik.B. Hambatan:1. Sistem pelayanan yang belum online antara Samsat se Provinsi DIYdengan DPPKA Induk;2. Data kegiatan yang harus diketik ulang mengakibatkan pelayanan menjadiagak terhambat;3. Petugas di Samsat harus diberi review ulang tentang bagaimana caramemberikan pelayanan kerja yang baik kepada masyarakat;4. Masih kurangnya tenaga SDM di bidang Teknologi dan Informasi.Pemecahan1) Sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada SKPDtentang pengelolaan keuangan daerah (PP);2) Penyesuaian jadwal proses penyusunan APBD dan mempercepatpenerapan aplikasi penyusunan APBD (IP).Yogyakarta, Maret 2009Kepala Badan Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi Daerah Istimewa YogyakartaDrs. Bambang Wisnu HandoyoNIP. 490 026 51739

1 Mewujudkan sistempengelolaankeuangan dan Asetdaerah berbasisTeknologi Informasi;Rencana stratejikTahun 2009 s/d. 2013Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetVisi : Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tahun 2013Misi: 1. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi yang efisien dan efektif;2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi ;3. Optimalisasi aset daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;4. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;TujuanCara MencapaiSasaranTujuan dan SasaranKegiatanBiayaUraian Uraian Indikator Kebijakan Program Uraian Rp.1 Terwujudnya 1. Terciptanya1. Optimalisasi 1. PenyusunanPengelolaansinkronisasi danPemanfaatan pelaporanPendapatan Daerah fasilitasi dalamTeknologi keuangan dandengan berbasis PengelolaanInformasi;prognosisTeknologi Informasi Keuangan dan asetrealisasiyang optimal;antar lembaga ;anggaran.1. - Ketersediaan dana yangberkelanjutan denganjumlah yang memadai.- Semua potensi pendapatansemaksimal mungkin digaliagar mampu memenuhiseluruh kebutuhan belanja.- Sumber-sumberpendapatan yangmendukung APBDdiidentifikasi dengan baik,ditingkatkanpenerimaannya(intensifikasi), dandiupayakan sumbersumberpendapatan baru(ekstensifikasi).- Beberapa langkahstrategis untukmendukung pencapaiantarget ini antara laindilakukan denganIntensifikasi danEkstensifikasiPendapatan Daerah,Optimalisasi AsetDaerah, dan PeningkatanDana Perimbangan danBagi Hasil Pajak danBukan Pajak2. PeningkatandanPengembanganAplikasi SIMPengelolaanKeuanganDaerah;3. PengembanganLokal Hostantar bidangdan KPPD;4. PengembangandanPemeliharaanWebsite DinasPendapatan,PengelolaanKeuanganDaerah.2. PenyusunanSistemInformasiTerhadaplayanan publik

2 Terwujudnyapengelolaan BelanjaDaerah denganberbasis TeknologiInformasi yangefektif dan efisien;2. Terlaksananyaprogram onlinesistem pengelolaankeuangan dan asetyang dapatdimanfaatkan/diaplikasikan sesuaidengan peraturanyang berlaku;3. Untuk mendukungkebijakan dan prioritasstrategis, terutama untukmendukung kebutuhandana program strategisyang memiliki nilaitambah (value-added),sesuai capaian target visidan misi lima tahun kedepan.4. PeningkatanPengembangan SistemPelaporanKinerja danKeuangan;3. PengembanganAplikasi SistemKeuangan3 Terwujudnyapengelolaan KasDaerah denganberbasis TeknologiInformasi yangefektif dan efisien;3. Tersusunnya data basetentang keuangan danaset DPPKA;4. Mengalokasikan padapos-pos pembiayaan.Dalam hal APBDmengalami defisitmaka kebijakanpembiayaanmengupayakansumber pemasukanuntuk menutup defisittersebut diatas(pembiayaanpenerimaan).Sebaliknya, apabilaAPBD mengalamiselisih lebih, makasurplus tersebut akandialokasikan dalampembiayaanpengeluaran pada pospospembiayaan yangdiperkenankan olehperaturan.5. PeningkatanSistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakanKDH;4. Adanya PortalIntegrasi dataPengelolaanKeuangan danAset4 Terwujudnyapelaporan keuanganyang akuntabel dantransparan denganberbasis TeknologiInformasi ;4. Terlaksananyabimbingan teknisimplimentasiaplikasi softwareprogrampengelolaankeuangan daerah6. AdanyaBimtekPengelolaanKeuangan;5. PelatihanBimtek: TI,Perbendaharaan,Penatausahaandan Akuntansi

2. MewujudkanPengelolaan asetdaerah yang optimal.5 Terwujudnyapengelolaan AsetDaerah yang optimaldengan berbasisTeknologi Informasi;6 Terwujudnyasinkronisasi danfasilitasi pengelolaankeuangan;1. Terwujudnya tertibadministrasi aset6. Tersedianya bahanpromosi Aset untukditawarkan Kepadainvestor melaluiwebsite7. Terlaksananyaprogram aplikasipengelolaankeuangan1. Tersedianya data baseaset daerah2. Meningkatkannyafasilitasi pengelolaanaset daerah1. Pengembangan sistemaplikasi pengelolaanbarang daerah7. AdanyaPenyajianBahan untukpromosi Aset8. PeningkatanPelayananPengelolaanKeuanganyang optimal;1. Peningkatansarana danprasarana6. Adanya CDInteraktif,Leaflet,Booklet, VCD,Banner,Bandrop danBaliho;7. PelatihanTeknis terpaduData BasePengelolaanKeuangan danAset .1. Pengadaanhardware dansoftwaresistem aplikasipengelolaan aset2. Penyusunanrencanakebutuhan danrencanapemeliharaanbarang daerah3. Perubahanstatus HukumBarang Daerah4. Pelaksanaanup dating aset5. Pelaporaninventarisasiaset6. Sertifikasiaset/ tanah

2. Peningkatan kapasitasunsur pengelolaan aset2. Peningkatansumber dayaaparatur7. Sosialisasiperaturanperundangantentangpengelolaanaset.2. Terwujudnyalegalitas aset3. Terlaksananya tertibadministrasipenggunaan aset3. Pengamanan asetdaerah3. PelayananAdministrasiPerkantoran4. Peningkatansistempengawsaninternal danpengendalianpelaksanaanpebijakankepala daerah4. Penatausahaan aset 5. Peningkatansarana danprasarana8.Bimbinganteknispengelolaanaset9. MenyediakanJasa JaminanAset10. Tuntutanperbendaharaandan tuntutanganti rugi11. PenyusutanPeraturanPengelolaanAset12. Pemberianstatus hukumpenggunaanaset

3. MeningkatkanPengelolaan Asetdaerah3. TerwujudnyaPendayagunaan aset4. Terwujudnya tertibadministrasi aset;4. Meningkatnyapendayagunaan aset5. Peningkatanpemanfaatan aset6. PeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah7. PenataanPeraturanPerundangundangan.13. Pelaksanaanrehabilitasi aset;14. PelaksanaanPenyediaan Aset15. Pelaksanaankajian potensiaset16. Pelaksanaanpenilaian aset17. PelaksanaanPemanfaatan aset18. Identifikasi Aset,Kompilasi Aset,Media Promosi5. Terwujudnyalegalitas aset;6.Terwujudnyapendayagunaan aset;7. Terwujudnyapeningkatankontribusi terhadapPAD;6. EvaluasiRancanganPeraturanDaerahTentangAPBDKabupaten/Kota;7. KajianPotensi Asetyang bisadioptimalkan19. Dasar Hukumtentang Aset

4. MewujudkanPeningkatan sarana,prasarana dan SDMdalam pengelolaankeuangan yangtransparan danakuntabel;8. Terwujudnyapeningkatan saranadan prasarana;10. TerwujudnyaprofesionalismeSumber DayaManusia (SDM);12. Tersedianya SDMdalam keahlian TI,Akuntan danPenilaian Aset;13. Terpenuhinyaformasi pegawaisesuai dengankebutuhan.9. PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur;11. PelatihanTeknisPenatausahaan,Akuntansi,perbendaharaan,PenilaianAset danTeknologiInformasi.