Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia ... - psflibrary.org

Perkembangan Triwulanan Perekonomian IndonesiaMeningkatkan kesiagaan,memastikan ketahananTanggung jawab BPJStermasuk pendaftaran,pemberian nomoridentifikasi, pengumpulaniuran dan penerapansanksi bagi penunggakiuran, memproses klaim,pemeriksaan,pemantauan danpelaporanSelain UU itu sendiri,aturan dan ketetapanyang berkaitan akanberperan penting dalammenentukan pengaturanBPJS yang akan datangTanggung jawab BPJS seperti ditetapkan oleh UU termasuk pendaftaran para pemberipekerja dan pegawai (pada sektor formal dan informal) dan pemberian nomor identifikasibagi seluruh anggota. BPJS juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan iuranbersama-sama dengan badan pemerintahan yang lain, pemerintah daerah dan BUMN(hanya organisasi pemerintah yang diperkenankan untuk terlibat dalam pengumpulaniuran). BPJS dapat memberi sanksi administratif bagi penunggak iuran, termasukperingatan tertulis, denda atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. BPJS akanmengelola sistem pemeriksaan dan pemantauan tertanggung dan manfaatnya dan akanmelakukan proses klaim dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan (BPJS Kesehatan)dan perorangan. BPJS juga harus mengelola investasi aset-aset dana jaminan sosial danmembentuk cadangan teknis berdasarkan standar praktik aktuaria. Akhirnya, prosedurprosedurpelaporan BPJS mencakup laporan setiap enam bulan kepada Presiden danjuga laporan tahunan setiap tanggal 30 Juni tahun berikutnya (yang ringkasaneksekutifnya juga harus dipublikasikan di media oleh BPJS). BPJS juga harusmenginformasikan para peserta akan hak-hak mereka dan setidaknya satu tahun sekali,manfaat-manfaat pensiun dan hari tua yang telah menjadi hak para anggota. Pada setiapwaktu, BPJS harus menjalankan program-program jaminan sosial tersebut demikepentingan terbaik dari para peserta.Juga perlu dicatat bahwa UU BPJS memberikan pedoman umum tetapi meninggalkansebagian besar hal-hal spesifik kepada peraturan pelaksanaan, dan sejumlah informasiyang signifikan terdapat pada bagian penjelasan UU tersebut dibanding pada batangtubuh UU itu sendiri. UU BPJS mengharuskan penerbitan 18 peraturan dan/atauketetapan yang berbeda. Seluruh peraturan bagi program kesehatan harus diterbitkandalam waktu satu tahun dari penetapan UU dan peraturan bagi ketenagakerjaan harusditerbitkan dalam waktu dua tahun.Beberapa hal yang perludiperhatikan dalampenerapan UU BPJS yangbaru berkaitan denganstruktur pengelolaan…c. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan UU tersebutSementara BPJS melapor kepada Presiden, belum dijelaskan bagian kantorKepresidenan yang akan bertanggung jawab atas pemantauan dan pengendalian operasiBPJS. Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN bertanggung jawab untuk melakukansinkronisasi administrasi sistem SJSN, tetapi fungsi-fungsi khususnya belumlah jelas. UUBPJS menyatakan bahwa DJSN menerbitkan suatu laporan pemantauan dan evaluasisetiap enam bulan dan menerima laporan pemantauan dan evaluasi dari DewanPengawas setiap enam bulan. Mereka juga menerima salinan laporan tahunan danlaporan pertanggungjawaban.UU tersebut juga menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang barudibentuk akan bertanggung jawab atas pemantauan eksternal, tetapi fungsinya tidakdijelaskan. Dengan sangat besarnya jumlah uang yang akan mengalir kepada keduaBPJS tersebut dan peran penting kedua badan itu di dalam sistem jaminan sosial negaraini, pemantauan dan pengendalian yang kuat sangatlah penting untuk melindungi hak-hakpeserta dan mencegah penggelapan maupun korupsi.…pengumpulan iuran…Hal lain yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan pengumpulan iuran.Masalah pertama adalah penghindaran duplikasi bila kedua organisasi tersebut, BPJSKesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mengumpulkan iuran dari perusahaan dan orangorangyang sama. Masalah kedua adalah kesulitan dalam memastikan bahwa iuran yangharus dibayar telah dibayarkan. Adalah hal yang baik bahwa BJPS berwenang untukmemberi sanksi dalam hal-hal mengenai ketaatan. Jamsostek tidak memiliki kewenanganseperti itu sehingga menghambat pelaksanaannya dan berakibat kepada tingkatketidakpatuhan yang sangat besar. Walaupun dengan kewenangan untuk menjatuhkansanksi, pelaksanaan penarikan iuran dari jutaan pekerja sektor informal secaraperorangan dan dari perusahaan-perusahaan berukuran mikro akan menjadi suatutantangan yang amat besar.THE WORLD BANK | BANK DUNIA Desember 201130