Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah - UNDP

pemerintah yang sangat sentralistik ke strukturdesentralisasi sejak dimulainya demokrasipada tahun 1998, yang memberdayakanpemerintah kabupaten dan, pada saat yangsama, meningkatkan pertanggungjawabanpemerintah daerah kepada konstituen lokalmereka (NHDR 2004, UNDP 2009a).Pada tahun 2001, tanggung jawab terhadapsektor pembangunan diserahkan kepadapemerintah kabupaten, dan disertai denganpeningkatan alokasi pendanaan dari APBNkepada pemerintah propinsi dan kabupaten.Pada saat yang sama, standar pelayananminimal (SPM) untuk pelayanan dasardiperkenalkan pada tahun 2002, dan tanggungjawab pemerintah daerah di bidang kesehatan,pendidikan, administrasi umum, dan jalanserta pasokan air merupakan sesuatu yangdiharuskan. Selanjutnya, PP No. 6 / 2008 tentangEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5menggunakan IPM bersama dengan indikatorindikatorlainnya untuk mengevaluasi daerahdaerahdengan kinerja buruk selama tiga tahunberturut-turut. Penilaian ini difokuskan padakesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakatdan daya saing. Hasil penilaian ini dapat menjadidasar untuk membubarkan suatu daerahtertentu atau menggabungkan dengan daerahyang lain.Upaya-upaya di atas dimaksudkan untukmeningkatkan pembangunan daerah melaluipengembangan kapasitas pemerintah daerahdalam rangka memberikan berbagai pelayanankepada masyarakat dan untuk mengelolasumberdaya ekonomi mereka secara efektif.Pada saat yang sama, pembangunan daerahdiharapkan untuk memberdayakan masyarakatguna menciptakan lingkungan tata kelola yangbaik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,yang memungkinkan terjadinya peningkatankesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuantujuanini, diperlukan partisipasi yang seimbangdari tiga pihak, berdasarkan sifat-sifat tata kelolayang baik, yaitu pemerintah, sektor swasta, danmasyarakat. Pemerintah dalam kapasitasnyasebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif,diharapkan untuk menciptakan lingkunganpolitik dan hukum yang kondusif guna memenuhitujuan-tujuan ini dan juga memastikansinkronisasi dan koordinasi di antara tingkattingkatpemerintahan yang berbeda. Sektorswasta bertanggung jawab untuk menciptakanlapangan kerja dan menghasilkan pendapatan.Masyarakat berperan dalam memungkinkanterjadinya interaksi sosial, politik dan ekonomi diantara berbagai konstituen.Pergeseran ke arah desentralisasi bukantidak menghadapi tantangan. Meskipunpeningkatan desentralisasi fiskal memberikanpotensi kepada pemerintah daerah melaluipeningkatan sumberdaya untuk meningkatkankinerja berbagai indikator pembangunan, tetapibanyak pemerintah kabupaten tidak memilikikapasitas untuk menerjemahkan potensiini ke dalam tindakan melalui perencanaan,penganggaran, pemantauan, dan evaluasi yangefektif. Misalnya, telah ditemukan bahwa lebihdari 60 persen anggaran kabupaten dialokasikanuntuk pengeluaran tidak langsung, seperti upahdan gaji bagi pegawai negeri sipil, yang hanyamenyisakan 40 persen untuk pengeluaranpembangunan langsung (Bank Dunia 2007;UNDP 2009a).5 Peraturan tersebut sesungguhnya terdiri dari tiga bagian: Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaran OtonomiDaerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB). EKPPD dilakukan setiap tahun dan dterapkan di semua propinsi, kota dan kabupaten. EKPOD diterapkandi propinsi, kota atau kabupaten yang dinalai kurang dalam EKPPD selama tiga tahun berturut-turut. Di sisi lain, EDOB diterapkan di daerah-daerah yangbaru dibentuk dengan interval waktu enam bulan. Pengkajian ulang dimaksudkan untuk memfokuskan pada peraturan teknis tentang tata kelola, pemenuhanperaturan, pencapaian standar pelayanan minimal, pengaturan kelembagaan, manajemen pelayanan sipil, fasilitasi peran serta masyarakat, Adalah EKPOD yangselanjutnya akan difokuskan pada kinerja pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia3