download - Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KATA PENGANTARLaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012 disusun dalam rangkamemenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawabanpelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan perencanaan strategis yangtelah ditetapkan. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi, salah satu program reformasibirokrasi adalah penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka peningkatan kinerja danakuntabilitas instansi pemerintah.Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan sesuaidengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan serta rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Pada laporanakuntabilitas kinerja dijelaskan pencapaian keberhasilan atau kegagalan kinerja ataspelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan sepanjang tahun 2012.Keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen pagawai,dukungan lintas program dan lintas sektor dari unit terkait. Semoga laporan akuntabilitaskinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi bahanevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar program dan kegiatan di masamendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.Jakarta, 31 Januari 2013Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat KesehatanSEKRETARIS,Drs. H. Purwadi, Apt, MM, MENIP 195712171985021001Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012i

IKHTISAR EKSEKUTIFSekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukankegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan dengan luaran adalah meningkatnya dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan AlatKesehatan.Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menyusunpenetapan kinerja tahun 2012 dengan tiga indikator kinerja yaitu: persentase dokumenanggaran yang diselesaikan sebesar 90%; persentase dukungan manajemen danpelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi sebesar 80%;jumlah rancangan regulasi yang disusun sebesar 13 rancangan regulasi.Dalam rangka pencapaian indikator, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan melakukan berbagai upaya kegiatan untuk dapat mencapai target. Hasilyang dicapai pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI 2012 CAPAIANMeningkatnyadukunganmanajemen danpelaksanaantugas teknislainnya padaProgramKefarmasian danAlat Kesehatan1 Persentase dokumen anggaranyang diselesaikan2 Persentase dukunganmanajemen dan pelaksanaanProgram Kefarmasian di daerahdalam rangka dekonsentrasi3 Jumlah rancangan regulasi yangdisusun92,68% 102,98%89,44% 111,80%15 115,38%Pencapaian indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dalam menunjang pencapaianindikator, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukungdengan anggaran DIPA sebesar Rp. 68.880.528.000 dengan realisasi sebesar Rp.56.334.688.546 (81,79%).Dalam rangka menunjang keberhasilan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatantidak terlepas dari koordinasi secara intensif dengan lintas program dan lintas sektor. UpayaLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012ii

perbaikan yang perlu dilakukan antara lain melalui advokasi tentang pelaporan program danpertanggungjawaban keuangan dan penerapan reward and punishment bagi kewajibanpelaporan pertanggungjawaban. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas sumber dayamanusia perencana serta sosialisasi pedoman di bidang perencanaan, penganggaran dankeuangan negara.Keberhasilan yang telah dicapai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja agarprogram dan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif danefisien.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012iii

DAFTAR TABELTabel 1 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Tahun 2010-2014............................................ 6Tabel 2 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012.............................. 7Tabel 3 Capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasiandan Alat Kesehatan Tahun 2012..................................................... 9Tabel 4 Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentasedokumen anggaran yang diselesaikan tahun 2012......................... 9Tabel 5 Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaranyang diselesaikan tahun 2010-2012................................................ 10Tabel 6 Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentasedukungan manajemen dan pelaksanaan program kefarmasian didaerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2012............................ 15Tabel 7 Perbandingan kinerja indikator persentase dukungan manajemendan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan didaerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2010-2012................... 15Tabel 8 Target, realisasi dan capaian kinerja indikator jumlah rancanganregulasi yang disusun tahun 2012................................................... 22Tabel 9 Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yangTabel 10disusun tahun 2011-2012................................................................Pengadaan yang telah dilaksanakan tahun 2012...........................2226Tabel 11 Kegiatan dukungan manajemen administrasi perkantoran tahun2012................................................................................................. 27Tabel 12 Kegiatan dukungan manajemen administrasi kepegawaian........... 28Tabel 13 Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara pada laporanbarang dan laporan keuangan per 31 Desember 2012 per akunneraca.............................................................................................. 29Tabel 14 Daftar Kabupaten/Kota yang menerima dana hibah GF-HSS......... 30Tabel 15 STRA yang diterbitkan tahun 2011-2012........................................ 32Tabel 16 Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurutjabatan............................................................................................. 33Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012v

Tabel 17 Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurutgolongan.......................................................................................... 34Tabel 18 Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 menurutpendidikan........................................................................................ 35Tabel 19 Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan.................................................... 36Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012vi

DAFTAR GAMBARGambar 1 Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaranyang diselesaikan tahun 2010-2012................................................ 10Gambar 2 Rencana penarikan dana dan realisasi penarikan danatahun 2012...................................................................................... 13Gambar 3 Perbandingan kinerja indikator dukungan manajemen danpelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan didaerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2010-2012................... 16Gambar 4 Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat KesehatanSeluruh Indonesia Tahun 2012....................................................... 18Gambar 5 Pertemuan Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian danAlat Kesehatan................................................................................ 19Gambar 6 Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yangdisusun tahun 2011-2012................................................................ 23Gambar 7 Perbandingan data STRA yang diterbitkan tahun 2012 laki-lakidan perempuan............................................................................... 32Gambar 8 Perbandingan data STRA yang diterbitkan per tanggal 31Desember 2012............................................................................... 33Gambar 9 Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Jabatan................ 34Gambar 10 Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Golongan............. 34Gambar 11 Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Pendidikan.......... 35Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012vii

BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGPembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semuakomponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Guna mencapai tujuan tersebut,pembangunan kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada tatanan yang dikenaldengan Sistem Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunankesehatan perlu memperhatikan dan mendayagunakan setiap subsistem yang terdapatdalam Sistem Kesehatan Nasional.Salah satu subsistem yang terdapat dalam Sistem Kesehatan Nasional adalahSubsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan. Subsistem ini meliputiberbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutusediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan,pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindunganmasyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obatyang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatansumber daya dalam negeri. Kegiatan-kegiatan subsistem tersebut tidak terlepas daridukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Program Kefarmasian danAlat Kesehatan yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan.Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negaradiwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sertakewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaanstrategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksuddirealisasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujudakuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya mengacu kepadaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 1

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk PelaksanaanPenetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerjadalam mencapai tujuan/sasaran strategis.Target kinerja yang harus dicapai merupakan penjabaran dari visi, misi, dantujuan yang telah dituangkan dalam rencana strategis tahun 2010-2014 dan penetapankinerja tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansipemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas darikebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihakpihakyang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014,Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukankegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya padaProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan luaran adalah meningkatnyadukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan.B. MAKSUD DAN TUJUANMaksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SekretariatDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah sebagai bentukpertanggungjawaban yang memuat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaankegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Sekretaris Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan.C. TUGAS POKOK DAN FUNGSIBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 2

Ikhtisar EksekutifBab I – Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok,fungsi dan susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan serta sistematika penyusunan laporan.Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan RencanaStrategis untuk periode 2010-2014 dan penetapan kinerja tahun 2012.Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisisakuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pertanggungjawabanpublik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012.Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerjaSekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012.Lampiran – LampiranLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 4

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. PERENCANAAN KINERJAPerencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan danindikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkandalam sasaran strategis. Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagipelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu.Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sesuai rencanastrategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 sebagai berikut:1. VISI KEMENTERIAN KESEHATAN“MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”2. MISI KEMENTERIAN KESEHATANUntuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuhmelalui misi sebagai berikut:a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaanmasyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upayakesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.3. TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATANTerselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdayagunadalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.4. NILAI NILAI KEMENTERIAN KESEHATANGuna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan,Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung nilai-nilai yaitu:a. Pro RakyatLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 5

agi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untukdicapai dalam tahun 2012.Tabel 2Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatSASARANMeningkatnyadukungan manajemendan pelaksanaantugas teknis lainnyapada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatanKesehatan Tahun 2012INDIKATOR KINERJATARGET2012Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 90%Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan ProgramKefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi80%Jumlah rancangan regulasi yang disusun 13Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 7

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJAA. PENGUKURAN KINERJAPengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dankegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telahditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukandengan membandingkan realisasi capaian dibandingkan dengan target. Melaluipengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehinggadapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agarsetiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana StrategisKementerian Kesehatan Tahun 2010–2014. Berdasarkan Rencana StrategisKementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan kegiatan Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatandengan luaran adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian danAlat KesehatanSasaranMeningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya padaProgram Kefarmasian dan Alat KesehatanTarget dan realisasi indikator kegiatan Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012sebagaimana tertera pada tabel 3.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 8

Tabel 3Capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2012SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2012Meningkatnyadukunganmanajemendanpelaksanaantugas teknislainnya padaProgramKefarmasiandan AlatKesehatan1 Persentase dokumen anggaranyang diselesaikan2 Persentase dukunganmanajemen dan pelaksanaanProgram Kefarmasian di daerahdalam rangka dekonsentrasi3 Jumlah rancangan regulasi yangdisusunREALISASI2012CAPAIAN90% 92,68% 102,98%80% 89,44% 111,80%13 15 115,38%B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJADalam rangka menunjang program teknis maka Sekretariat Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan berbagai kegiatan yang mendukungmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alatkesehatan.Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2012:Indikator 1Persentase dokumen anggaran yang diselesaikanTabel 4Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase dokumen anggaran yangdiselesaikan tahun 2012INDIKATOR KINERJATARGET2012REALISASI 2012 CAPAIANPersentase dokumen anggaran yang diselesaikan 90% 92,68% 102,98%Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 9

Tabel 5Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan tahun2010-2012.Persentase dokumen anggaran yang diselesaikanTahun Target Realisasi Capaian2010 80% 80 % 100%2011 85% 85% 100%2012 90% 92,68% 102,98%Gambar 1. Perbandingan kinerja indikator persentase dokumen anggaranyang diselesaikan tahun 2010-2012.Kondisi yang dicapai:Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan menunjukkan kinerja kegiatanDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan. Dokumen anggaran merupakan salah satu fasilitasiyang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan dalam menunjukkan kinerjanya, sekaligus menjagaLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 10

satuan kerja tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang perencanaan dankeuangan negara. Kinerja pada indikator ini dilihat dengan tingkat penyelesaiandokumen anggaran bagi tahun berjalan (2012), dibandingkan dengan jumlah dokumenpenganggaran dan diukur dalam satuan persentase.Pada tahun 2012, kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan pada indikator ini telah dapat melampaui target yang ditetapkan. Capaiankinerja indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan sebesar 102,9%dari target 90% dan realisasi 92,68%. Dengan demikian, hingga tahun ketigapemberlakuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Periode 2010 – 2014, targetuntuk indikator ini senantiasa tercapai, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas.Permasalahan:Pencapaian target kinerja pada indikator persentase dokumen anggaran yangdiselesaikan tidak terlepas dari masalah yang dijumpai pada tahun 2012, yaitutingginya frekuensi usulan revisi anggaran, terutama pada revisi yang membutuhkanpersetujuan Direktur Jenderal. Masih adanya kelengkapan dokumen anggaran yangbelum dipenuhi pada saat revisi sehingga menghambat realisasi penyelesaiandokumen anggaran.Usul pemecahan masalah:Untuk mengatasi masalah yang dijumpai, maka dapat diusulkan antisipasi sebagaiberikut:1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana di tiap satuan kerjaDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.2. Sosialisasi pedoman - pedoman di bidang perencanaan, penganggaran, dankeuangan negara.Dalam mencapai indikator persentase dokumen anggaran yang diselesaikan telahdilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Penyusunan program dan rencana kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat KesehatanProses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanismepenganggarannya dimulai dari pagu indikatif sampaiLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 11

dengan penetapan pagu alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersifatfinal. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar olehpemangku kepentingan agar dapat dihasilkan Anggaran Pendapatan BelanjaNegara yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang diperoleh darikegiatan penyusunan program dan rencana kerja Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan adalah rencana program dan penganggaranDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupa Rencana KerjaPemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), dokumenRencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) beserta datadukungnya berupa Kerangka Acuan/Term of Review (TOR) dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) dan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).2. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanLaporan tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatandisusun sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahunanggaran sebelumnya, baik kegiatan yang menggunakan Anggaran PendapatanBelanja Negara yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaranmaupun sumber lain. Hasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan laporantahunan adalah tersusunnya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan. Laporan tahunan memberikan gambaran tentanghasil-hasil yang telah dicapai Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalammewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan.3. Pertemuan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan RencanaPenarikan Dana (RPD)Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan yangdilaksanakan setiap tahun sebagai acuan bagi satuan kerja untuk melaksanakankegiatannya selama satu tahun anggaran sesuai dengan kegiatan yang terdapat dipetunjuk operasional kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusunditindaklanjuti dengan penyusunan jadwal rencana penarikan dana, dengan tujuanagar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan disisi lain pencapaianrealisasi belanja berimbang dari bulan Januari sampai dengan Desember. Hasilyang diperoleh dari pertemuan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan danrencana penarikan dana adalah data RPK dan RPD Sekretariat Direktorat JenderalLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 12

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan data RPK dan RPD Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Rencana pelaksanaan kegiatan danrencana penarikan dana dapat memudahkan satuan kerja dalam merealisasikankegiatan belanjanya, sehingga penyerapan anggaran akan lebih tepat waktu dantepat sasaran.Gambar 2. Rencana penarikan dana dan realisasi penarikan danatahun 20124. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaranPetunjuk teknis pelaksanaan anggaran disusun sebagai acuan dalam pelaksanaananggaran dengan memberikan informasi yang terkini tentang pertanggungjawabanpelaksanaan anggaran. Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran disosialisasikankepada pihak yang terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengantujuan untuk memberikan pembekalan dan keseragaman pemahaman agarpertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianyapedoman petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dan tersosialisasinya informasitentang pedoman petunjuk teknis pelaksanaan anggaran kepada pelaksanaanggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 13

5. Pengembangan sistem informasi manajemen keuanganDalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17Tahun 2003 dan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka SekretariatDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan upaya yaitudengan membuat sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) di lingkunganDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Hasil yang diperolehdari pengembangan sistem informasi manajemen keuangan adalah prosespelayanan keuangan berjalan dengan cepat, seragam dan akurat mulai daripengajuan daftar nominatif, surat tugas sampai dengan laporan kegiatan sehinggadiperoleh dokumen pertanggungjawaban keuangan yang handal dan akuntabel.6. Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatanHasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan laporan keuangan adalahtersusunnya laporan keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan serta laporan keuangan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan secara cepat, transparan, akurat, lengkap dan tepat waktu.Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dalam menyususnakuntabilitas kinerja Unit Akuntansi instansi (UAI). Laporan keuangan yang disusunmeliputi laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antaraanggaran dengan realisasi yang mencakup unsur pendapatan dan belanja selamaperiode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; neraca yang menggambarkanposisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana; serta catatanatas laporan keuangan yang menggambarkan penjelasan atau daftar terinci atauanalisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran danneraca. Laporan keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaituserangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai daripengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporanposisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga. Manfaatlaporan keuangan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitasdan transparansi pengelolaan keuangan negara serta memberi informasi padapengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 14

Indikator 2Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian didaerah dalam rangka dekonsentrasiTabel 6Target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase dukungan manajemen danpelaksanaan program kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2012INDIKATOR KINERJAPersentase dukungan manajemen dan pelaksanaanProgram Kefarmasian di daerah dalam rangkadekonsentrasiTARGET2012REALISASI 2012 CAPAIAN80% 89,44% 111,80%Tabel 7Perbandingan kinerja indikator persentase dukungan manajemen dan pelaksanaanProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasitahun 2010-2012Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan didaerah dalam rangka dekonsentrasiTahun Target Realisasi Capaian2010 60% 67,29% 112,15%2011 70% 90,92% 129,88%2012 80% 89,44% 111,8%Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 15

Gambar 3. Perbandingan kinerja indikator dukungan manajemen danpelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan didaerah dalam rangka dekonsentrasi tahun 2010-2012Kondisi yang dicapai:Indikator dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian dan AlatKesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi merupakan salah satu penerapanpembagian kewenangan di bidang kesehatan (terutama kefarmasian) dan fasilitasiterhadap pembagian tersebut. Melalui dekonsentrasi, Program Kefarmasian dan AlatKesehatan diharapkan dapat terlaksana dengan baik hingga ke tingkat provinsi,kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah. Oleh karenanya,dukungan terhadap hal ini diberikan dalam bentuk penganggaran dan asistensipelaporan bagi satuan kerja penerima dana dekonsentrasi.Pada tahun 2012, capaian indikator ini telah mencapai 111,8% (target 80%, realisasi89,44%). Capaian ini diukur dengan membandingkan alokasi dana dekonsentrasi yangdilaksana – pertanggungjawabkan terhadap total alokasi dana dekonsentrasi tahun2012. Berdasarkan nilai capaian, maka target indikator ini senantiasa tercapai hinggatahun ketiga pemberlakuan Renstra Kementerian Kesehatan periode 2010 – 2014.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 16

Permasalahan:Capaian indikator dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian danAlat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi tidak terlepas dari masalahyang dihadapi sebagai berikut :1. Belum optimalnya kinerja satuan kerja penerima dana dekonsentrasi dalampelaporan program pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan.2. Kendala geografis dalam realisasi dana distribusi obat dan vaksin, dimanakesulitan mencapai Kabupaten/Kota cukup besar sehingga Provinsi tidakmemanfaatkan dana tersebut secara optimal.Usul pemecahan masalah:Terhadap masalah – masalah yang dijumpai, dapat diusulkan antisipasi sebagaiberikut:1. Advokasi dan peningkatan pengetahuan tentang pelaporan program danpertanggungjawaban keuangan bagi sumber daya manusia satuan kerjapenerima dana dekonsentrasi.2. Penerapan mekanisme reward and punishment bagi kewajiban pelaporanpertanggungjawaban.Dalam rangka mencapai indikator persentase dukungan manajemen dan pelaksanaanProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah dalam rangka dekonsentrasi,telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Pemutakhiran data kefarmasianLingkup data yang dimutakhirkan adalah data obat publik dan perbekalankesehatan, data pelayanan kefarmasian, data produksi dan distribusi alatkesehatan, data produksi dan distribusi kefarmasian dan data-data terkaitProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Tujuan dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data kefarmasian adalah sebagaiberikut:- Meningkatkan validitas data kefarmasian dan alat kesehatan sertamemperkecil kesalahan yang timbul agar diperoleh data yang akurat.- Pelaksanaan pengelolaan data secara terpadu dan terencana sebagaiinformasi dan acuan dalam pengambilan keputusan.Dalam pertemuan dipaparkan kebijakan pemutakhiran data kefarmasian dan alatkesehatan tingkat nasional tahun 2012, teknik pengumpulan data dan analisisLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 17

data, strategi penyusunan profil kesehatan kabupaten/kota seperti rencanastrategi Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 serta diskusi antara pesertadan panitia.Dari pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan diperoleh kesepakatantentang data kefarmasian yang benar dan mutakhir baik data agregat maupundata individu yang berbasis bukti antara Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas KesehatanKabupaten/Kota dan dunia usaha kefarmasian dan alat kesehatan.Gambar 4. Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan AlatKesehatan Seluruh Indonesia Tahun 20122. Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat KesehatanTema rapat konsultasi nasional tahun 2012 adalah “Dengan komitmen bersamapusat – daerah menjamin ketersediaan dan pemerataan obat dan vaksin sertakeamanan alat kesehatan dalam mendukung Universal Coverage”. Tujuan acaraini adalah meningkatkan pemahaman unit lintas program dan lintas sektor terkaitpencapaian program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 sehinggadapat disusun suatu rumusan komitmen serta rekomendasi dalam upayapeningkatan mutu pelayanan kefarmasian serta pemerataan ketersediaan obatLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 18

dan perbekalan kesehatan. Pertemuan Konsultasi Nasional ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan menghasilkan rumusan komitmen danrekomendasi yang menjadi acuan bersama dalam mengevaluasi rencanakegiatan tahun berjalan serta dalam mengantisipasi perkembangan danmenetapkan prioritas program, sasaran dan kegiatan tahun 2013. Adanyakomitmen dan rekomendasi tersebut diharapkan mendukung arah kebijakandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014serta menjamin terlaksananya berbagai upaya kegiatan prioritas yangmempunyai daya ungkit besar dan bersifat reformatif akseleratif khususnyadalam upaya meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat di seluruhfasilitas kesehatan.Gambar 5. Pertemuan Rapat Konsultasi Nasional ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan3. Penyusunan perencanaan dan anggaran pada anggaran dekonsentrasiTujuan penyusunan perencanaan dan anggaran pada anggaran dekonsentrasiadalah tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran dekonsentrasiprogram kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya menjamin ketersediaanobat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan, dalam rangka mendukungpencapaian indikator rencana strategis dan Rencana Pembangunan JangkaLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 19

Menengah Nasional (RPJMN), pencapaian Millennium Development Goals(MDGs) serta peningkatan mutu pelayanan kefarmasian guna mewujudkanpeningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Perencanaan yangkomprehensif dan sinergis antara pusat dan provinsi perlu dilakukan melaluipertemuan koordinasi untuk menyamakan persepsi, kebijakan, dan langkahlangkahdalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan dalam rangkasinkronisasi dan kesinambungan pembangunan kesehatan di daerah khususnyaprogram kefarmasian dan alat kesehatan. Hasil dari pertemuan ini didapatkandokumen perencanaan dan anggaran dekonsentrasi beserta kelengkapan datadukungnya. Dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan obatdan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan dalam pencapaian indikatorrencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN), pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) serta peningkatanmutu pelayanan kefarmasian guna mewujudkan peningkatan akses dan mutupelayanan kesehatan.4. Pengembangan program dan anggaran dana alokasi khususBerdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, dana alokasi khususmerupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatanbelanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuanuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.Sesuai dengan rumusan sasaran prioritas nasional yang tertuang di dalamRencana Kerja Pemerintah, penyediaan sediaan farmasi dan perbekalankesehatan termasuk didalamnya. Dengan pelaksanaan kegiatan pengembanganprogram dan anggaran dana alokasi khusus, maka alokasi dana alokasi khusussubbidang pelayanan kesehatan yang diberikan melalui dana perimbanganantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat digunakan sesuai targetprogram kefarmasian dan alat kesehatan sesuai rencana strategis KementerianKesehatan tahun 2010-2014.5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat NasionalPerencanaan yang telah disusun tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak diikuti dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang memadai terhadappelaksanaannya. Untuk mengatur pelaksanaan, pengendalian dan evaluasiLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 20

perencanaan pembangunan, maka pemerintah telah menerbitkan PeraturanPemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kegiatan PertemuanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan TingkatNasional dilaksanakan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskanpengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kefarmasian dan AlatKesehatan antara pusat dan daerah.6. Analisa dan evaluasi terpadu pelaksanaan prioritas nasional bidang kesehatanprogram kefarmasian dan alat kesehatan.Evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi keluaran (output), hasil (outcome), dandampak (impact) dari pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Fungsi iniditujukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yangdihadapi dalam pelaksanaan program, sehingga dapat dipelajari dan menjadibahan pertimbangan bagi periode berikutnya. Pelaporan berfungsi untukmemberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada pimpinan sebagaibahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi sertapenentuan kebijakan yang relevan. Pelaksanaan Program Kefarmasian dan AlatKesehatan melibatkan 38 satuan kerja, yaitu 5 satuan kerja di Pusat dan 33satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi melalui dana dekonsentrasi. Program inisecara tidak langsung juga melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotasebagai fasilitator bagi pencapaian indikator berbasis sarana pelayanankesehatan/masyarakat. Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan programmemerlukan pengetahuan akan kondisi di masing-masing satuan kerja tersebutsecara komprehensif, sehingga melalui kegiatan analisa dan evaluasi terpadupelaksanaan prioritas nasional bidang kesehatan program kefarmasian dan alatkesehatan diperoleh identifikasi yang jelas tentang pencapaian hasil, kemajuan,dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kefarmasian dan alatkesehatan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 21

Indikator 3Jumlah rancangan regulasi yang disusunTabel 8Target, realisasi dan capaian kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusuntahun 2012INDIKATOR KINERJA TARGET 2012REALISASI2012CAPAIANJumlah rancangan regulasi yang disusun 13 15 115,38%Tabel 9Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun tahun 2011-2012Jumlah rancangan regulasi yang disusun *)Tahun Target Realisasi Capaian2011 10 12 120%2012 13 15 115,38%*) Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2011.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 22

Gambar 6. Perbandingan kinerja indikator jumlah rancangan regulasi yangdisusun tahun 2011-2012Kondisi yang dicapai:Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan,telah disusun 15 rancangan regulasi bidang kefarmasian dan alat kesehatan, terdiridari:1. Rancangan Undang-Undang tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pangan Olahan2. Rancangan Undang-Undang tentang Psikotropika3. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan PT. Kimia Farmasebagai Pelaksana Paten oleh Pemerintah4. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan PraktikApoteker (Apotek)5. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar PelayananKefarmasian di Rumah Sakit6. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar PelayananKefarmasian di ApotekLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 23

7. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar PelayananKefarmasian di Puskesmas8. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar PelayananKefarmasian di Klinik9. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengobatan Dasardi Puskesmas10. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Ekspor Impor Narkotika,Psikotropika dan Prekursor11. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Iklan Alat Kesehatan12. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Kebutuhan Tahunandan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor13. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Instalasi Farmasi14. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemasukan Obat, ObatTradisional dan makanan serta Alat Kesehatan melalui skema Khusus (SpecialAcces Scheme)15. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemusnahan SediaanFarmasi dan Perbekalan KesehatanPermasalahan:1. Belum adanya Mekanisme Tatalaksana dalam Penyusunan PeraturanPerundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai acuandalam menyusun peraturan bidang kefarmasian dan alat kesehatan2. Adanya isu nasional yang menjadi prioritas untuk segera ditetapkan regulasinya,sehingga kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda.3. Lamanya dan tidak terprediksinya waktu yang dibutuhkan pada pembahasan danpenyusunan peraturan perundang-undanganUsul pemecahan masalah:1. Mengusulkan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk segeramenetapkan Tatalaksana Penyusunan Peraturan Perundang-undangan diLingkungan Kementerian Kesehatan.2. Dilakukan penjadwalan ulang kegiatan penyusunan peraturan perundangundanganbidang kefarmasian dan alat kesehatan.3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan lintas program dan lintas sektordalam penyusunan peraturan perundang-undangan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 24

Dalam rangka mencapai indikator jumlah rancangan regulasi yang disusun, telahdilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang KefarmasianSebagai suatu kesatuan sistem hukum, penyusunan peraturan perundangundanganadalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukumnasional secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan zaman, adaperaturan yang dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum dan tidakrelevan lagi sehingga perlu diinventarisir, diperbaharui dan disempurnakan. Padatahun 2012 telah diadakan pertemuan dalam rangka pembahasan rancanganundang-undang tentang sediaan farmasi, rancangan undang-undang tentangpsikotropika, rancangan peraturan menteri kesehatan tentang impor dan ekspornarkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, rancangan peraturan menterikesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, rancanganperaturan menteri kesehatan tentang rencana kebutuhan tahunan dan pelaporannarkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, rancangan peraturan menterikesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, rancanganperaturan menteri kesehatan tentang apotek dan rancangan peraturan menterikesehatan tentang pengobatan dasar di puskesmas.2. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasiandan alat kesehatanPada tahun 2012 pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undanganbidang kefarmasian dan alat kesehatan dilaksanakan di 26 provinsi untukmengevaluasi program hukum di bidang kefarmasian dan alat kesehatan,memperoleh bahan masukan dan data riil yang diperlukan serya mengetahuihambatan yang ada dalam pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan dalammengambil kebijakan. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan dalam rangkasinkronisasi pemahaman peraturan perundang-undangan antara pusat dandaerah dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petugas daerahterhadap peraturan tersebut.3. Advokasi dan penanganan hukum di bidang kefarmasian dan alat kesehatanKasus hukum dapat muncul dalam berbagai aspek di bidang kefarmasian baiksarana, komoditi, praktik kefarmasian maupun tenaga kefarmasian. Pada tahunLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 25

2012 dilakukan advokasi dan penanganan hukum terhadap 14 kasus bidangkefarmasian dan alat kesehatan. Masalah yang sering terjadi adalah terdapatpengusaha di bidang kefarmasian dan penyalur alat kesehatan yang melakukanpenyimpangan terhadap ketentuan perizinan yang telah diberikan ataumelakukan praktik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum kesehatan di bidangkefarmasian dilakukan advokasi terhadap kasus hukum yang terjadi yangbertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan alatkesehatan yang merugikan serta memberikan bantuan terhadap petugas daerahdalam menjalankan tugas demi tegaknya peraturan.C. KEGIATAN PENUNJANGDalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan, kegiatan penunjang yang dilakukan meliputi:1. Pengadaan yang dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengadaan merupakan hal yang tidakbisa lepas dari pelaksanaan kinerja kegiatan sebagai dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis di seluruh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan. Pengadaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dapatdilihat pada tabel 10.Tabel 10Pengadaan yang telah dilaksanakan tahun 2012NOJENIS PENGADAAN1 Pakaian Dinas Pegawai2 Pengadaan pakaian kerja/sopir/pesuruh3 Pencetakkan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi4 Pengadaan sarana dan prasarana untuk 10 kabupaten/kota tahun 20125 Pengadaan peralatan audio, visual, audio-visual dan penunjang2. Dukungan manajemen administrasi perkantoran.Dukungan manajemen administrasi perkantoran bertujuan untukpenyelenggaraan layanan administrasi perkantoran di lingkungan DirektoratLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 26

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Administrasi perkantoranmempunyai fungsi yang penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pokokorganisasi agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Denganterselenggaranya layanan administrasi perkantoran akan membantu programkefarmasian dan alat kesehatan untuk mencapai hasil secara optimal. Kegiatandukungan manajemen administrasi perkantoran yang dilaksanakan pada tahun2012 sebagaimana yang tercantum di dalam tabel 11.Tabel 11Kegiatan dukungan manajemen administrasi perkantoran tahun 2012NOJENIS KEGIATAN1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan2 Administrasi Kegiatan3 Langganan daya dan jasa4 Perawatan gedung kantor5 Perawatan kendaraan bermotor operasional6 Keperluan sehari hari perkantoran7 Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang8 Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan9 Rapat kerja internal program kefarmasian dan alat kesehatan10 Rapat Koordinasi dan rapat kerja pimpinan3. Dukungan manajemen administrasi kepegawaianAdministrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusiadalam suatu organisasi. Administrasi kepegawaian meliputi perencanaanpegawai, pengorganisasian pegawai, pengarahan pegawai, pengendalianpegawai, dan pengadaan pegawai. Kegiatan dukungan manajemen administrasikepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagaimana yang tercantumdi dalam tabel 12.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 27

NOTabel 12Kegiatan dukungan manajemen administrasi kepegawaianJENIS KEGIATAN1 Penyusunan Formasi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan AlatKesehatan2 Penyusunan Pemutakhiran data kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bina kefarmasiandan Alat Kesehatan3 Percepatan penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIM-K)4 Daftar Urut Kepangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil5 Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil6 Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan AlatKesehatan4. Pengelolaan Barang Milik NegaraPengelolaan barang milik negara meliputi semua aktivitas yang berkaitan denganbarang milik negara yang terdiri dari : perencanaan kebutuhan danpenganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjampakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna),pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan,penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar,hibah, dan penyertaan modal pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan,inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, pengawasan dan pengendalian.Dalam pengelolaan barang milik negara, Sekretariat Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan kegiatan penyusunan laporanbarang milik negara, konsolidasi pelaporan barang milik negara, monitoringpengelolaan barang milik negara dana dekonsentrasi, pertemuan hibah satkermati di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, unit layananpengadaan, dan penghapusan barang milik negara di Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan.Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.06/2011tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasidan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011, maka dalamrangka percepatan proses hibah barang milik negara yang berasal dari danadekonsentrasi dan dana tugas pembantuan langkah-langkah yang dilakukanadalah sebagai berikut:1) Melakukan konsolidasi data dengan masing-masing bidang/sub bidangpengelola Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 28

2) Melakukan pengecekan fisik dan lokasi keberadaan barang milik negaratersebut serta memberikan label Kementerian Kesehatan.3) Melakukan koordinasi dengan masing-masing unit Eselon I terkait untukpenentuan pelaksanaan inventarisasi fisik oleh kedua belah pihak dalamrangka proses hibah barang milik negara tersebut.4) Melakukan inventarisasi oleh petugas yang ditunjuk untuk mewakili DinasKesehatan dan Unit Eselon I5) Melakukan penandatanganan Berita Acara Inventarisasi oleh petugas terkaitdan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan/Sekretaris6) Mengusulkan permohonan hibah barang milik negara yang kondisinya baikdan permohonan penghapusan barang milik negara yang rusak kepadapimpinan unit Eselon I terkait.7) Mengusulkan permohonan penghapusan barang milik negara yang tidakdiketemukan (hilang dan/atau terkena bencana/force majure) pada saatinventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara pada laporan barang dan laporankeuangan per 31 Desember 2012 per akun neraca dapat dilihat pada tabel 13.Tabel 13Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara pada laporan barang dan laporankeuangan per 31 Desember 2012 per akun neracaNo Uraian Neraca Laporan Barang Laporan Keuangan Selisih1 Persediaan 150.820.620 150.820.620 -2 Tanah - - -3 Peralatan dan Mesin 9.683.684.310 9.683.684.310 -4 Gedung dan Bangunan - - -5 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -6 Aset Tetap Lainnya - - -7 KDP - - -8 Software 678.000.000 . -9 Aset Tak Berwujud Lainnya 47.500.000 725.500.000 -10 Aset Lain-lain*) - 6.717.091.000 -11 Aset Tetap Yg TdkDigunakan Dlm OpsPemerintah6.717.091.000 - -Total 17.277.095.930 17.277.095.930 -*)Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannyadari operasional pemerintah.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 29

Berdasarkan tabel 13, dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi laporanbarang milik negara dan laporan keuangan per 31 Desember 2012 tidak terdapatperbedaan/selisih atau jumlahnya telah sama masing-masing sebesarRp17.277.095.930,-Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes pada Tahun Anggaran 2012 menerima Hibahdari Global Fund untuk program Health System Strengthtening berupaPeningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota pada 20Kabupaten/Kota di 5 Provinsi. Daftar Kabupaten/Kota yang memperoleh hibahdari Global Fund untuk program Health System Strengthtening dapat dilihatpada tabel 14. Hibah Langsung dari Global Fund sudah mendapat Pengesahanoleh Pengelola Barang dengan diterbitkannya Surat Pengesahan HibahLangsung (SPHL) untuk Akun 52 Nomor 01069, dan Akun 53 Nomor 01070tanggal 31 Desember 2012. Barang Milik Negara yang berasal dari Hibah GlobalFund ini dimaksudkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempatdimana Program Global Fund-Health System Strengthtening tersebutdilaksanakan dan Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes sudahmelakukan Pencatatan terhadap Hibah Langsung yang telah menjadi Aset Tetapdan telah direklasifikasi menjadi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan. PelaksanaanHibah barang milik negara akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.Tabel 14Daftar Kabupaten/Kota yang menerima dana hibah GF-HSSNo Provinsi Kabupaten/Kota1 Aceh Bireun2 Aceh Nagan Raya3 Aceh Pidie4 Jawa Timur Bangkalan5 Nusa Tenggara Barat Bima6 Nusa Tenggara Barat Dompu7 Nusa Tenggara Barat Kota Bima8 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat9 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah10 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur11 Nusa Tenggara Barat Sumbawa12 Sulawesi Tenggara Bombana13 Sulawesi Tenggara Buton14 Sulawesi Tenggara Kolaka15 Sulawesi Tenggara Kolaka UtaraLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 30

5. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)Surat Tanda Registrasi Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan olehMenteri Kesehatan kepada apoteker yang belum diregistrasi. Menterimendelegasikan pemberian surat tanda registrasi apoteker kepada KomiteFarmasi Nasional. Komite Farmasi Nasional merupakan unit non struktural yangbertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal. KomiteFarmasi Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yangmempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum untuk mendukungpelaksanaan tugas komite farmasi nasional; memproses penerbitan, pengesahandan mengirimkan surat tanda registrasi apoteker; serta mengelola keuangan,kearsipan, personalia, dan kerumahtanggaan komite farmasi nasional.Tabel 15STRA yang diterbitkan tahun 2011-2012STRA YANG DITERBITKAN TAHUN 2011-20122011 30.2002012 8.903Jumlah 39.103Gambar 7. Perbandingan data STRA yang diterbitkan tahun 2012laki-laki dan perempuanLaporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 32

Gambar 8. Perbandingan data STRA yang diterbitkan per tanggal 31Desember 2012D. SUMBER DAYADalam mencapai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.1. SUMBER DAYA MANUSIASumber daya manusia adalah salah satu aset organisasi yang mempengaruhiefisiensi dan efektivitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Keadaan pegawaidi lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan berjumlah 80 orang (data per 31 Desember 2012) dengan rinciansebagaimana diuraikan pada tabel 16, 17 dan 18.Tabel 16Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut jabatanKeteranganJUMLAHMenurut JabatanJabatan Struktural 18Jabatan Fungsional Tertentu 5Jabatan Fungsional Umum 57Jumlah 80Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 33

Gambar 9. Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Jabatan.Tabel 17Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut golonganKeteranganJUMLAHMenurut GolonganGolongan II 6Golongan III 59Golongan IV 15Jumlah 80Gambar 10. Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Golongan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 34

Tabel 18Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan tahun 2012 menurut pendidikanKeteranganJUMLAHMenurut PendidikanS3 1S2 31S1 27D3 7SMA 14Jumlah 80Gambar 11. Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanMenurut PendidikanBerdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja, jumlah pegawai yangdibutuhkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan adalah 119 orang sedangkan jumlah pegawai Sekretariat DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan per 31 Desember 2012berjumlah 80 orang. Dengan kondisi yang ada diperlukan peningkatan jumlahpegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 35

Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada didalamnya. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasitinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, kinerja menjadi semakinbaik. Oleh karena itu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuansumber daya manusia antara lain melalui kegiatan peningkatan kapasitaspegawai dan peningkatan sumber daya manusia bidang kefarmasian dan alatkesehatan dalam rangka mengembangkan kompetensi yang ada pada diri setiappegawai dan memberikan motivasi dan semangat kerja kepada pegawaisehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih baik.2. SUMBER DAYA ANGGARANSekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA SekretariatJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2012 sebesarRp. 68.880.528.000 dengan realisasi sebesar Rp. 56.334.688.546 (81,79%).Tabel 19Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatanKegiatanDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnyapada Program Kefarmasian dan AlatKesehatanRealisasiAlokasiRp %68.880.528.000 56.334.688.546 81,79Penyerapan realisasi anggaran sebesar 81,79% disebabkan karena belanjapegawai transito, belanja uang makan pegawai negeri sipil, dan pelaksanaanHealth Technology Assesment (HTA) tidak terealisasi.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 36

BAB IVPENUTUPLaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berisi ikhtisar pencapaian sasarandalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumenpenetapan kinerja dan dokumen perencanaan.Dari seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatanDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasiandan Alat Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatantelah berhasil merealisasikan target yang telah ditetapkan.Keberhasilan yang telah dicapai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan merupakan dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan program dankegiatan yang dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya dan sekaligus digunakan sebagaiacuan agar program dan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebihefektif dan efisien.Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja,penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaanpelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagaikebijakan yang diperlukan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 37

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNANUnit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat KesehatanTahun : 2012Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetMeningkatnya dukungan 1 Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 90%manajemen dan Pelaksanaan 2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan80%Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian di daerah dalam rangkaProgram Kefarmasian danAlat Kesehatan3dekonsentrasiJumlah rancangan regulasi yang disusun 13Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 38

FORMULIR PENGUKURAN KINERJAUnit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina KefarmasianTahun : 2012dan Alat KesehatanSasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %Meningkatnya1 Persentase dokumen anggaran yang 90% 92,68% 102,98%dukungan manajemendan Pelaksanaan 2diselesaikanPersentase dukungan manajemen dan 80% 89,44% 111,80%Tugas Teknis Lainnyapada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatan3pelaksanaan Program Kefarmasian di daerahdalam rangka dekonsentrasiJumlah rancangan regulasi yang disusun 13 15 115,38%Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 68.880.528.000Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. 56.334.688.546Laporan Akuntabilitas Kinerja Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2012 39