Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

Bagian 2. Merancang Dokumentasi Kejahatan Hak Asasi Manusia Skala Besardi Masa Lampau untuk Mencegah Pelupaan PublikI. Tujuan dan Pokok BahasanBagian ini bertujuan memberikan pemahaman bahwa kebuntuan proses penyelesaian kejahatan hakasasi manusia skala besar di masa lalu menyebabkan lahirnya amnesia publik. Dan oleh karena itubagian ini juga mendorong masyarakat sipil, terutama organisasi korban dan organisasi hak asasimanusia, untuk mulai mendokumentasikan kebenaran kejahatan hak asasi manusia skala besar dimasa Orde Baru, guna mencegah pelupaan publik tersebut. Selanjutnya dengan pemahaman yangutuh tentang amnesia publik tersebut, bagian ini juga akan menawarkan pelbagai konsep dan teknikmerancang dokumentasi kejahatan hak asasi manusia skala besarPokok-pokok bahasan:• Memahami kejahatan hak asasi manusia di masa Orde Baru• Memahami kejahatan hak asasi manusia Orde Baru di wilayah pendudukan• Pentingnya kerja pendokumentasian untuk mencegah amnesia publik• Teknik merancang dokumentasi kejahatan hak asasi manusia skala besarII. Memahami Kejahatan Hak Asasi Manusia Skala Besar Orde BaruPengantarTidaklah sulit untuk memahami bentuk dan pola kejahatan hak asasi manusia dari Rezim Orde Baru,termasuk akibat-akibatnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia saat ini. Selain banyak laporanpenelitian dan penyelidikan tentang kejahatan ini, sejumlah warisan persoalannya pun masih dapatkita rasakan saat ini, seperti ketegangan relasi sosial antar etnis, agama, dan ras; tinggginya angkapenduduk yang jatuh dalam jurang kemiskinan yang akut; dan praktik korupsi yang berurat berakardi kalangan birokrasi sipil dan militer. Berikut ini adalah ilustrasi tentang temuan bentuk, pola, danakibat dari kejahatan hak asasi manusia dari rezim Orde Baru di pelbagai tempat di Indonesia.1. Farid dan Simarmata: Rangkaian Kekerasan Orde Baru dan Sasarannya[...] Selama 32 tahun, Orde Baru menggunakan kekerasan untuk membungkam perlawanan politik,menjalankan kebijakan ekonomi, dan mempertahankan persatuan nasional. Berawal daripembasmian gerakan kiri pertengahan 1960-an, rangkaian kekerasan kemudian melanda sektorsektormasyarakat lainnya: gerakan nasionalis pendukung Soekarno, komunitas Islam yang menolakasas tunggal Pancasila, gerakan mahasiswa dan kalangan akademik yang mengkritik kebijakanpemerintah, aktivis buruh, dan petani yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka, sampai padapejuang pembebasan nasional di Timor Leste. Seorang peneliti masalah politik mengungkapkan,“hampir semua orang Indonesia memiliki anggota keluarga, saudara atau kenalan yang pernahmenjadi korban kekerasan negara”.22