TINJAUAN UMUM HUKUM HAK ASASI MANUSIA - Elsam

elsam.or.id
  • No tags were found...

TINJAUAN UMUM HUKUM HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XTahun 2005Materi : Hukum HAM InternasionalTINJAUAN UMUM HUKUMHAK ASASI MANUSIARichard. B BilderLembaga Studi dan Advokasi MasyarakatJl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519Website : www.elsam.or.id Email : elsam@nusa.or.id


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM InternasionalTINJAUAN UMUMHUKUM HAK ASASI MANUSIAPengantarGerakan hak asasi manusia internasionaldidasarkan pada konsep bahwa setiap negaramempunyai kewajiban untuk menghormatihak asasi manusia warga negaranya, danbahwa negara-negara lain dan masyarakatinternasional mempunyai hak dan tanggungjawab untuk memprotes kalau kewajiban initidak dilaksanakan sesuai dengan harapansemula. Hukum hak asasi manusiainternasional terdiri dari kumpulan aturan,prosedur, dan lembaga-lembaga internasionalyang dikembangkan untuk melaksanakankonsep ini dan memajukan penghormatanterhadap hak asasi manusia di semua negaradi seluruh dunia.Sekalipun hak asasi manusia internasionalmemusatkan perhatian pada aturan, prosedur,dan lembaga, hukum itu secara khas jugamewajibkan sekurang-kurangnya sedikitpengetahuan dan kepekaan terhadap hukumdalam negeri yang terkait dari negara-negaradimana praktisi hukum mempunyaikepentingan - khususnya, hukum nasionalmengenai pelaksanaan perjanjian dankewajiban internasional lain, perilakuhubungan internasional dan perlindunganyang diberikan oleh hukum domestik kepadahak asasi manusia. Memang, karena hukuminternasional pada umumnya hanya bisaditerapkan pada negara-negara dan biasanyatidak menciptakan hak-hak yang dapatdiberlakukan secara langsung oleh parapribadi dalam pengadilan nasional, hukumhak asasi manusia internasional dalampraktek dapat dibuat efektif hanya kalausetiap negara membuat aturan-aturan inimenjadi bagian dari sistem hukumdomestiknya sendiri. Banyak kegiatan hakasasi manusia internasional ditujukan untukmendorong negara-negara agar memasukkanstandar hak asasi manusia internasional kedalam susunan hukum internalnya sendiridengan cara ini. Jadi, pekerjaan parapengacara hak asasi manusia internasionaldan para pengacara hak asasi manusianasional (atau “hak-hak sipil”) berkaitan eratdan seringkali saling tumpang tindih.Pengacara hak asasi manusia internasionalseringkali menjadi terlibat dalam hukum danmasalah hak asasi manusia domestik, danpara pengacara hak-hak sipil seringkalimendapati bahwa hukum hak asasi manusiainternasional dapat merupakan suatu alatpenting guna memajukan tujuan-tujuandomestik. Suatu tujuan utama dalam ajaranhukum hak asasi manusia internasionaladalah untuk membuat praktisi hukum hakhaksipil lebih menyadari mengenai relevansihak asasi manusia internasional. Dalampraktek, perbedaan antara hak asasi manusiainternasional dan hak sipil nasional seringkaliterletak pada penekanan ketimbangsubstansinya. Perhatian terhadap hak asasimanusia jarang yang dimulai atau berakhirpada satu perbatasan negara saja, dantindakan efektif untuk melindungi danmemajukan hak asasi manusia, baik di dalamnegeri maupun di luar negeri dapatdilanjutkan dengan penggunaan imajinatifdari teknik-teknik nasional maupuninternasional.Tidaklah perlu menjadi seorang ahli dalamhukum hak asasi manusia internasional agardapat memberikan sumbangan pentingterhadap kemajuan hak asasi manusia. Tetapi,suatu pengetahuan mengenai kumpulanhukum ini dapat menyarankan cara-caradimana usaha semacam itu dapat dilakukansecara lebih berdaya guna. Tujuan dari babpendahuluan ini adalah untuk menyajikansuatu pandangan umum yang luas di bidangini.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 1


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM InternasionalCatatan Sejarah SingkatSekalipun gagasan bahwa umat manusiasecara hakiki berhak atas hak-hak dankebebasan dasar tertentu berakar pada awalpemikiran manusia, konsep bahwa hak asasimanusia merupakan suatu pokok masalahyang layak bagi peraturan internasionaladalah sangat baru. Di sepanjang kebanyakansejarah manusia, cara suatu pemerintahmemperlakukan warga negaranya sendiridianggap semata-mata urusannya sendiri danbukan merupakan suatu perhatian yang layakbagi suatu negara lain. Dari sudut pandanghukum internasional, persoalan hak manusiadianggap sebagai masalah yang sama sekaliberada dalam yurisdiksi setiap negara itusendiri dan sama sekali tidak layak bagipengaturan oleh hukum internasional.Amerika Serikat, misalnya, dapat mengajukankeluhan dengan benar kepada Perancis kalauPerancis memperlakukan warga negaraAmerika yang hidup di Perancis dengan buruk;hukum internasional telah lebih dahulumenetapkan aturan-aturan tentang bagaimanasetiap negara harus berperilaku mengenaiwarga negara dari suatu negara lain (“orangasing”) yang hadir di wilayahnya, dan suatunegara dapat memprotes atau memperluasperlindungan diplomatiknya kepada warganegaranya sendiri kalau hak-hak merekadilanggar. Tetapi, secara tradisional, AmerikaSerikat tidak dapat secara absah mengeluhsemata-mata karena Perancis memperlakukanwarga negara Perancis-nya sendiri; kalauAmerika Serikat mencoba campur tangandalam masalah tersebut, Perancis dapat mengklaimbahwa Amerika Serikat sedangmelanggar kedaulatan Perancis denganmencampuri secara tidak sah urusan dalamnegerinya.Sekalipun sikap ini, yaitu bahwa persoalanhak asasi manusia pada umumnya berada diluar bidang perhatian atau peraturaninternasional diterima secara luas sampaiPerang Dunia II, beberapa perkembangansebelum itu menyarankan paling kurangperkecualian terbatas terhadap aturan bahwapersoalan hak asasi manusia seluruhnyabersifat internal. Ini mencakup gerakan antiperbudakandari abad ke sembilan belas danawal abad ke dua puluh, yang mencapaipuncaknya dengan diterimanya KonvensiPerbudakan tahun 1926; ungkapan awalkekuatiran internasional atas perlakuanterhadap kaum Yahudi di Rusia dan orangorangArmenia di kekaisaran Turki;dimasukkannya dalam perjanjian-perjanjianpasca Perang Dunia I tertentu yangmembentuk negara-negara baru di EropaTimur, ketentuan dan prosedur untukmelindungi golongan minoritas di negaranegarabaru tersebut; ketentuan-ketentuantertentu dari sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa; dan didirikannya pada tahun 1919Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)dan kegiatan-kegiatan berikutnya dariorganisasi tersebut.Tetapi, kebanyakan dari apa yang sekarangkita anggap sebagai “hukum hak asasimanusia internasional” baru muncul sejaktahun 1945, ketika, dengan implikasi daribencana yang ditimbulkan oleh danpengingkaran lain dari kaum Nazi terhadaphak asasi manusia masih segar dalam ingatan,negara-negara di dunia memutuskan bahwapeningkatan hak asasi manusia dan kebebasandasar haruslah merupakan satu diantaratujuan utama dari Organisasi PerserikatanBangsa-Bangsa yang baru. Untukmelaksanakan tujuan ini, Piagam PerserikatanBangsa-Bangsa menetapkan kewajibankewajibanumum yang mewajibkan negaranegaraanggota PBB untuk menghormati hakasasi manusia dan menetapkan pembentukansuatu Komisi Hak Asasi Manusia untukmelindungi dan memajukan hak-hak tersebut.Kepedulian PBB dengan keterlibatannyadalam hak asasi manusia telah meluas secaradramatis sejak tahun 1945. Banyak instrumenhak asasi manusia telah disahkan, termasukDeklarasi Universal Hak Asasi Manusia danKonvensi Genocide tahun 1948; Konvensitentang Hak-hak Politik Kaum Perempuantahun 1952; Peraturan Standar Minimumuntuk Perlakuan terhadap Narapidana tahun1957; Konvensi tentang Penghapusan SemuaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 2


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM InternasionalBentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965; danPersetujuan Internasional tentang Hak-hakSipil dan Politik serta PersetujuanInternasional tentang Hak-hak ekonomi,Sosial, dan Budaya pada tahun 1966.Tindakan-tindakan yang lebih khususmengenai persoalan hak asasi manusiatertentu juga telah diambil. Keterlibatan PBByang meningkat dalam masalah hak asasimanusia selama jangka waktu ini dicerminkanoleh niat regional yang semakin meningkatpada persoalan hak asasi manusia,sebagaimana digambarkan olehdiberlakukannya pada tahun 1953 danperkembangan yang kemudian terjadi denganKonvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia,pembentukan Komisi Antar-Amerika tentangHak Asasi Manusia tahun 1960, dandiberlakukannya Konvensi Amerika tentangHak Asasi Manusia pada tahun 1978.Menjelang akhir tahun 1950an,perkembangan-perkembangan ini telahmemasukkan dengan kuat hak asasi manusiake dalam agenda internasional, tetapi baruakhir-akhir ini saja persoalan-persoalan hakasasi manusia mendapat pengakuan danmakna politik yang sebenarnya. Sebelumtahun 1960, persoalan hak asasi manusiasecara teratur dibicarakan dalam perdebatanPBB, tetapi hanya sedikit negara yangmemberi perhatian besar kepadanya.Pertumbuhan cepat dari keanggotaan PBBpada awal tahun 1960an untuk memasukkansejumlah besar negara-negara sedangberkembang di Afrika dan negara-negaraberkembang lainnya yang menaruh perhatianbesar kepada masalah hak menentukan nasibsendiri dan diskriminasi rasial, khususnya diAfrika Selatan, dan tekanan yang semakinkuat oleh negara-negara Arab tentang aspekaspekhak asasi manusia dari persoalanPalestina yang membawa akibat dalammasalah hak asasi manusia khusus inimenempati suatu peranan yang memimpindalam percaturan politik PBB. Tindakankongres A.S. yang dimulai tahun 1973, yangdidasarkan pada prinsip-prinsip hak asasimanusia internasional, dan pendirian PresidenJimmy Carter agar hak asasi manusiamemainkan peranan utama dalam kebijakanluar negeri A.S. telah meningkatkan minatpada hak asasi manusia, tidak hanya diAmerika Serikat tetapi di seluruh dunia. Hakasasi manusia memainkan peranan utamadalam kebijakan luar negeri A.S. telahmeningkatkan minat pada hak asasi manusia,tidak hanya di Amerika Serikat tetapi diseluruh dunia. Gerakan hak asasi manusiainternasional mendapat perhatian dunia lebihlanjut ketika Hadiah Nobel untuk Perdamaiandiberikan kepada Amnesty International padatahun 1977 untuk pekerjaan hak asasimanusianya untuk “para tahanan kesadaran”dan, pada tahun 1980, kepada aktivis hak asasimanusia Argentina, Adolfo Perez Esquive. 1Mengingat bahwa akhir-akhir ini banyakbermunculan hukum hak asasi manusiainternasional, tidak mengherankan, dankadang-kadang bertumpang tindih dandimana lembaga dan prosedur masihberkembang. Tetapi tampaknya hanya adasedikit keraguan bahwa konsep dasar dari hakasasi manusia internasional telah tertanamdengan kuat di bidang hukum dan kebiasaaninternasional dan bahwa hukum hak asasimanusia internasional sekarang telah diakuisebagai suatu pokok masalah yang pentingdan tersendiri. 2Apa Isi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional itu ?Hukum hak asasi manusia internasionalberasal dari berbagai sumber dan mencakupbanyak jenis bahan, baik internasionalmaupun nasional. Rincian mengenai hukuminternasional dan prosedur lain untukmelindungi hak asasi manusia ditelaah dalamsisa buku ini. Tetapi, beberapa contoh dapatmengilustrasikan banyak jenis bahan yangberbeda-beda yang bisa diharapkan untukditangani oleh pengacara dan lain-lain yangbersangkutan dengan hak asasi manusiainternasional.Pertama, sekarang terdapat lebih dari duapuluh perjanjian multilateral penting yangberlaku di bidang hak asasi manusia, yangLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 3


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionalmenciptakan kewajiban-kewajiban yangsecara hukum mengikat bagi negara-negarayang menjadi peserta kepada berbagaiperjanjian tersebut. 3 Yang paling pentingdiantaranya adalah Piagam PBB itu sendiri.Piagam itu mengikat hampir setiap negara didunia dan menetapkan sekurang-kurangnyakewajiban umum terhadap para anggota PBBuntuk menghormati dan memajukan hak asasimanusia. Kewajiban hak asasi manusiainternasional yang lebih khusus ditetapkandalam serangkaian perjanjian hak asasimanusia internasional yang disponsori PBB(seperti misalnya Persetujuan Internasionaltentang Hak-hak Sipil dan Politik, PersetujuanInternasional tentang Hak-hak Ekonomi,Sosial, dan Budaya, Konvensi tentangPenghapusan Semua Bentuk DiskriminasiRasial) dan dua konvensi hak asasi manusiaregional yang penting untuk Eropa danAmerika sekarang juga berlaku. Perjanjianperjanjianlain yang relevan dan penting telahdisetujui di bawah lingkungan ILO, UNESCO,dan badan-badan khusus PBB lainnya.Kedua, terdapat sejumlah besar deklarasiinternasional, resolusi, dan rekomendasi yangrelevan bagi hak asasi manusia internasionalyang telah disahkan oleh PBB atau olehorganisasi atau konferensi internasional lain.Sementara instrumen-instrumen ini tidakmengikat secara langsung dalam arti hukum,instrumen itu menetapkan standar-standaryang diakui secara luas dan seringkalidigunakan dalam hubungan dengan masalahmasalahhak asasi manusia. Yang palingpenting diantaranya adalah deklarasiUniversal Hak Asasi Manusia, yang disahkantanpa suatu suara yang menentang olehMajelis Umum PBB pada tahun 1948, yangmenetapkan suatu kerangka bagi banyakkarya berikutnya. Suatu instrumen pentinglain adalah Tindakan Akhir dari Konferensitentang Keamanan dan Kerjasama di Eropatahun 1975 (Persetujuan Helsinki), yangdengan cepat memperoleh arti politik pentingdalam usaha hak asasi manusia internasional.Contoh-contoh lain termasuk instrumeninstrumenseperti Deklarasi PBB tentangPerlindungan terhadap Semua Orang untukTidak Dikenai Penyiksaan dan Perlakuan atauHukuman Lain yang Kejam, TidakManusiawi, atau Menurunkan DerajatManusia; Deklarasi tentang Hak-hak Anak;dan Peraturan Standar Minimum bagiPerlakuan terhadap Narapidana.Ketiga, berbagai keputusan dan tindakan olehorgan PBB atau badan-badan internasionallainnya mendukung usaha-usaha khususuntuk melindungi hak asasi manusia. Contohcontohmencakup Pandangan NasehatMahkamah Keadilan Internasional tahun 1971tentang Kehadiran Berkelanjutan dari AfrikaSelatan di Namibia (Afrika Barat Daya);Resolusi Dewan Keamanan yang menetapkansanksi-sanksi yang diperintahkan tentangRhodesia tahun 1968 dan tentang AfrikaSelatan tahun 1977; Resolusi Majelis Umumyang menangani masalah hak asasi manusiadi Afrika Selatan, Cili, dan Timur Tengah;Resolusi dan tindakan lain oleh Komisi PBBtentang Hak Asasi Manusia; Komite HakAsasi Manusia yang ditetapkan berdasarkanPersetujuan tentang Hak-hak Sipil dan Politik,dan Komite Para Ahli yang berfungsi dibawah Konvensi Internasional tentangPenghapusan Semua Bentuk DiskriminasiRasial; sekumpulan keputusan yang luas olehKomisi Eropa dan Mahkamah Eropa tentangHak Asasi Manusia; dan laporan sertainvestigasi oleh Komisi Antar Amerikatentang Hak Asasi Manusia.Keempat, terdapat banyak sekali hukum,peraturan, pengadilan nasional dan keputusanpemerintah, dan pengumuman kebijakan diberbagai negara yang berkaitan denganpelaksanaan tujuan-tujuan hak asasi manusiainternasional, baik di setiap negara dan dalamhubungannya dengan negara-negara lain.Dalam hal Amerika Serikat, misalnya, alatdomestik ini mencakup ketentuan-ketentuandari Konstitusi A.S. dan Pernyataan Hak-hakManusia; perundangan yang melarangdiskriminasi dan perbudakan dan memastikanhak-hak politik kaum perempuan;perundangan dan peraturan yangmelaksanakan sanksi-sanksi PBB terhadapAfrika Selatan; 4 perundangan yangmengingkari bantuan keamanan kepada setiapnegara yang pemerintahnya terlibat dalamsuatu pola yang konsisten mengenaipelanggaran kasar terhadap hak asasi manusiaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 4


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionalyang diakui secara internasional; 5 keputusankeputusanyudisial yang menangani aspekaspekhukum hak asasi manusiainternasional; 6 dan keputusan-keputusanpengadilan dan pemerintahan negara bagiandan kotapraja yang menangani berbagai aspekkegiatan korporasi Amerika di Afrika Selatan. 7Demikian pula, banyak negara lain, terutamanegara-negara yang menjadi peserta dariKonvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia,mempunyai badan-badan hukum internalyang luas dan preseden yang relevan denganhak asasi manusia internasional.Akhirnya, ada berbagai lembaga internasionaldan nasional yang relevan denganperlindungan internasional terhadap hak asasimanusia, yang banyak diantaranyadidiskusikan dalam bab-bab berikutnya. Disamping badan-badan yang secara khususmenaruh perhatian kepada hak asasi manusia,organ, atau badan internasional sepertimisalnya Majelis Umum PBB, DewanKeamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, danbadan-badan khusus; Mahkamah KeadilanInternasional; Organisasi Negara-negaraAmerika (OAS); Dewan Eropa; MahkamahKeadilan Eropa; dan Organisasi PersatuanAfrika dapat menjadi peduli terhadapmasalah-masalah hak asasi manusia. Ditingkat domestik, badan-badan legislatif;cabang-cabang eksekutif; yang mengurusihubungan luar negeri, perdagangan, danpertahanan; dan pengadilan di semuatingkatan kadang-kadang menjadi terlibatdalam persoalan hak asasi manusia atauberfungsi sebagai gelanggang untukmempromosikan tujuan-tujuan hak asasimanusia.Memperoleh dokumen, bahan-bahan lain,atau informasi yang relevan dengan hukumhak asasi manusia internasional tidak selalugampang. Sementara kebanyakan bahanpenting diindikasikan dalam catatankepustakaan pada akhir buku ini, orang haruswaspada mengenai sumber-sumber dasar bagiinformasi hukum maupun faktual tentang hakasasi manusia internasional :• kumpulan mengenai dokumen hak asasimanusia dasar, yang terdapat dalam PBBdan karya-karya referensi lainnya;• buku-buku atau buku-buku kursusberorientasikan hukum, terutama yangdigunakan dalam sekolah-sekolah hukum,dan bahan-bahan pengajaran lainnya;• laporan teratur mengenai organisasi antarpemerintah, seperti misalnya PBB, DewanEropa, dan OAS;• laporan-laporan periodik mengenaibadan-badan khusus hak asasi manusia,seperti misalnya Komite Hak AsasiManusia yang didirikan berdasarkanPersetujuan Internasional tentang HakhakSipil dan Politik atau Komisi Eropatentang Hak Asasi Manusia;• majalah dan laporan dari LSM-LSM,termasuk publikasi-publikasi yang begitubermanfaat seperti publikasi dariAmnesty International dan KelompokHak-hak Minoritas (keduanyaberpangkalan di London) dan KomisiInternasional Para juri (berpangkalan diJenewa);• penerbitan berkala hak asasi manusia,termasuk layanan pelaporan sepertiHuman Rights Internet Reporter (diterbitkandi Washington, D.C.), dan majalah yanglebih akademis seperti Human RightsQuarterly (Baltimore,Md.), dan HumanRights Law Journal (Arlington, Va : Kehlam Rhein, Jerman; Strasbourg, Perancis);• kepustakaan, yang bersifat umummaupun yang khusus di bidang hak asasimanusia, misalnya Checklist of HumanRights Documents (University of Texas LawSchool, Austin);• dokumen-dokumen resmi pemerintah,yang seringkali mengungkapkankebijakan pemerintah di bidang hak asasimanusia;• laporan berita media, yang seringkalimenyediakan informasi faktual tentangsuatu situasi khusus hak asasi manusia.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 5


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM InternasionalSiapa yang Terikat oleh Hukum Hak Asasi ManusiaInternasional ?Berbeda dengan negara-negara nasional,masyarakat bangsa-bangsa tidak mempunyaibadan pembuat undang-undang yang diberikekuasaan untuk memberlakukan hukumyang secara langsung dan seragam mengikatsemua negara. (Resolusi-resolusi yangdisahkan oleh Majelis Umum PBB dianggaphanya sebagai rekomendasi, yang tidakmengikat secara hukum pada para anggotaPBB). Alih-alih, bangsa-bangsa menetapkankewajiban-kewajiban yang mengikat secarahukum diantara mereka sendiri dengan caralain, yang pada pokoknya memberipersetujuan tegas kepada suatu peraturandengan meratifikasi suatu perjanjian tertentuatau perjanjian internasional lainnya ataulewat penerimaan suatu peraturan secara luasdalam kebiasaan negara sebagai hukum adatinternasional yang mengikat.Tambahan pula, hukum internasional,termasuk hukum hak asasi manusia, terutamabisa diterapkan pada negara-negara nationketimbang pada pribadi-pribadi. Akibatnya,peraturan internasional ini pada umumnyadapat menjadi suatu sumber kewajibanhukum domestik bagi para pejabat suatunegara mengenai hak-hak domestik bagiwarga negaranya sendiri lewatdimasukkannya dengan sesuatu cara ke dalamhukum internal negara itu sendiri.Karena prinsip-prinsip ini dapatmempengaruhi kegunaan aturan tertentu darihukum hak asasi manusia internasionalkepada para pengacara atau orang-orang lainyang memperjuangkan tujuan-tujuan hakasasi manusia, suatu diskusi singkat mengenaihal itu mungkin berguna.Dalam praktek, sumber yang paling pentingdan berguna dari hukum hak asasi manusiainternasional mungkin sekali adalahperjanjian-perjanjian internasional, yangsecara jelas dan langsung menciptakankewajiban-kewajiban internasional bagi parapihak. Tetapi perjanjian bersifat mengikathanya apabila perjanjian itu berlaku danhanya berkenaan dengan negara-negara yangsecara tegas menjadi peserta daripadanya.Jadi, dalam menentukan apakah suatuperjanjian secara hukum relevan dengan suatusituasi hak asasi manusia tertentu di suatunegara tertentu, adalah penting untukmemastikan :(1) apakah perjanjian itu mengandungbahasa yang tegas yang mewajibkanpara pihak untuk menghormati hakasasi manusia tertentu yang sedangmenjadi persoalan;(2) apakah perjanjian itu berlaku, karenaperjanjian-perjanjian multilateralsecara khas tidak dapat diberlakukansampai suatu jumlah minimumtertentu dari negara-negara telahmenyerahkan ratifikasi mereka(instrumen formal yang menunjukkankemauan mereka untuk terikat);(3) apakah negara yang bersangkutandalam kenyataan telah meratifikasiperjanjian itu, karena tanda-tangansaja secara hukum mungkin tidakmengikat suatu negara terhadapkewajiban-kewajiban suatu perjanjianmultilateral; dan(4) apakah negara yang bersangkutanmengemukakan keberatan-keberatanyang secara tegas memodifikasikewajibannya terhadap perjanjianyang terkait.Sebagaimana diindikasikan, ada sejumlahperjanjian hak asasi manusia cukup besaryang berlaku, yang bersama-samamenetapkan suatu jaringan kewajiban hakasasi manusia yang tersebar luas. 8 Hampirsemua negara di dunia sekarang menjadipeserta dari Piagam PBB. Sekalipunketentuan-ketentuan hak asasi manusia dariPiagam itu dinyatakan secara luas, tampaknyasekarang diterima secara umum bahwasekurang-kurangnya penolakan kasar dansistematik terhadap hak asasi manusia yangLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 6


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionaldipaksakan atau disetujui oleh pemerintah,seperti misalnya diberlakukannya apartheidatau genocide yang dikenakan oleh pemerintah,secara langsung mungkin melanggarkewajiban terhadap Piagam. Banyak diantarakonvensi khusus hak asasi manusia telahdiratifikasi secara luas. Misalnya, sampai 1 Juli1982, 70 negara menjadi peserta dari Perjanjiantentang Hak-hak Sipil dan Politik, 115 negaramenjadi peserta dari Konvensi tentangPenghapusan Semua Bentuk DiskriminasiRasial, dan 89 negara menjadi peserta dariKonvensi Genocide.Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat sejauhini telah meratifikasi sangat sedikit diantaraperjanjian hak asasi manusia ini. 9 Secarakhusus, Amerika Serikat sekarang merupakanpeserta dari dan secara hukum terikat hanyaoleh perjanjian-perjanjian berikut ini (disamping Piagam PBB dan OAS) : KonvensiPerbudakan tahun 1926 dan Protokol yangmengamendir Konvensi tersebut; KonvensiTambahan tentang Penghapusan Perbudakan,Perdagangan Budak dan Pelembagaan danKebiasaan yang Serupa dengan Perbudakan;Empat Konvensi Jenewa tahun 1949 yangberkaitan dengan konflik bersenjata; Protokolyang Berkaitan dengan Status Pengungsi;Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik KaumPerempuan; dan Konvensi Antar-Amerikatentang Pemberian Hak-hak Politik kepadaKaum Perempuan. Amerika Serikat telahmenandatangani, tetapi belum meratifikasi,Konvensi Genocide, dua PersetujuanInternasional tentang Hak Asasi Manusia,Konvensi tentang Penghapusan Semua BentukDiskriminasi Rasial, dan Konvensi Amerikatentang Hak Asasi Manusia, yang semuanyaditangguhkan di depan Senat A.S.Suatu sumber kedua dari hukum hak asasimanusia internasional adalah kebiasaaninternasional. Untuk menetapkan keberadaansuatu aturan mengenai hukum adat(kebiasaan) internasional, adalah perlu untukmemperlihatkan kebiasaan yang meluas olehnegara-negara yang sesuai dengan aturanyang dinyatakan, bersama-sama dengan buktibahwa negara-negara itu telah mengikutikebiasaan ini sebab mereka percaya bahwamereka berada di bawah suatu kewajibannormatif untuk mematuhi aturan tersebut.Secara khusus, peraturan hak asasi manusiatelah menjadi bagian dari hukum adatinternasional, hal ini dapat sangat bergunabagi para praktisi yang mengusahakan tujuantujuanhak asasi manusia, karena hukum adatinternasional pada umumnya mengikat semuanegara; tanpa memandang apakah negaranegaratersebut secara resmi telah menyatakanmenyetujui suatu perjanjian. Tetapi, konsepmengenai hukum adat (kebiasaan) agakbersifat teknis, dan membuktikan adanyasuatu peraturan adat bisa sangat sukar.Persoalan-persoalan yang berkaitan denganpenggunaan hukum adat internasional dalampengadilan A.S. dibahas dalam bab 13. Satupernyataan yang sering dinyatakan adalahbahwa sekurang-kurangnya suatu standaryang ditetapkan oleh Deklarasi Universal HakAsasi Manusia, sekalipun mula-mula hanyabersifat rekomendasi dan tidak mengikat,sekarang telah menjadi mengikat secarahukum sebagai hukum adat lewatpenerimaannya secara luas oleh negara-negarasebagai mempunyai pengaruh normatif. Kalautidak, telah disarankan bahwa Deklarasi itumengikat secara hukum pada semua anggotaPBB sebagai suatu penafsiran yang berwenangdari komitmen umum hak asasi manusia yangterkandung dalam Piagam. Betapa pun juga,Deklarasi itu seringkali digunakan seolah-olahmengikat secara hukum, baik oleh negaranegaramaupun oleh para pribadi dankelompok-kelompok swasta.Orang juga dapat mengajukan alasan bahwaperjanjian yang diratifikasi secara luas, sepertimisalnya Konvensi Genocide atau KonvensiDiskriminasi Rasial, atau deklarasi atauresolusi lain yang didukung secara universal,seperti misalnya resolusi Majelis Umum PBByang mengakui prinsip-prinsip Nurembergsebagai hukum internasional 10 atau Deklarasitentang Penyiksaan, 11 sekarang juga telahmendapat status sebagai hukum adatinternasional.Bahkan kalau instrumen-instrumen tertentuhak asasi manusia internasional, sepertimisalnya perjanjian atau deklarasi tidakmengikat secara hukum pada suatu negaraLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 7


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionaltertentu (baik karena negara itu tidakmeratifikasi perjanjian itu atau karenaperaturan tertentu tidak diakui sebagaihukum adat), instrumen tersebut mungkinsekali mempunyai suatu kekuatan moral ataupolitik yang mungkin berguna dalammembujuk para pejabat pemerintahan untukmematuhi standar hak asasi manusia tertentu.Misalnya, para penandatangan PersetujuanHelsinki secara teratur telah mengutukpelanggaran terhadap hak asasi manusiasekalipun ada kenyataan bahwa persetujuanitu bukanlah suatu perjanjian yang mengikatsecara hukum. Tambahan pula, pengadilanpengadilannasional mungkin bersifatresponsif terhadap argumen bahwa hukumdomestik harus ditafsirkan sesuai denganstandar hak asasi manusia internasional,terutama dalam kasus-kasus dimana suatupenafsiran yang tidak sesuai, bahkan kalausecara teknis tidak merupakan pelanggaranterhadap hukum internasional. Betapa punmungkin memalukan secara politik.Sementara hukum internasional secaratradisional berkepentingan terutama denganhubungan antar negara-negara, telah semakindiakui secara semakin meluas bahwa parapribadi adalah para subyek riil dan menerimamanfaat dari hukum hak asasi manusiainternasional. Para pribadi mungkinmempunyai akses untuk menegaskan hak-hakyang diberikan kepada mereka berdasarkanhukum internasional secara lain.Yang pertama dan paling penting, negaranegaradapat memasukkan kewajibaninternasional yang diungkapkan dalamperjanjian-perjanjian hak asasi manusia kedalam hukum domestik mereka; hak-hak yangdiberikan kemudian dapat digunakan olehpara pribadi sebagai bagian dari hukuminternasional negara tersebut. Apa danbagaimana pemasukan itu berlangsungtergantung pada hukum masing-masingnegara itu sendiri, dan negara-negara berbedadalam hal ini. Berdasarkan hukum dasarbeberapa negara, suatu perjanjian yangdiratifikasi secara otomatis menjadi bagiandari hukum domestik; di beberapa negaralain, perundangan pelaksanaan khususdibutuhkan untuk menciptakan suatupengaruh di dalam negeri.Di Amerika Serikat, pengaruh dalam negeridari suatu perjanjian tergantung apakahsyarat-syarat perjanjian itu “melaksanakansendiri” dan dengan demikian secaralangsung dapat diterapkan dalam pengadilanpengadilannasional tanpa perundanganpelaksanaan. Masalah ini digambarkan olehpengadilan sebagai suatu persoalan mengenaimaksud dan penafsiran perjanjian dan dibahassecara lebih penuh dalam bab 13. Standar hakasasi manusia yang dicerminkan dalamhukum adat internasional juga dapatdimasukkan ke dalam hukum nasional(sekurang-kurangnya dengan tidak adanyaperundangan yang bertentangan ataukebijakan pemerintah) sebagai bagian dari“hukum negara”.Kedua, beberapa perjanjian hak asasi manusiamenetapkan kedudukan bagi para pribadidan/atau LSM untuk mengajukan pengaduansecara langsung di depan badan-badaninternasional. Hal ini terjadi, misalnya, kalausuatu negara telah menyetujui pasal 25 dariKonvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia,Protokol Opsional terhadap PersetujuanInternasional tentang Hak-hak Sipil danPolitik, atau Konvensi Amerika tentang HakAsasi Manusia.Akhirnya, beberapa perjanjian, sepertimisalnya Konvensi Genocide dan Konvensitentang Penindasan dan Hukuman terhadapKejahatan Apartheid, menetapkan tanggungjawab pribadi terhadap para pejabat negarauntuk pelaksanaan hak asasi manusia yangdilindungi oleh Konvensi-konvensi itu.Konvensi tersebut juga menciptakan prosedurdimana tanggung jawab ini dapatdiberlakukan secara langsung oleh negaranegarapeserta terhadap pribadi-pribaditersebut.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 8


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM InternasionalBagaimana Kewajiban-Kewajiban Hak Asasi ManusiaInternasional Dapat Diberlakukan ?Pelaksanaan merupakan suatu masalah kuncidalam membuat sistem perlindungan hakasasi manusia menjadi efektif, dan terbuktimerupakan suatu masalah yang sukar danmerepotkan. Yurisdiksi pengadilaninternasional tergantung pada persetujuannegara yang bersangkutan, dan beberapanegara telah memberikan persetujuansemacam itu berkenaan dengan pertikaianyang menyangkut hak asasi manusia.(Konvensi Eropa, yang berdasarkan itusejumlah negara Eropa memberi persetujuankepada yurisdiksi Mahkamah Eropa tentangHak Asasi Manusia, merupakan suatuperkecualian yang menyolok; MahkamahAntar-Amerika mengenai Hak Asasi Manusia,di lain pihak, merana hanya dengan empatpersetujuan kepada yurisdiksi sampai bulanJanuari 1983). Tambahan pula, mahkamahinternasional pada umumnya hanya terbukabagi negara dan bukan bagi para pribadi.Akhirnya, bahkan sekalipun mahkamahinternasional dalam beberapa kasus memberiyurisdiksi untuk memberi keputusan kepadanegara-negara yang melanggar kewajiban hakasasi manusia, tidak ada pasukan polisiinternasional untuk memberlakukankeputusan tersebut. Akibatnya, hukum hakasasi manusia internasional, seperti halnyasemua hukum internasional, harusmenyandarkan diri terutama sekali padakepatuhan sukarela oleh negara-negara, yangdisokong oleh moral dan pengaruh lain ketikanegara-negara lain bersiap untukmelakukannya.Salah satu cara untuk memeriksa pilihanpemberlakuan atau pelaksanaan adalah atasdasar “tingkatan” di mana pemberlakuan ataupelaksanaan terjadi. Jadi, kewajiban-kewajibanhak asasi manusia internasional dapatdilaksanakan lewat tindakan :(1) dalam sistem nasional dari negara yangbersangkutan;(2) oleh negara-negara lain dalam melakukanhubungan internasional; atau(3) oleh badan-badan internasional.Sekali lagi, cara paling mudah dan palingefektif untuk melaksanakan hak asasi manusiaadalah lewat tindakan dalam sistem hukumsetiap negara itu sendiri. Kalau hukumdomestik menyediakan suatu sistemperbaikan yang efektif terhadap pelanggaranatas kewajiban hak asasi manusiainternasional, wewenang dan bobot darisistem hukum yang dimiliki negara tersebutdapat dimobilisasi untuk mendukungkepatuhan terhadap kaidah-kaidahinternasional. Kebanyakan perjanjian hak asasimanusia mewajibkan bahwa negara-negarapeserta memasukkan kewajiban-kewajibanyang relevan ke dalam hukum domestiknyadan agar negara-negara tersebut memberikanupaya perbaikan lokal yang memadai. Hal ini,sebaliknya, memberikan alasan bagipersyaratan bersama bahwa upaya perbaikandomestik telah ditempuh semuanya sebelumsuatu badan internasional menyelidiki suatukeluhan mengenai pelanggaran hak asasimanusia. Perjanjian dan prosedur hak asasimanusia juga seringkali mewajibkan agarnegara-negara secara periodik membuatlaporan kepada pihak-pihak lain atau lembagainternasional yang mengawasi perjanjiantersebut berkenaan dengan ketaatannyaterhadap kewajiban-kewajiban hak asasimanusia, termasuk dimasukkannya kewajibanini ke dalam hukum domestik.Pemberlakuan juga dapat terjadi di tingkatantar-negara. Jadi, satu negara dapatmengajukan pengaduan secara langsungkepada suatu negara lain mengenaipelanggaran yang dilaporkan mengenaikewajiban negara tersebut terhadap hak asasimanusia dan dapat melakukan tekanandiplomatik secara formal dan informal dalamupaya untuk mempengaruhi negara laintersebut agar menghentikan pelanggaransemacam itu. Amerika Serikat, misalnya, telahmelakukan “diplomasi diam”, kritik di depanumum, dan menolak memberikan bantuanmiliter dan ekonomi dalam usaha untukmembujuk negara-negara lain agarLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 9


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionalmenyesuaikan diri dengan kewajibankewajibanmereka terhadap hak asasi manusiainternasional.Pemberlakuan juga dapat terjadi di tingkatorganisasi internasional. Sekarang adaberbagai forum internasional dimana keluhankeluhanmengenai pelanggaran hak asasimanusia dapat diajukan, baik oleh negaraatau, dalam beberapa hal, oleh perorangan. Inimencakup prosedur-prosedur regionalberdasarkan konvensi hak asasi manusiaEropa dan Amerika dan pengaduan negaraberdasarkan pasal 41 PersetujuanInternasional tentang Hak-hak Sipil danPolitik. Dalam rangka sistem Eropa, misalnya,Austria, Perancis, Yunani, Belanda, Denmark,Norwegia, Swedia, Irlandia, dan Siprussemuanya telah mengajukan pengaduanformal terhadap negara-negara lain. Beberapalembaga internasional -- misalnya badanbadanPBB seperti Majelis Umum, Komisi HakAsasi Manusia, atau Dewan Namibia; KomisiAntar Amerika tentang Hak Asasi Manusia;dan konferensi peninjauan yangdiselenggarakan secara periodik berdasarkanketentuan-ketentuan Persetujuan Helsinki --membahas masalah-masalah hak asasimanusia atas prakarsa mereka sendiri tanpapengaduan negara terhadap negara secaraformal.Satu cara lain untuk memandang pilihanpilihanpemberlakuan dan pelaksanaan adalahmenurut sifat dari pihak yang mengajukanpengaduan tersebut. Jadi, pihak yangmengajukan pengaduan dapat berupa :(1) suatu negara;(2) suatu organisasi atau badan internasional;atau(3) seorang pribadi atau kelompok swasta.Seperti halnya dengan sistem hukuminternasional pada umumnya, suatu sistemyang efektif mengenai hukum hak asasimanusia internasional terletak pertama-tamapada konsep pemberlakuan oleh negara.Dalam teori, apabila suatu negara melanggarkewajiban hak asasi manusia internasionalnya,negara itu dapat diminta untukmempertanggungjawabkannya oleh negaralain. Tetapi dalam praktek, hal ini jarangterjadi. Negara-negara pada umumnya engganuntuk menimbulkan kemarahan negaranegarasahabat dengan mengecam perilakuhak asasi manusia mereka; negara-negaratersebut secara khas bersedia mengangkatmasalah hak asasi manusia hanya mengenailawan-lawan mereka atau negara-negaratertentu yang secara politik tidak populer,seperti misalnya Afrika Selatan dan Israel.Bahkan pelanggaran kasar terhadap hak asasimanusia oleh negara-negara lain — sepertimisalnya Uganda di bawah Idi Amin --seringkali diabaikan. Banyak negara berdalihbahwa, mengingat faktor-faktor yang bersifatsangat politis yang mempengaruhi kesediaannegara-negara untuk saling mengecamperilaku hak asasi manusianya, setiap sistemyang sangat menyandarkan diri padapengaduan negara terhadap negara sebagaisarana pemberlakuan hampir pasti bersifatilusi dan tidak berdaya guna.Satu alternatif yang mungkin adalahmengandalkan diri pada suatu organisasi ataulembaga internasional, seperti misalnyaKomisi Hak Asasi Manusia PBB, untukmengangkat masalah hak asasi manusia.Tentu saja, masalah tersebut bagaimana punharus dibawa untuk menjadi perhatianorganisasi internasional, dan hal ini seringkalimengharuskan agar masalah tersebutdiangkat oleh beberapa atau kelompok negara(sekalipun dalam beberapa hal dapat diajukanoleh petisi suatu LSM atau perorangan).Setelah mempunyai yurisdiksi atas masalahtersebut, badan yang bersangkutan dalambeberapa hal dapat diberi wewenang untukmelaksanakannya lewat pencarian data,investigasi, atau prakarsa untuk memajukansuatu penyelesaian atau pertikaian. Tetapi,karena organisasi-organisasi internasionalterdiri dari negara-negara, pertimbanganpolitik akan terus mempunyai pengaruh yangkuat, dan suatu negara atau blok negara yangberpengaruh seringkali dapat membendungsuatu tindakan yang berdaya guna. Usul-usultertentu yang bertujuan untuk memberikankepada PBB dan organisasi internasionallainnya kebebasan dan prakarsa lebih besar,seperti misalnya membentuk Komisaris TinggiPBB untuk Hak Asasi Manusia, telahdihalangi oleh negara-negara yang takutLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 10


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionalterhadap ruang lingkup potensial daritindakan internasional yang lebih independen.Suatu alternatif lain adalah memungkinkanmasalah hak asasi manusia untuk diangkatoleh perorangan atau kelompok swasta.Apabila kewajiban hak asasi manusiadimasukkan ke dalam hukum domestik, atauapabila hukum domestik menghubungkankebijakan luar negeri dengan pelaksanaan hakasasi manusia, perorangan atau kelompokdapat mengangkat masalah hak asasi manusiayang relevan langsung ke dalam pengadilanatau badan-badan nasional. Tentu saja merekajuga dapat memberi tekanan kepada badanpembuat undang-undang nasional, kantorhubungan luar negeri, atau badan-badan lainyang melaksanakan kewajiban-kewajiban hakasasi manusia di dalam negeri ataumelaksanakan kebijakan-kebijakan nasionaluntuk mendorong kepatuhan oleh negaranegaralain. Lembaga-lembaga di lingkunganaparat pemerintahan yang mempunyaikepedulian dan tanggung jawab khususmengenai hak asasi manusia, seperti misalnyaSub-Komite tentang Hak Asasi Manusia danOrganisasi Internasional dari DewanPerwakilan Rakyat A.S., dan Biro Hak AsasiManusia dan Urusan Kemanusiaan dilingkungan Departemen Luar Negeri A.S.,dapat bermanfaat dalam memberikan suatufokus perhatian dan forum yang dapat diaksesbagi usaha-usaha semacam itu. Tentu saja,perjanjian-perjanjian tertentu menetapkanprosedur dimana perorangan atau kelompokdapat mengajukan pengaduan secaralangsung.Cara ketiga untuk melihat opsi pemberlakuanadalah berdasarkan jenis-jenis teknikpemberlakuan yang dapat digunakan dalamusaha untuk memastikan ketaatan kepadakewajiban-kewajiban hak asasi manusia.Misalnya, perorangan atau kelompok swastadapat mengupayakan suatu penilaian ataukeputusan oleh pengadilan nasional ataubadan pemerintahan, suatu penilaianinternasional, atau pembentukan suatu badanpencari fakta internasional. Suatu negaradapat menggunakan teknik yang berkisar dari“diplomasi bisu” sampai pengutukan didepan umum, embargo perdagangan,pemutusan hubungan diplomatik, ataumungkin bahkan penggunaan kekuatan lewatapa yang disebut “campur tangankemanusiaan”. Demikian pula, organisasiorganisasiinternasional dapat menggunakansederetan luas sarana pemberlakuan termasukpenggunaan “jasa baik”, bujukan diplomatik,pengungkapan dan kritik di depan umum,dikeluarkannya negara yang melakukankesalahan dari organisasi internasional,diberlakukannya sanksi perdagangan dandiplomatik, atau tentunya, bahkanpenggunaan angkatan bersenjata secarakolektif.Persoalan dan ProspekSekalipun terjadi perkembangan cepat darihukum hak asasi manusia internasionalselama tiga puluh lima tahun terakhir,pelanggaran besar-besaran dan mengejutkanterhadap hak asasi manusia mendasar terusterjadi di banyak negara, dan kemajuan dalammencapai penghormatan lebih besar terhadaphak-hak ini bersifat sporadis dan lambat.Beberapa orang komentator bersikap skeptismengenai kedayagunaan potensial darihukum dan lembaga internasional dalammemajukan tujuan-tujuan hak asasi manusia,dan sejumlah pertanyaan mendasar tetaptidak terjawab. 12Pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasimanusia ? Dapatkah lebih dari 150 negaradengan kebudayaan, sistem politik danideologi yang berbeda-beda, dan pada tahapperkembangan ekonomi yang berbeda, benarbenarberharap untuk menyetujui isi hak-hakasasi manusia fundamental yang harusdilindungi lewat peraturan dan lembagainternasional, atau tentang prioritas diantaramereka apabila hak-hak ini bertentangan satusama lain ? Perbedaan dalam perspektif telahmuncul di masa lalu, misalnya antara negaranegaramaju di Barat, yang pada umumnyamenekankan arti penting hak-hak sipil danpolitik, dan negara-negara berkembang danLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 11


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionalsosialis, yang pada umumnya menekankanarti penting dari hak-hak ekonomi dan sosial.Tetapi, lebih belakangan ini, terdapatpersetujuan yang semakin tumbuh bahwa hakasasi manusia harus dipertimbangkan secarakeseluruhan dan bahwa hak-hak sipil, politik,ekonomi, sosial, dan budaya saling berjalindengan erat. Beberapa negara menekankanpengakuan yang lebih besar untuk hak asasimanusia “kolektif”, seperti misalnya hakuntuk menentukan nasib sendiri, hak untukberkembang, dan hak terhadap perdamaian;yang lain percaya bahwa “hak-hak kolektif”didefinisikan secara salah dan tidak sesuaidengan konsep mengenai hak asasi manusiaindividual. Secara lebih umum, adakekuatiran bahwa organisasi-organisasiinternasional cenderung untuk memberi labelkepada terlalu banyak aspirasi sebagai “hakasasi manusia”, dan bahwa proses penyebaranini dapat mengurangi konsep mengenai hakasasi manusia sebagai suatu klaim mengenaikebebasan dan martabat individual terhadapkekuasaan negara.Kedua, bisakah seseorang mengharapkanpejabat pemerintah untuk mendukung tujuantujuanhak asasi manusia dan usaha-usahayang tidak memihak bahkan kalau hal inimenimbulkan resiko kebijakan luar negeri,atau apakah mereka dalam praktek hanyaakan memberi dukungan secara selektif,secara munafik, dan apabila proses inimenguntungkan kepentingan kebijakan luarnegeri pragmatis negara mereka ?Sebagaimana diperlihatkan, adalah jelasbahwa banyak negara menerapkan suatu“standar ganda” dalam sikap merekaterhadap hak asasi manusia, denganmengecam keras pelanggaran-pelanggaranoleh lawan politik tetapi mengabaikanpelanggaran yang sama seriusnya di pihaknegara-negara yang mempunyai hubunganbaik dengan mereka. Misalnya, para kritikusmenyerang usaha pemerintahan Reagan yangmembedakan antara apa yang disebut rejim“otoriter” dan totaliter” untuk keperluankebijakan hak asasi manusia A.S., padakenyataannya, digunakannya semacam“standar ganda”. Demikian pula PerserikatanBangsa-Bangsa telah memfokuskan usaha hakasasi manusianya terutama pada masalahmasalahyang menyangkut Afrika Selatan danIsrael, sambil memberikan perhatian sedikitatau tidak sama sekali pada pelanggaran yangsama atau lebih serius di negara-negara lain.Kalau pemerintah-pemerintah tidak menerimadasar pikiran moral dari hak asasi manusiainternasional tetapi hanya menerimanyasebatas pada pemanis bibir saja, bagaimanahukum hak asasi manusia dapat berfungsi ?Ketiga, dapatkah seseorang berharap lewathukum dan lembaga internasional untukmempengaruhi cara-cara yang dilakukanpemerintah terhadap warga negara merekasendiri, atau apakah akar penindasan,diskriminasi, dan penolakan lain terhadap hakasasi manusia terletak pada masalah politik,sosial, ekonomi yang lebih dalam dan lebihrumit ? Dan kalau, sebagaimana dipercayabeberapa orang, kemanusiaan menghadapiperjuangan yang semakin meningkat terhadaptekanan-tekanan yang tak kenal kasihanberupa pertambahan penduduk, menipisnyasumber daya, degradasi lingkungan, dankelangkaan ekonomi, dapatkah orang pernahberharap untuk mencapai kondisikesejahteraan ekonomi dimana persaingansosial akan menjadi kurang ketat dan hakasasi manusia dapat tumbuh subur ?Masalah-masalah ini harus diperlakukansecara serius. Tidaklah realistis maupunberguna untuk berpura-pura bahwa hukumhak asasi manusia internasional dapatmenghasilkan suatu perubahan segera dimanaumat manusia dan pemerintah mereka telahberperilaku selama beribu-ribu tahun ataumenjanjikan suatu perbaikan yang cepat dandramatis dalam kondisi manusia.Tetapi ada beberapa dasar untuk bersikapoptimis. Misalnya, adalah jelas bahwa konsephak asasi manusia internasional telah berakarkuat dan memperoleh dinamikanya sendiri.Bahkan seandainya pemerintah seringkalitidak menerima hak asasi manusiainternasional secara serius, orang biasa dinegara-negara di seluruh dunia — di EropaTimur, Amerika Latin, dan tempat lain —dengan jelas menerimanya secara serius.Bahkan kalau pemerintah-pemerintah telahmenggunakan konsep hak asasi manusiaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 12


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionalinternasional secara munafik dan untukkeperluan politik yang mementingkan dirisendiri, tindakan mereka telah berfungsimemperkuat prinsip-prinsip hak asasimanusia dan menentukan preseden yangpaling penting dan terus menerus. Lembagalembagahak asasi manusia internasional telahmenetapkan yang, setelah ditempatkan, telahmemperoleh daya geraknya sendiri,memperluas kegiatan hak asasinya dengancara yang sukar dikekang oleh pemerintah.Beberapa kemenangan penting telah dicapai— di Zimbabwe, misalnya — banyakkemajuan kecil telah diperoleh. Sekurangkurangnya,hukum hak asasi manusiainternasional mungkin sekali telah berhasilmenghentikan beberapa tindakan pemerintahdan menjaga agar keadaan tidak menjadi lebihburuk.Tentu saja, gerakan hak asasi manusiainternasional akan menghadapi kemunduranmaupun kemajuan, dan dedikasi, ketekunan,dan pekerjaan jauh lebih banyak lagi akandibutuhkan. Arah yang mungkin diambil olehpekerjaan tersebut mencakup :• meningkatkan usaha untuk menanamkankaidah-kaidah hak asasi manusiainternasional lebih kokoh lagi dalamsistem hukum nasional dan membuat parapengacara, hakim, dan pejabat lainmenjadi peka terhadap relevansi dankegunaan hukum dan prosedur hak asasimanusia internasional sebagai alat untukmemajukan hak asasi manusia dikalangan masyarakat nasional;• memperkuat lembaga-lembagainternasional yang ada, seperti misalnyaberbagai komisi dan pengadilan hak asasimanusia, dengan mengembangkan danmerevisi prosedur-prosedur mereka danmenggunakannya secara lebih penuh;• meningkatkan peranan dan pengaruhLSM yang terlibat dalam kemajuan hakasasi manusia dan meningkatkan aksesmereka terhadap lembaga dan proses hakasasi manusia internasional;• mengembangkan lembaga-lembaga hakasasi manusia nasional dan internasionalyang baru, seperti misalnya KomisarisTinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ataupengaturan hak asasi manusia regional diAfrika, di dunia Arab, dan di Asia;• mengembangkan mekanisme pencarianfakta yang lebih baik untuk menentukanapakah negara-negara melanggarkewajiban terhadap hak asasi manusiainternasional;• memperluas hubungan diantara berbagaiperjanjian dan lembaga hak asasi manusiadan merevisi hubungan tersebut dimanaperlu untuk menghindari ketidakkonsistenandan duplikasi usaha;• mengembangkan suatu teori yang bisaditerima secara luas mengenai hubunganantara hak asasi manusia danperkembangan ekonomi, termasukprogram-program praktis yang mampumerealisasi dan mengakomodasi keduatujuan tersebut;• mencapai penyebaran gagasan dandokumentasi hak asasi manusia secaraluas di kalangan orang-orang di setiapnegara dan menjamin akses oleh parapribadi kepada lembaga-lembaga nasionaldan internasional untuk mengupayakanganti rugi bagi pelanggaran;• berusaha mendepolitisasikan persoalanpersoalanhak asasi manusia, sehinggameningkatkan kemauan pemerintahpemerintahuntuk menangani masalahtersebut secara adil dan berdasarkankegunaannya sendiri-sendiri dalam foruminternasional; dan• meyakinkan para pejabat pemerintahbahwa hak asasi manusia merupakansuatu kepedulian yang layak dan absahmengenai kebijakan luar negeri nasional,tidak hanya karena mendukungkebebasan dan martabat adalah “layak”dan “benar”, tetapi juga karena sesuaidengan kepentingan jangka panjang yangpragmatis dari setiap negara, untukmemperoleh penghormatan danpersahabatan negara-negara lain, danuntuk mencapai suatu dunia dimanaorang dapat hidup dengan aman dandamai. Dalam banyak hal, persoalansehari-hari yang terlibat dalam pekerjaandi bidang hukum hak asasi manusiainternasional bersifat tidak dramatis, dantujuan-tujuan dan masalah yang lebih luasLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 13


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM Internasionalmungkin tidak tampak jelas. Namundemikian, para praktisi akan berbagidalam suatu usaha yang penting danmengasyikkan, sekalipun merupakansuatu usaha yang keberhasilan akhirnyatetap sukar dipahami.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 14


Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM InternasionalCatatan Kaki1. Lihat pada umumnya United Nations Action in the Field of Human Rights, UNDoc.ST/HR/2/Rev.1, UN sales no. e.79.XIV.6 (1980).2. Untuk pengungkapan beberapa dari pandangan akademis utama tentang arti penting hukumhak asasi manusia internasional. Lihat Symposium on the Future of Human Rights in the World LegalOrder, 9 Hofstra L. Rev. (1981), terutama Sohn, The Intrenational Law of Human Rights : A Reply toRecent Criticism, id. pada 347, dan Schacter, The Views of “Charterists” and “Skeptics” on Human Rights inthe World Legal Order, id. pada 357.3. Suatu daftar ratifikasi dari perjanjian-perjanjian utama tercantum dalam lampiran E.4. Misalnya, larangan atas dukungan Bank Ekspor-Impor kepada usaha swasta yangmelakukan bisnis dengan Afrika Selatan, kecuali kalau Menteri Luar Negeri memberi keteranganbahwa pembeli dari Afrika Selatan itu bukan penganut segregasi, Pub. L. No. 95-630,92 Stat. 3727(1978), perluasan dari embargo senjata PBB untuk mencakup ekspor semua barang kepada militerdan polisi Afrika Selatan, N.Y. Times, 18, Februari 1978, pada hal. 12, col. 6.5. Misalnya, Undang-undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961, # 502B.6. Lihat bab 13, 22 U.S.C 2304 Supp. 1981 ).7. Cf. Diskusi dalam F. Newman & R. Lilich, International Human Rights : Problems of Law andPolicy, 120, 468-79 (1979).8. Penyusunan daftar perjanjian hak asasi manusia baru-baru ini yang berlaku dan negaranegarapeserta kepadanya dapat ditemui dalam Status of Multilateral Treaties on Human RightsConcluded under the Auspieces of the United Nations, UN Doc. E/CN.4/907/Rev. (direvisi secaraberkala ).9. Untuk suatu daftar hak asasi manusia dan perjanjian-perjanjian lain serta perjanjianinternasional dimana Amerika Serikat menjadi peserta sampai 1 Januari setiap tahun, lihat Treaties inForce, diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Luar Negeri A.S.10. G.A. Res. 488 (V), 5 UN GAOR, Supp. (No. 20) pada 77, UN Doc. A/1775 (1950).11. Lihat bab 12.12. Persoalan-persoalan ini didiskusikan lebih lanjut dalam Bilder, Rethinking International HumanRights : Some Basic Questions, 1969 Wis. L.R. 171, dicetak ulang dalam 2 Human Rights J. 557 (1969).Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 15

More magazines by this user
Similar magazines