Bahasa Indonesia - 5 MB - Seknas Fitra

seknasfitra.org

Bahasa Indonesia - 5 MB - Seknas Fitra

LaporanKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2011Temuan-temuan Hasil Studi Pengelolaan AnggaranDi 20 Kabupaten/Kota Partisipan Program KINERJAJakartaMei 2012


Ucapan Terima KasihBerkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, akhirnya laporan Kinerja Pengelolaan AnggaranDaerah (KiPAD) tahun 2011 berhasil dirampungkan. KiPAD merupakan hasil studi kerjasamaantara Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)dengan The Asia Foundation yang didukung oleh KINERJA – USAID. Laporan ini disusun oleholeh tim Seknas FITRA yang dikoordinir oleh M. Maulana dengan melibatkan Yuna Farhan,Ahmad Taufik, Hadi Prayitno dan tim The Asia Foundation yang dipimpin oleh Erman Rahmandengan melibatkan R. Alam Surya Putra, Hari Kusdaryanto dan Frida Rustiani.Laporan KiPAD yang disajikan ini merupakan hasil kerja lapangan di 20 daerah yang tersebar diempat propinsi. yaitu: 1) Propinsi Aceh: Ruslaidin (Simeulue), Saiful Bismi (Aceh Singkil),Nasrudin (Aceh Tenggara), Idrus Saputra (Bener Meriah), Askhalani (Kota Banda Aceh).Verifikasi data oleh Baihaqi. 2) Propinsi Kalimantan Barat: Joni Rudwin (Sambas), Rosemaniar(Bengkayang), Yayan Putra (Sekadau), Demanhuri (Melawi), Didik Suprapta (Kota Singkawang).Verifikasi data oleh Faisal Riza. 3) Propinsi Jawa Timur: Quddus Salam (Tulungagung), HadiMakmur (Jember), Nurhadi (Kab. Probolinggo), Mashudi (Bondowoso), Januar Luthfi (KotaProbolinggo). Verifikasi data oleh Dahkelan. 4) Propinsi Sulawesi Selatan: Anwar Razak(Bulukumba), Nilawati (Barru), Madjid Bathi (Luwu), Akil Rahman (Luwu Utara), Agus (KotaMakassar). Verifikasi data oleh Sudirman.Kepada seluruh yang terlibat, Seknas FITRA mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.Untuk perbaikan pengelolaan anggaran daerah yang lebih demokratis, laporan KiPAD 2011 inididedikasikan.


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Daftar IsiUcapan Terima Kasih............................................................................................................................... 1Daftar Isi .................................................................................................................................................. 2Bab I Pengantar ................................................................................................................................... 3Bab II Kinerja Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah ............................................................... 10Bab III Kinerja Partisipasi Pengelolaan Anggaran Daerah ................................................................... 19Bab IV Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah .............................................................. 26Bab V Kinerja Kesetaraan Pengelolaan Anggaran Daerah ................................................................. 36Bab VI Kinerja Pengelolaan Anggaran daerah .................................................................................... 43Bab VII Rekomendasi ........................................................................................................................... 462Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Bab IPengantar : Mengukur KinerjaPengelolaan Keuangan di daerahKINERJA3A. PengantarAnggaran pemerintah (baik APBN maupun APBD) merupakan instrumen penting bagipemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasionalmaupun daerah. Bahkan bisa dikatakan bahwa anggaran pemerintah adalah refleksi keputusanpolitik antara eksekutif dan legislatif. Keputusan politik ini tentunya akan berdampak sangatluas terhadap taraf hidup masyarakat terkait dengan seberapa besar alokasi anggaranpembangunan bisa memberikan manfaat bagi upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baikbagi warganya khususnya kelompok miskin dan perempuan. Oleh karenanya, anggaranmerupakan salah satu alat ukur untuk menilai keberpihakan pemerintah terhadap warganya.Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KiPAD) merupakan instrumen penelitian yangdigagas, dikembangkan dan dilaksanakan oleh kelompok sipil untuk memantau danmengevaluasi proses pengelolaan anggaran di daerah. Instrumen monitoring ini telahdiimplementasikan sejak tahun 2009 oleh Seknas FITRA dengan dukungan dari the AsiaFoundation. Pada tahun 2009 hingga 2010, monitoring dilakukan di 42 kabupaten/kota diIndonesia dengan melibatkan 28 jaringan kelompok sipil yang terdiri dari Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas) maupun lembaga penelitian dari perguruan tinggi.Laporan penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana praktik-praktik pengelolaananggaran daerah dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelolapemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraangender. Secara khusus, studi inidimaksudkan untuk memberi umpan balikkepada pemerintah daerah untukmeningkatkan kinerja dalam prosesperencanaan dan penganggaran. Melaluistudi ini pemerintah daerah bisa melihatbagaimana tahapan-tahapan pada prosespenganggaran di daerahnya sudah sesuaidengan aturan-aturan yang digariskan, jugamendapatkan inspirasi atas prakarsaprakarsainovatif yang dilakukan oleh daerahlain. Bagi pemerintah pusat, studi ini ini jugaSiklus Pengelolaan Anggaranterdiri dari empat tahapan:1. perencanaan anggaran,2. pembahasan anggaran,3. pelaksanaan anggaran, dan4. pertanggungjawaban anggarandiharapkan dapat dipakai untuk melakukan evaluasi kebijakan nasional dalam prosespengelolaan anggaran daerah yang lebih baik. Hasil studi ini juga dipakai sebagai rujukan bagiTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011kerja-kerja advokasi jaringan kelompok sipil dalam berbagai program advokasi anggaran yangberpihak kepada kelompok miskin (pro poor) di beberapa daerah yang menjadi lokasi studi.Laporan ini merupakan hasil penilaian pengelolaan anggaran di 20 kabupaten/kota padatahun 2011 yang dikoordinir oleh Seknas Fitra dengan dukungan dari The Asia Foundationdan Program Kinerja - USAID. Ada empat tahapan yang dinilai dalam KIPAD ini yakni tahapperencanaan dimana pemerintah daerah melakukan serangkaian kegiatan untuk merencanakanprogram kegiatan hingga penyusunan draft anggaran; tahap pembahasan dimana pemerintahdaerah membahas dan menetapkan draft anggaran yang telah disusun pada tahap sebelumnya;tahap pelaksanaan dimana pemerintah daerah melaksanakan program sesuai dengan anggaranyang telah ditetapkan; tahap pertanggungjawaban pada saat dimana pemerintah daerah danmempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang telahdilaksanakannya.4B. Metodologi KiPADStudi ini menggunakan pendekatan evidence based study yang dilakukan melaluipenilaian atas dokumen-dokumen kunci dan kegiatan-kegiatan utama dalam pengelolaananggaran pada tiga sektor, yakni Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum (PU).Terdapat 21 dokumen-dokumen utama yang dipilih yang tersebar pada setiap tahapan.Penilaian didasarkan atas kepatuhan atas peraturan perundangan dan prakarsa-prakarsadaerah dalam kerangka keberpihakan terhadap pelayanan publik serta kelompok miskin,perempuan, maupun kelompok-kelompok terpinggirkan.Ada empat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai dasaranalisis penelitian ini yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraangender. Tiap prinsip tersebut dipakai sebagai alat untuk menganalisis keseluruhan tahapanpengelolaan anggaran sejak dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan danpertanggungjawaban. Tiap indikator memiliki batasan pengertian yang didasarkan pada kondisisebagai berikut:Transparansi dioperasionalisasikan sebagai upaya keterbukaan pemerintah dalammenyediakan dan membuka akses informasi pada setiap tahapan perencanaanpenganggaran secara sistematis. Ada tiga indikator yang digunakan untuk melihattransparansi pengelolaan anggaran, yaitu ketersedian dan akses dokumen anggaran,keterbukaan proses pengelolaan anggaran, dan pelembagaan pelayanan informasisebagaimana diamanatkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP).Partisipasi dioperasionalisasikan sebagai tingkat keterlibatan masyarakat dalampengambilan keputusan pada setiap tahapan pengelolaan anggaran. Partisipasi diukurberdasarkan ketersedian media partisipasi, tingkat partisipan masyarakat yang terlibat,ketersediaan jaminan regulasi yang menjamin pelibatan masyarakat, dan otoritaspengembilan kebijakan anggaran.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011 Akuntabilitas dirumuskan sebagai upaya pemerintah daerah untukmempertanggungjawabkan anggaran yang telah dikelola kepada legislatif dan publiksecara umum. Indikator ini meliputi wahana yang digunakan untukpertanggungjawaban, ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen anggaran,pelebagaan pengadaan barang dan jasa, serta penilaian BPK atas hasil audit keuangandaerah. Kesetaraan Gender dirumuskan sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan ruangpartisipasi kelompok miskin dan perempuan dalam siklus perencanaan penganggaran.Hal yang dilihat dari indikator ini adalah wahana yang disedikan pemerintah untukkelompok miskin dan perempuan dengan menimbang kondisi dan posisi mereka dalammasyarakat sehingga dimungkinkan bagi mereka ikut dipertimbangkan dalamperencanaan dan penganggaran, ketersediaan institusi pengelola dan jaminanregulasinya.51. Instrumen KiPAD dan Pemberian NilaiInstrumen KiPAD terdiri dari 101 pertanyaan. Setiap pertanyaan merepresentasikan aspekaspekyang diukur oleh KiPAD, yaitu transparansi (44 pertanyaan), partisipasi (15 pertanyaan),akuntabilitas (20 pertanyaan), dan kesetaraan gender (22 pertanyaan). Secara umum,instrumen KiPAD yang dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu Bagian I, uji ketersediaan danakses 21 dokumen perencanaan penganggaran. Bagian II, uji kecukupan informasi anggarandalam dokumen anggaran. Dan Bagian III, uji kualitas proses pengelolaan anggaran.Pilihan-pilihan jawaban pada setiap pertanyaan memiliki skor yang berbeda-beda dengannilai terendah “0” dan tertinggi “100”. Setiap pertanyaan memiliki bobot yang sama. Hal inimembuat nilai indeks setiap daerah secara otomatis berada pada interval “0” hingga “100”,dengan demikian memudahkan pembaca untuk melihat perbandingan skor antara daerahpenelitian yang satu dengan daerah lainnya.Indeks KiPAD keseluruhan (overall index of Good Governance) dihitung dengan mereratanilai yang didapat untuk keseluruhan 110 pertanyaan. Hal yang sama dilakukan untukmenghitung Indeks Transparansi (transparency index), Indeks Partisipasi (participation index),Indeks Akuntabilitas (accountability index) dan Indeks Kesetaraan (equality index).2. Realibilitas dan ValiditasDukungan atas reliabilitas instrumen penelitian ini didapatkan dari tiga hal. Pertama,penggunaan alat verifikasi yang dimaksudkan untuk meminimalkan kesalahan pengukuran(measurement error) dalam penelitian. Secara teknis, verifikator menilai jawaban asesorsesuai dengan bukti yang ditunjukkan dan apakah bukti tersebut mencukupi untukmemilih sebuah jawaban. Bila tidak mencukupi, maka asesor perlu mencari alatTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011verifikasi tambahan untuk mendukung klaim jawabannya. Verifikasi ulang jawabansekaligus dapat diparalelkan dengan reliabilitas antar penilai (inter-rater realiability).Dukungan kedua atas reliabilitas datang dari split-half test. Untuk instrumensepanjang 97 pertanyaan seperti yang digunakan dalam studi ini, split half test lebih cocokdigunakan ketimbang Chronbach’s Alpha yang sensitif terhadap jumlah pertanyaan. Splithalftest menghasilkan korelasi antar dua bagian instrumen sebesar 0.731, yang dapatdipandang sebagai korelasi kuat.6Dukungan ketiga untuk reliabilitas instrumen didapat dengan menganggap seolaholahempat dimensi dan empat siklus merupakan instrumen terpisah dan kemudianmelakukan penghitungan koefisien Chronbach’s Alpha. Tabel 1.1 memberikan nilaikoefisien Alpha untuk empat dimensi dan empat siklus. Seperti terlihat, seluruh instrumenmemiliki reliabilitas yang baik dengan nilai Alpha paling rendah dimiliki akuntabilitasnamun masih tergolong moderat.Tabel 1.1. Realibilitas Dimensi dan SiklusInstrumen Jumlah Pertanyaan Chronbach’s AlphaDimensi Transparansi 42 0.911Dimensi Partisipasi 15 0.793Dimensi Akuntabilitas 16 0.575Dimensi Kesetaraan 25 0.877Siklus Perencanaan 28 0.779Siklus Pembahasan 24 0.862Siklus Pelaksanaan 28 0.827Siklus Pertanggungjawaban 18 0.8243. Kategorisasi IndeksKIPAD membagi daerah ke dalam kategori “sangat baik”, “baik”, “cukup”, dan “buruk”untuk setiap indeks. Kategorisasi dilakukan dengan menggunakan expert judgment.Secara spesifik, tim peneliti menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner danmenentukan jawaban apa yang diharapkan diraih oleh daerah-daerah dalam setiapkategori. Sebagai contoh, untuk pertanyaan nomor satu tentang uji akses atas RKPD, timpeneliti berpandangan mengingat pentingnya dokumen ini maka daerah “sangat baik”diharapkan minimal mengizinkan akses dokumen dalam 1-10 hari, daerah “baik”mengizinkan akses dalam 11-17 hari dan daerah “cukup” membuka akses lebih dari 17hari. Sebaliknya, untuk pertanyaan nomor 79 tentang waktu DPRD menerima RAPBD-Puntuk dibahas, kriteria untuk daerah “sangat baik” ditetapkan adalah sebelum bulanOktober, sementara untuk daerah “baik” dan “cukup” adalah pada bulan Oktober.Metode ini dipandang lebih baik daripada melakukan kategorisasi denganmenetapkan nilai secara arbitrary (acak). Dengan metode ini, tim peneliti dapatmenerapkan pengetahuannya akan kondisi lapangan dan mengombinasikannya denganpemahaman akan ketentuan normatif regulasi. Di sisi lain, kategorisasi dengan nilai-nilaiacak akan lebih kurang sensitif terhadap dinamika lapangan dan seberapa jauh/dekatTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011kondisi lapangan itu dari kondisi ideal yang diharapkan. Tabel 1.5 memberikankategorisasi untuk seluruh indeks.Tabel. 1.2. Kategorisasi Peringkat DaerahKategoriSkor IndeksTransparansiSkor IndeksPartisipasiSkor IndeksAkuntabilitasSkor IndeksKesetaraanGenderSkor IndeksKiPAD7Sangat Baik 84,17 - 100 77 - 100 94,33 - 100 89,40 - 100 85,98 - 100Baik 67,98 - 84,16 66,33 - 76,99 76 - 94,32 71,40 - 89,39 69,65 - 85,97Cukup Baik 50,24 - 67, 97 52,33 - 66,32 50,67 - 75,99 57,20 - 71,39 52,42 - 69,64Kurang Baik 0 - 50,23 0 - 52,32 0 - 50,66 0 - 57,19 0 - 52,414. Teknik Pengumpulan Data KiPADAda tiga teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengisi instrumen KiPAD, yaituuji akses dokumen pengelolaan anggaran, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Ujiakses dokumen pengelolaan anggaran mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU. No. 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ada tiga prinsip dasar yang menjadiacuan uji akses dokumen pengelolaan anggaran:1. setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Dengan demikian, permintaaninformasi tidak dapat dihalangi oleh perbedaan domisili pemohon informasi dan BadanPublik.2. Informasi perencanaan dan penganggaran adalah informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Termasuk salinan dokumen yang memuatinformasi perencanaan dan informasi anggaran.3. Badan Publik wajib menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dalamjangka waktu yang sudah ditentukan oleh UU.Uji ini dilakukan secara personal atau kelembagaan yang kurang dikenal dan diketahuioleh pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan dalam uji akses ini adalah dengan mencariinformasi yang akan diuji di media publikasi yang dikelola oleh Pemerintah daerah, sepertiwebsite dan media lainnya. Jika informasi tidak ditemukan, assesor mengirimkan suratpermintaan informasi dan diajukan ke instansi pemerintah daerah sesuai dengan Satuan Kerjayang menguasasi informasi. Bagian ini tidak dapat diisi berdasarkan hasil interview maupunFGD. Terdapat 21 jenis dokumen pengelolaan anggaran yang diuji akses dalam KiPAD tahun2011, yaitu:Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Tabel 1.3. Dokumen Pengelolaan Anggaran Yang Diuji AksesDokumenPerencanaanDokumenPembahasanDokumenPelaksanaanDokumenPertanggungjawaban Rencana KerjaPemerintah daerah(RKPD) Rencana KerjaSatuan KerjaPemerintah daerah(Renja SKPD)Pendidikan,Kesehatan, dan PU Kebijakan UmumAnggaran (KUA) danPrioritas danPlatform AnggaranSementara (PPAS) Rencana Kerja danAnggaran (RKA)SKPD Pendidikan,Kesehatan, dan PU Peraturan Daerah(Perda) tentangAPBD Peraturan KepalaDaerah (Perkada)tentang PenjabaranAPBD Daftar PelaksanaanAnggaran (DPA)SKPD Pendidikan,Kesehatan, dan PU Perda tentangPerubahan APBD Perkada tentangPenjabaranPerubahan APBD Laporan RealisasiSemesetar Pertama Perda tentangPertanggungjawabanAPBD Informasi LaporanPelaksanaanPemerintahan Daerah(ILPPD) Laporan PelaksanaanPemerintahan Daerah(LPPD) Laporan Kerja danPertanggungjawaban(LKPJ) Pemerintahdaerah8Bagian kedua instrumen KiPAD diisi dengan menelaah kecukupan informasi yang dimuatdalam dokumen perencanaan penganggaran. Dokumen yang ditelaah adalah dokumen yangdiperoleh melalui prosedur legal formal, sebagaimana yang diatur undang-undang KeterbukaanInformasi Publik. Bagian dua hanya boleh diisi berdasarkan telaah dokumen yang tersedia.Sementara pengumpulan data untuk bagiantiga dilakukan melalui tiga cara, yaitu telaahdokumen, interview ke pemangkukepentingan, dan FGD. Interview dilakukan jikatidak ada data tertulis berupa dokumen ataulainnya yang dapat digunakan sebagai alatverifikasi. Interview ditujukan kepada personaldi intansi Pemerintah daerah yang menguasaiinformasi.Untuk menghindari subjektifitas, informasiyang diperoleh dari aparatur pemerintahdaerah harus dikonfirmasi ke pemangkukepentingan yang lain. Dalam hal ini, informasiyang diperoleh dari aparatur Pemerintah daerahhanya menjadi informasi awal yang harusdikonfirmasi ke pemangku kepentingan lainyang berasal dari unsur masyarakat.Informan kunci KiPAD 2011 : Badan Perencanaan danPembangunan Daerah(Bappeda) Bagian Perencanaan Programpada Dinas Pendidikan,Kesehatan, dan PU Badan Pengelola KeuanganDaerah (BAKD) / Tim AnggaranPemerintah daerah (TAPD) Bagian Persidangan SekretariatDPRD Pejabat-Pejabat lain yangterkait, termasuk Kepala Daerah,Sekretaris Daerah, para asisten,dan Kepala SKPD.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011FGD dilaksanakan untuk mengkonfirmasi beberapa data temuan sementara. FGDmelibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah daerah, LSM, organisasimasyarakat termasuk organisasi perempuan, akademisi, dll.C. Lokasi KiPAD9KiPAD 2011 dilaksanakan di 20 kabupaten/kota yang tersebar di 4 provinsi yakniNangroe Aceh Darussalam, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.Kabupaten/Kota yang dipilih merupakan daerah program proyek Kinerja – USAID. SetiapPropinsi terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Berikut adalah lokasi penelitian KiPAD2011 :Gambar 1.1. Daerah Penelitian KiPADTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Bab IIKinerja Transparansi PengelolaanAnggaran Daerah10Konstitusi Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara untuk dapat memperolehinformasi. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, “Setiaporang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadidan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yangtersedia”.Hak mendapatkan informasi public diatur lebih lanjut dalam UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Salah satu tujuan utama disusunnya UU iniadalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik. 1 Sebagai konsekuensi adanya hak setiap warga negarauntuk mendapatkan informasi publik, maka setiap badan publik wajib memberikan tanggapanpermintaan informasi. Badan Publik diharuskan menyediakan, memberikan dan/ataumenerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon 2Informasi Publik, kecuali jika informasi yang diminta adalah termasuk informasi yangdikecualikan. Informasi yang disediakan tersebut harus berupa informasi yang akurat, benar,dan tidak menyesatkan. 3UU No. 14 Tahun 2008 juga mengatur dengan jelas ketentuan waktu pelayanan informasikepada setiap pemohon informasi. Badan Publik memiliki waktu selama 17 hari kerja untukmemberikan tanggapan permintaan informasi kepada pemohon informasi. Menurut pasal 22,setiap badan publik harus menyampaikan pemberitahuan atau tanggapan kepada pemohoninformasi terkait permintaan informasi yang diajukannya, selambat-lambatnya 10 hari. BadanPublik dapat memperpanjang waktu pemberitahuannya paling lambat 7 hari kerja berikutnyadengan memberikan alasan tertulis kepada pemohon informasi. Badan Publik juga harusmenanggapi surat keberatan informasi paling lambat 30 hari kerja setelah surat keberatanditerima. Total waktu yang dimiliki Badan Publik untuk merespon permintaan informasi adalah47 hari kerja. Ketentuan ini memperjelas asas cepat dan tepat waktu dalam pelayananiniformasi. Namun, jika badan publik tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktutersebut, pemohon dapat menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID.Surat keberatan harus ditanggapi oleh badan publik selambat-lambatnya 30 hari kerja. Jika1 Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang KIP2 Pasal 1 angka 12 Ibid, Pemohon informasi adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesiayang mengajukan informasi publik.3 Pasal 7 IbidTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka pemohon informasi dapat mengajukansengketa informasi ke Komisi Informasi Publik.Secara legal formal, transparansi pengelolaan anggaran daerah telah diamanatkan dalambeberapa kebijakan pemerintah antara lain:1. Pasal 23 UUD 1945: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud daripengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dandilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuranrakyat”2. Pasal 3 ayat (1) UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”3. Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 tentang penyusunan Peraturan Perundang-Undangan:“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asasPembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi: Kejelasan tujuan;Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materimuatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; danKeterbukaan”4. Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Pengelolaankeuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif,transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan”5. Pasal 4 PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, danmanfaat untuk masyarakat11Informasi perencanaan dan anggaran termasuk kategori informasi yang wajib disediakandan diumumkan secara berkala. Hal ini tertuang sebagaimana Surat Edaran Komisi InformasiPusat No. 1 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah informasi yang wajib disediakan dan diumukansecara berkala oleh pemerintah. Surat tersebut menekankan bahwa dokumen RKA dan DIPAbukanlah merupakan dokumen rahasia yang harus disimpan oleh pemerintah tetapi merupakandokumen publik dimana masyarakat harus dan berhak tahu.A. Uji Akses Dokumen AnggaranDari total permintaan atas 420 dokumen anggaran yang diajukan ke 20 Pemerintahdaerah, diperoleh 410 hasil uji akses dokumen. 10 dokumen anggaran lainnya tidak dinilaikarena masih dalam proses pembahasan sampai masa pengumpulan data selesai. Hasil uji aksesyang dimaksud dalam studi ini dikelompokan menjadi empat kategori, A) Dokumen tersediaTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011dan dipublikasikan 4 , B) Dokumen tersedia dapat diperoleh dengan permintaan 5 , C) Dokumentersedia tapi tidak dapat diakses 6 , dan D) tidak ada tanggapan 7 .Masih ditemukan banyak dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah tidak bisadiakses. Dari 410 dokumen yang diperoleh, 45% atau 185 dokumen tidak dapat diakses. Selainitu 35% atau 143 dokumen yang diuji melalui permintaan, tidak mendapatkan tanggapan daripemerintah daerah. Sementara itu, terdapat 82 dokumen atau sekitar 20%okumen yangdiperoleh melalui uji akses. Dari 82 dokumen tersebut, 73 dokumen diperoleh denganpermintaan, dan 9 lainnya diperoleh tanpa permintaan karena dokumen telah dipublikasikan.12Dokumen perencanaan tidak lebih mudah diakses dari dokumen penganggaran. Diantaradokumen-dokumen perencanaan, hanya hasil uji akses RKPD yang paling signifikan (14daerah). Kondisi ini berbeda dengan temuan KiPAD tahun 2009 dan 2010 yang menemukandokumen-dokumen perencanaan cenderung lebih mudah diperoleh dibandingkan dengandokumen tahapan lainnya.Penelitian ini juga menunjukan bahwa dokumen APBDP lebih sulit diperoleh dari padadokumen APBD. Hasil uji akses menunjukkan bahwa dokumen APBD diperoleh di 8 daerah danPenjabaran APBD di sembilan daerah. Sedangkan tidak ada satu daerah pun yang dokumenAPBDP dan penjabarannya bisa diakses kecuali di Kab. Sambas. Di propinsi Sulawesi Selatandokumen APBDP dan penjabarannya belum dapat ditentukan statusnya karena masih dalamproses pembahasan pada waktu pengumpulan data, kecuali di Kab. Luwu.4 Kategori ini menunjukan bahwa dokumen anggaran dapat diperoleh publik tanpa mengajukan permintaan formalkarena telah dipublikasikan melalui website dan dapat diunduh keseluruhan, atau dipublikasikan melalui media lainyang mudah diakses publik (media cetak; koran, pamplet, dll).5 Kategori ini menunjukan bahwa dokumen anggaran dapat diperoleh dengan terlebih dahulu mengajukanpermintaan ke badan publik yang menguasasi dokumen anggaran. Sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalamUU No. 14 Tahun 2008, hasil uji akses ini dikelompokan berdasarkan waktu perolehannya, yaitu : a) diperoleh antara1-10 hari kerja, b) diperoleh antara 11-17 hari kerja, dan c) diperoleh antara 18-45 hari kerja6 Kategori ini menunjukan bahwa dokumen anggaran yang diminta tidak dapat diperoleh karena adanya tanggapanpenolakan.7 Kategori ini menunjukan bahwa permintaan dokumen yang diajukan tidak mendapatkan tanggapan dariPemerintah daerah yang tidak menjelaskan apakah dokumen anggaran dapat diperoleh atau tidakTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


RKPDRenja SKPD PendidikanRenja SKPD KesehatanRenja SKPD PUKUA-PPASRKA-SKPD PendidikanRKA-SKPD kesehatanRKA-SKPD PURAPBDPerda tentang APBDPerkada Penjabaran APBDPerda APBDPPerkada Penjabaran APBDPDPA SKPD PendidikanDPA SKPD KesehatanDPA SKPD PULap. Realisasi smt IPerda Realisasi APBDInformasi LPPDLPPDLKPJJumlah DaerahKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Grafik. 2.1. Hasil Uji Akses Dokumen Pengelolaan Anggaran *)2018161412108642013Perencanaan pembahasan pelaksanaan pertanggungjawabanDipublikasikanTidak Dapat Diperolehdiperoleh dengan permintaanPermintaan tidak ditanggapi*) di beberapa daerah tidak diperoleh informasiDari 21 jenis dokumen yang diminta di setiap kabupaten/kota, ILPPD dan RKPD terbanyakdipublikasikan (Grafik 2.1.). Hasil Uji akses menemukan Kota Probolinggo dan Barru yangmempublikasikan RKPD dan ILPPD, serta Kota Banda Aceh yang mempublikasikan RKPD dankab. Bondowoso yang mempublikasikan ILPPD. Selain mempublikasikan RKPD dan ILPPD, KotaProbolinggo juga mempublikasikan DPA SKPD PU, DPA SKPD Kesehatan, dan LPPD.Minimnya dokumen yang diperoleh melalui uji akses terjadi di semua daerah studi, kecualidi Sambas dan Kota Makassar. Lebih dari separuh dokumen yang diminta dapat diperolehdengan permintaan di dua daerah ini. 12 dokumen dapat diperoleh di Sambas, dan 11 dokumendi Kota Makassar. Dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, peroleh jumlah dokumen hasiluji akses di dua daerah ini memiliki perbedaan signifikan. (Grafik 2.2.)Ada perbedaan kategori hasil uji akses dokumen yang tidak diperoleh antar daerah dipropinsi penelitian. Daerah-daerah di propinsi Kalimantan Barat dan Aceh, mayoritasdokumen tidak diperoleh karena tidak mendapatkan tanggapan permintaan. Hal ini berbedadengan daerah-daerah di propinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yang mayoritas dokumentidak diperoleh karena dokumen tidak dapat diakses melalui penolakan permintaan dokumenanggaran.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Grafik 2.2. Perolehan Dokumen Berdasarkan Daerah *)Kab. SambasKota MakassarKab. MelawiKota Banda AcehKab. BarruKab. SingkilKab. Aceh TenggaraKota ProbolinggoKab. JemberKab. Luwu UtaraKab. BulukumbaKab. SimeulueKab. Bener MeriahKota SingkawangKab. BondowosoKab. TulungagungKab. LuwuKab. SekadauKab. BengkayangKab. Probolinggo140 3 6 9 12 15 18 21DipublikasikanDiperoleh antara 11-17 hari kerjaTidak dapat diperolehDiperoleh antara 0-10 hari kerjaDiperoleh antara 18-45 hari kerjaPermintaan tidak ditanggapi*) di beberapa daerah tidak diperoleh informasiDi Bengkayang, Sekadau dan Probolinggo semua dokumen tidak mendapatkan tanggapandan tidak dapat diakses melalui permintaan. Di kab. Bengkayang 3 permintaan dokumen diBengkayang tidak dapat diakses, dan sisanya tidak mendapatkan tanggapan. Semua permintaandokumen di kab. Sekadau tidak mendapatkan tanggapan. Sementara itu, di Kab. Probolinggo,semua dokumen tidak dapat diakses dan 1 permintaan dokumen tidak mendapatkan tanggapan.Faktor birokrasi menjadi salah satu penyebab utama hasil uji akses ini. Tidak ada satu punaparatur pemerintah daerah yang dapat mengeluarkan atau memberikan dokumen anggarankepada pemohon informasi tanpa seizin dari atasannya.B. Pelayanan Informasi AnggaranDari grafik 2.2 umumnya akses dokumen yang diperoleh melalui permintaan, diperolehkurang dari 10 hari. Ada 4 daerah yang dokumen yang bisa diperoleh dalam waktu tersebutyakni Kota Banda Aceh, Sambas, Melawi dan Kota Makasar. Ada 12 dokumen bisa diperolehdengan jangka waktu tersebut di Sambas, 9 dokumen di kota Makasar, 8 dokumen di Melawidan 5 dokumen di kota Banda Aceh.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Kota Probolinggo memberi kemudahan kepada masyarakat dengan mempublikasikan 5jenis dokumen. Namun sayang, tidak ada satu pun dokumen lainnya yang diperoleh melalui ujipermintaan dokumen. Hal serupa juga terjadi di Bondowoso yang hanya mempublikasikan 1dokumen, tetapi tidak memberikan dokumen yang lainnya melalui uji permintaan dokumen.15Belum banyak pemerintah daerah yang membentuk pelembagaan pelayanan informasikhususnya Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan SOP tentangpelayanan informasi.. Studi ini menemukan ada 4 pemerintah daerah yang telah menunjukPejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Bengkayang, Luwu Utara,Bulukumba, dan Kota Singkawang. Sedangkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentangpelayanan informasi telah disusun di lima daerah. Kota Singkawang adalah satu-satunya daerahdalam studi ini yang telah memiliki kedua pelembagaan pelayanan informasi ini. Daerah-daerahstudi di Jawa Timur dan Aceh belum menunjuk PPID sampai masa pengumpulan data selesai.(Tabel 2.1)Tabel 2.1. Ketersediaan PPID dan SOP Pelayanan InformasiPropinsi Kab/ Kota PPIDSulawesiSelatanJawaTimurKalmantanBaratACEHSOP PelayananInformasiKota MakassarKab. BarruKab. Bulukumba Kab. Luwu Utara Kab. LuwuKab. BondowosoKab. JemberKab. ProbolinggoKota ProbolinggoKab. TulungagungKota Singkawang Kab. SambasKab. Bengkayang Kab. SekadauKab. MelawiKota Banda AcehKab. Bener MeriahKab. Aceh TenggaraKab. SimeulueKab. SingkilMasih adanya perbedaan pandangan diantara aparatur pemerintah daerah menanggapipermintaan dokumen anggaran. Dalam beberapa kasus, kepala SKPD sebagai badan publikbersedia memberikan dokumen, namun dengan alas an dilarang oleh atasannya, dalam hal iniTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Sekda atau kepala daerah. Demikian sebaliknya, ada kepala daerah yang menyatakan bersediauntuk memberikan dokumennya, namun pihak kepala SKPD menolak pemberian dokumentersebut.Tidak adanya kelembagaan pelayanan informasi cenderung menghambat akses dokumenanggaran. Beberapa pengalaman lapangan dalam proses uji akses menunjukan bahwa tidakadanya PPID dan SOP pelayanan informasi menyulitkan pemohon informasi mengajukanpermintaan, bahkan sering berujung pada penolakan pemberian dokumen dan menimbulkanpersepsi yang berbeda sebagaimana kasus diatas. Di beberapa daerah, pemohon informasiharus membuat dan mengajukan ulang surat permintaan informasi anggaran karena suratsebelumnya hilang. Proses disposisi surat permintaan yang panjang menjadi salah satupenyebab tidak ada satu pun dokumen diperoleh di Sekadau dan Bengkayang. PemerintahKabupaten Probolinggo menolak memberikan dokumen anggaran karena KTP pemohonmenunjukan bahwa pemohon bukan penduduk setempat. Padahal, UU No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan secara jelas bahwa memperoleh informasiadalah hak setiap warga negara. Artinya hak ini tidak dibatasi oleh latarbelakang pemohoninformasi. Seorang pegawai salah satu Dinas di Melawi tidak bisa memberikan dokumen karenasalinannya hanya dimiliki oleh Kepala Dinas. Pada kondisi pelayanan informasi telahdilembagakan dalam Pemerintahan daerah, kasus-kasus ini seharusnya tidak terjadi.16Berdasarkan hasil observasi lapangan, 5 faktor yang menyebabkan minimnyaperolehan dokumen :1. Pemerintah daerah khawatir dokumen anggaran disalahgunakan; ada kelompok masyarakat yangsering memanfaatkan informasi anggaran sebagai “alat ancaman” kepada Pemerintah daerah untukmemperoleh keuntungan materi.2. Budaya birokrasi rezim orde baru yang masih membekas; dokumen anggaran dianggap sebagai rahasianegara yang tidak boleh diketahui oleh publik.3. Pelayanan Informasi masih didasari kesadaran personal aparatur Pemerintah daerah; Pelayananinformasi belum dilembagakan.4. Perbedaan persepsi pelayanan informasi anggaran di kalangan aparatur Pemerintah daerah.5. Proses mutasi aparatur Pemerintah daerah.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011C. Indeks Transparansi Pengelolaan AnggaranIndeks transparansi memposisikan Sambas, Kota Makassar, dan Kota Banda Aceh sebagaiperingkat pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan (Grafik 2.3.). Keunggulan Sambasdidukung oleh jumlah perolehan dokumen anggaran hasil uji akses yang lebih banyak, yakni 12dokumen anggaran diperoleh dengan permintaan kurang dari 10 hari kerja. Sementara jumlahdokumen yang diperoleh di Kota Makassar sebanyak 11 dokumen, dan 7 dokumen di KotaBanda Aceh. Meskipun perolehan dokumen di Melawi lebih banyak 1 dokumen dari Kota BandaAceh, tetapi posisi Melawi dalam Indeks Transparansi masih di bawah karena Kota Banda Acehsudah membuat SOP pelayanan informasi.17Grafik 2.3. Indeks Transparansi Pengelolaan AnggaranKab. SambasKota MakassarKota Banda AcehKab. BarruKab. Luwu UtaraKota ProbolinggoKab. MelawiKab. BulukumbaKab. SingkilKab. Aceh TenggaraKab. JemberKota SingkawangKab. BondowosoKab. TulungagungKab. LuwuKab. ProbolinggoKab. BengkayangKab. Bener MeriahKab. SekadauKab. Simeulue36,033,629,527,525,525,024,322,721,520,518,217,316,812,29,450,948,740,237,537,00,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0skorKategoriSkorSangat Transparan 84,2 - 100Transparan 68 - 84,1Cukup Transparan 50,2 - 67, 9kurang Transparan 0 - 50,1Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Semua daerah dalam studi ini masuk kategori kurang transparan, kecuali Sambas. Sambasberada di kategori cukup transparan, dengan skor 50,9, tertinggi di ke dua puluh daerah studi.Namun demikian, perlu dicatat bahwa skor indeks transparansi Sambas masih jauh dari skorideal , yaitu 100.Dua daerah di Aceh, yakni Simeulue dan Bener Meriah dan dua daerah di KalimantanBarat, yakni Sekadau dan Bengkayang, menempati posisi terendah. Meskipun PPID sudahditunjuk di Bengkayang, dan SOP pelayanan informasi telah disusun di Sekadau, sulitnyamengakses dokumen di kedua kabupaten ini menunjukkan kelembagaan pelayanan informasibelum efektif. Sementara di Simeulue dan Bener Meriah, hanya dua jenis dokumen yangdiperoleh dalam kurun waktu lebih dari 10 hari kerja. Sementara dokumen lainnya tidakdiperoleh karena tidak ditanggapi Pemerintah daerah.18Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Bab IIIKinerja Partisipasi PengelolaanAnggaran19Partisipasi merupakan salah satu indikator penting dalam tata pemerintahan yang baik.Pendekatan partisipatif dalam tata pemerintahan menuntut pemerintah memposisikanmasyarakat sebagai subjek dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran. Hal inimenginidikasikan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Disisi lain, pemerintah juga diharapkan menyediakan media ataupun wahana bagi masyarakatuntuk dapat memberikan masukan-masukan.Secara legal formal, mandat partisipasi telah diamantakan dalam:1. Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapanatau pernbahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”2. Pasal 139 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Masyarakat berhakmemberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasanrancangan Perda”3. Pasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 5 ayat (3), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2) UU No. 25 tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwaperencanaan pembangunan harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat.4. Pasal 103 Permendagri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:“Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRDdisosialisasikan kepada masyarakat”Kinerja partisipasi dalam penelitian ini mengacu pada tiga indikator, yakni: i) ketersedianwahana partisipasi dan partisipan yang terlibat; ii) jaminan regulasi partisipasi; dan iii) tingkatotoritas pengambilan kebijakan anggaran. Indikator-indikator ini sesungguhnya ingin melihatderajat partisipasi pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat pada setiap tahapanpengelolaan anggaran.Ketersediaan wahana partisipasi dalam studi ini mengukur sejauhmana Pemerintahdaerah berinisiatif menyediakan dan menyelenggarakan wahana partisipasi bagimasyarakat di luar mekanisme yang dimandatkan regulasi. Oleh karenanya, studi inimenganggap setidaknya ada 11 wahana partisipasi yang –menurut studi ini- sejatinyadiselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selainmenguji ketersediaan wahana partisipasi yang disediakan, studi ini juga megukur seberapabesar keterlibatan masyarakat dalam setiap wahana partisipasi yang diselenggarakan.Meskipun masyarakat yang dimaksud dalam studi ini pun masih dibatasi pada beberapakelompok saja. Dua aspek yang dianggap penting oleh kelompok masyarakat sipil tetapi tidakTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011diukur dalam studi adalah tingkat akomodasi usulan masyarakat pada setiap wahanapartisipasi, dan kualitas usulan yang disampaikan oleh masyarakat.Dalam hal partisipan dalam wahana partisipasi, studi ini menilai keterlibatan tujuh unsurmasyarakat. Ketujuh unsur ini terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, dan dianggapcukup merepresentasikan masyarakat karena pertimbangan kemandatan, keahlian, dankebutuhan. Tujuh unsur masyarakat yang dinilai adalah Organisasi Profesi, Organisasi Sektoral,Delegasi Musrenbang, Perguruan Tinggi, LSM. Organisasi Masyarakat, Organisasi Perempuan,dan Kelompok lainnya (Seorang yang Ahli di bidangnya).20Tingkat otoritas pengambilan keputusan kebijakan anggaran mengukur apakahPemerintah daerah menyediakan mekanisme yang menjamin setiap usulan masyarakatdiakomodasi dalam kebijakan anggaran. Mekanisme yang dimaksud adalah ketesediaan PaguIndikatif yang ditentukan di tingkat Kecamatan pada saat Musrenbang, atau yang biasa disebutPagu Indikatif Kecamatan (PIK). Meskipun mekanisme ini belum diatur secara spesifik dalamregulasi pengelolaan anggaran nasional, tetapi di beberapa daerah yang tidak menjadi daerahstudi telah mengaplikasikan mekanisme ini. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepadamasyarakat untuk menyusun rencana penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.Anggaran yang akan digunakan telah ditentukan jumlahnya oleh Pemerintah daerahberdasarkan pertimbangan indikator, seperti jumlah penduduk, atau tingkat kemiskinan. Studiini menganggap mekanisme ini baik dan memungkinkan untuk direplikasi.A. Ketersediaan Wahana Partisipasi dan Keterlibatan PartisipanSelain Musrenbang, tingkat ketersediaan wahana partisipasi bagi masyarakat untukmemberikan masukan dalam pengelolaan anggaran masih rendah (Grafik 3.1.). Forumkonsultasi publik dalam proses penyusunan maupun pembahasan dokumen-dokumen strategisbelum banyak dilaksanakan. Padahal melalui konsultasi publik, masyarakat dapatmengidentifikasi sejauhmana usulannya diakomodasi dalam kebijakan anggaran. Hal inimenunjukan bahwa wahana partisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dalampengelolaan anggaran masih sebatas pada wahana sudah diatur secara spesifik, yakniMusrenbang. Sementara pada penyediaan wahana partisipasi publik yang belum diatur secarakhusus umumnya tidak banyak dilaksanakan. Seperti yang tersurat dalam Pasal 103Permendagri 13 tahun 2006, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perludisosialisasikan ke masyarakat, sebelum disampaikan ke DPRD. Namun, mandat yangmenyiratkan perlu adanya forum konsultasi publik RAPBD belum banyak dilaksanakanPemerintah daerah.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Forum SKPDPendidikanForum SKPD KesehatanForum SKPD PUMusrenbang Kab/ kotarerataKonsultasi Publik Kua-PPAS (pemda)Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)Konsultasi PublikRAPBD (Pemda)Konsultasi PublikRAPBD (DPRD)rerataKonsultasi Publik PTJAPBD (Pemda)Konsultasi Publik PTJAPBD (DPRD)Konsultasi Publikpenyusunan LKPDrerataKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Grafik 3.1. Ketersediaan Wahana Partisipasi2015105021Perencanaan Pembahasan Pertanggung jawabanTingkat ketersediaan wahana partisipasi pada tahap perencanaan lebih tinggidibandingkan dengan dua tahapan lainnya. Secara rerata, 10 dari 20 daerahmenyelenggarakan wahana-wahana partisipasi pada tahap perencanaan. Sedangkan padapembahasan dan pertanggungjawaban, secara rerata hanya terdapat 7 dan 4 dari 20 daerahyang menyelenggarakan wahana-wahana partisipasi (Grafik 3.1.). Sebagaimana diketahuibahwa output pada tahap perencanaan masih berbentuk perencanaan program dan kegiatanyang akan dilaksanakan. Diskusi pada tahap perencanaan belum berfokus pada kebijakanalokasi anggaran. Penentuan dan penetapan kebijakan alokasi anggaran baru dimulai padatahap pembahasan, dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban. Rendahnya tingkatketersediaan wahana partisipasi pada dua tahap selain perencanaan ini menunjukan peluangmasyarakat mengawasi proses pengelolaan anggaran masih sedikit.Grafik 3.1. Juga menunjukan bahwa jumlah DPRD yang menyelenggarakan konsultasipublik pembahasan RAPBD relatif lebih banyak dibanding pemerintah daerah. Meskipunjumlah DPRD yang berinisiatif menyelenggarakan wahana konsultasi publik masih belumsignifikan. Pentingnya konsultasi publik membahas RAPBD ini bertujuan untuk menelaahkembali masukan dan usulan masyarakat yang seharusnya diprioritaskan namun belumterakomodasi dalam RAPBD.Daerah-daerah studi di Kalimantan Barat dan Aceh menyediakan wahana partisipasi bagimasyarakat lebih banyak dibanding di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara reratapropinsi, daerah-daerah di Kalimantan Barat menyediakan 6 wahana partisipasi dari 11 wahanapartisipasi yang diuji. Sementara rerata daerah-daerah di Aceh menyediakan 5 wahanapartisipasi. Hanya saja, di Aceh tidak ada satu pun daerah yang menyediakan wahana partisipasipada tahap pertanggungjawaban, kecuali di konsultasi publik penyusunan LKPD di Kota BandaAceh. Sementara itu pada tahap pembahasan, terdapat 3 daerah yang menyediakan semuawahana partisipasi. (Tabel 3.2.)Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


ACEHKalimantanBaratJawa TimurSulawesiSelatanPropinsiForum SKPDPendidikanForum SKPDKesehatanForum SKPD PUMusrenbang Kab/kotaKonsultasi Publik Kua-PPAS (pemda)Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)Konsultasi PublikRAPBD (Pemda)Konsultasi PublikRAPBD (DPRD)Konsultasi Publik PTJ*APBD (Pemda)Konsultasi Publik PTJ*APBD (DPRD)Konsultasi PublikLKPDjumlahKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Tabel 3.2. Wahana Partisipasi Yang Disediakan Oleh 20 DaerahPerencanaanPembahasanPertanggungjawabanKabupaten/ Kota22Kota Makassar V V V 3Kab. Barru V V 2Kab. Bulukumba V V V V 4Kab. Luwu Utara V V V 3Kab. Luwu V 1Kab. Bondowoso V V V V V V V V 8Kab. Jember V 1Kab. Probolinggo V 1Kota Probolinggo V 1Kab. Tulungagung V 1Kota Singkawang V V V V V V V V V 9Kab. Sambas V V V 3Kab. Bengkayang V V V V 4Kab. Sekadau V V V V V V V 7Kab. Melawi V V V V V 5Kota Banda Aceh V V V V V V V V V 9Kab. Bener Meriah V V V V V V V V 8Kab. Aceh Tenggara V V V V V 5Kab. Simeulue V 1Kab. Singkil V V 2Jumlah 6 7 7 20 6 5 7 9 4 3 4* : Pertanggungjawaban (PTJ)Wahana partisipasi yang tersedia di daerah-daerah studi di Jawa Timur hanyalahMusrenbang, kecuali di Bondowoso. Dalam pengelolaan anggarannya, Bondowoso jugamenyediakan Konsultasi Publik pembahasan KUA-PPAS di DPRD, konsultasi publik penyusunandan pembahasan RAPBD, dan konsultasi publik penyusunan dan pembahasan Perdapertanggungjawaban APBD.Daerah-daerah di Sulawesi Selatan menyediakan wahana partisipasi pada tahapperencanaan, tetapi tidak pada dua tahapan lainnya. Meski demikian, Barru dan Luwuhanya menyelenggarakan satu wahana partisipasi saja yaitu Musrenbang, sedangkan tigawahana partisipasi pada tahap perencanaan yang diuji dalam studi ini tidak disediakan. Padatahap pembahasan, Barru tampil berbeda dengan daerah-daerah lainnya karenamenyelenggarakan konsultasi publik pembahasan RAPBD di DPRD.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kelompok LainOrg. SektoralPerguruan TinggiOrg. PerempuanLSM/ OrmasDelegasiMusrenbangOrg. ProfesiKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Grafik 3.2. Rerata Persentase Keterlibatan Masyarakat Pada TahapPerencanaan dan Sesudahnya35%30%25%20%15%10%5%0%PerencanaanPaska PerencanaanSecara rerata, kelompokmasyarakat yang palingsering dilibatkan dalam 10wahana partisipasi yangdiuji dalam studi iniadalah organisasi profesi.Organisasi profesi yangdimaksud dalam studi iniadalah perkumpulan yang didalamnya terdiri darianggotayangberlatarbelakang profesitertentumenurutbidangnya.Sepertiorganisasi guru atauPersatuan Guru RepublikIndonesia (PGRI) di sektorpendidikan, Ikatan DokterIndonesia (IDI) atau Asosiasi Bidan di sektor kesehatan, maupun asosiasi kontraktor di sektorPU. Perguruan Tinggi yang selama ini dianggap paling sering dilibatkan dalam perencanaanpembangunan daerah berada di posisi keempat setelah organisasi profesi, sama denganpersentase organisasi perempuan. Delegasi Musrenbang yang berada di posisi kedua adalahkarena mandat di sejumlah surat edaran dan pedoman pengelolaan anggaran yang disusun olehPemerintah Pusat mensyaratkan keterlibatannya. (Grafik 3.2.)23Keterlibatan seluruh kelompok masyarakatmenurun pada wahana-wahana partisipasipaska proses perencanaan. Penurunanketerlibatan semua unsur masyarakat inimengindikasikan kondisi pengelolaananggaran di mana masyarakat diajak berfikiruntuk menyusun program dan kegiatan tetapitidak untuk menentukan besaran alokasianggaran dan ikut mengkritisi penggunaananggaran pada tahap pertanggungjawaban.Penurunan keterlibatan pada wahanawahanasetelah perencanaanmengindikasikan kondisi pengelolaananggaran dimana masyarakat diajakberfikir untuk menyusun program dankegiatan tetapi tidak untuk menentukanbesaran alokasi anggarannyaB. Jaminan Regulasi dan Otoritas KebijakanPemerintah daerah pada umumnya masih mengacu pada kerangka regulasi nasionaldalam mendorong partisipasi. Belum banyak daerah yang memiliki inisiatif baru untukmelahirkan regulasi jaminan partisipasi secara lebih spesifik, dan sesuai dengan kebutuhanlokalnya masing-masing. Studi ini menemukan daerah yang telah memiliki jaminan regulasilokal dalam bentuk peraturan daerah (perda) di Bulukumba, Kota Probolinggo, dan KabupatenProbolinggo (Tabel 3.2.). Sementara itu, dalam bentuk peraturan kepala daerah (perkada)Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011ditemukan di Sekadau, dan dalam bentuk Surat EdaranBondowoso, dan Kota Singkawang.kepala daerah di Kota Makassar,Tabel 3.2. Ketersediaan Regulasi Lokal Jaminan Partisipasi dan PIKDaerahRegulasi Jaminan Partisipasi24Kab. BulukumbaKab. ProbolinggoKota ProbolinggoNo. 10 tahun 2005 tentang Transparansi dan PartisipasiPenyelenggaraan Pemerintahan BulukumbaNo. 13 tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalamPerencanaan PembangunanNo. 5 tahun 2003 tentang Partisipasi MasyarakatHal yang serupa juga terjadi pada pengaturan mekanisme yang menjamin otoritaspengambilan kebijakan anggaran. Dari 20 daerah studi, hanya 5 daerah yang telah memilikimekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang menjamin usulan masyarakat diakomodasidalam kebijakan anggaran. Dua daerah di Jawa Timur (Bondowoso dan Kota Probolinggo), duadaerah di Kalimantan Barat (Sambas dan Bengkayang), dan satu daerah di Aceh (Bener Meriah).Meskipun demikian, daerah-daerah yang telah menyediakan jaminan regulasi partisipasitidak diikuti dengan jaminan otoritas pengambilan kebijakan anggaran, dalam hal ini PIK.Dari 7 daerah yang menyediakan jaminan partisipasi hanya 2 daerah yang juga mengaturtentang PIK yakni Kota Probolinggo dan Bondowos. Studi ini menduga regulasi yang ada tidakmengatur mekanisme PIK dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini mensiratkan bahwaregulasi yang disusun hanya menduplikasi aturan yang sudah ada. Penyusunan regulasi tidakberangkat dari semangat inovasi ataupun inisiatif pemerintah daerah untuk lebih menjaminusulan masyarakat dialokasikan dalam anggaran daerah. Atau sebaliknya, ketersediaanmekanisme PIK yang ada lebih didasari pada political will kepala daerah yang belumdilembagakan melalui pengaturan regulasi lokal. Konsekuensinya, pergantian kepala daerahtidak dapat menjamin keberlanjutan mekanisme PIK dalam pengelolaan anggaran.C. Indeks Partisipasi Pengelolaan AnggaranKota Banda Aceh menempati peringkat pertama dalam indeks partisipasi pengelolaananggaran daerah, disusul Kota Singkawang dan Bondowoso di peringkat kedua dan ketiga(Grafik 3.3). Di posisi keempat dan kelima adalah Bengkayang dan Aceh Tenggara. Kelimadaerah di peringkat teratas ini unggul karena jumlah ketersediaan wahana partisipasi yangtelah dilaksanakan, kecuali di Bengkayang. Bengkayang lebih didukung oleh ketersedianmekanisme PIK yang menjamin otoritas pengambilan kebijakan anggaran oleh masyarakat.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Grafik 3.3. Indeks Partisipasi Pengelolaan AnggaranKota Banda AcehKota SingkawangKab. BondowosoKab. BengkayangKab. Aceh TenggaraKab. Bener MeriahKota ProbolinggoKota MakassarKab. BulukumbaKab. SekadauKab. ProbolinggoKab. SambasKab. MelawiKab. Luwu UtaraKab. BarruKab. TulungagungKab. LuwuKab. JemberKab. SimeulueKab. Singkil46,736,729,027,323,323,321,718,016,712,010,310,38,78,06,04,03,31,362,058,0250,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0KategoriSkorSangat Partisipatif 77 - 100Partisipatif 66,3 - 76,9Cukup Partisipatif 52,3 - 66,2kurang Partisipatif 0 - 52,2Singkil, Simeulue, Jember, Luwu, dan Tulungagung terpuruk di lima daerah terbawahdalam indeks ini. Kondisi ini disebabkan karena kelima daerah ini hanya menyediakanMusrenbang sebagai wahana partisipasi bagi masyarakat. Selain itu, dari sisi ketersediaanregulasi yang menjamin partisipasi pun tidak ada.Hampir semua daerah masuk kategori kurang partisipatif, kecuali Kota Banda Aceh danKota Singkawang yang masuk dalam kategori cukup partisipatif. Sisa 18 daerah lainnyamasuk kategori kurang partisipatif. Namun demikian, Kota Banda Aceh dan Kota Singkawanpun bukan daerah yang ideal dalam mengembangkan prinsip partisipasi dalam pengelolaananggaran karena skor keduanya masih jauh dari 100.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Bab IVKinerja Akuntabilitas PengelolaanAnggaran26Akuntabilitas menuntut pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan setiapkebijakan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan, termasuk kebijakanpengelolaan anggaran. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiapprogram dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahandapat dipertanggungjawabkansecara terbuka oleh pelaksana program kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadapkebijakan. Oleh karenanya, akuntabilitas sebagai kapasitas suatu instansi pemerintahan untukbertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya untukmencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Dalam pengertian ini, setiapinstansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaianorganisasinya dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahapperencanaan sampai pertanggungjawaban. 8Dalam konteks pengelolaan anggaran, akuntabilitas telah menjadi prinsip yangdimandatkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tersurat pada beberapapasal berikut:1. Pasal 23 UUD 1945: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud daripengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dandilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuranrakyat”2. Pasal 3 ayat (1) UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”3. Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Pengelolaankeuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif,transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan”4. Pasal 4 PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, danmanfaat untuk masyarakat”Kinerja akuntabilitas pengelolaan anggaran diukur dengan ketepatan waktu penyusunandan penetapan dokumen pengelolaan anggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa,dan penilaian BPK atas hasil audit keuangan daerah. Ketepatan waktu penyusunan danpenetapan dokumen pengelolaan anggaran dipilih sebagai bagian penilaian dari akuntabilitaskarena tidak tepatnya waktu penetapan dokumen berdampak pada mundurnya pelaksanaan8 Max. H. Pohan, Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik Dalam Era Otonomi Daerah, Makalahdisampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, 29 September – 1 Oktober 2009.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011program pemerintah kepada masyarakat. Ketidaktepatan pengelolaan anggaran dapatberdampak pada mundurnya penyediaan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat. Ada5 dokumen yang diukur ketepatan waktu penyerahannya dari Pemerintah daerah ke DPRD.Sementara penilaian ketepatan waktu penetapan dokumen diarahkan ke tiga jenis dokumen.Dalam hal mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), studi ini akan mengukurkepatuhan Pemerintah daerah melaksanakan PBJ. Sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah. Diantaranya adalah mekanisme pelelangan umum dan inisiatif Pemerintah daerahmenyediakan Daftar Hitam (black list) perusahaan yang dilarang mengikuti PBJ Pemerintah.pengukuran indikator ini dilatarbelakangi persepsi bahwa proses PBJ Pemerintah selalu saratdengan penyimpangan anggaran berupa suap menyuap, dan seringkali perusahaan yang sudahdikenakan sanksi masih tetap bisa mengikuti PBJ. Oleh karenanya, indikator ini bertujuan untukmenilai sejauhmana Pemerintah daerah menyiapkan dirinya untuk mencegah potensiterjadinya penyimpangan anggaran dalam PBJ.27A. Ketepatan WaktuKetepatan waktu penyerahan dokumen pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah ke DPRDmaupun waktu penetapan dokumen telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yangada. Pengaturan waktu penyerahan bertujuan agar ada jangka waktu yang memadai bagi DPRDuntuk menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasannya. Sementara pengaturanpenetapan dimaksudkan agar pengelolaan anggaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktuyang sempit, karena dapat berpotensi terjadi penyimpangan anggaran dan menghambatpelayanan publik ke masyarakat. Berdasarkan kerangka regulasi pengelolaan anggaran daerah,waktu yang ditentukan kepada Kepala Daerah untuk menyerahkan dokumen pengelolaananggaran ke DPRD adalah sebagai berikut:Tabel 4.1. Kerangka Regulasi Waktu Penyerahan Dokumen Pengelolaan AnggaranDokumen Waktu Penyerahan Dasar RegulasiKUA-PPASRAPBDRAPBD-PLap. RealisasiSemester ILKPJBulan Juni-Juli tahun anggarandirencanakanMinggu pertama Oktober tahunanggaran direncanakanMinggu kedua September tahunanggaran berjalanAkhir bulan Juli tahun anggaranberjalanSebelum bulan Juni tahunanggaran berakhirPasal 86 dan 87 PermendagriNo. 13 Tahun 2006Pasal 104 Permendagri No. 13Tahun 2006Pasal 172 Permendagri No. 13Tahun 2006Pasal 293 Permendagri No. 13Tahun 2006Pasal 298 Permendagri No. 13Tahun 2006Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Sementara mandat penetapan 3 dokumen yang diukur dalam studi, diatur dalam peraturanperundangan-undangan sebagai berikut:Tabel 4.2. Kerangka Regulasi Waktu Penetapan Dokumen Pengelolaan AnggaranDokumen Waktu Penetapan Dasar Regulasi28RKPDAkhir bulan Mei tahun anggarandirencanakan• Pasal 33 PP 58/ 2005• Pasal 82 Permendagri 13/ 2006APBDAwal bulan Desember tahunanggaran direncanakan• Pasal 45 PP 58/ 2005• Pasal 104 Permendagri 13/ 2006APBDP Oktober tahun anggaran berjalan • Pasal 172 Permendagri 13/ 2006Pada tahun perencanaan anggaran, jadwal padat pembahasan anggaran dimulai sejak Junihingga Desember tahun perencanaan anggaran. Pemerintah daerah dan DPRD bersama-samamembahas dan menetapkan KUA, PPAS, dan RAPBD menentukan program prioritas dan alokasianggarannya. Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006, Pemerintah daerah selambatlambatnyasudah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) pada minggu keempatMei. Dalam jangka waktu satu minggu, Pemerintah daerah sudah menyelesaikan RancanganKUA dengan mengacu pada RKPD, yang selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk dibahas padaminggu kedua Juni. Waktu pembahasan KUA adalah dua minggu. Karena selambat-lambatnya,KUA harus sudah ditetapkan pada minggu pertama Juli. (Tabel 4.3)Tabel 4.3. Jadwal Kegiatan Pembahasan dan Penetapan Dokumen Pengelolaan Anggaran padatahun perencanaanBulanJuniJuliMingguI II III IVPenyusunan RancanganKUAPenetapan KUAKUA diserahkan keDPRDPPAS diserahkan keDPRDPembahasan KUAPembahasanPPASPenetapanPPASAgustusPenyusunan RKA SKPDSeptember Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RAPBDOktoberRAPBD diserahkan keDPRDPembahasan RAPBDNovemberPembahasan RAPBDDesember Penetapan APBD Evaluasi APBD oleh Pemerintah Propinsi dan KemdagriSumber: Diolah dari Permendari No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahSetelah menetapkan KUA, Pemerintah daerah diharusnya menyerahkan PPAS kepada DPRDpada minggu kedua Juli, dan harus selesai dibahas bersama pada minggu keempat. BerdasarkanKUA dan PPAS yang sudah ditetapkan, Pemerintah daerah bersama DPRD menandatangani NotaTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


ACEHKalimantanBaratJawa TimurSulawesiSelatanPropinsiKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Kesepakatan yang akan menjadi acuan penyusunan RKA SKPD yang dimulai pada bulanAgustus. RKA SKPD yang telah selesai menjadi bahan penyusunan Rancangan APBD. Untukmengoptimalkan pembahasan RAPBD, maka Pemerintah daerah harus menyerahkan RAPBDselambat-lambatnya pada minggu pertama Oktober. Jika telah tercapai kesepakatan antaraPemerintah daerah dan DPRD, maka RAPBD ditetapkan menjadi APBD pada minggu pertamaDesember.29Penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah daerah kurang tepat waktu dalam halpenyerahan dokumen anggaran ke DPRD. DPRD pada umumnya baru menerima KUA-PPASpada atau sesudah bulan September tahun perencanaan anggaran. Kondisi ini tentunya akanmempersempit kinerja DPRD untuk membahas KUA-PPAS. Minimnya waktu yang dimiliki DPRDuntuk membahas KUA-PPAS terlihat pada Bulukumba, Luwu Utara, dan Bondowoso. KetigaDPRD di daerah ini terlambat dua bulan dari waktu yang ditentukan dalam menerima KUA-PPAS. Kesempatan waktu membahas bersama KUA-PPAS berpotensi berkurang karena padabulan Oktober DPRD sudah kembali menerima RAPBD. Sementara di Barru, Luwu, Bengkayang,Sekadau, dan Bener Meriah, keterlambatan Pemerintah daerah menyerahkan KUA-PPASberakibat pada waktu penyerahan RAPBD yang baru diserahkan setelah bulan November.DaerahKota MakassarKab. BarruKab. BulukumbaKab. Luwu UtaraKab. LuwuKab. BondowosoKab. JemberKab. ProbolinggoKota ProbolinggoKab. TulungagungKota SingkawangKab. SambasKab. BengkayangKab. SekadauKab. MelawiKota Banda AcehKab. Bener MeriahKab. Aceh TenggaraKab. SimeulueTabel 4.4. Ketepatan Waktu Penyerahan DokumenWaktu DPRD Menerima Dokumen AnggaranLAP.KUA-PPAS RAPBD RAPBD-P REALISASISMTR IKab. SingkilKeterangan warna : Merah; Jauh dari waktu yang ditentukan, Kuning : Mendekati waktu yang ditentukan,Hijau : Pada waktu yang ditentukan. Putih : N/A.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJALKPJ


ACEHKalimantanBaratJawa TimurSulawesiSelatanKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Pembahasan RAPBDP di Bulukumba dan Kota Probolinggo dilakukan hamper bersamaandengan dengan jadwal pembahasan RAPBD pada tahun berikutnya. Kedua DPRD di daerahtersebut baru menerima RAPBDP pada bulan November. Meskipun demikian, KotaProbolinggo tetap mendahulukan pembahasan RAPBDP untuk ditetapkan menjadi APBD danberhasil menetapkan APBD pada satu bulan sebelum tahun pelaksanaan anggaran. SementaraBulukumba berada pada situasi penyerapan anggaran yang sempit karena baru berhasilmeranpungkan pembahasan RAPBDP pada bulan Desember, berbarengan bulan denganpenetapan APBD (Tabel 4.5.). DPRD di Kota Makassar, Luwu Utara, Sambas, dan Kota BandaAceh bekerja keras pada bulan Oktober untuk penetapan anggaran. Di daerah-daerah tersebutnampaknya terjadi penumpukan kerja di DPRD yakni membahas 2 dokumen anggaran yangpenting secara berbarengan. Akan tetapi, empat daerah ini berhasil menetapkan APBD tahunberikutnya pada bulan Desember, dan APBDP pada bulan Oktober, kecuali Sambas yangterlambat satu bulan dalam menetapkan APBDP dan Kota Makassar yang tidak diketahui waktupenetapannya.30PropinsiTabel. 4.5. PerbandinganKetepatan Waktu Penyerahan dan Penetapan DokumenDaerahKota MakassarKab. BarruKab. BulukumbaKab. Luwu UtaraKab. LuwuKab. BondowosoKab. JemberKab. ProbolinggoKota ProbolinggoKab. TulungagungKota SingkawangKab. SambasKab. BengkayangKab. SekadauKab. MelawiKota Banda AcehKab. Bener MeriahKab. Aceh TenggaraKab. SimeulueKab. SingkilPenyerahanRAPBDPenetapanAPBDPenyerahanRAPBDPPenetapanAPBDPKeterangan warna : Merah; Jauh dari waktu yang ditentukan, Kuning : Mendekati waktu yang ditentukan,Hijau : Pada waktu yang ditentukan, Putih : N/A.Di 6 daerah yakni Barru, Luwu, Kota Singkawang, Bengkayang, Bener Meriah, dan AcehTenggara, walaupun terjadi keterlambatan penyerahan RAPBD, tetapi penetapannya tidakmelewati batas waktu. Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, DPRD dan PemerintahTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011daerah berhasil mencapai kesepakatan pembahasan RAPBD dan menetapkannya padaDesember. Kondisi ini berbeda dengan penetapan APBDP, dimana terdapat 8 daerah yangterlambat menetapkannya. Bahkan 2 daerah diantaranya baru menetapkan APBDP di bulanterakhir tahun pelaksanaan anggaran. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa insentifKementerian Keuangan kepada pemerintah daerah mempengaruhi ketepatan waktupengelolaan anggaran daerah.31B. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)Terdapat 7 daerah yang pelembagaan PBJ-nya dilakukan dengan membentuk UnitLayanan Pengadaan (ULP). Ketujuh daerah tersebut adalah Barru, Bulukumba, Luwu Utara,Jember, Simeulue, Singkil, dan Kota Banda Aceh. Sedangkan ke-13 daerah lainnya masihmelaksanakan PBJ dengan sistem penyelenggaraan melalui masing-masing SKPD.DaerahKelembagaanPBJULPTabel 4.6. Pola Pengadaan Barang dan JasaDiumumkanDiumumkanVia WebsiteMekanisme LelangVia MediaMassaDiumumkanVia PapanPengumumanDilaksanakanSecaraOnlineDaftar HitamPerusahaanAda TetapiAda DanTidakDiumumkanDiumumkanKota Makassar V V VKab. Barru V V VKab. Bulukumba V V V VKab. Luwu Utara V V V V VKab. Luwu V V VKab. Bondowoso V VKab. Jember V V VKab. Probolinggo V VKota Probolinggo V VKab. Tulungagung V VKota Singkawang V VKab. Sambas V VKab. Bengkayang V VKab. Sekadau V V VKab. Melawi V V VKota Banda Aceh V V V V VKab. Bener Meriah V VKab. AcehVTenggaraVKab. Simeulue V VKab. Singkil V V VStandarHargaBarangHampir semua daerah mengumumkan proses pelelangan melalui website kecualiTulungagung dan Melawi yang mengumumkannya melalui media massa. Hanya saja,meskipun sebagian besar telah menggunakan website sebagai media pelelangan, tetapi prosespelelangan secara online hanya dilakukan di 3 daerah yakni Luwu Utara, Sekadau dan Melawi.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Sementara ke-15 daerah lainnya, mekanisme pelelangannya masih harus datang ke kantorpemda atau unit yang mengelolanya.Satu-satunya daerah yang mengumumkan Daftar Hitam Perusahaan yang terkena sanksiadalah Kota Banda Aceh. Daftar Hitam perusahaan berisikan informasi perusahaanperusahaanyang tidak mentaati Perpres No. 56 Tahun 2010 dalam Pengadaan Barang dan Jasayang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat lima daerah lain yang sudah memiliki Daftar Hitamperusahaan tetapi belum mengumumkannya kepada publik, Kota Makassar, Bulukumba, LuwuUtara, Luwu, dan Kab. Melawi. Tujuan diumumkannya Daftar Hitam Perusahaan adalahmemperbaiki kualitas setiap PBJ. Ketersediaan Daftar Hitam Perusahaan dapat menutupkesempatan perusahaan-perusahaan yang bermasalah untuk bisa kembali melaksanakan PBJPemerintah.32Grafik 4.6. juga menunjukan bahwa semua daerah sudah memiliki standar harga baranguntuk mendukung PBJ, kecuali Simeulue. Standar Harga Barang dibutuhkan untuk menyusunalokasi anggaran. Tujuaannya agar anggaran yang dialokasikan dalam belanja daerah sesuaidengan harga pasar. Oleh karena itu, Standar Harga Barang harus diperbaharui setiap tahununtuk menyesuaikan dengan perkembangan harga pasar yang berlaku. Studi ini menemukanempat daerah (Tulungangung, Sekadau, Melawi, dan Aceh Tenggara) yang sudah memilikiStandar Harga Barang namun tidak diperbaharui setiap tahun.C. Mekanisme PerizinanDalam hal perizinan, hampir semua daerah telah membentuk Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP), kecuali di lima daerah (Kota Makassar, Luwu Utara, Luwu, Jember, danSimeulue). PTSP berfungsi untuk memberikan pelayanan publik dalam mengurus perizinanyang lebih hemat biaya, dan lebih cepat dari waktu yang biasanya dibutuhkan. Pada beberapaliteratur menunjukan bahwa pelayanan publik yang sudah dilaksanakan melalui PTSP dapatmeningkatkan investasi pengusaha di daerah tersebut. Tingginya tingkat investasi suatu daerahdapat memperbaiki pertumbuhan derajat ekonomi suatu daerah yang juga berimplikasi padakapasitas fiskal suatu daerah. 9D. Pengelolaan BOSPSementara dalam hal pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOSP), umumnyadaerah belum memiliki regulasi lokal tentang pengelolaannya. Hanya 7 daerah yang sudahmenerbitkan regulasi yang mengatur tentang tata cara penggunaan, pencatatan, pelaporan, danpengawasan penggunaan BOSP. Di dua daerah (Kota Probolinggo dan Kota Singkawang)9 Reformasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah ; Cerita Sukses di Tiga Kota (Purbalingga, KotaMakassar, dan Banjarbaru), oleh: Tirta Nugraha Mursitama, Desy Hariyati, dan Sigit Indra Prianto. MasyarakatTransparansi Indonesia (MTI), 2010.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011regulasi yang diterbitkan berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada), di tiga daerah(Bondowoso, Bengkayang, dan Kota Banda Aceh) berbentuk Surat Keputusan Kepala Daerah,dan di Simeulue masih dalam bentuk Surat Edaran.E. Opini BPK dan Potensi Kerugian Daerah33Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2010 terhadap LKPD tahun2009, mayoritas daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Tabel4.7.). Disisi lain terdapat 3 daerah yang berhasil mengelola anggaran tahun 2010 sesuai denganstandar, sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Luwu Utara,Tulungagung, dan Kota Banda Aceh. Sementara itu ada 3 daerah (Barru, Bengkayang, danSimeulue) yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Melawi adalah satusatunyadaerah yang mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).Tabel 4.7. Hasil Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2010DaerahKota MakassarKab. BarruKab. BulukumbaKab. Luwu UtaraKab. LuwuKab. BondowosoKab. JemberKab. ProbolinggoKota ProbolinggoKab. TulungagungKota SingkawangKab. SambasKab. BengkayangKab. SekadauKab. MelawiKota Banda AcehKab. Bener MeriahKab. Aceh TenggaraKab. SimeulueKab. SingkilOpini BPKWTP WDP TMP TWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVBPK menyatakan terdapat kerugian daerah di seluruh daerah studi, kecuali di KotaMakassar dan Aceh Tenggara (Tabel. 4.8). Dikedua daerah ini, jumlah kasus dan kerugiandaerah tidak ditemukan. Sementara daerah lainnya, berdasarkan hasil audit BPK, terdapatsejumlah kasus kerugian daerah dengan jumlah kasus antara 1 sampai 8 kasus dan dengan nilaiTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011antara Rp 1.263,83 juta hingga Rp 17,13 juta. Melawi menempati posisi sebagai daerah denganrasio kerugian daerah tertinggi yakni 0,29% atau setara dengan Rp 1.263,83 juta (dari 8 kasus)dinyatakan oleh BPK sebagai kerugian daerah dari belanja APBD sebesar Rp 431.426 juta.Tabel 4.8. Kerugian Daerah dan Rasio Terhadap APBDNo Daerah Nilai Jml Kasus APBD % thd APBD1 Kab. Melawi 1.263,83 8 431.426 0,29%2 Kota Banda Aceh 733,76 2 516.369 0,14%3 Kab. Bengkayang 620,35 2 466.188 0,13%4 Kota Singkawang 391,11 3 454.120 0,09%5 Kab. Luwu Utara 383,69 2 479.043 0,08%6 Kab. Sekadau 243,96 1 390.077 0,06%7 Kab. Luwu 267,18 5 463.240 0,06%8 Kab. Singkil 143,06 4 298.347 0,05%9 Kota Probolinggo 179,30 5 455.036 0,04%10 Kab. Tulungagung 339,28 3 971.787 0,03%11 Kab. Bulukumba 138,32 4 539.769 0,03%12 Kab. Barru 107,28 2 482.102 0,02%13 Kab. Sambas 107,00 2 667.678 0,02%14 Kab. Jember 167,06 1 1.336.917 0,01%15 Kab. Simeulue 42,04 1 349.409 0,01%16 Kab. Probolinggo 51,55 3 786.525 0,01%17 Kab. Bondowoso 26,81 2 705.698 0,00%18 Kab. Bener Meriah 17,13 1 453.521 0,00%19 Kota Makassar - 0 1.241.043 0,00%20 Kab. Aceh Tenggara - 0 385.990 0,00%Sumber: IHPS BPK 2010. *) dalam juta34F. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan AnggaranKota Banda Aceh kembali menempati peringkat pertama pada indeks akuntabilitaspengelolaan anggaran daerah, disusul oleh Bondowoso dan Luwu Utara di posisi keduadan ketiga (Grafik 4.1.). Keunggulan Kota Banda Aceh sangat terlihat pada proses PBJ yangsudah dilaksanakan melalui ULP, pelelangan yang diumumkan melalui website dandilaksanakan secara online, mengumumkan daftar hitam perusahaan, dan standar harga yangdiperbaharui setiap tahun. Kota Banda Aceh juga didukung kinerja pengelolaan anggaran yangtepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun mekanisme PBJ di Luwu Utaralebih baik dari Bondowoso, tetapi Luwu Utara harus berada di peringkat ketiga. KeunggulanBondowoso dari Luwu Utara adalah pada ketepatan waktu pengelolaan anggaran.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Grafik 4.1. Indeks Akuntablitas Pengelolaan AnggaranKota Banda AcehKab. BondowosoKab. Luwu UtaraKota SingkawangKab. SambasKota ProbolinggoKota MakassarKab. BengkayangKab. Aceh TenggaraKab. SekadauKab. ProbolinggoKab. BulukumbaKab. LuwuKab. SingkilKab. JemberKab. BarruKab. Bener MeriahKab. MelawiKab. SimeulueKab. Tulungagung20,870,069,767,064,663,962,462,457,156,854,253,745,845,344,940,038,237,333,988,9350,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0KategoriSkorSangat Akuntabel 94,3 - 100Akuntabel 76 - 94,2Cukup Akuntabel 50,7 - 75,9Kurang Akuntabel 0 - 50,6Daerah-daerah yang kurang akuntabel memiliki kesamaan karakteristik pada duaindikator akuntabilitas. Hal ini terlihat pada ketersediaan ULP untuk PBJ yang belum dibentuk,dan pelaksanaan lelang yang belum dilaksanakan secara online. Dalam hal ketepatan waktu,daerah-daerah ini memiliki kelemahan pada keterlambatan menyerahkan dokumen KUA-PPAS,RAPBD, dan RAPBDP ke DPRD, yakni setelah bulan September. Bahkan DPRD di tiga daerah(Barru, Luwu, dan Simeulue) tidak menerima laporan realisasi semester I dari Pemerintahdaerah.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Bab VKinerja Kesetaraan PengelolaanAnggaran36Kesetaraan merupakan indikator Good Governance untuk melihat sejauhmanakeberpihakan Pemerintah daerah kepada kelompok perempuan. Dalam hal pengelolaananggaran, Pemerintah daerah dituntut secara aktif untuk melibatkan kelompok perempuandalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, dan mengimplementasikannya dalam penyusunankebijakan anggaran yang responsif gender. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memilikisejumlah infrastruktur pengarusutamaan gender di daerah, seperti Kelompok KerjaPengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Focal PUG, dan Tim Anggaran Responsif Gender.Secara legal formal, mandat kesetaraan dalam pengelolaan anggaran telah diamanatkandalam:1. Intruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender DalamPembangunan Nasional2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2008 tentang PedomanUmum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.3. Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional tentang keterwakilan kelompok perempuan dalam pelaksanaanperencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/ kota.Kinerja Kesetaraan dalam penelitian ini melihat pada; 1) ketersediaan wahana partisipasibagi kelompok perempuan, 2) keterwakilan kelompok perempuan di pemerintahan, 3)kebijakan pengelolaan anggaran, dan 4) kelembagaan pengarusutamaan gender.Ketersediaan wahana partisipasi yang dimaksud dalam studi ini bertujuan untukmengukur inisiatif pemerintah daerah untuk menyediakan wahana partisipasi khususbagi kelompok perempuan. Wahana partisipasi yang dimaksud adalah yang berada di luarSurat Edaran Bersama (SEB) yang mengatur tentang Musrenbang. Pengukuran ini berangkatdari persepsi minimnya keterlibatan kelompok perempuan dalam pengelolaan anggaran yangdisebabkan karena minimnya wahana partisipasi yang tersedia.Keterwakilan perempuan yang dimaksud tidak hanya di pihak eksekutif, tetapi juga diLegislatif. Di sisi eksekutif, studi ini melihat jumlah perempuan yang menjadi Kepala SKPD.Sementara di legislatif, studi ini melihat jumlah anggota DPRD yang perempuan. Indikator inipada dasarnya ingin melihat pada kesempatan yang diberikan kepada kelompok perempuanuntuk berada di posisi strategis dalam pengelolaan anggaran. Diharapkan, dengan adanyaketerwakilan perempuan yang menempati posisi strategis dapat mendorong percepatanTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan menciptakan kebijakan anggaran yang lebihresponsif gender.Dalam mengukur kebijakan anggaran yang responsif gender, studi ini tidak menelaahsecara mendalam program, kegiatan dan anggaran yang dialokasikan. Indikator inidiketahui dengan mengukur bagaimana penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) di dua SKPD yang program-kegiatannya dianggap paling bermanfaat bagiperempuan. Sebagaimana yang dimandatkan Inpres No. 9 tahun 2000, dan Permendagri No. 15tahun 2008, bahwa untuk mencapai pengarusutamaan gender dalam kebijakan anggarandaerah, penyusunan Renja SKPD mesti melalui analisis gender 10 . RKA SKPD disusun denganmenggunakan data terpilah 11 laki-laki dan perempuan. Secara tidak langsung, indikator ini jugamengukur tingkat ketaatan Pemerintah daerah terhadap pedoman pengarusutamaan genderyang telah disusun.37Berdasarkan Permendagri No. 15 tahun 2008, Pemerintah daerah diharuskan membentukKelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 12 (Pokja PUG). Selain itu Pemerintah daerah,melalui Pokja PUG yang sudah terbentuk, menunju Focal Point dan Tim Anggaran ResponsifGender (Tim ARG). Ketersediaan ketiga kelompok kerja ini adalah yang dimaksud denganKelembagaan Pengarusutmaan Gender dalam studi ini. Karena ketiga kelompok kerja inimemiliki kesamaan fungsi untuk menghasilkan kebijakan anggaran daerah yang responsifgender. Perbedaannya terletak pada posisi ketiganya. Pokja PUG dibentuk pada tingkatKabupaten/ Kota dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/ Walikota. Pokja PUGdikepalai oleh Kepala Bappeda dan beranggotakan seluruh pimpinan SKPD dan instansiPemerintahan lainnya. Focal Point berada di tingkat instansi atau SKPD Pemerintahan.Pembentukan Focal Point difasilitasi oleh Pokja PUG dan ditetapkan dengan Surat KeputusanKepala SKPD. Sedangkan Tim ARG adalah tim teknis yang ditetapkan oleh Pokja PUG, yangbekerja untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran daerah. Selain dua tugas ini, diantarakerja Pokja PUG yang lain adalah menyusun profil gender dan Rencana Aksi Daerah (Randa)PUG setiap tahunnya. Studi ini juga mengukur efektifitas keberadaan Pokja PUG danketersediaan dukungan dana untuk kerjanya.10 Lihat Pasal 1,4, dan 5 Permendagri No. 15 Tahun 2008. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasidan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber dayapembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubunganantara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnyaseperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Analisis gender dilakukan oleh masing-masing SKPD, atau dapatmeminta bantuan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang dianggap mampu.11 Data penerima manfaat program-kegiatan yang dipilah berdasarkan gender. Data terpilah sangat dibutuhkanuntuk memastikan manfaat program dan kegiatan dapat dirasakan secara merata dan setara, oleh laki-laki danperempuan. Data terpilah juga digunakan sebagai acuan membuat “analisis gender”.12 Lihat Pasal 1, Ibid. Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaangender dari berbagai instansi/lembaga di daerahTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011A. Wahana Partisipasi Khusus PerempuanTerdapat 4 daerah yang telah menyediakan wahana khusus bagi kelompok perempuan diluar SEB Musrenbang dalam menyusun perencanaan pembangunan. Keempat daerahtersebut adalah kota Makasar, kota Singkawang, kota Banda Aceh dan Bener Meriah.Pelaksanaan wahana partisipasi khusus kelompok perempuan di Kota Banda Aceh dan BenerMeriah mengacu pada Peraturan Kepala Daerah. Sementara di Kota Makassar dan KotaSingkawang belum ada jaminan regulasi yang menjamin pelaksanaan wahana khususperempuan. Sementara itu di daerah sisanya , pemerintah daerah berpandangan bahwa wahanauntuk kelompok perempuan sama seperti masyarakat pada umumnya, yaitu Musrenbang.Karena SEB tentang Musrenbang juga mensyaratkan adanya kelompok perempuan sebagaisalah satu partisipan yang harus dilibatkan.38PKK merupakan organisasi yang paling banyak terlibat sebagai partisipan Musrenbang.Sebagaimana diketahui bahwa PKK beranggotakan kelompok perempuan Ibu-Ibu yang ada ditingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga tingkat Kabupaten/ Kota. PKKbiasanya diketuai oleh istri Bupati/ Walikota dan berganti seiring pergantian kepala daerah.Dengan demikian wajar jika rerata persentase keterlibatan PKK sebagai peserta Musrenbanglebih tinggi dibandingkan dengan kelompok perempuan lainnya. Selain itu, organisasiperempuan dan kader posyandu merupakan kelompok perempuan yang juga sering terlibatsebagai peserta musrenbang sebagaimana terlihat pada Grafik 5.1.Grafik 5.1. Persentase Keterlibatan Perempuan di MusrenbangOrg.Perempuan25%LSMPerempuan12%KaderPosyandu21%PKK30%PerguruanTinggiMajlis Ta'lim 5%Ibu-ibu7%B. Keterwakilan Kelompok Perempuan di PemerintahanDitemukan bahwa anggota perempuan legislative tidak lebih dari 30% di hampir semuadaerah kecuali di Kota Probolinggo. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Probolinggomencapai kisaran 20% sampai 30%. Hanya 6 daerah yang keterwakilannya di anggota DPRDTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


ACEHKalimantanBaratJawa TimurSulawesiSelatanKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011antara 10 – 20%, dan lebih dari 10 daerah yang keterwakilan anggota DPRD perempuannyadibawah 10%.Jumlah Kepala SKPD yang perempuan di seluruh daerah umumnya dibawah 10%. Semuadaerah di Jawa Timur masih di bawah 10% dari jumlah SKPD yang ada. Di tiga propinsi lainnyaditemukan satu sampai dua daerah yang memiliki kepala SKPD lebih dari 10%. Masing-masingsatu daerah di propinsi Aceh (Kota Banda Aceh) dan Kalimantan Barat (Sambas), dan duadaerah di Sulawesi Selatan (Bulukumba dan Luwu Utara). Sementara itu, Sambas danBulukumba memiliki persentase keterwakilan perempuan yang sama di kepala SKPD dan DPRD.39Tabel 5.1. Keterwakilan Perempuan di PemerintahanKepala SKPD PerempuanAnggota DPRD PerempuanPropinsiDaerah>30%Antara20%-30%Antara10%-19,9%30%Antara20%-30%Antara10%-19,9%


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011telah membentuk focal point dan hanya 4 daerah yang telah membentuk tim ARG. Secara lebihdetail, pembentukan focal point di pemerintahan daerah belum merata di seluruh SKPD yangada, kecuali di Kota Banda Aceh. Probolinggo, Sambas, dan Bengkayang baru membentuk focalpoint di kurang dari separoh dari jumlah SKPD yang ada. Sementara di Kota Probolinggo, hanyaseparoh SKPD yang sudah membentuk focal point.40Tabel 5.2. Pelembagaan PUG dan Kebijakan Pengelolaan AnggaranPropinsiDaerahPelembagaan PUGPenggunaan AnalisisGender pada RenjaSKPDPenggunaan DataTerpilah pada RKA SKPDPokjaPUGFocalPointTimARGPendidikan Kesehatan Pendidikan KesehatanSulawesiSelatanJawa TimurKalimantanBaratAcehKab. BulukumbaKab. BondowosoKab. Probolinggo V VKota Probolinggo V V VVVKota Singkawang V V VKab. Sambas V V V VKab. Bengkayang V V V VKota Banda Aceh V V V V VKab. Aceh TenggaraKab. SimeulueVJumlah 7 5 4 2 2 3 2*) Daerah yang tidak ada dalam matriks belum membentuk pelembagaan PUG, dan belum menggunakanAnalisis Gender dan Data TerpilahVPenggunaan analisis gender dan data terpilah pada Renja SKPD Pendidikan danKesehatan ditemukan sangat rendah. Masing-masing terdapat 2 daerah yang sudahmenggunakan analisis gender dalam menyusun Renja SKPD Pendidikan (Kota Singkawang, danKota Banda Aceh) dan Kesehatan (Bengkayang, dan Kota Banda Aceh). Sementara hanya tigadaerah (Kota Singkawang, Sambas, Simelue) yang menggunakan data terpilah dalam menyusunRKA SKPD Pendidikan, dan dua daerah (Kota Singkawang, dan Bengkayang) untuk RKAKesehatan. Rendahnya jumlah daerah pada indikator ini disebabkan dokumen-dokumen yangdibutuhkan tidak tersedia, karena tidak dapat diakses.Tidak ada satu pun daerah di propinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yangmenggunakan analisis gender dan data terpilah. Meski demikian studi ini menemukanbeberapa daerah di dua propinsi ini yang sudah membentuk Kelembagaan PUG, seperti diBulukumba, Bondowoso, Probolinggo, dan Kota Probolinggo.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Pembentukan pelembagaan PUG tidak disertai dengan penggunaan analisis gender dandata terpilah pada SKPD Pendidikan dan Kesehatan. Terdapat 5 daerah yang sudahmembentuk kelembagaan PUG tetapi tidak menggunakan analisis anggaran dan data terpilahdalam menyusun kebijakan anggaran. Hal ini mengindikasikan belum efektifnya keberadaanpelembagaan PUG untuk melahirkan kebijakan daerah dan anggaran yang responsif gender.41Dari 7 daerah yang telah membentuk Pokja PUG, hanya 4 daerah yang sudah memilkirencana kerja dan dana operasional. Keempat daerah tersebut adalah Bondowoso, KotaProbolinggo, Sambas, dan Kota Probolinggo. Artinya terdapat 3 daerah yang membentukpelembagaan PUG namun tidak memiliki rencana kerja dan alokasi anggaran. Kondisi ini tentusangat memprihatinkan bila dilihat dari tujuan pembentukan instrument PUG dalammeningkatkan kualitas kebijakan daerah dan anggaran yang lebih responsif gender agarkesenjangan laki-laki dan perempuan bisa dikurangi.D. Indeks Kesetaraan Pengelolaan AnggaranSetelah menempati peringkat pertama pada Indeks partisipasi dan akuntabilitas, KotaBanda Aceh kembali menempati peringkat pertama di indeks kesetaraan. Di peringkatkedua dan ketiga ditempati oleh dua daerah dari Kalimantan Barat, Bengkayang dan Sambas(Grafik 5.2.). Keunggulan Kota Banda Aceh sangat terlihat pada empat indikator kesetaraanyang digunakan dalam studi ini. Oleh karenanya, terdapat jarak yang jauh antara peringkatpertama dan kedua. Kota Banda Aceh menyediakan wahana partisipasi khusus untuk kelompokperempuan, keterwakilan perempuan di Pemerintahan lebih tinggi di banding dari daerahdaerahlainnya, dan telah membentuk kelembagaan PUG.Bengkayang lebih unggul dari Sambas pada jumlah penyusunan dokumen anggaran yangmenggunakan pendekatan PUG. Secara kelembagaan dan jumlah keterwakilan perempuankedua daerah ini hampir memiliki kesamaan. Namun jumlah dokumen di Bengkayang yangdisusun dengan menggunakan pendekatan PUG lebih banyak dari pada di Sambas. SementaraKota Singkawang berada satu tingkat di bawah Sambas. Kota Singkawang Diunggulkan denganketersediaan wahana partisipasi khusus bagi kelompok perempuan. Tetapi, Kota Singkawanglemah pada indikator kesetaraan lainnya.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Grafik 5.2. Indeks Kesetaraan Pengelolaan AnggaranKota Banda AcehKab. BengkayangKab. SambasKota SingkawangKab. ProbolinggoKota ProbolinggoKab. LuwuKab. BulukumbaKota MakassarKab. BondowosoKab. SekadauKab. JemberKab. TulungagungKab. Aceh TenggaraKab. Luwu UtaraKab. Bener MeriahKab. BarruKab. SimeulueKab. MelawiKab. Singkil56,148,447,746,636,634,834,829,520,520,220,018,215,915,715,014,813,68,27,373,4420,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0skorKategoriSkorSangat Responsif 89,4 - 100Responsif 71,4 - 89,3Cukup Responsif 57,2 - 71,3kurang Responsif 0 - 57,1Tiga daerah di Aceh (Bener Meriah, Simeulue, dan Singkil) berada di peringkat limadaerah terbawah. Kinerja kesetaraan pengelolaan anggaran di tiga daerah ini berbandingterbalik dengan Kota Banda Aceh. Kondisi ini disebabkan karena empat indikator kesetaraanmasih lemah. Sementara Aceh Tenggara menempati peringkat yang lebih baik di peringkat 14dengan skor 15,9. Peringkat Aceh Tenggara disokong oleh keberadaan Pokja PUG yang telahdibentuk. Kondisi ini berbbeda dengan daerah-daerah di Kalimantan Barat yang mendominasilima peringkat teratas.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Bab VIKinerja Pengelolaan AnggaranKeseluruhan Daerah43Berdasarkan perhitungan rerata skor yang diperoleh masing-masing daerah, studi inimenempatkan Kota Banda Aceh berada di peringkat pertama Indeks KiPAD. Disusul olehSambas dan Kota Singkawang di peringkat kedua dan ketiga. Di peringkat keempat dan kelimaadalah Kota Makassar dan Kota Probolinggo. (Grafik 6.1.)Grafik 6.1. Indeks KiPADKota Banda AcehKab. SambasKota SingkawangKota MakassarKota ProbolinggoKab. BengkayangKab. BondowosoKab. BulukumbaKab. Luwu UtaraKab. ProbolinggoKab. Aceh TenggaraKab. MelawiKab. BarruKab. LuwuKab. JemberKab. SekadauKab. TulungagungKab. Bener MeriahKab. SingkilKab. Simeulue47,443,242,839,937,935,233,632,731,530,127,727,626,024,324,123,422,822,314,060,70,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0KategoriSkorSangat Baik 85,9 - 100Baik 69,6 - 85,8Cukup Baik 52,4 - 69,5kurang Baik 0 - 52,3Keunggulan Kota Banda Aceh sebagai penempat pertama Indeks KiPAD dapat diketahuidari posisinya di indeks partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraan. Kota Banda Aceh secaraTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


(1) Kota Banda Aceh(2) Kab. Sambas(3) Kota Singkawang(4) Kota Makassar(5) Kota Probolinggo(6) Kab. Bengkayang(7) Kab. Bondowoso(8) Kab. Bulukumba(9) Kab. Luwu Utara(10) Kab. Probolinggo(11) Kab. Aceh Tenggara(12) Kab. Barru(13) Kab. Luwu(14) Kab. Sekadau(15) Kab. Melawi(16) Kab. Jember(17) Kab. Bener Meriah(18) Kab. Singkil(19) Kab. Tulungagung(20) Kab. SimeulueKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011konsisten berada di posisi pertama, meninggalkan 19 daerah lainnya. Dengan demikian wajarjika Kota Banda Aceh ditempatkan di peringkat pertama Indeks KiPAD dengan skor 60,7.Namun menurut studi ini, skor yang yang diperoleh Kota Banda Aceh masih jauh dari skorideal. Hal ini menunjukan bahwa Kota Banda Aceh pun belum menjadi daerah yang sangat baikdalam menginternalisasikan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan anggaranversi KiPAD.44Dari Grafik 6.1. juga terlihat bahwa semua daerah perkotaan yang diukur dalam studi inibercokol di lima teratas. Satu-satunya kabupaten yang mampu bersaing dengan kinerjapengelolaan daerah-daerah perkotaan adalah Sambas. Sambas berhasil memposisikan dirinyadi peringkat kedua Indeks KiPAD, mengalahkan Kota Singkawang, Kota Makassar, dan KotaProbolinggo. Keunggulan Sambas adalah pada Kinerja Transparansi dan Kesetaraan yangberhasil berada di peringkat pertama dan ketiga.Grafik 6.2. Keunggulan dan Kelemahan Masing-Masing Daerah100806040200Transparansi Partisipasi Akuntabilitas KesetaraanGrafik 6.2. juga menunjukan kinerjaakuntabilitas pengelolaan anggaran dimasing-masing daerah selalu lebih tinggidari kinerja transparansi, partisipasi dankesetaraan. Oleh karenanya, secara reratakinerja akuntabilitas berada hampir dua kalilipat lebih tinggi dari tiga indikator lainnya(Grafik 6.3.). Rerata kinerja akuntabilitas dari 20daerah memperoleh skor 53,9 dan 27, 7 untukkinerja transparansi; 21,9 untuk kinerjaGrafik. 6.3. Rerata 20 daerahKT 100,080,060,040,027,720,021,328,9 0,0P53,9ATemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


skorKinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011partisipasi serta 28,9 untuk kinerja kesetaraan.Rerata kinerja partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraan daerah-daerah di ProvinsiKalimantan Barat berada di atas skor rerata 20 daerah (Grafik 6.4.). Sementara reratakinerja transparansi Kalimantan Barat berada sejajar dengan skor rerata 20 daerah. Sementaraitu daerah-daerah di propinsi Sulawesi Selatan menonjol pada kinerja transparansi, tetapirendah pada kinerja partisipasi. Daerah-daerah di Aceh, rerata empat kinerja pengelolaananggaran cukup konsisten mendekati rerata 20 daerah, bahkan lebih tinggi pada kinerjapartisipasi. Disisi yang lain semua rerata indikator di daerah-daerah di propinsi Jawa Timurmasih dibawah rerata 20 daerah.45Grafik 6.4. Perbandingan Rerata per Propinsi dan Rerata 20 Daerah100,080,060,040,020,00,0Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Kesetaraan GenderRerata 20 daerah Rerata Sulawesi Selatan Rerata Jawa TimurRerata Kalimantan BaratRerata NADTemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Bab VIIRekomendasiBerdasarkan temuan-temuan Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KiPAD), rekomendasi yangdiusulkan adalah sebagai berikut:46Bagi Pemerintah daerah (Kabupaten / Kota) Pemerintah daerah harus segera menyiapkan perangkat pelayanan informasi berupa :o Daftar informasi yang boleh dan dilarang untuk diperoleh publik, dengan mengacupada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat bahwa RKA dan DPA adalah informasi yangwajib disediakan dapat dapat diakses.o Menyusun PPID dan SOP pelayanan informasi agar memudahkan publik untukmemperoleh informasi anggaran, dan menghilangkan pelayanan informasi yang lamakarena rantai birokrasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan wahana partisipasi bagi masyarakatuntuk terlibiat dan memberikan masukan dalam pengelolaan anggaran di luar Musrenbang.Perlu ada wahana-wahana partisipasi bagi publik untuk dapat terlibat dalam pembahasandan pertanggungjawaban anggaran, seperti dalam bentuk Forum Konsultasi Publik atauForum Dengar Pendapat. Pemerintah daerah harus berani memberikan jaminan kepada masyarakat denganmenyediakan Pagu Indikatif Kecamatan, sehingga masyarakat dapat menentukan programdan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, mekanisme PIK ini akan memperkuatlegitimasi publik terhadap pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus menyediakan data terpilah analisis gender per sektor, khususnyapendidikan dan kesehatan, untuk mempercepat akselerasi PUG dalam pengelolaan anggarandaerah.Bagi Kelompok Masyarakat SipilUntuk mendorong akselerasi pelayanan informasi publik, kelompok masyarakat sipil perlusecara intens melakukan uji akses informasi anggaran ke Pemerintah daerah.Fokus advokasi anggaran tidak hanya pelibatan masyarakat pada Musrenbang, tetapi perludikembangkan pada wahana-wahana partisipasi pada pembahasan danpertanggungjawaban anggaran.Kelompok masyarakat sipil yang fokus pada advokasi anggaran perlu berkolaborasi denganpegiat advokasi kesetaraan gender untuk mempercepat akselerasi pengaruutamaan genderdalam pengelolaan anggaran daerah.Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Lampiran: Potret Pengelolaan Anggaran Setiap DaerahPotret Pengelolaan Anggaran Daerah-Daerah di AcehRerata NADKab. SingkilKT100,080,060,040,023,920,025,0 0,024,6PKT 100,080,060,040,027,520,00,0 1,3 P7,34752,745,3AAKab. SimeulueKab. Aceh TenggaraKT 100,080,060,040,09,420,00,0 3,3 P13,6K80,060,040,0 25,520,015,90,029,0100,0 T P33,957,1AAKab. Bener MeriahKota Banda Aceh100,0 T P100,0 T PK80,060,040,0 16,820,00,015,027,3K73,480,060,0 40,240,020,00,062,038,2A88,9ATemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Potret Pengelolaan Anggaran Daerah-Daerah di Kalimantan BaratRerata Kalimantan BaratKab. Melawi48100,0 T PK80,060,040,027,720,036,10,027,0KT 100,080,060,0 33,640,020,010,38,20,0P57,637,3AAKab. SekadauKab. Bengkayang100,0 T P100,0 T PK80,060,040,012,220,020,2 0,018,0K80,060,040,0 17,320,056,1 0,036,756,862,4AAKab. SambasKota Singkawang100,0 T P100,0 T PK80,050,960,040,020,048,4 0,0 12,0K80,060,040,0 24,320,047,7 0,058,064,6A67,0ATemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Potret Pengelolaan Anggaran Daerah-Daerah di Jawa TimurRerata Jawa TimurKab. Tulungagung49100,0 T PK80,060,040,0 24,720,00,028,419,7K100,0 T P80,060,040,0 21,520,08,018,20,020,850,8AAKota ProbolinggoKab. Probolinggo100,0 T PK80,060,0 36,040,020,036,6 0,023,3KT 100,080,060,040,0 18,220,046,6 0,0 16,7 P63,954,2AAKab. JemberKab. Bondowoso100,0 T P100,0 T PK80,060,040,0 25,020,04,020,00,0K80,060,040,0 22,720,020,50,046,744,9A70,0ATemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011Potret Pengelolaan Anggaran Daerah-Daerah di Sulawesi SelatanRerata Sulawesi SelatanKab. Luwu100,0 T PK80,060,0 34,640,020,014,025,9 0,0KT 100,080,060,040,0 20,520,06,034,8 0,0P5054,345,8AAsKab. Luwu UtaraKab. Bulukumba100,0 T PKT 100,080,060,0 37,040,020,00,0 10,3 P15,7K80,060,029,540,020,034,8 0,021,753,769,7AAKab. BarruKota Makassar100,0 T P100,0 T PK80,060,0 37,540,020,00,0 8,714,8K80,060,048,740,020,029,5 0,023,340,062,4AATemuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggarandi 20 Daerah Partisipan Program KINERJA


AcehKalimantanBaratJawa TimurSulawesiSelatanLampiran: Ringkasan Temuan KiPAD per DaerahProvinsiKabupaten/ KotaTransparansi Partisipasi Akuntabilitas Kesetaraan Gender Indeks KIPADPeringkat Skor Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat SkorKota Makassar 2 48,7 8 23,3 7 62,4 9 29,5 4 SkorKab. Barru 4 37,5 15 8,7 16 40,0 17 14,8 13 42,8Kab. Bulukumba 8 29,5 9 21,7 12 53,7 8 34,8 8 27,6Kab. Luwu Utara 5 37,0 14 10,3 3 69,7 15 15,7 9 33,6Kab. Luwu 15 20,5 17 6,0 13 45,8 7 34,8 14 32,7Kab. Bondowoso 13 22,7 3 46,7 2 70,0 10 20,5 7 26,0Kab. Jember 11 25,0 18 4,0 15 44,9 12 20,0 15 35,2Kab. Probolinggo 16 18,2 11 16,7 11 54,2 5 46,6 10 24,3Kota Probolinggo 6 36,0 7 23,3 6 63,9 6 36,6 5 31,5Kab. Tulungagung 14 21,5 16 8,0 20 20,8 13 18,2 17 39,9Kota Singkawang 12 24,3 2 58,0 4 67,0 4 47,7 3 23,4Kab. Sambas 1 50,9 12 12,0 5 64,6 3 48,4 2 43,2Kab. Bengkayang 17 17,3 4 36,7 8 62,4 2 56,1 6 47,4Kab. Sekadau 19 12,2 10 18,0 10 56,8 11 20,2 16 37,9Kab. Melawi 7 33,6 13 10,3 18 37,3 19 8,2 12 24,1Kota Banda Aceh 3 40,2 1 62,0 1 88,9 1 73,4 1 27,7Kab. Bener Meriah 18 16,8 6 27,3 17 38,2 16 15,0 18 60,7Kab. Aceh Tenggara 10 25,5 5 29,0 9 57,1 14 15,9 11 22,8Kab. Simeulue 20 9,4 19 3,3 19 33,9 18 13,6 20 30,1Kab. Singkil 9 27,5 20 1,3 14 45,3 20 7,3 19 14,0

More magazines by this user
Similar magazines