Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam
Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam
Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007Bahan BacaanMateri : <strong>Hukum</strong> <strong>Humaniter</strong>pendudukan tersebut tidak menemuiperlawanan”. Dalam hal ini ketentuanmengenai perlindungan korban perangKonvensi Jenewa 1949 dengansendirinya berlaku.Di samping hal tersebut di atas, Pasal 2paragraf 3 Konvensi juga menyatakanbahwa “Meskipun salah satu dari negaranegaradalam sengketa mungkin bukanpeserta Konvensi ini, negara-negara yangmenjadi peserta Konvensi ini akan tetapsama terikat olehnya di dalam hubunganantara mereka. Mereka selanjutnya terikatoleh konvensi ini dalam hubungan denganbukan negara peserta, apabila negara yangtersebut kemudian ini menerima <strong>dan</strong>melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensiini”. Ketentuan ini membuka peluangbagi suatu pihak dalam persengketaanyang belum menjadi peserta resmiKonvensi Jenewa untuk menerimaketentuan-ketentuan Konvensi denganjalan menyatakan menerima ketentuanketentuankonvensi, mematuhi <strong>dan</strong>melaksanakannya secara de facto.3. Sengketa Bersenjata yang TidakBersifat InternasionalSebelum lahirnya Konvensi Jenewa1949, tidak ada ketentuan-ketentuanyang mengatur mengenai perangsaudara atau pemberontakan. Barusetelah lahirnya Konvensi-KonvensiJenewa tahun 1949, maka mengenaisengketa bersenjata yang bersifat inidiatur. Namun demikian, apabila pihakpemberontak memperoleh statussebagai pihak yang berperang(belligerent), maka hubungan antarapemerintah de jure <strong>dan</strong> pihakpemberontak akan diatur oleh hukuminternasional khususnya yang mengenaiperang <strong>dan</strong> netralitas. Konsekuensi darihal ini adalah akan mengakibatkanberakhirnya status sifat intern (internalcharacter) dari konflik bersenjatatersebut. Hal ini disebabkan karenapengakuan atas status belligerenttersebut oleh pemerintah de jure ataupihak ketiga akan memperkuatkedudukan pihak belligerent, sehinggaapabila hal ini dilihat dari sudutpan<strong>dan</strong>g pemerintah de jure, makasecara politis tentunya akan merugikanpemerintah de jure. Oleh karena itu,pemerintah de jure akan selalu berusahauntuk menyangkal a<strong>dan</strong>ya status resmiapapun dari pihak pemberontak.Pasal 3 keempat Konvensi Jenewa 1949menyatakan “Dalam hal sengketabersenjata yang tidak bersifatinternasional yang berlangsung didalam wilayah salah satu Pihak Agungpenandatangan, tiap Pihak dalamsengketa itu akan diwajibkan untukmelaksanakan ketentuan-ketentuansebagai berikut :Orang-orang yang tidak mengambilbagian aktif dalam sengketa itu,termasuk anggota-anggota angkatanperang yang telah meletakkan senjatasenjatamereka serta mereka yang tidaklagi turut serta (hors de combat) karenasakit, luka-luka, penawanan atau sebablain apapun dalam keadaanbagaimanapun harus diperlakukandengan perikemanusiaan, tanpaperbedaan merugikan apapun jugayang didasarkan atas ras, warna kulit,agama atau kepercayaan, kelamin,keturunan atau kekayaan, atau setiapkriteria lainnya serupa itu.Untuk maksud ini, maka tindakantindakanberikut dilarang <strong>dan</strong> akantetap dilarang untuk dilakukanterhadap orang-orang tersebut di ataspada waktu <strong>dan</strong> di tempat apapunjuga :a. Tindakan kekerasan atas jiwa <strong>dan</strong>raga, terutama setiap macampembunuhan, penyekapan,perlakuan kejam <strong>dan</strong> penganiayaan;Lembaga Studi <strong>dan</strong> Advokasi Masyarakat, ELSAM 17