ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN DALAMSISTEM PERIZINAN DI INDONESIAHELMIPerumahan Puri Masurai 2 Blok AF No. 2 RT 29 Mendalo DaratJambi Luar KotaAbstrakSebagai instrument pengelolaan sumber daya lingkunganhidup, izin lingkungan mempunyai kedudukanpenting. UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UU-PPLH) izin lingkungan merupakan integrasidari berbagai izin yang sebelum terpisah. Namunpersoalan yang dihadapi, ternyata UU-PPLH sendirimasih belum tegas memberikan ruang lingkup danjenis izin lingkungan itu sendiri. Kedudukan izinlingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampakpada ruang lingkup dan hubungan hukum keduanya,yakni izin lingkungan merupakan instrumenmemperoleh dan melaksanakan izin usahaatau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.AbstractAs an instrument of environmental resource management,environmental permits has an importantposition. Lay No. 32 of 2009 on the Protection andEnvironmental Management (UU-PPLH) permits theintegration of various environmental permits beforesplitting. But the problems faced, it turns out, the lawit self is still not firmly UU-PPLH provide the scopeand type environmental permit it self. Status ofenvironmental permits for a business license or activitiesappear on the scope and legal relations of both,which is an instrument of obtaining environmentalpermits and business licenses or implement environmentalmanagement activities.Kata kunci: Izin lingkungan, instrumen lingkungan.A. PendahuluanLingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak darikehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. 1 Menurut MichaelAllaby, lingkungan hidup sebagai “the phsycal, chemical and biotic condition surroundingand organism” (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organismehidup). Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai, “the totally of phsycal,economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround andaffect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peopleslives” (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkugan sosial sertabeberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi niliai kepemilikan dan kualitas kehidupanmasyarakat). 2Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalamarti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undangatau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuanlarangan perundangan”. 3 Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izinmenurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang1Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2.2Champbell, Hendri, Blach’s Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, hlm. 369.3Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon,Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.