Kertas Posisi Revisi Permentan 262007_24052013_final.pdf - Elsam

More documents

Recommendations

Info

2) Komoditas lain: 1 propinsi: 20.000 HaSeluruh Indonesia: 100.000 HaNamun pada kenyataannya, batasan-batasan tersebut belum diimplementasikan secarabaik dan tegas terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan. Beberapa contoh, di tabel1, meskipun beberapa HGU terhadap perusahaan yang terbit sebelum adanya Permenag2/1999, namun terhadap perusahaan-perusahaan lain yang masih satu grup perusahaanpun ternyata tak bisa diterapkan, sehingga pemusatan penguasaan lahan masih ditangan-tangan perusahaan perkebunan besar. 16Tabel 1. 17Luas Lahan Perkebunan BesarNo. Perusahaan Perkebunan Luasan Tanah1 PT. SMART Tbk 455,800 hektar2 PT. Wilmar Internasional 210.000 hektar3 PT. Astra Agro Lestari 269.000 hektar4 PT. London Sumatera 100.000 hektar5 PT. Sime Darby Plantation 288.057 hektarPoin pada peraturan ini harus dapat memastikan bahwa tidak terjadi prosespengelabuan, dimana subjek pemohon tidak memberikan keterangan sebenarnya.Pengisian dokumen sebagai self-declaration tidaklah menjaminan bahwa subjekpemohon tidak memiliki luasan diluar batas yang diperbolehkan. Pemerintah sebagaisubjek dan entitas yang berwenang memberikan izin, harus mempunyai data basetentang identitas perusahaan bersama dengan seluruh rantai usahanya (subsidiaries).Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelacakan (tracking & treacibility).17 Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan & Demokratis11. Perusahaan Beroperasi Tanpa HGUPada banyak kasus sengketa lahan, setidaknya yang selama ini ditangani, yakni sengketalahan perkebunan kelapa sawit PT. Jamer Tulen & PT. MPS di Batanghari, Jambi;sengketa lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Artha Sejahtera di KotawaringinTimur, Kalimantan Tengah; sengketa lahan perkebunan kelapa sawit PT. Bangun NusaMandiri di Ketapang, Kalimantan Barat; yang kesemuanya berkonflik dengan masyarakatlokal, tak satu pun perusahaan memiliki Hak Guna Usaha atas lahannya tersebut.Bahkan di Sulawesi dan Papua, berdasarkan catatan kami, beberapa perusahaanlangsung menggarap lahan, meski hanya berbekal “komitmen” lisan dari PemerintahDaerah.16 Luasan maksimal HGU yang dapat diperoleh Perusahaan atau Grup Perusahaan, sepertinya perlu diaturdalam tingkat Undang-Undang, bukan di tingkat Peraturan Menteri. Saat ini, revisi Permentan juga pentingdilakukan harmonisasi dengan melihat RUU Pertanahan yang dibahas DPR RI. Pada Pasal 27 ayat (4), tertulisbahwa Pengaturan HGU perkebunan maksimum 10.000 Ha per-provinsi atau 50.000 Ha untuk seluruhIndonesia.17 Wahyu Wagiman, Privilese Perusahaan Perkebunan dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia, JurnalSawit Watch, 2012.17 Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan & Demokratis
Pada kasus-kasus tersebut, masyarakat lokal yang melawan dan berusaha mengambilkembali lahan mereka yang dirampas perusahaan justru dikriminalkan dan disidangkansebagai pencuri, perusak dan provokator.Perusahaan-perusahaan tersebut tak satupun memiliki alas hak yang sah, yakni HakGuna Usaha dalam menggarap lahan dan mengusahakan perkebunan kelapa sawit diatasnya. Bahkan PT. Bangun Nusa Mandiri hanya memiliki IUP dan Ijin Lokasi. SedangkanIUP 18 dan Ijin Lokasi 19 tidak dapat dikatakan sebagai alas hak perusahaan untukmelakukan penanaman atau pengusahaan atas suatu lahan.Kejanggalan lain dalam Permentan No. 26/2007, jika melihat ketentuan sanksiadministratif, satu-satunya kewajiban yang harus dilakukan perusahaan yang telahmemiliki IUP, IUP-B, IUP-P, namun tak ada sanksi jika tidak memenuhi kewajibantersebut adalah menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejakditerbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP. Artinya, kalaupun memang perusahaan takmenyelesaikan hak atas tanahnya, belum membebaskan tanah atau membelinya darimasyarakat lokal, namun sudah menanami tanah tersebut, maka sesuai Permentan No.26/2007 tak ada sanksi yang dapat diberikan terhadapnya.12. Penerapan Standar HAM Dalam Operasi PerusahaanPada banyak operasi pembukaan lahan perkebunan, pelanggaran hak asasi manusiaterhadap masyarakat lokal kerap terjadi. Pengusiran penduduk dari lahan-lahan tempattinggal dan usaha mereka, bahkan disertai kekerasan merupakan tindakan buruk nanlumrah terjadi selama ini demi “membersihkan” HGU perusahaan. Tak jarangperusahan dibantu satuan keamanan perusahaan, preman bayaran dan back-up penuhdari kepolisian maupun militer. Akibatnya, masyarakat lokal pun menjadi korban tindakkekerasan. Tak sampai di sini, masyarakat yang masih melawan justru akan dihadapkandengan hukum, ditangkap, ditahan dan dipenjara dengan alasan mengganggu jalannyausaha perkebunan, atau bahkan dianggap provokasi melawan perusahaan.18 Pasal 1 angka 10 Permentan No. 26/2007: Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yangberwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasidengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1999 tentang izinlokasi bab V hak dan kewajiban pemegang izin lokasi pasal 8 menyebutkan:(1) pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dankepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyaikepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lainsesuai ketentuan yang berlaku.(2) sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1),maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidakberkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hakatas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan danmemanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku,serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.(3) pemegang tanah yang bersangkutan dibebaskan dari pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksebilitas yang dimilikimasyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.”.18 Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan & Demokratis
Page 5 and 6: target Perencanaan Strategis Kement
Page 7 and 8: Salah satu bukti yang jelas terliha
Page 9: terima dari hasil keterlibatan dala
Page 12 and 13: Untuk itu, Permentan harus secara j
Page 15 and 16: sebenarnya sudah diatur SK. Mentan
Page 17 and 18: Keterangan:1. PT. PNM singkatan dar
Page 19: a. Komunitas masyarakat yang member

Kertas Posisi Revisi Permentan 262007_24052013_final.pdf - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?