Rencana Strategis BPS 2010-2014 - Satu Pemerintah
Rencana Strategis BPS 2010-2014 - Satu Pemerintah
Rencana Strategis BPS 2010-2014 - Satu Pemerintah
- No tags were found...
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
RENCANA STRATEGISBADAN PUSAT STATISTIK<strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>ISBN.978-979-064-145-7No. Publikasi : 02110.1003Katalog <strong>BPS</strong> : 1<strong>2010</strong>05Ukuran Buku : 17 cm x 24 cmJumlah Halaman : 80 halamanNaskah :Bagian Penyusunan <strong>Rencana</strong>Gambar Kulit :Subdirektorat Publikasi StatistikDiterbitkan oleh :Badan Pusat Statistik - IndonesiaDicetak oleh :CV. Nario SariBoleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
BADAN PUSAT STATISTIKPERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 19 TAHUN <strong>2010</strong>TENTANGRENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik yangberkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, danberkesinambungan sebagai acuan dasar dalamperencanaan pembangunan nasional, maka Badan PusatStatistik perlu menyusun perencanaan strategis yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun kedepan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentangStatistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3683);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang<strong>Rencana</strong> Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);4. Peraturan <strong>Pemerintah</strong> Nomor 51 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Statistik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 2 -5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5Tahun <strong>2010</strong> tentang <strong>Rencana</strong> Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>;7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaPerwakilan <strong>BPS</strong> di Daerah;8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanPusat Statistik;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKTENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSATSTATISTIK TAHUN <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>.Pasal 1<strong>Rencana</strong> <strong>Strategis</strong> pada Badan Pusat Statistik Tahun<strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebutsebagai Renstra <strong>BPS</strong> Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>, memuatgambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi,tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunanstatistik, serta program dan kegiatan Badan PusatStatistik.Pasal 2(1) Renstra <strong>BPS</strong> Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> disusun untukmendukung pencapaian tujuan dan target dalam<strong>Rencana</strong> Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> bidang statistik dan digunakansebagai landasan dan pedoman dalam menyusun<strong>Rencana</strong> Kerja <strong>Pemerintah</strong> bidang statistik selamakurun waktu <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>.
- 3 -(2) Renstra <strong>BPS</strong> Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedomanbagi instansi vertikal <strong>BPS</strong> dalam menyusun Renstrapada masing-masing instansi vertikal <strong>BPS</strong> tersebut.(3) Penyusunan Renstra pada instansi vertikal <strong>BPS</strong>Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> harus memperhatikan <strong>Rencana</strong>Pembangunan Jangka Menengah Daerah.Pasal 3Renstra <strong>BPS</strong> Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> sebagaimana tersebutdalam Lampiran Peraturan ini.Pasal 4Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 1 Februari <strong>2010</strong>KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,Dr. RUSMAN HERIAWANNIP. 19511104 197403 1 001
Singkatan Dan AkronimADHB Atas Dasar Harga BerlakuADHK Atas Dasar Harga KonstanASEAN Association of Southeast Asian NationsAusAid The Australian Agency for International DevelopmentBLTBantuan Langsung TunaiBPABusiness Process AnalysisBPKBadan Pemeriksa KeuanganBPRBusiness Process Reengineering<strong>BPS</strong>Badan Pusat StatistikBRSBerita Resmi StatistikDIPADaftar Isian Pelaksanaan AnggaranEPPD Evaluasi Penyelenggaraan <strong>Pemerintah</strong>an DaerahEuroStat Statistical Office of the European CommunitiesHPBHarga Perdagangan BesarIHKIndeks Harga KonsumenIKKIndeks Kemahalan KonstruksiJICAJapan International Cooperation AgencyKPBC Kantor Pelayanan Bea dan CukaiKSKKoordinator Statistik KecamatanSAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong>LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong>LHKPN Laporan Harta Kekayaan Pejabat NegaraMDG’s Millennium Development GoalsMFSM Monetary and Financial Statistics ManualNADNeraca Arus DanaNSONational Statistical OfficesNSPK Norma, Standar, Prosedur, dan KriteriaNTPNilai Tukar PetaniPBBPerserikatan Bangsa-bangsaPDBProduk Domestik BrutoPDRB Produk Domestik Regional BrutoPerpres Peraturan PresidenPKHProgram Keluarga HarapanPodes Potensi DesaPPPeraturan <strong>Pemerintah</strong>Program P2A2N Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur NegaraProgram P2IS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi StatistikProgram PSPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturi
PusdiklatRenstraRPJMSAKSAKERNASSAKIPSBHSDMSi RusaSNASNSESSNStatcapCERDASSTISSUSENASTIKUNDPUNFPAUNICEFUNSDUSAidUUWDPWTPPusat Pendidikan dan Pelatihan<strong>Rencana</strong> <strong>Strategis</strong><strong>Rencana</strong> Pembangunan Jangka MenengahSistem Akuntabilitas KinerjaSurvei Angkatan Kerja NasionalSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong>Survei Biaya HidupSumber Daya ManusiaSistem Rujukan StatistikSystem of National AccountSistem Neraca Sosial EkonomiSistem Statistik NasionalStatististical Capacity Building – Change and Reformfor Development of Statistics in IndonesiaSekolah Tinggi Ilmu StatistikSurvei Sosial-Ekonomi NasionalTeknologi Informasi dan KomunikasiUnited Nation Development ProgramUnited Nation Population FundUnited Nation Children’s FundUnited Nations Statistical DivisionUnited State Agency for International DevelopmentUndang-UndangWajar Dengan PengecualianWajar Tanpa Pengecualianii
Ringkasan Eksekutifmempunyai tugas menyediakan data dan informasistatistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir,berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Datadan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upayaperumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukanpemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaranyang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuanpembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,dapat dicapai dengan efektif.Peraturan Presiden No. 5 tahun <strong>2010</strong> mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun <strong>Rencana</strong> <strong>Strategis</strong> (Renstra) <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>yang memuat visi dan misi Kementerian/Lembaga yang telahdiselaraskan dengan visi dan misi RPJMN <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>. <strong>Rencana</strong><strong>Strategis</strong> Badan Pusat Statistik (Renstra <strong>BPS</strong>) Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentangStatistik dan RPJM Nasional Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>, serta memperhatikanmasukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Renstra <strong>BPS</strong>Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> menjadi acuan bagi seluruh jajaran <strong>BPS</strong> dan parapemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistikdalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selamalima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi <strong>BPS</strong> dalammelaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik.Dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internalserta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar denganlandasan pemikiran proaktif, maka Visi <strong>BPS</strong> <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> adalah “Pelopordata statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthyv
statistical data for all)”. Pembangunan nasional di bidang statistikdiarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yangberkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi,otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data daninformasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologiinformasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan aksesmasyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapanSDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan aksesterhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik.Berdasarkan visi <strong>BPS</strong>, maka misi pembangunan nasional statistikIndonesia mencakup: 1). Memperkuat landasan konstitusional danoperasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yangefektif dan efisien; 2). Menciptakan insan statistik yang kompeten danprofesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untukkemajuan perstatistikan Indonesia; 3). Meningkatkan penerapan standarklasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yangbersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4).Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;dan 5). Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatanstatistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangkaSistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dirumuskansebagai berikut: 1). Tersedianya data dan informasi statistik yanglengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan sertameningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2).Terwujudnya struktur organisasi <strong>BPS</strong> secara efektif dan efisien dalamkerangka mewujudkan good governance serta meningkatkanpengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur <strong>BPS</strong>; 3). Meningkatnyakapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik,dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metodavi
pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4). Meningkatnyakerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupuninternasional atas dasar saling menghormati kemandirian danmenguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistikberkualitas internasional; 5). Terwujudnya SSN dalam menunjangkelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik diinstansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6). Meningkatnyakualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.Adapun tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistiklima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data daninformasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangkamewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, <strong>BPS</strong> perlumeningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi,dan standardisasi kegiatan statistik.Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka<strong>BPS</strong> menetapkan strategi yang meliputi: a) Strategi Bidang PeningkatanKualitas dan Keragaman Data; b) Strategi Bidang Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK); c) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas danKemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan.Sebagai Lembaga Pemerintan Non-Kementrian, <strong>BPS</strong> mempunyai satuProgram Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis <strong>BPS</strong> adalahProgram Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). AdapunProgram Generik <strong>BPS</strong> meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya <strong>BPS</strong>, (ii) Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) <strong>BPS</strong>, (iii) ProgramPengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N)<strong>BPS</strong>.vii
Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalamproses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasionalmaupun bagi masyarakat, maka <strong>BPS</strong> menentukan strategi-strategiperkuatan data dan informasi statistik yang dilakukan dengan menataulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian good governance danclean government. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputipembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasaranapendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM.Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantanganglobal maupun regional pada periode lima tahun ke depan.viii
DAFTAR ISIHalamanKINGKATAN DAN AKRONIM ..........................................................KATA PENGANTAR ........................................................................RINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................DAFTAR ISI .....................................................................................iiiivixBAB I. PENDAHULUAN ................................................................. 1A. Latar Belakang ................................................................... 1B. Kondisi Umum .................................................................... 3C. Potensi dan Permasalahan ................................................. 5BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN <strong>BPS</strong> .......................................... 11A. Visi <strong>BPS</strong> ............................................................................. 11B. Misi <strong>BPS</strong> ............................................................................. 12C. Tujuan ................................................................................ 14D. Sasaran <strong>Strategis</strong> <strong>BPS</strong> ....................................................... 15BAB III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................... 17A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional ................................ 17B. Strategi dan Arah Kebijakan <strong>BPS</strong> ....................................... 18C. Program dan Kegiatan ........................................................ 34BAB IV. PENUTUP ......................................................................... 43LAMPIRAN-LAMPIRANix
DAFTAR TABELTabel 1. Indikator Kinerja Utama, Kegiatan Prioritas <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> .... 37Tabel 2. Alokasi Anggaran <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> Menurut Program .............. 42LAMPIRANLampiran 1. Target Pembangunan untuk tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>Badan Pusat Statistik .................................................. 47Lampiran 2. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>Badan Pusat Statistik .................................................. 64Sistem Statistik Nasional ...................................................... 67x
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangBadan Pusat Statistik (<strong>BPS</strong>) mempunyai tugas menyediakan datadan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir,berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasistatistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusankebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan danmengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telahditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan,diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapaidengan efektif.Dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun <strong>2010</strong> ditetapkan bahwa<strong>Rencana</strong> Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun<strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presidenhasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Dengan demikian, <strong>Rencana</strong><strong>Strategis</strong> (Renstra) Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> yang disusunKementerian/Lembaga harus mangacu kepada RPJM Nasional <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>. Perpres No 5 Tahun <strong>2010</strong> juga mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun <strong>Rencana</strong> <strong>Strategis</strong> <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> denganmenyusun visi dan misi Kementerian/Lembaga yang diselaraskandengan visi dan misi RPJMN <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>. Dengan adanya Renstrasebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga1
maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah,efektif, dan efisien.<strong>Rencana</strong> <strong>Strategis</strong> Badan Pusat Statistik (Renstra <strong>BPS</strong>) Tahun<strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>, sertamemperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan(stakeholders). Sesuai Peraturan Presiden No. 5 tahun <strong>2010</strong>, Renstra<strong>BPS</strong> Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> merupakan dokumen perencanaanpembangunan nasional di bidang statistik untuk kurun waktu <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>.Renstra <strong>BPS</strong> Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> menjadi acuan umum bagi seluruhjajaran <strong>BPS</strong> dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggarakegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidangstatistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi<strong>BPS</strong> dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data daninformasi statistik. Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yangtelah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci kedalam dokumen rencana tahunan melalui <strong>Rencana</strong> KerjaKementerian/Lembaga (Renja K/L).Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepatwaktu, dan makin cepat disajikan merupakan tuntutan permintaanmasyarakat dewasa ini. Hal ini merupakan tantangan bagi <strong>BPS</strong> dan parapenyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan mutupenyediaan data dan informasi statistik sekaligus mutu pelayanannya.Untuk itu, <strong>BPS</strong> menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dankegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam<strong>Rencana</strong> <strong>Strategis</strong> (Renstra) <strong>BPS</strong> <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>.2
B. Kondisi UmumSejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaranberbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerjapelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Prosesperencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas.Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andalmerupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data daninformasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintahtetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untukpengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik danamanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, <strong>BPS</strong> telah menerbitkanSurat Keputusan Kepala <strong>BPS</strong> Nomor 5 Tahun 2000 tentang SistemStatistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala <strong>BPS</strong> tersebutantara lain:(a) agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkansumber daya yang tersedia secara optimal;(b) menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan olehpara penyelenggara statistik; dan(c) agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif,dan efisien.Salah satu upaya <strong>BPS</strong> untuk mewujudkan SSN antara lainmelakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah danmasyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembagalembagainternasional. Koordinasi dan kerjasama dimaksuddilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta3
menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnyateknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jejaring tersebut merupakankekuatan yang terus dikembangkan dalam rangka pembangunannasional di bidang statistik.Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yangberagam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhandata dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi,namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam limatahun ke depan akan dilaksanakan Program Penyediaan dan PelayananInformasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasipembangunan nasional yang sejalan dengan RPJM Nasional Tahun<strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>, seperti dituangkan dalam Buku II RPJM Nasional Tahun<strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>, BAB XI. Penguatan sistem data dan informasi pembangunanmemiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian keberhasilanpembangunan nasional.Upaya pengembangan yang dilakukan <strong>BPS</strong> sampai dengan tahun2009 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi.Indikator sosial-ekonomi dihasilkan melalui Sensus Penduduk, SensusPertanian, Sensus Ekonomi, dan berbagai survei di bidang sosialekonomidan kependudukan. Semua indikator sosial-ekonomi tersebuttelah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.<strong>BPS</strong> juga memenuhi kebutuhan pemerintah yang tidak diagendakansebelumnya, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi 2005, PendataanProgram Perlindungan Sosial 2008, dan Pendataan Usaha Tani 2009untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan4
Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dansejenisnya.<strong>BPS</strong> menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakatmelalui press release Berita Resmi Statistik (BRS) yang meliputiinformasi statistik penting seperti inflasi, ekspor, impor, pariwisata,pertumbuhan ekonomi, produksi padi dan palawija, angka kemiskinan,dan pengangguran. Selain itu <strong>BPS</strong> juga melakukan diseminasi data daninformasi statistik baik melalui media cetak maupun elektronik.Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih danberwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaranyang menjadi tanggungjawab <strong>BPS</strong> secara intensif guna mencegahpemborosan sumber daya. Pengawasan dilakukan denganmeningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangandan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan.C. Potensi dan PermasalahanC.1. Potensi yang DimilikiSecara kelembagaan, <strong>BPS</strong> telah ditegaskan sebagai instansi vertikalmelalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. <strong>BPS</strong> Provinsi dan<strong>BPS</strong> Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari <strong>BPS</strong> RepublikIndonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasivertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untukmenyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistikdasar baik di pusat maupun di daerah.5
Peraturan <strong>Pemerintah</strong> (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan <strong>Pemerintah</strong>an antara <strong>Pemerintah</strong> (Pusat),<strong>Pemerintah</strong> Provinsi dan <strong>Pemerintah</strong> Kabupaten/Kota, menempatkan<strong>BPS</strong> pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem StatistikNasional, baik di pusat maupun daerah. <strong>BPS</strong> menjadi Badan yangbertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar,serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadappelaksanaan statistik sektoral oleh <strong>Pemerintah</strong> Provinsi dan <strong>Pemerintah</strong>Kabupaten/Kota. Untuk itu, <strong>BPS</strong> mengeluarkan Peraturan Kepala <strong>BPS</strong>Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh<strong>Pemerintah</strong> Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria (NSPK).Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas,<strong>BPS</strong> mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistikprofesional setiap tahun, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). <strong>BPS</strong>juga mempunyai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik,yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur <strong>BPS</strong>maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakanpotensi yang terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDMstatistik, khususnya di Wilayah Indoensia Bagian Timur. Di samping itu,<strong>BPS</strong> merupakan instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi danjabatan fungsional pranata komputer.Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesatsangat potensial untuk menunjang kegiatan <strong>BPS</strong>. Peralatan danperlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data,maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki <strong>BPS</strong>6
merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepatketersediaan data dan informasi statistik.Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini,data dan informasi statistik secara resmi digunakan <strong>Pemerintah</strong> sebagairujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan,maupun evaluasi pembangunan. Peraturan <strong>Pemerintah</strong> Nomor 6 Tahun2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan <strong>Pemerintah</strong>anDaerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahanevaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukanketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayahpemerintahan terkecil.Sejalan dengan kondisi tersebut, secara nasional kepedulianmasyarakat terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan <strong>BPS</strong>semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari.Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagaibagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.Dengan cakupan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yangbesar, posisi Indonesia menjadi strategis bagi kepentingan internasional.Perhatian dunia terhadap Indonesia selalu merujuk kepada data daninformasi statistik yang dihasilkan <strong>BPS</strong>. Beberapa negara di Asia-Pasifikdan Afrika juga banyak belajar dari <strong>BPS</strong> dalam penyelenggaraankegiatan statistik. Kemampuan <strong>BPS</strong> dalam hal pengembangan statistikkemiskinan, sosial, ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnyatelah banyak diakui secara international.7
Lembaga-lembaga internasional dibawah United Nations (antara lainUNDP, UNICEF, UNFPA, UNSD), World Bank, Asian DevelopmentBank, EuroStat, AusAid, USAid, JICA, ASEAN Stat, dan lain-lain jugamemberi bantuan dalam pembangunan statistik di Indonesia.Millennium Development Goals (MDG’s) yang telah disepakati olehsebagian besar negara termasuk Indonesia, menjadi pendorong bagipenyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkanperan sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan. Hal inimemperkuat kesadaran nasional akan pentingnya Sistem StatistikNasional (SSN) yang terpadu, andal, efektif dan efisien.C.2. Permasalahan yang DihadapiPermasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas datamencakup permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahaninternal yang menonjol adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM)statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas,terutama di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini sebagai dampakdari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensiadanya beberapa kabupaten/kota yang belum mempunyai perwakilan<strong>BPS</strong>. Selain itu, sarana dan prasarana TIK yang dimiliki <strong>BPS</strong> belumseluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnyakesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupunlembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal inimenyebabkan kualitas data dan response rate yang rendah.8
Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinyapeningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil,termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat daridiimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhikebutuhan data yang demikian, <strong>BPS</strong> terkendala dengan Undang-undangNo. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan <strong>BPS</strong>menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakatbahwa <strong>BPS</strong> adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal inidisebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugaspokok dan fungsi <strong>BPS</strong>.Koordinasi antarinstansi masih belum optimal, sehingga terjadiduplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkanpenggunaan anggaran yang kurang efisien.Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmiyang direkomendasikan oleh PBB, antara lain:(i) National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkandan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir danpenyalahgunaan statistik.(ii) Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melaluisensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSObertanggungjawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biayadan beban pada responden.(iii) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalahpenting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten danefisien.9
(iv) Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistikdianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasionaldi semua Negara.10
BAB IIVISI, MISI, DAN TUJUAN <strong>BPS</strong>A. Visi <strong>BPS</strong>Visi <strong>BPS</strong> <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> dibangun dengan memperhatikan berbagaikekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yangdihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif.Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampumengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, sepertireformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yangmengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik padatingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yangmengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan datadan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggarastatistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dariresponden/obyek kegiatan statistik.Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi <strong>BPS</strong><strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> disepakati sebagai berikut:“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”“The Agent of trustworthy statistical data for all”<strong>BPS</strong> adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokokmenyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasistatistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor”11
mempunyai makna bahwa <strong>BPS</strong> sebagai pencetus ide penyedia statistikterpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistikterpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yangmenggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua”dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untukmengakses data <strong>BPS</strong> (impartial).Dengan visi tersebut eksistensi <strong>BPS</strong> sebagai penyedia data daninformasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercayasemua pihak. <strong>BPS</strong> bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagiandari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visiini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihakuntuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakandata dan informasi statistik.Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan <strong>BPS</strong>menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yangdisebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agarpemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri.B. Misi <strong>BPS</strong>Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaanprogram dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudahditetapkan.Berdasarkan visi <strong>BPS</strong>, maka misi pembangunan nasional statistikIndonesia mencakup:12
1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembagastatistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional,didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuanperstatistikan Indonesia;3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi,pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalamsetiap penyelenggaraan statistik;4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semuapihak;5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatanstatistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalamkerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkanvisi, <strong>BPS</strong> memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyakperubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauankembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 19997 tentang Statistik.Misi kedua, SDM dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. <strong>BPS</strong> melaluiSTIS menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik dankomputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampumengimplemtasikan SSN secara efektif dan efisien.Misi ketiga, <strong>BPS</strong> dalam menyelenggarakan statistik nasionalmengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang diantaranya bahwa <strong>BPS</strong> harus menghasilkan data yang didasarkan padametodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.13
Misi keempat, <strong>BPS</strong> sebagai pelayan publik dituntut untukmemberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting danstrategis dalam mewujudkan visi <strong>BPS</strong>, yaitu sebagai pelopor penyediadata dan informasi statistik untuk semua.Misi kelima, <strong>BPS</strong> sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN,perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektifdan efisien.C. TujuanUndang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistikmengamanatkan <strong>BPS</strong> untuk menyediakan data dan informasi statistikpada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi,integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik limatahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasistatistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangkamewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, <strong>BPS</strong> perlumeningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi,dan standardisasi kegiatan statistik.Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yangberkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasibirokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (StatististicalCapacity Building – Change and Reform for Development of Statistics inIndonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data, (ii). Pembinaan danpeningkatan kualitas sumber daya manusia, (iii). Penguatan Teknologi14
Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja, dan (iv). Penguatankelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.D. Sasaran <strong>Strategis</strong> <strong>BPS</strong>Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik nasionalIndonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dantepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkanpelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik;2. Terwujudnya struktur organisasi <strong>BPS</strong> secara efektif dan efisiendalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkanpengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur <strong>BPS</strong>;3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaanilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir gunamenyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasistatistik;4. Meningkatnya kerjasama antarlembaga statistik/penelitian dalamnegeri maupun internasional atas dasar saling menghormatikemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan datadan informasi statistik berkualitas internasional;5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsilembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah,swasta maupun masyarakat; dan6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.Keberhasilan pencapaian sasaran strategis <strong>BPS</strong> dapat diukurdengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan15
pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan,kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasistatistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranapendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasidan komunikasi (TIK), serta keberhasilan pengelolaan akuntabilitasadministrasi keuangan dan kinerja menuju opini “wajar tanpapengecualian” terhadap Laporan Keuangan.16
BAB IIISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANA. Strategi dan Arah Kebijakan NasionalPrioritas pembangunan jangka menengah di bidang data daninformasi statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional. Kualitasdata diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepatwaktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/coherence yangberarti konsisten antarsektor dan antarperiode dan spasial, serta mudahdiinterpretasi/interpretability.Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1)peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan teknologiinformasi dan komunikasi (TIK), dan (3) peningkatan kapasitas SDM danpenataan kelembagaan.Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secaratepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatukebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data daninformasi statistik ekonomi, meningkatnya kualitas data dan informasistatistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen survei,meningkatnya metodologi survei, meningkatnya dan berkembangnyaanalisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna datameningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasistatistik, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dankomunikasi. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini17
aru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat iniperbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspekseperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (business processreview), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dankemampuan SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upayapeningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas daridukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunanarsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal iniditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik.Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik jugasangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal inimenunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistikdi pusat maupun daerah.Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasistatistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah programteknis kestatistikan, yaitu program Penyediaan dan Pelayanan InformasiStatistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusipenyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah.B. Strategi dan Arah Kebijakan <strong>BPS</strong>B.1. StrategiPeningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yangakan dicapai <strong>BPS</strong> dalam mendukung strategi dan arah kebijakannasional. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan <strong>BPS</strong>, selama limatahun ke depan <strong>BPS</strong> perlu mengupayakan reformasi dan perubahanterhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya18
meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perludilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain memenuhi kebutuhanperangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatankualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnyatimelines penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, sertamemberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data.Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatankesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatangmemungkinkan munculnya berbagai tantangan dalam pembangunanstatistik di Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan datadan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan,dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam initidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat.Dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yangandal, efektif dan efisien, maka program pembangunan statistikdiarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistikterpercaya yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kegiatan statistik di<strong>BPS</strong> dilakukan untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap datadan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomidaerah.Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di <strong>BPS</strong> saat inijuga belum seluruhnya sesuai dengan kemajuan teknologi komputasiyang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dandiseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakinbertambah. Untuk mengimplementasikan Sistem Statistik Nasional19
dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yangmemadai.Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupunkualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan padatingkat <strong>BPS</strong> Daerah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota danKecamatan. Dengan adanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan PusatPendidikan dan Pelatihan Statistik secara bertahap diharapkan mampumemenuhi kebutuhan SDM.Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas,pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM berdampak kepadakondisi kelembagaan. Oleh karena itu kelembagaan <strong>BPS</strong> perlu dilakukanpenataan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembanganlingkungan strategis.Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan,serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistikdalam RPJM Nasional, maka <strong>BPS</strong> menetapkan strategi-strategi yangmerupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaransasaranproses. Strategi-strategi tersebut diuraikan untuk setiap sasaranproses dan dikelompokan dalam tiga bidang yang meliputi:a) Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data.b) Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).c) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDMserta Penataan Kelembagaan.20
I. Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Data dan Keragaman DataStrategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkandari misi ketiga dan keempat <strong>BPS</strong>. Misi ketiga <strong>BPS</strong> yaitu meningkatkanpenerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dankode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraanstatistik. Misi keempat <strong>BPS</strong> yaitu meningkatkan kualitas pelayananinformasi statistik bagi semua pihak. Strategi ini diarahkan untukmencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem data daninformasi statistik. Adapun tujuan strategi ini adalah untukmengoptimalkan kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkanoleh <strong>BPS</strong>.Strategi ini terdiri atas beberapa rangkaian aktivitas utama untukmencapai sasaran prioritas. Setiap strategi diawali dengan penyusunanAnalisis Proses Ketatalaksanaan/Business Process Analysis (BPA) danRekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan/Business ProcessReengineering (BPR). Adapun sasaran dan strategi-strategi tersebutdiuraikan di bawah ini:a) Sasaran-1: Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Data daninformasi statistik Ekonomi.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Melaksanakan Sensus Pertanian 2013 yang berkualitas;2. Membangun dan mengaplikasikan Sistem Neraca NasionalIndonesia berdasarkan System of National Account (SNA) 2008untuk neraca-neraca pokok seperti Neraca Produksi, NeracaPenerimaan dan Pengeluaran (generating of income accounts),21
Neraca Kapital, dan Neraca Finansial di <strong>BPS</strong> Pusat dan <strong>BPS</strong>Daerah sehingga terwujud data neraca nasional yangterbandingkan antarnegara;3. Memperbaiki ketersediaan data dasar yang diperlukan bagipenerapan SNA 2008, berdasarkan gap analysis (analisiskebutuhan dan ketersediaan);4. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara statistik sektoralguna meningkatkan kualitas data dari instansi sektoral,berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan);5. Memperbaiki sistem pengolahan data untuk SNA 2008;6. Melakukan perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun2000 menjadi tahun <strong>2010</strong> agar statistik PDB dan PDRB, sertapertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh <strong>BPS</strong> menjadireliable;7. Mengubah sistem pengumpulan data Survei IndustriBesar/Sedang Tahunan yang semula dilakukan denganpendekatan sensus menjadi dua pendekatan, untuk SurveiIndustri Besar melalui pendekatan sensus sedangkan SurveiIndustri Sedang melalui pendekatan survei sampel;8. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas statistik pertanian;9. Meningkatkan kualitas statistik harga dengan menyelenggarakanSurvei Biaya Hidup dan menghitung Diagram Timbangan NilaiTukar Petani pada tahun 2012, serta menyempurnakan sistempengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik harga;10. Membangun statistik harga produsen;11. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Ekspor-Impor;22
12. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Konstruksi;13. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Pertambangan dan Energi;14. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Keuangan;15. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Pariwisata;16. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Teknologi Informasi dan Komunikasi;17. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Perdagangan Dalam Negeri;18. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik Perhubungan;19. Memperbaiki sistem pengolahan data survei berbasisperusahaan maupun rumah tangga.b) Sasaran-2: Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi StatistikSosial dan Kesejahteraan Rakyat.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Melaksanakan Sensus Penduduk <strong>2010</strong> yang berkualitas;2. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik demografi;3. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data SurveiSosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS);23
4. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data SurveiAngkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);5. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Upahdan Struktur Upah;6. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik kemiskinan;7. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasistatistik ketahanan sosial.c) Sasaran-3: Meningkatkan Manajemen SurveiSasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Memperbaiki response rate;2. Memperbaiki metoda pengumpulan data dan monitoring/pemantauan.d) Sasaran-4: Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumahtangga maupun perusahaan/usaha;2. Memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi(desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajiandata dan informasi statistik;3. Menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untukkeperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik;4. Menerapkan desain sensus dan survei yang optimal.24
e) Sasaran-5: Meningkatkan dan Mengembangkan AnalisisStatistik.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Meningkatkan kualitas statistik lintas sektor;2. Meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor;3. Membangun Sistem Manajemen Kualitas Total.f) Sasaran-6: Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Memperbaiki kepuasan pelanggan;2. Memperbaiki kemitraan dengan penyedia data;3. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyediadata.g) Sasaran-7: Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi DiseminasiData dan Informasi Statistik.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data <strong>BPS</strong>;2. Memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasistatistik);3. Meningkatkan penggunaan Si Rusa, kompilasi metadata dalamkerangka Sistem Rujukan Statistik.25
II. Strategi Bidang Teknologi Informasi dan KomunikasiUntuk mencapai apa yang diharapkan dari misi kedua <strong>BPS</strong> yaitumenciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukungpemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikanIndonesia, maka dirumuskan strategi bidang teknologi informasi dankomunikasi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategisdalam rangka perkuatan sistem basis data. Adapun tujuan strategi iniadalah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang berbasisteknologi informasi dan komunikasi mutakhir.Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,<strong>BPS</strong> merumuskan beberapa strategi pembangunan arsitektur dankerangka kerja teknologi informasi komunikasi dan manajemen informasimelalui serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan.Sasaran: Meningkatkan Sarana dan Prasarana TIK Dalam RangkaMemperbaiki Kinerja <strong>BPS</strong> Secara Efektif dan Efisien.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa UlangProses Ketatalaksanaan untuk Sistem Informasi Statistik;2. Memperbaiki layanan online untuk pengguna data internal maupuneksternal;3. Membangun Standardisasi TIK (TIK arsitektur, prosedur, perangkatkeras dan perangkat lunak);4. Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum;26
5. Memperbaiki Organisasi dan Sumber Daya Manusia TeknologiInformasi.III. Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan PenataanKelembagaanStrategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkandari misi <strong>BPS</strong> yang kesatu, kedua dan kelima. Misi kesatu <strong>BPS</strong> yaitumemperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistikuntuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Misi kedua <strong>BPS</strong>yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional,didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuanperstatistikan Indonesia. Misi kelima <strong>BPS</strong> yaitu meningkatkan koordinasi,integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakanpemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN)yang efektif dan efisien. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaranstrategis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan penataankelembagaan. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkankinerja aparatur <strong>BPS</strong>.Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik jugasangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM serta pengelolaankelembagaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunanSDM dan penataan kelembagaan merupakan bagian strategis dalampembangunan statistik nasional lima tahun ke depan.Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,<strong>BPS</strong> merumuskan beberapa strategi untuk melakukan pembangunansumber daya manusia dan penataan kelembagaan, yang terdiri atas27
serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran yangditetapkan.a) Sasaran-1: Memperbaiki Sumber Daya Manusia.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa UlangProses Ketatalaksanaan untuk kondisi sumber daya manusia<strong>BPS</strong>;2. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisisaat ini dan kebutuhan di masa yang akan dating;3. Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (code of conduct)untuk setiap aparatur <strong>BPS</strong>;4. Membangun kebijakan dan prosedur pengembangan sumberdaya manusia;5. Memperbaiki penerimaan dan penempatan sumber daya manusiapada semua level, baik di Pusat maupun Daerah;6. Membangun perencanaan karir;7. Membangun sistem informasi sumber daya manusia untukmendukung implementasi kebijakan SDM;8. Memperbaiki kualitas pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik(STIS);9. Memperbaiki efektivitas pusat pendidikan dan pelatihan.b) Sasaran-2: Memperbaiki Struktur Organisasi <strong>BPS</strong> Secara Efektifdan Efisien Dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:28
1. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarunit di <strong>BPS</strong>Pusat dan antara <strong>BPS</strong> Pusat dengan <strong>BPS</strong> Daerah, serta denganinstansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan<strong>BPS</strong> yang berkualitas;2. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa UlangProses Ketatalaksanaan kelembagaan <strong>BPS</strong>;3. Mereview dan mengamandemen UU No 16 Tahun 1997 tentangStatistik diikuti dengan perubahan terhadap peraturanperundangan pelaksanaannya;4. Melakukan reorganisasi berdasarkan kondisi lingkungan kerja dimasa yang akan datang;5. Menyesuaikan dan memperbaiki kerangka hukum dan peraturanuntuk mendukung administrasi kegiatan statistik;6. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya kerja <strong>BPS</strong>;7. Membangun Sistem Perencanaan Sumber Daya Terpadu;8. Membangun sistem manajemen dokumen;9. Memperbaiki proses pengambilan keputusan strategis danpeningkatan proses arus informasi untuk mendukungpengambilan keputusan.c) Sasaran-3: Meningkatkan Pengawasan dan AkuntabilitasKinerja Aparatur <strong>BPS</strong>.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Membangun peraturan pengawasan dan pemeriksaan internal<strong>BPS</strong>;2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan<strong>BPS</strong> secara intensif;29
3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadapseluruh satuan kerja <strong>BPS</strong>;4. Membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru,efektif dan efisien;5. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi;6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan<strong>BPS</strong> secara efektif.d) Sasaran-4: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur <strong>BPS</strong>.Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagaiberikut:1. Membangun dan merenovasi gedung kantor yang memadaisesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM;2. Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak hunisesuai kebutuhan organisasi;3. Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalamrangka mempercepat proses kegiatan statistik;4. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.B.2. Arah KebijakanSebagai tindak lanjut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sudahditetapkan, <strong>BPS</strong> menentukan arah kebijakan Pembangunan StatistikNasional sebagai berikut:a. Melakukan review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistikberikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi <strong>BPS</strong>30
di pusat dan daerah, penegasan peran <strong>BPS</strong> dalam koordinasidengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangkapenyusunan statistik sektoral yang andal dan efektif danpemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumberpenyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoralseharusnya seiring dengan amanat PP No 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan <strong>Pemerintah</strong>an antara <strong>Pemerintah</strong> (Pusat),<strong>Pemerintah</strong> Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasipelaksanaan PP No 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatanperangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas<strong>BPS</strong> daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi danimplementasi PP No 38 Tahun 2007.b. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien danefektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima denganberlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, danpemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwapenyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-samaoleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan salingmemperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasistatistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsipkeakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistikharus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistikyang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiranberarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau yangtersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannyamenurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan,pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan31
informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terusmenerus, berkesinambungan, dan runtun waktu.c. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma,Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudahpengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapatmelakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baikperbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.d. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik,melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan danpengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untukmencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektifdengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaanmasyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan.e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andaldan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepatguna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidakdimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakansarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepadapemerintah maupun masyarakat luas.f. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasistatistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional.Penguasaan teknologi informasi masih belum merata padapenyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan pengetahuan tentangteknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem StatistikNasional yang terpadu.32
g. Memelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatanstatistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data daninformasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangatberpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yangdihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akanmenghasilkan data dan informasi statistik yang bermutu tinggi.h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingdan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana,mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data.Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas datayang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantungkepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumberdata.i. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerjabidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta.<strong>Satu</strong>an kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belummempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik,penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapatmeningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya <strong>BPS</strong>mencakup fasilitasi terhadap terhadap tenaga-tenaga fungsionalstatistisi maupun pranata komputer pada instansi-instansi sektoral,baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah.j. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologiinformasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator StatistikKecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknikpengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologiinformasi melalui sistem elektronik survei.33
C. Program dan KegiatanSebagai Lembaga Pemerintan Non-Kementrian, <strong>BPS</strong> mempunyaisatu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis <strong>BPS</strong>adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS).Adapun Program Generik <strong>BPS</strong> meliputi: (i) Program DukunganManajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya <strong>BPS</strong>, (ii)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) <strong>BPS</strong>, (iii)Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara(P2A2N) <strong>BPS</strong>.Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistikyang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.Untuk menyediakan data dan informasi statistik, <strong>BPS</strong> secaraberkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatanpengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasidata dan informasi statistik.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan TeknisLainnya <strong>BPS</strong> bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dankelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data daninformasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencanaanggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasionalpenyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan,pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai,peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) <strong>BPS</strong>bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasaranafisik yang telah ada di <strong>BPS</strong>, antara lain kenyamanan dan kelangkapanfasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan saranatrasportasi untuk pusat dan daerah.Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturNegara (P2A2N) <strong>BPS</strong> bertujuan untuk melakukan pengawasan danpemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasikeuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja <strong>BPS</strong> Pusatmaupun Daerah. Program ini diarahkan untuk memperoleh penilaianBPK dengan opini wajar tanpa pengecualian bagi laporan keuangan<strong>BPS</strong>.Setiap Program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjaditanggungjawab masing-masing unit Esselon II di <strong>BPS</strong> Pusat. ProgramTeknis <strong>BPS</strong> Provinsi adalah Program Penyediaan dan PelayananInformasi Statistik (P2IS), yang merupakan dekonsentrasi kegiatan darimasing-masing Eselon II di <strong>BPS</strong> (Pusat). Sedangkan untuk ProgramGenerik, pada setiap <strong>Satu</strong>an Kerja Esselon II <strong>BPS</strong> Provinsi disediakandua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanKegiatan Teknis Lainnya <strong>BPS</strong> Provinsi, dan (ii) Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) <strong>BPS</strong> Provinsi. Demikian pulabagi <strong>BPS</strong> Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan ProgramGenerik yang sama dengan <strong>BPS</strong> Provinsi.Dari 26 Kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit Eselon II <strong>BPS</strong>Pusat, ditentukan 10 prioritas kegiatan. Penentuan prioritas didasarkankepada:35
(i)Amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaknipenyelenggaraan Sensus, meliputi Sensus Penduduk <strong>2010</strong>, SensusPertanian 2013 dan persiapan Sensus Ekonomi 2016.(ii) Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJMNasional, meliputi kegiatan statistik berskala besar dan lintas sektor:Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Nasional danRegional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah Tangga melaluiSurvei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei AngkatanKerja Nasional (SAKERNAS), Penyediaan dan PengembanganData Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan Data daninformasi statistik Industri Besar/Sedang, Survei Biaya Hidup danSurvei Diagram Timbangan Nilai tukar Petani 2012, serta SensusPotensi Desa 2013.Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja utama,target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan di sajikandalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. Tabel 1 berikut menyajikan indikatorkinerja utama yang disandingkan dengan target pencapaiannya pada<strong>2010</strong> dan <strong>2014</strong> untuk kegiatan-kegiatan fokus prioritas. Tabel 2menunjukkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapaisasaran dan capaian program selama <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>.36
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama, Kegiatan Prioritas <strong>BPS</strong> <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>Indikator KinerjaTargetNo Kegiatan/Fokus Kegiatan OutputUtama <strong>2010</strong> <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Kegiatan :1. Penyediaan dan PengembanganStatistik Kependudukan DanKetenagakerjaan2. Pengembangan MetodologiSensus Dan Survei3. Pengembangan SistemInformasi StatistikFokus Kegiatan :Sensus Penduduk <strong>2010</strong>2 Kegiatan :Penyediaan dan PengembanganStatistik Kependudukan DanKetenagakerjaanFokus Kegiatan :Survei Angkatan Kerja NasionalTerselenggaranyakegiatan SensusPenduduk <strong>2010</strong> dantersedianya parameterdemografi danindikator-indikatorMDG’s serta targetingbeberapa kebijakansosialTersedianya data daninformasi statistiktenaga kerja danpengangguran padaTingkat Nasional,Provinsi danKabupaten/Kota1. Tersedia data daninformasi statistik wilayahkecil di bidang kependudukan2. Tersedia proyeksipenduduk <strong>2010</strong>-20203. Tersedia indikator untukperencanaan, evaluasi, dananalisis sosial, sepertipendidikan,lansia, perumahan,dan kecacatan, sertacapaian MDG’sTersedia indikatorpengangguran dankesempatan kerjaAngka sementara:Agustus <strong>2010</strong>Angka final:Juli 2011--------Selesai 2012Selesai 2012Dua kali setahun Tiap triwulan37
Indikator KinerjaTargetNo Kegiatan/Fokus Kegiatan OutputUtama <strong>2010</strong> <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)3 Kegiatan :1. Penyediaan dan PengembanganStatistik Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan2. Penyediaan dan PengembanganStatistik Peternakan, Perikanan,dan Kehutanan3. Pengembangan MetodologiSensus Dan SurveiFokus Kegiatan :Sensus Pertanian 2013Tersedianya data basestatistik pertaniantanaman pangan,hortikultura,perkebunan,peternakan, perikanan, dankehutanan 20131. Persiapan pada 2011 dan20122. Pelaksanaan Listing pada20133. Penyajian pada <strong>2014</strong> danpelaksanaan survei subserktor dan surveypendapatan petani pada<strong>2014</strong>2011: Pilot studi2012: Gladi bersihPenyajian dananalisis hasilSensus Pertanian20134 Kegiatan :1. Penyediaan dan PengembanganStatistik Distribusi2. Pengembangan MetodologiSensus Dan SurveiFokus Kegiatan :Sensus Ekonomi 2016 (TahapPersiapan)Terlaksananya ujicoba instrumenpenyeleng-garaanSensus Ekonomi 2016Pilot survei daftar listingSensus Ekonomi 2016--- Tersedianyakuesioner dan BukuPedoman ListingSensus Ekonomi201638
Indikator KinerjaTargetNo Kegiatan/Fokus Kegiatan OutputUtama <strong>2010</strong> <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)5 Kegiatan :Penyediaan dan PengembanganStatistik Kesejahteraan RakyatFokus Kegiatan :Survei Sosial Ekonomi Nasional6 Kegiatan :1. Penyediaan dan PengembanganStatistik Neraca Produksi2. Penyediaan dan PengembanganStatistik Neraca PengeluaranFokus Kegiatan :Penyusunan Neraca Nasionaldan Regional7 Kegiatan :Penyediaan dan PengembanganStatistik HargaFokus Kegiatan :Penyusunan Statistik HargaKonsumen dan Harga PedesaanTersedianya data daninformasi statistikkesejahteraan rakyatNasional, Provinsi danKabupaten/Kota, yangmeliputi data karakteristikrumahtangga,perumahan, pendidikan,dan kesehatanTersedianya datapertumbuhan ekonomiNasional, Provinsi danKabupaten/Kota setiaptriwulan dan tahunanTersedianya dataInflasi dan Nilai TukarPetani (NTP) diseluruh provinsi dannasional setiap bulanserta beberapakabupaten Utama1. Standar error (s.e) datahasil Susenas menurun2. Menurunnya non samplingerror1. Perubahan tahun dasar,dari 2000= 100, menjadi<strong>2010</strong>= 100 mulai 20112. Penurunan deskrepansiPDRB dengan PDB1. Tersajinya data harga,Indeks harga, dan inflasi2. Tersajinya data hargapedesaan dan NTP setiapbulanSemua variable danwilayah Jawa-Sumatera tidakmelebihi 40 % s.e.Jadwal pelaksanaantepat waktuTahun dasar2000=100Diskrepansi PDBdengan PDRB propkurang dari 15 %(ADHB) dan kurangdari 6 % (ADHK)1. Cakupan: 66 kota,774 komoditas,dengan Tahundasar 20072. Cakupan 32Provinsi denganTahun dasar 2007Semua variabel dansemua daerah tidakmelebihi 40 % s.eTidak adapenggantiansampelTahun dasar <strong>2010</strong>=100 mulai 2011Diskrepansi PDBdengan PDRBkurang dari 10 %(ADHB) dan kurangdari 4 % (ADHK)1. Cakupan: 80 kota,800 komoditasdengan Tahundasar 20122. Cakupan 33 Provinsidengan Tahundasar: 201239
Indikator KinerjaTargetNo Kegiatan/Fokus Kegiatan OutputUtama <strong>2010</strong> <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)8 Kegiatan :Penyediaan dan PengembanganStatistik HargaFokus Kegiatan :Survei Biaya Hidup (SBH 2012)dan Diagram Timbangan NTP(Nilai Tukar Petani) 20129 Kegiatan :Penyediaan dan PengembanganStatistik Industri, Pertambangandan Penggalian, Energi, danKonstruksiFokus Kegiatan :Survei Industri Besar/Sedang10 Kegiatan :1. Penyediaan dan PengembanganStatistik Ketahanan Sosial2. Pengembangan Dan AnalisisStatistikFokus Kegiatan :Penyusunan Informasi StatistikKemiskinanTersedianya diagramtimbangan (tahundasar 2012) untukpenghitungan inflasinasional dan NilaiTukar PetaniTersedianya indikatorperkembanganindustri nasionalsetiap bulan, triwulandan tahunanTersedianya datajumlah dan persentasependuduk miskinNasional, Provinsi danKab/Kota setiap tahunPerluasan cakupan komoditasdan kota inflasiTimelag penyajian direktoridan publikasi data daninformasi statistik industribesar dan sedang, tahunanStatistik kemiskinan makrodan mikro yang meningkatkualitasnyaCakupan SBH: 66kota, 774 komoditasCakupan NTP: 32ProvinsiOktober(t-2)Tingkat ProvinsiPerubahan tahundasarCakupan: 80 kota,800 komoditasCakupan NTP: 33ProvinsiAgustus(t-2)Tingkat ProvinsiTersedia inflasimasyarakat miskin40
No Kegiatan/Fokus Kegiatan OutputIndikator KinerjaTargetUtama <strong>2010</strong> <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)Tingkat Kecamatan11 Kegiatan :1. Penyediaan dan PengembanganStatistik Ketahanan Sosial2. Pengembangan MetodologiSensus Dan SurveiFokus Kegiatan :Sensus Potensi Desa (Podes)2013Tersedianya basisdata spasial potensiwilayah, dan statistikwilayah kecilPenyajian statistik wilayahkecil (small area statistik)Tingkat Kabupaten/Kota41
Tabel 2. Alokasi Anggaran <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> Menurut Program(Juta Rupiah)ALOKASIPROGRAM/KEGIATAN<strong>2010</strong> 2011 2012 2013 <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)A. ALOKASI PROGRAM 3.769.067 595.641 811.881 2.178.267 859.169TEKNISI. PROGRAM PENYEDIAAN 3.769.067 595.641 811.881 2.178.267 859.169DAN PELAYANANINFORMASI STATISTIK(P2IS)- Sensus Penduduk <strong>2010</strong> 3.300.000 25.000 15.187 - -- Survei Biaya Hidup 2012 - 9.358 104.815 23.997 12.442- Survei Diagram Timbangan - 15.000 122.785 33.703 13.258NTP 2012- Sensus Pertanian 2013 - 6.979 119.684 1.641.947 238.606- SUPAS 2015 - - - - 10.000- Sensus Ekonomi 2016 - - - - 5.000- Teknis Lainnya 469.067 570.641 796.694 178.267 859.169B. ALOKASI PROGRAM 1.279.981 1.076.733 1.145.932 1.178.375 1.211.898GENERIKI. PROGRAM DUKUNGAN 915.132 819.618 887.140 987.863 1.019.624MANAJEMEN DANPELAKSANAAN TUGASTEKNIS LAINNYA <strong>BPS</strong>- Statcap Cerdas (PHLN) 15.000 35.300 81.000 150.000 160.000II. PROGRAM PENINGKATAN 359.741 251.876 253.423 185.009 186.634SARANA DAN PRASARANAAPARATUR (PSPA) <strong>BPS</strong>III. PROGRAM PENGAWASANDAN PEMERIKSAANAKUNTABILITASAPARATUR NEGARA(P2A2N) <strong>BPS</strong>5.109 5.238 5.369 5.503 5.640TOTAL 5.049.048 1.672.374 1.957.813 3.356.642 2.071.068Catatan:*) Program Dukungan Manajemen belum termasuk rencana anggaran/danaremunerasi (2011-<strong>2014</strong>)**) Program Dukungan Manajemen termasuk Program Reformasi Birokrasidengan Pinjaman Bank Dunia melalui Statcap CERDAS (StatisticalCapacity Building-Change and Reform for Development of Statistics)42
BAB IVPENUTUPMengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam prosesperencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagimasyarakat, maka <strong>BPS</strong> menentukan strategi-strategi perkuatan data daninformasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yangdapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong>,yang menempatkan pembangunan data dan informasi statistik sebagaiprogram pendukung manajemen pembangunan nasional.Perkuatan data dan informasi statistik dilakukan dengan menata ulangkelembagaan dalam kerangka pencapaian good governance dan cleangovernment. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data,dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunanarsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, sertameningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagaiantisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode limatahun ke depan.43
Lampiran 1:Target Pembangunan untuk tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> BADAN PUSAT STATISTIKPROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)Program: Penyediaandan PelayananInformasi Statistik1. PengembanganMetodologi Sensusdan SurveiMeningkatnya penyediaandata dan informasistatistik yang lengkap,akurat, dan tepat waktu,serta meningkatnyapelayanan data daninformasi statistik yangefektif berbasis TIKTersedianya metodologisensus dan survei yangrelevan dan mutakhir1. Meningkatnya kualitas hasilsensus dan survei di bidangstatistik sosial, produksi,distribusi, jasa serta neracanasional dan regional2. Tersedianya indikator makrososial dan ekonomi sebagairujukan dalam menyusundokumen perencanaan,pemantauan, maupunevaluasi pembangunan3. Meningkatnya kualitasmetodologi sensus dan survei4. Meningkatnya kualitaspengolahan dan pelayanandata dan Informasi statistik1. Desain sampling untuk sensusdan survei bidang statistiksosial, bidang statistik produksi,dan bidang statistik distribusidan jasa tersedia tepatwaktu2. Standar dan kualifikasistatistik sesuai denganrujukan internasionalSensus Pendudukberjalan dengan baiksesuai standarinternasionalSeptember tahun t-1Implementasi KlasifikasiBaku Lapangan UsahaIndonesia sesuaidengan ISIC revisi 4Hasil SensusPertanian 2013dapat disajikandengan kualitasprimaJuli tahun t-1Implementasi KlasifikasiJabatan Indonesiadisesuaikandengan Revisi 4Deputi BidangTeknisDirektoratPengembanganMetodologiSensus danSurvei47
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)Dua kali setahun Empat kali setahun2. Pelayanan danPengembanganDiseminasiInformasi StatistikTerciptanya pelayananprima terhadap semuapengguna data daninformasi statistik secaraseimbang3. Frekuensi updating databasekerangka sample sensus dansurvei4. Frekuensi updating sketsapeta wilayah administrasi dansketsa peta wilayah kerjastatistik (blok sensus)1. Persentase unit penyelenggarapelayanan publik yangsudah menerapkan StandarPelayanan2. Tersusunnya rencana peningkatankualitas pelayananpublik pada unit penyelenggarapelayanan publik3. Terlaksananya rencanapeningkatan kualitaspelayanan publik sesuai bataswaktu yang ditetapkan4. Pelayanan konsultasi datasecara prima5. Terbangunnya Sistem pelayananstatistik terpadu6. Terbangunnya Sistem datawarehouse terpadu7. Tersedianya pengelolaanperpustakaan secaraprofesionalDua kali setahun25 %25 %25 %75% layanan konsultasi30% kualitas layanankepada pengguna data20% kepuasanpengguna data20% pengelolaanperpustakaan sesuaistandarisasiEmpat kali setahun100 %100 %100 %95% layanankonsultasi50% kualitaslayanan kepadapengguna data50% kepuasanpengguna data50% pengelolaanperpustakaansesuai standarisasiDirektoratDiseminasiStatistik48
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA3. PengembanganSistem InformasiStatistik(1) (2) (3) (4) (5) (6)30 sistem aplikasi 25 sistem aplikasiTersedianya sarana danprasarana teknologiinformasi untuk menunjangkegiatan statistik danmanajerial1. Tersedianya sistem aplikasipengolahan untuk berbagaikegiatan statistik dan manajerialserta penyimpanan datayang dihasilkan2. Tersedianya sarana danprasarana jaringankomunikasi data3. Tersedianya prasarana yangmendukung aplikasipengolahan dan datarepository4. Tersedianya tenaga yangprofesional di bidangteknologi informasi150 kantor <strong>BPS</strong> sudahmempunyai koneksiinternet serta uptimelayanan koneksi data90%80 % dari jumlahPC/Laptop terhadapjumlah pegawai40 orangSemua kantor <strong>BPS</strong>sudah mempunyaikoneksi internetserta uptimelayanan koneksidata 94%100% untuk bidangteknis dan 75%untuk administrasi200 orangDirektoratSistemInformasiStatistik4. Penyediaan danPengembanganStatistikKependudukandan Ketenagakerjaan1. Tersedianya data daninformasi statistik sosialkependudukan dan ketenagakerjaanyang bermanfaatuntuk analisis,perencanaan danpengambilan keputusan1.1. Tersedia indikator penganggurandan kesempatankerja1.2. Tingkat upah pekerja1.3. Tersedia ParameterdemografiDua kali setahunTriwulananTingkat provinsiTiap triwulanTriwulananTingkat kabupaten/kotaDirektoratStatistikKependudukandan Ketenagakerjaan49
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)2. Terselenggaranya kegiatanSensus Penduduk<strong>2010</strong> dan tersedianyaindikator yang mencakupparameter demografi danindikator-indikator MDG’sserta targeting beberapakebijakan sosial2.1. Tersedia data dan informasistatistik wilayah kecildi bidang kependudukan2.2. Tersedia proyeksipenduduk <strong>2010</strong>-20202.3. Tersedia indikator untukperencanaan, evaluasi, dananalisis sosial ekonomi,seperti pendidikan, lansia,perumahan, kecacatanAngka sementara:Agustus <strong>2010</strong>Angka final:Juli 2011Selesai 2012Selesai 2012---5. Penyediaan danPengembanganStatistik KesejahtaraanRakyat6. Penyediaan danPengembanganStatistik KetahananSosialTersedia data daninformasi statistikkesejahteraan rakyatmeliputi data dan informasistatistik rumahtangga,pendidikan, perumahan,dan kesehatanTersedianya basis dataspasial potensi wilayah,statistik wilayah kecil danmodal sosial, lingkunganhidup, kerawanan sosialdan politik keamanan1. Standar error (s.e) data hasilSurvei Sosial EkonomiNasional (Susenas) menurun2. Menurunnya non samplingerror Survei Sosial EkonomiNasional (Susenas)1. Penyajian statistik wilayahkecil (small area statistik)2. Tersedia Indeks demokrasisecara kontinyu3. Tersedianya statistiklingkungan hidup secarakontinyu4. Statistik kemiskinan makrodan mikro yang meningkatkualitasnyaSemua variable danwilayah Jawa-Sumatera tidakmelebihi 40 %Jadwal pelaksanaantepat waktuTingkat Kabupaten/KotaNasionalNasionalPerubahan tahun dasarSemua variabeldan semua daerahtidak melebihi 40% s.eTidak ada penggantiansampelTingkat KecamatanProvinsiProvinsiTersedia inflasimasyarakat miskinDirektoratStatistikKesejahteraanRakyatDirektoratStatistikKetahananSosial50
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)ProvinsiKabupaten/kota7. Penyediaan danPengembanganStatistik TanamanPangan,Hortikultura, danPerkebunan8. Penyediaan danPengembanganStatistikPeternakan,Perikanan, danKehutanan1. Tersedianya data daninformasi statistiktanaman pangan,hortikultura danperkebunan yangberkesinambungan2. Tersedianya data basestatistik pertaniantanaman pangan,hortikultura, danperkebunan hasil SensusPertanian 20131. Tersedianya data daninformasi statistikpeternakan, perikanan,dan kehutanan yangmeliputi karakteristikperusahaan, usaharumah tangga, estimasipopulasi danproduksi,serta kompilasidata sekunder1.1. Cakupan penyajian datadan informasi statistiktanaman pangan diperluas1.2. Cakupan penyajian datadan informasi statistikhortikultura diperluas1.3. Cakupan penyajian datadan informasi statistikperkebunan diperluas2.1. Persiapan pada 2011 dan20122.2. Pelaksanaan listing dansurvei sub sektor pada 20132.3. Penyajian pada <strong>2014</strong> dansurvei pendapatan petanipada <strong>2014</strong>1.1. Waktu penyajian data daninformasi statistikpeternakan, perikanan, dankehutanan tahunan1.2. Waktu penyajian datastatitik peternakan,perikanan, dan kehutanantriwulananProvinsiProvinsi2011: Pilot studi2012: Gladi bersihWaktu: Agustus (datatahun (t-2))Per tahun (data tahun(t-1))Kabupaten/kotaKabupaten/kotaPenyajian dananalisis hasilSensus Pertanian2013 dan surveipendapatan petaniWaktu: Oktober(data tahun (t-1))Per triwulan (datatahun (t))DirektoratStatistikTanamanpangan,Hortikultura, danPerkebunanDirektoratStatistikPeternakan,Perikanan, danKehutanan51
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA9. Penyediaan danPengembanganStatistik Industri,Pertambangandan Penggalian,Energi, danKonstruksi.(1) (2) (3) (4) (5) (6)-Tingkat Provinsi2. Tersedianya data basestatistik peternakan,perikanan, dankehutanan hasil SensusPertanian 2013 yangmeliputi: jumlahperusahaan/usaha,populasi ternak, populasipohon, luas lahan, luaskolam, serta karakteristikperusahaan/usaha; tersedianyakerangka sampeluntuk survei bidangpeternakan, perikanan,dan kehutanan1. Tersedianya data daninformasi statistik industribesar dan sedang,industri kecil dan rumahtangga, pertambangandan penggalian, energidan konstruksi yangberkualitas1.3. Tingkat wilayah penyajianparameter estimasi produksidaging, usaha rumahtangga perikanan1.4. Jumlah publikasi statistikpeternakan, perikanan, dankehutanan2.1. Jumlah publikasi SensusPertanian 2013 di bidangpeternakan, perikanan, dankehutanan.1.1. Timelag penyajian direktoridan publikasi data daninformasi statistik industribesar dan sedang, industrimikro dan kecil,pertambangan, penggalian,listrik, air bersih, gas kotadan Konstruksi tahunanJumlah: 9 jenis/judulOktober (t-2)Tingkat ProvinsiJumlah: 18jenis/judul- Jumlah: 3jenis/judul, padasetiap tingkatpemerintahan:Nasional, provinsidankabupaten/kotaAgustus (t-2)Tingkat ProvinsiDirektoratStatistik Industri52
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2 Timelag penyajian publikasidata dan informasi statistikindustri besar dan sedangbulanan,1.3 Timelag penyajian publikasidata dan informasi statistikpertambangan dan energitriwulanan,November (t-1)Tingkat Nasional1 bulan setelahtriwulan berjalan datatriw tTingkat NasionalSeptember (t-1)Tingkat Nasional1 bulan setelahtriwulan berjalandata triw tTingkat Nasional1.4 Timelag penyajian publikasidata dan informasi statistikkonstruksi triwulanan6 bulan setelahtriwulan berjalan datatriw tTingkat Nasional6 bulan setelahtriwulan berjalandata triw tTingkat Nasional2. Instrumen SensusEkonomi 20162.1 Pilot survei daftar listingSensus Ekonomi 2016-Tersedianyakuesioner listinguntuk SensusEkonomi 201610. Penyediaan danPengembanganStatistik DistribusiTersedianya data Ekspor,Impor, Transportasi, danPerdagangan DalamNegeri yang berkualitas1. Tersajinya data (angkasementara dan realisasi)ekspor terkini dengan dengancakupan KPBC yang relevanTimelag 1 bulan (angkasementara) dan 2bulan (angka realisasi)Cakupan: 135 KPBCTimelag 20 hari(angka sementara)dan 1,5 bulan(angka realisasi)Cakupan: 150KPBCDirektoratStatistikDistribusi53
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA11. Penyediaan danPengembanganStatistik Harga(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Tersedianya data Hargadi semua level, IndeksHarga Produsen, IndeksHarga PerdaganganBesar, Indeks HargaKonsumen, Inflasi/ deflasidan Nilai Tukar Petaniyang lengkap danberkualitas2. Tersajinya data perdagangandalam negeri, pola distribusikomoditi pokok terkini dengancakupan sampel yang relevan3. Tersajinya data transportasidarat, udara, rel dan lautterkini dengan cakupanwilayah yang relevan1.1. Tersajinya data harga danindeks harga produsenterkini dengan cakupansektor dan responden yangrepresentatif/relevan1.2. Tersajinya data harga danindeks harga perdaganganbesar, indeks kemahalankonstruksi terkini dengancakupan sektor danresponden yangrepresentatif/relevan1.3. Tersajinya data harga,indeks harga konsumen,inflasi/deflasi, indikatorperubahan harga di luarkota IHK terkini dengancakupan kota yangrepresentatif/relevan1.4. Tersajinya data harga danindeks harga pedesaan,Nilai Tukar Petani terkinidengan cakupan subsektorTingkat Penyajian:NasionalCakupan:15 ProvinsiTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan:33 ProvinsiTimelag 2 bulanCakupan: 2 sektor(pertanian, konstruksi)Penyajian: NasionalCakupan:HPB: 162 kab/kotaIKK: 105 kab/kotaCakupan: 66 kota, 774komoditasTimelag 1 bulanTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan:33 ProvinsiTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan:33 ProvinsiTimelag 1 bulanCakupan: 3 sektor(pertanian,konstruksi, industri)Penyajian:Nasional danPropinsiCakupan:HPB: 190 kab/kotaIKK: 200 kab/kotaCakupan: 80 kota,800 komoditasTidak ada TimelagDirektoratStatistik Harga54
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)2. Tersusunnya DiagramTimbang Indeks HargaKonsumen, Indeks HargaPerdagangan Besar,Indeks Harga Produsen,dan Nilai Tukar Petaniyang berkualitasdalam sektor pertanian danresponden yangrepresentatif/relevan2.1. Tersajinya data diagramtimbang Indeks HargaKonsumen terkini per kota2.2. Tersajinya data diagramtimbang Indeks HargaPedagangan Besar2.3. Tersajinya data diagramtimbang Indeks HargaProdusen2.4. Tersajinya data diagramtimbang Nilai Tukar Petaniterkini per subsektor dalamsektor pertanianTahun dasar: 2007Tahun Dasar 2005Tahun Dasar 2005Tahun dasar: 2007Tahun dasar: 2012Tahun Dasar <strong>2010</strong>Tahun Dasar <strong>2010</strong>Tahun dasar: 201212. Penyediaan danPengembanganStatistikKeuangan,TeknologiInformasi danPariwisataTersedianya data daninformasi statistikKeuangan, TeknologiInformasi, dan Pariwisatayang berkualitas1. Tersajinya data KeuanganDaerah tingkat I, II dan III,BUMN dan BUMD, KursValuta Asing, Perbankan danAsuransi, pasar Modal terkinidan dengan cakupan yangrelevan.Tingkat Penyajian:NasionalCakupan:Provinsi, Kab dan DesaTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan:Provinsi, Kab danDesaDirektoratStatistikKeuangan,TeknologiInformasi danPariwisata55
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)2. Tersajinya data WisatawanAsing dan Domestik, Hoteldan Restoran, Biro dan AgenPerjalanan terkini dan dengancakupan sampel yang relevan3. Tersajinya data informasiteknologi, penggunaanteknologi informasi, indeksmelek teknologiTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan: Pintu masuk,ProvinsiTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan: ProvinsiTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan: Pintumasuk,ProvinsiTingkat Penyajian:ProvinsiCakupan: Provinsi13. Penyediaan danPengembanganStatistik NeracaProduksi1. Tersedianya statistik PDBsektoral: triwulanan dantahunan berdasrkan SNA2008 serta perubahantahun dasar PDB danPDRB dari tahun2000=100 menjadi<strong>2010</strong>=1002. Tersedianya statistikTabel Input-OutputIndonesia tahun <strong>2010</strong>3. Tersedianya statistikPDRB (propinsi dankabupaten/ kota)triwulanan dan tahunanmenurut sektor4. Implementasi SNA 20081. Meningkatnya cakupan dataPDB sektoral triwulanan dantahunan.2. Penurunan time lag penyajianstatistik tabel Input-OutputIndonesia tahun <strong>2010</strong>.3. Penurunan time lag penyajianPDRB (propinsi dankabupaten/kota) menurutsektor4. Meningkatnya pemahamanSNA 2008 serta aplikasisistem/metodologipenyusunan neraca produksiTahun dasar 200024 bulanAgustus tahun t+1(Provinsi)Oktober tahun (t+1):kab/kotaPenguasaan materiSNA 2008Tahun dasar <strong>2010</strong>mulai tahun 201122 bulanApril tahun t+1Mei tahun (t+1)):Kabupaten/KotaTersusunya neracaproduksi sesuaiSNA 2008DirektoratNeraca Produksi56
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA14. Penyediaan danPengembanganStatistik NeracaPengeluaran(1) (2) (3) (4) (5) (6)5. Sistem Neraca EkonomiLingkungan Terpadu(Sisnerling)1. Tersedianya statistik PDBPengeluaran triwulanandan tahunan2. Tersedianya statistikSistem Neraca SosialEkonomi (SNSE)3. Tersedianya statistikNeraca Arus Dana (NAD)triwulanan dan tahunanyang lebih berkualitas4. Tersedianya statistikPDRB (propinsi dankabupaten/kota)Pengeluaran triwulanandan tahunan yang lebihberkualitas.5. Meningkatnya cakupankomoditi serta pengembanganmetodologi padapenyususnan Sisnerling1. Meningkatnya akurasi dataPDB pengeluaran triwulanandan tahunan.2. Penurunan time lag penyajianstatistik SNSE3. Penurunan time lag penyajianserta meningkatnya relevansistatistik NAD triwulanan dantahunan4. Penurunan time lag penyajiandata PDRB (propinsi dankabupaten/kota) menurutpengeluaran triwulanan dantahunan.5. Penurunan deskrepansiPDRB dengan PDBTersusunnya NeracaekonomisDiskrepansi terhadapPDB sektoral < 5 persenLag 3 tahun- Lag 3 triwulan- Klasifikasi instrumenfinansialmenggunakan LBU2002- Waktu: 12 bulan (datatahun (t-1)) Tingkat:nasional- Waktu: Agustus (datatahun (t-1)) Tingkat:propinsi- Waktu: Oktober (datatahun (t-1)) Tingkat:kab/kotaDiskrepansi PDBdengan PDRB propkurang dari 15 persen(ADHB) dan kurang dari6 persen (ADHK)Tersusun NeracaekologisDiskrepansiterhadap PDBsektoral < 2 persenLag 2 tahun- Lag 1 triwulan- Klasifikasi instrumenfinansialmenggunakankonsep MFSM- Waktu: 10 bulan(data tahun (t-1))Tingkat: nasional- Waktu: April (datatahun (t-1))Tingkat: propinsi- Waktu: Mei (datatahun (t-1))Tingkat: kab/kotaDiskrepansi PDBdengan PDRB kurangdari 10 persen(ADHB) dan kurangdari 4 persenDirektoratNeracaPengeluaran57
58PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)5. Implementasi SNA 2008 6. Meningkatnya pemahamanSNA 2008 serta aplikasi sistem/metodologipenyusunanneraca penerimaan (incomeaccounts), neraca capital,neraca financial dan neracainstitusi (bertahap)Penguasaan materi SNA2008Tersusunya neracapenerimaan, neracakapital, neracafinansial dan neracainstitusi (bertahap)15. Penyediaan danPengembanganAnalisis Statistik1. Tersedianya data analisisstatistik sosial, ekonomidan lintas sektor yanglebih berkualitas1. Menurunnya time lagpenyajian analisis statistiksosial, ekonomi dan lintassektorWaktu terbit : DesemberWaktu terbit :NovemberDirektoralAnalisis danPengembangan2. Tersedianya Indeks TendensiBisnis dan IndeksTendensi Konsumen2. Meningkatnya cakupanwilayahSkala nasionalSkala nasional dan33 propinsi3. Tersedianya data IPMdan kajian profilkomoditas unggulan yanglebih berkualitas3. Menurunnya time lagpenyajian dan meningkatnyacakupan wilayah penyajianserta jenis kajian- Desember- skala nasional- 1 jenis kajian- Agustus (IPM),Nopember (kajiankomoditasunggulan)- Skala nasional,propinsi, dankabupaten/kota- 8 jenis kajian4. Tersedianya indikatorstatistik sosial-ekonomidan lintas sektor4. Menurunnya time lagpenyajian indikator kesra danlaporan sosial, laporanekonomi Indonesia tahunan,statistik Indonesia tahunan- Waktu terbit indikatorkesra dan laporansosial: Juli, September(data tahun (t-1))- Waktu terbit laporan- Waktu terbit indikatorkesra danlaporan sosial:Juni, Agustus (datatahun (t-1))
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)dan indikator pembangunanregionalekonomi Indonesiatahunan: Mei (datatahun (t-1))- Waktu terbit statistikIndonesia tahunan:September (datatahun (t-1), beberapadata tahun (t)- Waktu terbit Indikatorpembangunanregional Desember(data tahun (t-1))- Waktu terbit laporanekonomi Indonesiatahunan:April (data tahun(t-1))- Waktu terbit statistikIndonesia tahunan:Agustus (datatahun (t-1), beberapadata tahun (t)- Waktu terbit indikatorpembangunanregional:Oktober5. Tersedianya ModelStatistik Ekonomi danSosial5. Meningkatnya jenis modelStatistik Ekonomi, sosialdalam kerangka Nasional danRegional- Jumlah: 3 jenis modelekonomi dan 3 jenismodel sosial- Tingkat penyajian:nasional dan Propinsi- (data tahun (t-1))- Jumlah: 8 jenismodel ekonomidan 8 jenis modelsosial (kumulatif2011-<strong>2014</strong>)- Tingkat penyajian:nasional danPropinsi59
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)80 %100 %PROGRAM: DukunganManajemen danPalaksanaan TugasTeknis <strong>BPS</strong> Lainnya1. Penyusunan,Pengembangandan EvaluasiProgram danAnggaranTerwujudnya goodgovernance dan cleangovernmentTersusunnya dokumenperencanaan kegiatan dananggaran serta evaluasiprogram dan kegiatan yangtaat asas1. Tersedianya sistem penegakandisiplin yang efektif2. Persentase tersusunnya strukturkelembagaan yang proporsional,efektif, dan efisien3. Tersedianya peraturanperundang-undangan yangmemadai di bidang statistik4. Meningkatnya kualitas pengelolaanadministrasi, sumberdaya dan dukungan tugaslainnya di lingkungan <strong>BPS</strong>5. Terlaksananya program dankegiatan instansi vertikal <strong>BPS</strong>di daerah1. Persentase penerapan SAKIP(Renstra, Penetapan danPenilaian Kinerja, KontrakKinerja, Pengendalian)2. Tersusunnya rencanapenerapan e-Governmentyang konkrit dan terukur3. Dokumen rencana kegiatanyang tepat waktu4. Menurunnya frekwensi revisiDIPA5. Persentase dokumenpenetapan kinerja yang tepatwaktu6. Persentase dokumen LAKIPyang tepat waktu80 %80 %80 %80 %80 %80 %April tahun t-15 kaliFebruari tahun t+080 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %Januari tahun t-12 kaliJanuari tahun t+0100 %SekretarisUtamaBiro BinaProgram60
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)80 %100 % Biro Keuangan2. Pengelolaan danPengembanganAdministrasiKeuanganMeningkatnya kualitasakuntabilitas pengelolaananggaran1. Manajemen kearsipan dandokumentasi sudah dilaksanakandengan sistemberbasis TIK2. Terselenggaranya SAKSatker yang sesuai aturanMenteri Keuangan3. Persentase bendahara yangmempunyai sertifikat keahlianakuntansi pemerintah80 %60 %100 %100 %3. Pengelolaan danPengembanganAdministrasiKepegawaian1. Penerapan peraturanmengenai disiplin PNS2. Penerapan paktaintegritas bagi pejabateselon I, II, dan III1. Tersedianya sistem penilaiankinerja yang terukur2. Tersedianya sistem penegakandisiplin yang terukur3. Persentase pejabat Eselon I,II, dan III yang menandatanganidan melaksanakanpakta integritas4. Persentase pegawai yangmemangku jabatan fungsionaltertentu dan memperolehangka kredit sesuai ketentuanserta mem-peroleh sertifikatkenaikan jenjang jabatan/pangkat dibandingkan jumlahpegawai80 %80 %0 %10 %100 %100 %100 %25 %BiroKepegawaian61
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANA(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Press release dipercepat4. Pelayanan Publik,HubunganMasyarakat danHukum5 PenyelenggaraanPendidikan danPelatihan AparaturNegara6 Pelayanan internalPerkantoran danKepegawaian7. PenyelenggaraanSekolah TinggiIlmu Statistik(STIS)1. Publisitas kegiatan danhasil kinerja <strong>BPS</strong> yangtepat waktu2. Review UU No 16/1997tentang Statistik sebelum20123. Peraturan perundanganpelaksana UU Statistik dituntaskansebelum <strong>2014</strong>1. Terselenggaranya DiklatKepemimpinan2. Terselenggaranya DiklatTeknis Statistik danKomputasi tingkat ahli3. Terselenggaranya DiklatFungsional Statistisi danPranata KomputerTerlaksananya reformasibirokrasi sampai ke <strong>BPS</strong>Kabupaten/KotaMeningkatnya pemenuhankebutuhan SDM D IV STISyang kompeten dan siappakai, baik bagi <strong>BPS</strong>maupun Luar <strong>BPS</strong>2. Revisi UU No 16/1997 pada<strong>2010</strong>, beserta peraturanperundangan pelaksananyasebelum 20123. Persentase tersusunnyastruktur kelembagaan yangproporsional, efektif, danefisien1. Banyaknya pejabat strukturalyang menyelesaikan diklatkepemimpinan2. Tersedianya sistem Diklatberbasis merit dankompetensi3. Persentase pejabat fungsionalbersertifikat keahlian sesuaijenjang kepangkatanPress release datatriwulanan dipercepat15 hariRevisi UU Statistikdiun-dangkan Presidenpada 201180 %10 %1 % Eselon IV50 %Press release datatriwulanandipercepat 10 hariPerpres dan Perkatentang Reorganisasi<strong>BPS</strong> diselesaikansebelum <strong>2014</strong>100 %30 %10 %100 %Biro HubunganMasyarakat danHukumPusatPendidikan danPelatihanReformasi birokrasi di <strong>BPS</strong> RI 25 % 100 % SekretarisKorpri1. Jumlah lulusan mahasiswaSTIS yang siap pakai pertahun2. Persentase kelulusan STIS3. Ratio mahasiswa/dosen4. Meningkatnya ratio mahasiswaTugas Belajar dari luar<strong>BPS</strong>29095 %1350/4066/1350500100 %2000/80100/2000Sekolah TinggiIlmu Statistik62
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/ OUTPUT INDIKATORTARGET<strong>2010</strong> <strong>2014</strong>UNITORGANISASIPELAKSANAPROGRAM:Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur (PSPA) <strong>BPS</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)10 % dan 15 %0 %1. PeningkatanSarana danPrasarana AparaturNegara <strong>BPS</strong> sertaOperasionalPerkantoranLainnyaPROGRAM:Pengawasan danPeningkatanAkuntabilitas AparaturNegara (P2A2N) <strong>BPS</strong>1. Pengawasan DanPeningkatanAkuntabilitasAparatur <strong>BPS</strong>Terpenuhinya sarana danprasarana yangmendukung peningkatankinerja kegiatan teknis1. Terciptanya lingkungankerja yang kondusif danrumah jabatan yangmemadaiMeningkatnya kualitasakuntabilitas pengelolaanadministrasi keuangandan barang menuju tertibadministrasi dan opiniWTP terhadap LaporanKeuangan1. Pengawasan Kinerja danAkuntabilitas <strong>BPS</strong>1. Persentase gedung negara(kantor dan rumah dinas)yang rusak berat2. Terpenuhinya saranapenunjang dan terpeliharadengan baik1. Renovasi dan pembangunangedung kantor dan rumah negaraterlaksana dengan baik2. Perlengkapan sarana danprasarana terpenuhi3. Terpelihara dan tersedianyakendaraan operasional roda 2dan roda 41. Meningkatnya kualitas akuntabilitaspengelolaan administrasikeuangan dan barangmenuju tertib administrasi danopini WTP terhadap LaporanKeuangan2. Persentase temuan BPK yangditindaklanjuti1. Opini BPK atas LK <strong>BPS</strong>2. Persentase penyimpanganterhadap total anggaran3. Persentase pejabat yangtelah melaporkan LHKPN4. Persentase tingkat pencapaiankinerja utama50 %1. 70% GK & RNselesai direnovasi &dibangun2. Genset kab/kota 4843. 7330 kendaraan roda2 dan 934 kendaraanroda 490 %90 %WDP10 %50 %90 %100 %1. 90% GK & RNselesai direnovasi& dibangun2. Genset kab/kota5263. 7823 kendaraanroda 2 dan 1000kendaraan roda 4100 %100 %WTP2 %100 %98 %SekretarisUtamaBiro UmumInspekturUtamaInspektoratWilayah I,Wilayah II ,danWilayah III63
Lampiran 2Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun <strong>2010</strong>-<strong>2014</strong> BADAN PUSAT STATISTIK(000 Rp)ALOKASIPROGRAM/KEGIATAN<strong>2010</strong> 2011 2012 2013 <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)A. PROGRAM TEKNIS 3.769.066.829 595.640.948 811.881.491 2.178.266.923 859.169.4163.769.066.829 595.640.948 811.881.491 2.178.266.923 859.169.416I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASISTATISTIK (P2IS)1 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 752.522 6.057.190 7.834.613 27.040.033 7.113.8582 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik 9.267.980 5.495.062 6.044.568 6.649.025 7.313.9283 Pengembangan Sistem Informasi Statistik 5.704.004 6.925.636 7.062.917 7.511.631 7.452.9384 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan danKetenagakerjaan3.356.231.465 85.742.408 77.611.322 64.173.437 75.948.619- Sensus Penduduk <strong>2010</strong> 3.300.000.000 25.000.000 15.187.128 - -- Survei Penduduk Antar Sensus - - - - 10.000.0005 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat 149.072.206 151.562.390 154.889.726 158.631.268 162.135.8706 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 3.382.184 111.339.082 7.330.712 8.176.397 119.594.2387 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan- Sensus Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, danPerkebunan8 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan,Perikanan, dan Kehutanan84.864.720 43.800.336 141.524.315 290.250.411 245.479.718- 3.288.809 100.000.000 1.247.687.988 201.853.23411.858.248 14.938.154 31.213.336 406.076.569 48.866.008- Sensus Pertanian Peternakan, Perikanan dan Kehutanan - 3.690.022 19.684.000 394.259.000 36.753.00029.213.359 25.431.717 26.322.033 27.260.060 28.249.5359 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri,Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi.64
PROGRAM/KEGIATANALOKASI<strong>2010</strong> 2011 2012 2013 <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)10 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi 8.716.211 9.068.020 9.284.901 9.507.007 12.650.337- Sensus Ekonomi 2016 - - - - 5.000.00011 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga 27.354.863 52.608.618 256.698.927 87.675.748 56.581.958- Survei Biaya Hidup 2012 - 9.358.189 104.814.655 23.996.673 12.441.750- Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani 2012 - 15.000.000 122.785.345 33.703.327 13.258.25012 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi 57.311.038 16.371.295 17.857.966 18.876.052 20.001.142Informasi dan Pariwisata13 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi 14.756.025 26.065.642 27.525.233 24.738.978 25.608.05114 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran 7.279.685 17.968.067 18.266.044 18.571.470 18.884.53215 Pengembangan dan Analisis Statistik 3.302.319 22.267.333 22.414.879 23.128.837 23.288.685B. PROGRAM GENERIK 1.279.981.391 1.076.732.582 1.145.931.800 1.178.374.592 1.211.898.247I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAANTUGAS TEKNIS <strong>BPS</strong> LAINNYA1 Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program Kegiatandan Anggaran915.131.874 819.618.468 887.139.832 987.862.826 1.019.623.68627.126.130 23.247.971 23.500.930 24.455.175 25.854.2802 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 83.522.165 86.078.707 86.300.523 87.600.448 90.568.7123 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian 3.858.314 6.988.820 6.881.299 8.100.076 8.764.5114 Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat, dan Hukum 3.197.680 3.393.151 3.500.149 3.825.267 3.554.0475 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 14.155.495 15.851.420 16.286.355 16.788.730 17.297.5456 Pelayanan Internal Perkantoran dan Kepegawaian 18.826.529 43.557.900 98.517.690 181.449.459 193.594.4057 Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) 13.178.700 13.126.592 13.587.339 14.009.956 14.553.5088 Operasional Perkantoran lainnya (Kegiatan Lintas Biro) 31.755.643 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.0009 Biro Umum (di luar PSPA Pusat) 1.779.770 1.824.264 1.869.871 1.916.618 1.964.53365
66PROGRAM/KEGIATANALOKASI<strong>2010</strong> 2011 2012 2013 <strong>2014</strong>(1) (2) (3) (4) (5) (6)10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 229.508.754 135.418.258 137.327.913 140.739.222 144.253.188<strong>BPS</strong> Provinsi11 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya <strong>BPS</strong> Kabupaten/Kota488.222.694 470.131.385 479.367.764 488.977.876 499.218.957359.740.885 251.876.365 253.423.274 185.008.856 186.634.077II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR (PSPA) <strong>BPS</strong>1 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturNegara <strong>BPS</strong> Pusat2 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturNegara <strong>BPS</strong> Provinsi dan <strong>BPS</strong> Kab/KotaIII. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS APARATUR NEGARA <strong>BPS</strong> (P2A2N)162.526.241 82.847.847 83.169.043 33.498.269 33.835.726197.214.644 169.028.518 170.254.230 151.510.586 152.798.3515.108.632 5.237.750 5.368.694 5.502.911 5.640.4841 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I 1.702.877 1.745.917 1.789.565 1.834.304 1.880.1612 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II 1.702.877 1.745.917 1.789.565 1.834.304 1.880.1613 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III 1.702.877 1.745.917 1.789.565 1.834.304 1.880.161TOTAL 5.049.048.220 1.672.373.530 1.957.813.291 3.356.641.515 2.071.067.663
SISTEM STATISTIK NASIONAL67