12.07.2015 Views

musyawarah nasional ke vi kamar dagang dan ... - Kadin Indonesia

musyawarah nasional ke vi kamar dagang dan ... - Kadin Indonesia

musyawarah nasional ke vi kamar dagang dan ... - Kadin Indonesia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIAKERANGKA ACUANMUSYAWARAH NASIONAL KE VIKAMAR DAGANG DAN INDUSTRIJakarta, 23 – 25 September 2010Jakarta Convention CenterA. Latar BelakangMusyawarah Nasional (Munas) <strong>ke</strong> VI <strong>Kadin</strong> adalah perangkat organisasi <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>sebagai lembaga perwakilan anggota <strong>dan</strong> merupakan lembaga <strong>ke</strong>kuasaan tertinggi organisasiKamar Dagang <strong>dan</strong> Industri <strong>Indonesia</strong>. Selain melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaanprogram <strong>dan</strong> <strong>ke</strong>giatan, memilih <strong>ke</strong>pengurusan baru, Munas juga akan menetapkan<strong>ke</strong>bijaksanaan umum <strong>dan</strong> strategis yang akan di tempuh <strong>Kadin</strong> <strong>ke</strong> depan. Untuk itu, Munas VI<strong>Kadin</strong> memiliki posisi strategis untuk mempersiapkan penyusunan garis-garis besar <strong>ke</strong>bijakanorganisasi dimaksud dalam periode lima tahunan 2010 - 2015.Sebagai bagian dari persiapan tersebut, <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> telah mencatatkan kondisiperekonomian sampai pertengahan tahun 2010.Perekonomian GlobalData-data terbaru menunjukkan bahwa perekonomian dunia mulai bergerak menuju pemulihanyang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Euro zone secara <strong>ke</strong>seluruhan sudah membukukanpertumbuhan positif, dengan Jerman <strong>dan</strong> Prancis sebagai penghela utamanya. PerekonomianJepang juga mencatatkan pertumbuhan signifikan, yakni 4,8 persen (year on year).Semua negara yang tergabung di dalam BRIC (Brazil, Rusia, India, <strong>dan</strong> China) mengalamistrong rebound. Sementara itu, Emerging Mar<strong>ke</strong>ts Asia menjadi bintang pemulihan. Padatriwulan <strong>ke</strong>tiga Pertumbuhan ekonomi (q-to-q, annual rate) Singapura <strong>dan</strong> Korea mencapaidua digit, masing-masing 14,2 % <strong>dan</strong> 13,6 %.Hanya perekonomian Amerika Serikat yang tampaknya masih digelayuti oleh <strong>ke</strong>takpastiantinggi. Tampaknya Amerika Serikat membutuhkan waktu yang lebih lama menuju normal,mengingat negara ini adalah pusat gempa krisis financial global.Berdasarkan proyeksi terakhir International Monetary Fund (IMF) pertumbuhan ekonomi duniaakan naik tajam dari -1,1 persen tahun ini menjadi 3,1 persen tahun 2010. Pemulihan initampaknya akan merata. Tak satu pun perekonomian besar dunia yang akan mengalamikontraksi.1


The world economic outlook, 2009-2010Description 2009 2010World GDP growth, % -1.1 3.1-United States -2.7 1.5-Euro Area -4.2 0.3-Japan -5.4 1.7-Developing economies 1.7 5.1-China 8.5 9.0-Asean-5 0.7 4.0World trade growth, % -11.9 2.5Sources: IMF, World Economic Outlook, October 2009..Per<strong>ke</strong>mbangan Perekonomian <strong>Indonesia</strong>Manajemen perekonomian yang dijalankan pemerintah dalam dua tahun terakhir membuahkankinerja cukup memuaskan. Pemerintah dalam penyampaian pidato Nota Keuangan di degungDPR pada tanggal 16 Agustus 2010 menyatakan ekonomi <strong>Indonesia</strong> mampu tumbuh 4,5%pada tahun 2009 saat beberapa negara lain menderita pertumbuhan negatif <strong>dan</strong> menjadikan<strong>Indonesia</strong> berperforma terbaik <strong>ke</strong>tiga setelah Cina <strong>dan</strong> India. Tahun ini pertumbuhan ekonomidiprediksi dapat mencapai 6% <strong>dan</strong> ditargetkan menjadi 6,3% pada tahun 2011.Namun manajemen anggaran <strong>Indonesia</strong> tidak akan mengalami perubahan besar. Hal inidikarenakan pemerintah belum berminat untuk menuju anggaran yang seimbang. Dengantarget belanja negara sebesar Rp. 1.202 triliun, RAPBN 2011 direncanakan mengalami defisitRp. 115,7 triliun atau 1,7% dari produk domestik bruto. Apabila stimulus memang sebuah<strong>ke</strong>harusan maka perlu dirumuskan secara profesional <strong>dan</strong> transparan agar mencapai tujuanutama menciptakan investasi <strong>dan</strong> lapangan <strong>ke</strong>rja baru.Disamping itu APBN tahun depan akan mendapat tekanan oleh pembayaran wajib yangmempersempit ruang gerak untuk belanja di sektor produktif. Diharapkan APBN akan disusundengan filosofi anggaran yang berimbang, dengan prosentase yang lebih besar untuk sektorsektorproduktif <strong>dan</strong> tidak terpangkas oleh <strong>ke</strong>wajiban membayar bunga <strong>dan</strong> pokok utang.Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 seperti tersebut di atas,pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10%. Angka ini lebih tinggi jikadibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2010 yang sebesar 8%. Kebutuhan investasinominal tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp. 2.243,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebutakan bersumber dari PMA <strong>dan</strong> PMDN sebesar 26,8%, kredit perbankan 17,4%, pasar modal16,7%, belanja modal pemerintah 12,4% <strong>dan</strong> sumber-sumber investasi lainnya.Target investasi tahun 2010 adalah Rp. 161 triliun. BKPM menargetkan pertumbuhan investasipada tahun 2011 naik sebesar 15% dibanding realisasi investasi tahun 2010, atau melebihi Rp.200 triliun. Untuk mencapai target tersebut BKPM tidak akan mengeluarkan <strong>ke</strong>bijakan baru.Namun perlu a<strong>dan</strong>ya <strong>ke</strong>tegasan <strong>dan</strong> <strong>ke</strong>pastian hukum mengenai Public Privat Partnership(PPP) serta insentif fiskal.Terkait dengan investasi asing, Indef menilai komitmen negara asing untuk be<strong>ke</strong>rja sama <strong>dan</strong>berinvestasi di <strong>Indonesia</strong> sangat tinggi, namun tidak semua komitmen mereka sesuai denganyang diharapkan. Beberapa investasi yang direncanakan tidak terealisasi dalam praktek. Hal inidisebabkan lambatnya pemerintah <strong>Indonesia</strong> dalam mengidentifikasi <strong>ke</strong>ndala investasi di<strong>Indonesia</strong> seperti infrastruktur, persoalan lahan <strong>dan</strong> perijinan.2


Ekspor year on year meningkat <strong>ke</strong>mbali, juga pertumbuhan produksi industri besar <strong>dan</strong>menengah. Modal asing juga meminati Surat Utang Negara (SUN) <strong>dan</strong> Sertifikat Bank<strong>Indonesia</strong> (SBI).<strong>Indonesia</strong> juga memiliki modal dasar tambahan dengan naiknya peringkat daya saing versiInternational Institute for Management Development dalam publikasi World CompetitivenessYearbook, 2009. Urutan <strong>Indonesia</strong> tiba-tiba melambung <strong>ke</strong> posisi 42 tahun di tahun 2009, dariurutan 51 tahun lalu. Peningkatan ini bukan disebabkan oleh pembenahan mendasar di dalamnegeri, melainkan lebih karena negara-negara lain banyak yang tersungkur akibat krisis global.Momentum ini harus cepat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsurutama penentu daya saing.Meningkatkan Kualitas PertumbuhanUntuk meningkatkan sektor produksi, pembangunan perekonomian di pedesaan bisa menjadisuatu <strong>ke</strong>bijakan yang efektif jika diawali dengan pembagunan infrastruktur yang memadai<strong>dan</strong> didukung oleh pengembangan tekologi pertanian yang tepat guna. Pembangunan sektorper<strong>ke</strong>bunan hendaknya tidak lagi bertumpu melulu pada peningkatan ekspor, tetapi jugadengan <strong>ke</strong>mbali membangun agroindustri yang berdaya saing tinggi, untuk dapatmeningkatkan <strong>ke</strong>mbali nilai tambah sektor industri.Sementara itu untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri, yang diperlukan adalahperbaikan fundamental sektor industri secara <strong>ke</strong>seluruhan. Dalam hal ini peraturanperburuhan, perbaikan infrastruktur, jaminan <strong>ke</strong>tersediaan energi, <strong>dan</strong> iklim investasi yangkondusif merupakan prasyarat yang perlu diupayakan oleh pemerintah. Selain itu diperlukanpeta industrialisasi yang terinci, agar insentif (stimulus) fiskal tepat sasaran untuk mencapaitarget pertumbuhan sektor industri.Turunnya harga minyak tidak saja berdampak pada membengkaknya anggaran negara, tetapijuga melemahkan pertumbuhan ekonomi, karena peranan sektor pertambangan dalamProduk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 11 persen. Peranan pemerintah untukmeningkatkan produksi minyak <strong>dan</strong> gas harus ditingkatkan <strong>ke</strong>mbali. Meskipun eksploitasi <strong>dan</strong>eksplorasi minyak membutuhkan investasi besar, namun <strong>ke</strong>giatan ini juga akan menyerapbanyak tenaga <strong>ke</strong>rja, yang semakin dibutuhkan <strong>Indonesia</strong>. Jika dukungan <strong>dan</strong>a pemerintahtidak memungkinkan <strong>ke</strong>giatan tersebut, maka yang diperlukan adalah perbaikan ikliminvestasi di sektor pertambangan. A<strong>dan</strong>ya konsistensi <strong>ke</strong>bijakan <strong>dan</strong> <strong>ke</strong>pastian penegakanhukum merupakan dua hal penting yang harus segera mendapat perhatian serius, agar<strong>ke</strong>giatan produksi di sektor pertambangan <strong>ke</strong>mbali meningkatkan minat para investor.Tabel A.3: Proyeksi pertumbuhan PDB menurut pengeluaranVersi Dasar dengan pertumbuhan PDB rata-rata 2010-14 = 6,3%2009 2010 2011 2012 2013 2014Konsumsi masyarakat 5,5 4,8 4,6 4,7 4,8 4,9Konsumsi pemerintah 13,2 7,6 8,6 8,9 8,8 9,7Investasi* 4,0 7,1 7,6 8,7 8,3 7,9Eksporbarang & jasa -16,2 6,4 7,7 12,2 14,8 15,3Impor barang & jasa -21,8 8,0 8,2 13,8 15,1 15,5ProdukDomestik Bruto 4,8 5,4 5,8 6,3 6,9 7,1Versi Optimistik dengan rata-rata pertumbuhan PDB 2010-14 = 6,9%2009 2010 2011 2012 2013 2014Konsumsi masyarakat 5,1 5,0 4,7 4,8 4,6 5,0Konsumsi pemerintah 13,2 10,5 8,6 8,9 9,2 9,7Investasi* 5,0 7,6 9,0 11,6 11,1 7,9Eksporbarang & jasa -16,2 6,4 9,8 12,2 14,2 15,7Impor barang & jasa -21,8 8,0 10,2 13,5 14,8 15,5ProdukDomestik Bruto 4,8 5,9 6,5 7,2 7,4 7,43


InvestasiKrisis <strong>ke</strong>uangan global telah secara signifikan mengurangi aliran investasi global <strong>dan</strong>memper<strong>ke</strong>tat persaingan dalam merebut investasi. <strong>Indonesia</strong>, dengan pertumbuhan yangmasih berlangsung positif, memiliki proses politik yang stabil, pengalaman reformasi yangdinilai berhasil, kaya akan sumber daya alam, <strong>dan</strong> merupakan wilayah dengan jumlah tenaga<strong>ke</strong>rja <strong>dan</strong> konsumen yang cukup besar, memiliki posisi potensi yang sangat kuat untukberkompetisi dalam merebut aliran investasi yang semakin berkurang.Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memberikan sinyal positif <strong>dan</strong> <strong>ke</strong>jelasan bagiinvestor domestik <strong>dan</strong> asing sebagai upaya mendayagunakan potensi <strong>Indonesia</strong>. Dua hal yangsebaiknya tercakup dalam aksi <strong>ke</strong>bijakan pemerintah di dua tahun pertama:a. Strategi investasi yang lebih konsistenb. Komitmen untuk mengurangi resiko <strong>dan</strong> biaya berinvestasiProspek Pangan <strong>dan</strong> AgribisnisProduksi pangan <strong>dan</strong> produk agribisnis sepanjang tahun 2009 juga telah menunjukkanpeningkatan, <strong>ke</strong>cuali beberapa komoditas. Pemerintah juga telah mencanangkan tiga strategibesar yang akan menjadi prioritas, yaitu: (1) pengadaan lahan bagi pertanian, per<strong>ke</strong>bunan,<strong>dan</strong> perikanan, (2) perbaikan iklim investasi pertanian <strong>dan</strong> perikanan, <strong>dan</strong> (3) <strong>ke</strong>sinambunganswasembada pangan. Program-program ini sebenarnya merupakan kristalisasi dari PertemuanNasional (National Summit) 2009 yang difasilitasi <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>.Sektor pangan <strong>dan</strong> agribisnis <strong>ke</strong> depan sangat memerlukan suatu strategi <strong>ke</strong>bijakan <strong>dan</strong>langkah konkrit bagi berupa pemberian insentif pajak, akses permodalan <strong>dan</strong> informasi bagipelaku agribisnis yang akan melakukan investasi pada sektor pengolahan <strong>dan</strong> pemasaran dihilir. Di sinilah esensi peningkatan nilai tambah (added value) komoditas pertanian,per<strong>ke</strong>bunan, peternakan, <strong>dan</strong> perikanan akan sejalan dengan upaya peningkatan <strong>ke</strong>unggulankompetitif yang dimaksudkan di atas.Tabel A.4: Proyeksi pertumbuhan PDB menurut sektorVersi Dasar dengan pertumbuhan PDB rata-rata 2010-14 = 6,3%2009 2010 2011 2012 2013 20141. Pertanian 3,3 3,4 3,4 3,3 3,4 3,52. Pertambangan 0,4 0,4 0,3 0,4 1,1 0,93. Industri manufaktur 2,6 3,1 4,5 5,1 5,3 6,04. Utilitas 10,6 10,7 10,6 10,7 10,7 10,75. Konstruksi 7,2 7,3 7,0 7,1 7,1 7,16. Per<strong>dagang</strong>an & hospitalitas 2,4 4,6 5,3 6,7 7,0 7,17. Transport & komunikasi 16,1 15,2 14,3 14,5 16,7 16,38. Keuangan 8,0 7,9 7,4 7,5 7,4 7,59. Jasa-jasa 6,6 6,5 6,6 6,6 6,6 6,3Produk Domestik Bruto 4,8 5,4 5,8 6,3 6,8 7,1Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah <strong>dan</strong> KoperasiStrategi pemberdayaan UKM di masa depan perlu dilakukan secara terintegrasi, tidaktumpang tindih secara sendiri-sendiri. Persepsi mengenai UKM perlu dipersatukan <strong>dan</strong>pembinaannya tidak bersifat sector oriented <strong>dan</strong> terkotak-kotak. Dimasa depan <strong>Indonesia</strong>perlu membangun UKM <strong>Indonesia</strong> modern yang memiliki <strong>ke</strong>tahanan <strong>dan</strong> <strong>ke</strong>luwesan dalammenghadapi berbagai dampak global yang timbul. UKM <strong>Indonesia</strong> harus akrab dengan upayapeningkatan kapasitas maupun kompetensi sumber daya yang semakin profesional,perubahan perilaku maupun tuntutan pasar yang dinamis, teknologi informasi, per<strong>ke</strong>mbanganteknologi yang semakin canggih, serta miliki daya inovatif serta kreatif.4


Ditunjang dengan dukungan permodalan dari perbankan yang semakin terspesialisasi, dimasa depan beberapa prioritas yang perlu dilakukan dalam pengembangan UKM:Pertama, pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat <strong>dan</strong>pendapatan asli daerah lebih diutamakan (terfokus) pada sektor <strong>dan</strong> subsektorandalan, dengan tetap tidak mengesampingkan ekstensifikasi untuk menggalisektor/subsektor lain untuk dijadikan andalan.Kedua, untuk mengatasi <strong>ke</strong>ndala yang sering terjadi dalam per<strong>ke</strong>mbangan industri <strong>ke</strong>cil,sebaiknya perlu ditingkatkan a<strong>dan</strong>ya penyuluhan atau pelatihan bagi para pengusahaataupun pe<strong>ke</strong>rjanya, agar terjadi transfer teknologi dari teknologi yang lebih modern.Ketiga, perlunya pemerintah daerah mengupayakan pola <strong>ke</strong>mitraan bagi industri <strong>ke</strong>cil <strong>dan</strong>rumah tangga agar lebih mampu untuk ber<strong>ke</strong>mbang.Keempat, UMKM hendaknya lebih mengutamakan bahan baku lokal atau sumber dayaalam lokal untuk mengantisipasi dampak <strong>ke</strong>tidakstabilan ekonomi.Pembangunan Ekonomi DaerahSetiap daerah pada umumnya memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengandaerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlumengenali karakteriristik lokal antara lain tingkat pertumbuhan ekonominya, sarana <strong>dan</strong>prasarana fisik yang telah tersedia, kondisi sosial budaya, potensi yang tersedia <strong>dan</strong> layakuntuk di<strong>ke</strong>mbangkan, termasuk juga dalam hal tingkat interaksinya dengan daerah lain.Melalui pembangunan ekonomi daerah yang terencana, terarah sejalan dengan potensi lokalyang dimiliki diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat<strong>dan</strong> segera terwujud. Hal ini nantinya akan dapat dilihat dari indikator perputaran arusbarang, daya beli masyarakat yang semakin meningkat, transaksi <strong>ke</strong>uangan, <strong>dan</strong> gairah pasaryang tinggi yang pada akhirnya akan dapat memacu pembangunan suatu daerah. Hal inidapat terwujud jika para pemangku <strong>ke</strong>pentingan dapat menciptakan iklim ekonomi yangkondusif antara lain a<strong>dan</strong>ya <strong>ke</strong>bijakan pemerintah daerah yang berpihak <strong>ke</strong>pada <strong>ke</strong>pentinganpasar, pelaku usaha yang berorientasi pada perbaikan perekonomian daerah serta dukunganmasyarakat.A<strong>dan</strong>ya potensi lokal yang layak untuk di<strong>ke</strong>mbangkan, terciptanya iklim usaha yang kondusifpada akhirnya akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.Jika hal ini terjadi maka pembangunan perekonomian secara merata di masing masing daerahakan dapat tercipta yang pada akhirnya akan memperkuat stablitas pembangunanperekonomian <strong>nasional</strong>.Pada akhirnya tingkat <strong>ke</strong>berhasilan memacu pertumbuhan ekonomi (melalui peningkatansektor produksi) akan bergantung pada fundamental perekonomian secara <strong>ke</strong>seluruhan,termasuk <strong>ke</strong>kuatan perekonomian domestik. Dengan penduduk lebih dari 225 juta jiwa,<strong>Indonesia</strong> mempunyai pasar domestik yang besar, yang harus dioptimalkan denganmemberdayakan seluruh potensi yang ada di setiap wilayah di <strong>Indonesia</strong>. Setiap daerah harusditingkatkan peranannya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi <strong>dan</strong>berkualitas. Dan hal ini akan tercapai jika pemerintah berhasil merancang sebuah <strong>ke</strong>bijakanekonomi yang bisa merangsang minat investasi <strong>dan</strong> minat berproduksi di setiap daerah.Memasuki periode tahun 2010 - 2015, <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> menetapkan upaya <strong>ke</strong>bangkitanperekonomian Nasional melalui upaya-upaya kongkrit untuk mendorong pembangunanekonomi daerah dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional VI Kamar Dagang <strong>dan</strong>Industri.B. Nama Kegiatan“Musyawarah Nsional VI Kamar Dagang <strong>dan</strong> Industri” disingkat Munas VI <strong>Kadin</strong>.5


C. DasarMunas <strong>Kadin</strong> <strong>ke</strong> VI diselenggarakan berdasarkan :a. Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g Nomor 1 tahun 1987 tentang <strong>Kadin</strong>, khususnya Pasal 10.b. Anggaran Dasar (AD) <strong>dan</strong> Anggaran Rumah Tangga (ART) <strong>Kadin</strong>, khususnya AD Bab VPasal 17 <strong>dan</strong> ART Bab VII Pasal 22.c. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Kamar Dagang <strong>dan</strong> Industri Tahun2010 Nomor: S<strong>ke</strong>p/008/Munassus/IV/2010 tanggal 25 April 2010 tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar <strong>dan</strong> Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang <strong>dan</strong> Industri.d. Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang <strong>dan</strong> Industri <strong>Indonesia</strong> No.:S<strong>ke</strong>p/085/DP/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pembentukan PanitiaPenyelenggara, Panitia Pengarah <strong>dan</strong> Panitia Pelaksana Munas VI Kamar Dagang <strong>dan</strong>Industri.D. Tema“Meningkatkan Fungsi <strong>dan</strong> Peran KADIN dalam Membangun Ekonomi Daerah untukKebangkitan Ekonomi Nasional”E. TujuanTujuan diselenggarakannya Munas VI <strong>Kadin</strong> adalah :a. Memberikan penilaian <strong>dan</strong> <strong>ke</strong>putusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaanProgram Umum Organisasi, <strong>ke</strong>uangan <strong>dan</strong> perbendaharaan dari Dewan Pengurus <strong>Kadin</strong>Indnesia periode 2008 - 2010 serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari DewanPertimbangan <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> periode 2008 - 2010;b. Menetapkan Kebijakan Umum <strong>dan</strong> Program Umum Organisasi sebagai Garis BesarKebijakan <strong>dan</strong> Program Organisasi Tingkat Nasional untuk periode 2010 - 2015;c. Menetapkan <strong>ke</strong>putusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi <strong>dan</strong> masalahmasalahpenting lainnya <strong>dan</strong>d. Memilih <strong>dan</strong> mengangkat Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat <strong>dan</strong> DewanPengurus <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> periode 2010 – 2015 yang dilakukan melalui sistempemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> yang sekaligus merangkapKetua Formatur <strong>dan</strong> 4 (empat) orang Anggota Formatur.F. Waktu <strong>dan</strong> TempatMunas VI <strong>Kadin</strong> diselenggarakan pada :Hari, tanggal : Kamis – Sabtu, 23 – 25 September 2010WaktuTempat: Pukul 08.00 WIB – selesai (sesuai Jadwal Acara): Jakarta Convention CenterJl. Jend. Gatot Subroto, JakartaG. Nara SumberUntuk memberi masukan <strong>ke</strong>pada Munas VI <strong>Kadin</strong>, akan dilaksanakan pembekalan <strong>dan</strong> dialogdengan pejabat pemerintah terkait guna memberikan gambaran akan kondisi objektif ekonomibangsa <strong>dan</strong> <strong>ke</strong>bijakan yang diambil, antara lain: Sambutan Presiden RI sekaligus membuka Munas VI <strong>Kadin</strong>. Sambutan Wakil Presiden RI sekaligus menutup Munas VI <strong>Kadin</strong>. Menteri Koordinator Perekonomian RI. <strong>dan</strong> lain-lain.H. Susunan AcaraSusunan Acara Munas VI <strong>Kadin</strong> adalah sebagaimana tertera pada halaman terlampir.I. Penyelenggara <strong>dan</strong> Penanggung JawabMunas VI <strong>Kadin</strong> diselenggarakan oleh <strong>dan</strong> menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus <strong>Kadin</strong><strong>Indonesia</strong>.6


J. Peserta <strong>dan</strong> PeninjauMunas VI <strong>Kadin</strong> dihadiri oleh :1. PesertaTerdiri atas :a. Peserta Penuh, yakni:1) Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota, yaitu:a) Para Ketua Umum Dewan Pengurus <strong>Kadin</strong> Pro<strong>vi</strong>nsi secara ex-officio;b) Utusan Anggota Pro<strong>vi</strong>nsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap<strong>Kadin</strong> Pro<strong>vi</strong>nsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas VI <strong>Kadin</strong>,masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, berjumlah seluruhnya sebanyak: 99(sembilan puluh sembilan) orang.2) Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan <strong>dan</strong>Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui Konvensi menjelangMunas VI <strong>Kadin</strong>, berjumlah seluruhnya sebanyak: 30 (tiga puluh) orang.b. Peserta, yakni:1) Dewan Penasehat <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>, berjumlah seluruhnya 26 (dua puluh enam)orang2) Dewan Pertimbangan <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> yang terdiri atas pelaku-pelaku ekonomiyang menyalurkan aspirasi <strong>ke</strong>tiga unsur pelaku ekonomi ditambah unsurPengusaha Pro<strong>vi</strong>nsi yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh KetuaDewan Pertimbangan <strong>Kadin</strong> Pro<strong>vi</strong>nsi, berjumlah seluruhnya sebanyak: 79 (tujuhpuluh sembilan) orang.3) Dewan Pengurus Lengkap (DPL) <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> yang terdiri atas Dewan Pengurus<strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>, yaitu Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum <strong>dan</strong> para KetuaKomite Tetap ditambah dengan para Wakil Ketua Komite Tetap <strong>dan</strong> Ketua Ba<strong>dan</strong>ba<strong>dan</strong><strong>dan</strong>/atau Lembaga-lembaga internal <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>, seperti Komite-komiteLuar Negeri (bilateral, multilateral), Komite-komite khusus/teknis, Lembagalembaga,Ba<strong>dan</strong>-ba<strong>dan</strong> <strong>dan</strong> Yayasan-yayasan, berjumlah seluruhnya sebanyak: 793(tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang.Peserta Munas VI <strong>Kadin</strong> sebagaimana dimaksud huruf a /sd b tersebut diatas harustercatat sebagai Anggota <strong>Kadin</strong> pada tahun 2010 dibuktikan dengan <strong>ke</strong>pemilikan KartuTanda Anggota Biasa (KTA-B) <strong>Kadin</strong>.2. PeninjauTerdiri atas :a. Anggota Kehormatan <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>, berjumlah seluruhnya sebanyak: 2 (dua) orang.b. Utusan Anggota Pro<strong>vi</strong>nsi di luar Peserta sebagaimana dimaksud ART Pasal 22 ayat(4) a.2 dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus <strong>Kadin</strong> Pro<strong>vi</strong>nsi yangbersangkutan, masing-masing 2 (dua) orang, berjumlah seluruhnya sebanyak: 66(enam puluh enam) orang.c. Utusan Anggota Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus<strong>Kadin</strong> Kabupaten/Kota <strong>dan</strong> Dewan Pengurus <strong>Kadin</strong> Pro<strong>vi</strong>nsi yang bersangkutan,masing-masing 1 (satu) orang, berjumlah seluruhnya sebanyak: 440 (empat ratusempat puluh) orang.d. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional di luar Peserta sebagaimana dimaksudART Pasal 22 ayat (4) huruf b, yang <strong>ke</strong>anggotaannya minimal untuk tahun 2010tercatat pada <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>, masing-masing 1 (satu) orang dengan membawamandat dari Pimpinan Organisasi yang bersangkutan, berjumlah seluruhnya sebanyak:100 (seratus) orang.e. Tokoh-tokoh Pengusaha <strong>dan</strong> Masyarakat <strong>Indonesia</strong> Tingkat Nasional, berjumlahseluruhnya sebanyak : 20 orang.f. Pengusaha Asing, berjumlah seluruhnya sebanyak: 20 orang.g. Pejabat Pemerintah, berjumlah seluruhnya sebanyak: 20 orang.7


Peninjau Munas VI <strong>Kadin</strong> sebagaimana dimaksud huruf b /sd d tersebut diatas harustercatat sebagai Anggota <strong>Kadin</strong> pada tahun 2010 dibuktikan dengan <strong>ke</strong>pemilikan KartuTanda Anggota Biasa (KTA-B) <strong>Kadin</strong>.Sesuai ART <strong>Kadin</strong> Pasal 22 ayat (5), jumlah Peninjau Munas V <strong>Kadin</strong> sebagaimanadimaksud huruf b sampai dengan huruf g ditentukan oleh Dewan Pengurus <strong>Kadin</strong><strong>Indonesia</strong>.K. PembiayaanBiaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Munas VI <strong>Kadin</strong> dibebankan <strong>ke</strong>pada AnggaranPanitia Pelaksana Munas VI <strong>Kadin</strong> yang diperoleh dari sponsor/donatur <strong>dan</strong> sumber-sumber<strong>dan</strong>a lainnya yang sah <strong>dan</strong> tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan <strong>ke</strong>tentuanAD/ART <strong>Kadin</strong>.L. KepanitiaanUntuk <strong>ke</strong>lancaran <strong>dan</strong> suksesnya penyelenggaraan Munas V <strong>Kadin</strong>, maka Dewan Pengurus<strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> melalui Keputusan Dewan Pengurus No. : S<strong>ke</strong>p/085/DP/VIII/2010 telahmembentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah <strong>dan</strong> Panitia Pelaksana Munas VI <strong>Kadin</strong>yang terdiri dari unsur Kepengurusan <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>, <strong>ke</strong>pengurusan Komite Tetap <strong>Kadin</strong><strong>Indonesia</strong> <strong>dan</strong> Pimpinan/Staf Sekretariat <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong>.M. PenutupPanitia Penyelenggara menyampaikan hasil-hasil <strong>ke</strong>putusan Musyawarah Nasional VI <strong>Kadin</strong>yang disahkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional VI <strong>Kadin</strong> <strong>ke</strong>pada Ketua Umum <strong>Kadin</strong><strong>Indonesia</strong> terpilih selambat-lambatnya dua minggu sesudah penyelenggaraan Munas VI <strong>Kadin</strong>.Selanjutnya Ketua Umum <strong>Kadin</strong> <strong>Indonesia</strong> menyampaikan <strong>ke</strong>pada seluruh jajaran <strong>Kadin</strong>selambat-lambatnya tiga minggu sesudah penyelenggaraan Munas VI <strong>Kadin</strong>.8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!