Kejahatan Informasi Rahasia Dalam RUU KUHP

elsam.or.id
  • No tags were found...

Kejahatan Informasi Rahasia Dalam RUU KUHP

PengantarSalah satu pilar penting untukmewujudkan pemerintahan yangdemokratis adalah melaluipemerintahan terbuka (opengovernment). Pemerintahanterbuka adalah penyelenggaraanpemerintahan yang dilakukansecara transparan, dan partisipatoris yang dilaksanakansejak pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai denganevaluasi. Dan hak atas informasi (right to information)merupakan salah satu prasyarat penting untukmewujudkan pemerintahan terbuka.Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasiadalah hak fundamental yang diakui dalam instrumenhak asasi manusia internasional, yakni Pasal 19 DeklarasiPBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declarationof Human Rights) yang menyatakan bahwa: ” Setiaporang punya hak untuk bebas berpendapat danberekspresi; hak ini mencakup kebebasan untukmemegang pendapat tanpa gangguan dan hak untukmencari, menerima, dan menyebarkan informasi danpemikiran melalui media apapun tanpa batas”.Hak atas informasi juga dijamin oleh konstitusi, sehinggamerupakan suatu constitutional rights sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 28F Amandemen kedua UUD1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sertaberhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasidengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."Adanya pemenuhan atas hak memperoleh informasi(kebebasan memperoleh informasi) tidak saja memberikanmanfaat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,efisien sekaligus mencegah korupsi, namun jugameningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan publik dan pengawasan ataspelaksanaannya.Pembatasan Hakatas InformasiNamun satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwatidak ada kebebasan yang bersifat mutlak seperti yangdikatakan oleh beberapa filsuf bahwa there is no absolutefreedom. Demikian pula dengan kebebasan memperolehinformasi. Masalahnya adalah, dimanakah batas-batas ataupengecualian yang perlu diberikan agar kebebasan informasiini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semuaorang?Pasal 19 ayat (3) KovenanInternasional untuk Hak Sipil danPolitik pada intinya menyebutkandalam kaitannya dengan hak ataskebebasan berpendapat (yangbertanggung jawab) termasukmencari, memperoleh, danmemberikan informasi dimungkinkan diatur pembatasanatau pengecualian tertentu selama diatur dalam Undang-Undang dan dianggap ada kepentingan yang besar untukmenghargai hak dan reputasi orang lain, menjaga keamanannegara, ketertiban umum, kesehatan masyarakat ataukepentingan moral.Batasan atas hak memperoleh informasi juga tertuangdalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakanbahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiaporang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkanundang-undang dengan maksud semata-mata untukmenjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dankebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yangadil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatyang demokratis.Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwapembatasan terhadap suatu hak atas informasimensyaratkan harus diatur dalam suatu Undang-Undangdan bersifat terbatas menyangkut kepentingan pribadimasyarakat dan kepentingan keamanan negara.Kejahatan Informasi Rahasiadalam KUHP dan PeraturanPerundangan-undanganKUHP terdapat beberapa ketentuan mengenaipembatasan atas informasi atau informasi yang harusdirahasiakan dan memberikan sanksi pidana bagi orangyang memberikan informasi mengenai suatu hal tertentu.Beberapa ketentuan yang masuk klasifikasi kejahatanatas informasi rahasia dalam KUHP, antara lain:1. Rahasia (kepentingan) negara (Pasal 112 KUHP)2. Rahasia militer (Pasal 124 KUHP)3. Rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP)4. Rahasia perusahaan (Pasal 323 KUHP)5. Rahasia pribadi yang dibuka untuk memerasseseorang (Pasal 369 KUHP)6. Rahasia surat menyurat melalui kantor pos ataukerahasian melalui telepon umum (Pasal 430-433KUHP)Selain KUHP, kejahatan yang berkaitan dengan kerahasianinformasi juga diatur dalam beberapa peraturanperundang-undangan, seperti: UU No. 7 Tahun 1971tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, UUNo. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 30Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 36 Tahun1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No. 31 Tahun1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Kejahatan Informasi Rahasiadalam Rancangan KUHPSetidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana yangmasuk klasifikasi kejahatan atas informasi rahasia dalamRUU KUHP, antara lain:1. Rahasia pertahanan keamanan negara (Pasal 221,222 RUU KUHP)2. Rahasia (kepentingan) negara (Pasal 229-232 RUUKUHP)


3. Rahasia militer (Pasal 237 RUU KUHP)4. Rahasia melalui sarana komputer dan/atau sistemelektronik (Pasal 376-378 RUU KUHP)5. Rahasia surat resmi negara atau badan pemerintah(Pasal 433 RUU KUHP)6. Rahasia jabatan atau profesi (Pasal 540 RUU KUHP)7. Rahasia perusahaan (Pasal 541 RUU KUHP)8. Rahasia instansi pemerintah ( Pasal 542 RUU KUHP)9. Rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang(Pasal 601 RUU KUHP)10. Rahasia surat menyurat, telpon dan telegram (Pasal671-674)Ancaman Bagi DemokrasiPada prinsipnya semua informasi yang dikelola oleh pejabatpublik (informasi publik) pada dasarnya terbuka.Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatasserta lebih berorientasi pada kepentingan umum (maximumaccess and limited exemption). Keputusan untuk membukaatau menutupi suatu informasi yang dikecualikan harusdilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publikyang lebih luas.Namun, ketentuan tentang kerahasian informasi dalamRUU KUHP masih memiliki sejumlah persoalan khususnyaterhadap kerahasiaan informasi yang dikelola oleh negaraatau lebih dikenal secara umum sebagai rahasia negarajustru sebaliknya. Lebih berorientasi pada kepentingannegara dan tanpa mempertimbangkan kepentingan publikyang lebih luas.RUU KUHP tidak memberikan definisi atau menjelaskanjelas apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Tidakadanya definisi mengenai rahasia negara akan membukakemungkinan adanya multi penafsiran. Setiap orang akanberhak untuk menafsirkan rahasia negara berdasarkankepentingannya sendiri.Selain itu secara keseluruhan rumusan pasal-pasal dalamRUU KUHP yang mengatur kerahasiaan informasi negaramasih sangat umum atau longgar dan tanpa parameteryang jelas dari informasi rahasia tersebut. Kewenanganuntuk menentukan apakah informasi yang dikelola olehnegara merupakan informasi rahasia atau tidak juga tidakdiatur secara tegas sehingga kewenangan tersebut menjadisepenuhnya ditentukan oleh pejabat publik yangbersangkutan.Tiadanya definisi dan parameter yang jelas mengenaiinfomasi yang dirahasiakan berdampak pada suatu kondisidimana pejabat publik atau setiap orang dengan mudahnyamemberikan klasifikasi rahasia negara terhadap berbagaiinformasi yang berada dalam kekuasaannya. Kondisi inibertambah parah ketika orang tersebut menetapkan suatuinformasi menjadi rahasia tanpa parameter yang jelas dandapat dipertanggungjawabkan. Dengan dalih rahasia tidakjarang informasi tersebut disalahgunakan untukmendapatkan keuntungan pribadi.Jika RUU KUHP ini disahkan maka akan terjadikesewenang-wenangan pejabat publik dalam menentukaninformasi yang rahasia. Pasal-pasal tersebut “dapat ditarikkemana-mana” sehingga segala informasi dapat dijadikanrahasia negara oleh pejabat tertentu. Pasal ini jugadikhawatirkan dapat menjadi “pasal karet“ sehingga dapatmenjerat siapa saja yang ingin mendapatkan informasi dilingkungan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif danyudikatif.Pengaturan kerahasian informasi khususnya yang dikelolaoleh negara dalam RUU KUHP tidak saja merupakanancaman bagi hak publik untuk mendapatkan informasinamun secara lebih jauh merupakan ancaman bagidemokrasi yang mengedepankan keterbukaan(transparency)ELSAM, September 2006Penulis : Emerson YunthoKEJAHATANINFORMASI RAHASIADALAM RUU KUHP:ANCAMAN BAGIDEMOKRASI

More magazines by this user
Similar magazines