KU APBD - Pemerintah Kota Bekasi

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012DAFTAR LAMPIRANLampiran 1 Rencana Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012Lampiran 2 Rencana Anggaran Gaji PNS Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012Lampiran 3Rekapitulasi Data PNS Kota Bekasi Berdasarkan SKPDLampiran 4 Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun Anggaran 2012Berdasarkan SKPDLampiran 5Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran2012 Berdasarkan SKPDLampiran 6 Rekapitulasi Belanja Pegawai Lainnya Tahun Anggaran 2012Berdasarkan SKPDLampiran 7 Target Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2012

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012BAB IIKERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BEKASI2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun SebelumnyaPembangunan ekonomi Kota Bekasi sepanjang 2001‐2011 berdasarkan perkembanganindikator ekonomi makro menunjukkan trend meningkat dari tahun ke‐tahun, yangantara lain dapat dilihat dari trend pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bekasi tahun 2010 meningkat sebesar11,36%, yaitu dari Rp. 31.475.387,86 (dalam juta rupiah) pada tahun 2009 menjadiRp. 35.049.860,54 (dalam juta rupiah) pada tahun 2010. Nilai peningkatan tersebutlebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2009 dari tahun 2008 yang mencapai6,6%, yaitu dari Rp. 29.525.360,31 (dalam juta rupiah) tahun 2008 menjadiRp.31.475.387,86 (dalam juta rupiah) tahun 2009. Selanjutnya, PDRB Kota Bekasiterakhir tahun 2010 Atas Dasar Harga Konstan (2000) meningkat sebesar 5,40%,yaitu dari Rp.14.622.593,74 (dalam juta rupiah) tahun 2009 menjadiRp.15.412.543,42 (dalam juta rupiah) tahun 2010. Nilai peningkatan tersebut lebihtinggi dibandingkan dengan peningkatan tahun 2009 dari tahun 2008 yang mencapai4,13%, yaitu dari Rp.14.042.404,20 (dalam juta rupiah) tahun 2008 menjadiRp.14.622.593,74 (dalam juta rupiah) tahun 2009.Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan PDRB Kota Bekasitahun 2010 ­­­ baik ADHB maupun ADHK (2000) ­­­ menunjukkan nilai peningkatanrelatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 maupun tahun‐tahun sebelumnya. Lajupertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2010 menunjukkan pertumbuhanrelatif cukup baik, meskipun implikasi krisis keuangan global masih berpengaruhterhadap penciptaan nilai tambah sektoral (lihat Tabel 2.1). Pada sektor pertanian,dampak krisis keuangan global terhadap perkembangan usaha dapat dilihat melaluitransmisi jalur perdagangan domestik, dengan didasari atas adanya indikasi serapanpermintaan domestik yang cenderung terus menurun. Kemudian pada sektor industripengolahan, dapat dilihat melalui transmisi nilai tukar dan perdagangan internasional,dimana melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan nilai bahan baku impormenjadi lebih mahal. Selanjutnya pada sektor perdagangan, hotel, restoran, angkutan,komunikasi dan jasa, dampak krisis global dapat dilihat melalui transmisi pada aspekpembiayaan.II‐1

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Sebagai wilayah perkotaan, sektor sekunder dan tersier masih merupakan sektoryang menopang kegiatan perekonomian Kota Bekasi. Pada Tabel 2.2 disajikangambaran PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, yang berarti nilaitambah yang tercipta dihitung berdasarkan harga yang terjadi pada tahun 2000.Tabel 2.1Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2007–2010 (Juta Rupiah)Lapangan Usaha 2007 2008 2009 * 2010 **I. Primer 214,956.77 262,837.79 271,780.41 306,815.361. Pertanian 214,956.77 262,837.79 271,780.41 306,815.362. Pertambangan ‐ ‐ ‐ ‐II. Sekunder 13,579,066.75 15,482,062.84 15,804,969.22 17,624,259.253. Industri 11,765,711.35 13,344,270.25 13,499,050.01 15,050,414.524. Listrik Gas dan Air 876,762.33 1,045,974.72 1,159,616.13 1,291,928.305. Bangunan 936,593.07 1,091,817.87 1,146,303.07 1,281,916.42III. Tersier 11,625,161.30 13,780,459.67 15,398,638.23 17,118,785.946. Perdagangan, hoteldan restoran7,261,830.13 8,633,456.68 9,640,712.00 10,755,693.337. Pengangkutan 1,933,126.55 2,362,760.16 2,676,363.38 2,946,736.988. Lembaga Keuangan 939,876.90 1,103,846.53 1,199,729.96 1,365,300.959. Jasa‐jasa 1,490,327.71 1,680,396.30 1,881,832.89 2,051,054.68PDRB 25,419,184.82 29,525,360.30 31,475,387.86 35,049,860.54Catatan:*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS ­ Bappeda 2010**) Angka Sementara, Analisa Potensi Ekonomi, 2011Tabel 2.2Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2007–2010 (Juta Rupiah)Lapangan Usaha 2007 2008 2009* 2010**I. Primer 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.201. Pertanian 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.202. Pertambangan ‐ ‐ ‐ ‐II. Sekunder 7,066,385.83 7,430,487.60 7,449,771.30 7,877,391.903. Industri 6,112,459.47 6,388,657.78 6,344,557.00 6,682,594.274. Listrik Gas dan Air 468,274.18 512,610.33 562,665.48 604,498.635. Bangunan 485,652.18 529,219.49 542,548.82 590,299.01III. Tersier 6,059,341.63 6,480,348.08 7,041,969.90 7,404,944.326. Perdagangan, hoteldan restoran3,689,782.45 3,882,989.35 4,148,715.65 4,335,428.917. Pengangkutan 1,003,499.61 1,170,570.25 1,366,629.78 1,462,590.418. Lembaga Keuangan 525,067.64 563,669.30 596,092.78 651,304.569. Jasa‐jasa 840,991.93 863,119.17 930,531.69 955,620.44PDRB 13,255,153.53 14,042,404.19 14,622,593.74 15,412,543.42Catatan:*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS ­ Bappeda 2010**) Angka Sementara, Analisa Potensi Ekonomi, 2011Struktur perekonomian Kota Bekasi tahun 2010 masih menunjukkan kondisi yangumumnya berkembang sebagaimana tahun‐tahun sebelumnya. Perbedaan yang terjaditerbatas pada pertumbuhan dan nilai kontribusi dalam pembentukkan PDRB. PadaII‐2

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Gambar 2.1 disajikan komposisi nilai kontribusi setiap sektor terhadap pembentukanPDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang memperlihatkan bahwa sektor industri dansektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan dua sektor yang memberikankontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Selanjutnya sub‐sektortekstil, barang kulit dan alas kaki memberikan kontribusi terbesar terhadap penciptaannilai tambah pada sektor industri.Gambar 2.1Komposisi Nilai Kontribusi SektoralTerhadap Pembentukan PDRB ADHB Kota Bekasi Tahun 2010LembagaKeuangan, 3.90%Jasa-jasa , 5.85%Pertanian , 0.88%Pengangkutan &Komunikasi, 8.41%Industri , 42.94%Perdagangan, 30.69%Listrik Gas dan Air, 3.69%Bangunan , 3.66%Trend pertumbuhan PDRB ADHK juga merupakan indikator kinerja perekonomian.Pada Gambar 2.2 disajikan trend perkembangan LPE Kota Bekasi dalam kurun waktuhampir satu dekade (tahun 2001‐2009), yang menunjukkan kinerja perekonomianKota Bekasi yang relatif fluktuatif. Sejak tahun 2001, trend perkembangan LPE KotaBekasi menunjukkan kondisi cukup baik dengan pertumbuhan relatif moderat. Namunpada tahun 2007 ­­­ seiring dengan terjadinya krisis ekonomi nasional yang berimbaspada berbagai sektor kegiatan ekonomi di tingkat regional maupun lokal ­­­ kinerjaperekonomian Kota Bekasi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan.Kinerja perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2008 menunjukkan penurunan yangcukup signifikan yaitu hanya mencapai 5,94% atau lebih rendah dibandingkan tahun2007 yang mencapai 6,44%. Selanjutnya, kinerja perekonomian Kota Bekasi padaII‐3

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012periode tahun 2009 kembali mengalami penurunan tingkat pertumbuhan hingga angkaterendah dalam lima tahun terakhir ini, yaitu hanya mencapai 4,13%. Akan tetapi padatahun 2010 mengalami peningkatan cukup baik yang mencapai 5,40%, meskipun padatahun 2011 diperkirakan terjadi kemungkinan perlambatan pertumbuhan.Gambar 2.2Perkembangan LPE Kota Bekasi Tahun 2001­2011Atas Dasar Harga Berlaku2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2012Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bekasi padatahun‐tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum perekonomiannasional dan regional Jawa Barat, perkembangan ekonomi Kota Bekasi tahun 2012dalam konteks makro regional diperkirakan akan terus berkembang dan tumbuhsecara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Prediksi perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2012 diharapkan dapatberkembang relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2011), mengingatimplikasi dari diberlakukannya sejumlah kebijakan pemerintah maupun pemerintahpropinsi dan pemerintah daerah yang mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ­­antaralain kenaikan harga­harga barang yang diakibatkan kenaikan TDL (18%) danpencabutan subsidi BBM untuk kendaraan roda dua ­­­ relatif telah sedikit berkurang.Meskipun trend perkembangan LPE Kota Bekasi selama lima tahun terakhir (2005‐2009) menunjukkan indikasi pelambatan ­­­ bahkan pada tahun 2009 hanya mencapai4,13%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut secara signifikan disebabkan olehpelambatan pertumbuhan sektor industri yang setiap tahunnya berkontribusi palingbesar terhadap pembentukan PDRB (kontribusi lebih dari 46%). Kondisi perlambatanII‐4

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012pertumbuhan sektor industri sepanjang tahun 2009 adalah seperti disajikan padaTabel 2.3. Oleh karenanya, cukup berat bagi Kota Bekasi untuk mengejar targetpertumbuhan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Barat yang masing‐maing telahmentargetkan pertumbuhannya di atas 6,0%.Tabel 2.3Pertumbuhan Indikator Sektor Industri Tahun 2009 (qoq)Indikator TW I TW II TW III TW IV(1) (2) (3) (4) (5)Produksi (%) 40.17 ‐20.01 19.51 7.02Nilai Produksi (%) ‐97.24 46.68 30.80 240.69Walaupun prospek ekonomi secara kondisional adalah seperti diuraikan di atas, akantetapi masih terdapat potensi yang cukup besar untuk dapat mencapai pertumbuhanekonomi yang memadai pada tahun 2012 dan 2013 (lihat Gambar 2.3).Gambar 2.3Proyeksi LPE Berdasarkan Dokumen RPJMD 2008­2013 danProyeksi LPE 2010­2015Sumber: Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan Kota Bekasi, 2010.Berdasarkan kondisi dan potensi perekonomian yang ada serta memperhatikanprospek perekonomian tahun 2012, maka fokus kebijakan perekonomian Kota Bekasidalam konteks mendorong sekaligus menjamin terjadinya pertumbuhan dinamisadalah:1. Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor industrimanufaktur dengan tingkat pertumbuhan minimal 5,30% melalui paketpemberian intensif kemudahan perijinan.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 5,25%.II‐5

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 20123. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja investasi.4. Meningkatkan investasi menjadi 12,5%.5. Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal (local economic development).6. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitasUMKM dan koperasi.Selanjutnya, sesuai penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2012, dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 perludisesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2012 antara lain:pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, angka pengangguran terbuka diperkirakan turunmenjadi 7,3% dari jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk miskin diperkirakanturun 12,0% ­ 13,5%.Disamping itu Pemerintah Daerah juga diminta mempertimbangkan perkiraan kondisiKeuangan Negara tahun 2012 yang akan mengalami defisit APBN sebesar 1,5% ­ 1,7%dari PDB. Memperhatikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakansekitar 6,3%, asumsi inflasi nasional yang diperkirakan dalam kisaran 3,5% ­ 5,5%, danasumsi pertumbuhan pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2008­2013 menurut skenariopertumbuhan tahun 2012 maksimum sebesar 6,9% dan skenario minimum sebesar 3,9%,maka diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi (berdasarkan tingkatPDRB­ADHK tahun 2000) tahun 2012 adalah sekitar 5.25% (lihat Tabel‐2.4). Kondisitersebut setelah mempertimbangkan adanya kondisi pertumbuhan ekonomi lokal danregional pada tahun 2011 yang mampu menunjukkan angka pertumbuhan lebih baikdari perkiraan nilai yang diasumsikan semula.Tabel 2.4Asumsi Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000II‐6

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012BAB IIIASUMSI­ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNANRANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH3.1 Asumsi Dasar Dalam APBNPendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat nasional maupun daerahsepanjang periode lima tahun ke depan diarahkan pada upaya untuk mewujudkanIndonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Upaya tersebut telah dilakukansecara intensif melalui peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah yang pada dasarnyadimaksudkan untuk memaksimalkan sinergitas antara Pembangunan Daerah denganPembangunan Nasional. Merujuk pada kesimpulan hasil Musyawarah PembangunanNasional (April 2011) bahwa tantangan utama program pembangunan pada tahunanggaran 2012 diperkirakan relatif lebih kompleks dibandingkan dengan tahun 2011.Untuk itu diperlukan upaya yang lebih sistematis dan efektif guna meningkatkanketerpaduan dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah, sehingga dapatmenunjang keberlanjutan langkah‐langkah strategis yang telah ditempuh dalam upayamendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang ditunjang oleh tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang mantap.Tantangan utama pembangunan nasional pada tahun 2011 adalah meningkatkanketerpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang pro‐poor, pro‐job danpro‐growth, dengan memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs)dan justice for all. Upaya tersebut telah dilakukan melalui penyatuan persepsi terhadaptantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi fokusperhatian pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan (nasional maupundaerah). Kebijakan dan program / kegiatan yang berorientasi pada peningkatankesejahteraan rakyat dicanangkan untuk dicapai melalui 3 (tiga) sasaran utama, yaitu:meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (pro‐growth), menciptakan danmemperluas lapangan kerja (pro‐job), dan memperbaiki kesejahteraan rakyat melaluiberbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (propoor).Evaluasi tahap awal sepanjang tahun anggaran berjalan (2011) menunjukkanhasil keluaran yang belum cukup optimal, sehingga dipandang bahwa beberapa kondisiyang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan tahun 2011 akan tetapberpengaruh sampai dengan pertengahan tahun 2012.III‐1

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Prioritas nasional yang paling banyak dibahas dalam agenda Musyawarah RencanaPembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun anggaran 2012 adalah infrastruktur,pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Sementara itu, untuk prioritas yangmendapat banyak perhatian adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Sedangkanprioritas yang kurang mendapat perhatian dalam proses musrenbangnas antara lainadalah iklim investasi dan iklim usaha; kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi;energi; dan prioritas terhadap daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik.Berdasarkan simpulan hasil musrenbangnas yang kemudian dituangkan ke dalamRencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, maka kebijakan dan program/kegiatanpembangunan pada tahun 2012 diarahkan untuk menunjang 4 (empat) sasaran utamaprogram pemerintah yang diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,yaitu: pro job (menciptakan dan memperluas lapangan kerja), pro poor(memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui berbagai program jaring pengaman sosialyang berpihak pada rakyat miskin), pro growth (meningkatkan laju pertumbuhanekonomi), dan pro environment (meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan).Relevan dengan arahan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun2012, beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusandan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2012 ‐‐‐dan dipandang akan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadappenyusunan APBD tahun 2012 ‐‐‐ antara lain adalah sebagai berikut:(a)(b)(c)Pada TA 2012 Pemerintah menetapkan suku bunga acuan yang digunakan dalamAPBN adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor tiga bulan dansuku bunga berkisar di 5,5%‐7,5%, sehingga mulai TA 2012 suku bunga yangberbasis Sertifikat Bank Indonesia atau SBI tiga bulan tidak lagi digunakan;Selain suku bunga, Pemerintah juga mengasumsikan pertumbuhan ekonomidalam RAPBN 2012 dalam kisaran 6,5%‐6,9% (lebih tinggi dari asumsipertumbuhan tahun 2011 sebesar 6,3% dan perbaikan kondisi ekonomisedemikian diprakirakan berlanjut pada tahun 2012, sehingga pertumbuhanekonomi mampu realistis mencapai 6,1%‐6,6%);Laju inflasi nasional diperhitungkan berada di level 3,5%‐5,5% yang akanditunjang oleh stabilitas nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 9.000‐Rp 9.300 perdollar AS serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipertahankan dalamkisaran US$ 75 – US$ 95 per‐barrel dengan lifting minyak yang berkisar antara950.000‐970.000 barrel per hari;III‐2

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012(d)(e)(f)(e)Perkembangan kondisi ekonomi sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2012 yangdiperkirakan secara kualitatif akan terus membaik, yang ditopang penerapankebijakan moneter sebagaimana tersebut diatas serta stabilitas makroekonomiyang tetap terjaga. Kondisi tersebut akan dapat dilihat dari indikasi‐indikasisebagai berikut: (i) konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh tinggi dengannaiknya upah didukung oleh tetap terjaganya keyakinan konsumen; (ii) ikliminvestasi diprakirakan terus membaik, didorong oleh ekspektasi perbaikanekonomi serta potensi pencapaian investment grade; (iii) volume ekspordiprakirakan tumbuh tinggi dengan kuatnya permintaan dari negara mitradagang, khususnya untuk komoditas berbasis sumber daya alam; dan (iv)kegiatan perekonomian diprakirakan dibarengi dengan upaya perbaikan secarastruktural untuk menopang pertumbuhan yang berkualitas;Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh meningkatnyavolume ekspor non‐migas (pertumbuhan berkisar antara 10,0% ‐ 12,5% dariekspor barang dan jasa) diperkirakan akan semakin tinggi seiring dengan terusmembaiknya perekonomian global, sehingga daya tahan perekonomian nasionalakan membaik yang akan diikuti dengan perbaikan daya beli masyarakat;Perbaikan perekonomian global yang berimplikasi pada perbaikan iklim investasinasional diharapkan mampu mendorong meningkatnya nilai investasi usahadalam skala nasional, regional maupun lokal. Terlepas dari orientasi pemerataanpertumbuhan nilai investasi usaha antar wilayah, namun prospek peningkatannilai investasi lebih dari 10,0% diperkirakan akan membawa dampak padaterciptanya sejumlah lebih dari 2‐juta kesempatan kerja baru. Kondisi tersebutcukup mendukung pada upaya pengurangan angka kemiskinan hingga lebih dari12,5% (relatif lebih prospektif dari tahun 2011) yang merupakan outcome darimenurunnya tingkat pengangguran terbuka;Relevan dengan perkiraan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintahmenargetkan defisit APBN 2012 mencapai sekitar 1,4% (target RKP 2012 dengantoleransi bertambah antara 0,1%‐0,2%) atau relatif lebih rendah 0,4%dibandingkan proyeksi defisit pada TA 2011 yang dipatok sekitar 1,8%.Meskipun diperkirakan perkembangan kondisi perekonomian global dannasional akan semakin dinamis, pada tahun 2012 Pemerintah akan terusekspansif dengan melakukan kebijakan fiskal yang prudent dengan defisit yangtetap terkendali agar defisit APBN berada di kisaran 1,5%‐1,7% dari PDB.III‐3

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Asumsi‐asumsi dasar sebagaimana diuraikan di atas merupakan bahan pertimbanganbagi Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan, Pembiayaanmaupun Anggaran Belanja Daerah (APBD). Kemudian dalam kaitannya dengan agendapembangunan nasional, beberapa isu aktual yang berkembang dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalamproses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, antara lain adalah:(i) penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok danenergi; (ii) percepatan pengurangan kemiskinan; (iii) peningkatan keterlibatanpemangku kepentingan dalam proses pembangunan; (iv) peningkatan nilai tambahpemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasiindustri, dan pasar domestik yang besar; dan (v) implementasi upaya‐upayapembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penyusunan RKP Tahun 2012 sebagaiimplementasi RPJMN tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional yaitu: (1)reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan); (4)penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) ikliminvestasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencanaalam; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; (11) kebudayaan,kreatifitas dan inovasi teknologi; serta 3 (tiga) Prioritas Lainnya yaitu (1) bidangpolitik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidangkesejahteraan rakyat. Selanjutnya, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangandalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah agar terwujud sinergitaspusat­daerah, yaitu: (i) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budayadan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka NKRI, (ii) potensistrategis di setiap wilayah, (iii) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah, (iv)rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (v) keterkaitanlintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.3.2 Laju InflasiPerkembangan inflasi umum di Kota Bekasi berdasarkan pergerakan IHK TahunKalender pada Desember 2009 mencapai 1,93%, yang berarti terjadi kenaikan hargasecara umum dari tahun 2008 hingga 2009 sebesar 1,93%. Inflasi tertinggi terjadibulan September 2009, sebesar 0,78% yang disebabkan kenaikan harga akibatterjadinya peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang cukup tinggi (menjelangHari Raya Idul Fitri). Perkembangan atau kenaikan harga barang dan jasa di KotaBekasi juga dipengaruhi perkembangan situasi ekonomi nasional yang didorongkenaikan harga komoditas tertentu di pasar internasional.III‐4

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Berdasarkan perkembangan kondisi inflasi triwulanan tahun 2009, inflasi padaTriwulan I merupakan inflasi tertinggi. Komponen bahan makanan mengalami inflasitertinggi pada triwulan I. Kelompok / jenis barang dan jasa yang mengalami inflasiyang tinggi dari triwulan II adalah makanan jadi, minuman, rokok & tembakau. Faktoryang perlu dicermati adalah terjadinya deflasi pada kelompok komoditas transport,komunikasi & jasa keuangan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahunsebelumnya, inflasi pada tahun 2009 jauh berbeda dengan inflasi tahun 2008 yangmencapai 10,10% (yoy). Besarnya pengaruh eksternal terhadap perubahan harga diKota Bekasi juga terlihat dari tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran sepertidisajikan pada Tabel 3.1. Selanjutnya pada Gambar 3.1 disajikan gambaran inflasi diKota Bekasi tahun 2003‐2009.Tabel 3.1Perbandingan Inflasi di Kota Bekasi Tahun 2007, 2008, 2009Gambar 3.1Inflasi Kota Bekasi Tahun 2003­2009Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, inflasi secara gabungan di Kota Bekasiberdasarkan kelompok pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:III‐5

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012(a) Kelompok Bahan Makanan.Selama tahun 2009 terjadi inflasi sebesar 2,86%, sub kelompok buah‐buahan inflasitertinggi sebesar 23,25%, kemudian disusul sub kelompok ikan segar sebesar 6,72%,sub kelompok ikan diawetkan sebesar 6,34%, sub kelompok padi‐padian, umbiumbiandan hasilnya sebesar 5,27%, sub kelompok bumbu‐bumbuan sebesar 2,42%,sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 0,12%. Diantara 11 sub kelompokbahan makanan ada lima sub kelompok yang mengalami deflasi yaitu sub kelompokdaging dan hasil‐hasilnya; telur, susu dan dan hasil‐hasilnya; sayur‐sayuran; kacangkacangan;lemak dan minyak.(b) Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar6,86% sebagai akibat dari inflasi yang dialami ketiga sub kelompoknya, sub kelompokminuman tidak beralkohol mengalami inflasi sebesar 13,26%, sedangkan subkelompok tembakau dan minuman beralkohol dan sub kelompok makanan jadimasing‐masing sebesar 7,97% dan 4,64%.(c) Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan BakarKelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga mengalami deflasi sebesar0,29%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas bahan bakar,penerangan dan air yang mengalami deflasi sebesar 4,03%. Sementara untukkelompok komoditas perlengkapan rumah tangga, penyelenggaraaan rumah tangga,dan biaya tempat tinggal mengalami inflasi masing‐masing sebesar 2,00%, 1,00%,3,35%, dan 1,09%.(d) Sandang.Kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 5,49%, sub komoditas barang pribadidan sandang lain mengalami inflasi terbesar yaitu 16,23%. Kemudian, sandang lakilakimengalami inflasi sebesar 5,57%. Diikuti oleh sandang wanita dan sandang anakanaksebesar 2,34% dan 2,27%.(e) Kesehatan.Inflasi di kelompok kesehatan sebesar 3,64% sebagian besar diakibatkan olehtingginya biaya perawatan jasmani dan kosmetik. Inflasi tertinggi pada kelompok initerjadi pada sub kelompok obat‐obatan yang mencapai 9,28%.III‐6

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012(f)Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga.Inflasi kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olahraga tahun 2009 adalahsebesar 3,56%. Inflasi tertinggi untuk sub kelompok olahraga yang mencapai 6,11%.Diikuti oleh pendidikan sebesar 4,67%. Sedangkan inflasi untuk rekreasi hanya 1,18%.(g) Transpor, Komunikasi dan Jasa keuangan.Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan selama tahun 2008 mengalamideflasi sebesar 3,05%. Ini merupakan efek dari penurunan harga BBM yangmerupakan administered price (harga yang ditetapkan oleh pemerintah). Sehingga subkelompok komoditas transpor mengalami deflasi sebesar 4,57%. Namun, untuk subkelompok sarana penunjang transpor dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar3,61% dan 0,12%.Mencermati kondisi seperti diuraikan diatas, dan dengan memperhatikan asumsiinflasi nasional yang diprediksikan kurang dari 6,0% (sekitar 5,7%), maka inflasi KotaBekasi pada tahun 2011 (yoy) diasumsikan akan berada pada kisaran 4,0% ­ 5,5%.Asumsi sedemikian pada dasarnya dilandasi oleh trend perkembangan kondisiekonomi di Kota Bekasi yang relatif masih dapat mengalami pertumbuhan dinamis.Implikasi perubahan indeks harga konsumen yang diperkirakan masih akanberpengaruh besar terhadap trend inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok / jeniskomoditas bahan makanan, minuman, rokok & tembakau. Demikian pula dengankelompok / jenis komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, diperkirakanakan mempunyai kontribusi terhadap potensi inflasi di Kota Bekasi, yang disebabkanoleh diterapkannya regulasi nasional terhadap jenis / komoditas tersebut.3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bekasi tahun 2008 menunjukkanangka pertumbuhan sebesar 16,15% dan merupakan angka pertumbuhan tertinggidalam lima tahun terakhir (2003‐2008). Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhanPDRB ADHB Kota Bekasi mengalami perlambatan, dan pertumbuhan tercatat hanya6,60%. Angka pertumbuhan pada tahun 2009 relatif melambat dibanding tahunsebelumnya (2008) yang disebabkan oleh terjadinya perlambatan pertumbuhan padaseluruh seluruh sektor. Perlambatan yang terbesar terjadi pada sektor pertanian(melambat sekitar 18,87%) dari semula tumbuh sekitar 22,27% menurun menjadihanya sekitar 3,40%. Kemudian disusul sektor industri (melambat sekitar 12,26%)III‐7

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012dari semula 13,42% menurun menjadi hanya sekitar 1,16%, dan sektor bangunan(melambat sekitar 11,58%) dari semula 16,57% menjadi hanya sekitar 4,99%.Berdasarkan perkembangan kondisi dan potensi ekonomi yang dinamis, meskipuntingkat pertumbuhan tidak terlalu besar namun PDRB ADHB pada tahun 2010 relatifmembaik dan tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2009, yaitu sekitar11,36%. Kontribusi terbesar didapat dari sektor industri (meningkat sekitar10,33%) dari semula hanya tumbuh sekitar 1,16% pada tahun 2009 menjadi 11,49%pada tahun 2010. Kontribusi terbesar lainnya masing‐masing adalah dari sektorpertanian (meningkat sekitar 9,49%) dari semula hanya 3,40% pada tahun 2009meningkat menjadi sekitar 12,89% pada tahun 2010, sektor bangunan (meningkatsekitar 6,84%) dari semula hanya sekitar 4,99% pada tahun 2009 menjadi 11,83 padatahun 2010, dan sektor lembaga keuangan (meningkat sekitar 5,11%) dari semulasekitar 8,69% pada tahun 2009 menjadi 13,80%.Seiring dengan trend pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2009 dan 2010, diperhitungkanbahwa kondisi perekonomian menunjukkan perkembangan yang masih relatif cukup.Pada tahun 2011 PDRB ADHB diperkirakan masih berpotensi tumbuh sekitar 8,96%.Kontribusi pertumbuhan terbesar kemungkinan didapat dari sektor pengangkutandan komunikasi (tumbuh sekitar 10,16%), sektor perdagangan (tumbuh sekitar10,30%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar 10,09%), sektor pertanian(tumbuh sekitar 9,29%), dan sektor jasa­jasa (tumbuh sekitar 8,82%). Pada Tabel 3.2disajikan rangkuman data pertumbuhan PDRB ADHB Kota Bekasi tahun 2006‐2011yang menunjukkan kondisi eksisting tahun 2006‐2009 dan prediksi tahun 2010‐2011.Demikian pula dengan PDRB ADHK, secara kondisi menunjukkan trend pertumbuhanyang cukup baik, meskipun secara nominal menunjukkan tingkat pertumbuhan yangcenderung masih melambat. Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bekasi yang mencapai4,13% pada tahun 2009 terbentuk oleh kontribusi terbesar masing‐masing darisektor pengangkutan dan komunikasi (tumbuh sekitar 16,75%), sektor listrik gasdan air (tumbuh sekitar 9,76%), sektor jasa­jasa (tumbuh sekitar 7,81%), dan sektorperdagangan (tumbuh sekitar 7,81%). Pada tahun 2010 diperkirakan tingkatpertumbuhan PDRB ADHK mencapai 5,40% dengan komposisi kontributor terbesaryang terdiri dari sektor lembaga keuangan (tumbuh sekitar 9,26%), sektorbangunan (tumbuh sekitar 8,80%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar7,43%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (tumbuh sekitar 7,02%).III‐8

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Berdasarkan trend pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2009 dan 2010 tersebut, makatingkat pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2011 diperkirakan sekitar 4,72% dengannilai kontribusi terbesar masing‐masing dari sektor pengangkutan dan komunikasi(tumbuh sekitar 9,10%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar 7,37%), sektorlembaga keuangan (tumbuh sekitar 7,17%), dan sektor bangunan (tumbuh sekitar6,27%). Pada Tabel 3.3 disajikan rangkuman data pertumbuhan PDRB ADHK (2000)Kota Bekasi tahun 2006‐2011 yang menunjukkan kondisi eksisting tahun 2006‐2009dan prediksi tahun 2010‐2011.Tabel 3.2Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2006–2011 (Juta Rupiah)EksistingProyeksiLapangan Usaha 2006 2007 2008* 2009** 2010 2011I. Primer 192,767.90 214,956.77 262,837.80 271,780.41 306,815.36 335,307.221. Pertanian 192,767.90 214,956.77 262,837.80 271,780.41 306,815.36 335,307.222. Pertambangan - - - - - -II. Sekunder 11,843,482.77 13,579,066.75 15,482,062.84 15,804,969.21 17,624,259.25 19,003,004.793. Industri 10,241,541.23 11,765,711.35 13,344,270.25 13,499,050.01 15,050,414.52 16,185,523.044. Listrik Gas dan Air 781,350.38 876,762.33 1,045,974.72 1,159,616.13 1,291,928.30 1,422,329.265. Bangunan 820,591.16 936,593.07 1,091,817.87 1,146,303.07 1,281,916.42 1,395,152.48III. Tersier 10,340,164.28 11,625,161.30 13,780,459.67 15,398,638.24 17,118,785.94 18,851,857.966. Perdagangan 6,403,494.04 7,261,830.13 8,633,456.68 9,640,712.01 10,755,693.33 11,864,021.387. Pengangkutan & Komunikasi 1,822,012.97 1,933,126.56 2,362,760.16 2,676,363.38 2,946,736.98 3,246,005.468. Lembaga Keuangan 772,704.55 939,876.90 1,103,846.53 1,199,729.96 1,365,300.95 1,509,805.549. Jasa-jasa 1,341,952.72 1,490,327.71 1,680,396.30 1,881,832.89 2,051,054.68 2,232,025.59PDRB 22,376,414.95 25,419,184.82 29,525,360.31 31,475,387.86 35,049,860.54 38,190,169.96Pertumbuhan 13.60% 16.15% 6.60% 11.36% 8.96%Catatan:*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010**) Angka Sementara, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010Tabel 3.3Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2006–2011 (Juta Rupiah)EksistingProyeksiLapangan Usaha 2006 2007 2008* 2009** 2010 2011I. Primer 123,367.34 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.20 130,820.981. Pertanian 123,367.34 129,426.07 131,568.51 130,852.55 130,207.20 130,820.982. Pertambangan - - - - - -II. Sekunder 6,575,246.37 7,066,385.83 7,430,487.60 7,449,771.29 7,877,391.90 8,176,159.553. Industri 5,712,583.24 6,112,459.47 6,388,657.78 6,344,557.00 6,682,594.27 6,899,806.234. Listrik Gas dan Air 428,944.01 468,274.18 512,610.33 562,665.47 604,498.63 649,048.685. Bangunan 433,719.12 485,652.18 529,219.49 542,548.82 590,299.01 627,304.65III. Tersier 5,754,399.25 6,059,341.63 6,480,348.07 7,041,969.90 7,404,944.32 7,833,316.166. Perdagangan 3,509,562.84 3,689,782.45 3,882,989.35 4,148,715.65 4,335,428.91 4,546,495.457. Pengangkutan & Komunikasi 978,649.00 1,003,499.61 1,170,570.25 1,366,629.78 1,462,590.41 1,595,691.718. Lembaga Keuangan 453,245.74 525,067.64 563,669.30 596,092.78 651,304.56 698,018.849. Jasa-jasa 812,941.67 840,991.93 863,119.17 930,531.69 955,620.44 993,110.17PDRB 12,453,012.96 13,255,153.53 14,042,404.18 14,622,593.74 15,412,543.42 16,140,296.69Pertumbuhan 6.44% 5.94% 4.13% 5.40% 4.72%Catatan:*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010**) Angka Sementara, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010III‐9

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 20123.4 Asumsi LainnyaBeberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan pembangunan di Kota Bekasi yangmerupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program prioritaspembangunan tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut:(1) Sampai dengan TA 2011 penyelenggaraan pendidikan bebas biaya telahdilaksanakan secara tuntas hingga tingkat SD dan SMP (program pendidikan dasar,melalui wajib belajar 9 tahun) pada SD Negeri dan SMP Negeri. Disamping itupemberian subsidi diberikan kepada SD Swasta dan MI. Selanjutnya, pada TA 2011penyelenggaraan pendidikan bebas biaya ditargetkan hingga tingkat SMA(program pendidikan menengah, melalui wajib belajar 12 tahun), yang dilakukansecara bertahap dalam bentuk subsidi biaya pendidikan kepada SMAN/SMKN;(2) Pembiayaan subsidi Operasional Pendidikan, lanjutan pembangunan GedunggedungSekolah, penambahan unit‐unit kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas SDdan SLTP / SLTA serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, yangdiorientasikan pada upaya pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutuproses belajar sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan Wajib BelajarPendidikan Dasar Sembilan Tahun serta merintis Wajib Belajar PendidikanMenengah Dua belas tahun;(3) Pembiayaan subsidi Operasional Pelayanan Kesehatan, lanjutan pembangunanGedung Puskesmas/Pustu Polindes Kesehatan, dan prasarana‐sarana penunjangpelayanan kesehatan lainnya, yang diorientasikan pada upaya pemerataanpelayanan kesehatan dan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatandasar dan rujukan serta penyediaan jaminan pelayanan kesehatan terutama bagipenduduk miskin;(4) Pengembangan kelembagaan, prasarana dan sarana, serta mekanismepenyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat melalui investasi (penyertaanmodal pemerintah) dan kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)maupun lembaga kesehatan swasta lainnya melalui penyelenggaraan jaminansosial pelayanan kesehatan;(5) Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasukprasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arusbarang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjangpertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;III‐10

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012(6) Pengembangan, pembangunan dan/atau rehabilitasi pusat‐pusat perdagangan danindustri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil danmenengah maupun pengembangan serta pemberdayaan Koperasi;(7) Persiapan penyelenggaraan PEMILUKADA pada tahun 2012 yang diperkirakanakan memerlukan anggaran yang cukup besar, dan untuk sementara disiapkanalokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 22‐milyar;(8) Selaras dengan arahan dalam RKP TA 2012, diperlukan upaya pengembanganprogram pembangunan daerah yang diorientasikan pada upaya percepatanpengurangan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan melalui: (i) programbantuan sosial berbasis keluarga; (ii) program pemberdayaan masyarakat; (iii)program pemberdayaan usaha kecil dan mikro. ; dan (iv) program pro rakyat;(9) Pelaksanaan penataan organisasi dan sumber daya aparatur, termasuk denganantisipasi realisasi kenaikan gaji PNS (5%), accress gaji PNS (2,5%), implikasirotasi dan mutasi pegawai, pengangkatan CPNSD dari formasi pegawai tahun 2011sebanyak 182 orang, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bekasi sebanyak 50orang, peningkatan status dari CPNSD TA 2010 menjadi PNS sebanyak 226 orang,dan ditambahkan jumlah untuk kenaikan tunjangan beras dari TMT 1 Januari 2010(dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2012 sama dengan TA 2011).Dalam upaya untuk menekan kenaikan beban belanja pegawai pada tahun 2012tidak ada pengangkatan TKK.III‐11

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012BAB IVKEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DANPEMBIAYAAN DAERAH4.1 Pendapatan DaerahDalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalahhak‐hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah.Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatanasli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat‐daerah, dan lain‐lain sumberpendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerahdidapat dari penerimaan pajak‐pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yangyang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat daribagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yangmana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat).Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain‐lain pendapatan daerah yang sahdidapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerahlainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi ataupemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatanpembangunan daerah.Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ‐‐‐ baikperencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangandaerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan.Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akanditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Dayadukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitasmaupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Olehkarenanya pendapatan daerah ‐‐‐ khususnya konteks pendapatan asli daerah(sendiri) ‐‐‐ menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan DaerahKebijakan anggaran pendapatan tahun 2012 sebagaimana telah digariskan dalamRPJMD Kota Bekasi 2008–2013 adalah “peningkatan pendapatan daerah melaluiIV‐1

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 20124.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2012Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan aslidaerah, dana perimbangan, dan lain­lain pendapatan yang sah. Berdasarkan hasilanalisis potensi sumber‐sumber pendapatan, target pendapatan TA 2012 dalam RPJMDKota Bekasi, realisasi penerimaan pendapatan TA 2010 dan target penerimaanpendapatan TA 2011, maka penerimaan pendapatan daerah TA 2012 direncanakanmencapai Rp. 2.017.909.208.600,00. Perencanaan sedemikian menunjukkan bahwaPendapatan Daerah pada TA 2012 diperhitungkan akan meningkat sekitar 7,86%dibandingkan rencana pendapatan TA 2011, dan lebih tinggi sekitar 29,89% daritarget penerimaan pendapatan yang direncanakan dalam RPJMD 2008‐2013.Jumlah penerimaan pendapatan terbesar pada TA 2012 berasal dari sumber DanaPerimbangan diperhitungkan sebesar Rp. 972.687.670.900,00 (sekitar 48,20%dari total target penerimaan pendapatan). Sementara itu, penerimaan dari sumberPAD (Pendapatan Asli Daerah) diperhitungkan sebesar Rp. 526.483.563.000,00(sekitar 26,09% dari total target penerimaan pendapatan) dan dari sumber Lain­lainPendapatan yang Sah diperhitungkan sebesar Rp. 518.737.974.700,00 (sekitar25,71% dari total target penerimaan pendapatan).Pada Tabel 4.1 disajikan rangkuman perkiraan pendapatan daerah pada TA 2012,termasuk komposisi kontribusi dan perkiraan pertumbuhannya dari rencana padatahun sebelumnya (TA 2011). Selanjutnya, pada Tabel 4.2 disajikan gambaranperbandingan penerimaan pendapatan antara target penerimaan pendapatan padaTA 2011, target pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam RPJMD Kota Bekasiuntuk TA 2012, dan perkiraan target penerimaan pendapatan pada TA 2012.Tabel 4.1Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2012Sumber Pendapatan DaerahPerkiraan PendapatanTA 2012Pendapatan Asli Daerah (PAD) 526.483.563.000,00% kontribusi 26,09%pertumbuhan per‐tahun (dari TA 2011) 13,44%Dana Perimbangan 972.687.670.900,00% kontribusi 48,20%pertumbuhan per‐tahun (dari TA 2011) 3,37%Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah 518.737.974.700,00% kontribusi 25,71%pertumbuhan per‐tahun (dari TA 2011) 11,37%Jumlah 2.017.909.208.600,00pertumbuhan per­tahun 7,86%Sumber : Diolah kembali dari data Dispenda dan BPKAD, September 2011 (analisis)IV‐3

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Tabel 4.2Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2011,Target RPJMD Tahun 2012 dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2012Sumber Pendapatan DaerahPendapatan Pendapatan PerkiraanTahun 2011 Tahun 2012 Pendapatan(on going progress) Target RPJMD Tahun 2012Pendapatan Asli Daerah (PAD) 464.100.000.000,00 273.915.190.000,00 526.483.563.000,00% kontribusi 24,81% 17,63% 26,09%Dana Perimbangan 940.967.530.992,00 961.868.470.000,00 972.687.670.900,00% kontribusi 50,30% 61,91% 48,20%Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah 465.767.969.000,00 317.819.940.000,00 518.737.974.700,00% kontribusi 24,90% 20,46% 25,71%Jumlah 1.870.835.499.992,00 1.553.603.600.000,00 2.017.909.208.600,00pertumbuhan per‐tahun 11,30% 7,86%Sumber : Diolah kembali dari data Dispenda dan BPKAD, September 2011 (analisis)Jumlah penerimaan pendapatan berpotensi untuk mengalami peningkatan sebesar7,86% atau sekitar Rp. 147.073.708.608,00 dari perkiraan penerimaan pendapatanyang ditargetkan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2011). Potensi peningkatantersebut diperkirakan akan didapat dari kontribusi jumlah penerimaan pada pos PADyang meningkat sebesar 13,44% atau sekitar Rp. 62.383.563.000,00, pos DanaPerimbangan yang meningkat sebesar 3,37% atau sekitar Rp. 31.720.139.908,00,dan pos Lain­lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan meningkatsebesar 11,37% atau sekitar Rp. 52.970.005.700,00. Penjelasan mengenaipeningkatan jumlah penerimaan pendapatan daerah dari masing‐masing sumberpendapatan tersebut secara garis besar adalah seperti diuraikan di bawah ini.(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penerimaan pendapatan yang berasal dari PAD tahun 2008 sampai dengan 2011menunjukkan trend peningkatan (lihat Gambar 4.1), dan pada tahun 2012 punpenerimaan dari sumber PAD direncanakan akan mengalami peningkatan.Sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dan konsisten dalampembentukkan PAD adalah dari sumber pendapatan pajak daerah. Sementara itu,komponen sumber pendapatan lainnya, yaitu: (i) hasil retribusi daerah,mengalami penurunan mulai tahun 2009, yang disebabkan oleh pemberlakuansejumlah kebijakan daerah terkait dengan pelayanan publik; (ii) hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menunjukkan trend peningkatanrelatif moderat namun mempunyai nilai kontribusi terkecil dibandingkan sumberIV‐4

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012pendapatan lainnya; dan (iii) lain‐lain pendapatan asli daerah yang sah,menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2010 dan selanjutnyameningkat relatif moderat.Gambar 4.1Trend Penerimaan PAD 2008­2012(dalam juta rupiah)Penerimaan pendapatan dari sumber PAD diharapkan mampu memberikontribusi sebesar Rp. 526.483.563.000,00 atau sekitar 26,09% dari jumlahrencana anggaran pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal daripos‐pos sebagai berikut: (i) Pajak Daerah sebesar Rp. 359.387.692.100,00yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp. 4.000.000.000,00, Pajak Restoransebesar Rp. 43.037.912.400,00, Pajak Hiburan sebesar Rp. 7.434.187.700,00, PajakReklame sebesar Rp. 19.793.296.100,00, Pajak Penerangan Jalan sebesarRp.121.854.295.900,00, Pajak Parkir sebesar Rp. 7.000.000.000,00, PajakPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 154.000.000.000,00 danPajak Air Tanah sebesar Rp. 2.268.000.000,00; (ii) Retribusi Daerah sebesarRp. 41.999.607.400,00 yang terdiri atas penerimaan dari Retribusi Jasa Umumsebesar Rp. 20.090.080.000,00 (terbagi atas retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.1.221.297.900,00, retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp. 8.000.000.000,00,retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat sebesar Rp. 125.274.600,00,retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 1.600.000.000,00, retribusiPelayanan Pasar sebesar Rp. 6.300.000.000,00, retribusi Pengujian KendaraanBermotor sebesar Rp. 2.500.000.000,00, retribusi Pemeriksaan Alat Pemadamsebesar Rp. 154.507.500,00, retribusi Pengolahan Limbah / Cair sebesar Rp.54.000.000,00, dan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp.135.000.000,00), Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 6.814.175.200,00 (terbagi atasIV‐5

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 3.156.379.100,00, retribusi TerminalRp.3.500.000.000,00, dan retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 157.796.100,00), danRetribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 15.095.352.200,00 (terbagi atasretribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 12.513.400.800,00, retribusi IzinGangguan/Keramaian sebesar Rp. 2.081.951.400,00, retribusi Izin Trayek sebesarRp. 500.000.000,00); (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan sebesar Rp.8.620.957.200,00, yang terdiri dari Perusahaan DaerahAir Minum Tirta Patriot sebesar Rp.777.833.900,00, Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten dan Kota sebesar Rp.3.400.323.300,00, BPR Syariah sebesarRp.442.800.000,00, dan PT. Bank Jabar sebesar Rp.4.000.000.000,00; dan (iv)Lain­lain PAD yang Sah sebesar Rp.116.475.306.300,00, yang terdiri dariHasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.453.600.000,00,Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 810.000.000,00, Pendapatan Bunga DepositoRp. 9.720.000.000,00, Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 13.509.900,00,pendapatan dari Kompensasi TPA Bantar Gebang sebesar Rp. 40.886.640.000,00,Pendapatan dari BLUD RSUD sebesar Rp. 61.769.185.100,00 dan dari PADlainnya sebesar Rp. 2.822.371.300,00.Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa prospek peningkatan targetpenerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjang oleh adanya potensipeningkatan penerimaan pendapatan dari pos Pendapatan Pajak Daerah (naiksebesar 14,76% atau sekitar Rp. 46.238.086.496,00), pos Hasil Retribusi Daerah(naik sebesar 16,9% atau sekitar Rp. 6.071.257.525,00), pos Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan (naik sebesar 8,00% atau sekitar Rp.638.589.450,00), dan pos Lain‐lain PAD yang Sah (naik sebesar 8,82% atausekitar Rp.9.435.629.529,00).(b) Dana PerimbanganPenerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tahun 2008 sampaidengan 2011 menunjukkan trend relatif fluktuatif, mengingat penetapan nilaidan besarannya merupakan kewenangan Pemerintah (lihat Gambar 4.2). Padatahun 2012 penerimaan dari Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkatrelatif moderat sebesar 3,37% atau sekitar Rp 31.720.139.908,00 yangdikontribusikan oleh: (i) bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, meningkatsebesar 3,96% atau sekitar Rp. 6.010.361.908,00; dan (ii) dana alokasi umum,meningkat sebesar 8,52% atau sekitar Rp. 62.837.778.000,00; dan (iii) danaalokasi khusus untuk sementara diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00.IV‐6

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Gambar 4.2Trend Penerimaan Dana Perimbangan 2008­2012(dalam juta rupiah)Dana Perimbangan diharapkan mampu memberi kontribusi sebesarRp.972.687.670.900,00 atau sekitar 48,20% dari jumlah rencana anggaranpendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos‐pos sebagaiberikut: (i) bagi hasil pajak sebesar Rp. 157.687.670.900,00 yang terdiri dariBagi Hasil Pajak sebesar Rp. 141.191.829.500,00 (terbagi atas penerimaan dariPajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 114.191.829.500,00, Pajak Penghasilan /PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21sebesar Rp. 27.000.000.000,00), bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesarRp. 16.495.841.400,00 (terbagi atas penerimaan bagi hasil iuran hak pengusahahutan sebesar Rp. 225.320.800,00, bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi(royalty) Rp. 295.411.900,00, bagi hasil pungutan perikanan Rp. 260.764.600,00,bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp. 4.894.49.500,00, bagi hasilpertambangan gas bumi sebesar Rp. 2.763.803.200,00, bagi hasil pertambanganpanas bumi sebesar Rp. 2.700.000.000,00, bagi hasil penyisihan PBB dari Pusatsebesar Rp. 3.917.951.700,00, bagi hasil pajak hasil hutan sebesar Rp.100.084.600,00, bagi hasil kemetrologian sebesar Rp. 80.015.000,00, dan bagi hasilDana Alokasi Cukai Tembakau sebesar Rp. 1.257.990.100,00); (ii) Dana AlokasiUmum yang diperkirakan sebesar Rp.800.000.000.000,00; dan (iii) DanaAlokasi Khusus yang ditargetkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 yangdiperuntukkan Sarana dan Prasarana Pendidikan.IV‐7

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012(c) Lain­lain Pendapatan Yang SahPenerimaan pendapatan yang berasal dari Lain‐lain Pendapatan yang Sah tahun2008 sampai dengan 2011 menunjukkan trend terus meningkat secara signifikan(lihat Gambar 4.3). Pada TA 2012 penerimaan dari sumber lain‐lain pendapatanyang sah diperkirakan meningkat 11,37% atau sekitar Rp 52.970.005.700,00.Target pendapatan dari bagian Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk TA2012 belum dapat ditampilkan secara utuh antara lain didasarkan padapertimbangan : (a) Alokasi Dana Penyesuaian dapat dianggarkan apabila telahditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012; (b) Target pendapatan dari BagiHasil dengan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada alokasi bagi hasil TahunAnggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil TA 2010.Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yangbersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsiatau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerimabantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam halpenetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberibantuan, maka penganggaran bantuan keuangan dimaksud dilakukan dengancara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentangPenjabaran APBD tahun Anggaran 2012.Gambar 4.3Trend Penerimaan Lain­lain Pendapatan yang Sah 2008­2012(dalam juta rupiah)IV‐8

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Lain‐lain Pendapatan Daerah yang Sah diharapkan mampu memberi kontribusisebesar Rp. 518.737.974.700,00 atau sebesar 25,71% dari jumlah rencanapendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan diperoleh dari pos‐pos sebagaiberikut: (i) bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp. 301.737.974.700,00, yangterdiri dari bagi hasil pajak kendaran bermotor sebesar Rp.94.381.580.000,00, bagihasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.121.474.461.000,00, bagihasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 85.660.575.800,00, danbagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesarRp.221.357.900,00; (ii) Dana Penyesuaian yang dialokasikan untuk DanaOperasional Sekolah bersumber dari Pusat sebesar Rp. 142.000.000.000,00; dan(iii) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang direncanakan sebesarRp.75.000.000.000,00.4.1.3 Upaya­upaya Pencapaian Target PendapatanArah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya‐upaya peningkatanpendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakatperlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakansecara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerjalayanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerahmenuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasanpelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2012 diarahkanpada upaya sebagai berikut :1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi;2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatandaerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitashubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil;5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melaluikoordinasi dan kemitraan;6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi danpenertiban;IV‐9

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dandengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapanprioritas sebagai berikut :1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah danPendapatan Lain‐lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajaktertentu;2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainlain;3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Pendapatan Daerah;7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;10) Pengembangan sumber‐sumber pendapatan;4.2 Belanja DaerahDalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karenarencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalambentuk anggaran belanja. Sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan MentriDalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Belanja daerah disusun untukmendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenanganpemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajibdan urusan pilihan. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungidan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajibandaerah sesuai dengan amanat pasal 22 UU Nomor 32 tahun 2004. Besarnya anggaranbelanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalammenghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraanperolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenaladanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya,anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi balance karena adanya anggaranpembiayaan.IV‐10

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 20124.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja DaerahKebijakan pada anggaran belanja Tahun Anggaran 2012 diupayakan denganpengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakandalam penyusunan Balanja Daerah Kota Bekasi berdasarkan pendekatan anggarankinerja (berorientasi pada hasil), yaitu ”Meningkatkan AkuntabilitasPerencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaanalokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masingmasingSKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan PeningkatanKesejahteraan Masyarakat”.Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanjadaerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran sertamemperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Olehkarena itu, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensipelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing‐masing dari satuan kerja perangkadaerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasibelanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti denganpeningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2012 sebagaimana digariskandalam RPJMD Kota Bekasi 2008‐2013, mengacu kepada visi, misi dan program KepalaDaerah terpilih yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut :1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerahdalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bekasi, yangdiwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan dankesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak;2) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan minimal,standar analisis belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, periodisasi anggaranbelanja tahunan dan/atau tahun jamak (multi years), dan secara bertahap akanmenerapkan standar analisis beban kerja per‐SKPD;3) Belanja Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsungdiarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik(merujuk pada prinsip good governance) yang didasarkan pada pola kinerjamerit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setaradengan kinerja dan keluaran yang dihasilkan;IV‐11

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Kondisi Belanja Daerah pada saat ini masih dipengaruhi oleh adanya kebijakanPemerintah Pusat dalam bidang kepegawaian, yaitu kebijakan kenaikan gaji pegawaiserta kebijakan pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2011. Kebijakan PemerintahPusat lainnya adalah pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dimanasejak TA 2011 pengelolaannya diserahkan kepada daerah, sehingga belanjanya harusdialokasikan dalam APBD. Sedangkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang harus tetapdiakomodir adalah program peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dankesehatan dalam mencapai visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Sehat, Cerdas danIhsan. Program pembangunan lain yang direncanakan antara lain programpeningkatan infrastruktur, program pengembangan ekonomi, serta programpenyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.Relevan dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, pada Tabel 4.3 disajikangambaran mengenai perkembangan Anggaran Belanja selama lima tahun terakhir (TA2007‐2012). Pertumbuhan (positif) anggaran belanja TA 2012 yang mengalamipeningkatan sekitar 7,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara strukturdisebabkan oleh peningkatan pada alokasi Belanja Langsung (BL) sebesar 11,13%dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 3,54% dibandingkan dengan alokasitahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan kondisi anggaran pendapatan danbelanja daerah sedemikian, selanjutnya rancangan Anggaran Belanja Daerah TA 2012disertai perbandingan dengan APBD TA 2011 adalah seperti disajikan pada Tabel 4.4.Penjelasan terinci mengenai Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung(BL) masing‐masing akan disajikan pada sub bagian 4.2.2 dan sub bagian 4.2.4.Tabel 4.3Perkembangan Anggaran Belanja Kota BekasiTahun 2007 – 2012 (dalam jutaan rupiah)Tahun 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** Rata­rataBELANJA 1.030.597,32 1.338.443,40 1.589.321,04 1.778.233,40 1.906.125,17 2.047.578,84Pertumbuhanper­tahunBelanja TidakLangsung% proporsi thdbelanjaPertumbuhanper­tahunBelanjaLangsung% proporsi thdbelanjaPertumbuhanper­tahun16,85% 29,87% 18,74% 11,89% 7,19% 7,42% 15,33%481.268,06 649.164,05 739.971,16 845.169,29 932.607,04 965.663,2646,70% 48,50% 46,56% 47,53% 48,93% 47,16% 47,56%5,80% 34,89% 13,99% 14,22% 10,35% 3,54% 13,80%549.329,26 689.279,35 849.349,88 933.064,11 973.518,13 1.081.915,5853,30% 51,50% 53,44% 52,47% 51,07% 52,84% 52,44%28,61% 25,48% 23,22% 9,86% 4,34% 11,13% 17,11%* APBD TA 2011 (Murni) ** Rencana APBD TA 2012IV‐12

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Berdasarkan uraian tersebut diatas, struktur anggaran belanja daerah TA 2012diperhitungkan mencapai Rp. 2.047.578.838.800.00 dengan komposisi alokasi anggaranbelanja langsung sebesar Rp. 1.081.915.582.708,00 atau 52,84% dan belanja aparaturyang diaplikasikan melalui alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.965.663.256.092,00 atau 47,16%. Kondisi sedemikian menunjukkan terjadinya peningkatanpada anggaran belanja aparatur seiring dengan terjadinya peningkatan anggaran belanjauntuk kepentingan publik (masyarakat).NOTabel 4.4Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BekasiTahun Anggaran 2012URAIANAPBD TA. 2011RANCANGAN(MURNI) APBD TA 2012I PENDAPATAN 1.870.835.499.992,00 2.017.909.208.600,001 Pendapatan Asli Daerah 464.100.000.000,00 526.483.563.000,002 Dana Perimbangan 940.967.530.992,00 972.687.670.900.003Lain‐lain Pendapatan Daerah yangSah465.767.969.000,00 518.737.974.700.00BELANJA 1.906.125.172.825,00 2.047.578.838.800,001 Belanja Tidak Langsung 932.607.041.779,00 965.663.256.092,00a. Belanja Pegawai 781.458.617.362,00 873,452,664,617,00b. Belanja Bunga 402.500.000,00 250.000.000,00c. Belanja Hibah 73.616.119.500,00 48.306.000.000,00d. Belanja Bantuan Sosial 66.078.702.000,00 35.715.000.000,00e.Belanja Bantuan Keuangankepada Provinsi/ Kabupaten/7.900.122.532,00 4.980.000.000,00Kota dan Pem Desaf. Belanja Tidak Terduga 3.150.980.385,00 2.959.591.475,002 Belanja Langsung 973.518.131.046,00 1.081.915.582.708,00a. Belanja Langsung Non Urusan 105.885.244.470,00 120.170.010.470,00b. Belanja Langsung Urusan 867.632.886.576,00 961.745.572.238,00SURPLUS/(DEFISIT) ­35.289.672.833,00 ­29.669.630.200,00Sumber : Diolah kembali dari data Dispenda dan BPKAD, September 2011 (analisis)4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (BTL)Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung olehadanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai,belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidakterduga. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing‐masing jenis belanjapada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut:a. Belanja Pegawai;1). Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bekasi dihitunguntuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulanIV‐13

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Mei Tahun 2011, kemudian ditambahkan acress sebesar 2,5% dari jumlahbelanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untukkenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasipegawai serta ditambahkan untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSDformasi Tahun 2012, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bekasi,peningkatan status dari CPNSD TA 2010 menjadi PNS sebanyak 226 orang(dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2012 sama dengan TA2011). Pada Lampiran­2 disajikan perhitungan Gaji dan TunjanganPegawai sebagai dasar perkiraan untuk alokasi Rencana Anggaran Gaji PNSKota Bekasi TA 2012, pada Lampiran­3 disajikan Rekapitulasi Data PNSKota Bekasi, dan pada Lampiran­4 disajikan Rekapitulasi Gaji danTunjangan PNS Kota Bekasi berdasarkan SKPD TA 2012;2). Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD /CPNSD dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini. PadaLampiran­5 disajikan Rekapitulasi Tambahan Penghasilan PegawaiBerdasarkan SKPD TA 2012 dan pada Lampiran­6 disajikan RekapitulasiBelanja Pegawai lainnya berdasarkan SKPD TA 2012;• Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yaitu berupatunjangan daerah (baik untuk pejabat struktural/fungsional);• Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yaitu berupapemberian extrafooding bagi PNS petugas lapangan (petugaskebersihan, petugas lalu lintas, petugas pemadam kebakaran, Satpol,PJU, Pertamanan, petugas pasar, dan pengawasan bangunan) dantunjangan resiko kerja pada Kantor Arsip Daerah, direncanakan masihmenerapkan nilai / besaran sama dengan tahun anggaran lalu;• Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yaitu berupatunjangan bendahara dan tunjangan PPK SKPD direncanakan naiksebesar rata‐rata 30%;• Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yaitu berupatunjangan kinerja tahunan (TKT) direncanakan naik sebesarRp.100.000,00 dari semula Rp.600.000,00 menjadi Rp. 700.000,00;• Tambahan penghasilan berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan danSertifikasi Guru PNSD untuk sementara belum dianggarkan, karenamasih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengaturtentang hal tersebut;IV‐14

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012• Tambahan penghasilan berupa Tunjangan Daerah bagi Pelaksana (Gurudan Non Guru) PNSD direncanakan naik sebesar Rp. 150.000,00 darisemula Rp.550.000,00 menjadi Rp.700.000,00;3). Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari PADdialokasikan sebesar 5% dari target Pajak dan Retribusi Daerah TA 2012sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah;4). Penganggaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dialokasikansebesar alokasi pada TA 2011 mengingat PMK biaya pemungutan PajakBumi dan Bangunan untuk TA 2012 belum terbit;5). Penganggaran iuran asuransi kesehatan berpedoman pada PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintahdalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil danpenerima pensiun serta keputusan bersama Menteri Kesehatan dan MenteriDalam Negeri No. 138/MENKES/PB/II/2009 No. 12 Tahun 2009 tentangtarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES (PERSERO) dan anggotakeluarganya di Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan di Balai KesehatanMasyarakat;6). Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggotaDPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut jugadidasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran danPertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional PimpinanDPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan DanaOperasional;7). Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan padaPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanjapenunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkanberdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan untuk Kota Bekasimasuk dalam klasifikasi PAD di atas Rp 150 milyar, dengan alokasi belanjaoperasional paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %dari target PAD;IV‐15

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012b. Belanja Bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga pinjaman jangka panjangberupa pinjaman ke Pemerintah Pusat untuk program WJUDSP dan MBUDSP;c. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat,dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkanperuntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkankemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusankepala daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2012, hibah diberikan antara lainuntuk Sekolah swasta, organisasi KONI, PMI, Pramuka, Korpri, PKK danorganisasi kemasyarakatan lainnya. Selain itu hibah juga diberikan kepadainstansi vertikal dalam rangka membantu pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dan untuk antisipasi penyelenggaraan Pemilukada 2012antara lain hibah kepada KPU dan PANWASLU;d. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka menjalankan danmemeliharan fungsi pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraanmasyarakat yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok / anggota masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2012, anggaranbelanja bantuan sosial ditetapkan untuk diberikan kepada organisasikemasyarakatan berupa organisasi / kegiatan keagamaan, organisasi / kegiatankepemudaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatankependidikan dan bantuan organisasi profesi, Penganggaran untuk belanjabantuan sosial dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri DalamNegeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 harus dibatasi jumlahnya dandiberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilikikejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuankeuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terusmenerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidakwajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Selain itu, dalammenetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkanrasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat,keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakatluas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincianobyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaranpenggunaannya;IV‐16

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012e. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan dalamrangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat ataupemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lainyang telah ditentukan. Pada APBD TA 2012 belanja bantuan keuangan diberikankepada pelaksana yang menangani program pemberdayaan masyarakat dandiberikan juga kepada Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku denganmempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;f. Belanja Tak Terduga, adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan yangsifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulanganbencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasukpengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun‐tahun sebelumnya yangtelah ditutup.4.2.3 Kebijakan Pembangunan DaerahArah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah TA 2012 disusunberdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, rencanacapaian kinerja tahun 2011, dan issue‐issue strategis tahun 2012, sebagaimana telahditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi TA 2012.Pada hakekatnya, kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada upaya untukmewujudkan visi ”Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan” yang dijabarkan ke dalam 7(tujuh) misi dengan 13 (tiga belas) sasaran misi. Sebagaimana diuraikan dalam RKPDKota Bekasi 2012, berdasarkan hasil evaluasi kinerja capaian RPJMD, uraianpermasalahan dan tantangan serta keselarasan prioritas pembangunan tingkatnasional dan Provinsi Jawa Barat, isu‐isu strategis pembangunan Kota Bekasi tahun2012 mencakup sebagai berikut:(1) Pelaksanaan Sekolah Bebas Biaya yang terintegrasi dengan bantuan BOS Pusatdan BOS Provinsi, Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah dan PeningkatanKualitas Pendidikan;(2) Penyelenggaraan Jamkesda; Perluasan Pelayanan Kesehatan; PenanggulanganWabah Penyakit; dan Peningkatan Angka Harapan Hidup;(3) Antisipasi, pencegahan, dan penanggulangan bahaya narkotika, terorisme,kriminalitas, dan konflik horisontal (SARA);(4) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pendayagunaan teknologi terapandan peningkatan peran kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal;IV‐17

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012(5) Penataan ruang dan tersedianya data rencana tata ruang wilayah; Pembangunanjalan baru; Penanggulangan banjir; Penanggulangan kemacetan lalu lintas;pembangunan fly over Bulak kapal;(6) Penyediaan dan pengaturan ruang terbuka hijau; Pencegahan danpenanggulangan pencemaran; Intensifikasi pengelolaan sampah; dan(7) Pembangunan Gedung Kantor; Reformasi birokrasi; Pelayanan KTP; PeningkatanKinerja Aparatur; Peningkatan kinerja pengawasan; dan Persiapan sertaPelaksanaan Pilkada 2012;Dalam melaksanakan 23 Urusan Wajib dan 4 Urusan Pilihan, untuk menjawab isu‐isustrategis di atas, maka ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) program yang menjadiprioritas dalam Pembangunan Daerah TA 2012. Adapun prioritas program yangmerupakan arahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi padaTA 2012 seperti terlihat pada Tabel 4.5.Tabel 4.5Prioritas Program Pembangunan Kota Bekasi TA 2012NO ISU STRATEGIS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA1 Pelaksanaan Sekolah BebasBiaya yang terintegrasidengan bantuan BOS Pusat1 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahunAngka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A danSMP/Mts/Paket Bdan BOS Provinsi,Peningkatan Angka2 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/SMK/MA/Paket CMelanjutkan Sekolah danPeningkatan KualitasPendidikan3 Program Pendidikan NonFormalAngka Rata‐rata Lama Sekolah(RLS)2 PenyelenggaraanJamkesda; PerluasanPelayanan Kesehatan;Penanggulangan WabahPenyakit; dan PeningkatanAngka Harapan Hidup;4 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan5 Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPendidikan1 Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin2 Program Obat dan PerbekalanKesehatan3 Program Perbaikan GiziMasyarakat4 Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas / PuskesmasPembantu dan jaringannya5 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular6 Program peningkatankeselamatan ibu melahirkandan anakGuru yang memenuhikualifikasi S1/D‐IVMeningkatnya daya tampungsiswa dalam satuan pendidikanCakupan pelayanan kesehatanbagi pasien masyarakat miskin& Kepemilikan Kartu JamkesdaJumlah Ketersediaan Obat diPuskesmas untuk PelayananKesehatan DasarCakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatanJumlah Puskesmas mampuPONEDMenurunnya angka kesakitanakibat penyakit menularAngka Kematian Ibu (AKI)IV‐18

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012NO ISU STRATEGIS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA7 Program peningkatanMenurunnya AKABApelayanan kesehatan anakbalita8 Program Pengadaan,Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit ,Rumah Sakit Jiwa, Rumah SakitParu‐paru, Rumah Sakit MataPeningkatan pengadaan saranadan prasarana untukmenunjang peningkatanpelayanan kesehatan3 Pengembangan ekonomikerakyatan berbasispendayagunaan teknologiterapan dan peningkatanperan kemitraan dalampengembangan ekonomilokal;4 Penataan ruang dantersedianya data rencana tataruang wilayah; Pembangunanjalan baru; Penanggulanganbanjir; Penanggulangankemacetan lalu lintas;pembangunan fly over Bulakkapal;5 Penyediaan danpengaturan ruang terbukahijau; Pencegahan danpenanggulanganpencemaran; Intensifikasipengelolaan sampah;9 Program Pemeliharaan saranadan prasarana Rumah Sakit,Rumah Sakit Jiwa, RumahSakit, Mata10 Program Upaya KesehatanMasyarakat1 Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah2 Program PeningkatanKemampuan TeknologiIndustriTerpeliharanya sarana danprasarana RSUDMeningkatnya Cakupan danPelayanan Kesehatan DasarJumlah Industri menengahKontribusi sektor Industriterhadap PDRB3 Program Peningkatan dan Ekspor Bersih PerdaganganPengembangan Ekspor4 Program Peningkatan Promosidan Kerjasama InvestasiKenaikan / penurunan NilaiRealisasi PMDN (milyar rupiah)5 Program Pembinaan pedagang/ usaha informalCakupan bina kelompokpedagang/usaha informal1 Program Pengendalian Banjir Berkurangnya titik genanganair 5 titik pertahun2 Program PembangunanTerbangunnya sistem jaringanSaluran Drainase / Goronggorongdrainase kota yang optimal3 Program Pembangunan,Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana PJU4 Program Pembangunan Jalandan Jembatan5 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan danJembatan6 Program PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan7 Program Peningkatan danPengamanan Lalu Lintas8 Program Perencanaan TataRuangPJU dalam kondisi baikPanjang jalan dilalui Roda 4Panjang jalan kota dalamkondisi baik (> 40 KM/Jam)Prasarana dan fasilitas LLAJdalam kondisi dan berfungsibaikJumlah titik kemacetan lalulintasDitetapkannya Perda RDTR danPengaturan Zonasi (ZoningRegulation)9 Program Pemanfaatan Ruang Kesesuaian Pemanfaatan Ruangsesuai dengan Rencana TataRuang10 Program PengendalianPemanfaatan Ruang1 Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan2 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup3 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya AlamPersentase Bangunan memilikiIMBPenanganan sampahCakupan pengawasan terhadappelaksanaan AMDALCakupan penghijauan wilayahrawan longsor dan SumberIV‐19

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012NO ISU STRATEGIS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJAMata Air4 Program Kualitas Air danPengendalian Pencemaran AirTerjaganya kualitas air sesuaistandar yang ditetapkan5 Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan LingkunganKerbersihan, keindahan dankenyamanan Lokasi PelayananPublikHidup6 Program PeningkatanTingkat polusi udara (kategori6 Pembangunan gedungkantor; Reformasibirokrasi; Pelayanan KTP;Peningkatan KinerjaAparatur; Peningkatankinerja pengawasan; danPersiapan sertaPelaksanaan Pilkada 20127 Antisipasi, pencegahan, danpenanggulangan bahayaPengendalian Polusi7 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)1 Program Peningkatan KualitasPelayanan Pemerintah2 Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur3 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur4 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan5 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur6 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah7 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH8 Program optimalisasipemanfaatan teknologiinformasi9 Program PeningkatanKapasitas Pemerintah Daerah10 Program Pengadaan,Pembangunan, Peningkatandan Rehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur11 Program Peningkatan DisiplinAparatur12 Program Penataan danPengembangan KelembagaanPemerintah Daerah13 Program PenataanAdministrasi Kependudukan14 Program PerencanaanPembangunan Daerah1 Program PeningkatanPembinaan Keagamaansedang)Pengembangan luasan RTHPublik menjadi 15,5% dari luaskota pada tahun 2013Jumlah perizinan yangmemenuhi standarInternasional (ISO)Pendidikan struktural sesuaidengan jabatanTersedianya kantor dinas yangrepresentatifTerwujudnya pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuanganTerselenggaranya pola karirsesuai Peraturan Walikota No.32 Tentang Pola Karir PNS diLingkungan Pemerintah KotaBekasiOpini terhadap laporankeuangan DaerahTindak lanjut hasil pengawasaninternBerfungsinya IT Kota BekasiTersusunnya kelembagaanpemerintah daerah yang sesuaidengan kebutuhanPengelolaan Aset MilikPemerintah Kota BekasiMenekan jumlah pelanggarandisiplin aparatur ≤ 0,001%Terlaksananya kelembagaanOrganisasi Perangkat Daerahsesuai aturan yg berlakuPenduduk terdata dan dapat diakses melalui sistem informasiadministrasi kependudukan(SIAK)Tersedianya DokumenPerencanaan PembangunanKonflik SARAIV‐20

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012NO ISU STRATEGIS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJAnarkotika, terorisme,kriminalitas, dan konflikhorisontal (SARA);2 Program PeningkatanPenanggulangan NarkobaBerkurangnya KasusPenyalahgunaan Narkoba3 Program Pengembangankehidupan demokrasi dalamPILKADA.4 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal5 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga6 Program Peningkatan Saranadan Prasarana OlahragaPenyelenggaraan pemilihanWalikota BekasiMenurunnya laju angkakejadian gangguankantrantibmas di wilayah KotaBekasiMeningkatnya prestasi olahragaTersedianya prasarana dansarana olahraga yangrepresentatifAdapun keselarasan prioritas pembangunan antara Nasional, Provinsi dan KotaBekasi dapat dilihat pada Tabel 4.6.Tabel 4.6Keselarasan Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi danKota Bekasi TA 2012NOPRIORITAS PEMBANGUNANNASIONAL PROVINSI JAWA BARAT KOTA BEKASI1 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan pemerintahTata KelolaAparaturyang baik (good governance).2 Pendidikan Peningkatan Kualitas Peningkatan akses dan mutuPendidikanlayanan pendidikan bagi3 Kesehatan Peningkatan KualitasKesehatan4 PenanggulanganKemiskinanPeningkatan Daya BeliMasyarakatmasyarakat Kota Bekasi;Peningkatan akses dan mutulayanan kesehatan bagimasyarakat;Peningkatan Cakupan PelayananKesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin;5 Ketahanan Pangan Kemandirian Pangan Peningkatan upayapenanggulangan masalahkesejahteraan sosial secarapartisipatif6 Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan saranaWilayahdan prasarana perkotaan7 Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana danBencanaPengendalian LingkunganHidup8 Energi Kemandirian Energi danKecukupan Air Baku9 Iklim Investasi dan Usaha ‐ Pengembangan produk barangdan jasa unggulan Kota Bekasi.10 Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar, danPasca konflik11 Kebudayaan, Kreativitas,dan Inovasi TeknologiPembangunan Perdesaan ‐Pengembangan BudayaLokal dan Destinasi Wisata‐IV‐21

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Rencana capaian kinerja per‐program dalam rangka Pembangunan Daerah TA 2012merujuk pada rencana capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi TA 2008‐2013 yangdirangkum dalam matriks yang disajikan pada Lampiran­7.4.2.4 Kebijakan Belanja Langsung (BL)Kebijakan Belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi TA 2012secara garis besar akan melaksanakan sejumlah 23 (dua puluh tiga) Urusan Wajibyang mencakup 90 Program dan 4 (empat) Urusan Pilihan yang mencakup 10Program, dengan total anggaran sebesar Rp. 961.745.572.238,00 yang terdiri dariRp. 950.979.932.238,00 untuk Urusan Wajib dan Rp. 10.765.640.000,00 untukUrusan Pilihan. Adapun rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang akandilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:A Urusan Wajiba.1. Pendidikan1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun3. Program Pendidikan Menengah4. Program Pendidikan Non Formal5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikana.2. Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat3. Program Pengawasan Obat dan Makanan4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin9. Program Peningkatan Pelayanan RSUD10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KesehatanIV‐22

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012a.3.a.4.a.5.a.6.a.7.a.8.Pekerjaan Umum1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‐gorong3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan5. Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air6. Program Pengendalian Banjir7. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danSarana PJU8. Program Peningkatan Pelayanan PJUPerumahan1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPendidikan5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannyaPenataan Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pengendalian Pemanfaatan RuangPerencanaan Pembangunan1. Program Pengembangan Data Informasi2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi5. Program Perencanaan Sosial Budaya6. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya AlamPerhubungan1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan3. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan BermotorLingkungan Hidup1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupIV‐23

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012a.9.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air BersihKependudukan dan Catatan Sipil1. Program Penataan Administrasi Kependudukana.10. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak1. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalamPembangunan2. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anaka.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1. Program Keluarga Berencana2. Program Peningkatan Penanggulangan Narkobaa.12. Sosial1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial2. Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADAa.13. Ketenagakerjaan1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaana.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasia.15. Penanaman Modal1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasia.16. Kebudayaan1. Program Pengelolaan Kekayaan Budayaa.17. Pemuda dan Olah Raga1. Program Peningkatan peran serta kepemudaan2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Ragaa.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak KriminalIV‐24

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 20122. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan3. Program Pendidikan Politik Masyarakat4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alama.19. Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil KepalaDaerah3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi7. Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan8. Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah9. Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur10. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah11. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur13. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintaha.20. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan1. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Kelurahan dan Kecamatana.21. Kearsipandalam Pembangunan1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daeraha.22. Komunikasi dan Informatika1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massaa.23. Perpustakaan1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanB Urusan Pilihanb.1. Pertanian1. Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan PerikananIV‐25

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 20122. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternakb.2. Pariwisata1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2. Pengembangan Destinasi Kepariwisataanb.3. Perdagangan1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor3. Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal4. Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan Pasarb.4. Perindustrian1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriSelanjutnya, kebijakan belanja langsung meliputi secara garis besar dibagi ke dalamkebijakan belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan. Prioritaspelaksanaan kebijakan belanja langsung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:a. Belanja Langsung Non­Urusan;Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) adalah belanja langsung yang tidakterkait langsung dengan pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan. PadaRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2012, kebijakan belanjalangsung non urusan secara umum diarahkan untuk memberikan dukunganterhadap kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pada setiapSKPD. Oleh karenanya, kebijakan belanja langsung non urusan diarahkan pada :1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, antara lain diupayakanmelalui peningkatan kesejahteraan dengan rencana menaikan tunjangandaerah dan tunjangan kinerja tahunan;2. Peningkatan sumber daya aparatur, melalui pengiriman pegawai ke diklat ;3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, melalui pemeliharaan peralatandan perlengkapan kantor;4. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melaluipembuatan laporan keuangan dan capaian kinerja (progress kegiatan)bulanan, semesteran dan tahunan.5. Dalam rangka efisiensi perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap alokasiBelanja Langsung Non Urusan dengan memperhatikan beban kinerja danmenghentikan sementara penerimaan Tenaga Kontrak Kerja pada tahun2012.IV‐26

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam program‐programsebagai berikut:1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur;4). Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;5). Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan; dan6). Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan.b. Belanja Langsung Urusan;Belanja Langsung Urusan, yaitu anggaran belanja untuk kegiatan dalam rangkamelaksanakan salah satu atau beberapa urusan pemerintahan seperti urusanpendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, infrastruktur serta urusanpemerintahan yang lain. Secara garis besar kebijakan belanja langsung dapatdijelaskan sebagai berikut:1). Belanja Langsung Urusan, agar diprioritaskan pada upaya pemenuhankebutuhan dasar masyarakat sesuai kebutuhan dan dinamika sosial yangberkembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umumkepada masyarakat.2). Belanja langsung dalam konteks pembangunan infrastruktur /suprastruktur diupayakan untuk melibatkan partisipasi swasta danmasyarakat, agar dapat mendukung kemandirian perekonomianmasyarakat yang lebih jauh akan berdampak positif pada reduksi bebanAPBD, dan menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan rasamemiliki. Khusus untuk alokasi belanja pembangunan infrastruktur /suprastruktur yang proses perencanaan serta pelaksanaan kegiatannyadiperkirakan berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau multiyears, maka distribusi alokasi rencana anggaran belanjanya untuk masingmasingtahun anggaran merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang PembiayaanPembangunan Tahun Jamak;3). Belanja Langsung Urusan, agar dialokasikan untuk pembangunankebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam menciptakan keserasianpembangunan antar kawasan di Kota Bekasi (merujuk pada polapembangunan Bagian Wilayah Kota / BWK), yang diarahkan untuk :IV‐27

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012- Pembiayaan subsisdi operasional pendidikan, lanjungan pembangunangedung sekolah, penambahan unit kelas rehabilitasi ruang kelas SD danSLTP / SLTA serta sarana dan prasarana penunjang kegiatanpendidikan, untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun;- Pembiayaan subsidi operasional pelayanan kesehatan, lanjutanpembangunan gedung Puskesmas / Pustu Polindes kesehatan sertasarana prasarana penunjang kesehatan, untuk meningkatkan mutu danjangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama bagipenduduk miskin;- Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasukprasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkanmobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasayang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal danekonomi regional;- Pengembangan, pembangunan/ rehabilitasi pusat‐pusat perdagangandan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skalamikro, kecil dan menengah ;- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan,keterbelakangan dan keterpencilan.4). Belanja pengadaan kendaraan bermotor untuk sementara tidak menjadiprioritas dalam TA 2012.4.3 Pembiayaan Daerah4.3.1 Kebijakan Penerimaan PembiayaanSumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungananggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kecilnyapembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama darisumber pembiayaan tersebut.Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapansurplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaanakan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.Namun demikian perlu juga kiranya digambarkan mengenai perkembangan anggaranpembiayaan selama lima tahun terakhir yaitu berkaitan dengan PenerimaanIV‐28

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan maupun Surplus/defisit, sebagaimana dapatdilihat dalam tabel berikut:TahunTabel 4.7Perkembangan Anggaran Pembiayaan Kota BekasiTahun 2007 ­ 2012PenerimaanPembiayaanPengeluaranPertumbuhanPertumbuhan2007 93.863.857.969,00 ‐7,92% 41.220.369.800,00 44,23% 52.643.488.169,002008 171.303.506.786,00 82,50% 42.586.925.090,00 3,32% 128.716.581.696,002009 175.019.269.744,00 2,17% 20.758.819.225,00 ‐51,26% 154.260.450.519,002010 119.382.965.230,35 ‐31,79% 22.105.492.129,00 6,49% 97.277.473.101,352011 * 82.504.867.618,00 ‐30,89% 47.215.194.785,00 113,59% 35.289.672.833,002012** 40.000.000.000,00 ‐51,52% 10.330.369.800,00 ‐78,12% 29.669.630.200,00Rata­rata pertumbuhan­6,24% 6,37%* APBD 2011 (Murni) ** Rencana Pembiayaan Daerah APBD 2012Surplus/(defisit)Data pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa rata‐rata pertumbuhan penerimaanpembiayaan per‐tahun (TA 2007‐2012) sebesar ­6,24%, sedangkan rata‐ratapertumbuhan pengeluaran pembiayaan per‐tahun (TA 2007‐2012) sebesar 6,37%.Kalau kita perhatikan trend pertumbuhan dari pembiayaan penerimaan maupunpenerimaan pembiayaan menunjukkan kondisi sangat fluktuatif dan unpredictable.Faktor utama pembiayaan penerimaan yang paling berpengaruh terhadap besarnyapertumbuhan pembiayaan adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaransebelumnya (silpa). Karena SiLPA sangat bergantung pada kondisi penyerapananggaran dan efesiensi penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya, makasilpa cenderung sangat sulit untuk diprediksi.Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA 2012 masih dititikberatkan padaSisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan Penerimaan dariPiutang Daerah. Pada TA 2012, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dariSiLPA TA 2011 untuk sementara tidak diperhitungkan, mengingat belum diaudit olehBPKP. Oleh karenanya, komponen pembiayaan netto diperkirakan untuk sementaramenurun sekitar 15,93% dari semula Rp. 35.289.672.833,00 pada TA 2011,menjadi Rp. 29.669.630.200,00 pada TA 2012 (lihat Tabel 4.7).4.3.2 Kebijakan Pengeluaran PembiayaanAnggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk penyertaan modal(investasi pemerintah daerah) dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo.IV‐29

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012Kebijakan dalam Pengeluaran Pembiayaan TA 2012 diarahkan pada pembayaranutang kepada pemerintah pusat (program MBUDSP dan WJUDSP), serta penyertaanmodal ke BPR Syariah, PDAM Bekasi, PDAM TirtaPatriot, dan PD Mitra Patriot.Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan status PT Bank Jabar‐Banten menjadiPerusahaan Publik, maka alokasi anggaran pembiayaan yang biasanya dilakukansebagai bentuk penyertaan modal pada PT Bank Jabar‐Banten akan ditinjau kembali.Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian status nilaiinvestasi / penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasisampai dengan TA 2010, untuk dikonversikan ke dalam bentuk kepemilikan sahampada Perusahaan Publik agar selaras dengan ketentuan perundang‐undangan yangberlaku.Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 10.330.369.800,00 yang terdiri daripenyertaan modal daerah (investasi) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 danpembayaran pokok utang sebesar Rp. 330.369.800,00 (lihat Tabel‐4.8).Tabel 4.8Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran PembiayaanPada RAPBD Kota Bekasi Tahun 2012NO.KELOMPOKBELANJA2011RENCANA2012KET.PEMBIAYAAN DAERAH (Netto) 35.289.672.833,00 29.669.630.200,001 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 82.504.867.618,00 40.000.000.000,00‐ Silpa 82.504.867.618,00 40.000.000.000,00‐ Piutang Bagi Hasil Provinsi ‐ ‐2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 47.215.194.785,00 10.330.369.800,00‐ Penyertaan Modal Pemda 14.900.000.000,00 10.000.000.000,00‐ Penyertaan Modal PD BPR Syariah 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00‐ Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Patriot 10.400.000.000,00 3.500.000.000,00‐ Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bhagasasi 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00‐ Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar‐Banten ‐ ‐‐ Penyertaan Modal pada PD Mitra Patriot 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00‐ Penyertaan Modal pada PD Migas ‐ ‐‐ Dana Bergulir ‐ ‐­ Pembayaran Pokok Hutang 32.315.194.785,00 330.369.800,00‐ WJ‐UDSP (Sektor Air Bersih) 225.349.212,14 225.349.212,14‐ MB‐UDSP (Sektor Persampahan) 105.020.587,86 105.020.587,86‐ Hutang kepada Pihak Ketiga lainnya 31.984.824.985,00 ‐IV‐30

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KU APBD) Kota Bekasi TA 2012BAB VPENUTUPKebijakan Umum APBD Kota Bekasi TA 2012 merupakan pedoman pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2012 yang berisi ketentuan‐ketentuan yang telah disepakati olehPemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD KotaBekasi Tahun Anggaran 2012, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan.Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung dengan lancaragar rancangan KUA dan rancangan PPAS dapat disepakati bersama paling lambat padaakhir bulan Juli 2011. Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2012 yang telah disepakati akanmenjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2012antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersamaantara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD TA 2012 paling lambat tanggal 30 Nopember 2011.Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunanPPAS dan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012, atas kontribusi pemikiran serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.Bekasi, September 2011V‐1

PEMERINTAH KOTA BEKASIRINCIAN OBYEK PENDAPATAN PADA PERUBAHAN APBDTAHUN ANGGARAN 2012Lampiran 1NOMORURUTURAIAN APBD 2011 RAPBD 2012Bertambah/(Berkurang)DASAR HUKUM1 23 4 5 64PENDAPATAN 1,870,835,499,992.00 2,017,909,208,600.00 132,073,708,608.004 . 1PENDAPATAN ASLI DAERAH 464,100,000,000.00 526,483,563,000.00 62,383,563,000.004 . 1 . 1 359,387,692,100.00Pendapatan Pajak Daerah 313,149,605,604.00 46,238,086,496.004 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel3,299,999,400.00 4,000,000,000.00 700,000,600.004 . 1 . 1 . 01 . 03 Hotel Bintang Empat2,517,950,000.00 3,005,386,800.00 487,436,800.00 Perda No. 14 Tahun 20014 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu129,000,000.00 189,320,000.00 60,320,000.00 Perda No. 14 Tahun 20014 . 1 . 1 . 01 . 07 Hotel Melati Tiga645,178,900.00 796,793,200.00 151,614,300.00 Perda No. 14 Tahun 20014 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/H 7,870,500.00 00 8,500,000.00 000 629,500.004 . 1 . 1 . 01 . 14 Pajak Non Hotel / Gedung Pertemuan0.00 0.00 0.00 Perda No. 14 Tahun 20014 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran39,849,918,850.00 43,037,912,400.00 3,187,993,550.004 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan39,696,153,400.00 43,037,912,400.00 3,341,759,000.00 Perda No. 15 Tahun 20014 . 1 . 1 . 02 . 03 Café740,150.00 0.00 (740,150.00) Perda No. 15 Tahun 20014 . 1 . 1 . 02 . 06 Depot/Warung / Kaki Lima153,025,300.00 0.00 (153,025,300.00) Perda No. 15 Tahun 20014 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan6,833,507,100.00 7,434,187,700.00 600,680,600.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 01 Tontonan Film/Bioskop5,217,676,000.00 5,689,090,100.00 471,414,100.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana2,200,000.00 2,376,000.00 176,000.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke608,228,700.00 656,887,000.00 48,658,300.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Biliar100,562,400.00 108,607,400.00 8,045,000.00 Perda No. 42 Tahun 19984.1.1.03.11 . 1 . . 11 Permainan Golf9,071,700.00 9,797,400.00 725,700.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan492,176,200.00 531,550,300.00 39,374,100.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 17 Mandi Uap/Spa330,718,600.00 357,176,100.00 26,457,500.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran17,288,500.00 18,671,600.00 1,383,100.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 19 Pertandingan Olahraga38,735,000.00 41,833,800.00 3,098,800.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 20 Barber Shop / Salon16,850,000.00 18,198,000.00 1,348,000.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 21 Kolam Renang0.00 0.00 0.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 03 . 22 LD/VCD/Video0.00 0.00 0.00 Perda No. 42 Tahun 19984 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame17,946,682,000.00 19,793,296,100.00 1,846,614,100.00 Perda No. 15 Tahun 20074 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron16,000,000,000.00 17,280,000,000.00 1,280,000,000.00 Perda No. 15 Tahun 20074 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain946,682,000.00 1,433,296,100.00 486,614,100.00 Perda No. 15 Tahun 20074 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan0.00 0.00 0.00 Perda No. 15 Tahun 20074 . 1 . 1 . 04 . 06 Reklame Udara0.00 0.00 0.00 Perda No. 15 Tahun 20074 . 1 . 1 . 04 . 11 Reklame Alat Bersinar1,000,000,000.00 1,080,000,000.00 000 000 00 80,000,000.00000 000 00 Perda No. 15 Tahun 20074 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan110,175,764,254.00 121,854,295,900.00 11,678,531,646.00 Perda No. 16 Tahun 20094 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN109,836,878,900.00 121,488,299,700.00 11,651,420,800.00 Perda No. 16 Tahun 20094 . 1 . 1 . 05 . 02 Pajak Listrik Non PLN338,885,354.00 365,996,200.00 27,110,846.00 Perda No. 16 Tahun 20094 . 1 . 1 . 06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C130,000,000.00 0.00 (130,000,000.00)4 . 1 . 1 . 06 . 06 Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C130,000,000.00 0.00 (130,000,000.00) Perda No. 13 Tahun 19984 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir5,313,734,000.00 7,000,000,000.00 1,686,266,000.00 Perda No. 03 Tahun 20104 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Mobil3,300,734,000.00 4,325,960,000.00 1,025,226,000.00 Perda No. 03 Tahun 20104 . 1 . 1 . 07 . 02 Pajak Parkir Motor2,013,000,000.00 2,674,040,000.00 661,040,000.00 Perda No. 03 Tahun 20104 . 1 . 1 . 07 Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan127,500,000,000.00 154,000,000,000.00 26,500,000,000.00 Raperda4 . 1 . 1 . 07 . 01 Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan127,500,000,000.00 154,000,000,000.00 26,500,000,000.00 Raperda4 . 1 . 1 . 07 Pajak Air Tanah2,100,000,000.00 2,268,000,000.00 168,000,000.00 Raperda4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Air Tanah2,100,000,000.00 2,268,000,000.00 168,000,000.00 Raperda4 . 1 . 2 41,999,607,400.00Hasil Retribusi Daerah35,928,349,875.00 6,071,257,525.004 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum14,091,308,505.00 20,090,080,000.00 5,998,771,495.00 Perda No. 15 Tahun 20094 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan954,139,000.00 1,221,297,900.00 267,158,900.00 Perda No. 07 Tahun 20054 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4,745,024,900.00 8,000,000,000.00 3,254,975,100.00 Perda No. 14 Tahun 20074 . 1 . 2 . 01 . 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil385,658,000.00 0.00 (385,658,000.00) Perda No. 72 Tahun 19994 . 1 . 2 . 01 . 04 Retribusi i Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat115,995,000.00 125,274,600.00274 9,279,600.00 Perda No. 19 Tahun 20014 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum1,199,546,655.00 1,600,000,000.00 400,453,345.00 Perda No. 08 Tahun 20054 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Pasar4,425,008,600.00 6,300,000,000.00 1,874,991,400.00 Perda No. 04 Tahun 20014 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor2,074,732,500.00 2,500,000,000.00 425,267,500.00 Perda No. 06 Tahun 20094 . 1 . 2 . 01 . 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran143,062,500.00 154,507,500.00 11,445,000.00 Perda No. 19 Tahun 20014 . 1 . 2 . 01 . 11 Retribusi Bongkar Muat Barang48,141,350.00 0.00 (48,141,350.00)4 . 1 . 2 . 01 . 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair0.00 54,000,000.00 54,000,000.004 . 1 . 2 . 01 . 13 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus0.00 135,000,000.00 135,000,000.004 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha5,563,472,400.00 6,814,175,200.00 1,368,702,800.00 Perda No. 9 Tahun 20014 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah2,071,439,900.00 3,156,379,100.00 1,084,939,200.00 Perda No. 19 Tahun 20014 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Terminal3,052,925,000.00 3,500,000,000.00 447,075,000.00 Perda No. 07 Tahun 20054 . 1 . 2 . 02 . 07 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus125,000,000.00 0.00 (125,000,000.00) Perda No. 13 Tahun 20014 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Rumah Potong Hewan146,107,500.00 157,796,100.00 11,688,600.00 Perda No. 7 Tahun 20074 . 1 . 2 . 02 . 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair50,000,000.00 0.00 (50,000,000.00)Retribusi Pengelolaan Limbah Tinja118,000,000.00 0.00 (118,000,000.00)4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu16,273,568,970.00 15,095,352,200.00 (1,178,216,770.00) Perda No. 61 Tahun 19994 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan11,294,501,150.00 12,513,400,800.00 1,218,899,650.00 Perda No. 14 Tahun 20094 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian1,747,872,540.00 2,081,951,400.00 334,078,860.00 Perda No. 56 Tahun 1998

4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek169,575,000.00 500,000,000.00 330,425,000.00 Perda No. 15 Tahun 20094 . 1 . 2 . 03 . 06 Retribusi Izin Usaha Kesehatan461,900,000.00 0.00 (461,900,000.00) Perda No. 13 Tahun 20094 . 1 . 2 . 03 . 07 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah2,000,000,000.00 0.00 (2,000,000,000.00) Perda No. 10 Tahun 20024 . 1 . 2 . 03 . 08 Retribusi Izin Usaha Industri0.00 0.00 0.004 . 1 . 2 . 03 . 09 Retribusi Pengolahan Air Bawah Tanah155,630,280.00 0.00 (155,630,280.00)4 . 1 . 2 . 03 . 10 Retribusi Izin Ketenagakerjaan0.00 0.00 0.004 . 1 . 2 . 03 . 11 Retribusi Izin Pengusaha Angkutan (SIPA)224,090,000.00 0.00 (224,090,000.00) Perda No. 18 Tahun 20014 . 1 . 2 . 03 . 12 Retribusi Daftar Perusahaan (TDP)0.00 0.00 0.004 . 1 . 2 . 03 . 13 Retribusi Tanda Daftar Gudang0.00 0.00 0.004 . 1 . 2 . 03 . 14 Retribusi Usaha Perdagangan (SIUP)0.00 0.00 0.004 . 1 . 2 . 03 . 15 Retribusi Operasi Jasa Kontruksi (SIUJK)65,000,000.00 0.00 (65,000,000.00) Perda No. 09 Tahun 20074 . 1 . 2 . 03 . 16 Retribusi Izin dan Penyelenggaraan Usaha105,000,000.00 0.00 (105,000,000.00) Perda No. 19 Tahun 20014 . 1 . 2 . 03 . 16 Retribusi Izin Penyelenggaraan Perparkiran50,000,000.00 0.00 (50,000,000.00)4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang8,620,957,200.007,982,367,750.00Dipisahkan638,589,450.004 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan7,982,367,750.00 8,620,957,200.00 638,589,450.004 . 1 . 3 . 01 . 01 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA PATRIOT423,920,250.00 777,833,900.00 353,913,650.004 . 1 . 3 . 01 . 02 Perusahaan Daerah Air Minum Kab. & Kota Bekasi3,148,447,500.00 3,400,323,300.00 251,875,800.004 . 1 . 3 . 01 . 03 BPR Syariah410,000,000.00 442,800,000.00 32,800,000.004 . 1 . 3 . 01 . 04 PT. BANK JABAR4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.004 . 1 . 4 116,475,306,300.00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah107,039,676,771.00 9,435,629,529.004 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan420,000,000.00 453,600,000.00 33,600,000.004 . 1 . 4 . 01 . 10 Penjualan Bahan - Bahan Bekas Bangunan0.00 0.00 0.004 . 1 . 4 . 01 . 19 Penjualan Hasil Pembongkaran Direksi Kit420,000,000.00 453,600,000.00 33,600,000.004 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro750,000,000.00 810,000,000.00 60,000,000.004 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah750,000,000.00 810,000,000.00 60,000,000.004 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito9,000,000,000.00 9,720,000,000.00 720,000,000.004 . 1 . 4 . 10 . 06 Rekening Deposito pada Bank9,000,000,000.00 9,720,000,000.00 720,000,000.004 . 1 . 4 . 07 Pendapatan dari Denda Pajak12,509,220.00 13,509,900.00 1,000,680.004 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan dari Denda Pajak Reklame12,509,220.00 13,509,900.00 1,000,680.004 . 1 . 4 . 08 Pendapatan dari Denda Retribusi000 0.00 000 0.00 000 0.004 . 1 . 4 . 08 . 01 Pendapatan dari Denda Retribusi0.00 0.00 0.004 . 1 . 4 . 10 Pendapatan dari Pengembalian0.00 0.00 0.004 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Pengembalian Sisa PPK-IPM0.00 0.00 0.004 . 1 . 4 . 14 Pendapatan PAD Lainnya40,027,805,500.00 43,709,011,300.00 3,681,205,800.004 . 1 . 4 . 01 . 01 Pendapatan dari Kompensasi Pengelolaan TPA37,858,000,000.00 40,886,640,000.00 3,028,640,000.004 . 1 . 4 . 01 . 03 Pendapatan dari PAD Lainnya2,169,805,500.00 2,822,371,300.00 652,565,800.004.1.4.15. Pendapatan BLUD 56,829,362,051.00 61,769,185,100.00 4,939,823,049.00 Perdo No. 12 Tahun 20084.1.4.15.01 Pendapatan dari RSUD 56,829,362,051.00 61,769,185,100.00 4,939,823,049.004 . 2DANA PERIMBANGAN 940,967,530,992.00967 992 00 972,687,670,900.00 670 900 00 16,720,139,908.00139 908 004 . 2 . 1Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 151,677,308,992.00 157,687,670,900.00 6,010,361,908.004 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak136,403,381,678.00 141,191,829,500.00 4,788,447,822.004 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan110,749,168,000.00 114,191,829,500.00 3,442,661,500.004 . 2 . 1 . 01 . 02 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2525,654,213,678.00 27,000,000,000.00 1,345,786,322.004 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam15,273,927,314.00 16,495,841,400.00 1,221,914,086.004 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan208,630,350.00 225,320,800.00 16,690,450.004 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi273,529,550.00 295,411,900.00 21,882,350.004 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan241,448,692.00448 260,764,600.00 600 00 19,315,908.00908 004 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi4,531,944,000.00 4,894,499,500.00 362,555,500.004 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi2,559,077,000.00 2,763,803,200.00 204,726,200.004 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi2,500,000,000.00 2,700,000,000.00 200,000,000.004 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil dari Penyisihan PBB dari Pusat3,627,733,084.00 3,917,951,700.00 290,218,616.004 . 2 . 1 . 02 . 12 Bagi Hasil dari Penyisihan BPHTB dari Pusat0.00 0.00 0.004 . 2 . 1 . 02 . 13 Bagi Hasil dari Pajak Hasil Hutan92,670,962.00 100,084,600.00 7,413,638.004 . 2 . 1 . 02 . 14 Bagi Hasil dari Kemetrologian74,088,000.00 80,015,000.00 5,927,000.004 . 2 . 1 . 02 . 15 Bagi Hasil Dana Alokasi Cukai Tembako1,164,805,676.00 1,257,990,100.00 93,184,424.004 . 2 . 2Dana Alokasi Umum737,162,222,000.00 800,000,000,000.00 62,837,778,000.004 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum737,162,222,000.00 800,000,000,000.00 62,837,778,000.004 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum737,162,222,000.00 800,000,000,000.00 62,837,778,000.004 . 2 . 3Dana Alokasi Khusus 52,128,000,000.0015,000,000,000.00 (52,128,000,000.00)4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus52,128,000,000.00 0.00 (52,128,000,000.00)4 . 2 . 3 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus52,128,000,000.00 0.00 (52,128,000,000.00)4 . 3LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 465,767,969,000.00518,737,974,700.00 52,970,005,700.004 . 3 . 3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya274,325,894,000.00 301,737,974,700.00 27,412,080,700.004 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi274,325,894,000.00 301,737,974,700.00 27,412,080,700.004 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor85,408,500,000.00 94,381,580,000.00 8,973,080,000.004 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 109,397,085,000.00 121,474,461,000.00 12,077,376,000.00

4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 79,315,348,000.00 85,660,575,800.00 6,345,227,800.004 . 3 . 3 . 01 . 06Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AirBawah Tanah0.00 0.00 0.004 . 3 . 3 . 01 . 07Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AirPermukaan204,961,000.00 221,357,900.00 16,396,900.004 . 3 . 3 . 02 Dana Bagi Hasil Retribusi/Non Pajak dari Provinsi0.00 0.00 0.004 . 3 . 3 . 02 . 01 Bagi Hasil Retribusi dari Kemetrologian0.00 0.00 0.004 . 3 . 4Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 142,199,775,000.00142,000,000,000.00 (199,775,000.00)4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian142,199,775,000.00 142,000,000,000.00 (199,775,000.00)4 . 3 . 4 . 01 . 01 Dana Penyesuaian142,199,775,000.00 142,000,000,000.00 (199,775,000.00)4 . 3 . 4 . 01 . 02 Tambahan Penghasilan Guru PNSD0.00 0.00 0.004 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD0.00 0.00 0.004 . 3 . 4 . 01 . 04Dana Percepatan Pembangunan InfrastrukturPendidikan0.00 0.00 0.004 . 3 . 4 . 02 Dana Insentif Daerah0.00 0.00 0.004 . 3 . 4 . 02 . 01 Dana Insentif Daerah0.00 0.00 0.004 . 3 . 5Bantuan Keuangan dari Provinsi i atau PemerintahDaerah Lainnya49,242,300,000.00 75,000,000,000.00 25,757,700,000.004 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi49,242,300,000.00 75,000,000,000.00 25,757,700,000.004 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat49,242,300,000.00 75,000,000,000.00 25,757,700,000.004 . 3 . 5 . 01 . 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya0.00 0.00 0.00

RENCANA ANGGARAN GAJI PNS KOTA BEKASI UNTUK RAPBD TAHUN ANGGARAN 2012DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Lampiran 2KODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 18,960,454,960.00 2,464,859,144.80 21,425,314,104.80 - - 278,529,083,362.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 1,842,743,175.00 239,556,612.75 2,082,299,787.75 - - 27,069,897,240.755 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 54,065,000.00 7,028,450.00 61,093,450.00 794,214,850.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 2,153,186,000.00 279,914,180.00 2,433,100,180.00 31,630,302,340.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 306,670,000.00 39,867,100.00 346,537,100.00 4,504,982,300.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 1,084,842,000.00 357,997,860.00 1,442,839,860.00 - 18,756,918,180.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 541,311,102.00 178,632,663.66 719,943,765.66 - - 9,359,268,953.585 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 371,230.00 790,719.90 1,161,949.90 15,105,348.70JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 24,943,643,467.00 3,568,646,731.11 28,512,290,198.11 - - 370,659,772,575.43DINAS KESEHATANKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 1,419,510,660.00 184,536,385.80 1,604,047,045.80 - - 20,852,611,595.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 130,030,209.00 16,903,927.17 146,934,136.17 - - 1,910,143,770.215 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 17,825,000.00 2,317,250.00 20,142,250.00 261,849,250.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 149,305,300.00 19,409,689.00 168,714,989.00 2,193,294,857.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 51,490,000.00 6,693,700.00 58,183,700.00 756,388,100.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 88,506,000.00 29,206,980.00 117,712,980.00 - 1,530,268,740.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 35,599,915.00 11,747,971.95 47,347,886.95 - - 615,522,530.355 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 31,435.00 66,956.55 98,391.55 1,279,090.15JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 1,892,298,519.00 270,882,860.47 2,163,181,379.47 - - 28,121,357,933.11*. Data Gaji Bln Mei 2011

RUMAH SAKIT UMUM DAERAHKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 2,138,859,240.00 278,051,701.20 2,416,910,941.20 - - 31,419,842,235.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 184,904,994.00 24,037,649.22 208,942,643.22 - - 2,716,254,361.865 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 34,245,000.00 4,451,850.00 38,696,850.00 503,059,050.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 235,559,600.00 30,622,748.00 266,182,348.00 3,460,370,524.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 63,200,000.00 8,216,000.00 71,416,000.00 928,408,000.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 123,799,500.00 40,853,835.00 164,653,335.00 - 2,140,493,355.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 55,889,217.00 18,443,441.61 74,332,658.61 - - 966,324,561.935 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 46,151.00 98,301.63 144,452.63 1,877,884.19JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 2,836,503,702.00 404,775,526.66 3,241,279,228.66 - - 42,136,629,972.58DINAS BINA MARGA DAN TATA AIRKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 297,663,440.00 38,696,247.20 336,359,687.20 - - 4,372,675,933.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 31,275,911.00 4,065,868.43 35,341,779.43 - - 459,443,132.595 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 20,185,000.00 2,624,050.00 22,809,050.00 296,517,650.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 20,790,000.00 2,702,700.00 23,492,700.00 305,405,100.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 21,532,500.00 7,105,725.00 28,638,225.00 - 372,296,925.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 6,763,048.00 2,231,805.84 8,994,853.84 - - 116,933,099.925 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 7,040.00 14,995.20 22,035.20 286,457.60JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 398,216,939.00 57,441,391.67 455,658,330.67 - - 5,923,558,298.71*. Data Gaji Bln Mei 2011

DINAS KEBERSIHANKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 642,515,780.00 83,527,051.40 726,042,831.40 - - 9,438,556,808.205 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 73,754,769.00 9,588,119.97 83,342,888.97 - - 1,083,457,556.615 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 20,805,000.00 2,704,650.00 23,509,650.00 305,625,450.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 61,380,000.00 7,979,400.00 69,359,400.00 901,672,200.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 58,954,500.00 19,454,985.00 78,409,485.00 - 1,019,323,305.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 9,672,332.00 3,191,869.56 12,864,201.56 - - 167,234,620.285 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 17,692.00 37,683.96 55,375.96 719,887.48JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 867,100,073.00 126,483,759.89 993,583,832.89 - - 12,916,589,827.57DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM (DPPPJU)KODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 231,781,580.00 30,131,605.40 261,913,185.40 - - 3,404,871,410.205 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 26,474,477.00 3,441,682.01 29,916,159.01 - - 388,910,067.135 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 13,035,000.00 1,694,550.00 14,729,550.00 191,484,150.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 18,025,000.00 2,343,250.00 20,368,250.00 264,787,250.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 18,810,000.00 6,207,300.00 25,017,300.00 - 325,224,900.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,805,486.00 1,585,810.38 6,391,296.38 - - 83,086,852.945 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 5,508.00 11,732.04 17,240.04 224,120.52JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 312,937,051.00 45,415,929.83 358,352,980.83 - - 4,658,588,750.79*. Data Gaji Bln Mei 2011

DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARANKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 457,782,400.00 59,511,712.00 517,294,112.00 - - 6,724,823,456.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 50,730,883.00 6,595,014.79 57,325,897.79 - - 745,236,671.275 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 25,715,000.00 3,342,950.00 29,057,950.00 377,753,350.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 33,845,000.00 4,399,850.00 38,244,850.00 497,183,050.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 35,541,000.00 11,728,530.00 47,269,530.00 - 614,503,890.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 9,967,860.00 3,289,393.80 13,257,253.80 - - 172,344,299.405 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 10,765.00 22,929.45 33,694.45 438,027.85JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 613,592,908.00 88,890,380.04 702,483,288.04 - - 9,132,282,744.52DINAS TATA KOTAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 150,697,860.00 19,590,721.80 170,288,581.80 - - 2,213,751,563.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 15,210,842.00 1,977,409.46 17,188,251.46 - - 223,447,268.985 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 12,985,000.00 1,688,050.00 14,673,050.00 190,749,650.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 9,710,000.00 1,262,300.00 10,972,300.00 142,639,900.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 9,751,500.00 3,217,995.00 12,969,495.00 - 168,603,435.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,709,351.00 1,224,085.83 4,933,436.83 - - 64,134,678.795 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,549.00 7,559.37 11,108.37 144,408.81JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 202,068,102.00 28,968,121.46 231,036,223.46 - - 3,003,470,904.98*. Data Gaji Bln Mei 2011

BAPPEDAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 164,742,640.00 21,416,543.20 186,159,183.20 - - 2,420,069,381.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 13,627,829.00 1,771,617.77 15,399,446.77 - - 200,192,808.015 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 13,265,000.00 1,724,450.00 14,989,450.00 194,862,850.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 10,655,000.00 1,385,150.00 12,040,150.00 156,521,950.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 9,652,500.00 3,185,325.00 12,837,825.00 - 166,891,725.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,039,430.00 1,333,011.90 5,372,441.90 - - 69,841,744.705 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,955.00 8,424.15 12,379.15 160,928.95JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 215,986,354.00 30,824,522.02 246,810,876.02 - - 3,208,541,388.26DINAS PERHUBUNGANKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 469,961,240.00 61,094,961.20 531,056,201.20 - - 6,903,730,615.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 53,452,370.00 6,948,808.10 60,401,178.10 - - 785,215,315.305 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 19,365,000.00 2,517,450.00 21,882,450.00 284,471,850.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 4,020,000.00 522,600.00 4,542,600.00 59,053,800.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 36,130,000.00 4,696,900.00 40,826,900.00 530,749,700.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 37,917,000.00 12,512,610.00 50,429,610.00 - 655,584,930.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 9,531,733.00 3,145,471.89 12,677,204.89 - - 164,803,663.575 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 10,660.00 22,705.80 33,365.80 433,755.40JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 630,388,003.00 91,461,506.99 721,849,509.99 - - 9,384,043,629.87*. Data Gaji Bln Mei 2011

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 141,395,660.00 18,381,435.80 159,777,095.80 - - 2,077,102,245.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 14,899,762.00 1,936,969.06 16,836,731.06 - - 218,877,503.785 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 16,585,000.00 2,156,050.00 18,741,050.00 243,633,650.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 7,695,000.00 1,000,350.00 8,695,350.00 113,039,550.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 9,405,000.00 3,103,650.00 12,508,650.00 - 162,612,450.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,796,381.00 1,252,805.73 5,049,186.73 - - 65,639,427.495 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 2,905.00 6,187.65 9,092.65 118,204.45JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 193,779,708.00 27,837,448.24 221,617,156.24 - - 2,881,023,031.12DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 151,461,100.00 19,689,943.00 171,151,043.00 - - 2,224,963,559.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 13,148,672.00 1,709,327.36 14,857,999.36 - - 193,153,991.685 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 14,035,000.00 1,824,550.00 15,859,550.00 206,174,150.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 9,095,000.00 1,182,350.00 10,277,350.00 133,605,550.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 9,553,500.00 3,152,655.00 12,706,155.00 - 165,180,015.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,805,006.00 1,255,651.98 5,060,657.98 - - 65,788,553.745 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,284.00 6,994.92 10,278.92 133,625.96JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 201,101,562.00 28,821,472.26 229,923,034.26 - - 2,988,999,445.38*. Data Gaji Bln Mei 2011

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 241,865,640.00 31,442,533.20 273,308,173.20 - - 3,553,006,251.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 21,263,834.00 2,764,298.42 24,028,132.42 - - 312,365,721.465 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 18,925,000.00 2,460,250.00 21,385,250.00 278,008,250.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 7,095,000.00 922,350.00 8,017,350.00 104,225,550.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 9,625,000.00 1,251,250.00 10,876,250.00 141,391,250.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 13,563,000.00 4,475,790.00 18,038,790.00 - 234,504,270.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 6,475,918.00 2,137,052.94 8,612,970.94 - - 111,968,622.225 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 5,747.00 12,241.11 17,988.11 233,845.43JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 318,819,139.00 45,465,765.67 364,284,904.67 - - 4,735,703,760.71DINAS SOSIALKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 92,348,140.00 12,005,258.20 104,353,398.20 - - 1,356,594,176.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 7,964,393.00 1,035,371.09 8,999,764.09 - - 116,996,933.175 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 12,235,000.00 1,590,550.00 13,825,550.00 179,732,150.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 4,580,000.00 595,400.00 5,175,400.00 67,280,200.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 5,197,500.00 1,715,175.00 6,912,675.00 - 89,864,775.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 2,614,215.00 862,690.95 3,476,905.95 - - 45,199,777.355 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 2,110.00 4,494.30 6,604.30 85,855.90JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 124,941,358.00 17,808,939.54 142,750,297.54 - - 1,855,753,868.02*. Data Gaji Bln Mei 2011

DINAS TENAGA KERJAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 184,526,140.00 23,988,398.20 208,514,538.20 - - 2,710,688,996.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 16,692,658.00 2,170,045.54 18,862,703.54 - - 245,215,146.025 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 16,145,000.00 2,098,850.00 18,243,850.00 237,170,050.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 5,160,000.00 670,800.00 5,830,800.00 75,800,400.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 6,805,000.00 884,650.00 7,689,650.00 99,965,450.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 9,999,000.00 3,299,670.00 13,298,670.00 - 172,882,710.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 5,362,673.00 1,769,682.09 7,132,355.09 - - 92,720,616.175 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,258.00 6,939.54 10,197.54 132,568.02JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 244,693,729.00 34,889,035.37 279,582,764.37 - - 3,634,575,936.81*. Data Gaji Bln Mei 2011DISPORBUDPARKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 140,991,820.00 18,328,936.60 159,320,756.60 - - 2,071,169,835.805 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 15,884,179.00 2,064,943.27 17,949,122.27 - - 233,338,589.515 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 13,885,000.00 1,805,050.00 15,690,050.00 203,970,650.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 8,130,000.00 1,056,900.00 9,186,900.00 119,429,700.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 10,296,000.00 3,397,680.00 13,693,680.00 - 178,017,840.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,554,828.00 1,173,093.24 4,727,921.24 - - 61,462,976.125 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 2,880.00 6,134.40 9,014.40 117,187.20JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 192,744,707.00 27,832,737.51 220,577,444.51 - - 2,867,506,778.63

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 105,832,240.00 13,758,191.20 119,590,431.20 - - 1,554,675,605.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 8,987,488.00 1,168,373.44 10,155,861.44 - - 132,026,198.725 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 16,010,000.00 2,081,300.00 18,091,300.00 235,186,900.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 4,930,000.00 640,900.00 5,570,900.00 72,421,700.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 5,841,000.00 1,927,530.00 7,768,530.00 - 100,990,890.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,081,834.00 1,017,005.22 4,098,839.22 - - 53,284,909.865 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 2,033.00 4,330.29 6,363.29 82,722.77JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 144,684,595.00 20,597,630.15 165,282,225.15 - - 2,148,668,926.95WALIKOTA BEKASIKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 2,100,000.00 - 2,100,000.00 - - 27,300,000.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 294,000.00 - 294,000.00 - - 3,822,000.005 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 3,780,000.00 - 3,780,000.00 49,140,000.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = - - - -5 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 198,000.00 - 198,000.00 - 2,574,000.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 226,783.00 - 226,783.00 - - 2,948,179.005 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = - - - -JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 6,598,783.00 - 6,598,783.00 - - 85,784,179.00*. Data Gaji Bln Mei 2011

WAKIL WALIKOTA BEKASIKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - - 23,400,000.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 252,000.00 - 252,000.00 - - 3,276,000.005 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 3,240,000.00 - 3,240,000.00 42,120,000.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = - - - -5 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 198,000.00 - 198,000.00 - 2,574,000.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 173,400.00 - 173,400.00 - - 2,254,200.005 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = - - - -JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 5,663,400.00 - 5,663,400.00 - - 73,624,200.00SEKRETARIAT DAERAHKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 537,544,520.00 69,880,787.60 607,425,307.60 - - 7,896,528,998.805 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 51,942,480.00 6,752,522.40 58,695,002.40 - - 763,035,031.205 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 41,800,000.00 5,434,000.00 47,234,000.00 614,042,000.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 37,775,000.00 4,910,750.00 42,685,750.00 554,914,750.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 36,481,500.00 12,038,895.00 48,520,395.00 - 630,765,135.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 12,586,385.00 4,153,507.05 16,739,892.05 - - 217,618,596.655 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 12,923.00 27,525.99 40,448.99 525,836.87JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 718,142,808.00 103,197,988.04 821,340,796.04 - - 10,677,430,348.52*. Data Gaji Bln Mei 2011

SEKRETARIAT DEWANKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 159,393,440.00 20,721,147.20 180,114,587.20 - - 2,341,489,633.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 13,620,793.00 1,770,703.09 15,391,496.09 - - 200,089,449.175 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 10,845,000.00 1,409,850.00 12,254,850.00 159,313,050.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 12,240,000.00 1,591,200.00 13,831,200.00 179,805,600.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 10,246,500.00 3,381,345.00 13,627,845.00 - 177,161,985.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,473,281.00 1,146,182.73 4,619,463.73 - - 60,053,028.495 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,669.00 7,814.97 11,483.97 149,291.61JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 209,822,683.00 30,028,242.99 239,850,925.99 - - 3,118,062,037.87BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)KODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 801,989,700.00 104,258,661.00 906,248,361.00 - - 30,183,169,551.225 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 60,275,770.00 7,835,850.10 68,111,620.10 - - 2,708,101,836.355 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 20,550,000.00 2,671,500.00 23,221,500.00 806,303,259.015 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 3,507,800.00 456,014.00 3,963,814.00 1,739,839,886.825 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 72,210,000.00 9,387,300.00 81,597,300.00 1,725,545,480.865 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 50,044,500.00 16,514,685.00 66,559,185.00 - 2,373,873,037.535 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 13,921,454.00 4,594,079.82 18,515,533.82 - - 764,813,882.005 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 24,085.00 51,301.05 75,386.05 2,158,165.82JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 1,022,523,309.00 145,769,390.97 1,168,292,699.97 - - 40,303,805,099.61*. Data Gaji Bln Mei 2011

INSPEKTORAT KOTAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 150,268,660.00 19,534,925.80 169,803,585.80 - - 2,207,446,615.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 14,395,876.00 1,871,463.88 16,267,339.88 - - 211,475,418.445 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 7,380,000.00 959,400.00 8,339,400.00 108,412,200.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 12,075,000.00 1,569,750.00 13,644,750.00 177,381,750.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 6,230,000.00 809,900.00 7,039,900.00 91,518,700.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 8,662,500.00 2,858,625.00 11,521,125.00 - 149,774,625.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,288,004.00 1,415,041.32 5,703,045.32 - - 74,139,589.165 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 2,603.00 5,544.39 8,147.39 105,916.07JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 203,302,643.00 29,024,650.39 232,327,293.39 - - 3,020,254,814.07BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 154,376,880.00 20,068,994.40 174,445,874.40 - - 2,267,796,367.205 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 14,717,714.00 1,913,302.82 16,631,016.82 - - 216,203,218.665 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 10,125,000.00 1,316,250.00 11,441,250.00 148,736,250.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 10,650,000.00 1,384,500.00 12,034,500.00 156,448,500.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 9,603,000.00 3,168,990.00 12,771,990.00 - 166,035,870.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,771,335.00 1,244,540.55 5,015,875.55 - - 65,206,382.155 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,149.00 6,707.37 9,856.37 128,132.81JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 203,247,078.00 29,103,285.14 232,350,363.14 - - 3,020,554,720.82*. Data Gaji Bln Mei 2011

SATPOL P PKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 433,820,000.00 56,396,600.00 490,216,600.00 - - 6,372,815,800.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 51,218,245.00 6,658,371.85 57,876,616.85 - - 752,396,019.055 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 10,405,000.00 1,352,650.00 11,757,650.00 152,849,450.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 42,700,000.00 5,551,000.00 48,251,000.00 627,263,000.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 40,887,000.00 13,492,710.00 54,379,710.00 - 706,936,230.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 6,586,693.00 2,173,608.69 8,760,301.69 - - 113,883,921.975 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 12,567.00 26,767.71 39,334.71 511,351.23JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 585,629,505.00 85,651,708.25 671,281,213.25 - - 8,726,655,772.25BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)KODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 207,819,000.00 27,016,470.00 234,835,470.00 - - 3,052,861,110.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 19,603,140.00 2,548,408.20 22,151,548.20 - - 287,970,126.605 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 5,560,000.00 722,800.00 6,282,800.00 81,676,400.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 17,350,000.00 2,255,500.00 19,605,500.00 254,871,500.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 14,305,500.00 4,720,815.00 19,026,315.00 - 247,342,095.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,331,064.00 1,429,251.12 5,760,315.12 - - 74,884,096.565 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 5,045.00 10,745.85 15,790.85 205,281.05JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 268,973,749.00 38,703,990.17 307,677,739.17 - - 3,999,810,609.21

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASIKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 54,770,340.00 7,120,144.20 61,890,484.20 - - 804,576,294.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 6,205,636.00 806,732.68 7,012,368.68 - - 91,160,792.845 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 5,705,000.00 741,650.00 6,446,650.00 83,806,450.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 3,280,000.00 426,400.00 3,706,400.00 48,183,200.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 3,762,000.00 1,241,460.00 5,003,460.00 - 65,044,980.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 1,426,526.00 470,753.58 1,897,279.58 - - 24,664,634.545 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 1,215.00 2,587.95 3,802.95 49,438.35JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 75,150,717.00 10,809,728.41 85,960,445.41 - - 1,117,485,790.33KECAMATAN BEKASI TIMURKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 189,875,860.00 24,683,861.80 214,559,721.80 - - 2,789,276,383.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 21,883,060.00 2,844,797.80 24,727,857.80 - - 321,462,151.405 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 18,810,000.00 2,445,300.00 21,255,300.00 276,318,900.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 10,120,000.00 1,315,600.00 11,435,600.00 148,662,800.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 14,701,500.00 4,851,495.00 19,552,995.00 - 254,188,935.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,493,968.00 1,483,009.44 5,976,977.44 - - 77,700,706.725 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 4,037.00 8,598.81 12,635.81 164,265.53JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 259,888,425.00 37,632,662.85 297,521,087.85 - - 3,867,774,142.05*. Data Gaji Bln Mei 2011

KECAMATAN BEKASI BARATKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 174,639,540.00 22,703,140.20 197,342,680.20 - - 2,565,454,842.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 18,167,425.00 2,361,765.25 20,529,190.25 - - 266,879,473.255 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 19,350,000.00 2,515,500.00 21,865,500.00 284,251,500.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 8,485,000.00 1,103,050.00 9,588,050.00 124,644,650.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 12,771,000.00 4,214,430.00 16,985,430.00 - 220,810,590.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,188,718.00 1,382,276.94 5,570,994.94 - - 72,422,934.225 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,905.00 8,317.65 12,222.65 158,894.45JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 237,605,588.00 34,288,480.04 271,894,068.04 - - 3,534,622,884.52KECAMATAN BEKASI UTARAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 241,818,340.00 31,436,384.20 273,254,724.20 - - 3,552,311,414.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 27,488,128.00 3,573,456.64 31,061,584.64 - - 403,800,600.325 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 22,830,000.00 2,967,900.00 25,797,900.00 335,372,700.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 13,185,000.00 1,714,050.00 14,899,050.00 193,687,650.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 18,661,500.00 6,158,295.00 24,819,795.00 - 322,657,335.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 5,664,466.00 1,869,273.78 7,533,739.78 - - 97,938,617.145 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 5,335.00 11,363.55 16,698.55 217,081.15JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 329,652,769.00 47,730,723.17 377,383,492.17 - - 4,905,985,398.21*. Data Gaji Bln Mei 2011

KECAMATAN BEKASI SELATANKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 191,475,720.00 24,891,843.60 216,367,563.60 - - 2,812,778,326.805 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 21,620,313.00 2,810,640.69 24,430,953.69 - - 317,602,397.975 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 20,380,000.00 2,649,400.00 23,029,400.00 299,382,200.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 9,750,000.00 1,267,500.00 11,017,500.00 143,227,500.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 14,701,500.00 4,851,495.00 19,552,995.00 - 254,188,935.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,545,957.00 1,500,165.81 6,046,122.81 - - 78,599,596.535 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 4,335.00 9,233.55 13,568.55 176,391.15JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 262,477,825.00 37,980,278.65 300,458,103.65 - - 3,905,955,347.45KECAMATAN JATI ASIHKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 227,270,320.00 29,545,141.60 256,815,461.60 - - 3,338,601,000.805 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 27,116,338.00 3,525,123.94 30,641,461.94 - - 398,339,005.225 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 20,430,000.00 2,655,900.00 23,085,900.00 300,116,700.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 12,830,000.00 1,667,900.00 14,497,900.00 188,472,700.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 18,166,500.00 5,994,945.00 24,161,445.00 - 314,098,785.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 5,314,438.00 1,753,764.54 7,068,202.54 - - 91,886,633.025 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 4,468.00 9,516.84 13,984.84 181,802.92JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 311,132,064.00 45,152,291.92 356,284,355.92 - - 4,631,696,626.96*. Data Gaji Bln Mei 2011

KECAMATAN PONDOK GEDEKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 190,756,620.00 24,798,360.60 215,554,980.60 - - 2,802,214,747.805 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 21,895,597.00 2,846,427.61 24,742,024.61 - - 321,646,319.935 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 20,690,000.00 2,689,700.00 23,379,700.00 303,936,100.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 8,495,000.00 1,104,350.00 9,599,350.00 124,791,550.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 14,058,000.00 4,639,140.00 18,697,140.00 - 243,062,820.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,824,459.00 1,592,071.47 6,416,530.47 - - 83,414,896.115 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,771.00 8,032.23 11,803.23 153,441.99JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 260,723,447.00 37,678,081.91 298,401,528.91 - - 3,879,219,875.83KECAMATAN BANTARGEBANGKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 150,693,640.00 19,590,173.20 170,283,813.20 - - 2,213,689,571.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 16,671,145.00 2,167,248.85 18,838,393.85 - - 244,899,120.055 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 16,850,000.00 2,190,500.00 19,040,500.00 247,526,500.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 7,215,000.00 937,950.00 8,152,950.00 105,988,350.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 11,286,000.00 3,724,380.00 15,010,380.00 - 195,134,940.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,681,998.00 1,215,059.34 4,897,057.34 - - 63,661,745.425 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,472.00 7,395.36 10,867.36 141,275.68JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 206,401,255.00 29,832,706.75 236,233,961.75 - - 3,071,041,502.75

KECAMATAN JATI SAMPURNAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 180,053,480.00 23,406,952.40 203,460,432.40 - - 2,644,985,621.205 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 21,733,849.00 2,825,400.37 24,559,249.37 - - 319,270,241.815 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 19,890,000.00 2,585,700.00 22,475,700.00 292,184,100.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 9,020,000.00 1,172,600.00 10,192,600.00 132,503,800.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 14,652,000.00 4,835,160.00 19,487,160.00 - 253,333,080.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,309,950.00 1,422,283.50 5,732,233.50 - - 74,519,035.505 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,569.00 7,601.97 11,170.97 145,222.61JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 249,662,848.00 36,255,698.24 285,918,546.24 - - 3,716,941,101.12KECAMATAN RAWA LUMBUKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 176,891,360.00 22,995,876.80 199,887,236.80 - - 2,598,534,078.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 18,685,248.00 2,429,082.24 21,114,330.24 - - 274,486,293.125 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 16,410,000.00 2,133,300.00 18,543,300.00 241,062,900.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 10,100,000.00 1,313,000.00 11,413,000.00 148,369,000.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 13,068,000.00 4,312,440.00 17,380,440.00 - 225,945,720.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,057,334.00 1,338,920.22 5,396,254.22 - - 70,151,304.865 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,920.00 8,349.60 12,269.60 159,504.80JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 239,215,862.00 34,530,968.86 273,746,830.86 - - 3,558,708,801.18*. Data Gaji Bln Mei 2011

KECAMATAN MUSTIKA JAYAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 170,003,860.00 22,100,501.80 192,104,361.80 - - 2,497,356,703.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 18,583,592.00 2,415,866.96 20,999,458.96 - - 272,992,966.485 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 18,370,000.00 2,388,100.00 20,758,100.00 269,855,300.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 8,510,000.00 1,106,300.00 9,616,300.00 125,011,900.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 12,820,500.00 4,230,765.00 17,051,265.00 - 221,666,445.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,076,294.00 1,345,177.02 5,421,471.02 - - 70,479,123.265 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,366.00 7,169.58 10,535.58 136,962.54JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 232,367,612.00 33,593,880.36 265,961,492.36 - - 3,457,499,400.68KECAMATAN MEDAN SATRIAKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 159,826,300.00 20,777,419.00 180,603,719.00 - - 2,347,848,347.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 17,950,308.00 2,333,540.04 20,283,848.04 - - 263,690,024.525 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 18,960,000.00 2,464,800.00 21,424,800.00 278,522,400.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 6,880,000.00 894,400.00 7,774,400.00 101,067,200.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 11,632,500.00 3,838,725.00 15,471,225.00 - 201,125,925.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 4,093,121.00 1,350,729.93 5,443,850.93 - - 70,770,062.095 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,500.00 7,455.00 10,955.00 142,415.00JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 219,345,729.00 31,667,068.97 251,012,797.97 - - 3,263,166,373.61*. Data Gaji Bln Mei 2011

KECAMATAN PONDOK MELATIKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 142,920,660.00 18,579,685.80 161,500,345.80 - - 2,099,504,495.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 14,742,187.00 1,916,484.31 16,658,671.31 - - 216,562,727.035 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 17,880,000.00 2,324,400.00 20,204,400.00 262,657,200.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 6,120,000.00 795,600.00 6,915,600.00 89,902,800.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 10,197,000.00 3,365,010.00 13,562,010.00 - 176,306,130.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 3,552,381.00 1,172,285.73 4,724,666.73 - - 61,420,667.495 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 2,915.00 6,208.95 9,123.95 118,611.35JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 195,415,143.00 28,159,674.79 223,574,817.79 - - 2,906,472,631.27KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKATKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 39,208,640.00 5,097,123.20 44,305,763.20 - - 575,974,921.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 5,162,333.00 671,103.29 5,833,436.29 - - 75,834,671.775 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 2,160,000.00 280,800.00 2,440,800.00 31,730,400.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 2,380,000.00 309,400.00 2,689,400.00 34,962,200.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 3,019,500.00 996,435.00 4,015,935.00 - 52,207,155.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 997,327.00 329,117.91 1,326,444.91 - - 17,243,783.835 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 819.00 1,744.47 2,563.47 33,325.11JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 52,928,619.00 7,685,723.87 60,614,342.87 - - 787,986,457.31

KANTOR ARSIP DAERAHKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 50,435,480.00 6,556,612.40 56,992,092.40 - - 740,897,201.205 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 3,738,237.00 485,970.81 4,224,207.81 - - 54,914,701.535 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 3,420,000.00 444,600.00 3,864,600.00 50,239,800.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 3,100,000.00 403,000.00 3,503,000.00 45,539,000.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 2,722,500.00 898,425.00 3,620,925.00 - 47,072,025.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 1,250,113.00 412,537.29 1,662,650.29 - - 21,614,453.775 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 1,147.00 2,443.11 3,590.11 46,671.43JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 64,667,477.00 9,203,588.61 73,871,065.61 - - 960,323,852.93KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAHKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 38,612,200.00 5,019,586.00 43,631,786.00 - - 567,213,218.005 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 4,044,178.00 525,743.14 4,569,921.14 - - 59,408,974.825 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 2,880,000.00 374,400.00 3,254,400.00 42,307,200.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 2,190,000.00 284,700.00 2,474,700.00 32,171,100.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 2,326,500.00 767,745.00 3,094,245.00 - 40,225,185.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 1,049,710.00 346,404.30 1,396,114.30 - - 18,149,485.905 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 954.00 2,032.02 2,986.02 38,818.26JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 51,103,542.00 7,320,610.46 58,424,152.46 - - 759,513,981.98*. Data Gaji Bln Mei 2011

DINAS PEREKONOMIAN RAKYATKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 483,220,840.00 62,818,709.20 546,039,549.20 - - 7,098,514,139.605 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 54,802,732.00 7,124,355.16 61,927,087.16 - - 805,052,133.085 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 13,220,000.00 1,718,600.00 14,938,600.00 194,201,800.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 2,065,000.00 268,450.00 2,333,450.00 30,334,850.005 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 37,730,000.00 4,904,900.00 42,634,900.00 554,253,700.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 39,253,500.00 12,953,655.00 52,207,155.00 - 678,693,015.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 9,971,979.00 3,290,753.07 13,262,732.07 - - 172,415,516.915 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 11,898.00 25,342.74 37,240.74 484,129.62JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 640,275,949.00 93,104,765.17 733,380,714.17 - - 9,533,949,284.21DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 197,765,860.00 25,709,561.80 223,475,421.80 - - 2,905,180,483.405 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 20,322,868.00 2,641,972.84 22,964,840.84 - - 298,542,930.925 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 17,715,000.00 2,302,950.00 20,017,950.00 260,233,350.005 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = - - - -5 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 10,850,000.00 1,410,500.00 12,260,500.00 159,386,500.005 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 11,880,000.00 3,920,400.00 15,800,400.00 - 205,405,200.005 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 5,420,899.00 1,788,896.67 7,209,795.67 - - 93,727,343.715 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 3,819.00 8,134.47 11,953.47 155,395.11JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 263,958,446.00 37,782,415.78 301,740,861.78 - - 3,922,631,203.14*. Data Gaji Bln Mei 2011

REKAPITULASI RENCANA PERHITUNGAN GAJI PNS TAHUN 2012KODE REKENING URAIAN BELANJA * Acress 12,5 % Kebutuhan per bulan Status CPNS 2010 Status CPNS 2011 Jumlah 1 Tahun5 BELANJA DAERAH5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5 1 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan Lainnnya5 1 1 01 01 Gaji Pokok = 31,501,741,800.00 4,094,719,434.00 35,596,461,234.00 - - 481,155,936,900.225 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga = 3,088,179,637.00 401,392,372.81 3,489,572,009.81 - - 47,187,086,902.585 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan = 728,945,000.00 93,850,250.00 822,795,250.00 - 11,200,762,009.015 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional = 2,571,973,700.00 334,356,581.00 2,906,330,281.00 - 39,470,603,957.825 1 1 01 05 Tunjangan Umum = 1,032,150,000.00 134,179,500.00 1,166,329,500.00 - 15,827,064,080.865 1 1 01 06 Tunjangan Beras = 1,953,468,000.00 644,513,760.00 2,597,981,760.00 - 35,282,366,512.535 1 1 01 07 Tunjangan PPH = 832,258,366.00 274,513,200.39 1,106,771,566.39 - - 14,912,142,305.415 1 1 01 08 Pembulatan Gaji = 660,688.00 1,407,265.44 2,067,953.44 - 28,061,541.89JUMLAH BELANJA GAJI PNS = 41,709,377,191.00 5,978,932,363.64 47,688,309,554.64 - - 645,064,024,210.32*. Data Gaji Bln Mei 2011CATATAN :PADA POS BPKAD SUDAH DITAMBAH :1 Pengangkatan CPNSD dari (magang, honorer, sukwan, dll) formasi Th.2011, sebanyak 230 org, TMT 1-01-2012 : 230 org x 2.400.000 x 13 bln = 7,176,000,000.002 Peningkatan Status dari CPNSD ke PNSD (Prediksi dr Tahun 2010 sebanyak 762 org, TMT 1-01-2012 : 762 org x 600.000 x 13 bln = 5,943,600,000.003 Antisipasi Pegawai Pindahan dari luar Pemda Kota Bekasi, dicadangkan sebanyak 50 orang : 50 org x 3.050.000 x 12 bln = 1,830,000,000.004. Kenaikan tunjangan beras berdasarkan Perat. DJP No. PER-67/PB/2010 tg. 28 Desember 2010 TMT 1-1-2010 ( Rp.706 x 10 Kg x 40.000 jiwa x 36 bln) = 10,166,400,000.00--------------------------Jumlah : 25,116,000,000.00

REKAPITULASI DATA PNS TAHUN 2010UNTUK ASUMSI PENYUSUNAN RAPBD TA 2012BERDASARKAN DATA PEGAWAI DARI SKPD BULAN JUNI 2011Lampiran 3NONAMA SKPDPELAKSANA PELAKSANAFUNGSIONAL PELAKSANA + PEJABAT(PNS) (CPNS)FUNGSIONAL STRUKTURALTOTAL PNS1 23 4 5 6 = (3+4+5) 7 8 = (6+7)1 DINAS PENDIDIKAN 717 218 6692 7627 119 7746- PNS Guru 0 0 6692 6692 0 6692-PNS Non Guru (Pejabat Strktural, Pelaksana,Penilik/Pengawas)717 218 0 935 119 10542 DINAS KESEHATAN 155 108 654 917 55 9723 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 69 114 458 641 24 6654 DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR 90 25 0 115 33 1485 DINAS KEBERSIHAN 332 9 0 341 32 3736 DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN, DAN PJU 88 9 0 97 19 1167 DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN 90 13 0 103 22 1258 DINAS TATA KOTA 110 14 0 124 33 1579 BAPPEDA 42 16 0 58 18 7610 DINAS PERHUBUNGAN 163 32 13 208 27 23511 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNAGAN HIDUP 31 9 40 18 5812 DISDUKCAPIL 61 5 0 66 17 8313 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,64 12 0 76 29 10514 DINAS SOSIAL 13 10 0 23 17 4015 DINAS TENAGA KERJA 33 8 14 55 21 7616 DINAS PORBUDPAR 36 12 0 48 23 7117 BAKESBANGPOL, LINMAS 20 8 0 28 17 4518 SEKRETARIAT DAERAH 129 49 0 178 53 23119 SEKRETARIAT DPRD 54 24 0 78 15 9320 DINAS PENDAPATAN DAERAH 126 34 0 160 33 19321 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH 66 21 0 87 17 104- Pengangk. CPNS dr umum Formasi Th 2011 0 0 0-Pengangk. CPNS dr (honorer, magang) Formasi Th2011 (TMT. 1-01-2012)230 230 0 230-Pengangk.CPNS dr TKK non database FormasiTh.2011 (TMT. 1-7-2011)0 0 0- Cadangan PNS mutasi dari luar Kota Bekasi 50 50 0 5022 INSPEKTORAT KOTA 31 8 22 61 9 7023 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 49 9 0 58 14 7224 SATPOL PP 198 34 0 232 13 24525 BADAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU 66 11 0 77 9 8626 BADAN NARKOTIKA KOTA 15 1 0 16 8 24

27 KEC. BEKASI TIMUR 47 9 0 56 33 8928 KEC. BEKASI BARAT 34 12 0 46 39 8529 KEC. BEKASI UTARA 53 18 0 71 45 11630 KEC. BEKASI SELATAN 42 7 0 49 39 8831 KEC. JATIASIH 54 11 0 65 45 11032 KEC. PONDOK GEDE 40 6 0 46 39 8533 KEC. BANTARGEBANG 34 6 0 40 30 7034 KEC. JATISAMPURNA 41 11 0 52 39 9135 KEC. RAWALUMBU 44 10 0 54 33 8736 KEC. MUSTIKA JAYA 39 11 0 50 33 8337 KEC. MEDAN SATRIA 30 7 0 37 33 7038 KEC. PONDOK MELATI 29 7 0 36 32 6839 KANTOR PEMBERADAYAAN MASYARAKAT 11 1 12 5 1740 KANTOR ARSIP DAERAH 13 4 2 19 5 2441 KANTOR. PERPUSTAKAAN DAERAH 12 2 0 14 5 1942 DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT 195 11 8 214 30 24443 DINAS PERINDAGKOP 48 12 0 60 23 8344 PENAMBAHAN PEGAWAI TAHUN LALUJUMLAH 3,664 1,188 7,863 12,715 1,20313,918

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNGRAPBD KOTA BEKASI TA. 2012NONAMA SKPDB E L A N J A P E G A W A IGAJI DAN TUNJANGANLampiran 4GAJI DAN IURAN UANG DUKA J U M L A HTUNJANGAN ASKES WAFAT/TEWAS1 2 3 4 5 61 DINAS PENDIDIKAN 370,659,772,575 370,659,772,5752 DINAS KESEHATAN 28,121,357,933 28,121,357,9333 RSUD 42,136,629,973 42,136,629,9734 DINAS BINA MARGA & TATA AIR 5,923,558,299 5,923,558,2995 DINAS KEBERSIHAN 12,916,589,828 12,916,589,8286DINAS PERTAMANAN, PEMA- KAMAN,DAN PJU4,658,588,751 4,658,588,7517 DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN 9,132,282,745 9,132,282,7458 DINAS TATA KOTA 3,003,470,905 3,003,470,9059 BAPPEDA 3,208,541,388 3,208,541,38810 DISHUB 9,384,043,630 9,384,043,63011 BPLH 2,881,023,031 2,881,023,03112 DISDUKCAPIL 2,988,999,445 2,988,999,44513 BADAN PEMBERD. PEREMP,4,735,703,761 4,735,703,76114 DINAS SOSIAL 1,855,753,868 1,855,753,86815 DISNAKER 3,634,575,937 3,634,575,93716 DINAS PORBUDPAR 2,867,506,779 2,867,506,77917 BAKESBANGPOL, LINMAS 2,148,668,927 2,148,668,92718 D P R D 7,570,543,310 7,570,543,31019 WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA 159,408,379 159,408,37920 SETDA 10,677,430,349 10,677,430,34921 SETWAN 3,118,062,038 3,118,062,03822 DINAS PENDAPATAN DAERAH - -23 B P K A D / DPPKAD 40,303,805,100 40,303,805,10024 INSPEKTORAT KOTA 3,020,254,814 3,020,254,81425 B K D 3,020,554,721 8,000,000,000 750,000,000 11,770,554,72126 SATPOL PP 8,726,655,772 8,726,655,77227 B P P T 3,999,810,609 3,999,810,60928 B N K 1,117,485,790 1,117,485,79029 KEC. BEKASI TIMUR 3,867,774,142 3,867,774,14230 KEC. BEKASI BARAT 3,534,622,885 3,534,622,88531 KEC. BEKASI UTARA 4,905,985,398 4,905,985,39832 KEC. BEKASI SELATAN 3,905,955,347 3,905,955,34733 KEC. JATIASIH 4,631,696,627 4,631,696,62734 KEC. PONDOK GEDE 3,879,219,876 3,879,219,87635 KEC. BANTARGEBANG 3,071,041,503 3,071,041,50336 KEC. JATISAMPURNA 3,716,941,101 3,716,941,10137 KEC. RAWALUMBU 3,558,708,801 3,558,708,80138 KEC. MUSTIKA JAYA 3,457,499,401 3,457,499,40139 KEC. MEDAN SATRIA 3,263,166,374 3,263,166,37440 KEC. PONDOK MELATI 2,906,472,631 2,906,472,63141 KAPERMAS 787,986,457 787,986,45742 KTR ARSIP DAERAH 960,323,853 960,323,85343 KTR. PERPUSTAKAAN DAERAH 759,513,982 759,513,98244 DINAS PEREK. RAKYAT 9,533,949,284 9,533,949,28445 DINAS PERINDAGKOP 3,922,631,203 3,922,631,203-JUMLAH652,634,567,520 8,000,000,000 750,000,000 661,384,567,520

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNGRAPBD KOTA BEKASI TA. 2012NAMA SKPDLampiran 5TAMBAHAN PENGHASILANTUNDA TUNJANGAN TUNDA STAF TUNJANGAN EXTRA UANG TUNJANGAN J U M L A HESELON GURU PNSD PNS BENDAHARA T K T FOODING KADEUDEUH KHUSUSDAN PPK SKPDTERTENTU1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 DINAS PENDIDIKAN 2,509,200,000 - 64,066,800,000 451,800,000 5,422,200,000 72,450,000,0002 DINAS KESEHATAN 1,902,000,000 7,702,800,000 159,600,000 680,400,000 10,444,800,0003 RSUD 1,131,000,000 5,384,400,000 39,600,000 465,500,000 - 7,020,500,0004 DINAS BINA MARGA & TATA AIR 1,242,000,000 966,000,000 63,600,000 103,600,000 2,375,200,0005 DINAS KEBERSIHAN 1,212,000,000 2,864,400,000 59,400,000 261,100,000 646,800,000 5,043,700,0006 DINAS PERTAMANAN, PEMA- KAMAN, DAN PJU822,000,000 814,800,000 59,400,000 81,200,000 115,500,000 1,892,900,0007 DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN 912,000,000 865,200,000 66,600,000 87,500,000 132,300,000 2,063,600,0008 DINAS TATA KOTA 1,242,000,000 1,041,600,000 63,600,000 109,900,000 2,457,100,0009 BAPPEDA 792,000,000 487,200,000 45,600,000 53,200,000 1,171,200,000 2,549,200,00010 DISHUB 1,122,000,000 1,747,200,000 59,400,000 164,500,000 291,900,000 3,385,000,00011 BPLH 792,000,000 336,000,000 52,800,000 40,600,000 1,221,400,00012 DISDUKCAPIL 732,000,000 554,400,000 56,400,000 58,100,000 1,400,900,00013 BADAN PEMBERD. PEREMP, PERLINDUNGAN1,122,000,000 638,400,000 45,600,000 73,500,000 1,879,500,00014 DINAS SOSIAL 732,000,000 193,200,000 49,200,000 28,000,000 1,002,400,00015 DISNAKER 882,000,000 462,000,000 49,200,000 53,200,000 1,446,400,00016 DINAS PORBUDPAR 942,000,000 403,200,000 56,400,000 49,700,000 1,451,300,00017 BAKESBANGPOL, LINMAS 762,000,000 235,200,000 45,600,000 31,500,000 1,074,300,00018 D P R D - -19 WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA - -20 SETDA 3,408,000,000 1,495,200,000 74,400,000 161,700,000 113,600,000 1,484,600,000 6,737,500,00021 SETWAN 708,000,000 655,200,000 49,200,000 65,100,000 1,379,590,000 2,857,090,00022 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1,242,000,000 1,344,000,000 109,800,000 135,100,000 2,422,800,000 5,253,700,00023 B P K A D / DPPKAD 762,000,000 3,082,800,000 84,600,000 268,800,000 1,981,200,000 6,179,400,00024 INSPEKTORAT KOTA 570,000,000 512,400,000 45,600,000 49,000,000 1,702,200,000 2,879,200,00025 B K D 642,000,000 487,200,000 45,600,000 50,400,000 4,500,000,000 5,725,200,00026 SATPOL PP 504,000,000 1,948,800,000 42,000,000 171,500,000 661,500,000 3,327,800,00027 B P P T 522,000,000 646,800,000 49,200,000 60,200,000 1,390,800,000 2,669,000,00028 B N K 360,000,000 134,400,000 42,000,000 16,800,000 553,200,00029 KEC. BEKASI TIMUR 798,000,000 470,400,000 50,400,000 62,300,000 1,381,100,00030 KEC. BEKASI BARAT 918,000,000 386,400,000 55,800,000 59,500,000 1,419,700,00031 KEC. BEKASI UTARA 1,038,000,000 596,400,000 61,200,000 81,200,000 1,776,800,00032 KEC. BEKASI SELATAN 918,000,000 411,600,000 55,800,000 61,600,000 1,447,000,00033 KEC. JATIASIH 1,038,000,000 546,000,000 61,200,000 77,000,000 1,722,200,00034 KEC. PONDOK GEDE 918,000,000 386,400,000 55,800,000 59,500,000 1,419,700,00035 KEC. BANTARGEBANG 798,000,000 336,000,000 50,400,000 49,000,000 1,233,400,00036 KEC. JATISAMPURNA 918,000,000 436,800,000 55,800,000 63,700,000 1,474,300,00037 KEC. RAWALUMBU 798,000,000 453,600,000 50,400,000 60,900,000 1,362,900,00038 KEC. MUSTIKA JAYA 798,000,000 420,000,000 50,400,000 58,100,000 1,326,500,00039 KEC. MEDAN SATRIA 798,000,000 310,800,000 50,400,000 49,000,000 1,208,200,00040 KEC. PONDOK MELATI 798,000,000 302,400,000 50,400,000 47,600,000 1,198,400,00041 KAPERMAS 192,000,000 100,800,000 31,800,000 11,900,000 336,500,00042 KTR ARSIP DAERAH 192,000,000 159,600,000 31,800,000 16,800,000 221,400,000 621,600,00043 KTR. PERPUSTAKAAN DAERAH 192,000,000 117,600,000 31,800,000 13,300,000 64,800,000 419,500,00044 DINAS PEREK. RAKYAT 1,182,000,000 1,797,600,000 59,400,000 170,800,000 75,600,000 3,285,400,00045 DINAS PERINDAGKOP 942,000,000 504,000,000 56,400,000 58,100,000 1,560,500,000-JUMLAH40,804,200,000 - 106,806,000,000 2,825,400,000 9,742,600,000 2,037,200,000 4,500,000,000 11,818,590,000 178,533,990,000

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNGRAPBD KOTA BEKASI TA. 2012NAMA SKPDLampiran 6BELANJA PEGAWAI LAINNYABIAYA PELAYANAN PERAWATAN TUNJANGAN BIAYA J U M L A HPENUNJANG KESEHATAN KESEHATAN KOMIN PEMUNGUTANOPERASIONALPAJAK1 2 3 4 5 6 7 81 DINAS PENDIDIKAN -2 DINAS KESEHATAN -3 RSUD - -4 DINAS BINA MARGA & TATA AIR -5 DINAS KEBERSIHAN -6 DINAS PERTAMANAN, PEMA- KAMAN, DAN PJU-7 DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN -8 DINAS TATA KOTA -9 BAPPEDA -10 DISHUB -11 BPLH -12 DISDUKCAPIL -13 BADAN PEMBERD. PEREMP, PERLINDUNGAN ANAK-14 DINAS SOSIAL -15 DISNAKER -16 DINAS PORBUDPAR -17 BAKESBANGPOL, LINMAS -18 D P R D 3,780,000,000 3,780,000,00019 WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA 792,000,000 792,000,00020 SETDA 60,000,000 60,000,00021 SETWAN 393,120,000 393,120,00022 DINAS PENDAPATAN DAERAH 27,758,987,097 27,758,987,09723 B P K A D / DPPKAD -24 INSPEKTORAT KOTA -25 B K D 750,000,000 750,000,00026 SATPOL PP -27 B P P T -28 B N K -29 KEC. BEKASI TIMUR -30 KEC. BEKASI BARAT -31 KEC. BEKASI UTARA -32 KEC. BEKASI SELATAN -33 KEC. JATIASIH -34 KEC. PONDOK GEDE -35 KEC. BANTARGEBANG -36 KEC. JATISAMPURNA -37 KEC. RAWALUMBU -38 KEC. MUSTIKA JAYA -39 KEC. MEDAN SATRIA -40 KEC. PONDOK MELATI -41 KAPERMAS -42 KTR ARSIP DAERAH -43 KTR. PERPUSTAKAAN DAERAH -44 DINAS PEREK. RAKYAT -45 DINAS PERINDAGKOP -46 PENAMBAHAN PEG TAHUN LALU --JUMLAH1,185,120,000 - 810,000,000 3,780,000,000 27,758,987,097 33,534,107,097

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNGANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASITAHUN ANGGARAN 2012KODENo. NAMA SKPD J U M L A HORGANISASI1 2 341 1.01.01 Dinas Pendidikan 443,109,772,575.432 1.02.01 Dinas Kesehatan 38,566,157,933.113 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 49,157,129,972.584 1.03.01 Dinas Bina Marga Dan Tata Air 8,298,758,298.715 1.03.02 Dinas Kebersihan 17,960,289,827.576 1.03.03Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum6,551,488,750.797 1.03.04 Dinas Bangunan dan Kebakaran 11,195,882,744.528 1.05.01 Dinas Tata Kota 5,460,570,904.989 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,757,741,388.2610 1.07.01 Dinas Perhubungan 12,769,043,629.8711 1.08.01 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4,102,423,031.1212 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4,389,899,445.3813 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB6,615,203,760.7114 1.13.01 Dinas Sosial 2,858,153,868.0215 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 5,080,975,936.8116 1.18.01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan4,318,806,778.6317 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat3,222,968,926.9518 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 11,350,543,310.0019 1.20.02 Walikota dan Wakil Walikota 951,408,379.0020 1.20.03 Sekretariat Daerah 17,474,930,348.5221 1.20.04 Sekretariat DPRD 6,368,272,037.8722 1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah33,012,687,097.0023 1.20.06 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah46,483,205,099.6124 1.20.06.02 P P K D92,210,591,475.0025 1.20.07 Inspektorat Kota 5,899,454,814.0726 1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah 18,245,754,720.8227 1.20.09 Satuan Polisi Pamong Praja 12,054,455,772.2528 1.20.10 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 6,668,810,609.2129 1.20.11 Badan Narkotika Kota (Pelaksana Harian) 1,670,685,790.3330 1.20.12 Kecamatan Bekasi Timur 5,248,874,142.0531 1.20.13 Kecamatan Bekasi Barat 4,954,322,884.5232 1.20.14 Kecamatan Bekasi Utara 6,682,785,398.2133 1.20.15 Kecamatan Bekasi Selatan 5,352,955,347.4534 1.20.16 Kecamatan Jatiasih 6,353,896,626.9635 1.20.17 Kecamatan Pondokgede 5,298,919,875.8336 1.20.18 Kecamatan Bantargebang 4,304,441,502.7537 1.20.19 Kecamatan Jatisampurna 5,191,241,101.1238 1.20.20 Kecamatan Rawalumbu 4,921,608,801.1839 1.20.21 Kecamatan Mustika Jaya 4,783,999,400.6840 1.20.22 Kecamatan Medan Satria 4,471,366,373.6141 1.20.23 Kecamatan Pondok Melati 4,104,872,631.2742 1.22.01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat 1,124,486,457.3143 1.24.01 Kantor Arsip dan Dokumentasi 1,581,923,852.9344 1.26.01 Kantor Perpustakaan Daerah 1,179,013,981.9845 2.06.01 Dinas Perekonomian Rakyat 12,819,349,284.2146 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5,483,131,203.14J U M L A H :965,663,256,092.32

NOTA KESEPAKATANANTARAPEMERINTAH KOTA BEKASIDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASINOMOR : ……………………………………………………………………TANGGAL : ……………………………… 2011TENTANGKEBIJAKAN UMUM ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASITAHUN ANGGARAN 2012PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI2011

NOTA KESEPAKATANANTARAPEMERINTAH KOTA BEKASIDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASINOMOR : ……………………………………………………………………TANGGAL : ……………………… 2011TENTANGKEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2012Yang bertanda tangan di bawah ini :1. Nama : H. RAHMAT EFFENDIJabatan : Plt.Walikota BekasiAlamat Kantor : Jl. A. Yani No. 1 Bekasibertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi2. a. Nama : ...................................Jabatan : Ketua DPRD Kota BekasiAlamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasib. Nama : SUTRIYONO,S.PdJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota BekasiAlamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasic. Nama : H.TUMAI,SEJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota BekasiAlamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasid. Nama : H.YUSUF NASIH,S.SosJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota BekasiAlamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasisebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Bekasi.Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRDdengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputiasumsi‐asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Tahun Anggaran 2012, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yangmenjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2012.Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2012 disusun dalam Lampiran yangmenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012.Plt.WALIKOTA BEKASISelaku,PIHAK PERTAMAPIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA BEKASISelaku,PIHAK KEDUAH. RAHMAT EFFENDI..............................KETUASUTRIYONO,S.PdWAKIL KETUAH.TUMAI,SEWAKIL KETUAH.YUSUF NASIH,S.SosWAKIL KETUA