Untitled - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

ciptakarya.pu.go.id
  • No tags were found...

Untitled - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Pengelolaan UmumPAMSIMASPEDOMAN PENGELOLAAN UMUM PAMSIMASDAFTAR ISIBAB 1PENDAHULUAN1.1 Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS 1-11.2 Latar belakang 1-11.3 Landasan Hukum 1-21.3.1 Tujuan Umum 1-21.3.2 Tujuan Khusus 1-21.3.3 Komponen Program 1-31.3.4 Sasaran Program 1-31.4 Prinsip dan Pendekatan 1-3BAB 2ORGANISASI PAMSIMAS2.1 Umum 2-12.2 Tingkat Pusat 2-22.2.1 Executing Agency 2-22.2.2 Implementing Agency 2-22.2.3 Tim Pengarah Pusat (Sterring Committee) 2-22.2.4 Tim Teknis Pusat 2-32.2.5 Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat 2-22.2.6 Central Project Implementation Unit 2-82.3 Tingkat Propinsi 2-92.3.1 Pemerintah Propinsi 2-92.3.2 Tim Koordinasi Propinsi 2-92.3.3 Tim Teknis Propinsi 2-92.3.4 Provincial Project Management Unit 2-102.4 Tingkat Kabupaten/Kota 2-142.4.1 Pemerintah Kabupaten/Kota 2-142.4.2 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota 2-152.4.3 Tim Teknis Kabupaten/Kota 2-152.4.4 District Project Management Unit 2-182.5 Tingkat Desa 2-252.5.1 Pemerintah Desa/Kelurahan 2-202.5.2 Tim Kerja Masyarakat 2-202.6 Bantuan Teknis Konsultan 2-252.6.1 Konsultan Manajemen Pusat 2-212.6.2 Konsultan Manajemen Propinsi 2-222.6.3 Fasilitator Masyarakat atau Community Fasilitator 2-23BAB 3PERENCANAAN3.1 Umum 3-13.2 Tujuan Perencanaan 3-1


Pedoman Pengelolaan UmumPAMSIMAS3.3 Lingkup Perencanaan 3-13.3.1 Kegiatan Penentuan Lokasi 3-13.3.2 Strategi Perencanaan Program 3-43.3.3 Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan 3-43.3.4 Mekanisme Perencanaan Anggaran 3-83.3.4.1Kategori Komponen 3-113.3.4.2Hubungan Komponen dan Kategori 3-12BAB 4PENDANAAN4.1 Organisasi Kerja 4-14.1.1 Satuan Kerja PAMSIMAS Pusat 4-14.1.2 Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi 4-24.1.3 Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota 4-24.2 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 4-304.2.1 Prosedur Pencairan Dana 4-304.2.2 Pertanggungjawaban 4-304.2.3 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-GU 4-374.2.4 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-LS 4-384.2.5 Instruksi Kerja Pembuatan Pertanggungjawaban 4-404.2.5.1Kuitansi 4-404.2.6 Instruksi Kerja Pengecekan Keabsahan Tanda Bukti Pengeluaran 4-404.2.7 Tata Cara Pungutan/Penyetoran serta Pelaporan Pajak-Pajak 4-414.2.8 Dokumen Pengeluaran 4-414.3 Tata Usaha Keuangan Proyek4.3.1 Dasar Hukum 4-414.3.2 Ketentuan Umum Kebendaharaan 4-434.3.3 Jenis, Fungsi, dan Bentuk Buku yang Digunakan 4-444.3.4 Dokumen dan Cara Pengisian 4-494.4 Pengawasan Audit 4-524.4.1 Audit Internal 4-524.4.2 Audit Eksternal 4-52BAB 5PROSES PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK DI MASYARAKAT5.1 Proses Perencanaan dan Penyusunan RKM I 5-15.1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi 5-15.1.2 Pertemuan Pleno untuk Membahas Hasil Indentifikasi 5-15.1.3 Pembentukan Tim Kerja Masyarakat 5-15.1.4 Pemilihan Opsi untuk RKM I 5-15.1.5 Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I 5-15.1.6 Penyusunan RKM I 5-15.1.7 Pertemuan Pembahasan RKM I 5-15.1.8 Pengajuan RKM I 5-25.2 Pelaksanaan Community Led Total Sanitation 5-25.3 Implementasi RKM I 5-25.3.1 Pelaksanaan Pelatihan di Tingkat Masyarakat 5-25.3.2 Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air di Masyararakat dan Sekolah 5-25.4 Proses Penyusunan RKM II 5-35.4.1 Pertemuan Perencanaan Kegiatan RKM II 5-35.4.2 Penyusunan RKM II 5-3


Pedoman Pengelolaan UmumPAMSIMAS5.4.3 Pertemuan Pembahasan RKM II 5-35.4.4 Pengajuan Evaluasi dan Persetujuan RKM II 5-35.5 Implementasi RKM II 5-35.5.1 Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat 5-35.5.2 Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah 5-35.5.3 Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah 5-45.5.4 Penyiapan TKM sebagai Badan Kelola 5-45.5.5 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Kelola 5-4BAB 6PENGADAAN6.1 Pedoman 6-16.2 Pelaksana Pengadaan 6-16.2.1 Persyaratan/Kriteria Anggota Panitia Pengadaan 6-16.2.2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan 6-46.3 Pengamat Publik 6-66.4 Notaris Publik atau Penggantinya 6-76.5 Aspek Hukum yang terkait dengan pengadaan 6-86.5.1 Persyaratan Peserta 6-86.5.2 Pertentangan Kepentingan 6-86.5.3 Tindak Lanjut Penipuan dan Korupsi 6-106.5.4 Misprocurement 6-126.5.5 Bid Security 6-156.5.6 Sanksi 6-166.6 Pengadaan Jasa Seleksi Konsultan dan Barang 6-176.6.1 Kesepakatan Pelaksanaan 6-176.6.2 Seleksi Konsultan 6-176.7 Prosedur Pengadaan untuk Partisipasi Masyarakat 6-44BAB VIISAFEGUARDING7.1 Tujuan Safeguarding 7-17.2 Lingkup Safeguard 7-17.3 Sosial 7-27.3.1 Permasalahan Sosial 7-27.3.2 Proses Seleksi Dana 7-27.3.3 Pendekatan Sosial Masyarakat 7-27.4 Lingkungan 7-47.5 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 7-87.5.1 Pembebasan Lahan/Pemindahan masyarakat 7-87.6 Masyarakat Terisolasi dan Rentan (Isolated and Vulnerable People) 7-97.6.1 Prinsip dasar 7-97.7 Isu Jender 7-107.8 Penanganan Pengaduan 7-147.8.1 Tahapan 7-14


Pedoman Pengelolaan UmumPAMSIMAS7.8.2 Mekanisme Penanganan Pengaduan di UPM 7-167.9 Konsultasi Publik 7-19BAB VIIIRENCANA TINDAK ANTI KORUPSI8.1 Matriks Risiko dan Tindakan Pencegahan 8-28.2 Lampiran : Penguatan Keterbukaan Informasi di PAMSIMAS 8-18BAB IXBAB XOPERASI DAN PEMELIHARAAN9.1 Umum 9-19.1.1 Definisi 9-19.1.2 Tujuan 9-19.2 Organisasi 9-29.3 Aspek dan Sendi-Sendi Operasi dan Pemeliharaan 9-39.3.1 Pengelolaan Prasarana 9-39.3.2 Penyampaian Pelayanan 9-39.3.3 Tata Cara 9-49.3.4 Pendanaan 9-49.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota 9-5MONITORING DAN EVALUASI10.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi 10-110.2 Lingkup Monitoring dan Evaluasi 10-110.2.1 Sistem Monitoring dan Pelaporan Internal 10-110.2.2 Pelaksanaan Independen Monitoring Proyek 10-310.2.3 Evaluasi Dampak Proyek 10-410.3 Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 10-7


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 1 PENDAHULUAN1.1 Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMASPedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS (Water Supply and Sanitation for LowIncome Community-WSSLIC 3) disiapkan oleh Executing dan Implementing Agencyyang ditujukan sebagai acuan para pelaksana PAMSIMAS tingkat Pusat, Propinsi,Kabupaten, dan Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Program dan pengendalianpelaksanaan program.Untuk lebih memahami rancangan dan kesepakatan pelaksanaan kegiatanPAMSIMAS, para pelaksana diharapkan mempelajari kesepakatan antara PemerintahIndonesia dan Bank Dunia, seperti Project Appraisal Document (PAD),No 42040 IND, Bank Guidelines, Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya tentangPengadaan Barang dan Jasa serta Surat Edaran Menteri Keuangan.Pedoman ini mencakup uraian secara garis besar tentang pengorganisasian ,perencanaan, pendanaan pelaksanaan, pengadaan, pengendalian, safe guarding,perencanaan aksi anti korupsi, operasi dan pemeliharaan, sistem pelaporan danmonitoring serta evaluasi. Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat masyarakat secararinci dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS diTingkat Masyarakat.1.2 Latar BelakangBerdasarkan laporan WHO-Unicef joint monitoring 2004 kinerja sektor Air Minum &Sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di AsiaTenggara. Diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 218 Juta jiwa,dimana 103 Juta jiwa atau 47% belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 47 Jutajiwa atau 22% belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka yang lebih besarterlihat pada penduduk perdesaan, dimana diperkirakan 62% atau 73 Juta jiwa yangbelum memiliki akses terhadap sanitasi dan 31% atau 36 Juta Jiwa yang tidak memilikiakses terhadap air bersih.Hanya 50% dari seluruh penduduk Indonesia yang mendapatkan akses air minum(Susenas, 2002). Di area perdesaan angka ini bahkan lebih rendah yaitu hanya 41%.Pada sektor sanitasi, hanya 10 kota di Indonesia yang memiliki jaringan air limbahdengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari seluruh jumlah populasi. Sedangkan didaerah perdesaan dilaporkan 52% penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar, angka inidiperkirakan lebih rendah karena data ini tidak mencantumkan kepemilikan sarana danbagaimana standar teknis dan kesehatannya.Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah ini, berdampak padakesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Dari datakematian bayi yang 35 per 1000 kelahiran di Indonesia (SDKI, 2002) dan angka yanglebih besar terjadi pada masyarakat miskin yaitu 121 per 1000 kelahiran. Dua dariempat penyakit penyebab kematian balita adalah diare dan typus (Depkes 2001,1-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASRenstra 2004). Keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahanair dan sanitasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kejadian typhoidyang tinggiUntuk mengatasi keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi perlupendekatan berbeda bagi masyarakat perdesaan yaitu dengan menggunakan DemandResponsive Approach (DRA) sebagai upaya menjamin sustainabilitas program, selainharus berbasis masyarakat agar program ’Cost Effective’ , maka pembangunaninfrastruktur harus disertai upaya perubahan nilai dan perilaku hidup bersihmasyarakat..Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kerangka Kebijakan Nasional untukPelayanan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan yang Berbasis Masyarakat, yangmembutuhkan investasi yang cukup besar, yaitu US$ 573 Juta pertahun (LaporanIndonesia untuk Kyoto Global Water Summit, 2003), sedangkan APBN 1994 – 2002hanya menganggarkan untuk sektor air bersih dan sanitasi 2,5%. Oleh karena itudiperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasisehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1.3 Landasan HukumLandasan hukum pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasiyang Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:1. UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3. PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;4. PP N0. 72 dan 73 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan PemerintahanKelurahan;5. PP No. 7 tahun 2004 tentang RPJMN Renstra 2004 – 2009 Pembangunanprasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkanadanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat guna perbaikan kualitas hidup,tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat(“community based”);6. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganBerbasis Masyarakat, tahun 2003.7. Financing Agreement Financing Agreement Credit No 42040 IND1.3.1 Tujuan UmumTujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minumdan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan peri-urban, serta meningkatkannilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/menyediakan prasarana dansarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampudiadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi,diperluas (scaling up) dan pengarusutamaan (mainstreaming) model di daerah lain,dalam upaya mencapai target MDG.1-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS1.3.2 Tujuan Khususa. Meningkatkan perilaku higienis di masyarakat;b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi yangberkelanjutan;c. Meningkatkan kapasitas lokal (baik pemerintah daerah maupun masyarakat) untukmemfokuskan dan menyebarluaskan pelaksanaan program air minum dan sanitasiyang berbasis masyarakat;d. Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang pembangunaninfrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;1.3.3 Komponen Program1. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan KelembagaanLokal;2. Komponen 2: Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan PelayananSanitasi;3. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;4. Komponen 4: Hibah Pengembangan Sosial-Ekonomi Lokal;5. Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.1.3.4 Sasaran ProgramSasaran Program ini sebesar 5.000 desa untuk periode pelaksanaan program 5 tahunsejak tahun 2007, dan 1000 desa sebagai sasaran program replikasi pemerintahdaerah.1.4 Prinsip dan PendekatanPrinsip-prinsip pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:1. Berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan Pamsimas seperti pemilihankebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat,tidak terkecuali kaum perempuan. Hal ini sebagai pengejawantahan ataspemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, sehinggadiharapkan sarana yang terbangun dipelihara dan dikelola oleh masyrakat.2. Kemitraan, antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalampenyelenggaraan kegiatan Pamsimas, dan pemda berperan sebagai fasilitator.3. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatanPamsimas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan danpemanfaatan.4. Transparansi. Penyelenggaraan kegiatan Pamsimas dilakukan bersama denganmasyarakat dan seluruh kegiatan dapat diakses data/informasinya melalui mediaoleh masyarakat dan stakeholder.5. Tanggap kebutuhan. Penyelenggaraan kegiatan Program Pamsimasberdasarkan kebutuhan masyarakat. akan fasilitas air minum, sanitasi, danprogram kesehatan, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya padamasyarakat untuk memberikan pilihan dan hak bersuara dalam prosesPAMSIMAS.1-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS6. Tepat Mutu artinya pembangunan yang berkualitas. Semua fasilitas yangdibangun harus memenuhi rancangan/disain dan standar teknik yang ditetapkan,dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.7. Kesinambungan/Keberlanjutan sarana. Sarana yang dibangun dapatmenyediakan air bersih secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (baikdari sudut pandang pengguna maupun pemerintah) dan memenuhi kebutuhankuantitas domestik, serta masyarakat turut serta memelihara sarana tersebut agartetap berfungsi.8. Keberpihakan pada masyarakat miskin, artinya orientasi kegiatan dalam prosesmaupun pemanfaatan berguna bagi masyarakat miskin9. Kesetaraan Jender, artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yangsama kepada perempuan, seperti halnya laki-laki, untuk berpartisipasi dalamperencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengelolaan program dimasyarakat.10. Dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan kegiatan harus dapatdipertanggungjawabkan dalam hal tepat sasaran, tepat waktu, tepat pembiayaandan ketepatan mutu pekerjaan.1-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 2 ORGANISASI2.1 UmumAgar program PAMSIMAS dapat terlaksana dengan baik, maka dalampenyelenggaranaannya harus mengikuti struktur organisasi pelaksana secaramenyeluruh dari tingkat pusat sampai masyarakat dengan melibatkan komponenkomponenpelaksana dan institusi terkait lainnya.Struktur organisasi PAMSIMAS adalah sebagaimana tercantum pada gambar 2.1.Gambar 2-1 Struktur Organisasi Pelaksana PAMSIMASEXECUTING AGENCY(DITJEN. CIPTA KARYA)IMPLEMENTING AGENCYTASUPTIM PENGARAH PUSAT(INTER-DEPT.)TIM TEKNISCPMUL/OMPW, MOHA (PMD& Bangda),MOHCPIUCMACIIO P NS RPTIM KOORDINASIPROPINSITIM TEKNISPPIUPPIUPPMUPPIUPPIUKONSULTANPROPINSIT EN / KOTA D ESAAPUBAKTIM KOORDINASIKAUPATEN/KOTATIM TEKNISDPMUKONSULTANKAB/KOTAFASILITATORMASYARAKATTIM KERJA MASYARAKAT (TKM)/KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS )Garis PelaporanGaris InstruksiGaris KoordinasiGaris PembinaanKet:. : Rincian Organisasi CPMU akan dirincikan pada Gambar 2-2 Struktur Organisasi CPMU2-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS2.2 Tingkat Pusat2.2.1 Executing AgencyExecuting Agency (EA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya DepartemenPekerjaan Umum. EA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan programsecara menyeluruh.2.2.2 Implementing AgencyImplementing Agency (IA) Program Penyediaan Air Minum dan SanitasiBerbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal PembangunanDaerah (Bangda), Depdagri untuk komponen 1a; Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Depdagri untuk komponen 1b;dan Direktorat Jenderal PP dan PL, Depkes untuk komponen 2 dan DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk komponen 3,4 dan 5.IA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yangmenjadi tanggung jawab masing-masing CPIU.2.2.3 Tim Pengarah Pusat (Steering Committee)Tim Pengarah, mempergunakan Tim Pengarah yang sama dengan TimPengarah AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang dibentukdengan SK Kepala Bappenas.Tugas Tim Pengarah sesuai dengan tugas Tim Pengarah AMPL, antara lain:1. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan program;2. Memberikan arah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahankebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;2.2.4 Tim Teknis PusatTim Teknis Pusat beranggotakan eselon II dari masing-masing DitjenPelaksana Kegiatan, diangkat melalui SK Bappenas yang diketuai oleh DirekturPermukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas.Tim Teknis bertugas membantu Tim Pengarah dalam:1. Merumuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan programPAMSIMAS.2. Memberikan masukan dalam penyusunan pedoman yang dibutuhkan untukpelaksanaan program termasuk isu-isu yang terkait dengan kemajuanpelaksanaan program;3. Memberi masukan kepada CPMU mengenai kebijakan pelaksanaanprogram serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalammenjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana luar negeri;2.2.5 Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat (Central Project Management Unit (CPMU))CPMU berkedudukan di Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum(Selaku Executing Agency), yang terdiri dari Ketua CPMU, Liaison OfficerKomponen, Asisten Bagian Perencanaan, Asisten Bagian Monitoring danEvaluasi, Asisten Bagian Pengadaan, dan Asisten Bagian Keuangan. LiaisonOfficer Komponen PAMSIMAS merupakan perwakilan yang ditunjuk dari2-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS11. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah/Tim Teknis mengenai tindaklanjut yang diperlukan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan program,termasuk proses pengadaan dipusat dan di propinsi.12. Mengkaji mutu dan kelengkapan dokumen yang membutuhkan prior reviewoleh Bank, serta memberikan bantuan teknis kepada PIUs dalam prosespengadaan yang tidak membutuhkan prior review.13. Mengumpulkan fotocopy SP2D dari seluruh pelaksana anggaranPAMSIMAS untuk kebutuhan pengajuan withdrawal application (WA).14. Mengajukan permohonan pengisian kembali dana rekening khusus(replenishment), dengan memperhatikan laporan konsolidasi dari PIU-PIU.15. Mencatat, memantau dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima.16. Mengendalikan tugas Konsultan Advisori Manajemen Pusat (KAMP=CentralManagement Advisory Consultant (CMAC)).17. Menjamin bahwa semua ketentuan kesepakatan pemanfaatan danapinjaman dan pencairan dana dipenuhi.18. Menyusun perencanaan biaya tahunan agar koordinasi kegiatan Programdapat terlaksana dengan baik.19. Dibantu CMAC untuk konsolidasi seluruh laporan dana dari DPMU danKonsultan Manajemen Propinsi serta menyiapkan Interim un-auditedFinancial Report (IFR) 3 bulanan dan tahunan dalam bahasa Inggris danbahasa Indonesia untuk Executing Agency dan Bank Dunia sesuai denganketentuan yang ada.20. Memastikan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program dan PetunjukPelaksanaan Tingkat Desa21. Memfasilitasi pelaksanaan audit penyelenggaraan program.Kewenangan CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut:1. Meminta kepada Project Implementing Unit/Implementing Agengy untukmemperbaiki atau melengkapi dokumen yang membutuhkan prior reviewoleh Bank,2. Meminta laporan kepada PIU-PIU mengenai kemajuan pelaksanaankegiatan dan fotocopy SP2D,3. Meminta KPKN untuk memangguhkan pembayaran apabila balance darispecial account tidak cukup serta tidak terpenuhinya point 1 dan 2 diatas,4. Mengeluarkan surat teguran apabila terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti,seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan prosedur dalampelaksanaan Program, maupun mis-procurement.5. Menghentikan atau mencabut penangguhan pembayaran KPPN setelahadanya surat dari Dirjen Perbendaharaan atas permintaan CPMU.Organisasi CPMU yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 7 bagian yaitu:• Ketua CPMU;• Liaison Officer Komponen, yang terdiri dari 4 orang Liaison Officer;• Sekretariat;• Bagian Perencanaan;• Bagian Monitoring dan Evaluasi;• Bagian Pengadaan;• Bagian Keuangan.2-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKETUA CPMULIASON OFFICERKOMPONEN 1ASEKRETARIATLIASON OFFICERKOMPONEN 1BLIASON OFFICERKOMPONEN 2LIASON OFFICERKOMPONEN 3,4,5BAGIANPERENCANAANBAGIAN MONITORINGDAN EVALUASIBAGIANPENGADAANBAGIANKEUANGANGambar 2-2 Struktur Organisasi CPMUKetua CPMUTugas Ketua CPMU adalah:1. Mengembangkan, memfasilitasi dan membina manajemen program secarakeseluruhan.2. Melaksanakan operasional CPMU.3. Memberikan arahan kepada PIU mengenai pelaksanaan program, sesuaidengan Pedoman Pelaksanaan Program.4. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan sertapelaporan Program di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten.Kualifikasi Ketua CPMU:1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatanlingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifatpinjaman dan administrasi Program3. Berpendidikan minimal S1.4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif.5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesordan komunikasi dengan internet atau e-mail.Liaison OfficerLiaison Officer bertugas:1. Memfasilitasi koordinasi antara CPIU dengan CPMU2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program antara CPMU dengan CPIU;3. Mengendalikan program kerja dari PIU yang diwakilinya;2-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKualifikasi Liason Officer :1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatanlingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifatpinjaman dan administrasi program.3. Berpendidikan minimal S1.4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif.5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesordan komunikasi dengan internet atau e-mail.Bagian PerencanaanTugas Bagian Perencanaan:1. Menyusun rencana kerja tahunan CPMU2. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU mengenai hasil dari monitoringdan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam rencana kerja3. Memberikan masukan kepada Ketua. CPMU terhadap penyelesaianpengaduan yang diterima4. Menyiapkan format usulan anggaran di Tingkat Pusat, Propinsi danKabupaten.5. Membantu Ketua. CPMU untuk proses pengajuan anggaran.6. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatanpenyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.7. Memberikan saran evaluasi pekerjaan konsultan sesuai dengan TOR yangtelah disepakati.Kualifikasi Asisten Bagian Perencanaan:1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkunganpermukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkaitdalam mengembangkan program AMPL.3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalampenyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya.4. Berpendidikan minimal S1.5. Bisa berbahasa Inggris.Bagian Monitoring dan EvaluasiTugas Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana di lingkungan CPMU.2. Mengumpulkan laporan-laporan dari PPMU dan DPMU, mengenai laporankemajuan pelaksanaan program dan keuangan.3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan yang ada, atas dasar hasilmonitoring-evaluasi di lapangan maupun dari laporan yang diterima, danmelaporkannya kepada ketua CPMU.4. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadapsemua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untukpenyusunan laporan.2-6


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS5. Menyiapkan konsep Laporan Manajemen Program (IFR) sesuai denganformat yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk ProjectProgress Report/Laporan Pencapaian.6. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU dalam pembinaan Konsultansesuai hasil monitoring dan evaluasi.7. Membantu Ketua CPMU untuk memonitor pelaksanaan PedomanPelaksanaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program TingkatMasyarakat.8. Mengembangkan Management Information System (MIS) dengan realtimeMonitoring and Evaluation Information dari daerah ke Pusat setiap 2minggu.Kualifikasi Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program.2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui programdatabase dan spread sheet.3. Minimal lulusan S1.4. Dapat berbahasa Inggris.Bagian PengadaanBagian Pengadaan bertugas untuk:1. Membantu Ka CPMU dalam meneliti kelengkapan dokumen pengadaanjasa, barang dan konstruksi di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten2. Menjaga jadual dan proses pengadaan sesuai dengan FinancingAgreement, procurement plan dan dokumen kesepakatan lainnya.3. Berkoordinasi dengan PIU terkait proses pengadaan.4. Membantu Ketua CPMU dalam memfasilitasi korespondensi PIU denganBank terkait dengan proses pengadaan, termasuk pengajuan NOL ke BankDunia.5. Memfasilitasi pelatihan masalah pengadaan sesuai dengan peraturan yangberlaku di lingkungan Bank Dunia dan Keppres 80/2003 beserta aturantambahannya.6. Memberikan masukan untuk penyusunan laporan IFR sesuai format yangtelah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk aspek ProcurementReport/Laporan Pengadaan.7. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan.Kualifikasi Bagian Pengadaan:1. Mempunyai pengalaman dalam proses pengadaan kegiatan InternationalCompetitive Bidding (ICB).2. Minimal lulusan S1.3. Mampu berbahasa Inggris.Bagian KeuanganBagian Keuangan bertugas untuk:1. Membantu Ketua CPMU menyusun financial planning dan disbursmentplanning.2. Mengkompilasi laporan realisasi penyerapan dana setiap bulan untukpengajuan replenishment.2-7


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat dan kontribusi pemerintahdaerah.4. Membantu Ketua CPMU dalam menyusun laporan kemajuan keuanganbulanan, triwulanan, dan tahunan.5. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan sesuai denganperaturan yang berlaku di lingkungan Bank Dunia dan Pemerintah RI(antara lain Perdirjen Perbendaharaan tentang pencairan danaPAMSIMAS).6. Bekerjasama dengan Departemen Keuangan untuk mengkoordinasikan danmemfasilitasi pencairan pinjaman.7. Memfasilitasi semua unit pelaksana program dalam penyusunan laporankeuangan sebagai bahan audit.8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit.9. Menyusun konsep laporan IFR sesuai format yang telah disepakati denganBank Dunia, terutama untuk aspek Financial Report/Laporan Keuangan.Kualifikasi Bagian Keuangan:1. Berpengalaman dalam administrasi keuangan kegiatan yang dibiayai danaluar negeri.2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah.3. S1 diutamakan dari Akuntansi atau D3 Akuntasi.2.2.6 Central Project Implemention Unit (CPIU)Central Project Implemention Unit (CPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkat pusatterdiri dari Ditjen Bangda sebagai PIU sub-komponen penguatan kelembagaan,Ditjen PMD sebagai PIU sub-komponen pemberdayaan masyarakat, Ditjen PP& PL sebagai untuk sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis,dan PIU Ditjen Cipta Karya untuk komponen Pembangunan Prasarana danSarana Air Bersih dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, danManajemen Program. Pembentukan CPIU berdasarkan SK Dirjen dari InstansiTeknis terkait.Tugas CPIU adalah:1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan,pemantauan, pengendalian dan evaluasi program.3. Melaporkan kepada ketua CPMU mengenai progres pencairan dan progresspelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secaraperiodik.4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar CPIU) untuk menjaminkeselarasan pelaksanaan program.5. Mendukung dan memantau Liason Officer Komponen dalam melaksanakantugasnya2-8


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS2.3 Tingkat Propinsi2.3.1 Pemerintah PropinsiPemerintah Propinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawabpelaksanaan program di kabupaten/kota sasaran di wilayah propinsi yangbersangkutan. Secara umum bertugas:1. Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.2. Gubernur bertugas membentuk Tim Koordinasi Propinsi (TKP) dan TimTeknis Propinsi (TTP), PPMU (Provincial Project Management Unit) danPPIU (Provincial Project Implementing Unit).3. Mengusulkan pejabat Satuan Kerja pelaksanaan anggaran PAMSIMAS ditingkat propinsi kepada Departemen teknis terkait.2.3.2 Tim Koordinasi Propinsi (TKP)Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Gubernur, yang diketuai oleh KepalaBappeprop, dan beranggotakan:• Dinas Bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya• Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat,• Dinas Kesehatan• Instansi terkait sesuai dengan kebutuhanTim Koordinasi Propinsi bertugas:1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dipropinsi.2. Mensosialisasikan program kepada kabupaten/kota.3. Melakukan analisa masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untukperubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program4. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalampelaksanaan5. Memonitor kemajuan program dan melaporkan kepada Gubernur danpemerintah Propinsi,6. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program2.3.3 Tim Teknis Propinsi (TTP)Tim Teknis Propinsi beranggotakan inter-intansi dari :• Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi,• Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/sepadannya,• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya,• Dinas Kesehatan,• Dinas Pendidikan• Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhanTim Teknis Propinsi bertugas membantu TKP dalam:1. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota terkait dengankebijakan operasional dalam pelaksanaan program;2. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalammengimplementasikan pedoman untuk pelaksanaan seperti pedoman2-9


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASteknis, pedoman pelaksanaan, pedoman pendanaan, pedomanpemantauan, dan lain sebagainya;3. Memberi masukan kepada PPMU tentang perkembangan pelaksanaanprogram serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalammenjamin effektivitas dan effisiensi dana bantuan luar negeri;4. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaanumum kepada Tim Koordinasi Propinsi;5. Memberikan masukan kepada PPMU, khususnya mengenai masalah yangberkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan program.2.3.4 Provincial Project Management Unit (PPMU)PPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. PPMU diangkatmelalui SK Gubernur.Organisasi PPMU yang dipimpin oleh Ketua PPMU terdiri dari 7 bagian yaitu:• PPIU Sub-Komponen Penguatan Kelembagaan;• PPIU Sub-Komponen Pemberdayaan Masyarakat;• PPIU Komponen Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;• PPIU Komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minumdan Sanitasi Umum, Bantuan Hibah kepada Kabupaten/Kota danDesa, Manajemen Program; (Komponen 3,4,5)• Bagian Perencanaan;• Bagian Monitoring dan Evaluasi;• Bagian Pengadaan Barang, Jasa dan Konstruksi;• Bagian Keuangan.Tugas dan tanggung jawab PPMU terutama menangani manajemenpelaksanaan Program pada seluruh kabupaten/kota, dengan tugas sebagaiberikut :1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting &programming) untuk kegiatan Program di tingkat propinsi.2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultantingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melaluikunjungan ke kabupaten/kota.4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada CPMU sesuai denganpetunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Program,tembusan kepada TKP dan TKK. IFR harus sudah diterima CPMU 1 minggusetelah akhir setiap triwulan.5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam prosespembuatan audit setiap tahun.6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yangberkaitan dengan Program.7. Memberikan bimbingan TTK agar melakukan pencatatan terhadapkemajuan Program yang dilaksanakan.8. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan DPMU, danmemberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagaidasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antarkegiatan Program.2-10


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS9. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuanProgram termasuk laporan keuangan dan lainnya.10. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM11. Memonitor kemajuan PMCBagian PerencanaanTugas Bagian Perencanaan:1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasukmengkaji anggaran sektor terkait di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota,menyusun rincian kebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikankomponen pembiayaan kedalam rancangan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga (RKAK/L) serta melaksanakan pembahasananggaran tahunan tersebut dengan sektor terkait.2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkandengan pendanaan Program.3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasipelaksanaan kegiatan.4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat(RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunanrencana tahunan.5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan denganrencana pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitaspenyusunan anggaran secara global.6. Bersama tim konsultan melakukan kajian terhadap strategi pendekatanProgram sebagai upaya perbaikan (pendekatan Programatik).7. Menyiapkan format dan mengumpulkan data dalam upaya menunjangpenyusunan rencana tahunan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.8. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatanpenyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.9. Membantu sektor terkait dalam upaya mengembangkan kegiatanpenyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.10. Bersama konsultan melakukan kajian terhadap perencanaan danmanajemen Program dikaitkan dengan pengadaan.11. Memberikan saran evaluasi pekerjaan para konsultan sesuai dengan TORyang telah disepakati.Kualifikasi Bagian Perencanaan:1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkunganpermukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkaitdalam mengembangkan program AMPL.3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalampenyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya.4. Berpendidikan minimal S1.5. Bisa berbahasa Inggris.Bagian Monitoring dan EvaluasiTugas Bagian Monitoring dan Evaluasi:2-11


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan PPMU.2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir olehPPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekataninovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan sertasecara periodik memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatasMenginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepadasektor terkait di Pusat dan Propinsi.3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan danperjalanan dinas, khususnya laporan staf PPMU.4. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing Propinsi danKabupaten melalui PPMU.5. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yangmenyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah.6. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaanpelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektorterkait.7. Mengumpulkan, menganalisa dan selanjutnya memberikan masukanKerangka Acuan (TOR) dari masing-masing pelatihan, sertamengindentifikasi kelemahan-kelemahan materi-materi pokoknya.8. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadapsemua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untukpenyusunan laporan.9. Bertanggung jawab pada unit pengelolaan data di PPMU.10. Membantu sektor terkait dalam menyusun kegiatan pelatihan sebagaikesepakatan bersama terutama yang menyangkut penjadualan, targetgroup, rencana cakupan dan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.11. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasukdiantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya,(b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c)mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d)perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistimlogistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencanaevaluasi pelatihan.12. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan ManajemenProgram sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutamauntuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian.13. Menyiapkan laporan data-data kuantitatif dan kualitatif Kabupaten ke Pusat(CPMU) melalui E-mail.14. Melaksanakan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuanyang berlaku dan ketentuan Bank Dunia.15. Memonitor pelaksanaan Petunjuk Pengelolaan Program dan PetunjukTeknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat.16. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua PetunjukPelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir.Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program.2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui programdatabase dan spread sheet.2-12


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3. Minimal lulusan S1.4. Dapat berbahasa Inggris.Bagian PengadaanBagian Pengadaan bertugas untuk:1. Membantu dalam proses lanjutan pengadaan jasa, barang dan konstruksi diPropinsi2. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan Program PAMSIMASterutama yang berkaitan dengan proses pengadaan di tingkat Propinsi.3. Membantu kegiatan monitoring kegiatan konsultan baik yang berada diSektor maupun PMU di Tingkat Propinsi dan Kabupaten sesuai yangtertuang dalam kerangka acuan konsultan.4. Mengevaluasi kinerja para konsultan sesuai dengan kerangka acuan.5. Mengumpulkan dan menganalisa semua data hasil pengadaan yangberkaitan dengan kegiatan Program sebagai bahan kajian dan laporan.6. Mengumpulkan dan melakukan proses tindak lanjut atas, pembiayaankegiatan / pengeluaran melalui SOE.7. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait terhadap semua kegiatan yangberkaitan dengan konstruksi.8. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai formatyang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk ProcurementReport/Laporan Pengadaan.9. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan10. Memonitor proses pengadaan yang sedang dilaksanakan.11. Menyusun daftar kontrak yang dibuat untuk pelaksanaan PAMSIMAS ditingkat Propinsi dan kabupaten untuk bahan usulan disbursment dengancara SOE setiap bulan.Kualifikasi Bagian Pengadaan:1. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Program dana pinjaman LuarNegeri.2. Dapat melakukan analisa harga satuan.3. Minimal lulusan S1.4. Diutamakan yang dapat berbahasa Inggris.Bagian KeuanganBagian Keuangan bertugas untuk:1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasipenyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjamansetiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual).2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat.3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan ataspelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun padaperiode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajianpengelolaan keuangan di tingkat Desa.4. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanansesuai dengan permintaan Bank Dunia.5. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu.2-13


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS6. Mengevaluasi pekerjaan para konsultan melalui jalur yang sesuai denganTOR mereka.7. Memfasilitasi semua satuan kerja dan unit pelaksana dalam penyusunanlaporan keuangan sebagai bahan audit BPKP.8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP.9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak.10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFRsesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untukFinancial Report/Laporan Keuangan.11. Mengkompilasi seluruh dokumen pendukung pencairan dana, seperti SP2D,Bukti Pengeluaran dan SPPB (Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan)Kualifikasi Bagian Keuangan:1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negerikhususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun.2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah.3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi.PPIUProvincial Project Implemention Unit (PPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkatpropinsi terdiri dari PIU sub-komponen penguatan kelembagaan, PIU subkomponenpemberdayaan masyarakat, PIU untuk sub-komponen peningkatansanitasi dan perilaku higienis, dan PIU komponen Pembangunan Prasarana danSarana Air Minum dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, danManajemen Program. Pembentukan PPIU berdasarkan SK Gubernur.Tugas setiap PPIU adalah:1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS di tingkatpropinsi2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan,pemantauan, pengendalian dan evaluasi program di tingkat propinsi.3. Melaporkan kepada ketua PPMU mengenai progres pencairan dan progresspelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secaraperiodik.4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar PPIU) untuk menjaminkeselarasan pelaksanaan program.2.4 Tingkat Kabupaten/Kota2.4.1 Pemerintah Kabupaten/KotaPemerintah Kabupaten/Kota , dalam hal ini Bupati/Walikota bertugas:1. Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai penanggung jawab pelaksanaanprogram di desa sasaran di wilayah yang bersangkutan.2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menghimpun laporanpelaksanaan program.3. Bupati bertugas membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dan TimTeknis Kabupaten/Kota (TTK).2-14


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS2.4.2 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK)Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, yang diketuai olehKepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan beranggotakan: Dinas Pekerjaan UmumBidang Cipta Karya/sepadannya, Kantor PemberdayaanMasyarakat/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansiterkait sesuai dengan kebutuhan.Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bertugas:1. Mensosialisasikan program kepada masyarakat.2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program diKabupaten/Kota.3. Menetapkan desa sasaran program.4. Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM)5. Melakukan analisa dalam masalah kebijakan dan memberikan rekomendasiuntuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program.6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya.7. Menanggulangi berbagai ragam masalah antar sektor yang timbul dalampelaksanaan.8. Memonitor kemajuan Program dan melaporkan kepada Bupati/Walikota danpemerintah Propinsi, agar selalu memberikan dukungan.9. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program.2.4.3 Tim Teknis Kabupaten/KotaTim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan inter-instansi dari:• Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota,• Dinas PU/Cipta Karya/sepadannya,• Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya,• Bagian Organisasi dan Tata Laksana,• Dinas Kesehatan• Dinas Pendidikan.Ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota.Tim Teknis Kabupaten/Kota bertugas membantu TKK dalam:1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi program di tingkatkabupaten/kota2. Memberikan pembinaan teknis terkait dengan kebijakan operasional dalampelaksanaan3. Memberikan pembinaan teknis dalam mengimplementasikan pedomanuntuk pelaksanaan seperti pedoman teknis, pedoman pelaksanaan,pedoman pendanaan, pedoman pemantauan, dan lain sebagainya;4. Mengevaluasi kelayakan calon desa sasaran sesuai kriteria yang sudahditetapkan.5. Mengevaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM).6. Memberi masukan kepada DPMU tentang perkembangan pelaksanaanprogram serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalammenjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana bantuan luarnegeri.2-15


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS7. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaanumum kepada TKK.8. Membantu menyelaraskan kegiatan PAMSIMAS agar sesuai denganrencana pembangunan (master plan) kabupaten bersangkutan agar tidaktumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lain yang sejenis.9. Memberikan masukan kepada DPMU, khususnya mengenai masalah yangberkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan Program.10. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuankegiatan di lapangan.2.4.4 District Project Management Unit (DPMU)DPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. Ketua DPMUdibantu oleh 4 anggota dan dibentuk melalui SK Bupati/Walikota.Organisasi PMU Kabupaten yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 4 bagianyaitu:• Bagian Perencanaan;• Bagian Monitoring dan Evaluasi;• Bagian Keuangan.Tugas dan tanggung jawab DPMU terutama menangani manajemenpelaksanaan Program di kabupaten, dengan perincian tugas sebagai berikut :1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting &programming) untuk kegiatan Program di kabupaten.2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultantingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melaluikunjungan ke desa-desa di kabupaten/kota.4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada PMU Propinsi dan PMU Pusatsesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untukpelaksanaan Program, tembusan kepada TKPr dan TKK. IFR harus sudahditerima PMU Pusat 1 minggu setelah akhir setiap triwulan.5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam prosespembuatan laporan audit setiap tahun.6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yangberkaitan dengan Program.7. Memberikan bimbingan TKM agar melakukan pencatatan terhadapkemajuan Program yang dilaksanakan.8. Menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun.9. Membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaanmasyarakat dalam membuat rencana kerja masyarakat (RKM).10. Memastikan penyusunan data disaggregasi gender dan monitoringkesinambungan dengan mempergunakan MPA/PHAST dari setiap tahapankegiatan input, proses, output, dan outcomes bersama. Melakukan reviewdan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi pelibatan danperanserta gender dalam setiap kegaitan.11. Membantu dalam proses penyaluran dana Hibah Desa guna pelaksanaankegiatan di tingkat desa.2-16


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS12. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan TKK, danmemberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagaidasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antarkegiatan Program.13. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuanProgram termasuk laporan keuangan dan lainnya.14. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuandi kabupaten.15. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasionalteknis dan administrasi Program.16. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM17. Bekerjasama dan memantau kinerja kegiatan Konsultan ManajemenPropinsi.Ketua DPMU (Kabupaten/Kota)Tugas ketua DPMU adalah:1. Mengembangkan, memfasilitasi dan melaksanakan manajemen Programsecara keseluruhan di Kabupaten2. Membangun koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan danpelaporan Program di Kabupten3. Menyusun rencana kerja secara menyeluruh yang digunakan sebagaiacuan operasional di Kabupaten.4. Mengkoordinasikan keluaran (output) kegiatan para konsultan yang terlibatdalam Program.5. Memonitor keluaran tenaga ahli, baik dalam segi kualitas maupun ketepatanjadualnya dan mengintegrasikan keluaran tersebut dengan komponenProgram lain.6. Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifatadministratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalampelaksanaan Program.7. Memfasilitasi pertemuan koordinasi Tim Koordinasi kabupaten, Tim Teknissecara periodik guna membahas & mencari jalan keluar atas permasalahanyang ada.8. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Program.9. Bersama dengan Konsultan Pendamping Kabupaten menyusun laporanakhir Program.10. Memastikan pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Program danPetunjuk Pelaksanaan Operasional Tingkat Desa.11. Memberikan penilaian terhadap kinerja konsultan dan TFM12. Memberikan masukan informasi kepada PMU Pusat terhadap kinerjakonsultan Konsultan Manajemen Kabupaten.Kualifikasi Ketua PMU Kabupten:1. Pengalaman dalam pengelolaan program air bersih dan penyehatanlingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakatminimal 5 tahun.2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifatpinjaman dan administrasi keProgram minimal 2 tahun.2-17


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3. Berpendidikan minimal D3 atau sederajat.4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif.5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesordan komunikasi dengan internet atau e-mail.Bagian PerencanaanTugas Bagian Perencanaan:1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasukmengkaji anggaran sektor terkait di kabupaten, menyusun rinciankebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikan komponen pembiayaanke dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKAK/L) serta melaksanakan pembahasan anggaran tahunan tersebutdengan sektor terkait.2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkandengan pendanaan Program.3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasipelaksanaan kegiatan.4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat(RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunanrencana tahunan.5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan dengan CostSteps pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitas penyusunananggaran secara global.6. Mengumpulkan data dalam upaya menunjang penyusunan rencana tahunandi Tingkat Kabupaten/Kota.7. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatanpenyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.8. Memfasilitasi pengembangan kegiatan penyuluhan kesehatan danpengawasan kualitas air.9. Melakukan kajian terhadap perencanaan dan manajemen Programdikaitkan dengan pengadaan.Kualifikasi Bagian Perencanaan:1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkunganpermukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkaitdalam mengembangkan program AMPL.3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalampenyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya.4. Berpendidikan minimal S1.5. Bisa berbahasa Inggris.Bagian Monitoring dan EvaluasiTugas Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan DPMU.2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir olehDPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekataninovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan serta2-18


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASsecara periodic memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatasMenginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepadasektor terkait di Pusat dan Propinsi.3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan danperjalanan dinas, khususnya laporan staf DPMU.4. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing desa.5. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yangmenyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah.6. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaanpelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektorterkait.7. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadapsemua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untukpenyusunan laporan.8. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasukdiantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya,(b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c)mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d)perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistimlogistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencanaevaluasi pelatihan.9. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunanLaporan Manajemen Program sesuai format yang telah disepakati denganBank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaiandan mengirimkan melalui e-mail kepada PPMU dan CPMU.10. Membantu Ketua DPMU untuk memonitor pelaksanaan PetunjukPengelolaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program TingkatMasyarakat.11. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua PetunjukPelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir.Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program.2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui programdatabase dan spread sheet.3. Minimal lulusan S1.4. Dapat berbahasa Inggris.Bagian KeuanganBagian Keuangan bertugas untuk:1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasipenyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjamansetiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual).2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat.3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan ataspelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun padaperiode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajianpengelolaan keuangan di tingkat Desa.2-19


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan tentangpelaksanaan peraturan yang berlaku dilingkungan IBRD dan Pemerintah RI.5. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanansesuai dengan permintaan Bank Dunia.6. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu.7. Memfasilitasi semua pimpinan Program dalam penyusunan laporankeuangan sebagai bahan audit BPKP.8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP.9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak.10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFRsesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untukFinancial Report/Laporan Keuangan.Kualifikasi Bagian Keuangan:1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negerikhususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun.2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah.3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi.2.5 Tingkat Desa2.5.1 Pemerintah Desa/KelurahanPemerintah Desa/Kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk:1. Menyelenggarakan Roadshow(sosialisasi dan pembentukanOMS/Pokmas/LKD, KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya.2. Menjamin terbentuknya OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD melalui forummusyawarah tingkat desa.3. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindaklanjut dari hasil musyawarah desa.4. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaankegiatan.5. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yangdibuat oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD. (Apabila kontraktual maka aspek inisepenuhnya menjadi kendali Satker Sementara)6. Memfasilitasi KPP untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan hasil infrastruktur terbangun.7. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepadaTKK dengan diketahui oleh Tim Kecamatan.8. Menerima prasarana hasil kegiatan dari Bupati/Walikota dan meneruskanpengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.2.5.2 Tim Kerja Masyarakat (TKM)Sejalan dengan konsep dan pendekatan Program yang menempatkanmasyarakat sebagai pemilik dan pelaksana kegiatan pembangunan disatu desaatau beberapa desa, maka perlu dibentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) yangterdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa bersangkutan secarademokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender (gender balance) dalammelaksanakan kegiatan Program. Proses pemilihan serta pembentukan TKMtersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang dikenal2-20


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASdengan proses MPA/PHAST dilakukan di desa. Dimana TKM tidak bolehmenerima upah dari kegiatan yang dilaksanakannya untuk tingkat desa. TKMdiperkuat oleh SK Bupati/Walikota.2.6 Bantuan Teknis Konsultan2.6.1 Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC)Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC)pengadaannya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perludiperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratanProgram. Konsultan Manajemen Pusat harus menyediakan tenaga ahli yangberkualitas baik internasional maupun tenaga ahli nasional dari bidang ekonomi,kesehatan, teknis, dan manajemen Program yang mampu mendukungpencapaian tujuan dan sasaran PAMSIMAS. Konsultan Manajemen Pusat akanmendukung CPMU dalam implementasi strategi dan kebijakan, penyusunanpedoman, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan programdan keberlanjutan paska Program. Tenaga ahli akan bekerja sama denganinstansi/unit pelaksana Program dalam melaksanakan tugasnya dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain pada seluruh tingkatan baik di pusat, propinsimaupun daerah.Konsultan Manajemen Pusat, melalui Team Leader, berkewajiban dalammengendalikan dan mengawasi kemajuan pekerjaan, keluaran dan outcomesdari setiap tenaga ahli. Dalam pelaksanaaannya CPMU akan memberikanarahan kepada Konsultan Manajemen Pusat melalui team leader, danditeruskan kepada tenaga ahli sektoral sesuai dengan bidangnya.Secara rinci, tugas Konsultan Manajemen Pusat adalah:1. Menyiapkan dukungan teknis dan manajemen yang sesuai dengankebutuhan dengan pendekatan dan metodologi yang memadai untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;2. Membantu CPMU dalam mengadministrasikan dan mengelolapenyelenggaraan program dan Program.3. Membantu CPMU dalam mempersiapkan rencana dan jadual pelaksanaanProgram.4. Membantu CPMU dalam memantau dan menjamin kelancaranpelaksanaan Program.5. Membantu CPMU dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasukmenyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), permintaan SuratPersetujuan Bank Dunia, dan lainnya.6. Membantu CPMU dalam melaksanakan pengadaan dan melakukansupervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dan LembagaSosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan ProgramPAMSIMAS.7. Membantu CPMU dalam menyusun laporan dan auditing dari pelaksanaanProgram.2-21


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS8. Membantu CPMU dalam mempersiapkan dan menyampaikan ProjectManagemen Report (IFR) setiap triwulan kepada kepada Tim Pengarahdan Bank Dunia.9. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakatdan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjaminkeberhasilan pelaksanaan Program.10. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasukmenyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi.11. Memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada PPMU dan DPMUapabila diperlukan.12. Membantu CPMU dalam melakukan kegiatan teknis.13. Membantu CPMU dalam penyusunan pedoman teknis dan pedomanpelaksanaan Program.14. Melaksanakan program pelatihan bagi konsultan ditingkat Kabupaten danKecamatan melalui Pihak III pada tahun pertama pelaksanaan.2.6.2 Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC)Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC)pengadaanya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perludiperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratanProgram. PMC akan menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman dari tenagaahli manajemen program, tenaga ahli sanitasi dan PERILAKU HIGIENIS ,tenaga ahli Air Minum dan Sanitasi, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakatdi tingkat propinsi dan kabupaten/kota.Konsultan Manajemen Propinsi (PMAC) bertugas untuk memberikan dukunganteknis kepada propinsi dalam hal ini mendukung PPMU dalam implementasiprogram dan dalam perluasan dan pengarusutamaan pendekatanpemberdayaan masyarakat, konsultan ini berada di salah satu ibu kota propinsiyang menjadi daerah kerjanya. Pendampingan teknis ini akan mendukungpencapaian sasaran dan outcomes PAMSIMAS melalui dukungan teknis dalammanajemen Program, dukungan teknis dan monitoring-evaluasi di tingkatpropinsi, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan Program dan keberlanjutanpaska Program di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dan desa.Tenaga ahli tingkat propinsi akan berkedudukan di PPMU yang berada diibukota propinsi dari masing-masing propinsi. Sementara tenaga ahli tingkatkabupaten/kota akan berkedudukan di DPMU, dimana dalam pelaksanaannyasebagian besar waktu dari tenaga ahli tersebut berada di tingkat kecamatan dantingkat desa. Tim fasilitator masyarakat (TFM) akan berkedudukan di desa yangmenjadi wilayah penugasannya. Konsultan akan bekerjasama dengan instansiterkait dan tenaga ahli di semua tingkatan baik dari pusat, propinsi, kabupatensampai tingkat desa.Konsultan Manajemen Propinsi akan berkoordinasi dengan PPMU dan DPMUdalam melaksanakan tugas. Secara rinci tugas PMC adalah:1. Membantu PPMU dalam mensosialisasikan pedoman teknis dan pedomanpelaksanaan Program di semua kabupaten/kota dan instansi terkait.2-22


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS2. Membantu PPMU dan DPMU dalam mengadministrasikan dan mengelolapenyelenggaraan program.3. Membantu PPMU dan DPMU dalam mempersiapkan rencana (termasukpenguatan kelembagaan) dan jadual pelaksanaan Program4. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pendampingan teknisdan kegiatan promosi PERILAKU HIGIENIS dan sanitasi.5. Mengendalikan dan memfasilitasi Tim Fasilitator Masyarakat dalammelaksanakan tugas pendampingan dan penguatan kelembagaanmasyarakat.6. Membantu PPMU dan DPMU dalam memantau dan menjamin kelancaranpelaksanaan Program, termasuk pemantauan yang berkelanjutan.7. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pengadaan danmelakukan supervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat danLembaga Sosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaanProgram PAMSIMAS.8. Membantu PPMU dan DPMU dalam menyusun laporan dan auditing daripelaksanaan Program, termasuk dalam Project Management Report danmenyampaikan kepada CPMU.9. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakatdan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjaminkeberhasilan pelaksanaan Program.10. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam perluasan dan pelaksanaanpemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi.11. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasukmenyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi.2.6.3 Fasilitator Masyarakat (FM) atau Community Facilitator (CF)Fasilitator masyarakat adalah tenaga pendamping yang telah dilatih sehinggamempunyai keterampilan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitasmasyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelolakegiatannya.Setelah dilatih mereka dikontrak untuk pelaksanaan Program PAMSIMASdibawah supervisi dan bimbingan para konsultan kabupaten sesuai tugas danfungsi masing-masing. Pengadaan fasilitator masyarakat melalui proses“pengadaan” dengan tahap pelatihan dan “pembentukan” karakter.Dalam melaksanakan kegiatannya FM akan bekerja sebagai tim yang terdiri dari3 orang minimal satu anggota tim adalah perempuan, dengan latar belakangpendidikan:1. Teknik;2. Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan;3. Pemberdayaan Masyarakat.Setiap Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) akan bertanggung jawab untukmenangani 3-5 desa per tahun tergantung dari kondisi geografis danpenyebaran desa lokasi Program. Dalam melaksanakan kegiatan di lapanganFM akan berkerja sebagai tim untuk menghadapi masalah di tingkat masyarakatyang cukup beragam dan mencakup antara lain masalah teknis, masalah sosial2-23


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASbudaya, dan masalah perilaku yang membutuhkan ketrampilan yang berbedabeda.Pengadaan TFM melalui proses pemilihan calon dari Kabupaten/Kota danPropinsi melalui seleksi yang dilakukan di pusat. Setelah terpilih, kepada TFMtersebut diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabmasing-masing, yang akan diatur dalam manual pengadaan TFM.Selama proses ini berjalan, setiap anggota tim dapat belajar dan menghimpunpengalaman kerja, hingga dikemudian hari dapat menjadi pembina masyarakatyang tangguh. Selesai pelatihan, TFM akan dikontrak oleh perusahaan/firm dandilibatkan dalam pelaksanaan Program dibawah supervisi dan bimbingan parakonsultan tingkat Propinsi Secara operasional TFM bertanggung jawab padaPemerintah Daerah melalui DPMU.Pada saat Program berakhir masa pelaksanaannya,TFM tersebut merupakanasset daerah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan lain,terutama kegiatan pembangunan yang berbasis pada peran serta masyarakat.Sesuai konsep Program, proses tersebut diatas merupakan salah satu kegiatankomponen pemberdayaan masyarakat (capacity building).FM memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat(RKM) mendampingi pelaksanaan kegiatan dan tidak boleh berperan sebagaipemasok dan kontraktor.Setiap tim fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaiberikut:1. Memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk dapat membentuk danmembantu pemilihan anggota TKM secara demokratis dengan memperhatikankesetaraan jender dan kesetaraan kaya miskin.2. Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat padaperiode pembuatan RKM, periode pelaksanaan konstruksi sarana air bersihdan sanitasi, dan periode paska konstruksi, yang diantaranya meliputi:a. Pelaksanaan Rapid Technical Asessment (RPA) bersama denganmasyarakat desa setempat;b. Bantuan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menyiapkanRKM dengan menggunakan metodologi MPA/PHAST;c. Bantuan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasimasalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan air dansanitasi dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebutdengan menggunakan metodologi MPA/PHAST;d. Pelaksanaan survey teknis dan pembuatan DED;e. Upaya pro-aktif dalam menghimpun sumber daya masyarakat agardapat memenuhi konstribusi yang dipersyaratkan;f. Pelaksanaan pelatihan (on-the job training) dan supervisi dalampelaksanaan konstruksi dengan pendekatan swakelola masyarakat;g. Pemberian dukungan dan bantuan teknis pada TKM sebagaimanadiperlukan;2-24


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASh. Pelaksanaan pelatihan (on-the-job training) dan supervisi untukmasalah operasional, perawatan dan perbaikan sarana Air Bersih &Sanitasi;i. Pendampingan dan pelatihan TKM dalam mengelola dana bergulirsanitasi;j. Bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan monitoringsendiri pada pelaksanaan Program dan juga paska Program.3. Bertindak sebagai penghubung dan penengah antara TKM dan KonsultanManajemen Kabupaten.4. Pendampingan dalam pengelolaan dana sehingga kegiatan di lapangandapat berjalan secara efisien.5. Mengambil inisiatif untuk mendapatkan dan memberikan informasi kepadapelaksana Program sejenis untuk menghindari tumpang tindih dan secarabersama dapat mencari solusi dan jalan keluar terhadap masalah yangdihadapi oleh masyarakat.6. Menerima keluhan dan pertanyaan tentang Program dan membantumeyakinkan adanya keterbukaan dalam manajemen Program di setiap desabinaan.7. Memberdayakan TKM dibidang administrasi & keuangan.8. Melaporkan semua perkembangan kegiatan didesa lokasi Program didaerahbinaan setiap bulan kepada PMU Kabupaten.9. Menyusun data disaggregasi jender dari setiap tahapan kegiatan input,proses, output, dan outcomes. Dimungkinkan melakukan tindakan turuntangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan peranserta gender dalamsetiap kegiatan.2-25


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 3 PERENCANAAN3.1 UmumBab perencanaan secara umum membahas mengenai kegiatan dalam tahappersiapan yang dirinci menjadi 4 kegiatan, yaitu:1. Penentuan Lokasi2. Strategi Perencanaan Program3. Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan4. Mekanisme Perencanaan AnggaranPerencanaan perlu dilakukan untuk memperkecil kesalahan dalampelaksanaan/implementasi program PAMSIMAS, agar mencapai hasil (output) dandampak (outcome) yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat, sehinggaterwujud pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Jadiperencanaan merupakan awal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untukberpartisipasi dalam pembangunan atau berarti program PAMSIMAS dilakukan dari,oleh dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannyaterdapat kegiatan-kegiatan (pelatihan, pendampingan, advokasi dsb).3.2 Tujuan PerencanaanTujuan Perencanaan adalah mempersiapkan program PAMSIMAS dalam upayamencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang ditetapkan pada penentuankebijakan PAMSIMAS dalam Financing Agreement (FA) dan Project AppraisalDocument (PAD)3.3 Lingkup PerencanaanPerencanaan mencakup penentuan propinsi dan kabupaten/kota sasaran, penentuandesa sasaran, kegiatan penyiapan dan pengkondisian masyarakat, pendampinganmasyarakat, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dan penyiapan danayang perlu dialokasikan dalam DIPA.3.3.1 Kegiatan Penentuan LokasiPemilihan PropinsiPemilihan propinsi menggunakan data dari Human Development Report 2004khususnya untuk Human Development Index dan Human Poverty Index. Propinsidirangking berdasarkan kedua Index diatas. Hasilnya kemudian dibandingkan denganpenetapan rangking propinsi berdasarkan data susenas, 2004.Kriteria Pemilihan Propinsi:a. Index Kemiskinan berdasarkan data survei nasionalb. Terbatasnya akses terhadap air minum dan sanitasi berdasarkan data surveinasionalc. Prevalensi penyakit terkait air dan sanitasi tinggi berdasarkan data survei nasional3-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASd. Bukan daerah CWSHP (Community Water Supply and Health Project)e. Mengikuti Lokakarya pertama yaitu sosialisasi program dan penjaringan minatPemilihan Kabupaten/KotaKriteria Penentuan Kabupaten/KotaPemilihan kabupaten, dari propinsi terpilih dengan kriteria tersebut di atas, dapat ikutdalam PAMSIMAS. Konfirmasi pemilihan didasarkan pada surat minat dari pemerintahkabupaten/kota dan persetujuan untuk menyediakan dana pendamping danpersonilnya yang dipergunakan untuk mendanai program pendamping dikabupaten/kota bersangkutan. PAMSIMAS ditargetkan untuk mencakup 5.000 desayang dinilai pada saat persiapan program, selain itu pemerintah kabupaten/kota:1. Membuat pernyataan minat keikutsertaan dalam program PAMSIMAS;2. Bersedia menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari total hibahdesa (Rp. 27.500.000/desa).3. Bersedia membentuk organisasi pengelola program;4. Menyediakan dana pendukung untuk operasional penyelenggaraan program ditingkat Kabupaten/Kota;5. Bersedia melaksanakan replikasi desa, dengan jumlah desa replikasi berdasarkankemampuan fiskal kabupaten/kota sebagai berikut :a. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal rendah, minimal mereplikasi 1 desa,untuk tiap 10 desa peserta PAMSIMAS.b. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal sedang, minimal mereplikasi 2 desa,untuk tiap 10 desa peserta PAMSIMAS.c. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal tinggi, minimal mereplikasi 3 desa, untuktiap 10 desa peserta PAMSIMAS 1 .Penyelenggaraan replikasi desa dilakukan mulai tahun ke-2 dan seterusnya sertadidanai sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, termasuk didalamnya penyediaan tenaga pendamping/fasilitator.1 Sesuai hasil rapat tim pengarah pusat tanggal 20 April 2006, di Ruang Rapat Bina Program Ditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum.3-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPemilihan DesaSecara sistematis proses pemilihan desa sasaran PAMSIMAS dilaksanakan sesuaidiagram di bawah ini :SOSIALISASI PROYEKDI TINGKAT KABUPATENPenyelenggara : TKK dan DPMUPeserta : Aparat dan perwakilan masyarakat desa/ kelurahan serta aparatkecamatan (baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin) yang akandilibatkan dalam proyek.Output : Peserta mengerti tentang proyek dan mampu untukmelaksanakan Sosialisasi Proyek di tingkat desa/ kelurahan.SOSIALISASI PROYEKDI TINGKAT DESA/KELURAHANPenyelenggara : Aparat Desa/KelurahanPeserta : Masyarakat desa/ kelurahan yang akan dilibatkan dalam proyekOutput : peserta dapat mengerti tentang proyek dan peran dantanggungjawabnya bila ikutserta dalam proyek.PERNYATAAN MINATMASYARAKATMasyarakat melakukan pertemuan formal maupun informal, dari tingkat dusun/ RWsampai desa/ kelurahan, untuk menentukan apakah akan ikut serta dalam proyekatau tidak.Minat masyarakat ini harus dibuat dalam Surat Pernyataan Minat Keikutsertaandalam PAMSIMAS (SPMKP).(1 BULAN)PENETAPAN DESA/KELURAHAN SEBAGAILOKASI PROYEKDesa/ kelurahan yang berninat (ditunjukkan dengan SPMKP kemudian ditetapkansebagai desa/ kelurahan sasaran penerima proyek dalam daftar pendek (short list)desa/ kelurahan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.(1 BULAN)Gambar 3-1. Diagram Proses Pemilihan Lokasi Program PAMSIMASPenetapan desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu padasurat minat masyarakat 2 dan selanjutnya dibuat daftar prioritas (ranking) desa sasarandengan indikator sebagai berikut :Kriteria Pemilihan DesaNo KRITERIA LOKASI SUMBER DATA1 Indeks kemiskinan Desa/ Kelurahan yang tinggi Podes 20052 Desa/ kelurahan yang terbatas akses terhadap air minum Potdes, PU, Dinkes(rawan air)3 Desa/ kelurahan yang terbatas akses terhadap sanitasi Potdes, PU, Dinkes4 Desa/ kelurahan dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air Dinkes/ Puskesmasyang tinggi5 Desa/ kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis(air minum & sanitasi) dalam 2 tahun terakhirBappeda, PU, DinkesGambar 3-2. Kriteria Pemilihan Desa2 Surat minat masyarakat mencakup termasuk kesanggupan memenuhi persyaratan program (kontribusi danatunai sebesar 4% dan natura [seperti material lokal, tenaga kerja lokal] /in-kind minimal 16% dari total biaya RKM).3-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASProses pemilihan desa ini sangat penting, terkait dengan pencantuman jumlah desasebagai tolok ukur dalam DIPA 3 Satuan Kerja Penyelenggaraan PAMSIMASKabupaten/Kota. Dengan demikian, proses pemilihan desa harus masuk dalampenetapan DIPA sebagai lampiran yang dapat disusulkan sebelum pencairan DIPA.Untuk tahun pertama (2007), jumlah desa sasaran sudah ditentukan dari pusat, yaitu 9desa/kelurahan per Kabupaten/Kota. Sedangkan nama-nama desa ditetapkan olehBupati/Walikota berdasarkan Kriteria Pemilihan Desa Sasaran (gambar 3-2).Untuk tahun berikutnya, jumlah maksimal desa sasaran PAMSIMAS adalah 24 desa(2008) dan 17 desa (2009) per Kabupaten/Kota.3.3.2 Strategi Perencanaan Program1. Sumber dana PAMSIMAS berasal dari APBN Murni, APBN PLN, APBDKabupaten/Kota dan Masyarakat.2. Dana APBN dialokasikan melalui Satker di Pusat, Satker di Propinsi dan Satker diKabupaten/Kota.3. Dana APBD Kabupaten/Kota diutamakan sebagai dana pendamping untuk HibahDesa dan operasional program di lapangan seperti pembinaan teknis, penyuluhanperilaku higienis, pelatihan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan diKecamatan/desa dan kegiatan lain yang spesifik/khusus di daerah.4. Dana yang disediakan dari APBN atau APBD tidak bisa diganti dengan PLN (RK).5. Penyusunan RKM selambat-lambatnya dapat diselesaikan pada bulan Agustus,sehingga masih mempunyai kesempatan untuk mencairkan dana kegiatan fisik.6. Usulan target desa per tahun ditentukan berdasarkan kemampuan pendanaan danjumlah tim TFM di masing-masing Kabupaten.7. Satu Tim TFM diperkirakan dapat memfasilitasi 3-5 desa yang dapat disebarkanpada 2-3 kecamatan. Beban kerja TFM pada tahun ke 2 akan ditinjau kembaliberdasarkan kinerja dan kondisi masing-masing kabupaten/kota3.3.3 Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaana. Penyusunan RKMSetelah suatu lokasi (desa) terpilih sebagai peserta program PAMSIMAS maka akandilakukan kegiatan tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap paskaprogram. Tahapan dan prosedur perencanaan dan penyusunan RKM sesuai denganGambar 3-3. Setelah melalui tahap penyaringan maka diumumkan desa yang masukdalam daftar pendek (short list) penerima program pada tahun anggaran tertentu yangditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan dari TKK.Perencanaan di tingkat desa dilakukan dengan melakukan identifikasi dan analisissituasi mengenai kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan, sehingga tersusunRencana Kerja Masyarakat (RKM). RKM merupakan suatu dokumen hasil3 Nama desa masuk dalam DIPA sebagai lampiran tolok ukur,3-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASperencanaan patisipatif yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan komponenkegiatan dalam program PAMSIMAS. Dokumen ini berbentuk proposal kegiatan yangakan dilakukan oleh masyarakat.RKM dalam program PAMSIMAS dibagi menjadi dua, yaitu:1. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) IDokumen ini secara umum mencakup rincian tentang rencana kegiatan:pelaksanaan pelatihan masyarakat; kegiatan pembangunan sarana air minum dimasyarakat; maupun pembangunan sarana air minum di sekolah (merupakankesatuan sistem dengan sarana air minum untuk masyarakat).2. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) IIDokumen ini secara umum mencakup rincian tentang rencana kegiatan:pelaksanaan pelatihan penguatan badan pengelola; pelatihan tentang perilakuhigienis dan implementasi program Perilaku Higienis di masyarakat dan sekolah;serta pembangunan sarana sanitasi untuk sekolah dan atau tempat-tempat umum(misal : puskesmas).Proses penyusunan RKM I dan II secara garis besar diilustrasikan sebagaimana padaGambar 3-3. Secara rinci, proses penyusunan RKM I dan RKM II dijabarkan danmengacu pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan di Tingkat Masyarakat (gambar 3-3).3-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPROSES PERENCANAAN DANPENYUSUNAN RENCANA KERJAMASYARAKAT (RKM) IKegiatan ini meliputi Identifikasi dan Analisis Situasi, Pertemuan Pleno Desa untukMembahas Hasil Identifikasi dan Analisis Situasi dan Pembentukan Tim KerjaMasyarakat, Pemilihan Opsi untuk RKM I, Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I,Penyusunan RKM I, Pertemuan Pembahasan RKM I, dan Pengajuan RKM I. RKMkemudian dievaluasi untuk disetujui.PELAKSANAAN COMMUNITY LEDTOTAL SANITATION (CLTS)Kegiatan ini dilakukan untuk memicu peningkatan akses terhadap sarana sanitasidan bebas dari buang air besar di sembarang tempat.PELAKSANAAN PELATIHAN DITINGKAT MASYARAKATKegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TKM dan masyarakat agarterampil dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dalam RKM.PELAKSANAAN KONSTRUKSI AIR DIMASYARAKAT DAN SEKOLAH, DANPENYIAPAN TKM SEBAGAI BADANPENGELOLAKegiatan ini dilakukan untuk membangun sarana air di masyarakat dan sekolah ,setelah itu dilakukan penyiapan TKM sebagai Badan Pengelola.PROSES PENYUSUNAN RKM IIKegiatan ini meliputi Pertemuan Pemilihan Opsi untuk RKM II ,Penyusunan RKM II,Pertemuan Pembahasan RKM II, dan Pengajuan RKM II.PELAKSANAAN PELATIHANPENGUATAN BADAN PENGELOLAKegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TKM sebagai badanpengelola agar dapat menjaga keberlanjutan program.PELATIHAN TENTANG PERILAKUPERILAKU HIGIENIS DANIMPLEMENTASI PROGRAMPERILAKU HIGIENIS DIMASYARAKAT DAN SEKOLAHSebelum program peningkatan PERILAKU HIGIENIS dilaksanakan makasebelumnya dilakukan Pelatihan PERILAKU HIGIENIS untuk guru, tenagakesehatan, dan unit kesehatan TKM/Badan pengelola. Pelaksanaan kegiatanPERILAKU HIGIENIS kemudian dilakukan di masyarakat dan sekolah.PEMBANGUNAN SARANA SANITASIUNTUK SEKOLAHSarana sanitasi (jamban) dibangun di sekolah yang ada dalam lingkungan desadengan mempertimbangkan jenis dan jumlah desa.PENGELOLAAN SARANA AIR MINUM ,SANITASI, DAN PROGRAMKESEHATANTahap ini merupakan kegiatan-kegiatan pasca konstruksi yang dilakukan baik olehTKM/Badan Pengelola bersama-sama dengan masyarakat.Gambar 3-3 Sistem dan Prosedur Penyusunan RKMb. Konsolidasi Perencanaan Tingkat KabupatenBerdasarkan pada RKM dan rencana pelaksanaan kegiatan, DPMU menyusunperencanaan kebutuhan anggaran pelaksanaan untuk pendanaan tahun berikutnya.Kegiatan ini harus sudah dapat disiapkan pada bulan Mei, untuk dapat diusulkan dandiajukan ke Propinsi (melalui PPMU) dan tingkat Pusat (melalui CPMU). Selain itu,DPMU harus mempersiapkan tersedianya dana pendamping untuk pembiayaan RKMmelalui APBD Kabupaten/Kota. Untuk itu kebutuhan dana APBD Kabupaten/Kota3-6


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASdiajukan PPMU melalui TKK, untuk diteruskan pada proses pengajuan anggaran. Halini terutama terkait dengan kebutuhan dana sebesar 10% sebagai dana pendampingpembiayaan rencana kerja masyarakat.c.Konsolidasi Perencanaan Tingkat PropinsiBerdasarkan usulan DPMU dan mempertimbangkan rencana pelaksanaan tahunberikutnya serta masukan dari PPIU, pada setiap bulan Juni, PPMU menyusunperencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran, terkait dengan kegiatanpendampingan dan penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan RKM tingkat desa.Usulan ini diajukan dan disampaikan kepada CPMU untuk dipersiapkan dalam DIPAtahun berikutnya.d. Konsolidasi Perencanaan Tingkat PusatBerdasarkan pada pengajuan dana PPMU, DPMU dan CPIU serta rencanapelaksanaan kegiatan, CPMU menyusun perencanaan kebutuhan anggaranpelaksanaan untuk pendanaan tahun berikutnya. Kegiatan ini harus sudah dapatdisiapkan pada bulan Juni (akhir), untuk dapat diusulkan dan diajukan ke Departemenuntuk mendapatkan alokasi anggaran.Alokasi pendanaan yang dilakukan CPMU, termasuk penyiapan DIPA Pusat, Propinsi,dan Kabupaten. Selain itu, CPMU harus menyiapkan rencana pendanaan yang harusmencakup seluruh Implementing Unit.e. a Block GrantDana block grant PAMSIMAS per kabupaten untuk tahun I (2007) telah ditetapkantarget penganggarannya, yaitu 9 desa.3-7


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASNo Kegiatan Lokasi Personil/FasilitatorTahun 1(2007)Tahun 2(2008)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 41 Identifikasi, Analisis Situasi Desa DPMU & CPIU2 RKM ITim KoordinasiKabupaten3 CLTS Tim Teknis KabupatenPelatihanTim FasilitatorMasyarakatPenyiapan TKM4 Opsi RKM IIPembahasanPengajuan5 RKM II6 Evaluasi Proposal (1 bulan)7 Pelatihan/Penguatan TKMPelatihan Perilaku Higienis8 Pembangunan Sarana Sanitasi8 Konsolidasi Perencanaan Tingkat Kabupaten Kabupaten DPMU & CPIU(DED, Anggaran, Dana Pendamping)9 Konsolidasi Perencanaan Tingkat Propinsi Propinsi DPMU & CPIU(Anggaran, Pendampingan, Penguatan TKM, PelaksanaanRKM) Tim Koordinasi PropinsiTim Teknis Propinsi10 Konsolidasi Perencanaan Tingkat Pusat Pusat CPMU & PPIU(DIPA Pusat, Propinsi, Kab/Kota) Tim Koordinasi PusatCMACGambar 3-4 Jadwal Mekanisme dan Konsolidasi Perencanaan3-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3.3.4 Mekanisme Perencanaan AnggaranDPMU masing-masing Kabupaten/Kota harus merencanakan target kegiatan yangakan dilaksanakan setiap tahun sesuai perkiraan target desa yang akan dicapai,sehingga dapat dihitung jumlah biaya yang dibutuhkan . Hasil perencanaan danperhitungan tersebut disampaikan kepada TKK untuk di proses lebih lanjut melaluiRapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten, dan juga disampaikan kePPMU di Propinsi.Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupate/Kota dapat menghitung kebutuhandana untuk Program PAMSIMAS. Kebutuhan dana tersebut kemudian dapat diusulkanke APBN melalui pertemuan Konsultasi Nasional yang setiap tahun diselenggarakanpada bulan Maret atau awal April.Untuk mempermudah proses perencanaan melalui mekanisme Rakorbang – Konas,maka sebelum penyelenggaraan Rakorbang, program PAMSIMAS perlumenyelenggarakan pertemuan oleh DPMU sebelum Rakorbang di Kabupaten, agarhasil pertemuan dapat disampaikan pada Rakorbang di Kabupaten dan PPMUPAMSIMAS untuk mencegah keterlambatan dan ketidaktahuan Pemerintah Kabupatendan Propinsi dalam menyediakan dana pendamping, terutama dalam bentukpembiayaan program pendamping.Data yang diterima oleh PPMU diolah dalam pertemuan perencanaan program tingkatpropinsi sebelum pertemuan Rakorbang Propinsi, adapun hasil pertemuan oleh PPMUdisampaikan kepada Tim Teknis Propinsi (TTP) untuk disampaikan kepada TKP untukdibahas dalam pertemuan Rakorbang Propinsi. Untuk itu data perencanaan yang akandibahas berasal dari Rakorbang Kabupaten dan TKP.Hal yang sama dilakukan CPMU dengan mengolah dan menganalisis seluruh hasilpertemuan perencanaan program dari masing-masing Kabupaten, Propinsi dan Unitterkait di tingkat Pusat untuk dijadikan usulan Program PAMSIMAS secarakeseluruhan kepada Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana Program.Sehubungan dengan siklus perencanaan tahunan yang berlaku selama ini, makajadwal perencanaan dapat diusulkan disesuaikan dengan jadual perencanaan danpengajuan anggaran.Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pertemuan Pra-Rakorbang antara lain:1. Jumlah biaya program untuk Kabupaten/Propinsi bersangkutan2. Rincian Kegiatan yang dibiayai PLN3. Rincian Kegiatan yang dibiayai APBD4. Rincian Kegiatan yang dibiayai APBN5. Proporsi pendanaan untuk kegiatan yang memerlukan dana pendamping secarabergandeng (Proporsional untuk kegiatan yang sama)6. Volume masing-masing jenis kegiatan serta unit cost-nya.3-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASProses perencanaan jumlah desa dan alokasi dana secara sistematis diilustrasikansebagaimana gambar 3-5.Identifikasi Analisis SituasiRKM ICLTSPelatihanPenyiapan TKMOpsi RKM IIPembahasanPengajuanRKM IIPelatihan/Penguatan TKMPelatihan Perilaku HigienisPembangunan Sarana Sanitasidan Program KesehatanDESADPMU* DED* Anggaran* Dana PendampingKAB/KOTAPPMU* Usulan DPMU - Anggaran* Input PPMU - Pendamping- Penguatan TKM- Pelaksanaan RKMPROPINSICPMU* Usulan PPMU - DIPA Pusat* Usulan DPMU & CPIU - DIPA Propinsi- DIPA Kab/KotaPUSATGambar 3-5 Penyusunan RKM dan Perencanaan Anggaran sesuai Jumlah DesaSasaran (untuk 2008 - dst)3-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3.3.4.1 Kategori KomponenHal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan antara lain adalah kategoripembiayaan dan komponen program.a. Kategori PembiayaanKategori yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS yang dibiayaiIDA berdasarkan sumber dana dapat dirinci menjadi beberapa kategori, yaitu:1. Barang, Lokakarya dan Workshop dari Komponen A dan E meliputi antara lain:Materi Pendidikan, Pekaksanaan Pelatihan, Peralatan Kantor, (100% untukforeign expenditures, 100% local expenditures / ex-factory dan 80% pembelianlokal)2. Barang, Lokakarya dan Workshop dari Komponen B meliputi antara lain: MateriPendidikan, Peralatan Kantor, (100% untuk foreign expenditures, 100% localexpenditures / ex-factory dan 80% pembelian lokal)3. Kategori Hibah digunakan untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi(70% dari dana hibah).4. Kategori Konsultan Services atau Jasa Konsultan untuk pembiayaan KonsultanInternasional, Konsultan Lokal, Monitoring, Studi, maksimal 40 % dari dana yangdiperlukan.5. Kategori Manajemen Program atau Project Management mencakup antara lain:biaya perjalanan, pertemuan dan workshops, biaya kantor, dan biaya operasionaldan pemeliharaan kantor, termasuk biaya sewa kendaraan (60% dibiayai GOI dan40% dibiayai Bank Dunia).Seluruh komponen dan kategori pembiayaan tercantum dalam Financing Agreement(FA) tidak dapat dirubah, oleh sebab itu didalam proses penganggaran dan pencairandana harus diperhatikan agar kategori dana sharing pembiayaan sesuai kesepakatan.Apabila tidak sesuai (tidak benar) maka sekalipun kegiatan tersebut sudahdilaksanakan, tidak dapat dibayar oleh Bank Dunia.b. Komponen Program1. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan KapasitasKelembagaan, komponen ini akan mendukung proses pemberdayaan padatingkat masyarakat, kabupaten, dan propinsi. Kegiatan yang dilaksanakan dalamkomponen ini akan mendukung dan memfasilitasi pembangunan berbasismasyarakat (CDD) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelolaprasarana air minum, sanitasi, peningkatan kesehatan lingkungan, sertameningkatkan kemampuan dan membangun komitmen pemerintah pusat, propinsidan kabupaten dalam upaya mendukung penguatan sistem dan replikasi programpada daerah lain yang belum menjadi target dari program PAMSIMAS.C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS2. Komponen 2: Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi,dilakukan melalui pendekatan MPA dan PHAST (participatory hygiene andsanitation transformation), sehingga sikap higienis menjadi perilaku keseharian disekolah dan masyarakat, selain itu diharapkan siswa sekolah dapat menyebarkanperilaku kesehatannya kepada keluarga. Sedangkan pendekatan pada elemenmasyarakat seperti sanitarian, ibu rumah tangga dan penyuluh masyarakatlainnya, diharapkan dapat merubah system nilai dalam penggunaan air dankesehatan.3. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum, komponenini menyediakan pilihan teknis terhadap penyediaan prasarana air minum untukmasyarakat dan sanitasi umum untuk wilayah peri-urban. Setiap pilihan prasaranasudah dijelaskan aspek keuntungan dan kerugiannya. Masyarakat yang sudahdiberdayakan, dapat menentukan jenis prasarana, melaksanakan perencanaandan pembangunan fisik, serta dapat mengelola operasional dan pemeliharaanprasarana yang akan dibangun.4. Komponen 4: Hibah Pengembangan Sosial-Ekonomi Lokal, menyediakaninsentif melalui dua jalur hibah, yaitu (i) jalur hibah kepada pemerintahkabupaten/kota; (ii) jalur hibah kepada masyarakat. Hibah diberikan kepadapemerintah daerah yang mampu melaksanakan replikasi program dengan baik,dan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi lokal kepada desayang mampu melaksanakan program dengan baik, meningkatkan kondisilingkungan yang sehat, dan memobilisasi masyarakat dengan baik untukmeningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai denganproposal yang diajukan.5. Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Program, denganmenyediakan dukungan teknis pelaksanaan program komponen 1,2,3 danmemberikan dukungan teknis kepada unit pelaksana (implementation agency).Dukungan teknis terdiri dari (i) dukungan teknis untuk kegiatan pelatihan sektoral,peningkatan kelembagaan, kesehatan, sanitasi, dan air minum pada tingkat desa,kabupaten/kota, propinsi dan tingkat pusat; (ii) Monitoring pengelolaan programdan kualitas pelaksanaan, monitoring-evaluasi finansial dan teknis serta laporansetiap komponen program; (iii) evaluasi dari outcomes program.3.3.4.2 Hubungan Komponen dan KategoriDalam upaya memudahkan dalam perencanaan dan pengelolaan pengganggaran,perlu dipahami hubungan antara komponen dan kategori. Komponen adalah kelompokkegiatan yang mempunyai sifat dan tujuan yang sama. Pembiayaan dari satu ataubeberapa kegiatan dalam setiap komponen program dibedakan dalam kategoripembiayaan sesuai sifat kegiatannya. Untuk memasukkan rincian kegiatan tersebut kedalam dokumen anggaran tahunan, pencantumannya menggunakan kode yangditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASthe ProjectC. Guidelines for Community empowerment- Printing of Informed Choice Catalog of Water Supply and peri-urbanSanitation facilities 1- Printing of guidelines and supporting materials for sustainabilitymonitoring 1D. TOT and reviews of training for community facilitation andinstitutional strengthening- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoringincluding Multi Stakeholder Assessment 1- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoringincluding Multi Stakeholder Assessment /a 1- Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring- Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring/b11Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% G_SH_A_EAGoods,workshops2873 0474and trainingunder PartsA and E ofthe Project 0% NBF_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% TW_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0% NBF_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% TW_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0% NBF_A_EAC:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-66


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS- Resources Person for District Training 2- Training of CLTS for sub district/village team / social intermadiaries 2D. Informed Choice Catalog of Sanitation Options- Printing and distributing of Informed Choice Catalog of SanitationOptions manual 2E. Province Spesific Sanitation options catalogue- Printing and distribution for spesific sanitation option catalogue 2- Province Workshops of Spesific sanitation options and CLTS 2F. Learning and cross sharing experience for community- Learning and cross sharing experience for community 2Part B of theProjectGoods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%0012 TW_B_EA0012 TW_B_EA0474 G_SH_B_EA0474 TW_B_EA0728 TW_B_EANBF_B_EAC:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-1313


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASGoods,NBF_B_EA- Learning and cross sharing experience for community 2workshop,training andstudies underPart B of theProject 0%Goods,G. Monitoring and evaluation of village implementation workshop,0657 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%H. Implementing village facilitation process---> workshops Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%I. Implementing village facilitation process 0728---> workshops Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%J. Water Quality Surveillance1. Water Quality laboratory --> pemeriksaan3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desaInspeksi sanitasi --> surveillance Goods,workshop,2873 2639 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%Pemeriksaan air secara bakteriologis Goods,workshop,2639 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-1414


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPemeriksaan air kimia Goods,workshop,2639 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desa2. Quality Assurance Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%3. Water Test Kit for sanitarian /a Goods,workshop,0285 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%2. Sanitation and Hygiene Marketing ProgramA.Sanitation market, costumer and supplier research assessment- Conduct studies of market, consumer and supplier Goods,workshop,0620 STUDY_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Printing and distribution for research studiesGoods,workshop,on Sanitation & Hygiene Marketing Guidelines training and2100%studies under0474 G_SH_B_EAPart B of the0728and prototypal designProject- Conduct workshops at central level Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Materials production to support marketing Goods,G_SH_B_EA2 workshop, 100%C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-1515


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASB.training andstudies underPart B of theProject- Materials production to support marketing Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%Sanitation awareness and hygiene promotion campaigns- Printing and distribution for health promotion manual Goods,workshop,0474 G_SH_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshops for marketing approach & HP Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Clinic Sanitation manual Printing & distributing Goods,workshop,0474 G_SH_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Capacity building Goods,workshop,0012 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Monitoring VILLAGE for sanitarian Goods,workshop,0657 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Promotion Hygiene and Sanitation 2 Goods, 0% 0065 NBF_B_EAC:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-1616


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASworkshop,training andstudies underPart B of thefor marketing approachProject- Advocacy orientation at district level Goods,workshop,0012 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of thefor marketing approach 2 Project 0%F. Sanitation Clinic- National workshop Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Provincial workshops Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- District workshops Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%3. School Hygiene and Sanitation ProgramA. Developing Inserting Curricula- Developing School Hygiene/Health Curricula--> workshop at central level Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Provincial Workshops for school program Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining and2 studies under 100%C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-1919


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPart B of theProject- Provincial Workshops for school program Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- District workshop for inserting curricula Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Developing School Hygiene/Health Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of theManual --> workshop at central level 2 Project 100%B. Training for Teacher and Children- Printing and distribution for training Goods,workshop,G_SH_B_EAtraining andstudies underPart B of themanual for teacher and children 2 Project 100%- TOT of Teacher training Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for teachers Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for teachers Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies under2 Part B of the 0%C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2020


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASProject- Training for teachers at district level Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for teachers at district level Goods,workshop,DIST_NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Awareness campaign for school communities Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%C. Monitoring and Supervision of School Program- Training for Monitoring Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for Monitoring Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Surveillance annual Goods,workshop,2639 OC_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshop TNA and Training Plan Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2121


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS- Workshop TNA and Training Plan Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- National workshop to review and evaluateGoods,school program 2workshop,training andstudies underPart B of theProject 100% TW_B_EA- Supervision /a Goods,workshop,0967 TW_B_EA2training andstudies underPart B of theProject 100%- Supervision /b Goods,workshop,NBF_B_EA2training andstudies underPart B of theProject 0%4. Strengthening Local Sanitation and Hygiene UnitsA.Strengthening of provincial and district unit responsible forenvironment health and hygiene promotion (including developingguidelines)- Training and Capacity Building Workshops Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training and Capacity Building Workshops Goods,workshop,0012 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Design Impact workshops Goods,workshop,TW_B_EA2 training and 100%C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2222


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASB.studies underPart B of theProject- Workshop for monitoring and MDG Targets Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshop for monitoring and MDG Targets Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Training for District Staff (sanitarian, pustu,Goods,workshop,bidan desa for sanitation and hygiene program TW_B_EAtraining and2100%studies underPart B of theperformance and access)Project- Training for District Staff (sanitarian, pustu,Goods,workshop,bidan desa for sanitation and hygiene program NBF_B_EAtraining and20%studies underPart B of theperformance and access)ProjectDeveloping guidelines for monitoring program performance andtarget towards environment health and hygiene- Baseline and impact related to environment Goods,workshop,OC_B_EAtraining andstudies underPart B of thehealth and hygiene 2 Project 100%- Baseline and impact related to environment Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of thehealth and hygiene 2 Project 0%- Surveilance annual for waterborne diseases 2 Goods, 0% 2873 2639 NBF_B_EAC:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2323


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASC.workshop,training andstudies underPart B of theProject- Surveilance annual for waterborne diseases Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%Developing design for monitoring impact of sanitation hygieneintervention- Cross learning at district level /a Goods,workshop,OC_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Monitoring for hygiene behavior change Goods,workshop,OC_B_EAtraining andstudies underPart B of theand sanitation access 2 Project 100%- Monitoring for hygiene behavior change Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of theand sanitation access 2 Project 0%III. Water Supply and Public Sanitation Infrastructure1. Water Supply and Per-Urban Sanitation InfrastructureA. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 100% CBG_EAFacilities as Grant to the villages- Provinsi Sumatera BaratPamsimas Kota Pariaman 100% 448364Pamsimas Kota Sawahlunto 100% 448370Pamsimas Kota Payakumbuh 100% 448389Pamsimas Kabupaten Dharmasraya 100% 448395C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2424


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPamsimas Kabupaten Pasaman Barat 100% 448409Pamsimas Kabupaten Agam 100% 448415Pamsimas Kabupaten Tanah Datar 100% 448421Pamsimas Kabupaten Lima Puluh Kota 100% 448430Pamsimas Kabupaten Padang Pariaman 100% 448446Pamsimas Kota Padang 100% 448452Pamsimas Kabupaten Solok Selatan 100% 448461Pamsimas Kabupaten Solok 100% 448477Pamsimas Kabupaten Pasaman 100% 448483Pamsimas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 100% 448492- Provinsi RiauPamsimas Kabupaten Kampar 100% 448503Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu 100% 448512Pamsimas Kabupaten Indragiri Hulu 100% 448528Pamsimas Kabupaten Indragiri Hilir 100% 448534Pamsimas Kabupaten Kuantan Singingi 100% 448540Pamsimas Kabupaten Bengkalis 100% 448559- Provinsi Sumatera SelatanPamsimas Kabupaten OKU Timur 100% 448565Pamsimas Kabupaten Musi Rawas 100% 448571Pamsimas Kabupaten OKI 100% 448580Pamsimas Kabupaten OKU Selatan 100% 448596Pamsimas Kabupaten Musi Banyuasin 100% 448600Pamsimas Kabupaten Lahat 100% 448616Pamsimas Kabupaten Muara Enim 100% 448622Pamsimas Kabupaten Ogan Ilir 100% 448631- Provinsi BantenPamsimas Kabupaten Serang 100% 448647Pamsimas Kabupaten Lebak 100% 448653- Provinsi Jawa BaratPamsimas Kabupaten Tasik Malaya 100% 448662Pamsimas Kabupaten Sumedang 100% 448678Pamsimas Kabupaten Garut 100% 448684Pamsimas Kabupaten Subang 100% 448690Pamsimas Kabupaten Kuningan 100% 448704C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2525


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS- Provinsi Jawa TengahPamsimas Kota Pekalongan 100% 448710Pamsimas Kabupaten Kudus 100% 448729Pamsimas Kota Tegal 100% 448735Pamsimas Kota Semarang 100% 448741Pamsimas Kabupaten Pekalongan 100% 448750Pamsimas Kabupaten Kebumen 100% 448766Pamsimas Kabupaten Batang 100% 448772Pamsimas Kabupaten Purbalingga 100% 448781Pamsimas Kabupaten Brebes 100% 448797Pamsimas Kabupaten Pemalang 100% 448801Pamsimas Kabupaten Cilacap 100% 448817Pamsimas Kabupaten Wonosobo 100% 448823Pamsimas Kabupaten Klaten 100% 448832Pamsimas Kabupaten Banyumas 100% 448848Pamsimas Kabupaten Sragen 100% 448854Pamsimas Kabupaten Banjarnegara 100% 448860Pamsimas Kabupaten Boyolali 100% 448879Pamsimas Kabupaten Kendal 100% 448885Pamsimas Kabupaten Wonogiri 100% 448891Pamsimas Kabupaten Purworejo 100% 448905Pamsimas Kabupaten Magelang 100% 448911Pamsimas Kabupaten Tegal 100% 488920Pamsimas Kabupaten Temanggung 100% 448936Pamsimas Kabupaten Rembang 100% 448942Pamsimas Kabupaten Blora 100% 448951Pamsimas Kabupaten Pati 100% 448967Pamsimas Kabupaten Sukoharjo 100% 448973Pamsimas Kabupaten Grobogan 100% 448982Pamsimas Kabupaten Demak 100% 449002Pamsimas Kabupaten Karanganyar 100% 449018Pamsimas Kabupaten Semarang 100% 449024- Provinsi Kalimantan SelatanPamsimas Kabupaten Barito Kuala 100% 449030Pamsimas Kabupaten Hulu Sungai Utara 100% 449049C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2626


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPamsimas Kabupaten Hulu Sungai Selatan 100% 449055Pamsimas Kabupaten Balangan 100% 449061Pamsimas Kabupaten Tanah Laut 100% 449070Pamsimas Kabupaten Kota Baru 100% 449086Pamsimas Kabupaten Tanah Bumbu 100% 449092Pamsimas Kabupaten Banjar 100% 449106- Provinsi Nusa Tenggara TimurPamsimas Kabupaten Alor 100% 449112Pamsimas Kabupaten Sumba Barat 100% 449121Pamsimas Kabupaten Timor Tengah Sel. 100% 449137Pamsimas Kabupaten Lembata 100% 449112Pamsimas Kabupaten Manggarai Barat 100% 449152Pamsimas Kabupaten Manggarai 100% 449168Pamsimas Kabupaten Sikka 100% 449174Pamsimas Kabupaten Rote Ndao 100% 449180Pamsimas Kabupaten Timor Tengah Utara 100% 449199Pamsimas Kabupaten Kupang 100% 449200Pamsimas Kota Kupang 100% 449219- Provinsi Sulawesi BaratPamsimas Kabupaten Mamuju 100% 449225Pamsimas Kabupaten Majene 100% 449231Pamsimas Kabupaten Mamuju Utara 100% 449240- Provinsi Sulawesi TengahPamsimas Kabupaten Donggala 100% 449256Pamsimas Kabupaten Tojo Una - Una 100% 449262Pamsimas Kabupaten Poso 100% 449271Pamsimas Kabupaten Buol 100% 449287Pamsimas Kabupaten Morowali 100% 449293Pamsimas Kabupaten Banggai Kepulauan 100% 449307Pamsimas Kabupaten Parigi Moutong 100% 449313- Provinsi Sulawesi SelatanPamsimas Kota Makassar 100% 448998Pamsimas Kota Palopo 100% 449322Pamsimas Kabupaten Pinrang 100% 449338Pamsimas Kabupaten Bulukumba 100% 449344C:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2727


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPamsimas Kabupaten Wajo 100% 449350Pamsimas Kabupaten Gowa 100% 449369Pamsimas Kabupaten Tana Toraja 100% 449375Pamsimas Kabupaten Sidrap 100% 449381- Provinsi GorontaloPamsimas Kabupaten Pohuwato 100% 449390Pamsimas Kabupaten Gorontalo 100% 449401Pamsimas Kabupaten Boalemo 100% 449410- Provinsi MalukuPamsimas Kabupaten Maluku Tengah 100% 449426- Provinsi Maluku UtaraPamsimas Kabupaten Halmahera Barat 100% 449432Pamsimas Kabupaten Tidore Kepulauan 100% 449441- Provinsi Irian Jaya BaratPamsimas Kabupaten Manokwari 449390B. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 0% - CBG_EA- Facilities as Grant to the villages by APBN (49)C. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 0%Satkerdaerah CBG_APBD_EA- contribution (10%) funded by Local GovernmentD. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 0%Satkerdaerah CBG_APBD_EA- Facilities funded by Local GovernmentE. Providing Facilitation Services for Water Supply and Peri-urban 3 Grants 0%Satkerdaerah CBG_APBD_EA- Sanitation Facilities funded by Local GovernmentF. Community matching Grants: 20% of BG financed 3 Grants 0% Community COM_CONT_EA- by the Loan --> 4% cash and 16% inkindG. Community matching Grants: 20% of BG financed by the 3 Grants 0% Community COM_CONT_EA- Local Government --> 4% cash and 16% inkindIV. District and Village Incentives Grants1. Innovation Grants for districtsA. Socio-economic Development Grant to Villages 3 Grants 0% INNO_GRANTS_DIS_EA2. Innovation Grants for villagesC:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2828


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASA. Socio-economic Development Grant to Villages 3 Grants 0% INNO_GRANTS_VIL_EAV. Implementation Support and Project Management1. Central Project ManagementA. National advisory Consultant to the CPMU 40% 466162 CS_E_QCBS_EAB. Technical Assisstance for strengthening MOHA activities- Individual consultant for SWAP preparation 40% NAT_IDV_CON- Idv consultant for Procurement specialist / FMS 40% NAT_IDV_CON- Notary 40% NAT_IDV_CON- Conduct CFT training at provincial level (5 packages) 40% CS_E_QCBS_EA- Conduct New CFT training at provincial level (5 packages) 40% CQ_E_EAC.- Conduct MPA Stakeholder policy level assessments at provinicallevel (3rd party)TA for sanitation market, consumer and supplier research assessmentand sanitation awareness and hygiene promotion campaign40% STUDIES_EA- Conduct studies of market, consumer and supplier 40% STUDIES_EA- Material (printed and electronic media) Audio Visual Development forHealth Promotion Program40% CS_E_QCBS_EAD. Project management budget for CPMU 0% 466162 NBF_E_EA2. Provincial and District ManagementA. Provincial and District Management Advisory Consultant to thePPMUs and DPMUs1. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 1 4949932. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 2 4950443. Provincial and District Management Advisory 40% 495163 CS_PRV_DIS_E_EAC:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-2929


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 34. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 4 4960555. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 5 4955966. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 6 4956847. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 7 4959678. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 8 4967529. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 9 49617410. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 10 49624011. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 11 496582B. Project management budget for PPMU(15 Propinsi)0% NBF_E_EAC. Project management budget for DPMU0% DIST_NBF_E_EA(110 kabupaten/kota)3. Independent Project Monitoring and EvaluationA. Baseline survey 40% CS_E_QCBS_EAB. Consultant for Independent Project Evaluation 40% CS_E_QCBS_EAC. Independent technical audit 40% CS_E_QCBS_EAC:\upload\1. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS\Bab 3 revised after Sosialisasi.doc3-3030


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 4 PENDANAAN4.1. Organisasi Kerja4.1.1 Satuan Kerja PAMSIMAS PusatSatuan kerja PAMSIMAS di tingkat pusat terdiri dari 3 satuan kerja, yaitu :(i) Satuan Kerja PAMSIMAS di Departemen Pekerjaan Umum : Satker Dir. BinaProgram(ii) Satuan Kerja PAMSIMAS di Departemen Kesehatan : Satker Dir. PenyehatanLingkungan(iii) Satuan Kerja PAMSIMAS di Departemen Dalam Negeri :Ditjen PMD : Satker Setditjen PMD.Ditjen Bangda : Satker Setditjen Bangda.Organisasi Satuan Kerja PAMSIMAS terdiri dari:• Kepala Satuan Kerja (Kasatker)• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)• Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM)• BendaharaKepala Satuan Kerja (Kasatker)Kasatker PAMSIMAS selaku pelaksana dan penangggung jawab DIPA PAMSIMASpada masing masing Direktorat Jenderal diangkat oleh Menteri .Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat Eselon II/III dari masing-masingDitjen terkait yang ditunjuk oleh Menteri dari masing masing Ditjen PelaksanaPAMSIMAS, dan diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak/SPK yangbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPKtersebut dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Sementara/KuasaPengguna Anggaran.Pejabat Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPMPejabat Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM adalah KabagKeuangan dari masing-masing Setditjen instansi pelaksana yang ditunjuk oleh MenteriDepartemen terkait dan diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas SuratPermintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan KerjaSementara/Kuasa Pengguna Anggaran.BendaharaBendahara adalah Staf pada masing-masing Ditjen Implementing Agency yang ditunjukoleh Menteri Departemen terkait dan diberi kewenangan untuk mengelola uang4-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASpersediaan Satuan Kerja Sementara dan bertanggungjawab kepada Kepala SatuanKerja Sementara/Kuasa Pengguna.4.1.2 Satuan Kerja PAMSIMAS PropinsiSatuan kerja di tingkat propinsi di Lingkungan Pekerjaan Umum. Organisasi SatuanKerja PAMSIMAS Propinsi terdiri dari:• Kepala Satuan Kerja (Kasatker)• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)• Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM)• BendaharaKepala Satuan Kerja PAMSIMAS PropinsiKepala Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi, yang juga sebagai Ketua PPMUberkewajiban sebagai kuasa pengguna anggaran. Satuan Kerja Propinsi adalah pejabatpengelola anggaran PAMSIMAS, yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang ditunjuk Gubernur, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatansesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA danbertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kasatker PropinsiPejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perangkat Daerah ditingkat Propinsi yangditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan KPA yang ditunjuk, dan diberi kewenangan untukmenandatangani kontrak/SPK yang bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada KepalaSatuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran.Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, danBendahara dapat dilihat pada penjabaran tugas satuan kerja pusat.4.1.3 Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/KotaSatuan kerja PAMSIMAS di tingkat kabupaten/kota berada di Lingkungan PekerjaanUmum. Organisasi Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota terdiri dari:• Kepala Satuan Kerja (Kasatker)• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)• Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPP/PSPM)• BendaharaKepala Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/KotaSelaku Kepala Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota, Ketua DPMU berkewajibansebagai kuasa pengguna anggaran. Satuan Kerja Kabupaten/Kota adalah pejabatpengelola anggaran PAMSIMAS, yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang ditunjuk Kepala Daerah Kabupaten/Kota, yang diutamakan Kepala DinasPekerjaan Umum/Sepadannya, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatankegiatansesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalamDIPA dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Program.4-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten/Kotayang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum, dan diberi kewenangan untukmenandatangani kontrak/SPK yang bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut dan bertanggungjawab kepada KepalaSatuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran. Di tingkat Propinsi PPK terdiridari: (i) PPK Penguatan Kelembagaan; (ii) PPK Pemberdayaan Masyarakat; (iii) PPKBantuan Pembangunan Prasarana; (iv) PPK Manajemen Proyek.Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, danBendahara dapat mengacu pada penjabaran tugas satuan kerja pusat4-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKorelasi Component/Category dan Expenditure Account dengan Klasifikasi AnggaranNo.KategoriUraianPresentase(%)KodeKegiatanKodeSubKegiatanKodeSatkerExpenditureAccountI.Community Empowerment and Local Institutional Development1. Implementation of CDD processess at community levelA. Road show- Printing materials for roadshows 1- Conduct roadshows to provincedistrict, Sub district 1B. Community Facilitator Training- Conduct workshops and TOT for training providers for preparation ofCFT Training 1Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% G_SH_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% OC_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% TW_A_EA1Goods,workshopsG_SH_A_EAand trainingunder PartsA and E of- Printing of CF training materials, books and manualsthe Project 100%- Annual upgrade CFT training (including providing Modules / Manual)at provincial level 1Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% TW_A_EA4-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASC. Guidelines for Community empowerment- Printing of Informed Choice Catalog of Water Supply and peri-urbanSanitation facilities 1- Printing of guidelines and supporting materials for sustainabilitymonitoring 1D. TOT and reviews of training for community facilitation andinstitutional strengthening- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoringincluding Multi Stakeholder Assessment 1- Conduct TOT for training providers for sustainability monitoringincluding Multi Stakeholder Assessment /a 1- Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring- Training for provincial consultant/GOI staff in sustainability monitoring/bE. Conduct MPA stakeholder assessments at districtlevel to assess performance in local government11Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% G_SH_A_EAGoods,workshops2873 0474and trainingunder PartsA and E ofthe Project 0% NBF_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% TW_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0% NBF_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100% TW_A_EAGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0% NBF_A_EA- service delivery using CDD approach 4 40% OC_A_EAF. Strengthening implementation at village level4-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS- MPA/PHAST implementation and CAP preparation 1- Support establishment of Village Implementation Teams 1- Support Village level training pre implementation 1- Support Village level training for implementation and post construction 1Goods,workshopsDIST_NBF_A_EAand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0%Goods,workshopsDIST_NBF_A_EAand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0%Goods,workshopsDIST_NBF_A_EAand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0%Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0% DIST_NBF_A_EAG. Conduct WSS Village Management Groups competitions 0% NBF_A_EAH. Post construction pilot activities (10 districts)--> Workshop / meeting- DistrictsGoods,workshopsTW_A_EA1and trainingunder PartsA and E ofthe Project 100%- Districts /cGoods,workshopsDIST_NBF_A_EA1and trainingunder PartsA and E ofthe Project 100%- ProvincesGoods,workshopsTW_A_EA1and trainingunder PartsA and E of 100%4-6


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASthe Project- Provinces /dGoods,workshopsNBF_A_EAand trainingunder PartsA and E of1 the Project 0%--> Workshop / meetingI. Facilitate water management group forums 0% NBF_A_EAJ. Sosialisasi Pamsimas- Sosialisasi PAMSIMAS kepada Pemda 1- Sosialisasi PAMSIMAS kepada DPRD 1Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0%Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0%NBF_A_EANBF_A_EA2.Development of mechanisms and capacities of provincial, district andsub-distric institutions for quality programsA. Orientation for MPA/PHAST and Sustainable WSS 2873Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E of- To Provinces 1 the Project 100%Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E of- To districts 1 the Project 100%B. Guidelines and workshops for StrengtheningCapacity for Program Management0012 TW_A_EA0012 TW_A_EA- Workshops for government personnel to 1 Goods, 100% TW_A_EA4-7


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASenhance quality of project management,planning, financial management, monitoring and reporting- Workshops for government personnel toenhance quality of project management,planning, financial management, monitoring and reporting- Institutional Strengthening for establishmentand used for sustainability monitoring -->on the job training, management training, workshops- Institutional Strengthening for establishmentand used for sustainability monitoring -->on the job training, management training, workshopsCapacity for Program ManagementC. Incremental budget for program evaluation111workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe ProjectGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe ProjectGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe ProjectGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project- Incremental budget for M&E at district level 3 Grants 0%- Incremental budget for M&E at provincial level 3 Grants 0%0% NBF_A_EA100% TW_A_EA0% NBF_A_EANBF_A_EANBF_A_EA3.Development of mechanisms and capacities of provincial and districinstitutions for scaling up and mainstreaming community driven WSSA. Strengthening Capacity for Scaling Up and Mainstreaming- Action Planning workshops for institutionalisation plan at provincialand district level 1Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100%TW_A_EA- Development and review of scaling up Goods,NBF_A_EAstrategy meeting 1 workshops 0%4-8


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASB. Developing PERDA for WSS- Review the regulatory framework and planning for scaling up CDDWSS at provincial and district level 1C. Strengthening Public Participation in WSS sector- Establish and train multi stakeholder groups at district level for scalingup 1- Establish and train multi stakeholder groups at district level for scalingup 1- Training local service providers for facilitator training 1- Training local service providers for facilitator training 1D. Advocacy to Executive and Legislative- Printing for advocacy kits of Institutional Strengthening for executiveand legislative 1and trainingunder PartsA and E ofthe ProjectGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe ProjectGoods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100%Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0%Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100%Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 0%Goods,workshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project 100%OC_A_EATW_A_EANBF_A_EATW_A_EANBF_A_EAG_SH_A_EA- Conduct workshops at provincial level for executive and legislatives 1 Goods, 100% TW_A_EA4-9


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASworkshopsand trainingunder PartsA and E ofthe Project- Conduct workshops at provincial level for executive and legislativesGoods,workshopsTW_A_EAand trainingunder PartsA and E of1 the Project 100%II. Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services1. Total Sanitation ProgramA.Advocacy and Workshop for CLTS for local opinion and decisionmakers 2873Goods,workshop,training andstudies underPart B of the- Provincial Workshops 2 Project 0%Goods,workshop,training andstudies underPart B of the- Conduct workshops at district level for CLTS 2 Project 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of the- Conduct workshops at district level for CLTS 2 Project 0%0728 NBF_B_EA0728 NBF_B_EANBF_B_EAB. CLTS Manual- Printing and Distributing of CLTS Manual 2Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%2873 0474 G_SH_B_EA- National workshop on CLTS 2 Goods, 100% 0728 TW_B_EA4-10


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASC. Training of CLTS- Printing and distribution for training manual on CLTS 2- TOT for training providers for CLTS including Multi StakeholderAssessment at central level 2- Training for provincial and district staff in CLTS 2- Training for provincial and district staff in CLTS 2- Master of Training for CLTS 2- Resources Person for District Training 2workshop,training andstudies underPart B of theProjectGoods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 0%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%0474 TW_B_EATW_B_EA0012 TW_B_EANBF_A_EATW_B_EA0012 TW_B_EA- Training of CLTS for sub district/village team / social intermadiaries 2 Goods, 100% 0012 TW_B_EA4-11


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASD. Informed Choice Catalog of Sanitation Options- Printing and distributing of Informed Choice Catalog of SanitationOptions manual 2E. Province Spesific Sanitation options catalogue- Printing and distribution for spesific sanitation option catalogue 2- Province Workshops of Spesific sanitation options and CLTS 2workshop,training andstudies underPart B of theProjectGoods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100%0474 G_SH_B_EA0474 TW_B_EA0728 TW_B_EAF. Learning and cross sharing experience for communityGoods,workshop,NBF_B_EA- Learning and cross sharing experience for community 2training andstudies underPart B of theProject 100%Goods,workshop,NBF_B_EA- Learning and cross sharing experience for community 2training andstudies underPart B of theProject 0%Goods,G. Monitoring and evaluation of village implementation workshop,0657 NBF_B_EAtraining and2 studies under 0%4-12


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPart B of theProjectH. Implementing village facilitation process---> workshops Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%I. Implementing village facilitation process 0728---> workshops Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%J. Water Quality Surveillance1. Water Quality laboratory --> pemeriksaan3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desaInspeksi sanitasi --> surveillance Goods,workshop,2873 2639 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%Pemeriksaan air secara bakteriologis Goods,workshop,2639 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%Pemeriksaan air kimia Goods,workshop,2639 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%3 kali selama 5 tahun untuk 10 tempat per desa2. Quality Assurance Goods,workshop,NBF_B_EAtraining and2 studies under 0%4-13


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPart B of theProject3. Water Test Kit for sanitarian /a Goods,workshop,0285 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%2. Sanitation and Hygiene Marketing ProgramA.Sanitation market, costumer and supplier research assessment- Conduct studies of market, consumer and supplier Goods,workshop,0620 STUDY_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Printing and distribution for research studiesGoods,workshop,on Sanitation & Hygiene Marketing Guidelines training and2100%studies under0474 G_SH_B_EAPart B of the0728and prototypal designProject- Conduct workshops at central level Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Materials production to support marketing Goods,workshop,G_SH_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Materials production to support marketing Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%B.Sanitation awareness and hygiene promotion campaigns4-14


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS- Printing and distribution for health promotion manual Goods,workshop,0474 G_SH_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshops for marketing approach & HP Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Clinic Sanitation manual Printing & distributing Goods,workshop,0474 G_SH_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Capacity building Goods,workshop,0012 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Monitoring VILLAGE for sanitarian Goods,workshop,0657 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Promotion Hygiene and Sanitation Goods,workshop,0065 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Village CLTS activities Goods,workshop,0012 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Public awareness and Demand Creation Campaign Goods,workshop,OC_B_EA2 training and 100%4-15


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASC. Supply chain and bussiness developmentD.- Printing and distribution for supply chainbussiness development (catalog) 2studies underPart B of theProjectGoods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100% G_SH_B_EAGoods,- Supply Chain Building Activities (producingworkshop,local options catalogue, training and accreditation training and2100%studies underOC_B_EAPart B of theof local masons, etc)Project- Supply Chain Building Activities (producingGoods,local options catalogue, training and accreditationworkshop,NBF_B_EA20%of local masons, etc)- Promotional events bringing suppliertogether with consumer 2training andstudies underPart B of theProjectGoods,workshop,training andstudies underPart B of theProject 100% TW_B_EAOrientation MPA/PHAST related to Hygiene and sanitationmarketing program- Training of Trainer MPA/PHAST Goods,workshop,2873 0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Master of Trainer MPA/PHAST Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Resouces person for sanitation marketing program Goods,TW_B_EA2 workshop, 100%4-16


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAStraining andstudies underPart B of theProject- Training MPA/PHAST at Provincial level Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training MPA/PHAST at Provincial level Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Training MPA/PHAST at district level Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training MPA/PHAST at district level Goods,workshop,0012 DIST_NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%E. Advocacy and Workshop- Advocacy workshops at provincial level Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of thefor marketing approach 2 Project 0%- Advocacy orientation at district level Goods,workshop,0012 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of thefor marketing approach 2 Project 0%F. Sanitation Clinic- National workshop Goods,0728 NBF_B_EA2 workshop, 0%4-17


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAStraining andstudies underPart B of theProject- Provincial workshops Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- District workshops Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%3. School Hygiene and Sanitation ProgramA. Developing Inserting Curricula- Developing School Hygiene/Health Curricula--> workshop at central level Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Provincial Workshops for school program Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Provincial Workshops for school program Goods,workshop,0728 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- District workshop for inserting curricula Goods,workshop,0728 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Developing School Hygiene/Health 2 Goods, 100% TW_B_EA4-18


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASworkshop,training andstudies underPart B of theManual --> workshop at central levelProjectB. Training for Teacher and Children- Printing and distribution for training Goods,workshop,G_SH_B_EAtraining andstudies underPart B of themanual for teacher and children 2 Project 100%- TOT of Teacher training Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for teachers Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for teachers Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Training for teachers at district level Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for teachers at district level Goods,workshop,DIST_NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Awareness campaign for school communities Goods,workshop,TW_B_EA2 training and 100%4-19


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASstudies underPart B of theProjectC. Monitoring and Supervision of School Program- Training for Monitoring Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training for Monitoring Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Surveillance annual Goods,workshop,2639 OC_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshop TNA and Training Plan Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshop TNA and Training Plan Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- National workshop to review and evaluateGoods,school program 2workshop,training andstudies underPart B of theProject 100% TW_B_EA- Supervision /a Goods,workshop,0967 TW_B_EA2training andstudies underPart B of the 100%4-20


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASProject- Supervision /b Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%4. Strengthening Local Sanitation and Hygiene UnitsA.Strengthening of provincial and district unit responsible forenvironment health and hygiene promotion (including developingguidelines)- Training and Capacity Building Workshops Goods,workshop,0012 TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Training and Capacity Building Workshops Goods,workshop,0012 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Design Impact workshops Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshop for monitoring and MDG Targets Goods,workshop,TW_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 100%- Workshop for monitoring and MDG Targets Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Training for District Staff (sanitarian, pustu,2 Goods, 100%bidan desa for sanitation and hygiene programworkshop,TW_B_EA4-21


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASB.C.training andstudies underPart B of theperformance and access)Project- Training for District Staff (sanitarian, pustu,Goods,workshop,bidan desa for sanitation and hygiene program NBF_B_EAtraining and20%studies underPart B of theperformance and access)ProjectDeveloping guidelines for monitoring program performance andtarget towards environment health and hygiene- Baseline and impact related to environment Goods,workshop,OC_B_EAtraining andstudies underPart B of thehealth and hygiene 2 Project 100%- Baseline and impact related to environment Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of thehealth and hygiene 2 Project 0%- Surveilance annual for waterborne diseases Goods,workshop,2873 2639 NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%- Surveilance annual for waterborne diseases Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of the2 Project 0%Developing design for monitoring impact of sanitation hygieneintervention- Cross learning at district level /a Goods,workshop,OC_B_EAtraining andstudies under2 Part B of the 100%4-22


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASProject- Monitoring for hygiene behavior change Goods,workshop,OC_B_EAtraining andstudies underPart B of theand sanitation access 2 Project 100%- Monitoring for hygiene behavior change Goods,workshop,NBF_B_EAtraining andstudies underPart B of theand sanitation access 2 Project 0%III. Water Supply and Public Sanitation Infrastructure1. Water Supply and Per-Urban Sanitation InfrastructureA. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 100% CBG_EAFacilities as Grant to the villages- Provinsi Sumatera BaratPamsimas Kota Pariaman 100% 448364Pamsimas Kota Sawahlunto 100% 448370Pamsimas Kota Payakumbuh 100% 448389Pamsimas Kabupaten Dharmasraya 100% 448395Pamsimas Kabupaten Pasaman Barat 100% 448409Pamsimas Kabupaten Agam 100% 448415Pamsimas Kabupaten Tanah Datar 100% 448421Pamsimas Kabupaten Lima Puluh Kota 100% 448430Pamsimas Kabupaten Padang Pariaman 100% 448446Pamsimas Kota Padang 100% 448452Pamsimas Kabupaten Solok Selatan 100% 448461Pamsimas Kabupaten Solok 100% 448477Pamsimas Kabupaten Pasaman 100% 448483Pamsimas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 100% 448492- Provinsi RiauPamsimas Kabupaten Kampar 100% 448503Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu 100% 448512Pamsimas Kabupaten Indragiri Hulu 100% 448528Pamsimas Kabupaten Indragiri Hilir 100% 4485344-23


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPamsimas Kabupaten Kuantan Singingi 100% 448540Pamsimas Kabupaten Bengkalis 100% 448559- Provinsi Sumatera SelatanPamsimas Kabupaten OKU Timur 100% 448565Pamsimas Kabupaten Musi Rawas 100% 448571Pamsimas Kabupaten OKI 100% 448580Pamsimas Kabupaten OKU Selatan 100% 448596Pamsimas Kabupaten Musi Banyuasin 100% 448600Pamsimas Kabupaten Lahat 100% 448616Pamsimas Kabupaten Muara Enim 100% 448622Pamsimas Kabupaten Ogan Ilir 100% 448631- Provinsi BantenPamsimas Kabupaten Serang 100% 448647Pamsimas Kabupaten Lebak 100% 448653- Provinsi Jawa BaratPamsimas Kabupaten Tasik Malaya 100% 448662Pamsimas Kabupaten Sumedang 100% 448678Pamsimas Kabupaten Garut 100% 448684Pamsimas Kabupaten Subang 100% 448690Pamsimas Kabupaten Kuningan 100% 448704- Provinsi Jawa TengahPamsimas Kota Pekalongan 100% 448710Pamsimas Kabupaten Kudus 100% 448729Pamsimas Kota Tegal 100% 448735Pamsimas Kota Semarang 100% 448741Pamsimas Kabupaten Pekalongan 100% 448750Pamsimas Kabupaten Kebumen 100% 448766Pamsimas Kabupaten Batang 100% 448772Pamsimas Kabupaten Purbalingga 100% 448781Pamsimas Kabupaten Brebes 100% 448797Pamsimas Kabupaten Pemalang 100% 448801Pamsimas Kabupaten Cilacap 100% 448817Pamsimas Kabupaten Wonosobo 100% 448823Pamsimas Kabupaten Klaten 100% 448832Pamsimas Kabupaten Banyumas 100% 4488484-24


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPamsimas Kabupaten Sragen 100% 448854Pamsimas Kabupaten Banjarnegara 100% 448860Pamsimas Kabupaten Boyolali 100% 448879Pamsimas Kabupaten Kendal 100% 448885Pamsimas Kabupaten Wonogiri 100% 448891Pamsimas Kabupaten Purworejo 100% 448905Pamsimas Kabupaten Magelang 100% 448911Pamsimas Kabupaten Tegal 100% 488920Pamsimas Kabupaten Temanggung 100% 448936Pamsimas Kabupaten Rembang 100% 448942Pamsimas Kabupaten Blora 100% 448951Pamsimas Kabupaten Pati 100% 448967Pamsimas Kabupaten Sukoharjo 100% 448973Pamsimas Kabupaten Grobogan 100% 448982Pamsimas Kabupaten Demak 100% 449002Pamsimas Kabupaten Karanganyar 100% 449018Pamsimas Kabupaten Semarang 100% 449024- Provinsi Kalimantan SelatanPamsimas Kabupaten Barito Kuala 100% 449030Pamsimas Kabupaten Hulu Sungai Utara 100% 449049Pamsimas Kabupaten Hulu Sungai Selatan 100% 449055Pamsimas Kabupaten Balangan 100% 449061Pamsimas Kabupaten Tanah Laut 100% 449070Pamsimas Kabupaten Kota Baru 100% 449086Pamsimas Kabupaten Tanah Bumbu 100% 449092Pamsimas Kabupaten Banjar 100% 449106- Provinsi Nusa Tenggara TimurPamsimas Kabupaten Alor 100% 449112Pamsimas Kabupaten Sumba Barat 100% 449121Pamsimas Kabupaten Timor Tengah Sel. 100% 449137Pamsimas Kabupaten Lembata 100% 449112Pamsimas Kabupaten Manggarai Barat 100% 449152Pamsimas Kabupaten Manggarai 100% 449168Pamsimas Kabupaten Sikka 100% 449174Pamsimas Kabupaten Rote Ndao 100% 4491804-25


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPamsimas Kabupaten Timor Tengah Utara 100% 449199Pamsimas Kabupaten Kupang 100% 449200Pamsimas Kota Kupang 100% 449219- Provinsi Sulawesi BaratPamsimas Kabupaten Mamuju 100% 449225Pamsimas Kabupaten Majene 100% 449231Pamsimas Kabupaten Mamuju Utara 100% 449240- Provinsi Sulawesi TengahPamsimas Kabupaten Donggala 100% 449256Pamsimas Kabupaten Tojo Una - Una 100% 449262Pamsimas Kabupaten Poso 100% 449271Pamsimas Kabupaten Buol 100% 449287Pamsimas Kabupaten Morowali 100% 449293Pamsimas Kabupaten Banggai Kepulauan 100% 449307Pamsimas Kabupaten Parigi Moutong 100% 449313- Provinsi Sulawesi SelatanPamsimas Kota Makassar 100% 448998Pamsimas Kota Palopo 100% 449322Pamsimas Kabupaten Pinrang 100% 449338Pamsimas Kabupaten Bulukumba 100% 449344Pamsimas Kabupaten Wajo 100% 449350Pamsimas Kabupaten Gowa 100% 449369Pamsimas Kabupaten Tana Toraja 100% 449375Pamsimas Kabupaten Sidrap 100% 449381- Provinsi GorontaloPamsimas Kabupaten Pohuwato 100% 449390Pamsimas Kabupaten Gorontalo 100% 449401Pamsimas Kabupaten Boalemo 100% 449410- Provinsi MalukuPamsimas Kabupaten Maluku Tengah 100% 449426- Provinsi Maluku UtaraPamsimas Kabupaten Halmahera Barat 100% 449432Pamsimas Kabupaten Tidore Kepulauan 100% 449441- Provinsi Irian Jaya BaratPamsimas Kabupaten Manokwari 449390B. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 0% - CBG_EA4-26


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS- Facilities as Grant to the villages by APBN (49)C. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 0%- contribution (10%) funded by Local GovernmentD. Providing Water Supply and Peri-urban Sanitation 3 Grants 0%- Facilities funded by Local GovernmentE. Providing Facilitation Services for Water Supply and Peri-urban 3 Grants 0%- Sanitation Facilities funded by Local GovernmentSatkerdaerahSatkerdaerahSatkerdaerahCBG_APBD_EACBG_APBD_EACBG_APBD_EAF. Community matching Grants: 20% of BG financed 3 Grants 0% Community COM_CONT_EA- by the Loan --> 4% cash and 16% inkindG. Community matching Grants: 20% of BG financed by the 3 Grants 0% Community COM_CONT_EA- Local Government --> 4% cash and 16% inkindIV. District and Village Incentives Grants1. Innovation Grants for districtsA. Socio-economic Development Grant to Villages 3 Grants 0% INNO_GRANTS_DIS_EA2. Innovation Grants for villagesA. Socio-economic Development Grant to Villages 3 Grants 0% INNO_GRANTS_VIL_EAV. Implementation Support and Project Management1. Central Project ManagementA. National advisory Consultant to the CPMU 40% 466162 CS_E_QCBS_EAB. Technical Assisstance for strengthening MOHA activities- Individual consultant for SWAP preparation 40% NAT_IDV_CON- Idv consultant for Procurement specialist / FMS 40% NAT_IDV_CON- Notary 40% NAT_IDV_CON- Conduct CFT training at provincial level (5 packages) 40% CS_E_QCBS_EA- Conduct New CFT training at provincial level (5 packages) 40% CQ_E_EA4-27


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASC.- Conduct MPA Stakeholder policy level assessments at provinicallevel (3rd party)TA for sanitation market, consumer and supplier research assessmentand sanitation awareness and hygiene promotion campaign40% STUDIES_EA- Conduct studies of market, consumer and supplier 40% STUDIES_EA- Material (printed and electronic media) Audio Visual Development forHealth Promotion Program40% CS_E_QCBS_EAD. Project management budget for CPMU 0% 466162 NBF_E_EA2. Provincial and District ManagementA. Provincial and District Management Advisory Consultant to thePPMUs and DPMUs1. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 1 4949932. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 2 4950443. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 3 4951634. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 4 4960555. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 5 4955966. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 6 4956847. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 7 4959678. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 8 4967529. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 9 49617410. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 10 49624011. Provincial and District Management Advisory 40% CS_PRV_DIS_E_EAConsultant to the PPMUs and DPMUs Prov 11 4965824-28


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASB. Project management budget for PPMU0% NBF_E_EA(15 Propinsi)C. Project management budget for DPMU0% DIST_NBF_E_EA(110 kabupaten/kota)3. Independent Project Monitoring and EvaluationA. Baseline survey 40% CS_E_QCBS_EAB. Consultant for Independent Project Evaluation 40% CS_E_QCBS_EAC. Independent technical audit 40% CS_E_QCBS_EA4-29


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4.2. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran4.2.1. Prosedur Pencairan DanaDalam pelaksanaan proyek PAMSIMAS prosedur pencairan dana sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER- 66/PB/2005 tanggal 28Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.4.2.2. Pertanggungjawaban1. KEGIATAN SWAKELOLA – lihat Prosedur Pertanggungjawab an melalui SPP-GU.(halaman 11)a. Sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan UP/TUP yang diterima, BendaharaPengeluaran (BP) harus membuat SPJ.b. SPJ disampaikan kepada Kuasa-PA oleh PK/BP setiap bulan secara bertahapsegera setelah selesai pelaksanaan kegiatan.c. SPJ dibuat rangkap tiga masing-masing untuk KPPN, P-SPM dan BP.d. Dalam hal nilai bukti pengeluaran/kuitansi sampai dengan di atas Rp. 10.000.000pembayarannya dengan cara LS diajukan ke KPPN, sedangkan untuk buktipengeluaran/kuitansi dengan nilai kurang dari Rp. 10.000.000 dapat diperbanyakmelalui SP dan bukti aslinya disimpan di BP sebagai arsip.e. Bukti pengeluaran/kuitansi PLN dengan porsi pembayaran 100% dibuat satu buah,sedangkan untuk porsi kurang dari 100% dibuat dua buah yaitu satu buah untuk porsiPLN dan satu buah untuk porsi GOI.f. Kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola :Untuk dibawah 10 juta:1) Kegiatan pembelian barang/bahan/ATK/foto copy :(a) Kuitansi (porsi PLN dan porsi GOI)(b) Faktur barang(c) Tanda terima barang(d) Berita acara penerimaan barang(e) Faktur pajak(f) SSP PPN(g) SSP PPhUntuk diatas 10 juta sampai dengan 50 juta:(a) Surat Permintaan(b) Surat Penawaran Harga(c ) BA negosiasi dan penawaran harga(d) Usulan penetapan pemenang4-30


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS(e) Penetapan pemenang(f) Surat Perintah Kerja(g) BA serah terima pekerjaan(h) BA pembayaranUntuk diatas 50 juta sampai dengan 100 juta:(a) Pakai tiga pembanding2) Kegiatan perjalanan dinas :(a) Kuitansi (porsi PLN dan porsi GOI)(b) Rincian biaya perjalanan : Transport dan Lumpsum sesuai kebutuhan(c) Surat tugas dari atasan langsung(d) SPPD dari PK(e) Bukti tiket darat/laut/udara dan boarding pass(f) Laporan tugas/kegiatan3) Kegiatan pelatihan, seminar, workshop dan sejenisnya :(a) Kuitansi (porsi PLN dan porsi GOI)(b) Daftar penerimaan biaya perjalanan :Transport & Lumpsum sesuai kebutuhan(c) Surat tugas dari atasan langsung(d) SPPD dari PK(e) SK pelaksanaan kegiatan dari Kuasa-PA(f) TOR kegiatan(g) Bukti tiket darat/laut/udara dan boarding pass(h) Laporan kegiatan4) Pembiayaan perjalanan dinas (disesuaikan dengan standar biaya TA 2007 sesuaiPermen Keu No. 96/PMK.03/2006) (terlampir)(a) Perhitungan biaya transport dan lumpsum dari Pusat ke Provinsi danKabupaten/Kota atau sebaliknya tetap berpedoman pada harga satuanmaksimum yang tercantum dalam RKAKL/DIPA(b) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan lain (kapal laut/sungai,darat dan kereta api) tetap berpedoman pada harga satuan/unit costberdasarkan pada standar harga yang saat itu berlaku.(c) Mengacu kebijakan untuk APBN untuk para penyelenggara Negaradiberikan dalam bentuk lumpsum, maka biaya transport bagi parapejabat/pelaksana diberikan sesuai dengan plafond yang tersedia. Untukmemastikan bahwa perjalanan dilaksanakan, maka sebagaipertanggungjawaban perjalanan dilampiri bukti tiket, airportaks danboarding pass.(d) Sebagaimana prinsip bentuk lumpsum (borongan /paket) diatas bagimereka yang tidak mempunyai kriteria seperti honor nara sumber,pembicara khusus,praktisi atau pejabat yang mendapat dana representasi,pemberian perdiem (lumpsum). Seperti contoh dibawah.4-31


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASContoh 1 :Untuk non pejabat/ekspert/nara sumber :X Finance Officer CPCU melakukan perjalanan dinas ke Padangmemberikan asistensi penyusunan FMR dan menginap 2 (dua) malam.Berangkat hari Senin pulang hari Rabu, maka perhitungan pembiayaansebagai berikut :a. Biaya transport menggunakan pesawat udaraJakarta – Padang pp Rp. 2.018.400,-Perdiem 3 hari Gol. III Rp. 900.000,-Jumlah Rp. 2.918.400,-Pertanggungjawaban yang diserahkan adalah sebagai berikut :Surat tugas dari atasan langsung, SPPD, bukti tiket riil + airportaks danboarding pass (tidak dipersoalkan harganya, karena tiket tersebutdiperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benartelah melakukan perjalanan dinas).b. Biaya transport menggunakan darat dan lautDari tempat asal ke tempat tujuan pp dibayarkan dengan harga tikettertinggi.Perdiem sesuai hari dan GolonganPertanggungjawaban yang diserahkan adalah sebagai berikut :Surat tugas dari atasan langsung, SPPD dan tiket riil (tidak dipersoalkanharganya, karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yangbersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas).Contoh 2 :Untuk Ekspert/nara sumber :Bapak B adalah seorang Doktor golongan III/d selaku ekspert/nara sumbermelakukan perjalanan dinas ke Padang memberikan pembinaan, advokasidan masukan materi tertentu, dan tidak menginapBerangkat hari Senin pagi pulang hari Senin sore , maka perhitunganpembiayaan sebagai berikut :a. Biaya transport menggunakan pesawat udara4-32


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASJakarta – Padang pp Rp. 2.018.400,-Perdiem 1 (satu) hari Golongan III Rp. 300.000,-Honor nara sumber setara Eselon IImaks. 3 jam Rp. 1.800.000,-*)Jumlah Rp. 4.118.400,-Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya,karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yangbersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas).Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugastersebut dilaksanakan 1 (satu) hari.*) Honor Nara Sumber diberikan per jam Rp. 342 ribuBapak C adalah seorang pejabat Eselon III selaku nara sumber melakukanperjalanan dinas ke Samarinda memberikan informasi dan konsultasiperihal kebijakan anggaran terbaru dan menginap 1 (satu) malam :Berangkat hari Selasa pulang hari Rabu, maka perhitungan pembiayaansebagai berikut :b. Biaya transport menggunakan pesawat udaraJakarta – Balikpapan pp Rp. 2.505.700,-Balikpapan – Samarinda pp Rp. 500.000,-Perdiem 2 (dua) hari Golongan IV Rp. 600.000,-Honor nara sumber setara Eselon IIImaks. 3 jam Rp. 1.500.000,-*)Jumlah Rp. 5.105.700,-Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya,karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yangbersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas )Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugastersebut dilaksanakan 2 (dua) hari*) Honor Nara Sumber diberikan per jam Rp. 221 ribuBapak D adalah seorang pejabat Eselon I dan II melakukan perjalanandinas ke Pontianak memberikan informasi dan konsultasi perihal kebijakananggaran terbaru dan menginap 1 (satu) malam :Berangkat hari Selasa pulang hari Rabu, maka perhitungan pembiayaansebagai berikut :c. Biaya transport menggunakan pesawat udara4-33


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASJakarta – Pontianak pp Rp. 1.606.200,-Perdiem 2 (dua) hari Golongan IV Rp. 600.000,-Jumlah Rp. 2.206.200,-Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya,karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yangbersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas )Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugastersebut dilaksanakan 2 (dua) hariBapak E adalah seorang pejabat Eselon III dan IV melakukan perjalanandinas ke Jambi memberikan informasi dan konsultasi perihal kebijakananggaran terbaru dan menginap 1 (satu) malam :Berangkat hari Kamis pulang hari Jum’at, maka perhitungan pembiayaansebagai berikut :d. Biaya transport menggunakan pesawat udaraJakarta – Jambi pp Rp. 1.112.000,-Perdiem 2 (dua) hari Golongan IV Rp. 600.000,-Jumlah Rp. 1.712.000,-Pertanggungjawaban yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :Bukti tiket riil + airportaks dan boarding pass (tidak dipersoalkan harganya,karena tiket tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa yangbersangkutan benar-benar telah melakukan perjalanan dinas )Surat tugas dari atasan langsung dan SPPD yang menyatakan tugastersebut dilaksanakan 2 (dua) hari5) Biaya representasi,honor nara sumber/ekspert/praktisia) Untuk nara sumber disediakan honor :(1) Pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang disamakan (GolonganPangkat IV/c – IV/e) sebesar Rp. 800 ribu/jam maksimum 3 jam/hari(2) Pejabat setingkat Eselon III dan IV atau yang disamakan (GolonganPangkat III/b – IV/b) sebesar Rp. 500 ribu/jam maksimum 3 jam/hari.(3) Pakar/Pembicara Khusus sebesar Rp. 331 ribu/jam maksimum 3jam/hari.(4) Praktisi sebesar Rp. 289 ribu/jam maksimum 3 jam/hari. Pembayaranuntuk nara sumber, praktisi atau pembicara khusus (ekspert)dilakukan untuk kegiatan pertemuan, workshop, pelatihan danperjalanan (bagi mereka yang melakukan kegiatan advokasi, fasilitasi,bimbingan teknis, kajian dan sebagainya), bukti kegiatandisampaikan dalam bentuk makalah, naskah akademik, presentasi,laporan advokasi, fasilitasi, atau bimbingan teknis.4-34


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASSemua harga satuan dapat berubah sesuai aturan yang berlaku dari DepartemenKeuangan.g. Dalam pelaksanaan tugas pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM pada setiap Satkerperlu melakukan verifikasi terhadap pembayaran pelaksanaan kegiatan sesuairencana/TOR maupun kontrak antara lain :1) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang mendukung SuratPermintaan Pembayaran (SPP) (termasuk tiket, boarding pass untuk perjalanan,daftar hadir untuk pertemuan & pelatihan serta tagihan/kuitansi dari pihakketiga).2) Memastikan bahwa semua kegiatan didukung oleh laporan3) Konfirmasi dari pihak ketiga/rekanan yang memberikan jasa kepada proyekterutama yang berkaitan kredibilitas dan bukti otentik hasil pekerjaan4) Kofirmasi secara acak kepada peserta pelatihan/workshop5) Konfirmasi secara acak dari penerima bantuan, contoh tugas belajar6) Kunjungan lokasi kegiatan (apabila diperlukan)7) Verifikasi lain (apabila diperlukan)h. Pejabat Penguji SPP dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) pada setiapSatker harus membuat buku catatan sesuai dengan SPP dan SPM yang diterbitkansebagai bahan monitoring pelaksanaan DIPA.2. KEGIATAN KONTRAKa. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada GuidelinesProcurement IBRD Loan dan IDA Credits.b. Pelaksanaan pengadaan/seleksi konsultan harus berpedoman pada GuidelinesSelection and Employment of Consultant by World Bank Barawers.c. Semua pelaksanaan kontrak (barang, jasa dan konsultan) harus tercantum dalamprocurement plan, kontrak di luar procurement plan adalah Ineligible.d. Metode pengadaan barang/jasa dan seleksi konsultan harus berpedoman padathresholds yang berlaku di masing-masing PROYEK/Satker.e. Porsi pembayaran kontrak berpedoman pada porsi pembayaran kategoriPROYEK/Satker.f. Jenis pajak dan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak atas porsi KREDITIDA tidak dipungut dan pajak atas porsi GOI dipungut.g. Dokumen kontrak adalah :1) Kontrak2) Evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga)3) Berita Acara Pembukaan Penawaran (Bid Opening)4) Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing), bukan merupakan syarat Bank Dunia.5) Dokumen lelang (Bidding document) untuk pengadaan barang/jasa dan TORuntuk pengadaan konsultan.6) Undangan lelang/pengumuman lelang7) Penawaran harga4-35


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS8) Proposal teknis dan biaya (khusus untuk konsultan)9) NOL (bila disyaratkan)h. Pembayaran kontrak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) kepadarekanan/konsultan.i. Pembayaran kontrak tidak diperbolehkan menggunakan dana UP/TUP.j. Dokumen pembayaran kontrak :1) Kontrak2) Berita Acara Prestasi Kerja/Kemajuan Pekerjaan (konsultan)3) Berita Acara Penerimaan Barang / Pekerjaan4) Berita Acara Pembayaran (BAP) Khusus PLN5) Surat penagihan dari rekanan6) Surat penyerahan hasil pekerjaan7) Kuitansi (sesuai porsi pembayaran)8) Nilai kuitansi porsi PLN adalah nilai fisik porsi PLN9) Nilai kuitansi porsi GOI adalah nilai fisik porsi GOI + PPN porsi GOI10) Faktur penjualan (invoice)11) Surat persetujuan dari penanggungjawab pekerjaan/ pengguna (untukkonsultan)12) Faktur pajak13) SSP PPN14) SSP PPhk. Contoh BAP khusus PLN seperti. (lampiran 2)l. Dalam pelaksanaan tugas pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM pada setiapSatker perlu melakukan verifikasi terhadap pembayaran pelaksanaan kegiatansesuai rencana/TOR maupun kontrak antara lain :1) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang mendukung SuratPermintaan Pembayaran (SPP) (termasuk tiket, boarding pass untuk perjalanan,daftar hadir untuk pertemuan & pelatihan serta tagihan/kuitansi dari pihakketiga).2) Memastikan bahwa semua kegiatan didukung oleh laporan3) Konfirmasi dari pihak ketiga/rekanan yang memberikan jasa kepada proyek /Satker terutama yang berkaitan kredibilitas dan bukti otentik hasil pekerjaan4) Kofirmasi secara acak kepada peserta pelatihan/workshop5) Konfirmasi secara acak dari penerima bantuan, contoh tugas belajar6) Kunjungan lokasi kegiatan (apabila diperlukan)7) Verifikasi lain (apabila diperlukan)m. Pejabat Penguji SPP dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) pada setiapSatker harus membuat buku catatan sesuai dengan SPP dan SPM yang diterbitkansebagai bahan monitoring pelaksanaan DIPA.4-36


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4.2.3. Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP – GUProsedur pertanggungjawaban melalui SPP-GU mulai menerima bukti pengeluaransampai pengiriman SPM sebagai berikutProses Dokumen Ket./Penanggung jawabMulaiMenerima tanda buktipengeluaran1. Kuitansi2. Faktur pembelian3. Faktur pajak4. SPP# Bendahara Pengeluaran (BP)/ PejabatPembuat Komitmen (PPK)Tanda buktipengeluaranlengkap ?Kembali kepembawa/pihak IIITdk1. Kuitansi2. Faktur pembelian3. Faktur pajak4. SPPD5. SPP# Bendahara PengeluaranYaPengesahan tanda buktipengeluaran1. Kuitansi2. Faktur pembelian3. Faktur pajak4. SPPD5. SPP# Bendahara PengeluaranPenyusunan SPP - GUSPP# Bendahara PengeluaranPenyampaian SPP – GUke KPAPerubahan SPP-GUoleh Bendaharawan1. Kuitansi2. Faktur pembelian3. Faktur pajak4. SPPD5. SPP# Bendahara PengeluaranDisetujui?Tdk1. Kuitansi2. Faktur pembelian3. Faktur pajak4. SPPD5. SPP# Bendahara PengeluaranSPP-GU harus ditandatangani PPKYaPengiriman SPP – GUke Bag. KeuSPPProses Verifikasi &PenandatangananSPM# Bag. Keuangan- Petugas Verifikasi- Petugas Penerbit SPMlihat Proses verifikasiHalamanl 8.Pengiriman SPM-GUke KPPN# P-SPM, BPMengirim copy SPM dan dokumenpendukungnya ke KPPN tiap tanggal 10 bulanberikutnyaStop4-37


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4.2.4. Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP – LSProsedur pertanggungjawaban melalui SPP-LS mulai menerima bukti pengeluaran sampaipengiriman SPM sebagai berikutRuang lingkupProses: Menerima bukti pengeluaran s/d pengiriman SPMDokumenKeterangan/Penanggung JawabMulaiMenerima dokumenKontrak dariPKKontrak / SPK# Bendahara PengeluaranMenerima Tanda BuktiPengeluaran / Tagihandari pihak ke - III1. Kuitansi & Faktur2. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan3. B.A. Serah Terima4. B.A. Penyelesaian Pekerjaan# PK /BPTanda buktiPengeluaranLengkap ?TidakKembali kePembawa/Pihak III1. Kontrak / SPK2. Kuitansi Faktur3. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan4. B.A. Serah Terima5. B.A. Penyelesaian Pekerjaan# PK / BPYaPengesahan tanda bukti pengeluaran1. Kontrak / SPK2. Kuitansi Faktur3. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan4. B.A. Serah Terima5. B.A. Penyelesaian Pekerjaan# PK# BP• Kriteria MemenuhiSyarat• PengecekanKeabsahan Tanda BuktiPengeluaranPenyusunan SPP/LSA1. Kuitansi & Faktur2. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan3. B.A. Serah Terima4. B.A. Penyelesaian Pekerjaan# Bendahara Pengeluaran4-38


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASProsesDokumenKeterangan/Penanggung JawabAPenyampaian SPPLS KPA1. SPP – LS2. Kuitansi & Faktur3. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan4. Serah Terima5. B.A. Penyelesaian Pekerjaan# BP• Penyelesaian Pajakyang terbaitdiselesaiakan sesuaiketentuan yangberlaku, lihat InstruksikerjaPerbaikan SPP – LSOleh Bendahara1. SPP – LS2. Kuitansi & Faktur3. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan4. Serah Terima5. B.A. Penyelesaian Pekerjaan# Bendahara• SPP-LS harusditandatangani PPKSetujuTidak# KPAYaPenyampaian SPP-LSke Bag. Keu.SPP – LSSurat Pernyataan untuk SPP – LSProses Verifikasi &PenandatangananSPM# Bag. Keuangan- Petugas Verifikasi- Petugas P. SPMHalamanl 9 & 10Pengiriman SPM-LSke KPPNSelesaiS P M – LS PekerjaanP-SPM, BPMengirim copy SPM dandokumen pendukungnya keKPPN tiap tanggal 10 bulanberikutnya4-39


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4.2.5. Instruksi Kerja Pembuatan PertanggungjawabanDisamping pengujian setiap tanda bukti pengeluaran seperti tercantum diatas, khususnyauntuk kuitansi, SPK dan Berita Acara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :4.1.3.1 KuitansiSesuai dengan Surat Edaran Dirjen Anggaran No. 66/PB/2005 tanggal27 Desember 2005,telah ditetapkan bahwa setiap penulisan angka di dalam kuitansi tagihan baik yangdibayarkan dari UP/TUP maupun SPM Langsung tidak diperkenankan terdapat angkadesimal atau sen. Ketentuan ini merupakan salah satu persyaratan tambahan untuksyahnya suatu tanda bukti pengeluaran.Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :1. Harus atas nama jabatan dan tidak diperkenankan atas nama pribadi. Contohnya :Satker Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Jambi.2. Jumlah uang yang ditulis dengan angka harus sama dengan yang ditulis denganhuruf;3. Uraian redaksi kuitansi harus singkat, jelas dan berkaitan dengan tujuan pengeluaranmenurut RKAKL ;4. Tidak terdapat coret-coretan, hapusan dan perubahan tulisan;5. Harus ditulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa resmi;6. Harus ditulis dengan mesin tulis, tinta atau potlot tinta;7. Harus bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;8. Harus ditandatangani oleh yang berhak menerima uang dengan tinta/potlot tinta danmencantumkan nama terang ;9. Pembayaran antar instansi pemerintah kuitansinya bebas materai, dan jika yangberhak menerima pembayaran menempelkan materai, dalam kuitansi tersebut makamaterai tersebut tidak boleh dibayar.10. Tanggal kuitansi telah jatuh tempo dan belum kadaluarsa;11. Membubuhi tanda lunas dibayar dan tanda tangan basah untuk lembar asli dantembusan (selebihnya dengan cap);12. Apabila penagih berhalangan datang untuk menerima pembayaran dapat memberikuasa pada seorang yang telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan (curatele)dengan surat kuasa dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai;13. Jika kuitansi hilang di kantor Bendaharawan untuk bukti pembayaran dapat diganti :a. Kuitansi pengganti yang dibubuhi pernyataan diatas materai dari yang berhak,bahwa jika kemudian hari ternyata kuitansi tersebut lebih dari satu kali dibayar yangbersangkutan bersedia mengembalikan dengan segera;b. Kuitansi duplikat disertai keterangan tertulis dari 2 (dua) orang saksi yang dikenalBendaharawan Bagian Proyek bahwa mereka bersedia mengganti kerugian kepadanegara jika kemudian hari ternyata/terbukti terjadi double tagihan.4.2.6. Instruksi Kerja Pengecekan Keabsahan Tanda Bukti PengeluaranHal – hal yang perlu diperhatikan dalam menguji sahnya suatu bukti pengeluaranadalah sebagai berikut :4-40


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS1. Pengujian terhadap pengeluaran apakah sesuai dengan tujuan pengeluaranberdasarkan Kontrak untuk SPP-LS dan Rencana Kerja AnggararanKementrian/Lembaga (RKAKL) dan ROP untuk SPP-GU;2. Pengujian kelengkapan tanda bukti pengeluaran untuk sahnya tagihan Berita AcaraPemeriksaan oleh Tim pengawas untuk pekerjaan yang dikontrakkan sesuaiketentuan pembayaran dikontrak;3. Pengujian terhadap tersedianya dana untuk mendukung pengeluaran tersebut;4. Pengujian terhadap kebenaran angka dalam kuitansi/faktur dan kelengkapanlainnya, baik berupa perjumlahan maupun perkalian.5. Laporan hasil perjalanan.6. TOR/Kerangka Acuan7. Bukti tiket dan boarding pass yang digunakan4.2.7. Tata cara Pungutan/Penyetoran serta Pelaporan Pajak-PajakDalam rangka pengelolaan/penatausahaan keuangan proyek perihalpemungutan/penyetoran pajak-pajak sesuai dengan edaran dari Ditjen AnggaranDepkeu RI No. SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 seperti (lampiran 3 )4.2.8. Dokumen PengeluaranUntuk penatausahaan keuangan adanya bukti otentik setiap pengeluaran sangatdiperlukan, sebagai acuan pada buku ini, kami sajikan contoh dokumen pengeluaranyang dapat dipergunakan di unit kerja didaerah pada halaman 16 s/d 23.4.3. Tata Usaha Keuangan Proyek4.3.1. Dasar HukumDalam penatausahaan keuangan proyek bantuan pinjaman luar negeri maka harus selaluberpedoman pada :1. Keputusan Presiden R.I. No. 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan belanja Negara, (Lembaran Negara RI No. 73 tahun 2002, TambahanLembaran Negara RI No. 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali denganKeputusan Presiden No. 72 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 92,Tambahan Lembaran Negara RI No. 4418)2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1986 yang telah disempurnakan denganKeputusan Presiden R.I. No. 10 Tahun 1988 dan Nomor 74 Tahun 1993 tentang TimPendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri(TP-DLN).3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 27/MK.3/8/1994 dan Nomor4-41


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS166/KET/8/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres R.I. Nomor 16 Tahun1994.4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor031/KET/5/1995 tentang Tatacata Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan danPemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka APBN.5. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor KEP.122/KET/7/1994 tentang Tatacara pengadaan dan Biaya Jasa Konsultasi.6. Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua BAPPENASNomor 4020/MK/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Penyampaian DUP dan UsulanProyek PHLN.7. Surat Edaran Deputi BPKP Bidang pengawasan BUMN dan BUMD NomorSE.3982/D.IV/1993 tanggal 2 Maret 1993 tentang Pemeriksanaan Akuntan danpelaporan Proyek-Proyek yang mendapat Loan atau Grant (tidak termasuk PIR, PRPTEdan CIDA).8. Surat Edaran Bersama Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan PengendalianPelaksanan BAPPENAS dan Direktur Jenderal Anggaran Departemen KeuanganNomor 901/D.IV/2/1996 dan Nomor SE/16/A/21/0296 atau Ketentuan Pengantinya.9. Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan BUMN dan BUMD NomorSE.02.00.07.4166/D.IV/1998 tanggal 27 Februari 1998, tentang Pedoman LaporanKeuangan Pokok dan Laporan Hasil Audit Proyek-Proyek yang Mendapat Pinjaman danHibah dari Luar Negeri.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005,tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN. (lampiran 1)11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER- 66/PB/2005 tanggal 28Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara. (lampiran 1)12. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tentang PetunjukPelaksanaan Pembayaran Proyek – Proyek yang Dibiayai Dengan Dana Kredit BankDunia IDA Credit 42040 IND (The Third Water and Sanitation for Low IncomeCommunities Project - PAMSIMAS).13. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tentang PetunjukPelaksanaan Penyaluran dan Pencairan yang Dibiayai Dengan Dana Kredit Bank DuniaIDA Credit 4204 IND (The Third Water and Sanitation for Low Income CommunitiesProject - PAMSIMAS khususnya Kategori 4 (Hibah Masyarakat).Ketentuan/dasar hukum pelaksanaan penatausahaan keuangan PAMSIMAS akanberpedoman pada ketentuan baru yang terus berkembang/ berubah sesuai dengankebijakan pengelolaan keuangan dari Pemerintah dan Bank Dunia.4-42


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4.3.2. Ketentuan Umum KebendaharaanBendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluanbelanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerjakementrian lembaga/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UUPerbendaharaan maka dia harus melakukan penatausahaan/pencatatan atas semuakegiatan proyek sesuai ketentuan.Pencatatan oleh Bendahara dan atau Pemegang Uang Muka dengan buku-buku yang telahditentukan dikenal sebagai Pembukuan Bendahara. Prosedur Pembukuan Bendahara adapada halaman 31.Pelaksanaan pembukuan oleh bendahara ini dilakukan terhadap bukti-bukti ataspenerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara, baik penerimaan ataupunpengeluaran dengan uang tunai/kas maupun dengan Cek/Giral, sedang Bendahara dalammenyimpan uangnya bisa dalam brankas untuk uang tunai maupun dalam simpanan BankPemerintah ataupun Kantor Pos Giro pada rekening proyek atas nama Bendahara.Jasa giro pada waktu pembukuan rekening proyek, agar Bendahara membuat pernyataantentang penyetoran jasa giro yang disetorkan langsung ke kas negara oleh pihak bank.Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran beban APBN (Anggaran Pendapatandan Belanja Negara) antara lain :1. Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, KantorPelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melaksanakan penerimaan danpengeluaran secara giral.2. Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan dengan :a. Sebagai pembayaran langsung kepada yang berhak (dimana uangnya tidakmelalui Bendahara atau LS), minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).b. Dengan melalui persediaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan(TUP) kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Bendahara yang menerima dana UPtersebut kemudian membayarkannya kepada yang berhak sesuai ketentuan yangberlaku.Berdasarkan mekanisme baru pembayaran dalam pelaksanaan APBN makaBendahara Pengeluaran menerima dana UP melalui rekening Bendahara denganpemindahbukuan dari rekening Kas Negara/Bendaharawan Umum atas dasar SP2DGiro Dana UP/TUP (SP2D UP/TUP) yang diterbitkan oleh KPPN. sesuai dengan pasal 7(7) c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28Desember 2005 (lampiran 1).4-43


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3. Untuk keperluan pembayaran tunai sehari–hari setiap Bendahara pengeluaran (Satker)diizinkan mempunyai persediaan uang tunai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)Mekanismenya adalah Bendahara pengeluaran mengambil uang (tunai) dana UP/TUPyang berada di rekening Bendahara dan tentunya atas uang tunai tersebut harusdisimpan di brankas Bendahara. Dengan demikian Uang/Dana yang dikelola bendahara(disimpan) bisa berada di Bank, Giro POS ataupun di brankas Bendahara.Dasar pembukuan Bendahara didasarkan pada ketentuan peraturan/perundangansebagai berikut :Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comttabilitet Wet) Staatsblad1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 tahun 1968 (lembaran Negara No. 53 Tahun 1968).Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaranpendapatan dan Belanja Negara.Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 332/M/1968 tanggal 26 September 1968tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya.Keputusan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tangal 27 Desember 2005 tentangMekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28Desember 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.4.3.3. Jenis, Fungsi dan Bentuk Buku yang Digunakan1. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 332/M/V/9/1968 pasal 1ayat 2 menyatakan bahwa bagi setiap Bendahara dan Pemegang Uang Muka yangmengurus uang negara harus mempunyai Buku Kas Umum dan mencatat semuapenerimaan dan pengeluaran.Catatan pada Buku Kas Umum itu dilakukan sebelum pembukuan pada buku-bukukepala dan dalam register-register.2. Jenis buku yang digunakan dalam pembukuan Bendahara adalah sebagai berikut :a. Buku Kas UmumBuku Kas Umum mempunyai fungsi untuk mencatat semua penerimaan maupunsemua pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral juga untuk penerimaandan pengeluaran yang sifatnya perbaikan/pembetulan kesalahan pembukuan.Bentuk Buku Kas Umum yang digunakan dalam pengurusan keuangan olehBendahara Pengeluaran yang bersumber dari dana APBN adalah Buku Kas UmumSkonto.4-44


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASb. Buku Pembantu Pengawasan Kredit Per Mata Anggaran Kegiatan(WASDITMAK)Setelah dicatat dalam Buku Kas Umum transaksi tersebut dicatat dalam BukuPengawasan Kredit per MAK sesuai dengan Mata Anggarannya dimana kegiatantersebut dibebankan.c. Buku Pembantu Kas TunaiPencatatan dalam Buku Kas Tunai yaitu sepanjang penerimaan/pengeluaran daritransaksi tersebut dilaksanakan dengan pembayaran/penerimaan secara Tunai.d. Buku Pembantu BankPencatatan dalam Buku Pembantu Bank yaitu sepanjang penerimaan/pengeluarandari transaksi dilaksanakan melalui Bank, dengan cara antara lain dengan penerbitanCek, penarikan Cek, penerimaan pembayaran dengan Cek, dll.e. Buku pembantu Persekot/PanjarPencatatan transaksi dalam Buku Persekot/Panjar dilaksanakan setelah Persekottersebut dicatat dalam Buku Kas Umum sepanjang dana tersebut termasukpembiayaan Uang Muka/Persekot sesuai dengan peraturan yang berlaku.Persekot ini juga harus dicacat sebelumnya dalam Buku pembantu Kas Tunaisepanjang diterima/dikeluarkan dengan Tunai.Buku Pembantu Pungutan/Penyetoran PajakPencatatan dalam Buku Pengutan/Penyetoran Pajak dilaksanakan setelah transaksitersebut dicatat dalam buku-buku tersebut diatas sepanjang transaksi tersebut harusdipungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena sebagaimana diketahuibahwa Bendaharawan adalah wajib pungut (WAPU). Surat Keputusan MenteriKeuangan No. KEP – 402 /MK/11/6/1971 tanggal 2 Juni 1971.Buku Pembantu Pungutan/Penyetoran Pajak ini berfungsi untuk memonitor ataspengutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.Sesuai degan ketentuan yang berlaku, Bendaharawan proyek ditunjuk sebagai WAJIBPUNGUT PAJAK atas pembayaran yang dilakukannya, baik yang membebani danaAPBN maupun APBD untuk PPn dan PPh (Pasal 21,22,23,25).3. Dalam pelsaksanaan pengelolaan keuangan proyek diwajibkan setiap Satkermenyampaikan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). ke KPPN, paling lambattanggal 5. Petunjuk singkat (pedoman penyusunan laporan pada lampiran 6).4. Untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan disajikan instruksi kerja pencatatanpembukuan bendahara, prosedur, cara pengisian buku kas umum, kas tunai, pembantubank, panjar dan buku pungutan/penyetoran pajak, pada halaman 30 s/d 36.4-45


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASA. PenerimaanTransaksi Dokumen Pencatatan Pada Buku (lihatdokumen & cara pengisianhalaman 31 s/d 35 )Sisi Pencatatan Uraian Pencatatan Penanggung Jawab1) Penerimaan surat SP2D 1 Buku Kas Umum 1. Penerimaan (D) 1. Diterima SPM.DU lembar ke-5 No…tgl.. 1. Bendahara PengeluaranPerintah Pencairan Lembar ke-5 2. Buku Bank 2. Penerimaan (D) 2. Diterima SPM.DU lembar ke-5 No…tgl.. 2. Bendahara PengeluaranDana UP (SP2-D) UP 3. Buku UP 3. Penerimaan (D) 3. Diterima SPM.DU lembar ke-5 No…tgl.. 3.Pembantu Bendahara P2) Penerimaan Surat Perintah SP2D-TUP 1.Buku Kas Umum 1. Penerimaan (D) 1. Diterima SPM.T.U lembar ke-5 No…tgl.. 1. Bendahara PengeluaranPencairan Dana Tambahan Lembar ke-5 2. Buku Bank 2. Penerimaan (D) 2. Diterima SPM.TU lembar ke-5 No…tgl.. 2. Bendahara PengeluaranUang Persediaan (SP2D-TUP) 3. Buku GUP 3. Penerimaan (D) 3. Diterima SPM.TU lembar ke-5 No…tgl.. 3.Pembantu Bendahara P3)Penerimaan Surat SP2D-GUP 1 Buku Kas Umum 1. Penerimaan (D) 1. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl.. 1. Bendahara PengeluaranPerintah Pencairan Dana Lembar ke-5 2. Buku Bank 2. Penerimaan (D) 2. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl.. 2. Bendahara PengeluaranPenggantian 3. Buku GUP 3. Penerimaan (D) 3. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl.. 3.Pembantu Bendahara PSP2D-GUP 4. Buku WASDITMAK(Sesuai MAK yang terkait)4.Posisi Penggantian UYHDpada kolom ‘Ganti’4. Diterima SPM.GU lembar ke-5 No…tgl.. 4.Pembatu Bendahara P1. – Diterima SPM.LS lembar ke 5 No..tgl..4) Penerimaan Surat SP2D-LS 1. – Penerimaan (D) - Dibayar kepada PT …dengan SPM.LS No… tgl… 1. Bendahara PPerintah Pencairan Dana Lembar ke-5 1. Buku Kas Umum – Pengeluaran (K) 2. – Diterima Potongan PPn dari PT…Langsung (SP2D-LS) 2. Buku Pajak 2. – Penerimaan (D) - Diterima Potongan PPh dari PT…– Pengeluaran (K) - Diterima Potongan PPn dari PT… 2.Pembantu Bendahara P3. Buku WASDITMAK 3. Cara Pembayaran - Diterima Potongan PPh dari PT…(sesuai MAK yang Terkait) Pada Kolom ‘SP2D.L.S’ 3. – Dibayar kepada PT …dengan SP2D.LS No… tgl… 3.Pembantu Bendahara P5)Penerimaan Surat Perintah SP2D-Nihil Penerimaan (D) - Diterima SP2D.GU Nihil lembar ke-5 No…tgl..Pencairan Dana Nihil(SP2D-Nihil) Lembar ke-5 Buku Kas Umum Pengeluaran (K) - Potongan Diterima SP2D.GU Nihil lembar ke-5No..tgl.. Bendahara Pengelauaran6)Penerimaan Uang Cek 1. Buku Kas Umum 1. – Penerimaan (D) 1-Diterima Uang dari Bank untuk Kas dengan Cek No..tgl.. 1. Bendahara Pengeluarandari Bank – Pengeluaran (K) -Pergeseran Uang atas cek No…tgl…. 2.Pembantu Bendahara P2. Buku Bank 2. Pengeluaran (K) 2.Diambil Uang untuk Kas dengan Cek No…. Tgl…… 3.Pembantu Bendahara P3. Buku Tunai 3. Penerimaan (D) 3.Diterima Uang dari Bank untuk Kas dengan Cek No..tgl..7)Penerimaan dan Faktur Pajak 1. Buku Kas Umum 1. – Penerimaan (D) 1. – Diterima Pajak dari PT…. 1. Bendahara PengeluaranPenyetoran Pajak (copy) – Pengeluaran (K) - Disetor Pajak dari PT…2. Buku Kas Tunai 2. – Penerimaan (D) 2. – Diterima Pajak dari PT…. 2.Pembantu Bendahara P– Pengeluaran (K) - Disetor Pajak dari PT…Surat Setoran 3. Buku Pajak 3. – Penerimaan (D) 3. – Diterima Pajak dari PT…. 3.Pembantu Bendahara PPajak (copy) – Pengeluaran (K) - Disetor Pajak dari PT…8)Penerimaan Kwitansi 1. Buku Kas Umum 1. Penerimaan (D) 1.Diterima Pengembalian Panjar/Porsekor dari 1. Bendahara PengeluaranPanjar/Porsekot/Uang Penerimaan 2. Buku Kas Tunai 2. Penerimaan (D) 2.Diterima Pengembalian Panjar/Porsekor dari 2.Pembantu Bendahara PTABEL 1 INSTRUKSI KERJA PENCATATAN PEMBUKUAN BENDAHARA4-46


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASB. PengeluaranPersekot 3. Buku Pajak 3. Pengeluaran (K) 3.Diterima Pengembalian Panjar/Porsekor dari 3.Pembantu Bendahara P1)Dibayar Tunai Kepada….. Kwitansi 1. Buku Kas Umum 1.Pengeluaran (K) 1. Dibayar Pembelian 1. Bendahara PengeluaranPer Kas (GU) Faktur/Nota 2. Buku Kas Tunai 2.Pengeluaran (K) 2. Dibayar Pembelian 2.Pembantu Bendahara P BA Serah3. Buku UP 3.Pengeluaran (K) 3. Dibayar Pembelian 3.Pembantu Bendahara PTerima /Pekerj Surat Perintah Kerja 4. Buku WASDITMAK 4.Posisi Ganti pada4. Dibayar Pembelian 4.Pembantu Bendahara PKolom “Belum”2)Dibayar per Bank Kwitansi 5. Buku Kas Umum 1. Pengeluaran (K) 1. Dibayar Pembelian … 1. Bendahara PengeluaranKepada…… Faktur/Nota 6. Buku Kas Tunai 2. Pengeluaran (K) 2. Dibayar Pembelian… cek No… 2.Bendahara Pengeluaran B A Serah Terima/Pek. 7. Buku UP 3. Pengeluaran (K) 3. Dibayar Pembelian 3.Pembantu Bendahara P Surat Perintah Kerja 4.Posisi Ganti pada4. Dibayar Pembelian 4.Pembantu Bendahara P Bukt2i sahLainnyaKolom “Belum”4-47


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPROSEDUR PEMBUKUANProses Dokumen Keterangan/ Penanggung JawabMulaiMenerima BuktiPenerimaan/PengeluaranBendahara PSP2DSP2DBuktiPenerimaan/PengeluaranTolok Ukur,MAK danKategoriSesuaiTdkKembali kePemberi BuktiPenerimaan/yaBendahara PTentukan buku yang harusdiisi sesuai transaksi dandokumen yang diterimaMeminta Persetujuanuntuk pembukuankepada PKLihat Instruksikerja pencatatanpembukuanbendahara hal 9Bendahara PAPembukuan/PencatatanMemberi nomor Regristrasi dan mengarsipkan SP2Dserta Bukti Pendukung Lihat Proses PengendalianArsipSelesaiPetujuan diberikan pada buktitransaksi (Kwitansi, SP2D,Check)Bendahara PPengisian :Buku Kas UmumBuku WasdikmakBuku Kas TunaiBuku Pemb. BankBuku Pemb. UP/TUPBuku Pemb. Panjar/PersekotBuku Pemb. Pungutan/PenyetoranUmum4-48


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4.3.4. Dokumen dan Cara Pengisian1) BUKU KAS UMUM(Penerimaan)(Pengeluaran)Tgl Uraian No. & Jumlah Tgl Uraian No. & JumlahMAKMAK Rp.Tanda 4.2 RpTandaBuktiBukti1 2 3 4 1 2 3 4Kolom PenerimaanNomor : 1. Diisi tanggal pembukuan Saldo awal/penerimaan2. Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi3. Nomor Bukti & MAK4. Jumlah penerimaanKolom PengeluaranNomor : 1. Diisi tanggal pembukuan pengeluaran2. Uraian singkat mengenai transaksi mutasi keuangan yang terjadi3. Nomor Bukti & MAK4. Jumlah pengeluaranPada saat melakukan penutupan buku mudah didapatkan jumlah yang seimbang antaraTotal Jumlah Penerimaan dan Total Jumlah Pengeluaran.2) BUKU KAS TUNAITgl. Uraian No.& MAK Penerimaan Pengeluaran SaldoTanda Bukti Rp.Rp. (Rp.)1 2 3 4 5 64-49


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASNomor : 1. Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggalpembukuan pada BKU2. Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi3. Nomor Bukti & MAK pembukuan sesuai dengan BKU4. Jumlah penerimaan berupa kas/uang tunai5. Jumlah pengeluaran/pembayaran dengan kas/tunai6. Jumlah Saldo Awal/Saldo setelah ada penerimaan/ pengeluaran (4,5)3) BUKU PEMBANTU BANKTgl. Uraian No.& MAK Penerimaan Pengeluaran SaldoTanda Bukti Rp.Rp. (Rp.)1 2 3 4 5 6Kolom : 1. Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggalpembukuan pada BKU2. Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi3. Nomor Bukti & MAK Pembukuan sesuai dengan BKU4. Jumlah penerimaan Penggantian/Pengesahan UP/TUP5. Jumlah pengeluaran/pembayaran sebesar kwitansi6. Jumlah Saldo Awal/Saldo setelah ada penerimaan/ pengeluaran (4,5)4) BUKU PEMBANTU PANJAR/PERSEKOTTgl. Uraian No. Tanda Bukti Penerimaan PengeluaranRp.Rp.1 2 3 4 5Kolom : 1. Diisi tanggal pembukuan sesuai dengan BKU2. Uraiansingkat tenatng pembayaran persekot/ panjar ataupenerimaan pertanggung jawaban/ Kontra Pos Persekot4-50


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3. Nomor Bukti pembayaran persekot/Kontra Pos Persekot4. Jumlah pertanggungjawaban/Kontra Pos Persekot5. Jumlah pembayaran persekot/panjar.5) BUKU PEMBANTU PUNGUTAN / PENYETORAN PAJAKPenerimaanPengeluaranTglUraianNo.TandaBuktiJumlahRp.Tgl.UraianNo.TandaBukti1 2 3 4 1 2 3 4JumlahRp.Kolom PenerimaanNomor : 1. Diisi tanggal pembukuan penerimaan sesuai BKU2. Uraian atas pengutan pajak3. Nomor bukti pengutan pajak sesuai BKU4. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPn5. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 216. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 227. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 258. Jumlah pajak yang telah dipungut (no. 4,5,6,7)Kolom PengeluaranNomor : 1. Diisi tanggal pembukuan penerimaan sesuai BKU2. Uraian atas pungutan pajak3. Nomor bukti pengutan pajak sesuai BKU4. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPn5. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 216. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh.227. Jumlah pajak yang dipungut untuk PPh. 258. Jumlah pajak yang telah dipungut (no. 4,5,67)4-51


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4.8 Pengawasan/AuditPengawasan keuangan dan kinerja teknis dilakukan untuk semua sistem pemerintahyang terlibat sebagai PIU oleh BPKP dalam audit tahunan dengan sample pelaksanaditingkat masyarakat termasuk kinerja TFM, Konsultan dan Bank Lokal yang terlibatdalam Hibah desa. Hasil pengawasan terhadap TKM, TFM, Perusahaan Konsultan dancabang-cabang Bank harus memelihara pencatatan untuk kegiatan mereka selama 3tahun dan harus menyediakan kepada pengawas independen bila diperlukan.4.8.1 Audit Internal1. Audit internal akan dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal pada setiapinterval 3 bulan untuk kelompok pengeluaran yang berbeda.2. Itjen dari Departemen Pekerjaan Umum ditugaskan untuk melaksanakan monitoringrealisasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum.3. Tugas Itjen:• Melakukan internal audit kegiatan PAMSIMAS di tingkat pusat dan propinsi• Dapat menggunakan tenaga akuntan apabila diperlukan4. Laporan hasil audit dikirim ke auditor ekternal dan Bank sebagai informasi5. BPKP akan melakukan audit terhadap kegiatan di tingkat masyarakat / desa denganjumlah desa yang diaudit minimal 10%. Laporan hasil audit BPKP dapat diberikan keBank apabila diperlukan.6. Verifikasi yang dilakukan Itjen dan BPKP:• Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran semua dokumem SPP (termasuktiket dan boarding pass perjalanan , daftar hadir pertemuan dan pelatihan dantagihan dari pihak ketiga.;• Memastikan semua kegiatan didukung dengan laporan ;• Memkonfirmasi kinerja pihak ketiga untuk proyek ;• Mengkonfirmasi secara acak peserta workshop/pelatihan• Mengkonfirmasi secara acak, penerima bantuan proyek;• Mengunjungi lokasi (bila diperlukan);• Verifikasi lainnya (Bila diperlukan).4.8.2 Audit EksternalAudit keuangan dilakukan setiap tahun dan laporan hasil audit harus diserahkan ke Bank 6 bulansetelah berakhirnya tahun anggaran. Audit eksternal dilakukan juga terhadap PIU beserta mitrakerjanya (TKM, TFM), konsultan, dan Bank lokal. Semua laporan audit tahunan tersedia untukumum. Untuk mendapatkan laporan audit tahunan, dapat menghubungi CPMU PAMSIMAS,Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.4-52


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 5 PROSES PERENCANAAN DANIMPLEMENTASI PROYEK DIMASYARAKAT5.1. Proses Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) I5.1.1. Identifikasi Masalah dan Analisis SituasiKegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh TFM menggunakantools MPA dan PHAST untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakatdan analisis situasinya. (2 MINGGU).5.1.2. Pertemuan Pleno untuk Membahas Hasil Identifikasi dan Analisis SituasiKegiatan ini berbentuk Pertemuan Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TFM untukmengulas hasil identifikasi masalah dan analisis situasinya dan mengetahui tindaklanjut sebagai bahan masukan RKM. (1 HARI).5.1.3. Pembentukan Tim Kerja MasyarakatKegiatan ini difasilitasi oleh TFM untuk membentuk TKM yang merupakan lembagapelaksana proyek di tingkat desa/ kelurahan, yang dibentuk secara demokratis olehmasyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan sosial (kaya/ miskin) dan gender(perempuan/ laki-laki). (1 MINGGU)5.1.4. Pemilihan Opsi untuk RKM IKegiatan ini merupakan tanggungjawab TKM dan dibantu oleh TFM, dimana TKMmemberikan penjelasan kepada kelompok-kelompok masyarakat tentang berbagaiopsi yang dapat dipilih untuk RKM I. (4 HARI)5.1.5. Pertemuan Pembahasan Opsi RKM IKegiatan ini berbentuk Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TKM dibantu TFM agarmasyarakat dapat memberikan ulasan terhadap berbagai opsi RKM I, serta mengambilkeputusan untuk menentukan pilihannya. (1 HARI)5.1.6. Penyusunan RKM ISetelah masyarakat memutuskan pemilihan opsi pembangunan sarana dan pelatihan,maka TKM bersama-sama dengan masyarakat dan dibantu oleh TFM berkewajibanmenyusun RKM I. (1 BULAN)5.1.7. Pertemuan Pembahasan RKM IKegiatan ini berbentuk Pleno Masyarakat yang difasilitasi oleh TKM dibantu TFM untukmemberikan penjelasan tentang Draf RKM, agar masyarakat dapat memberikanulasan terhadap RKM, dan menyetujui sebelum dikirim kepada DPMU. (1 HARI)5.1.8. Pengajuan RKM I5-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASRKM I yang telah ditandatangani oleh TKM, dan diketahui oleh TFM dan Kepala Desa,dikirim kepada DPMU untuk dievaluasi dan disetujui oleh TKK.5.2. PELAKSANAAN COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS)Fasilitator Masyarakat yang telah terlatih tentang CLTS melaksanakan kegiatan inidengan masyarakat untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain yaitu :- Buang air besar pada tempatnya- Membuang kotoran bayi/ balita pada tempatnya- Mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, membersihkan kotoranbayi dan sebelum makan5.3. IMPLEMENTASI RKM I5.3.1. PELAKSANAAN PELATIHAN DI TINGKAT MASYARAKATMateri pelatihan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan RKM I antara lainadalah :- Pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi- Konstruksi sarana air minum/ sanitasi- Pembukuan dan pengelolaan keuangan proyek- Pemberdayaan masyarakat/ kesetaraan gender- Community Led Total Sanitation (CLTS)5.3.2. PELAKSANAAN KONSTRUKSI SARANA AIR DI MASYARAKAT DAN SEKOLAHPERSIAPAN :Pelatihan sambil bekerja (on the job training) tentang konstruksi sarana air disesuaikandengan kebutuhan TKM dan masyarakat, dimana pelatihan ini dilakukan olehKonsultan Kabupaten dan TFM dan mencakup antara lain :- Cara-cara membuat dan membaca gambar teknis- Pengetahuan tentang spesifikasi teknis dan batasan-batasannya- Tata cara pengawasan pekerjaan (quality control) dan perhitungan kemajuanpembangunan fisik- Administrasi dan keuangan pelaksanaan pembangunan (serta akuntabilitas dantransparansi)PELAKSANAAN KONSTRUKSI :TKM dan masyarakat dengan dukungan TFM, secara terus menerus melakukanmonitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sepertipengadaan material/ bahan, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan, dan5-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASsebagainya, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah bila terjadipenyimpangan.PENGADAAN BARANG & JASAProses pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sarana air/ sanitasisemaksimal mungkin dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat sendiri.Untuk kegiatan yang memerlukan keahlian dan atau peralatan khusus yang tidakdapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, dapat di-pihak ketiga-kan. Prosespengadaan yang melibatkan pihak ketiga ini harus sesuai dengan PedomanPengadaan Barang dan Jasa Bank Dunia.5.4. PROSES PENYUSUNAN RKM II5.4.1. Pertemuan Perencanaan Kegiatan RKM IIKegiatan Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS) di masyarakat dan sekolah- Kegiatan Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat/ Higienis (PHS)- Jenis Sarana Sanitasi di Sekolah- Kegiatan Pelatihan Pelatihan Penguatan Badan Pengelola5.4.2. Penyusunan RKM IISetelah perencanaan kegiatan di atas selesai, maka TKM bersama-sama denganmasyarakat dan dibantu oleh fasilitator berkewajiban menyusun RKM II. Proses inikurang lebih sama dengan proses penyusunan RKM I.5.4.3. Pertemuan Pembahasan RKM IIMasyarakat bisa memberikan ulasan tentang draf RKM II yang telah disusun oleh TKMbersama perwakilan masyarakat, sehingga ada perbaikan sebelum dikirim kepadaDPMU.5.4.4. Pengajuan, Evaluasi, dan Persetujuan RKM IIRKM II yang telah disusun di desa/ kelurahan oleh masyarakat diajukan ke DPMUuntuk dievaluasi. Apabila RKM II dinyatakan layak dan bisa dilaksanakan, dana proyekkemudian dikucurkan langsung kepada rekening TKM. Proses ini kurang lebih samadengan proses pengajuan dan evaluasi RKM I5.5. IMPLEMENTASI RKM II5.5.1. Pelatihan Tentang Perilaku Hidup Sehat (PHS)Sebelum program PHS diimplementasikan maka dilakukan terlebih dahulu pelatihanuntuk guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan dalam TKM.5.5.2. Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan SekolahPHS di Masyarakat : - dikoordinir TKM, dibantu TFM- menggunakan metode parsipatori5-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPHS di Sekolah : - oleh guru, dibantu TFM dan tenaga kesehatan5.5.3. Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah- dilaksanakan setelah pencairan dana dari RKM II, dan setelah dilaksanakanpelatihan bagi TKM dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaanpembangunan konstruksi sarana sanitasi.- TFM mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadapkegiatan yang dilaksanakan.- Sanitasi sekolah mempertimbangkan tipe jamban yang memenuhi syaratkesehatan dan jumlahnya cukup untuk siswa dan guru sesuai dengan standaryang ada di Departemen Pendidikan Nasional.5.5.4. Penyiapan TKM sebagai Badan PengelolaPerubahan tugas dan tanggung jawab TKM yang semula sebagai organisasipelaksana proyek menjadi suatu organisasi yang akan mengoperasikan danmemelihara sarana yang telah terbangun, serta sebagai pihak yang akan melanjutkanusaha-usaha peningkatan kesehatan di masyarakat.Seperti halnya pada TKM, bentuk organisasi Badan Pengelola dapat pula disesuaikandengan kebutuhan masyarakat (apabila ingin berbeda dengan TKM), namun tetapharus mengakomodasi hal-hal yang bisa menunjang kesinambungan proyek.5.5.5. Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan PengelolaPeningkatan kapasitas bagi TKM sebagai Badan Pengelola sangat diperlukan dalamrangka menjamin terwujudnya kesinambungan proyek. Untuk itu TFM dan individuatau lembaga terkait baik dari dalam maupun luar desa/ kelurahan perlu terlibat dalampelatihan untuk penguatan Badan Pengelola tersebut.TAHAP PASCA PROYEKPengelolaan Sarana Air, Sanitasi, dan Program Kesehatan oleh Masyarakat1. Pertanggungjawaban pelaksanaan RKM Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban akhir dari TKM tentangpelaksanaan kegiatan dalam RKM dan penggunaan dana. TKM (dibantu aparat desa) harus mengundang masyarakat untuk menyampaikanpertanggungjawaban. TKM harus membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan RKM danLaporan Pertanggungjawaban Dana yang dilengkapi dengan Surat Berita AcaraPertanggungjawaban Dana. Laporan ini disampaikan kepada DPMU dan Tim Koordinator Kabupaten.2. Pengelolaan Aset di Tingkat Masyarakat & Kabupaten/Kota Setelah pertemuan pertanggungjawaban pelaksanaan, dibuat SuratPenyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4).Pernyataan5-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS Bupati kemudian menyerahkan pengelolaan aset kepada Kelompok Masyarakat (TKM)dengan Berita Acara serah terima pengelolaan. TKM harus bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan aset yangdiserahterimakan. Aset yang diserahterimakan harus dicatat dan didokumentasikan pada DokumenInventarisasi kekayaan milik negara (IKMN) oleh Satker PAMSIMAS KAbupaten/Kotadan diberi kode registrasi sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK/018/1999.Inventarisasi termasuk dokumen as built drawing.3. Pengelolaan Kegiatan Proyek oleh Masyarakat Kegiatan pada tahap pasca proyek untuk konstruksi adalah pengelolaan danpemeliharaan sarana serta berlanjutnya program kesehatan oleh masyarakat. Fungsi Badan Pengelola dalam operasional dan pemeliharaan menjadi penting untukkeberlanjutan proyek. Untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana dibutuhkan dana yangbersumber dari masyarakat dalam bentuk iuran. Monitoring dampak kegiatan dilakukan oleh TKM dan masyarakat melalui RKM.5-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 6 PENGADAAN BARANG DAN JASAPengadaan barang dan jasa dalam program PAMSIMAS akan mengacu pada peraturanpelaksanaan pengadaan yang berlaku, yaitu :.6.1 Pedoman (Guidelines)Pedoman pengadaan program PAMSIMAS mengacu pada :1. Financing Agreement No. CR 42040 - IND (PAMSIMAS)2. “Guideline Procurement under IBRD Loans and IDA Credit” Mei 20043. “Guideline Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrower”Mei 20044. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan revisi yang berlaku tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dan/atauaturan perubahannya. (dimana jika terjadi konflik akan mengacu pada PetunjukPengadaan dari Bank Dunia)5. Undang-Undang No. 1/2005 tentang Perbendaharaan Negara6. Project Appraisal Document, edisi 1 Juni 2006Pedoman Operasional ini wajib digunakan untuk setiap proses/pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa pada kegiatan Pamsimas setiap tahun anggaran.Penyimpangan prosedur dari penjelasan yang tertera pada Pedoman ini akan menyebabkandikenakannya sanksi sesuai dengan tindak/tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh masingmasing pihak yang terkait dalam proses / pelaksanaan pengadaan. Demikian juga dapatberakibat proses pengadaan dinyatakan misprocurement yang mengakibatkan dikuranginyapinjaman (credit) sebesar nilai barang atau jasa yang mengalami kesalahan pengadaan.6.2 Pelaksana PengadaanProses Pengadaan akan mengikuti syarat dari petunjuk pengadaan yang telah ditentukan diatas, sesuai dengan jenis pengadaan, kelompok pengadaan di “procurement plan”pemeriksaan dan persetujuan dari Bank sesuai ketentuan “prior” atau “post” review dan syaratlain di bab ini.Metoda pengadaan yang berlaku dalam Program PAMSIMAS adalah Pengadaan Konsultan(QCBS, SBCQ, Individual Consultant), Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (NCB, danShopping)6.2.1 Persyaratan/Kriteria Anggota Panitia Pengadaan :1). Kriteria Anggota Panitia Pengadaana) Di tingkat CPMU:6-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKualifikasi Personil sebagai Ketua / Anggota Panitia Pengadaan:i ) Personil Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan berasal dari Staf DirektoratJenderal Cipta Karya atau Staf Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karyayang berpendidikan minimal S1, dalam hal ketiadaan personil yang masukdalam kualifikasi anggota panitia dapat menggunakan PNS DirektoratJenderal Lain dalam lingkungan Departemen PU atau kalau diperlukandengan persetujuan Bank Dunia me-rekruit Konsultan Spesialis Pengadaandan atau Tenaga Ahli Profesional lainnya misalnya ahli dibidang communityempowerment dan local institutional development.ii ) Baik Ketua dan Anggota Panitia dari instansi Pemerintah maupun Tenaga AhliProfesional harus pernah menjadi anggota panitia pengadaan dalam proyekproyekdilingkungan Departemen Pekerjaan Umum atau Departemen lainsesuai dengan keahlian masing-masing dengan pengalaman minimal 5 (lima)tahun untuk Ketua Panitia, minimal 2 (dua) tahun untuk anggota PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Proyek/Program, diutamakan dengan sumberdana Bank Dunia atau Badan Keuangan Internasional lainnya.iii ) Wajib memberikan Curriculum Vitae (CV) untuk dinilai kapasitas sebagai ketuamaupun anggota panitia pengadaan barang dan jasa, dan CV personil panitiapengadaan terlebih dahulu oleh Bank Dunia.iv ) Menguasai bahasa Inggris baik lisan dan tulisan secara aktifv ) minimal 75% dari anggota sudah mengerti mengenai Keppres 80/2003, yangdinilai dari keterlibatan anggota dalam panitia pengadaan minimal dalam 3(tiga) pengadaan pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Dimanapengalaman tersebut diperoleh dalam NCB (National Competitive Bidding)dari kegiatan yang didanai oleh Bank Dunia lebih diprioritaskan penilaiannya.vi ) Ketua Tim Pengadaan dan 50% dari jumlah anggota dapatberpengalaman/turut berperan aktif dalam panitia pengadaan yang dinilai baik(satisfactory) oleh Bank untuk pengadaan konsultan (QCBS) sesuai denganpedoman Bank untuk minimal 2(dua) pengadaan dalam kurun waktu 3(tiga)tahun.vii ) minimal 1 anggota panitia pengadaan menguasai mekanisme dan sistempembayaran serta penganggaran APBN, dan mampu memfasilitasi penyiapandokumen terkait penganggaran, termasuk klarifikasi dengan KPPN, Bappenasdan auditor.viii ) minimal 60% dari anggota tim pengadaan menguasai permasalahan teknis,dan mempunyai pendalaman mengenai latar belakang dan dasar pemikirandari pengadaan barang dan jasa (pada pengadaan konsultan, anggotatersebut minimal mengetahui penugasan konsultan secara teknis), atau untuk6-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASkasus pengadaan barang, panitia harus mengetahui substansi dari spesifikasiteknis dari barang yang diadakan yang sesuai dengan kebutuhan.Untuk keperluan pengambilan keputusan, jumlah keseluruhan anggota PanitiaPengadaan harus ganjil. Jumlah keseluruhan Panitia Pengadaan ProgramPamsimas tingkat CPMU adalah 7 orang.b) Di tingkat PPMU/DPMUKualifikasi Personil Ketua/Anggota Panitia Pengadaan:i ) Personil Ketua Panitia Pengadaan dan anggota panitia adalah Staf padaPPMU/DPMU dari unsur PNS yang berpendidikan minimal S1.ii ) Berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek; diutamakan dengan sumberdana Bank Dunia atau Badan Keuangan Internasional lainnya minimal 3 (tiga)tahun.iii ) Untuk menilai kapasitas sebagai ketua maupun anggota panitia pengadaanbarang dan jasa, personil ybs wajib memberikan Curriculum Vitae (CV) dankalau diperlukan dapat dinilai oleh Bank Dunia tentang kualifikasi personilpanitia pengadaan dari CV masing-masing ketua dan anggota panitia.Jumlah keseluruhan Panitia Pengadaan Program PPMU tingkatProvinsi/Kabupaten minimal 5 orang dan berjumlah ganjil.2). SK Pengangkatan Panitia PengadaanCV dari Ketua dan calon anggota panitia disampaikan kepada Bank Dunia untukdinilai kapasitasnya, Khusus untuk Calon Ketua dan anggota panitia dari Provinsidan Kabupaten terlebih dahulu disampaikan kepada CPMU untuk diinformasikanke Bank Dunia.Hasil evaluasi CV terhadap kapasitas personil Ketua dan anggota panitia ygmemenuhi persyaratan, menentukan keabsahan personil ybs untuk ditetapkansebagai Ketua / anggota Panitia Pengadaan.SK Pengangkatan Panitia Pengadaan di tingkat Pusat ditetapkan oleh DirekturJenderal Cipta Karya; di tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi dan di tingkat kabupaten ditetapkanoleh Kepala Dinas Prasarana dan Permukiman Kabupaten.6-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS6.2.2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan adalah :a). Mempelajari dan memahami dokumen proyek yang terkait dengan pengadaanantara lain: Financing Agreement (FA) CR 42040 - IND,b). Penyebarluasan Final Procurement Plan maupun pengumuman pengadaansecara umum (General Procurement Notice/GPN) yang telah disetujui olehBank Dunia akan diatur publikasi nya oleh Bank Dunia melalui Portal UNDBonline dan d.g. Market serta website http://www.pu.go.id.c). Memahami Procurement Plan (PP) yang telah disetujui oleh Bank Dunia,Ketua Panitia dengan dibantu oleh Konsultan Pengadaan berkewajiban untukmelaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati di PP;menjaga agar penetapan pemenang dapat dikeluarkan sebelum jaminanpenawaran kadaluarsa (“bid validity”); dapat mengambil keputusan yang tidakbertentangan dengan prosedur.d). Menyiapkan dan membuat Dokumen Pengadaan (Barang dan Jasa Konstruksidengan metode NCB); Request for Quotation (Barang dan Jasa Konstruksiserta jasa lainnya dengan metode shopping). Jumlah paket dokumen yangdisiapkan berdasarkan pada PP yang disetujui Bank Dunia untuk setiap TahunAnggaran.e). Menyiapkan dan membuat dokumen Request for Proposal (RFP) untukQCBS/CQS untuk lembaga Konsultan. Jumlah paket RFP yang disiapkanberdasarkan pada Procurement Plan (PP) yang disetujui Bank Dunia untuksetiap Tahun Anggaran.f). Melaksanakan pengadaan mulai dari pembuatan dan penyebaranundangan/advertensi; pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran,evaluasi dokumen penawaran (Bid Evaluation Report) sesuai ketentuanmetode pengadaan sampai dengan penandatangan kontrak dan apabila adaamandemen dan atau addendum kontrak masih menjadi tugas panitiapengadaan untuk mengevaluasi dan pembuatan amandemen dan atauaddendum kontraknya.g). Membuat Berita Acara pemasukan dan pembukaan proposal penawaran(proposal Teknis dan proposal Biaya), Berita Acara Evaluasi PenawaranProposal Teknis maupun Proposal Biaya lengkap dengan usulan pemenangdan membuat Kontrak maupun amandemen dan atau addendum kontrak.h). Melakukan pemeriksaan di website http://www.pu.go.id,http://www.worldbank.org dan atau Procurement Specialist Bank Dunia untukmendapatkan daftar perusahaan supplier, konstruksi, dan atau konsultan,serta konsultan individu yang masuk dalam daftar hitam (blacklist); sertamembantu menginformasikannya secara terbuka melalui website, dan6-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASmenyiapkan surat pemberitahuan kepada unit pengadaan yang lain.i). Meneliti setiap profil perusahaan supplier, konstruksi dan atau konsultan; sertaCV individual konsultan yang berminat untuk berpartisipasi dalam pelelanganataupun seleksi konsultan baik melalui perkenalan yang disampaikanlangsung ke CPMU, PPMU, DPMU maupun melalui alamat Electronic mailpamsimaspusat@yahoo.co.id.j). Bila ada indikasi adanya "conflict of interest", ataupun lainnya yang tidakwajar, ketua panitia harus melakukan konfirmasi sesuai dengan informasiyang disampaikan oleh peminat tersebut. Setiap temuan adanya indikasi halyang tidak wajar, dibuat laporan tertulis dan disampaikan kepada KoordinatorKegiatan serta Penanggung Jawab Kegiatan, termasuk saran-saran yangdiperlukan. Keputusan untuk menindaklanjuti hal ini atau tidak adalahtergantung dari Penanggung Jawab Kegiatan.k). Mendokumentasikan dengan baik setiap proses pengadaan dari penyiapandokumen lelang (NCB), permintaan untuk pengajuan proposal (Request ForProposal/RFP), pemasangan iklan, pemasukan dan pembukaan penawaran,dokumen evaluasi penawaran (bid evaluation document) sampai denganpenetapan pemenang, penandatanganan kontrak, termasuk setiappengaduan, sanggahan yang terjadi apabila ada, termasuk korespondensi keatau dari berbagai pihak. Harus didokumentasikan dan diberi nomer registrasiyang terkait dengan no.urut pada PP yang telah disetujui Bank Dunia untuksetiap tahun anggaran.l). Mengumumkan pemenang lelang termasuk hasil evaluasi kepada pesertalelang melalui website http://www.pu.go.id.m). Memantau/mengkaji pelaksanaan kontrak: pengadaan barang, jasa konstruksidan jasa lainnya dan atau jasa konsultan, apakah kualitas barang/konstruksiyang dikirimkan/dibangun dll, apakah personil yang ditugaskan sesuai denganlingkup penugasan, TOR, spesifikasi teknis dan jadwal kegiatan rekanan.n). Apabila dalam tugasnya menemukan indikasi hal hal yang berkaitan dengantindak penipuan dan atau lainnya, harus dibuat laporan kepada Pelaksana danKetua CPMU, maupun Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) untuk kemudianditeruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran,tergantung jenis temuan. Tindak lanjut dari kondisi ini adalah menjaditanggung jawab PJK.o). Mencatat dan meneruskan setiap bentuk pengaduan dalam aspekprocurement yang terjadi di CPMU, PPMU dan DPMU dan meneruskan padayang berwenang untuk ditindak-lanjuti.p). Mencatat penyelesaian pengaduan dalam aspek procurement yang6-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAStelah/belum selesai ditangani termasuk waktu penyelesaian.q). Membuat laporan pengadaan serta umpan balik berdasarkan kasus yangterjadi apabila ada. Laporan pengadaan ini disampaikan juga ke UnitPengadaan CPMU, guna mendukung proses peningkatan kapasitas di bidangpengadaan.Secara rinci tugas untuk panitia pengadaan di propinsi mengacu pada tugas pokokdan fungsi panitia pengadaan tingkat pusat.6.3 Pengamat PublikSeorang wakil dari masyarakat berfungsi sebagai pengamat independen (pengamatpublik) dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalampelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi serta Jasa lainnya denganmetoda NCB; dan Seleksi jasa konsultan dengan metoda QCBS1). Kriteria Pengamat PublikPengamat publik yang diseleksi dari anggota masyarakat, yang :a). Memiliki integritas,b). Mampu menjaga kerahasiaan pengadaan (cofidentiality),c). Tidak terlibat / tidak memiliki hubungan bisnis dalam bentuk apapun denganpenyedia barang/jasa (termasuk hubungan sebagai anggota asosiasipenyedia barang/jasa) yang sedang dilelang.Kerangka acuan (Terms of Reference) pengamat publik akan disusun olehCPMU, yang akan dikirimkan ke anggota masyarakat setelah mendapatkan NOLdari Bank Dunia.2). Proses Seleksi Pengamat PublikProses seleksi dapat dilakukan secara langsung oleh Penanggung JawabKegiatan Pamsimas dengan meminta secara tertulis kepada beberapa anggotamasyarakat sebagai wakil end user dalam pelaksanaan proses pelelangan yangakan dilelangkanPengamat Publik yang terpilih harus menyampaikan surat pernyataankesanggupan sebagai pengamat publik (lihat lampiran ... ).6-6


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3). Tugas dan Tanggung Jawab Pengamat PublikPengamat publik bertugas memantau proses pengadaan, apakah telah sesuaidengan peraturan yang berlaku, transparan, dan tidak ada indikasi KKN ataupunconflict of interest.Rincian tugas Pengamat Publik adalah sbb:• Menghadiri proses pengadaan berdasarkan undangan yang dikirimkan olehPanitia Pengadaan selambat lambatnya 1 minggu sebelumnya; apabila yangbersangkutan berhalangan hadir maka harus menyampaikan pemberitahuansecara tertulis.• Mengamati dan mencatat proses pengadaan dengan menghadiri (i) rapatpenjelasan lelang, jika ada, (ii) pembukaan dokumen penawaran teknis, dan(iii) pembukaan dokumen penawaran harga. Pada proses pengadaan yangdihadiri tersebut turut menandatangani Berita Acara, dan mengisi formulirlaporan pengamatan.Pengamat publik bertugas setelah menerima SK Penugasan yang diterbitkan olehKetua CPMU ditingkat pusat, Ketua PPMU di Provinsi dan Kabupaten, yang berisi(i) Rincian tugas sebagaimana diuraikan pada butir-butir diatas, (ii) Batasankewenangan sebagai pengamat publik.6.4 Notaris Publik atau PenggantinyaTugas dan Tanggung Jawab Notaris Publik atau Penggantinyaa). bertugas:i ) Menghadiri dan menyaksikan seluruh proses pembukaan proposalii ) Menandatangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Proposaliii ) Menandatangani Berita Acara serah terima dokumen proposal teknis (1copy) dan biaya (semua berkas), dari Panitiaiv ) Membawa dan mengarsipkan satu copy Dokumen Proposal teknis dariseluruh calon konsultan yang memasukan proposal ditempat yang aman(deposit box).v ) Membawa dan Mengarsipkan semua berkas Dokumen Proposal biayadari seluruh calon Konsultan yang memasukan proposal; dalam keadaanutuh belum dibuka atau dengan kondisi sebagaimana dinyatakan dalamBerita Acara serah terima dokumen ditempat yang aman (deposit box).6-7


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASb).c).vi ) Membawa kembali dokumen proposal biaya dari tempat penyimpanankeruang sidang panitia pengadaan untuk pembukaan proposal biaya danmenyerahkan semua berkas proposal biaya kepada Panitia untuk prosesselanjutnya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada surat undangan.vii ) Menyaksikan proses pembukaan proposal biaya Konsultan yang lulusteknis dan menandatangani berita acara.viii ) Mengarsipkan kembali satu copy dokumen proposal biaya yang dibukadan semua berkas dokumen yang tidak dibuka dalam keadaan utuh.ix ) Setelah menerima tembusan surat pemberitahuan pemenang seleksikonsultan, mengembalikan semua dokumen proposal yang diarsipkankepada Panitia PengadaanNotaris Publik atau Penggantinya wajib menjaga kerahasiaan dokumenyang diarsipkan (cofidentiality).Notaris Publik atau Penggantinya bertanggung jawab kepada kepalaSatker Pamsimas/CPMU.6.5 Aspek Hukum Yang Terkait Dengan PengadaanPelaksanaan Pengadaan wajib menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas,ekonomis, efisien dengan memberi kesempatan seluas luasnya kepada yang berminat(sesuai prinsip kompetisi terbuka untuk public procurement).6.5.1 Persyaratan Peserta (Eligibility)Pada prinsipnya semua perusahaan ataupun individu dari semua negara yang memilikikapasitas pelayanan/keahlian dan standar kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan padaTOR/spesifikasi di Dokumen Lelang maupun Dokumen Request For Proposal, kecualiyang termasuk dalam blacklist pemerintah atau dalam blacklist Bank Dunia. Namaperusahaan/individu konsultan yang masuk dalam daftar blacklist pemerintah didapatkandari Sekjen Departemen PU melalui Sekditjen Cipta Karya pada setiap awal tahunanggaran dan website http://www.pu.go.id. Sedangkan blacklist Bank Dunia dapatdiperoleh dari website Bank Dunia atau procurement specialist/task team leader. Blacklisttersebut disebarluaskan oleh CPMU kepada PPMU dan DPMU.6.5.2 Pertentangan Kepentingan (Conflict of interest)Tiga katagori utama dari pertentangan kepentingan yang dapat menyebabkannya6-8


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKonsultan didiskualifikasi, tetapi tidak terbatas hanya pada kondisi umum dibawah iniyakni:a) Konflik dalam lingkup kegiatan yang dapat bertentangan kepentingannya;contoh : Pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi yang akan datang, yangmungkin berkaitan dengan penugasannya sebagai tenaga ahli (TA) saat iniyaitu memberikan jasa konsultansi, dimana salah satu inputnya memberikanrekomendasi tentang usulan penerimaan bantuan untuk Kabupaten. Dalamkaitan ini semua TA yang terlibat dalam proses evaluasi/verifikasi untukpenetapan penerimaan hibah tidak diperkenankan bertindak sebagaisupplier/kontraktor;b) Konflik dalam penugasan yang dapat bertentangan kepentingannya; contoh:(i). Tenaga Ahli/Konsultan yang terlibat dalam persiapan proyek /perencanaan, tidak diperkenankan untuk ditugaskan sebagai Konsultan untukpelaksanaan, karena Konsultan tersebut akan memperoleh manfaat yang lebihbila dibandingkan dengan Konsultan lain yang tidak terlibat dalam penugasansebelumnya, dan juga berminat mengikuti seleksi; hal ini tidak sejalan dengankonsep kompetisi terbuka untuk ”public procurement”; (ii) Salah satu outputKonsultan yaitu menyiapkan TOR kegiatan untuk pekerjaan selanjutnya;dalam hal ini Konsultan sengaja membuat salah satu TOR sesuai dengankeahliannya, agar penugasannya dapat diperpanjang, ataupun ditugaskankembali dengan penugasan lain yang tetap berkaitan;(iii) Konsultan secarasimultan dalam waktu penugasan yang sama memberikan jasa konsultansinyapada beberapa pemberi kerja yang memilki kepentingan berbeda namunmasih terkait satu sama lain, hal ini dapat merugikan salah satu PemberiKerja.c) Konflik kepentingan akibat adanya hubungan keluarga / busines;Apabila personil komisaris atau direksi Konsultan atau Para PenawarPengadaan Barang dan Jasa memiliki hubungan keluarga dekat maupunhubungan keluarga yang diperluas dengan anggota Panitia maupun PejabatEselon I sampai dengan eselon IV Departemen Pekerjaan Umum, makahubungan tersebut harus diberitahukan secara tertulis yang dilampirkan dalampernyataan minat / proposal.Demikian juga dalam hal hibah masyarakat, apabila perwakilan kelompok6-9


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASmasyarakat memiliki hubungan keluarga dekat maupun hubungan keluargayang diperluas dengan (ii) anggota Panitia Evaluasi ditingkat provinsi maupunkabupaten, (ii) personil komisaris atau direksi Konsultan Management yangterkait, (iii) Pejabat Eselon I sampai dengan eselon IV ditingkat provincemaupun kabupaten, maka hubungan tersebut harus diberitahukan secaratertulis yang dilampirkan dalam proposal.Untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan tsb di atas, makasetiap Penanggung Jawab Kegiatan di instansi pelaksana kegiatan harusmemastikan bahwa rekanan (perusahaan/individu) yang terlibat dalamkegiatan PAMSIMAS tidak dalam posisi "conflict of interest", yaitu denganmeneliti profil perusahaan/CV yang disampaikan dan apabila diperlukanmelakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait sesuai dengan yang terterapada data tsb.Biodata yang disampaikan Perusahaan/individu peserta lelang/seleksikonsultan adalah sah secara hukum, apabila yang bersangkutanmemalsukan keterangan yang tercantum, berarti tindak pemalsuan tersebutdapat dikatagorikan dalam tindak penipuan. Berdasarkan hasil klarifikasitersebut Penanggung Jawab Kegiatan dapat mengajukan usulan kepadaKuasa Pengguna Anggaran untuk menganulir (mendiskualifikasikan)keikutsertaan perusahaan/individu tersebut dalam proses pengadaanselanjutnya ataupun usulan untuk mendiskualifikasi-kannya apabila yangbersangkutan sudah ditugaskan. Usulan tersebut harus jelas, termasuk tindaklanjut yang akan dilaksanakan, serta kejelasan apabila ada konsekwensibiaya yang sudah dikeluarkan kepada rekanan yang bersangkutan; dandilengkapi dengan dokumen pendukung. Keputusan dari KPA dan usulan PJKdisampaikan kepada Bank Dunia.6.5.3 Tindak Penipuan dan Korupsi (Fraud and Corruption)Peserta Pengadaan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan apabilaterlibat dalam tindak penipuan dan korupsi. Adapun tindakan yang dilarang untuk dilakukanselama proses pengadaan adalah tindakan-tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),sbb:a). "Corrupt Practice" (tindak korupsi) adalah berarti menawarkan,6-10


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASmemberikan, menerima atau meminta/memohon sesuatu barang ataupun jasasehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pejabat yangditugaskan menangani proses pengadaan atau di dalam pengawasanpelaksanaan kontrak.b). "Fraudulent Practice" (tindak penipuan) adalah berarti menyajikan/mengemukakan fakta yang tidak benar sehingga dapat mempengaruhi prosespengadaan atau pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan kerugian negarapeminjam (Pernerintah Indonesia), dan termasuk praktek-praktek kolusi antarapeserta lelang (sebelum atau sesudah pemasukan penawaran) antara lainmerencanakan untuk membuat haarga satuan tertentu, tidak kornpetitif danmerugikan Pernerintah dari keuntungan yang dapat diperoleh apabilakompetisi pengadaan dilakukan secara terbuka dan bebas. Karena kondisi"conflid of interest", ini dapat menimbulkan konsekwensi biaya ataupun sanksiadministrasi lainnya, maka harus tertulis dengan jelas pada Kontrak PerjanjianHibahc). “Collusive Practices" (tindak kolusi) adalah suatu pengaturan antara 2(dua) atau lebih penawar, dengan atau tanpa sepengetahuan penggunabarang/jasa yang ditujukan untuk rnenetapkan harga penawaran pada tingkatyang artifisial, dan non-kompetitif.d). “Coercive Practices" (tindak koersif/pemaksaan) adalah tindakanmembahayakan atau mengancarn untuk membahayakan secara langsungatau tidak langsung individu dan atau aset miliknya, dalam rangkamempengaruhi partisipasinya dalam proses pengadaan atau mempengaruhipelaksanaan kontrak.Indikasi adanya pelanggaran tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber,yaitu:a). Pengaduan baik dari internal institusi ybs, pihak yang dirugikan, dan ataumasyarakat;b). Hasil audit BPKP, ataupun audit independen lainnya;c). Temuan Itjen / supervisi / M&E internal Instansi Pelaksana Kegiatan; dand). Temuan dari Bank Dunia, misalnya pada saat melaksanakan missisupervisi, post review, ataupun audit independen.Instansi Pelaksana Kegiatan berkewajiban menindak lanjuti indikasi KKNtersebut, sesuai dengan informasi yang diterima. Sebagai bagian dari internalcontrol system, di tingkat pelaksana Kegiatan, Penanggung Jawab Kegiatan ,dan petugas Monitoring dan Evaluasi berkewajiban untuk membuat laporan6-11


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASkasus yang terjadi dengan dilengkapi dokumen pendukung untuk dilaporkankepada KPA, serta rekomendasi tindak lanjutnya.KPA kemudian menentukan penyidikan yang akan dilaksanakan, apakah akandilimpahkan ke Itjen atau BPKP Penyidik, ataupun audit independen lainnya,tergantung dari kasus yang terjadi dan independensi dari institusi yang akanditugaskan untuk mendapatkan opini yang benar sesuai kondisi di lapangan.KPA akan menetapkan langkah selanjutnya berdasarkan rekomendasiinvestigator. apakah menutup kasus bila tidak terbukti atau jika ada indikasikuat atau terbukti terjadinya KKN maka dapat dilakukan hal-hal berikut ini:(a) Dilanjutkan dengan tindakan hukum untuk tindak pidana korupsi;(b) Dikenakan tindakan administratif;(c) Rekanan yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai ketentuan di kontrak.(d) Rekanan yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist)dari Bank Dunia maupun Instansi Pelaksana Kegiatan dan disebarluaskanmelalui website http://www.pu.go.id.(e) Tembusan laporan tindak lanjut yang merespon terhadap temuan adanyaindikasi KKN, juga disampaikan ke Bank Dunia lengkap dengan datapendukung. Langkah langkah yang dianggap baik, cepat dalam merespondan dampaknya terhadap pelaksanaan kegiatan dapat dipublikasikan diwebsite http://www.pu.go.id sebagai sarana pertukaran pengalaman,sebaiknya diberikan juga fasilitas agar para pembaca bila berminat dapatmerespon langsung di website http://www.pu.go.id perihal kasus tsbataupun berbagi pengalamannya dalam menangani kasus KKN.Dalam hal adanya indikasi KKN sebagaimana tersebut di atas Bank Duniadapat melakukan penyidikan tersendiri berdasarkan keputusan Managementdi Bank Dunia yang memiliki keluasaan/kebebasan dalam mencari informasibaik di tingkat Institusi Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS maupun di tingkatRekanan sesuai dengan ketentuan hukum yang mendasarinya.6.5.4 MisprocurementMisprocurement adalah terminologi khusus yang digunakan oleh Bank Duniauntuk menyatakan bahwa Bank Dunia tidak dapat membiayaipembayaran/pengeluaran-pengeluaran untuk belanja barang, pekerjaan konstruksidan jasa lainnya, serta jasa konsuItan yang dilaksanakan tidak sesuai dgn6-12


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASprosedur pengadaan yang telah ditetapkan di dalam PMM/PIM termasuk dasarperaturan yang melandasinya; dan tidak sesuai dengan Procurement Plan yangtelah disetujui oleh Bank Dunia pada setiap tahun anggaran. Contoh:Penyimpangan prosedur, misalnya : (i) Pemasangan advertensi tidak dilakukandengan benar (misalnya: informasi tidak jelas/mengarah pada rekananterbatas/iklan tersebut hanya ada pada koran dengan jumlah eksemplar terbatassaja yang tidak sesuai dengan peraturan koran nasional dengan jangkauan danoplah yang dikeluarkan Bank Dunia); (ii) Pengadaan dengan metode yangberbeda yang telah tercantum dalam Procurement Plan, (iii) Pengadaan yangdilaksanakan tidak tercantum dalam Procurement Plan.Apabila kasus ini terjadi di satuan kerja di luar CPMU, walaupun penyaluran danamelalui mekanisme kontrak, kasus yang terjadi harus dilaporkan kepada ketuasatker karena kemungkinannya ada konsekwensi terhadap dana/ pembiayaanpengganti.Walaupun kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, dan jasakonsultansi pemenangnya diumumkan dan kontraknya ditandatangani setelahmenerima NOL dari Bank Dunia; dalam hal ini Bank Dunia tetap berhak untukmenyatakan "misprocurement" apabila terbukti bahwa dasar penetapan NOL yangtelah disampaikan oleh proyek berdasarkan informasi yang tidak benar; ataupunbila persyaratan dan ketentuan ("term and condition") pada kontrak telah dilakukanperubahan tanpa adanya persetujuan dari Bank DuniaDasar bagi Bank Dunia untuk menilai apakah kontrak tertentu baik untukpengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya, serta jasa konsultansi,dinyatakan misprocurement adalah atas dasar review pada saat missi supervisiBank Dunia, ataupun hasil SOE post review/audit/penyelidikan yang dilakukanBank Dunia, tanpa dipengaruhi oleh hasil review siapapun. Apabilakontrak/pekerjaan yang diinvestigasi tersebut terbukti masuk dalam katagori"misprocurement", maka surat perihal "Declaration of Misprocurement" akanditerbitkan dan ditujukan Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada Dirjen CiptaKarya, serta instansi yang terkait lainnya: Dirjen Perbendaharaan, KPPN,Bappenas, dan Unit Pelaksana Kegiatan terkait. Dan surat tsb akan ditindak lanjutidengan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan perihal keharusan "Refundsdue to Misprocurement", sehingga Depkeu harus mengembalikan pendanaantersebut kepada Bank Dunia apabila sudah di-replenish-kan ke Bank Dunia,sebesar total keseluruhan nilai kontrak yang dinyatakan "misprocured". Serta nilai6-13


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASalokasi Loan untuk komponen/kategori tersebut akan dikurangi dengan jumlah nilaikontrak yang dinyatakan misprocured.Akibat yang ditimbulkan dari kasus misprocurement terhadap instansi pelaksanakegiatan adalah: Instansi Pelaksana Kegiatan terkait harus mengembalikan dana,sejumlah nilai kontrak yang dinyatakan "misprocured", dengan menganggarkanpada tahun berikutnya, apabila mungkin menganggarkan pada tahun anggaranberjalan, melalui mekanisme perubahan anggaran (revisi DIPA). InstansiPelaksana Kegiatan harus menindak lanjuti hal tersebut dengan rekanan yangbersangkutan, yang tindak lanjutnya akan tergantung sekali dari penyebabmisprocurement, status kontrak, progress pelaksanaan pada tingkat PelaksanaKegiatan kemungkinannya ada beberapa alternatif, yaitu:a). Rekanan telah terseleksi dan kontrak sudah ditanda tangani; tetapi belumdilakukan pembayaran;b). Rekanan sudah dibayar, tetapi belum 100% dari nilai Kontrak;c). Rekanan sudah dibayar 100% dari nilai Kontrak(1). Tindak Lanjut penyelesaian akibat misprocurement:Pengalokasian dana pengganti nilai kontrak yang misprocurernent apabilamisprocurement terjadi di CPMU:a. Penanggung jawab kegiatan terlebih dahulu rnengajukan permohonan kepadaKuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran (KPA/PA) untukmengalokasikan dana pengganti tsb dengan sumber pendanaan rupiah murni,dengan melampirkan kronologis misprocurement/data pendukung yangdiperlukan; dan apakah akan dianggarkan pada tahun anggaran berjalan ataupada tahun anggaran berikutnya; sebagai anggaran untukmelanjutkan/menyelesaikan pekerjaan.b. Berdasarkan persetujuan KPA/PA; pengalokasian dana penggantidianggarkan berdasarkan "Tata cara perubahan/pergeseran anggaran" untukpengalokasian di TA berjalan atau untuk pengalokasian pada TA berikutnya.Klasifikasi jenis belanja untuk dana pengganti termasuk jenis belanja"Pembiayaan" dengan "MAK 712321 Pengembalian penarikan pinjamanprogram Credit " dengan sumber pendanaan rupiah murni;c. Sub-kegiatan jenis belanja terkait dgn kontrak "misprocured" harus tetap6-14


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASdilaksanakan agar objektivitas kegiatan dapat dicapai, maka selainmengalokasikan dana pengganti RK; juga harus mengalokasikan dana RMuntuk sub-kegiatan/jenis belanja tsb, agar tetap dapat dilaksanakan.d. SPM-LS utk penggantian dana tersebut merupakan tanda bukti instansipelaksana kegiatan sudah melaksanakan penggantian dana. Sedangkanpenggantian dana ke Bank Dunia ditransfer oleh Dep.Keu melalui DJPB.e. Bila diperlukan proses hukum bagi pihak yang terlibat (terutama bilapenyebabnya KKN), maka KPA terlebih dahulu akan meminta penyidikankasus kepada Itjen Dep PU/BPKP untuk mengambil keputusan selanjutnya.(2). Penyelesaian dengan rekanan:Penyelesaian dengan rekanan didasarkan pada dokumen kontrak; progresskegiatan dan pembayaran, serta penyebab misprocurement, dilakukan melalui halhalberikut: (i) Instansi pelaksana kegiatan mengirimkan surat kepada rekanan danmemberitahukan perihal kasus misprocurement, serta konsekwensi yang harusditanggung oleh instansi pelaksana kegiatan, dan akibatnya terhadap Kontrakkerja dgn rekanan yang bersangkutan; (ii) Mengundang rekanan untuk:menjelaskan kasus tsb apakah Rekanan ikut terlibat (KKN) atau tidak. Untukkasus KKN sanksi yang diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan pada kontrak;(iii) Apabila rekanan tidak terlibat maka kontrak tetap diamandemen untukmengamandemen sumber dana.6.5.5 Bid Security (jaminan penawaran)Para peserta peminat lelang apabila pada dokumen penawarannya dimintamelampirkan bid security/ Jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dan formatyang tercantum dalam dokumen lelang/Standard Bidding Documents pada BiddingData Sheet/Lembar Data Penawaran, yaitu : format bid security, besarnya nilaijaminan penawaran adalah fix (bukan dengan nilai maksimal atau sebesar-besarnya)yg diterbitkan dari Bank (bukan dari Asuransi atau lembaga Keuangan lainnya) yangmempunyai reputasi baik, masa berlaku bidding security (minimal tanggal jatuhtemponya 30 hari setelah masa berlakunya periode pelelangan) untuk memberikesempatan panitia pengadaan bila sewaktu waktu jaminan penawaran tsb diperlukan.Apabila peserta lelang tidak merespon ketentuan pada dokumen lelang dalam6-15


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASmenyediakan bid security, maka Panitia Pengadaan berhak untuk mengklasifikasikandokumen penawarannya sebagai ”un-responsive” dan ditolak. Untuk metodeshopping untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya tidakdisyaratkan ada bid security.Instansi Pelaksana Kegiatan harus menyelesaikan evaluasi penawaran danmengumumkan pemenang lelang dalam periode masa berlakunya jaminanpenawaran. Perpanjangan masa penawaran hanya bisa dilaksanakan denganjustifikasi yang khusus. Hal ini tidak bisa dilakukan untuk mengakomodir keterlambatandariPanitia Lelang dalam melakukan evaluasi proposal penawaran, dan jika ini yang terjadimaka dapat menjadi dasar bagi Bank untuk menyatakan misprocurement. InstansiPelaksana Kegiatan bila mengajukan permohonan perpanjangan berlakunya masajaminan penawaran kepada penawar untuk menyelesaikan proses evaluasi, harusmengajukannya secara tertulis berikut justifikasi-nya, dalam hal ini peserta lelangdapat menolak permintaan Instansi Pelaksana Kegiatan.6.5.6 SanksiDalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, pelanggaran prosedur danpelaksanaan kontrak pihak yang terkait; ataupun temuan / hasil pengawasan wajibditindak lanjuti dengan memberikan sanksi kepada yang berbuat kesalahansebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu:• Kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan termasuk penyediaatau pengguna barang dan jasa yang ternyata terbukti melanggar ketentuandan prosedur pengadaan dikenakan sanksi; Sanksi bagi pengguna yangmelakukan kesalahan dapat berupa tindakan administrasi, tuntutan ganti rugi,atau diproses melalui gugatan perdata, pengaduan tindak pidana. Sanksi bagipenyedia barang/jasa yang bersalah dapat dikenakan sanksi administrasi,misalnya dikenakan sanksi tidak diikut sertakan dalam pengadaan untukkurun waktu tertentu / permanen atau dituntut berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku (i.e lihat Keppres 80/2003,pasal 35 perihal penghentian dan pemutusan kontrak, pasal 37 sanksi, danpasal 49 tindak lanjut pengawasan).• Khusus untuk tindak pidana korupsi mengacu pada undang undang Korupsiyang berlaku. Penanggung jawab kegiatan, staf yang menangani programPAMSIMAS dapat menggunakan buku ”Memahami untuk membasmi” yangditerbitkan KPK, sebagai pedoman kerja.6-16


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS6.6 Pengadaan Jasa Seleksi Konsultan dan Barang6.6.1 Kesepakatan PelaksanaanKesepakatan pengaturan proses seleksi konsultan dan pelaksanaan pengadaan untukProgram PAMSIMAS sesuai dengan FA mengenai Procurement and Consultants’Services. Hal-hal yang diatur dalam bagian tersebut yaitu :1. Petunjuk Pengadaan Konsultan dan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi,yang diterbitkan oleh Bank Dunia;2. Kesepakatan mengenai prosedur pengadaan fisik dan barang serta seleksikonsultan sesuai Financing Agreement6.6.2 Seleksi KonsultanA. Acuan Yang digunakanAcuan utama yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi konsultan ProgramPAMSIMAS mengacu pada 6.1 mengenai Pedoman (Guidelines)Adapun posisi Keppres Nomor 80/2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tidak sepenuhnya dapat digunakanuntuk pelaksanaan pengadaan kegiatan-kegiatan Program PAMSIMAS yangdidanai Credit Bank Dunia. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinyakonflik/tidak kesepakatan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan padapelaksanaan tahapan seleksi, misalnya dalam hal pelaksanaan pengumuman,penerapan prosedur prakualifikasi, pelaksanaan tender ulang, danaturan/keharusan pembentukan joint venture/sub konsultan. Bila terjadi konflikpengertian terhadap aturan seleksi, maka acuannya dikembalikan menurutPetunjuk Pengadaan Bank Dunia yang berlaku.B. Prinsip-Prinsip Umum Yang Selalu Harus DiperhatikanPrinsip-prinsip umum yang harus selalu diperhatikan oleh Executing Agency danImplementing Agency serta Panitia Pengadaan dalam mempersiapkan,melaksanakan dan mengadministrasi kontrak pekerjaan Program PAMSIMASyang didanai sebagian dan atau seluruhnya dari pinjaman Bank Dunia adalah :1. Selalu mengutamakan perolehan kualitas jasa layanan konsultasi yangterbaik;2. Selalu berorientasi kepada perolehan nilai ekonomis dan efisiensi;3. Selalu memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semuapeserta pelelangan yang berasal dari semua negara yang eligible (tidakrestrictive);4. Selalu mendukung peningkatan/pengembangan dan pemanfaatan jasakonsultan nasional di negara-negara berkembang; dan5. Selalu menciptakan iklim transparansi dan kompetisi dalam proses seleksikonsultan.6-17


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASC. Procurement PlanSebagai bagian dari persiapan proyek, Procurement Plan harus disiapkan untukdisampaikan ke Bank Dunia. Procurement Plan harus diperbaharui setiap tahunatau saat dibutuhkan, sepanjang masa pelaksanaan, dan harus dilakukan dengantata cara yang sudah disetujui Bank Dunia.Procurement Plan harus dipublikasikan ke anggota Panitia Pengadaan baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kota dan KabupatenD. Revisi Procurement Plan (PP)Selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan, kemungkinannya dapat terjadiperubahan rencana kegiatan sebagai respon berdasarkan pada hasil Monitoring danEvaluasi Proyek, ataupun evaluasi kinerja (District performance evaluation); ataupunakibat terjadinya kekeliruan penganggaran pada dokumen anggaran yang telahdisyahkan; ataupun terjadinya kendala didalam pelaksanaan; maka PP harus direvisisesuai dengan perubahan rencana kegiatan; atau kebutuhan waktu yang diperlukanpada jadwal rencana PP. Sebelum proses pengadaan dilaksanakan, setiapperubahan PP pada tahun anggaran berjalan terlebih dahulu harus disampaikan keBank Dunia untuk persetujuannya.Tabel 6-1 : Paket Pengadaan Barang dan Metoda serta Jadwal PelaksanaanRef.No.Name ofpackagesContractDescriptionEstimatedCost (US$)ProcurementMethodPrequali-fication(yes/no)DomesticPreference(yes/no)ReviewbyBank(Prior /Post)ExpectedBid-OpeningDate1 2 3 4 5 6 7 8Sub – Component 1.1: Implementation of CDD Process at Community levelPrinting1 A1.1 materials forroadshows76,500 NCB No No Post Feb-072 A1.23 C.14 C.2Printing of CFtrainingmaterials,books andmanuals 1 12,240 Shopping No No Feb-07Printing ofInformedChoiceCatalog ofWater Supply40,800 Shopping No No Feb-08facilities 2and peri-urbanSanitationPrinting ofguidelines andsupporting5,141 Shopping No No Feb-07materials forImplementingagenciesMoHA-PMDMoHA-PMDMPW-HSMPW-HS1 The additional printing of CF training materials, will be procured on 2009 is US$ 4,0802 The additional printing of ICC for WSS, will be procured each year up to 2012, US$ 40,8006-18


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASRef.No.Name ofpackagesContractDescriptionEstimatedCost (US$)ProcurementMethodPrequali-fication(yes/no)DomesticPreference(yes/no)ReviewbyBank(Prior /Post)ExpectedBid-OpeningDate1 2 3 4 5 6 7 8sustainabilitymonitoringSub – Component 1.3: Development of mechanisms and capacities of provincial and district institutions for scaling upand mainstreaming community driven WSS5 A2.1Printing foradvocacy kitsof InstitutionalStrengtheninglegislative 3for executiveandSub-Component 2.1 : Total Sanitation ProgramPrinting and6 B.1Distributing ofCLTSManual 4Printing anddistributing ofInformed7 B.2ChoiceCatalog ofmanual 5SanitationOptionsSub-Component 2.2: Sanitation and Hygiene Marketing ProgramPrinting anddistribution forresearchstudies on8 B.3Sanitation &Hygienedesign 6MarketingGuidelinesand prototypal9 B.410 B.511 B.612 B.7Materialsproduction tosupportmarketing 7 3,213 Shopping No No Feb-08Printing anddistribution forhealth51,000 NCB No No Post Feb-08promotionmanualClinicSanitationmanual11,424 Shopping No No Feb-08Printing &distributingPrinting anddistribution forsupply chain62,730 NCB No No Post Feb-07businessImplementingagenciesMoHA-RDMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEH3 The additional printing of advocacy kits, will be procured on 2009 and 2010 each US$ 1,7344 The additional printing of CLTS manual, will be procured on 2009; US$ 22,4405 The additional printing of Sanitation option manual, will be procured each year up to 2011, US$ 1,6426 The additional printing of Sanitation hygiene marketing guidelines, will be procured in 2009, US$ 2,6017 The additional printing of Material prod. support marketing, will be procured each year up to 2011, US$ 3,2136-19


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASRef.No.Name ofpackagesContractDescriptionEstimatedCost (US$)ProcurementMethodPrequali-fication(yes/no)DomesticPreference(yes/no)ReviewbyBank(Prior /Post)ExpectedBid-OpeningDate1 2 3 4 5 6 7 8development(catalog) 8Sub-Component 2.3: School Hygiene and Sanitation Program13 B.814 B.915 B.1016 B.1117 B.1218 B.1319 B.1420 B.15Printing anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forSumbarPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forRiauPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forSumselPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forJabarPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forBantenPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forJatengPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forKalselPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forNTT55,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-07ImplementingagenciesMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEH8 The additional printing of supply chain business development, will be procured in 2009, US$ 62,7306-20


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASRef.No.Name ofpackagesContractDescriptionEstimatedCost (US$)ProcurementMethodPrequali-fication(yes/no)DomesticPreference(yes/no)ReviewbyBank(Prior /Post)ExpectedBid-OpeningDate1 2 3 4 5 6 7 821 B.16Printing anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forSulteng55,250.25 NCB No No Post Feb-0722 B.1723 B.1824 B.1925 B.2026 B.2127 B.22Printing anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forSulbarPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forSulselPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forGorontaloPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forMalukuPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forMaluku UtaraPrinting anddistribution fortrainingmanual forteacher andchildren forIrjabar55,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-0755,250.25 NCB No No Post Feb-07ImplementingagenciesMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHMoH-DCEHTabel 6-2 : Paket Pengadaan Konsultan dan Metoda serta Jadual PelaksanaanRef.No.Name ofpackagesDescriptionofAssignmentEstimatedCostSelectionMethodReviewbyBank(Prior /Post)ExpectedProposalsSubmissionDate1 2 3 4 5 6ImplementingAgencies6-21


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASSub-Component 2.2: Sanitation and Hygiene Marketing ProgramStudies of28 B.23and suppliermarket,consumer180,000 CQS Prior Jan-07Studies of29 B.24market,consumer180,000 CQS Prior July-08and supplierMoH - DCEHMoH- DCEH91,800 INDV Post Feb-07 MoHA-RDSub-Component 5.1: Central Project ManagementCentralManagement30 C.3 AdvisoryDec 26,Consultant to 2,315,400 QCBS Prior2006the CentralMPW-HSProjectManagement31 A2.2Individualconsultantfor SWAPpreparation 932 C.433 WB34 A1.2935. B.25IdvconsultantforProcurementspecialist /FMSPublicNotary (forthe entireProjectDuration)MPAStakeholderpolicy levelassessmentsfor provinciallevelConsultantfor audiovisualdevelopmentfor healthpromotionprogram73,440 INDV Post Feb-07 MPW-HS51,000 INDV Post Mar 07 WB grant15,300 CQS Post Sep-08 MoHA-PMD1,428,000 QCBS Prior July-08 MoH-DCEHSub-Component 5.2: Provincial and District ManagementProv anddistricts adv.Management2.320.759,3536 C.5 Cons. toQCBS Prior Feb 2007 MPW-HSPPMU andDPMUsConsultantSumbar I9 TOR subject to be approved by the Bank, intermittent assignment from 2007-2009, for each fiscal year theperformance of individual consultant shall be evaluated by project management6-22


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS37 C.638 C.739 C.8Prov anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsConsultantSumbar IIProv anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsConsultantRiauProv anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsSumsel2.555.458,49 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS2.061.756,99 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS2.512.181,08 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS40 C.9Prov anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsBantenJabar2.791.834,41QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS41 C.10Prov anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsJateng I2.823.697,89QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS42 C.1143 C.12Prov anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsJateng IIProv anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsJateng III3.340.933,33 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS3.340.933,33 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS6-23


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS44 C.13Prov anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsKalsel2.771.787,72QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS45 C.14Prov anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUs NTT3.412.575,27 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS46 C.15Prov anddistricts adv.ManagementCons. toPPMU andDPMUsSulteng2.344.900,00 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HS47 C.16Prov anddistrictsadv.ManagementCons. to 3.386.283,33 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HSPPMU andDPMUsSulbar &Sulsel48 C.17Prov anddistricts adv.ManagementCons. to 2.550.571,29 QCBS Prior Feb 2007 MPW-HSPPMU andDPMUsGorontalo,Maluku,M l kSub-Component 5.3: Independent Ptoject Monitoring and Evaluation49C.18BaselineSurvey408,000 QCBS Prior Jan-07 MPW-HS50 C.19IndependentProject M &E Impact1,224,000 QCBS Prior Jan-07 MPW-HS51 C.20IndependentTechnical 102,000 CQS Prior Jan-08 MPW-HSAudit 10Community Facilitator Teams10 The independent technical audit will be reselected in 2010 and 20126-24


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS52 C.21CFTs forSumbar I1.240.806,45 IC Post Feb 2007 MPW-HS53 C.22CFTs forSumbar II1.418.064,52 IC Post Feb 2007 MPW-HS54 C.23CFTs forConsultantRiau1.063.548,39 IC Post Feb 2007 MPW-HS55 C.24CFTs forSumsel1.418.064,52 IC Post Feb 2007 MPW-HS56 C.25CFTs forBantenJabar1.240.806,45 IC Post Feb 2007 MPW-HS57 C.26CFTs forJateng I1.595.322,58 IC Post Feb 2007 MPW-HS58 C.27CFTs forJateng II1.949.838,71 IC Post Feb 2007 MPW-HS6-25


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS59 C.28CFTs forJateng III 1.949.838,71 IC Post Feb 2007 MPW-HS60 C.29CFTs forKalsel1.418.064,52 IC Post Feb 2007 MPW-HS61 C.30CFTs forNTT2.545.967,74 IC Post Feb 2007 MPW-HS62 C.31CFTs forSulteng1.430.483,87 IC Post Feb 2007 MPW-HS63 C.32CFTs for sSulbar &Sulsel2.247.903,23 IC Post Feb 2007 MPW-HS64 C.33CFTs forGorontalo,Maluku,MalukuUtara, Irjabar1.659.677,42 IC Post Feb 2007 MPW-HSE. Penerapan Prior dan Post Review Jasa KonsultanMengacu kepada Financing Agreement Bank Dunia akan menjalankan proses “PriorReview dan “Post Review” sebagai bagian dari review/supervisi terhadap pelaksanaanproses seleksi konsultan dan pembayaran kontrak pekerjaan bantuan teknis (TA). PadaPrinsipnya, Prior Review akan dijalankan untuk setiap kontrak TA pertama di masingmasingunit pelaksana dan untuk TA-TA seterusnya dengan nilai kontrak pekerjaanminimum sama US$ 100.000 untuk kontrak pekerjaan TA dengan perusahaan, atau sama6-26


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASminimum US$ 50.000 tetapi lebih kecil US$ 100.000 untuk kontrak pekerjaan TA kepadaindividu ; selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut iniTabel 6.3 Thresholds untuk Prior Review dan Thresholds untuk Metode PengadaanJenis PengadaanPekerjaan Sipildan Jasa Lainnyanon JasaKonsultansiPengadaanBarangThresholds untukPrior Review (dalamUS$ )Thresholds untukMetode Pengadaan(dalam US$ )Keterangan1 2 3 4• Estimasi nilaikontrak > US$100,000• Estimasi nilaikontrak > US$100,000• NCB (≥ USD50,000);and;• Shopping(


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASSumber : Financing Agreement No. CR 42040 - IND (PAMSIMAS) dan Project Apparaisal Document, edisi 1 Juni2006D.1 Metode Seleksi Konsultan Pengadaan Jasa Konsultan dan Barang yangDiterapkanPemilihan metoda seleksi konsultan pada dasarnya ditentukan oleh tingkatkompleksitas, tujuan dan cakupan serta ketersediaan sumber daya dari pekerjaanyang akan dikerjakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum pada bagianB. di atas. Metode seleksi konsultan untuk paket-paket Program PAMSIMAS yangtelah disepakati menggunakan Quality-and-Cost Based Selection (QCBS),Selection Base Consultant Qualification (CQS) dan Individual Consultant.Sistem Quality and Cost-Based Selection (QCBS) yaitu sistem seleksi melalui kompetisidiantara konsultan yang telah ditetapkan masuk dalam daftar pendek konsultan yang akandiundang (shortlist), berdasarkan kualitas (proposal teknis) dan penawaran biaya yangdiajukan. Pemenang ditentukan berdasarkan Nilai Kombinasi Terbaik dari Penawaran Teknisdan Penawaran Biaya, yang dilanjutkan dengan negosiasi/klarifikasi kontrak.Selection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS) yaitu metode ini dipergunakanuntuk pekerjaan yang kecil dimana tanpa menggunakan kompetisi untuk persiapan danpenilaian proposal. Pada kasus seperti ini, Executing Agency harus menyiapkan TOR,meminta Pernyataan minat dan informasi mengenai kompetensi konsultan yang relevandengan penugasan, kemudian membuat shortlist, dan memilih konsultan yang sesuai dengankualifikasi dan referensi. Konsultan terpilih diminta untuk mengirimkan Proposal Teknik danKeuangan kemudian diundang untuk negosiasi kontrak.D.2 Prosedur dan Pelaksanaan QCBS1. Penyiapan dan Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (TOR) :Sesuai dengan para. 2.3 Bank Guidelines, hal-hal yang perlu diperhatikandalam penyiapan TOR yaitu sebagai berikut :a. TOR seyogyanya komprehensif tetapi tidak terlalu rinci dan kaku,sehingga memungkinkan peserta pelelangan untuk mengusulkanmetodologi, pendekatan dan jumlah serta jadwal penugasan personil yangdianggap paling tepat menurutnya;b. TOR harus secara jelas mendefinisikan maksud dan tujuan, sasaran danlingkup penugasan. Dimana penetapan lingkup penugasan harusmempertimbangkan alokasi dana yang tersedia;c. TOR sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sbb:• Pendahuluan berupa uraian mengenai latar belakang,permasalahan/rasional, maksud dan wilayah studi, nama pengguna6-28


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASjasa, sumber pendanaan, referensi penunjang yang diperlukan untukpenyusunan proposal;• Penjelasan ringkas mengenai tujuan, sasaran dan keluaran yang ingindicapai serta lingkup dan batasan penugasan termasuk perkiraanjangka waktu dan tahapan penyelesaian pekerjaan;• Input Jasa Konsultan meliputi jenis dan kualifikasi tenaga ahli dantenaga pendukung serta perkiraan jumlah person-months yangdiperlukan;• Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan termasuk organisasi penanganandan unit kerja pengendali, lingkup kewenangan yang dilimpahkankepada konsultan dan pengaturan hak kepemilikan terhadap hasilpelaksanaan pekerjaan;• Sistematika Pelaporan; dan• Fasilitas Pendukung yang akan disediakan oleh pihak pengguna jasa.d. Sebelum pengumuman/REOI perlu diminta komentar Bank, terhadap draftTOR yang telah disiapkan dalam Bahasa Indonesia, dan diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris.2. Penyiapan OE:Owner Estimate (OE) dibuat oleh Panitia dan disahkan Pengguna Jasa/Satkeruntuk digunakan sebagai salah satu acuan dan bahan pembahasan anggarandan pertimbangan dalam penilaian (tetapi bukan satu-satunya acuanpenilaian) usulan, dengan memperhatikan RAB atau pagu dana yang tersediaserta ketentuan-ketentuan sbb: HPS terdiri dari 2 kategori: yaitu (a)Remuneration dan (b) Direct Reimbursable Cost ,dan selanjutnya masingmasingdibagi lagi berdasarkan komponen pembiayaan dalam mata UangAsing atau rupiah);3. Pengumuman/Request for Expression of Interest (REOI):Pengumuman secara luas diperlukan dalam rangka penyusunan Shortlist atauDaftar Pendek Konsultan yang akan diundang mengikuti pelelangan. SesuaiParagraf 2.5 dan Appendix 4 Guidelines Bank, pengumuman rencanapengadaan jasa konsultan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sbb:a. Dalam setiap pengumuman pekerjaan, harus menginformasikan kembalibahwa pengumuman mengikuti General Procurement Notice (GPN) yangtelah dimuat pada United Nations Development Business (UNDB) 16Pebruari 2003 Nomor. WB.600. Untuk pemuatan pengumuman dalamUNDB dapat dilakukan melalui CPMU atau secara “self service” dikirimlangsung ke Bank’s procurement website address at:http://procurement.worlbank.org. setelah mendapatkan password.Password dapat diminta melalui e-mail ke procurenotices@worldbank.org;6-29


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASb. Setiap paket jasa konsultan harus diumumkan minimal di Media Massayang memiliki peredaran luas secara nasional (ditetapkan 3 pilihan, yaitudi Jakarta Post/Kompas/Suara Pembaruan) dan Media Elektronik(homepage: http://www.pu.go.id ) dengan memberikan waktu yang cukupbagi yang berminat untuk mengikuti pendaftaran dan menyampaikandokumen yang dipersyaratkan (Bank Dunia mengsyaratkan minimal 14hari);c. Persyaratan pendaftaran harus dibuat seminimal mungkin dan terbataspada hal-hal yang memang diperlukan untuk dapat melakukan penilaianterhadap kualifikasi dan kemampuan perusahaan/konsultan yangbersangkutan; dand. Executing Agency atau Panitia yang terkait harus menyampaikanphotocopy pengumuman kepada konsultan yang telah menyampaikanminat sebagai tanggapan terhadap GPN, baik yang disampaikan melaluisurat, fax maupun melalui e-mail ke CPMU.4. Penyusunan dan Persetujuan Shortlist :Penyusunan shortlist merupakan tanggung jawab panitia dengan pengesahanSatker, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :a. Shortlist ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kualifikasi dankapabilitas perusahaan yang telah mendaftar dan menyatakan berminat,dengan memberikan prioritas bagi mereka yang memiliki kualifikasi yangsesuai;b. Shortlist terdiri dari 6 perusahaan yang mewakili wilayah geografis negaraanggota, dengan catatan: Wakil dari satu negara tidak lebih dari 2perusahaan dan minimal 1 perusahaan dari negara berkembang, kecualibila tidak ada perusahaan dari negara berkembang yang memenuhi syaratkualifikasi atau tidak ada yang dipandang mampu. Laporan EvaluasiShortlist disusun oleh Panitia dan disahkan oleh Satker yangmenggambarkan kondisi, klasifikasi dan kapabilitas perusahaan yangdituangkan dalam narasi dari semua perusahaan yang masuk shortlist,dan selanjutnya diproses oleh Satker untuk memperoleh NOL dari BankDunia;c. Untuk pekerjaan dengan nilai “kecil”, dimungkinkan bahwa shortlistseluruhnya terdiri dari konsultan nasional, namun tetap terbuka bagikonsultan asing (bila ada yang berminat dan memiliki kualifikasi yangsesuai);d. Terhadap jumlah/daftar short list yang diajukan untuk perolehan NOL,Bank Dunia berhak untuk meminta “penambahan dan/atau pengurangan”6-30


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASjumlah peserta, dan terhadap shortlist yang telah disahkan Bank tidakdiperkenankan untuk adanya perubahan tanpa sepengetahuan Bank;e. Hasil final penyusunan shortlist yang telah mendapat NOL Bank harusdiinformasikan kepada seluruh konsultan yang telah menyampaikan minatuntuk mengikuti pelelangan dimaksud;f. Penyampaian Shortlist untuk paket-paket pekerjaan di Propinsi/Kabupaten/Kota diajukan oleh Panitia dengan pengesahan Satker keBank Dunia, dengan tembusan ke CPMU dan PPMU dengan lampiranlengkap5. Penyusunan dan Persetujuan RFP:Penyusunan RFP (Request for Proposal) atau Dokumen Lelang oleh Panitiadengan pengesahan Sakker dilakukan dengan memperhatikan ketentuanketentuansbb :a. Keharusan menggunakan Standar RFP Bank Dunia;b. Isi Dokumen RFP terdiri dari :• Letter of Invitation (LOI) atau Surat Undangan;• Information to Consultants (ITC) berisi informasi yang diperlukan olehkonsultan, a.l. mencakup prosedur seleksi, kriteria evaluasi berikutpembobotan penilaian yang digunakan, perkiraan input tenaga ahliyang diperlukan dan ketentuan mengenai masa berlakunyapenawaran (yang berkisar antara 60 - 90 hari). Untuk QCBS, ITC tidakboleh mencantumkan pagu dana (karena biaya sudah diperhitungkansebagai faktor dalam evaluasi), tetapi sebenarnya sudahterindikasikan dalam jumlah person-month tenaga ahli yangdiperlukan;• Format Standar Proposal Teknis;• Format Standar Proposal Biaya;• TOR; dan• Format Standar Kontrak.Draft RFP (beserta Shortlist) yang disusun oleh Panitia dengan pengesahanSatker (Untuk Propinsi, harus diketahui oleh PPMU yang bersangkutan),diajukan ke Bank Dunia melalui CPMU atau langsung ke Bank dengantembusan ke CPMU. Untuk perolehan NOL Bank terhadap Usulan Shortlistdan RFP, dapat digunakan Surat Pengantar seperti Form 1B pada LampiranA.1 .6. Pengiriman Undangan dan Rapat Penjelasan :6-31


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASa. Pengiriman undangan dilaksanakan oleh Panitia untuk pemasukanpenawaran (Letter of Invitation) kepada konsultan yang masuk dalamshortlist dilakukan setelah RFP berikut Shortlist disetujui Bank Dunia;b. Rapat Penjelasan Pekerjaan dapat dilaksanakan secepatnya. Dalam halini tidak ada batasan waktu yang pasti, tetapi perlu diperhitungkan waktuyang cukup bagi para peserta untuk mempelajari RFP, misalnya 7 hariterhitung dari tanggal surat undangan;c. Berita Acara Rapat Penjelasan berisikan mengenai informasi tempat danwaktu rapat penjelasan, wakil konsultan yang hadir, penjelasan singkattentang pekerjaan, serta pertanyaan dan jawaban ke peserta. BeritaAcara harus ditandatangani oleh wakil konsultan (misalnya 2 konsultan),dimana Copy Berita Acara harus segera disampaikan ke Bank Dunia dankepada konsultan yang masuk shortlist.7. Pemasukan dan Pembukaan Proposal :a. Batas waktu pemasukan penawaran ditetapkan panitia denganmemperhitungkan alokasi waktu yang cukup bagi para peserta untukmenyiapkan proposal (tergantung dari jenis dan sifat/kompleksitaspekerjaan, yang pada umumnya antara 4 minggu s/d 3 bulan terhitungmulai tanggal pengiriman undangan);b. Penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan sistem 2 (dua)sampul sesuai batas waktu dan tempat penyampaian dokumenpenawaran sebagaimana ditetapkan dalam Lembar Data pada LampiranITC;c. Pembukaan proposal teknis dilakukan segera setelah batas waktupemasukan penawaran berakhir, sedangkan dokumen penawaran biayatetap dalam keadaan tertutup. Penawaran yang disampaikan melebihibatas waktu yang telah ditetapkan dinyatakan gugur dan dikembalikantetap dalam keadaan tertutup.d. Berita Acara Pembukaan Proposal berisikan mengenai informasi tempatdan waktu pembukaan, wakil konsultan yang hadir, dan hasilKelulusan/penerimaan Proposal. Berita Acara Pembukaan Proposal harusditandatangani oleh wakil konsultan (misalnya 2 konsultan), dimana CopyBerita Acara harus segera disampaikan ke Bank Dunia dan kepadakonsultan yang masuk shortlist.8. Evaluasi Proposal Teknis :Penilaian kualitas penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilaiterhadap dokumen penawaran teknis sesuai dan konsisten dengan sistempenilaian serta pembobotan yang telah ditetapkan dalam RFP dengan kisaranbobot sbb :6-32


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASUNSUR YANG DINILAI KISARAN BOBOT KETERANGAN• Pengalaman Perusahaan 5 – 10 point (Bila ada batasanwaktu, ditetapkan dlmITC)• Metodologi 20 – 50 point (Sub-kriteria &bobotnya ditetapkandlm ITC)• Kualifikasi Tenaga Ahli 30 - 60 point (Sub-kriteria &bobotnya ditetapkandlm ITC)• Alih Pengetahuan 0 – 10 point (tergantung jenis dansifat pekerjaan)• Partisipasi staf Nasional 0 – 10 point (tergantung jenis dansifat pekerjaan)JUMLAH = 100 Pointa. Pengalaman perusahaan dinilai berdasarkan pengalaman melaksanakankegiatan sejenis dengan mempertimbangkan nilai pekerjaan dan posisiperusahaan dalam Joint Venture / Sub Konsultan, berdasarkan porsi yangmenjadi tanggung jawab ybs dalam pelaksanaan pekerjaan yangdimaksud. Batasan kurun waktu untuk penilaian pengalaman, bila ada,harus dicantumkan pada Information to Consultant (ITC), Lihat LampiranA.2;b. Dalam melakukan evaluasi bagian metodologi proposal teknis, minimum 3(tiga) sub kriteria yang harus dinilai, yaitu terhadap (i) Pendekatan danMetodologi, (ii) Rencana Kerja, dan (iii) Organisasi dan pengaturanpersonel/staffing. Tetapi dengan mempertimbangkan sifat dan jenis daripenugasan, penilaian terhadap metodologi dapat dirinci lebih dari 3 subkriteriapenilaian yaitu terhadap: (i) pemahaman dan responsivenessterhadap TOR; (ii) kualitas metodologi penanganan; (iii) program kerja &jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk kesesuaiannya dengan lingkupdan jadwal penugasan tenaga ahli; (iv) jumlah person-month tenaga ahliyang diusulkan; (v) produk /deliverable yang akan dihasilkan; dan (vi)fasilitas pendukung yang diusulkan dalam melaksanakan pekerjaan, lihatLampiran A.2;c. Sub-unsur yang dinilai dalam penilaian kualifikasi tenaga ahli meliputiantara lain: (1) latar belakang dan tingkat pendidikan yang dibuktikan6-33


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASdengan copy ijazah; (2) pengalaman kerja profesional yang relevandengan memperhatikan kesesuaian jenis keahlian dengan lingkuppenugasan yang ditangani; (3) pengalaman bekerja di Indonesia ataunegara-negara berkembang di kawasan Asia; dan (4) kemampuanberbahasa Indonesia bagi tenaga ahli asing dan bahasa Inggris bagi ahlinasional. Khusus bagi ketua tim (Team Leader), dinilai pula pengalamanyang bersangkutan sebagai Ketua/Wakil Ketua Tim, lihat Lampiran A.2;d. Ditentukan peringkat berdasarkan nilai evaluasi teknis dari penawaranpenawaranyang di atas batas lulus atau passing grade (yang harusditentukan sebelumnya dan dicantumkan dalam ITC), dan dibuat beritaacara hasil evaluasi terhadap penawaran teknis dengan melampirkanringkasan penjelasan mengenai kelebihan/kekurangan yang dituangkandalam narasi secara jelas dari masing-masing penawaran. Hasil evaluasiproposal teknis disampaikan kepada Bank untuk mendapatkan NOL.e. Setelah urutan peringkat hasil evaluasi teknis mendapat NOL Bank Duniadan ditetapkan oleh Pimpro, Panitia mengumumkan urutan peringkatberikut nilai evaluasi teknis dari penawaran yang di atas batas lulus sertamengundang seluruh peserta yang mendapat nilai evaluasi teknis di ataspassing grade (misalnya > 70) untuk hadir dalam rapat pembukaanpenawaran biaya dengan menginformasikan tanggal, tempat danwaktunya (diberikan tenggang waktu sejak pengumuman tidak kurang dari2 minggu);f. Peserta yang tidak lulus evaluasi teknis dapat mengambil kembaliproposal biayanya (dalam keadaan masih tertutup) setelah proses seleksiselesai dan pemenang ditetapkan;g. Laporan Evaluasi Teknis disusun oleh Panitia dan disahkan Satker yangmenggambarkan kondisi (Strengths and Weaknesses) yang dituangkandalam narasi dari semua usulan (Consultant Guidelines para 2.18),selanjutnya diproses oleh Satker untuk memperoleh NOL dari Bank Dunia.Lihat Lampiran A.3 : Summary of evaluation result, penyajian narasistrength and weakness plan9. Pembukaan Penawaran Biaya :Panitia melakukan notifikasi kepada semua konsultan memenuhi syarat teknissesuai hasil evaluasi teknik yang telah mendapat NOL dari Bank dengansurat. Pembukaan penawaran biaya dilakukan secara terbuka dengankehadiran para peserta yang memilih untuk mengikuti hadir, denganmemperhatikan hal-hal sbb :a. Panitia membuka sampul proposal biaya, membacakan dengan jelas agarterdengar oleh semua peserta dan menuliskan Nilai hasil evaluasi6-34


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASProposal Teknis dan Besaran Usulan Biaya dari masing-masing peserta,serta menetapkan nilai tukar (kurs) untuk setiap mata uang asing yangdigunakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RFP;b. Panitia membuat Berita Acara Hasil Pembukaan Penawaran Biayatersebut untuk ditandatangani oleh Panitia dan 2 orang wakil dari peserta(bila ada), dan segera menyampaikan satu copy lembar berita acarakepada Bank Dunia.10. Evaluasi Penawaran Biaya dan Evaluasi Gabungan Proposal Teknis danBiaya:Penawaran Biaya dan Evaluasi Gabungan Penawaran Teknis dan Biayadilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap setiap penawaran biaya,termasuk perhitungan konversi untuk mendapatkan total biaya dalam satumata uang (single currency) yang telah ditetapkan sebelumnya dalamRFP, dan menuliskan hasil koreksi aritmatik untuk setiap penawaran;b. Evaluasi biaya didasarkan atas Total Biaya Penawaran diluar pajakpertambahan nilai;c. Evaluasi dilakukan sesuai metodologi dan kriteria sebagaimana tercantumdalam RFP;d. Penawar dengan biaya terendah diberi nilai 100, untuk selanjutnya nilaipenawar lain yang lebih tinggi dapat dihitung nilainya secara proporsionaldengan nilai lebih rendah.e. Selanjutnya ditentukan Nilai Akhir atau Nilai Gabungan dari nilaiusulan/penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dari semua pesertadengan cara perhitungan sbb :NILAI AKHIR = (Nilai Usulan Teknis x Bobot Usulan Teknis) +(Nilai Usulan Biaya x Bobot Usulan Biaya)f. Bobot Usulan/Penawaran Teknis dan Bobot Usulan Biaya ditetapkansebelumnya berdasarkan jenis dan sifat pekerjaan, dan harusdicantumkan dalam dokumen RFP. Bobot Usulan Biaya pada umumnyaberkisar antara (10 – 30)%;g. Hasil dari perhitungan nilai gabungan (nilai akhir) diinformasikan kepadaBank Dunia dan dijadikan dasar penetapan urutan peringkat akhir;h. Panitia membuat berita acara evaluasi usulan biaya dan evaluasigabungan usulan teknis dan biaya yang mencantumkan nama, total biayapenawaran, nilai usulan teknis, nilai usulan biaya dan nilai gabungan6-35


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASusulan teknis dan biaya dari masing-masing peserta untuk disertakandalam penyampaian informasi kepada Bank;i. Hasil Evaluasi Gabungan disusun oleh Panitia dan disahkan Satker untukselanjutnya diproses Satker (untuk Propinsi harus diketahui oleh KepalaPPMU) dengan tembusan ke CPMU untuk diinformasikan kepada BankDunia. Surat Pengantar penyampaian informasi kepada Bank untuk HasilEvaluasi Gabungan, dapat digunakan Form 3 Lampiran A.5a dan A.5 b.11. Negosiasi Kontrak dan Persetujuan Draft Kontrak:Setelah peringkat akhir ditetapkan, Panitia mengundang konsultan peringkatpertama untuk negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak dilakukan oleh panitiadengan pemimpin perusahaan atau wakil perusahaan yang memperolehkuasa penuh (dinyatakan dengan surat kuasa) untuk memperolehkemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan ketentuan sbb :a. Negosiasi tidak boleh mengubah secara signifikan sasaran yang telahditetapkan dalam TOR;b. TOR Final dan metodologi yang disepakati (termasuk dalam hal disepakatiadanya perubahan terhadap TOR dan metodologi penanganan), harusdiuraikan dalam “Description of Services” dan merupakan satu kesatuandari dokumen kontrak;c. Penggantian terhadap “personil inti” yang semula diusulkan tidakdiperkenankan, kecuali apabila masa berlaku penawaran sepertitercantum dalam NRP sudah berakhir (misalnya akibat keterlambatan)atau karena alasan-alasan khusus yang tidak dapat dihindarkan dan takterduga;d. Negosiasi tidak boleh merubah “harga satuan” (unit cost) yang diajukankonsultan (karena biaya sudah diperhitungkan sebagai faktor dalampenilaian), kecuali terdapat hal-hal khusus untuk mendapat pengecualian;e. Kedua belah pihak, harus sudah mengerti secara jelas dan tegasmengenai pencantuman dan kewajiban membayar pajak sesuai denganPeraturan Pemerintah yang berlaku;f. Panitia membuat Berita Acara Hasil Negosiasi khususnya yang terkaitdengan pernyataan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatanpelaksanaan pekerjaan;g. Selanjutnya bila kesepakatan/negosiasi telah diselesaikan, dilanjutkandengan negosiasi dan penyiapan Draft Kontrak berdasarkan kesepakatanhasil negosiasi serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna jasa agardapat diteruskan untuk mendapat persetujuan Bank Dunia serta menjadibahan pertimbangan bagi penetapan pemenang;6-36


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASh. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan pada negosiasi dengan peringkatpertama, panitia dapat menghentikan proses negosiasi dan mengundangkonsultan peringkat berikutnya untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,setelah sebelumnya dilakukan konsultasi dengan Bank Dunia danmendapat persetujuannya. Panitia harus menjelaskan alasandihentikannya negosiasi kepada ybs;i. Hasil negosiasi disusun oleh Panitia dan disahkan Satker, untukselanjutnya diproses Satker (untuk Porpinsi harus diketahui oleh KepalaPPMU) melalui CPMU atau langsung kepada Bank dengan tembusan keCPMU untuk perolehan NOL Bank Dunia. Form 4 Lampiran A.4, untukpermohonan NOL Bank Dunia terhadap Hasil Negosiasi dan Draft Kontrak12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang :Penetapan pemenang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan suratseperti Lampiran A.6a, setelah diterimanya NOL Bank Dunia terhadapnegosiasi dan Draft Kontrak. Panitia mengumumkan keputusan tentangpenetapan pemenang pelaksanaan seleksi konsultan tersebut danmenyampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta. Bila terjadi sanggahandari peserta, Satker harus segera memberi tanggapan dan penjelasan secaratertulis untuk dapat diterima oleh pihak penyanggah/peserta tersebut. Setelahsemua sanggahan dijawab maka Ka.Satker menerbitkan Surat PenunjukanPemenang dengan surat seperti Lampiran A.6b.13. Penandatangan Kontrak, Persetujuan Pembayaran dan Mobilisasi Konsultan :a. Finalisasi kontrak dilakukan segera setelah diterimanya NOL Draft Kontrakdari Bank Dunia, sehingga penandatanganan kontrak dapat secepatnyadilakukan sebagai dasar bagi pengguna jasa untuk mengeluarkan SuratPerintah Mulai Kerja (Notice to Proceed) seperti Lampiran A.7;b. Satker menyampaikan Dokumen Kontrak yang telah ditandatanganiberikut 2 (dua) copy Ringkasan Kontrak Lampiran A.9 kepada BankDunia, dengan surat pengantar seperti Lampiran A.8;c. Proposal yang tidak berhasil menjadi pemenang dikembalikan dengansurat.Ringkasan mengenai tahapan pelaksanaan dan pemberi persetujuan prosesseleksi konsultan dengan Metode QCBS seperti tabel 6.4 berikut ini.Tabel 6.4 Tahapan Pelaksanaan Seleksi Konsultan dengan Metode QCBS6-37


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASNo.TahapanPenanggungjawabPengesahan/persetujuanMaks. WaktuPelaksa-naan(hari kerja)Keterangan1. Penyusunan TOR, HPS & draft iklan PO Penanggung JawabKegiatan (PJK)2. Permintaan NOL untuk TOR, HPS, & draftiklan dan GPN/REOI3. Penyusunan draft RFP PanitiaPengadaanPO Bank Dunia 712Panitia Pengadaan 74. Pemasangan GPN/REOI PO PJK / Bank Dunia 15. Pemasangan iklan di Surat Kabar PanitiaPengadaanPJK / PanitiaPengadaan1Penyusunan TOR harusmengacu pada “scope ofservices” yang disepakati padaoverall program. PanitiaPengadaan dlm menyusundraft RFP dapat difasilitasioleh Konsultan PengadaanApabila terjadi perbe-daanjadwal yang ada pada GPN &Suratkabar, maka yangdigunakan adalah jadwal yangpaling akhir6. Pemasukan Expression of Interest PanitiaPengadaan7. Penyusunan Daftar Pendek PanitiaPengadaanPanitia Pengadaan Minimal 14Panitia Pengadaan 14 Tata cara pemb short list lihatlamp.... - hal 18, 34,35,68,69 buku konsultan8. NOL Bank Dunia atas RFP dan shortlistKonsultan NOL Bank Dunia atas RFP danshortlist KonsultanBank Dunia Bank Dunia 109. Pengiriman LOI dan RFP kepadakonsultan yang masuk dalam Shortlist10. Rapat penjelasan pekerjaan/pre-bidconferencePanitiaPengadaanPanitiaPengadaanPanitia Pengadaan 14 Apabila tidak ada respon dariKonsultan yang mendapatkanLOI dan RFP, maka PanitiaPengadaan dapat memintaklarifikasi tertulis. Apabila tidakada respon tertulis dariKonsultan sampai batas waktuyang ditentukan, maka PanitiaPengadaan dapat menggantiKonsultan tersebut denganmeminta NOL dai Bank Dunia.Panitia Pengadaan 1 Mengundang pengamat publik11. Penyiapan Proposal Konsultan Konsultan Minimal 4 minggu12. Pembukaan Proposal Teknis PanitiaPengadaanPanitia, Notaris,Pengamat publik &wakil peserta1 Mengundang pengamat publikdan notaris, @ 1 (satu) copyproposal teknis & seluruhberkas proposal biaya sesuaidengan berita acara diarsipkanoleh Notaris13. Evaluasi Proposal Teknis PanitiaPengadaanPanitia Pengadaan 216-38


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASNo.TahapanPenanggungjawabPengesahan/persetujuanMaks. WaktuPelaksa-naan(hari kerja)Keterangan14. NOL Bank Dunia atas Evaluasi Teknis Bank Dunia Bank Dunia 1015. Penyampaian undangan Pembukaanproposal biayaPanitiaPengadaan16. Pembukaan proposal biaya PanitiaPengadaanPanitia Pengadaan 7 Mengundang Pengamat Publikdan Notaris untuk hadir diPembukaan proposal biaya.Panitia, Notaris,Pengamat publik &wakil peserta1 1 copy proposal biaya yangtelah dibuka dan seluruhberkas proposal biaya yangtidak dibuka/tidak lulusdiarsipkan oleh Notaris17. Evaluasi Proposal Biaya & gabunganserta peringkat Konsultan18. Pengiriman Laporan Evaluasi (final)kepada Bank Dunia sebagai informasi19. Mengirim undangan negosiasi kepadarangking 1 terpilihPanitiaPengadaanPanitiaPengadaanPanitiaPengadaanPanitia Pengadaan 7PJK 3Panitia Pengadaan 1020. Negosiasi dan penyiapan draft kontrak PanitiaPengadaanPanitia Pengadaan 721. Penyampaian draft kontrak dan BeritaAcara hasil negosiasi ke Bank DuniaPanitiaPengadaanPJK 122. NOL Bank Dunia atas draft kontrak Bank Dunia Bank Dunia 1023. Pengumuman Pemenang PanitiaPengadaanPJK 1 Mengirimkan tembusan SKPemenang kepada Notarisdan Pengamat Publik.24. Serah terima dokumen teknis dan biayadari Notaris kepada PanitiaNotarisPanitia Pengadaan &Notaris125. Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak PanitiaPengadaanPPK 2D.3 Prosedur dan Pelaksanaan CQSTahapan dan prosedur pengadaan dengan sistem CQS pada umumnya samaatau mengikuti prosedur pengadaan dengan sistem QCBS, kecuali dijelaskan lainpada uraian berikut ini :1. Penyiapan TOR (sama dengan sistem QCBS).;2. Penyusunan OE atau HPS (sama dengan sistem QCBS);3. Pengumuman/Request for Expression of Interest (REOI) (sama dengan sistemQCBS);6-39


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4. Penyusunan dan Persetujuan Short List (Pada tahapan ini sudah dicantumkan6 peringkat terbaik nama perusahaan calon pemenang);5. Penyusunan dan Persetujuan RFP (sama dengan sistem QCBS);6. Pengiriman Undangan dan Pemasukan Penawaran (sama dengan sistemQCBS);7. Pemasukan Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran (sama danmengikuti prosedur untuk sistem QCBS);8. Evaluasi Proposal Teknis mengikuti sistem QCBS, kecuali bahwa padapengumuman peringkat hasil evaluasi teknis dinyatakan bahwa konsultandengan nilai usulan teknis terbaik diundang dengan surat, untuk (i) melakukanklarifikasi serta negosiasi biaya dan kontrak; atau (ii) menyampaikanpenawaran biaya serta dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi,tergantung dari sistem pemasukan penawaran yang dipilih;9. Negosiasi Biaya mengikuti prosedur untuk sistem QCBS;10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang (sama dengan sistem QCBS);11. Penandatangan Kontrak, Persetujuan Pembayaran dan Mobilisasi Konsultan(sama dengan sistem QCBS).Ringkasan mengenai tahapan pelaksanaan seleksi konsultan dengan metodeCQS dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut ini.Tabel 6.5Tahapan Pelaksanaan Seleksi Konsultan dengan Metode CQSNo.TahapanPenanggungjawabPengesahan/persetujuanMaks. Waktu Pel.Pek (hari kerja)Keterangan1. Penyusunan TOR,Draft iklan,HPS, RFP Panitia Peng. PJK 142. NOL Bank Dunia atas TOR, HPS Bank Dunia Bank Dunia 103. Pemasangan Iklan PanitiaPengadaanPJK / PanitiaPengadaan143. Penerimaan Expression of interest (EOI)konsultanPanitiaPengadaanPanitiaPengadaan14 Terhitung daritanggal undangan4. Penyusunan Daftar Pendek PanitiaPengadaanPJK 35. NOL Bank Dunia utk daftar pendek, peringkatKonsultan dan RFP6. Mengundang konsultan peringkat tertinggi dariDaftar Pendek dan memberikan RFP kepadakonsultan dengan peringkat tertinggi yangtercantum dalam Daftar PendekPanitiaPengadaanPanitiaPengadaanPJK 7 Hanya untukkontrak > USD100.000,-PJK 37. Penyiapan Proposal Konsultan Konsultan 146-40


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASNo.TahapanPenanggungjawabPengesahan/persetujuanMaks. Waktu Pel.Pek (hari kerja)Keterangan8. Penutupan penerimaan proposal danPembukaan ProposalPanitiaPengadaanPanitia P/calonKonsultan19. Evaluasi Proposal Teknis dan Biaya PanitiaPengadaan10. Negosiasi dan penyusunan draft konrak PanitiaPengadaanPanitiaPengadaanPanitia Pengadaan/ PJK7211. NOL untuk draft Kontrak dari Bank Dunia PJK Bank Dunia Hanya utk ktrak>US$ 100.000,-12. Penetapan Pemenang PanitiaPengadaan13. Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak PanitiaPengadaanPPK 1PPK 3Tabel 6.6Tahapan Pelaksanaan Seleksi Individual KonsultanNo.TahapanPenanggungjawabPengesahan/persetujuanMaks. Waktu Pel.Pek (hari kerja)Keterangan1. Penyusunan TOR, HPS Panitia PJK 102. NOL Bank Dunia atas TOR Bank Dunia Bank Dunia 73. Mengirimkan surat permintaan CV / MereviewCV Individual Konsultan dan menyeleksiKonsultan IndividuPanitiaPengadaanPanitiaPengadaan1 Minimal 3 CV /calon Idv.Cons4. Klarifikasi lingkup kegiatan dan biaya denganKonsultan Idv terpilihPanitiaPengadaanPanitia Pengadaan/ PJKK55. Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak PanitiaPengadaanPPK 3D.4 Pengadaan Fisik Baranga. Pengadaan dengan metoda NCBDisepakati untuk menerapkan sistem pelelangan yang terbuka tanpadiskriminasi, dengan sistem post kualifikasi, tanpa negosiasi dan dengankriteria evaluasi yang jelas tertera di dokumen lelang (yaitu pemenangditentukan berdasarkan harga yang terendah). Pengaturan pengadaan NCBsecara garis besar mengacu kepada Bank GUidelines. Untuk tanggung jawabpelaksanaan sesuai dengan Metode National Competitive Bidding (NCB).Metoda National Competitive Bidding (NCB) dapat dilihat pada Tabel 6.76-41


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPenanggung Jawab dan Pengesahan Pengadaan dengan Metode NCB dapatdilihat pada Tabel 6.7 berikut ini.Tabel 6.7 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode NCBNo.TahapanPenanggungjawabPengesah-an/per-setujuanMaks. WaktuPelaksanaanPekerjaan (harikerja)Keterangan1. Penyiapan Dokumen Lelang, AnggaranBiaya dan Draft iklan2. NOL untuk dokumen lelang / TOR utkjasa non Konsultan dari Bank Dunia3. Pengumuman di media cetak, papanpengumuman resmi dan websitePO / Panitia PJK 21PJK Bank Dunia 5 Dok. Lelang utkkontrak > US $100,000Panitia Pengadaan - 14. Pengambilan Dokumen Lelang danpenyiapan penawaranPanitia Pengadaandan Supplier atauKontraktor atauJasa- 30 hari kalender Terhitung dari tglpengumum-andikoran s/d 1 harisebelum batasakhir pemasukanpenawaran5. Pembukaan Penawaran Panitia Pengadaan Panitia Pengadaan/calonRekanan6. Evaluasi Penawaran Panitia Pengadaan PanitiaPengadaan177. NOL Bank Dunia untuk LaporanEvaluasi (final)Bank Dunia Bank Dunia 10 Utk nilai kontrak >US $ 100,0008. Pengumuman Pemenang PanitiaPengadaanPPK 19. Penyiapan dan pengiriman draft Kontrakke Bank DuniaPanitia Pengadaan/ PJKPPK 7 Utk nilai kontrak >US $ 100,00010. NOL Bank Dunia untuk Draft Kontrak Bank Dunia Bank Dunia 1011. Penandatanganan kontrak danpengiriman kontrak ke Bank WB12. Form 384-P diterbitkan Bank Duniauntuk kontrakPanitia Pengadaan PPK 5Bank Dunia Bank Dunia 10Utk nilai kontrak >US $ 100,0006-42


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASD.5 Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dengan Metoda Shopping (NationalShopping)Pengadaan barang dengan nilai tidak lebih dari USD 50,000 atau ekiuvalen darinilai paket kontrak, dan nilai agregat tidak lebih dari USD 500,000 ekiuvalenmenggunakan metode national shoppingDokumen standar untuk pengadaan barang/jasa konstruksi yang mengikutiprosedur PSW (Procurement of Small Works) disepakati untuk memakai requestfor quotation yang berisikan hal-hal sbb :1. Permintaan kepada tiga supplier untuk memasukkan penawaran pada waktutertentu;2. Spesifikasi teknis dari barang/jasa yang akan dipesan termasuk gambargambarteknis yang diperlukan;3. Bill of Quantity;4. Kontrak standar yang akan dipakai mencantumkan hal-hal sbb :a. Barang/jasa yang akan dilaksanakan;b. Tempat pengiriman barang atau tempat pelaksanaan jasa konstruksitersebut;c. Waktu penyelesaian pekerjaan (konstruksi) atau pengiriman barang;d. Total biaya yang disepakati termasuk cara-cara pembayaran serta masapemeliharaan/garansi;e. Hak serta kewajiban yang harus di taati oleh kedua belah pihak.Tabel 6.8 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode ShoppingNo.TahapanPenanggungjawabPenge-sahan/per-setujuanMaks. WaktuPelaksanaanPekerjaan (harikerja)Keterangan1. Penyiapan TOR atau Spesifikasi Teknis,RFQ, anggaran biaya dan draft pengirimanundanganPO / PanitiaPengadaanPJK 142. NOL untuk TOR pengadaan jasa nonkonsultan ke Bank DuniaPJK Bank Dunia 52. Menyampaikan undangan kepada minimal 3(tiga) supplier/kontraktor dengan dilampirkanspesifikasi teknisPanitia PengadaanPanitiaPengadaan23. Penyiapan Penawaran Supplier atau - 10 hari Terhitung daritanggal6-43


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKontraktor/Jasaundangan4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Panitia Pengadaan PanitiaPengadaan1 hari5. Pengumuman Pemenang Panitia PPK 3 hari6. Penyiapan & Penandatanganan Kontrak Pantia Pengadaan/PJKPPK2 hariDengan memperhatikan dan kondisi “superceed” dari supplemental letter on NCB proceduresseperti pada Lampiran E.1bD.6 Direct Contracting/Penunjukan LangsungPenunjukan langsung kontrak adalah kontrak tanpa kompetisi dan bisa denganmetode yang sesuai seperti keadaan :a. kontrak yang ada untuk barang yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yangbisa disetujui oleh Bank, dan bisa diperpanjang atau dilanjutkan denganpekerjaan/barang tambahan atau yang sejenis. Bank akan menyetujui apabiladalam hal ini tidak ada keuntungan yang diperoleh dalam kompetisi ini,dengan harga yang layak. Ketentuan semacam ini bila dipertimbangkan lebihdahulu dimasukkan dalam kontrak aslib. Standardisasi dari peralatan, sukucadang harus cocok dengan peralatan yangada dan bisa dipertimbangkan untuk pengadaan tambahan dari supplierpertama. Untuk pembelian semacam ini harus dipertimbangkan akan keasliansurat dari peralatan yang sesuai dengan jumlahnya dari tambahan barangyang baru sesuai dengan permintaan awal dan harganya tetap layak.Keuntungan lain dari metoda ini akan dipertimbangkan atau ditolak atas dasaryang persetujuan bank.c. Peralatan yang diminta berasal dan bisa didapat dari satu sumber. Kontraktorbertanggung jawab atas proses penunjukkan itu. Rancangan proses yangmengharuskan pembelian dari barang-barang yang sangat dibutuhkan darisupplier khusus sebagai syarat-syarat dari jaminan pelaksanaan pekerjaan.d. Ada pengecualian bila terjadi bencana alam maka hal tersebut diperbolehkan.e. Sesudah kontrak ditandatangani peminjam harus mampu mempublikasikan diWebsite UNDB online dan dg market, yang dicantumkan adalah namakontraktor, harga, lama pekerjaan dan lingkup pekerjaan secara ringkas darikontrak itu. Publikasi ini bisa dikerjakan secara triwulan dalam format yangringkas dengan mencantumkan kurun waktu sebelumnya.6.7 Prosedur pengadaan untuk Partisipasi Masyarakat (community participation) dalam:a. Pekerjaan KonstruksiDalam pembangunan fasilitas air bersih, masyarakat dapat melaksanakannya secarabersama-sama/berpartisipasi, yang wujud kontribusi dari masyarakat tersebut dapat6-44


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASdalam bentuk tenaga, bahan-bahan bangunan, bahkan tanah masyarakat itu sendiri.Kontribusi/partisipasi masyarakat tersebut dapat seluruhnya atau sebagian merupakantenaga dan atau upah yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaankonstruksi dengan menggunakan partisipasi masyarakat mengikuti ketentuan sbb :- rencana bangunan dan desain teknis untuk pekerjaan konstruksi yang sangat kecilharus berdasarkan persetujuan pemerintah dan desain teknisnya harus sesuaidengan ketentuan teknis lokal- pelaksanaan pekerjaan konstruksi/sub proyek mencakup : (i) lump-sum yangspesifik, harga/biaya tetap berdasarkan estimasi pekerjaan secara tertulistermasuk bagian yang akan dikerjakan oleh masyarakat; (ii) penjelasan secaradetail, mengenai spesifikasi dasar, waktu penyelesaian pekerjaan dan gambargambarteknis yang diperlukanApabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan pekerjaankonstruksi, masyarakat (berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari MenteriPekerjaan Umum yang telah ditetapkan dalam persiapan pelaksanaan sub proyek)dapat melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi yang nilai pekerjaannya kecildengan mengikuti metoda shopping. Kontrak dilakukan berdasarkan lump-sum,kontrak berdasarkan biaya tetap, dengan cara mengundang minimal 3 (tiga)kontraktor yang berkualitas yang dikirim kepada kontraktor tersebut secara tertulis.Undangan meliputi spesifikasi dasar, waktu mulai dan selesainya pekerjaan, formatpersetujuan yang dapat diterima Bank Dunia dan gambar-gambar yang relevan.Penawaran dari kontraktor akan dibuka di depan kelompok masyarakat dan dibacakansecara keras. Pemenang kontrak diberikan kepada kontraktor yang mempunyaipenawaran dengan harga terendah.b. Pengadaan BarangTata cara pengadaan barang dilakukan dengan metoda shopping, denganmemperbandingkan minimal 3 (tiga) penawaran harga dari pemasok local yangmempunyai reputasi baik dengan menggunakan format yang tercantum dalam PIM.Sebelumnya, undangan dikirimkan secara tertulis kepada minimal 3 (tiga) pemasoklocal. Penawaran dibuka dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota-anggotamasyarakat (untuk menjamin akuntabilitas) dan dibacakan secara keras. Pemenangadalah pemasok yang menawarkan harga terendah. Untuk lokasi subproyek yangberada dalam wilayah terpencil, tidak diharapkan untuk mendapatkan pemasok localyang berasal jauh dari lokasi studi, dan apabila penawaran yang diperoleh kurang dari3 (tiga) penawar, dapat dilakukan direct contracting. Kelompok partisipasi masyarakatyang akan melaksanakan metoda ini, seluruh proses pengadaan harus tercatat.Untuk pengadaan barang dengan nilai pengadaan kurang dari Rp. 15 juta per paketkegiatan (setara dengan US$ 1,612) dapat dilakukan pembelian yang berasal daripemasok local setelah melakukan ‘survei’ untuk memperbandingkan harga denganmendatangi minimal 3 (tiga) pemasok. Apabila penawaran harga yang diperolehberdasarkan hasil survey kurang dari 3 (tiga), hasil perbandingan harga dapat diterimadengan mempertimbangkan ketidak tersediaan pemasok lainnya. Survei harga harusdilaksanakan oleh 2 (dua) orang anggota masyarakat yang telah diberi kepercayaanoleh masyarakat dan mempunyai independensi dan integritas.6-45


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 7 “SAFEGUARDING”7.1 Tujuan SafeguardingKerangka terpadu safeguard dalam rangka pelestarian lingkungan, pembebasan tanah danpemukiman kembali (resettlement) serta safeguard bagi warga terisolasi dan rentan (Isolatedand Vurnerable People) dikembangkan dalam PAMSIMAS. Kerangka ini untuk menjaminbahwa seluruh subproyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan safeguard Bank Duniadan peraturan perundangan terkait yang berlaku baik di tingkat Nasional, Provinsi maupundaerah. Kerangka safeguard ini dirancang untuk menjamin bahwa subproyek yangdilaksanakan paling maksimum hanya mengakibatkan dampak negatif yang minimal terhadapwarga, lahan dan lingkungan sekitarnya.Kerangka safeguard dimaksudkan untuk menyediakan panduan bagi seluruh pihak yangterlibat dalam melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemantauansubproyek sesuai dengan persyaratan dari Bank Dunia dan peraturan perundangan yangberlaku di Indonesia mengenai dampak lingkungan, pembebasan lahan dan pemukimankembali (land aquistition and resettlement), dan warga terisolasi dan rentan (Isolated andVumerable People)Kerangka pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial membahas kebijakan umum dan panduanyang mengatur sasaran sebagai berikut:• Menjaga kesehatan manusia;• Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan mata pencaharian;• Menjaga kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secaraindividu atau bersama-sama;• Mendorong tercapainya dampak positif bagi Lingkungan Hidup;• Menghindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi dan Lingkungan Hidup yangtidak diinginkan.Proyek telah diklasifikasikan sebagai Kategori B karena kemungkinan besar tidak akanmengakibatkan dampak berarti yang tidak diinginkan terhadap Lingkungan Hidup dan Sosial,sesuai dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap pengadaan air minum dan sanitasi.7.2 Lingkup SafeguardSesuai dengan karakteristik subproyek yang didanai dalam PAMSIMAS, kerangka safeguardPAMSIMAS terdiri dari 3 komponen yakni:1. Safeguard Lingkungan.Kerangka safeguard lingkungan ini dimaksudkan sebagai upaya membantu pesertakota/kabupaten agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan,pengurangan dan pengelolaan resiko lingkungan yang tidak diinginkan, promosimanfaat lingkungan, dan mewujudkan keterbukaan, dengan melakukan konsultasipublik dengan warga yang terkena dampak dan stakeholder lainnya.7-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS2. Safeguard pengadaan tanah dan pemukiman kembali (land acquisition andresettlement).Kerangka ini dimaksudkan sebagai upaya membantu peserta kota/kabupaten agardapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, pengurangan danpengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, danmewujudkan keterbukaan dengan melakukan konsultasi publik dengan warga yangterkena dampak pemindahan dan stakeholder lainnya; dan3. Safeguard bagi masyarakat terisolasi dan rentan (Isolated and Vumerable People)Kerangka ini dimaksudkan sebagai upaya membantu peserta kota/kabupaten agardapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam pananganan, pengurangan danpengelolaan resiko sosial yang tidak diinginkan, promosi manfaat sosial, danmewujudkan pelaksanaan keterbukaan dengan melakukan konsultasi publik denganwarga terisolasi dan rentan yang terkena dampak dan stakeholder lainnya.7.3 Sosial7.3.1 Permasalahan SosialPermasalahan sosial yang penting adalah dengan tidak mengikutsertakan masyarakatrentan/ masyarakat kurang beruntung, seperti kelompok perempuan, kelompokmiskin, kelompok etnik minoritas, dan masyarakat terisolasi serta rentan (bila merekaada) dalam proses pemilihan desa peserta atau pada pengambilan keputusankebutuhan sarana air bersih bagi masyarakat.7.3.2 Proses Seleksi Desa.PAMSIMAS sudah menetapkan kriteria pra-kualifikasi untuk desa-desa pesertaproyek, diantaranya, jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah dan tingkatpenyediaan air minum dan sanitasi rendah tetapi disisi lain, proyek juga membutuhkanpenyertaaan dana desa-desa peserta sebesar 20% ( 4% tunai dan 16% barang)daribiaya proyek sebagai perwujudan partisipasi masyarakat. Tetapi kriteria ini jugamenjadi kendala desa-desa miskin untuk ber-partipasi dalam PAMSIMAS.Penyebaran informasi kadang-kadang tidak menyentuh desa-desa terpencil untukberpartisipasi di PAMSIMAS , bahkah ketika informasi dapat disampaikan, masyarakatsering mengalami hambatan untuk memahami proses aplikasi karena formula danbahasa yang rumit. Untuk itu, sebaiknya mekanisme dalam proses seleksi dilakukandengan bahasa yang sederhana agar memudahkan pemahaman masyarakat tidakmampu dan kurang beruntung.7.3.3 Pendekatan Sosial MasyarakatPengambilan keputusan masyarakat harus memberikan pemahaman mengenaimanfaat proyek dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat miskin. PAMSIMASakan menggunakan pendekatan sesuai kebutuhan (“demand reponsive approach”)untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, termasuk kelompok tidak mampu.Umumnya di desa-desa didominasi elit desa sehingga kadang-kadang suara kelompok7-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASmiskin dan kurang beruntung tidak dapat didengar, hal ini harus diantisipasisebelumnya dengan tidak melaksanakan proyek untuk menghindari tidak tercapainyakeberpihakan pada masyarakat miskin.Pengalaman WSLIC-2 menunjukkan proyek ini dianggap memuaskan dalam halmeningkatnya jasa pelayanan distribusi air minum di desa perserta dan bahwamasyarakat miskin diuntungkan oleh proyek ini, pelayanan yang berpihak padamasyarakat miskin tidak secara langsung dan berkelanjutan dapat dicapai. Misalnya:di salah satu desa, masyarakat kaya dapat membeli pompa listrik dan memasang pipake rumah langsung dari sumbernya; tetapi masyarakat miskin tidak dapat berbuatdemikian. Masalah-masalah ketersediaan air minum akan muncul selama musimkemarau, dimana penduduk miskin akan lebih rendah aksesnya dibandingkanpenduduk kaya.• Pemilihan sub-proyek..• Proyek harus memastikan bahwa penyebaran informasi mencapai seluruh desa disetiap kabupaten PAMSIMAS dan bahwa masyarakat sadar adanya keberadaanprogram ini. Formulir aplikasi dan pengumuman mengenai PAMSIMAS harusdibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti olehpenduduk termasuk kelompok tidak mampu dan diumumkan melalui media/alatkomunikasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, melalui iklan radio, dikendaraan umum atau lahan publik.Pengambilan Keputusan Masyarakat. PAMSIMAS akan menerapkan tindakan sebagaiberikut:• Diikutsertakannya kelompok masyarakat tidak berdaya didalam Pedoman Proyek(Kerangka Acuan Kerja dan Pedoman untuk Fasilitator, Rapat PengambilanKeputusan) akan dijelaskan pada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK/DMC),Fasilitator Masyarakat (FM) dan staf proyek melalui pendidikan atau pelatihanmengenai penerapan konsep tersebut. Pemberian kesempatan khusus harusdiberikan agar terjadi proses pengambilan keputusan yang adil diantara kelompokelite dan kelompok masyarakat tidak berdaya, melalui pemberian informasi danperencanaan yang transparan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktifdi tingkat desa.• Terciptanya sebuah sistem bagi kelompok masyarakat tidak berdaya dan untukmemastikan manfaat proyek, seperti subsidi silang untuk pemeliharaan fasilitasair minum atau iuran air minum. Tim Fasilitator Msyarakat (TFM) akanmemfasilitasi masyarakat agar tercipta sistem untuk kelompok masyarakat miskinsebagai upaya perwujudan kesetaraan akses terhadap air minum. Menerapkanmekanisme pemetaan sosial penduduk dengan mengelompokkan masyarakatkedalam golongan: mampu, menengah dan tidak mampu pada proyekPAMSIMAS, yang bebas dari dominasi kelompok elite. Pemetaan ini dapatdigunakan agar terjamin kesetaraan hak penggunaan/akses air minum (Denganmenyetujui subsidi silang dan pemilihan fasilitas lokasi) untuk masyarakat,dengan membagi beban dan manfaat secara adil oleh seluruh masyarakat danuntuk mengukur kemajuan proyek. Seluruh pemegang saham, termasuk rumahtangga di seluruh lapisan masyarakat, fasilitator dan pelaksana proyek harus7-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASmenggunakan alat/sistem yang transparan untuk perencanaan sub-proyek danpengukuran kinerja pembangunan.• Pemilihan konsultan proyek perlu mengacu kepada kesetaraan gender, termasukdalam proses rekrutmen, sehingga dapat tercipta proyek yang sensitif terhadapkesetaraan gender.• TFM memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakatakan kesetaraan gender dalam masyarakat dan memfasilitasi proses sensitifterhadap gender. TFM harus mengajak kelompok perempuan untuk lebihberperan terutama karena kelompok perempuan adalah pemakai utama airminum dalam rumah tangga dengan memberi pelatihan dasar mengenai gender,disusul dengan pemberian lapangan kerja. Sistem pemantauan perlu diberikankepada TFM untuk meningkatkan pemahaman fasilitator agar sensitif terhadapkesetaraan gender.• Perlunya penilaian midterm bidang sosial untuk memperkirakan skala dan arahdampak yang timbul secara spesifik dalam: peran-serta kelompok tidak berdayadiseluruh siklus proyek, dan perlakuan khusus bagi masyarakat miskin dalam halbiaya penggunaan/ iuran lainnya. Evaluasi dampak sosial yang behubungandengan hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan di akhir proyek.7.4 LingkunganDari aspek Lingkungan Hidup, komponen pembangunan fisik dari PAMSIMAS besarkemungkinan akan dilaksanakan berbagai kondisi iklim, geologis, pertanian, danwilayah ekologi Indonesia yang bervariasi. Kemungkinan besar PAMSIMAS akanmengikutsertakan daerah yang mengalami kekeringan dan membutuhkan sumber airminum, seperti halnya daerah-daerah rawan bencana alam. Dimana pada beberapadaerah kemungkinan berada di lokasi yang rawan dan berpotensi untuk mengalamikerusakan Lingkungan Hidup baik fisik maupun biotik.Prosedur pengkajian Lingkungan Hidup Indonesia secara umum telah diterima olehBank Dunia dan akan diterapkan dalam PAMSIMAS; dimana penilaian safeguardinguntuk pembangunan sistem baru dilaksanakan melalui cara sbb:• AMDALs (Penilaian Dampak Lingkungan Hidup) dimaksudkan untuk mencegahdan mengendalikan sedini mungkin dampak-dampak negatif yang timbul padaperiode persiapan, pelaksanaan dan pasca pemanfaatan proyek. Sesuai denganpetunjuk Bank’s Operational Policies on Environmental Assessment (O.P. 4.01),peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah yang terkait denganpengelolaan lingkungan untuk setiap proyek yang didanai publik, disyaratkanadanya studi AMDAL. AMDAL diperlukan untuk proyek berskala besar seperti:daerah konservasi laut, daerah rawa-rawa, daerah resapan air pada daerahseputar danau, daerah penampungan air, daerah seputar mata air, daerahpenelitian, daerah rawan bencana, daerah hutan bakau, daerah tepi pantai,daerah hutan lindung, dan daerah kelestarian budaya.• Skala sub-proyek PAMSIMAS pada umumnya (yang berbasis masyarakat) relatifkecil sehingga tidak diperlukan UKL-UPLs. Untuk pengembangan sumber airminum PAMSIMAS yang menghasilkan antara 100 sampai 500 liter/detik atau7-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASsatu sistem air minum yang melayani daerah antara 250 sampai 1500 Ha,disyaratkan adanya UKL-UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan darianalisis teknis, ekonomi, sosial, kelembagaan dan keuangan subproyek.• Sub-proyek yang diajukan di dalam dan di seputar lokasi sensitif seperti daerahterlindung atau daerah penampungan air, disyaratkan adanya UKL-UPL .• Pedoman teknis untuk pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan pada seluruhkegiatan untuk pembangunan prasarana dan sarana desa, khususnya untukpenyediaan air minum dan hibah desa pada Komponen 4.Potensi resiko Lingkungan Hidup biasanya dihubungkan terutama dengan komponenpenyediaan air minum masyarakat (Komponen 3) dan pembangunan wilayah desa dankabupaten (Komponen 4). Komponen penyediaan air minum akan memfasilitasimasyarakat untuk merencanakan, membangun dan mengelola sistem penyediaan airminum berdasarkan pilihan menu teknis. Karena sebagian besar sub-proyek berskalakecil, dampak berarti terhadap Lingkungan Hidup diharapkan tidak akan terjadi. Selainitu, daftar pilihan teknis tidak akan mengikutsertakan pilihan yang diketahui berdampakterhadap kerusakan Lingkungan Hidup, dan masyarakat setempat diharapkan akanbertanggung jawab penuh dalam tahap operasi sistem penyediaan air. Prosespemilihan lokasi untuk penyediaan air minum juga mensyaratkan uji kualitas air minumuntuk memastikan lokasi tersebut memenuhi standar air minum yang sesuai denganperaturan yang berlaku.Manfaat bersih lingkungan diharapkan akan tumbuh sejalan dengan meningkatnyasanitasi lingkungan. Jenis dampak positif dan negatif bagi Lingkungan Hidup yangmungkin akan diakibatkan oleh proyek ini antara lain:Dampak Positif• Meningkatkan kualitas dan jumlah air minum yang disalurkan kepada parapelanggan, menghasilkan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.• Meningkatnya akses pelayanan sarana jamban, akan menyebabkanberkurangnya penurunan arus, yang akan meningkatkan kualitas air, tanah danmengurangi penyakit yang disebarkan melalui air.• Sistem pembuangan yang meningkat, dengan mengurangi pecah/kebocoran pipa,dengan memperbaiki sistem pembuangan limbah disekeliling sistem air minum.• Meningkatnya pengolahan limbah rumah tangga dan limbah tinja, akanmengurangi polusi terhadap sumber air.• Penguatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan teknologi sederhana untukmemonitor kualitas air minum; dan• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan dan LingkunganHidup.Dampak Negatif• Anggapan bahwa peningkatan jumlah pasokan air minum akan menjadikanpenanganan masalah limbah (baik air minum dan limbah rumah tangga) menjadilebih rumit.• Meningkatnya persaingan dalam hal penggunaan sumber air minum7-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS• Meluasnya titik cakupan distribusi air minum akan menyebabkan bertambahnyakebutuhan dana untuk memonitor sarana yang meluas;• Perencanaan yang buruk atau pembangunan fasilitas sanitasi yang tidak layakdapat menyebabkan pencemaran silang antara jamban dan air sumur, yangberdampak buruk pada kualitas air sumur;Pedoman teknis untuk pengelolaan Lingkungan Hidup akan dijelaskan dalamPedoman Teknis Safeguarding PAMSIMAS. Pedoman tersebut akanmenggambarkan rancangan spesifikasi, prosedur konstruksi, dan prosedur operasiuntuk pemeliharaan air minum dan sistem sanitasi yang layak, sehingga dapatmengurangi adanya kekhawatiran terhadap dampak buruk Lingkungan Hidup. .Sebelum disetujui oleh DPMU, proyek penyediaan air minum masyarakat akandiperiksa oleh Tim Teknis, melalui konsultasi dengan Bapedal Daerah, untukmemastikan bahwa AMDAL/UKL-UPL benar-benar tidak perlu dilakukan. Bataspemeriksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan digunakan untuk menentukansyarat AMDAL/UKL-UPL. Pemeriksaan kedua akan dilaksanakan untuk menentukanapakah suatu proyek ada didalam atau diluar daerah sensitif.Proyek yang mempunyai dampak pada daerah sensitif memerlukan syarat khususuntuk pencarian lokasi, perencanaan, dan skema pengoperasian & pengelolaanpenyediaan air minum, yang akan dibahas secara rinci didalam Pedoman TeknisSafeguarding PAMSIMAS. Seluruh hasil pemeriksaan akan disimpan oleh DPMUuntuk diperiksa oleh CPMU setiap enam bulan. DPMU akan melaporkan Sub-Proyekyang membutuhkan AMDAL/UKL-UPL ke CPMU dan Kantor Bank Dunia di Jakarta.Kegiatan inisiatif yang masuk dalam daftar aktifitas yang tidak diizinkan (daftar negatif)berlaku untuk menunjang Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidakdapat didanai oleh Komponen-4:• Penggunaan pestisida, zat perusak ozone, tembakau atau produk tembakau;• Penggunaan bahan yang mengandung asbes;• Kegiatan yang menghasilkan limbah cair atau gas yang membahayakanlingkungan, kecuali kebutuhan sanitasi rumah tangga;• Bahan berbahaya dan sampah, termasuk penggunaan, pembuatan, penyimpananatau kegiatan yang menghasilkan sampah berbahaya;• Sub-proyek atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan degradasi ataukonversi yang berarti pada daerah hutan atau habitat alami;• Pengeboran atau penggalian karang hidup.DPMU bertanggung jawab atas penggunaan daftar negatif dan apabila diperlukanadanya penambahan/revisi pada daftar tersebut akan dilakukan dengan bantuanPengawas Lingkungan Hidup dari CPMU. Sebagai kegiatan perdana, komponen iniakan dimonitor dan dievaluasi dengan cermat, termasuk perkiraan dampak residualbagi sosial dan Lingkungan Hidup.Untuk komponen penyediaan air minum bagi masyarakat, mitigasi akan menggunakanpendekatan Standard Baku Operasi yang dibuat khusus untuk proyek penyediaan air7-6


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASminum dan melampirkan opsi jenis proyek yang kemungkinan akan dipilih masyarakat,yang harus diperiksa oleh Ahli Lingkungan Hidup terlebih dahulu. Sebelas jenis proyekumum telah direncanakan, mulai dari skema sumur sederhana, sampai ke skemapemakaian gravitasi, dari pompa, sampai ke sistem pemeliharaan. Sistem pencarianlokasi yang generik, jenis konstruksi dan dampak OM akan dibahas lebih lanjut,termasuk pelaksanaan mitigasi dan monitoring.Pelaksanaan Standar Baku Operasi ini akan disampaikan kepada fasilitatormasyarakat(FM) dan masyarakat. PAMSIMAS telah merancang dan akan memberikanmodul Lingkungan Hidup pada pelatihan formal untuk fasilitator pada pemmbahasantentang keberlanjutan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi. Pendidikan danpelatihan ini mendiskusikan variasi kondisi Lingkungan Hidup yang berasal dari satudaerah ke daerah lainnya, dan diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakatyang lebih luas mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemahamani oleh FM.Modul pendidikan dan pelatihan akan dikembangkan dan disampaikan oleh pendidikkompeten dari institusi nasional , dengan pengawasan dan petunjuk seorang spesialisLingkungan Hidup di CPMU.Komponen hibah pembangunan desa dan kabupaten (Klomponen 4) akanmenggunakan pendekatan daftar negatif, seperti yang dijelaskan diatas. Sumber dayayang cukup akan dialokasikan untuk pemeriksaan di lokasi proyek sebagai prosesmonitoring dampak Lingkungan Hidup yang terjadi akibat pelaksanaan hibah danuntuk melakukan perubahan prosedur pemeriksaan apabila diperlukan.Pelatihan Orientasi Umum dalam pelaksanaan kerangka Safeguarding termasukpemeriksaan penyaringan, evaluasi Lingkungan Hidup dan prosedur monitoring akandiberikan kepada seluruh staff Departemen Pekerjaan Umum (Cipta Karya) di pusatdan di kabupaten, institusi pelaksana lainnya, termasuk Departemen Dalam Negeri,Departemen Kesehatan, serta Pemerintah Kabupaten (Bapedalda). Salah satu hasildari pelatihan orientasi adalah pasal persetujuan agar keberlanjutan Lingkungan Hidupdimasukkan kedalam proposal Perjanjian Kerjasama pemerintah pusat dan kabupatendalam pelaksanaan PAMSIMAS.Pemantauan Lingkungan Hidup di lapangan akan menjadi tugas DepartemenPekerjaan Umum melalui DPMU, fokus utama adalah pada tahap konstruksi danoperasional dalam sub-proyek penyediaan air minum bagi masyarakat. PanduanOperasional Proyek akan menyertakan prosedur monitoring lapangan; yang akandikembangkan oleh Ahli Lingkungan Hidup CPMU. Staf DPMU dan fasilitator akanmendapatkan pelatihan dalam mengaplikasikan prosedur tersebut, prosedur lengkapakan disimpan oleh DPMU dan dirangkum dua tahun sekali sebagai masukan untukmisi supervisi rutin. CPMU akan membuat kerangka kerja yang tepat untuk memonitorLingkungan Hidup dan membuat laporan untuk disetujui oleh Bank Dunia dalam waktu6 bulan pertama sejak Pinjaman dinyatakan efektif.Evaluasi Sosial dan Lingkungan Hidup untuk memperkirakan skala dan arah daridampak yang timbul akan dilakukan secara terfokus dan terarah pada: komponenpenyediaan air minum; dan kinerja desa penerima hibah. Hasil evaluasi akanmenentukan sejauh mana kebutuhan akan penyesuaian terhadap pendekatan7-7


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASSafeguarding, yang berhubungan dengan pemeriksaan, masalah teknis perencanaandan pelaporan dan pemantauan.7.5 Pengadaan Tanah dan Permukiman KembaliPengadaan tanah dan pemukiman kembali biasanya terjadi jika subproyek berlokasi diatas tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakatselama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semualangkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan, atau sedikitnyamemperbaiki, pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak akibatkegiatan pengadaan tanah ini.7.5.1 Pembebasan Lahan / Pemindahan masyarakatBeberapa konstruksi sarana air minum dan sanitasi kemungkinan melibatkan prosespengambilan tanah minim, yaitu kurang dari 100m 2 . Karena proyek hanyamembutuhkan luas tanah yang kecil, masyarakat diharap memakai lahan umum atausecara sukarela memberikan lahan yang diperlukan proyek agar manfaatnya dapatdirasakan seluruh masyarakat. Sehubungan dengan sumbangan lahan, hal yang harusdiingat adalah:1) dominasi pemberi lahan, yang biasanya seorang kaya, disekitarlokasi pembangunan dan 2) cara kekerasan dalam pengambilan tanah.Dalam proyek ini tidak akan ada pemindahan penduduk dan pengambilan tanahsecara paksa, dan penguasaan lahan dan aset produktif lainnya diusahakan seminimalmungkin. Perlu lokasi alternatif untuk pembangunan fasilitas sanitasi yang akandibangun (jalur pipa, lokasi sumur, dll) dalam upaya menghindari penguasaan lahandan aset produktif lainnya (bangunan, tanaman, dll).Karena proyek hanya membutuhkan luas tanah yang kecil, masyarakat diharapkanmemakai lahan umum atau secara sukarela memberikan lahan yang diperlukan untukproyek agar diperoleh manfaat bagi seluruh masyarakat.Prinsip:• Tidak ada pemindahan penduduk yang disebabkan oleh proyek• Bila ada usulan (proposal) yang pembangunannya akan mengganggukeberadaan aset-aset yang produktif (gedung dan tanah), diharuskan untukmencari alternatif lokasi lain bagi fasilitas yang hendak dibangun• Lahan yang diperlukan bagi kebutuhan proyek diusahan menggunakan lokasipublik atau diusahakan lewat kontribusi warga bagi proyek dan akan dicatatdalam RKM. Segala bentuk kontribusi dari warga (lahan, pohon, dan aset lain)harus dicatat dalam RKM• Warga yang mengkontribusikan lahannya bagi proyek bukan orang miskin danjumlah lahan yang dikontribusikan tidak mempengaruhi aset produktifnya• Warga harus dikonsultasikan lewat pertemuan desa mengenai kebutuhan lahanbagi proyek. Dalam proses konsultasi tersebut, warga berhak untuk menolaklahannya dipakai bagi proyek. Proses konsultasi juga digunakan untukmendapatkan persetujuan dari keseluruhan warga mengenai lokasi fasilitas yangakan dibangun7-8


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS• Masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat masyarakat akan ditangani olehBupati untuk dicarikan jalan keluarnyaPrinsip KompensasiAparat desa harus menjamin bahwa pemberian kompensasi dilakukan secara terbuka danbesaran kompensasi didasarkan pada standar kelayakan setempat, berdasarkan musyawarahantara pemilik aset dan aparat desa. Dana hibah tidak dapat digunakan untuk membayar gantirugi. Berikut ini beberapa standar yang bisa digunakan sebagai standar musyawarah:• Penggantian tanah berdasarkan harga pasar lokal• Material dan bantuan untuk pemindahan bangunan• Penggantian terhadap kerusakan atau pengurangan hasil panen sesuai denganpasaran• Pembayaran aset diluar hasil panenProses KonsultansiAparat desa harus menjamin bahwa semua pemilik tanah dan aset lainnya di lokasi proyektelah dilibatkan dalam pertemuan. Pertemuan harus menggambarkan proses diskusi,kesepakatan yang dicapai termasuk:• Kontribusi secara sukarela, nama pemilik aset, jenis aset yang terkena,besarannya dan alasan mengapa mau berkontribusi• Ganti rugi tanah dan aset lainnya, nama pemilik aset, rincian ganti rugi sebagaiberikut:Contoh Perincian:• Jenis• Jumlah ganti rugi• Tanah pertanian (M2)• Area lainnya:- Tanah lainnya (M2)- Rumah yang tergusur (unit/M2)• Pohon dan tanaman pertanian yang rusak• Dampak lainnya• Tanda tangan dari masyarakat dan kepala desa• Catatan semua keluhan sebagai dampak dari pembangunan• Peta yang menunjukkan area yang terkena proyekCatatan:1. Ganti rugi tidak dapat dimasukkan dalam pembiayaan yang didanai oleh danahibah desa2. Pengalihan/sewa tanah/aset untuk sarana dilakukan dengan persetujuan tertulis7.6 Masyarakat Terisolasi dan Rentan (Isolated and Vulnerable People)7.6.1 Prinsip DasarPAMSIMAS tidak menargetkan masyarakat terisolasi dan rentan (Isolated andVulonerable People) secara khusus, tetapi melihatnya sebagai bagian dari kelompoktidak beruntung secara keseluruhan, yang merupakan bagian dari penduduk kurang7-9


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASberuntung sehingga mudah dipengaruhi secara negatif akibat pembangunan proyekkarena karakteristik khusus dan secara ekonomi termarginalkan. Sebagai proyekberbasis masyarakat, PAMSIMAS tidak seharusnya berdampak negatif bagimasyarakat tersebut, tapi beberapa keadaan bisa mengakibatkan merekatersingkirkan dari proyek, yang mempunyai posisi ‘subordinasi’ pada strukturlingkungan sosial. Beberapa suku menolak sistem modern, beberapa mempunyaistruktur hierarki, dan identitas unik; hal ini dapat mengasingkan mereka dari prosesperencanaan dan manfaat proyek. Perlu perlakuan khusus untuk memastikan suaramasyarakat ini didengar dan mengikutsertakan secara aktif dalam proses pengambilankeputusan sesuai dengan karakteristiknya spesifik lokal. PAMSIMAS akanmemberlakukan persyaratan khusus seperti tempat di mana masyarakat tersebuttinggal.Pengalaman KDP di suku Baduy (Jawa Barat) adalah contoh yang baik untuk praktekadaptasi yang berhasil. Suku Baduy mempunyai peraturan untuk menolakpembangunan yang dilakukan oleh pihak luar, proyek tidak diperkenankan tanpamendapatkan persetujuan dari pemimpin suku didaerah perbatasan dan sekitarnya.Ada kemungkinan PAMSIMAS memasuki lokasi di mana masyarakat tersebut berada.Oleh karena itu, kerangka kerja yang mengikut-serakan masyarakat tersebut dalamproses pengambilan keputusan serta hak dan kepentingan mereka dijelaskan lebihlanjut (Annex 10b) sesuai dengan OP 4.10. Kerangka singkat ini akan diperinci lebihlanjut dan diterapkan untuk memastikan kegiatan proyek dapat memberikan manfaatbudaya yang layak dalam menerima informasi. TFM dan staf proyek lainnya akandilatih dalam penerapan pedoman proyek. Selain kerangka kerja yang akan dirancang,beberapa prinsip yang perlu diingat oleh proyek adalah:• Keterlibatan LSM/stakeholder yang mempunyai keahlian dan mengertikarakteristik lokal masyarakat tersebut dan perlunya berperan serta dalammemperoleh informasi PAMSIMAS.• Pembicaraan langsung dengan masyarakat tersebut mengenai pendapat merekaterhadap proyek termasuk hak mereka untuk menolak/menyetujui keikutsertaanmereka, dan untuk menjelaskan mengenai sarana dan kebiasaan sanitasi kepadamereka.• Pendekatan adaptasi terhadap menu pilihan teknis untuk disesuaikan dengansistem khusus milik masyarakat tersebut yang tidak ada dalam daftar proyek.• Meningkatkan kualitas informasi dengan perbaikan sarana dan materi bahasadaerahMekanisme pemantauan khusus perlu dilakukan dalam pelaksanaan PAMSIMAS dilokasi masyarakat tersebut berada untuk mendapatkan peran serta maksimal mereka.7.7 Isu JenderSebagian besar kelompok perempuan masih sering berkecimpung didalam bagian nonteknislunak proyek, dan panitia air minum seringkali didominasi oleh kelompok laki-laki.Pengalaman WSLIC-2 menunjukkan bahwa pemilihan Tim Kerja Masyarakat (TKM) danBadan Pengelola (BP) pengguna air minum dilakukan dengan tidak memperhatikankesetaraan gender. Perlunya peningkatan perhatian pada kelompok perempuan karena7-10


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASseringkali mereka tidak diikutsertakan dalam kelompok pengambilan keputusan, padahalsebagian besar pengelola air minum masyarakat adalah kaum peremuan terutama padamasyarakat berpenghasilan rendahPeran serta kelompok perempuan yang rendah disebabkan karena kurangnyakesempatan yang diberikan FM, karena kurangnya pengetahuan mengenai kesetaraanjender.Kegiatan1 Kebijakan danPedomanRencana Kerangka Jender untuk PAMSIMASPengukuran• Mencakup kebijakan pengarusutamaan (meanstreaming )jenderkedalam Juknis yang meliputi pengukuran sebagaimana terteradibawah ini.• Mencakup pedoman operasional untuk pengarus utamaan jenderkedalam Juklak dan disebarluaskan ke seluruh tim manajemen proyek.• Mengembangkan satu brosur dan poster yang mudah dimengertipengguna untuk menjelaskan kebijakan dan pedoman jender dalamistilah yang sederhana dan disebarluaskan ke seluruh komponenmasyarakat (stakeholders) dan pemerintah.• Kerangka Acuan (TORs) untuk konsultan untuk memenuhi kebijakankesetaraan jender.2 Seleksi Konsultan • Memberi kesempatan kepada mencari perempuan untuk posisikonsultan yang tertuang dalam usulan lelang konsultan tersebut.• Mempersyaratkan keseimbangan jender diantara tim teknis kabupatendan Provinsi (minimum 30% perempuan atau lelaki).3 Seleksi fasilitatormasyarakat (FM)• PPMU akan menjabarkan dalam iklan bahwa perempuan secara aktif dididorong dan dianjurkan untuk mengajukan lamaran untukberpartisiapasi dalam proyek.• Dalam Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) minimal terdapat 1 perempuanadalah seorang perempuan atau laki-laki..• Mensyaratkan 50% bagi kesetaraan jender didalam sub-bidang (subdiscplines)untuk fasilitator masyarakat (yaitu teknik, pengembanganmasyarakat, kesehatan)4 Orientasi • Menyiapkan orientasi kebijakan jender dan pedoman untuk unitpelaksana proyek (project implementing units), tim koordinasi dankonsultan diseluruh tingkatan, sehingga terdapat pemahaman yangsama terhadap tanggung-jawab untuk pengarusutamaan jender.5 PeningkatanKemampuan (Capacitybuilding) untukkonsultan teknis danfasilitator masyarakat(FM)• Menyiapkan pelatihan untuk konsultan Pusat, Provinsi dan Kabupatendan fasilitator masyarakat (FM)sehingga mereka dapat menerapkanpendekatan pengarusutamaan di wilayahnya dan melakukan alihketrampilan kepada petugas dan pegawai lainnya.• Melakukan indentifikasi ahli gender setempat (local gender specialists)(misalnya LSM perempuan (Woman’s NGO)) yang dapat membantupendampingan (coaching) fasilitator dan perencanaan strategi peranserta masyarakat.• Evaluasi pelatihan akan mencakup penilaian kesetaraan jender.7-11


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKegiatan6 Petugas pelaksanaanpelatihanPengukuran• Menyiapkan pengukuran kinerja fasilitator masyarakat (FM) yang dapatdengan baik mendorong /menganjurkan perempuan desa untuk turutberperan-serta dalam Pamsimas• Persyaratan mengharuskan tim pelatihan terdapat minimum 30%pelatih perempuan atau lelaki..• Seluruh program pelatihan dinilai oleh konsultan CD/Social Inclusiontingkat nasional atau Provinsi tentang kesetaraan jender sebelumdiajukan lebih lanjut.7 Proses masyarakat • Fasilitator masyarakat (FM) melaksanakan pengukuran yang mencakupadvokasi kepada kepala desa, bekerja dengan pemimpin perempuandan kelompok perempuan dari sejak proses masyarakat untukmendukung peran-serta dan apabila diperlukan mengadakan kelompokterarah (focus group) yang terpisah untuk lelaki dan perempuan.• Fasilitator masyarakat (FM) mendorong perempuan untuk turut dalampemilihan tim pelaksanaan desa dan kelompok manajemen sertamempertimbangkan cara agar tercapai keseimbangan jender (misalnyalelaki dan perempuan memilih secara terpisah wakil-wakil lelaki danperempuan).• Konsultan kabupaten akan memantau keseimbangan jender dariperempuan dan lelaki (dari kelompok miskin dan kelompok mampu)selama perencanaan masyarakat dan kegiatan pelaksanaan danmengarahkan setiap kesenjangan yang timbul.• Tidak ada RKM yang dapat di setujui apabila Tim Pelaksanaan Desayang menyiapkan semuanya terdiri dari lelaki dan di kuasai dari rumahtangga kelas atas, dan dengan tanpa bukti yang nyata bahwa jumlahperempuan dan lelaki yang sepantasnya telah turut berperan sertadalam proses pengambilan keputusan, untuk menyetujui usulan RKM.8 PeningkatanKemampuanMasyarakat9 Dana insentif sosialekonomis (komponen 4)10 Pengarus-utamaan(mainstreaming) danpengembangan• Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan desa termasukbidan desa dan kader kesehatan.• Membahas semua masalah yang berkaitan dengan gender denganmasyarakat dan menemukan kebutuhan untuk pelatihankesadaran/analisis jender yang dimasukan dalam Rencana KegiatanMasyarakat (RKM).• Melakukan analisis jender dalam mengembangkan pelaksanaan danaini untuk melakukan penilaian seperti biaya/manfaat dari perempuandan lelaki.• Mencakup kinerja dalam melakukan promosi kesetaraan jender dalamsub-proyek PAMSIMAS sebagai kriteria evaluasi untuk kedua hibahdalam hal kelembagaan dan kemanfaatan bagi masyarakat.• Mendororng (menganjurkan) pertemuan-pertemuan perempuan(misalnya melalui kelompok perempuan yang ada) dalam peran sertadesa untuk mengumpulkan pemikiran (idea) untuk membuat usulandesa.• Menyatukan prinsip-prinsip pengarus-utamaan jender kedalampengembangan strategi untuk pengarus-utamaan dan pengembanganpeningkatan CDD WSS7-12


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASKegiatanpeningkatan (scalingup) pendekatan CDDuntuk WSS11 Pemantauan danevaluasi12 ManajemenPengetahuanPengukuran• Meningkatkan kemampuan LSM atau lembaga/organisasi danperorangan untuk pelatihan jender untuk meningkatkan sumber dayasetempat yang ada dalam pengembangan peningkatan CDD dan WSS.• Mencakup data dan analisis jender kedalam alat advokasi dan kegiatanadvokasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkankesadaran akan pentingnya jender dalam WSS.• CD/Inklusi Sosial konsultan tingkat nasional /Provinsi secara teraturmelakukan kunjungan lapangan dan mengkaji kemajuan dalampengarusutamaan jender pada pelatih fasilitator• Memperoleh kepastian tentang format monev, terhimpunnya datauntuk berperan serta dalam progam pelatihan dan kegiatan masyarakatdan data ini hendaknya di masukan dalam MIS.• Memperoleh kepastian bahwa pemantauan keberlanjutan melibatkanperan serta perempuan dan lelaki dan bahwa data jender yang tidakterhimpun dapat dikumpulkan dan tercatat.• Konsultan CD/Inklusi Sosial tingkat pusat melakukan secara teraturanalisis jender dari data pemantuan keberlanjutan dan menyiapkanlaporan kepada CPMU.• Kontraktor harus mencakup kemajuan tentang perolehan jender dalamlaporan triwulan.• PMR harus mencakup dalam laporan kemajuan partisipasi danperolehan jender. Bank Dunia akan mengikutkan seorang spesialisjender dalam setiap misi supervisinya.• Mengumpulkan cerita-cerita dari masyarakat tentang pencapaiankesetaraan jender dan menyebarkannya melalui situs lokal, bulletin,dan bentuk lain.• Melakukan pengkajian midterm “in-depth gender” melalui pihak ketigadan mengembangkan rencana tindak lanjut terhadap rekomendasiyang diberikan.• Fasilitator masyarakat (FM) dianjurkan untuk mengembangkan forumfasilitator setempat melalui pertemuan rutin dengan petugas dari proyeklain ditingkat kabupaten (misalnya KDP,UPP2,ILGR) dan juga dariLSM.7-13


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS7.8 Penanganan PengaduanPenanganan pengaduan masyarakat yang dikembangkan pada dasarnyamenggunakan pendekatan yang bersifat proaktif, sehingga perlu dibentuk unit-unitpengaduan masyarakat (UPM) untuk PAMSIMAS, yang berlokasi di tingkat desa(UPM-TKM); tingkat Kabupaten (UPM-DPMU); tingkat Provinsi (UPM-PPMU) dantingkat Pusat (UPM-CPMU).Dengan adanya pengaduan diharapkan akan terjadi penyempurnaan program danmemperkecil kesalahan, sehingga mengurangi konflik sosial di masyrakat.,Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip:a. RahasiaIdentitas pelapor pengaduan harus dirahasiakan.b. BerjenjangPengaduan pertama ditangani di tingkat lokal atau ditempat subjek diadukan,misal bila permasalahan muncul tingkat desa, maka pertama kali yangbertanggung jawab untuk menangani masalah adalah masyarakat desa tersebutdifasilitasi oleh TFM, dan Tim Koordinasi Kecamatan dan pelaku di jenjangatasnya memantau perkembangan penanganan masalah. Bila pelaku di jenjangkeberadaan subyek (pemerintah daerah) belum berhasil menangani pengaduan,maka pemerintah pusat akan memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkanturut memfasilitasi proses penyelesaiannya.c. Transparansi dan PartisipatifDalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat harus diikut sertakan dalamproses penyelesaiannya dan difasilitasi oleh TFM dan Tim Koordinasi Kabupaten,sebagai upaya meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap saranaair minum dan kebersihan lingkungan.d. ProporsionalPenanganan pengaduan harus fokus dan disuaikan dengan jenis masalahnya.e. ObjektifPenagaduan yang diterima di tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi dan ujisilang (cross check) sesuai prosedur dan sebagai upaya menghindari adanyapemihakan.Dalam program PAMSIMAS setiap keluhan/pengaduan termasuk Surat kaleng akanditangani dan ditindak lanjuti sesuai prosedur, dan perundangan yang berlaku danmendapat bantuan hukum dari pemerintah daerah.7.8.1 TahapanTahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:a. Registrasi dan Dokumentasi7-14


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASRegistrasi atau pencatatan dan dokumentasi di dalam buku arsip (logbook)dimaksudkan sebagai mekanisme kontrolb. Pengelompokkan dan DistribusiPengaduan yang telah dicatat/diregistrasi dan didokumentasikan, dandidistribusikan sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing subyek, isudan status pengaduan. Jika ditemukan kasus-kasus yang berdampak luas ataskeberadaan kasus tersebut, maka pendistribusiannya harus dikendalikan.Secara umum inti masalah pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi3 (tiga) kategori, yaitu:1. Kategori ringan. Merupakan pengaduan masyarakat yang berkaitan denganpelanggaran/penyimpangan adminisitrasi dan prosedur;2. Kategori sedang. Merupakan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan npelanggaran/penyimpangan penentuan target sasaran (penerima manfaat)dalam pelaksanaan program;3. Kategori berat. Merupakan pengaduan masyarakat yang berkaitan denganpelanggaran/penyimpangan/penyelewengan dana.c. Uji Silang dan AnalisisKasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan uji silang untukmendapatkan:1. Kepastian pokok permasalahan yang muncul;2. Kepastian status kasus. Kasus tersebut apakah sudah ditangani, diselesaikan,dalam proses penanganan, dalam proses uji silang, proses analisa dsb.;3. Mendapatkan informasi tambahan.Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yangmuncul untuk meningkatkan akurasi dalam penyusunan alternatif penangananuntuk memberikan rekomendasi tentang penanganan kasus.d. Tindak Turun TanganTindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisis,yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wilayah kewenangan masingmasing.e. Pemantauan dan Investigasi LanjutanPemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan, sehinggadiketahui perkembangan penyelesaian kasusnya.f. Penyelesaian MasalahDalam penyelesaian masalah mengedepankan prinsip transparansi danpartisipasi, berarti proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka danmelibatkan masyarakat sebagai pelaku sedangkan aparat dan konsultan ataufasilitator masyarakat (FM) hanya memfasilitasi proses penyelesaian masalah.g. Umpan Balik7-15


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASUmpan balik (feed back) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadappenyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa:1. Menerima dan menganggap kasus telah selesai;2. Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan informasitambahan;3. Menolak tanpa alasan;4. Menolak dengan alasan;5. Tidak ada tanggapan sama sekali.Hasil umpan balik dituangkan melalui Berita Acara dan dilampirkan dalam laporanbulanan. Umpan balik tersebut juga merupakan masukan bagi kasus yangmungkin muncul sebagai dampak dari tindakan (tindak turun tangan), dengandemikian menjadi masukan bagi pelaku PAMSIMAS sebagai pengaduan lanjutan.Gambar 7.1. Tahapan Penanganan Pengaduan7-16


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS7.8.2 Mekanisme penanganan Pengaduan di UPM1. Pengaduan yang masuk dapat diperoleh melalui kotak pos, email, surat yanglangsung ditujukan ke alamat instansi, telepon/fax, kotak pengaduan TKM, mediamasa maupun temuan lapangan.2. Identifikasi permasalahan, dengan mencatat isi pengaduan tersebut kedalamformulir atau buku register pengaduan yang terdiri dari :a. Tanggal pengaduanb. Nama pengadu (boleh tidak diisi)/alamat emailc. Isi pengaduand. Kepada siapa/institusi mana pengaduan tersebut ditujukan.3. Lakukan pemetaan masalah atas pengaduan yang masuk denganmengkategorikannya menjadi kelompok tertentu sesuai dengan isi dari pengaduan,meliputi :a. Kebijakanb. Manajemen/Organisasi Proyekc. Pembangunan Fisikd. Pengelolaan Keuangane. Pemberdayaanf. Pelatihang. Kesetaraan Jenderh. Dll.4. Perumusan dalam menangani pengaduan, namun sebelumnya perlu dilakukanverifikasi dan investigasi atas kebenaran dari pengaduan tersebut - dilakukan olehKonsultan Manajemen di Kabupaten, Konsultan Manajemen di propinsi danPembantu Team Leader CMAC di pusat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggusejak pengaduan diterima.5. Jika pengaduan sudah dapat ditangani, hasilnya segera disampaikan kepadapengadu yang bersangkutan serta di catat kembali dalam buku register pengaduansebagai basis data pengaduan yang tertangani – dilakukan oleh staff MonevDPMU, PPMU dan CPMU, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejakpengaduan diterima.6. Jika pengaduan tidak dapat ditangani, maka dapat dilanjutkan kepada tingkatdiatasnya untuk dicarikan penyelesaiannya, dengan mekanisme yang sama.7. Untuk pengaduan yang yang bermuatan “penyimpangan” dilakukan oleh tim kerjayang ditunjuk khusus oleh Kepala CPMU, tugas pokok tim kerja ini meliputi :a. Melakukan uji kebenaran informasi di lapangan melalui mekanisme “check andrecheck”.b. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak utama yang berpotensi terlibat dalamkasus “penyimpangan”.c. Memberikan penilaian atas fakta yang ada, sehingga nampak jelas seberapajauh tingkat penyimpangannya.7-17


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASd. Menyusun laporan dan sekaligus rekomendasi tindakan penanganan yangdisampaikan kepada kepala CPMU, selanjutnya sesuai mekanisme yang adakepala CPMU akan menindaklanjuti penanganannya sesuai denganrekomendasi tim kerja atau meneruskan kepada pihak yang lebih berwenanguntuk memberikan keputusan/penanganan,e. Kegiatan a s/d dilakukan dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diserahkannya“pengaduan” kepada tim kerja.8. Apapun bentuk penanganan yang akan diputuskan harus mempertimbangkan :a. Prinsip obyektivitas, ketidakberpihakan (independen) dan adil.b. Menjunjung tinggi azas kemanfaatan yang lebih luas, khususnya menyangkutkelancaran implementasi PAMSIMAS.c. Terbuka untuk dilakukan pengujian kembali bilamana dikemudian hari ternyataditemukan fakta lain yang lebih benar. Dengan demikian, mekanisme“rehabilitasi” mendapat peluang yang sejajar dengan mekanisme “hukuman”(punishment).9. Sebaliknya, terhadap berbagai pengaduan yang ternyata dinilai memberikankontribusi yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi PAMSIMAS, dimanahasil kinerjanya jauh melampau target minimal yang diharapkan, sepatutnya jugamemperoleh “imbalan” (reward) yang sepantasnya. Bentuk-bentuk imbalan tersebutdapat berupa :a. Kelayakan memperoleh publisitasb. Ucapan terima kasih dan penghargaan secara resmic. Piagam penghargaan10. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan dikelola oleh staff Monev DPMU(dibantu oleh PMC), staff Monev PPMU (dibantu oleh PLO) dan staff Monev CPMU(dibantu oleh Assistan Team Leader CMAC)Mekanisme penanganan pengaduan ini disusun semata-mata untuk membangun kinerjapara pelaku utama implementasi PAMSIMAS di lapangan yang senantiasa positif danintegratif dengan tuntutan prinsip dan prosedur proyek PAMSIMAS. Dengan demikiandapat meminimalkan kemungkinan terjadinya “penyimpangan” dalam upaya pencapaiansasaran proyek.Tahapan dan Mekanisme Penanganan PengaduanNo Tahapan Mekanisme Personel/Fasilitator1 Pengaduan diregistrasi • Catat kotak pos, email, alamat, telepon, fax, UPM-TKMkotak pengaduan TKM, media massa TFMmaupun temuan lapangan2 Dokumentasi • Tanggal pengaduan• Nama pengaduUPM – TKM• Isi pengaduan3 Kategori dan distribusi• Kategori ringan• Kategori sedang• Kepada siapa / instansi• Pemetaan pengaduan• Kebijakan• Manajemen/organisasi proyekUPM - TKM7-18


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS• Kategori berat4 Uji silang• Verifikasi• Investigasi• Pembangunan fisik• Pengelola keuangan• Pemberdayaan• Pelatihan• Kesetaraan jender• Pengumpulan data• Verifikasi dan klasifikasi (dilakukan dilapangan)• Investigas (dilakukan di lapangan)i5 Rekomendasi • Hasil uji silang UPM-TKM memberirekomendasi penyelesaian pada masyarakatdengan tindakan hukum (bila perlu)6 Tindak turun tangan dan • Bila dapat diselesaikan sendiri olehpenyelesaian masalah masyarakat dan difasilitasi oleh TFM dibuat(maks 2 minggu)BA7 Tindak turun tanganDPMU dan PPMU8 Tindak turun tanganCPMU ( 2 minggu setelahdiusulkan pada tim kerja)Konsultan ManajemenKabupatenKonsultan ManajemenPropinsiPembantu TL CMACTKMTFMKonsultan ManajemenKabupatenKonsultan ManajemenPropinsiPembantu TL CMACSesuai dengan 1 sampai dengan 5 Konsultan ManajemenKabupatenKonsultan ManajemenPropinsiPembantu TL CMAC• Check dan recheckTim Kerja Khusus• Klasifikasi kasus• Pengumpulan fakta7.9 Konsultasi publikPendekatan proyek PAMSIMAS berbasis masyarakat, dan dibuat berdasarkanpengalaman WSLIC-2, melalui dua tahapan yang telah dinilai berhasil dalampenyediaan air minum dan sanitasi. Komponen 1 adalah pemberdayaan masyarakatdan pengembangan kelembagaan untuk mendorong pelaksanaan pendekatanCommunity Driven Development (CDD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan paskakontruksi program pengelolaan air minum, sanitasi dan hygiene. Secara khusus hal iniakan mendorong masyarakat dalam penyiapan RKM berdasarkan pilihan masyarakatatas penyediaan air minum dan perubahan perilaku.Selain itu proyek PAMSIMAS mempunyai pendekatan peningkatan kesadaranmasyarakat berpenghasilan rendah dengan membantu masyarakat berpartisipasi dalammerencanakan, melaksanakan dan mengelola sarana air minum dan sanitasi secaratransparan dan terbuka.Elemen utama pendekatan Safeguarding PAMSIMAS telah dikembangkan olehDepartemen Pekerjaan Umum dan selanjutnya akan didiskusikan dengan perwakilandaerah. Kerangka Sosial dan Lingkungan Hidup ini telah diumumkan melalui situs resmiwww.pu.go.id dan PAD telah diumumkan ke masyarakat melalui Pusat Informasi Proyekdi Jakarta dan Washington.7-19


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 8 RENCANA TINDAK ANTI KORUPSIRencana Tindakan Pencegahan Korupsi dalam proyek PAMSIMAS dilakukan sesuai dengan 6(enam) elemen utama yang sudah di-identifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan AntiKorupsi di Indonesia meliputi:1. Penguatan Keterbukaan dan Transparansi,2. Pencegahan Risiko Kolusi,3. Pencegahan Risiko Penyalah-gunakan wewenang dan Pemalsuan,4. Pengawasan oleh Masyarakat Madani,5. Sistim Penanganan Keluhan, dan6. Ketentuan Sanksi dan Tindakan Perbaikan yang jelasBeberapa produk hukum di Indonesia yang merupakan landasan dalam pemberantasankorupsi, yaitu:1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang- undang No. 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komite PemberantasanKorupsi (KPK);4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran SertaMasyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;5. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan JasaPemerintah;6. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan8. Kepmen Kimpraswil No. 225/KPTS/M/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata CaraPenanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Departemen Pemukiman danPrasarana Wilayah.Rencana Pencegahan Korupsi ini telah dipublikasikan di dalam situs www.pu.go.id, dan telahdisepakati oleh Executing Agency (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PekerjaanUmum) dan para Implemeting Agencies (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit danLingkungan Pemukimam, Departemen Kesehatan; Direktorat Jenderal Bina PembangunanDaerah dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri; danPusat Pembinaan Kesegaran Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional) untuk dipergunakandalam PAMSIMAS.Tabel Tindakan Pencegahan Korupsi telah dipersiapkan sesuai dengan risiko Korupsi, Kolusidan Nepotisme yang terjadi pada proyek sejenis dan disesuaikan dengan mekanismepelaksanaan proyek, sebagaimana berikut:8-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS8.1 Matriks Risiko Korupsi dan Tindakan PencegahanPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanPersiapan kriteria pemilihandalam dokumen penawaranSedang• Petunjuk Pengadaan tidak diikuti denganbenar mengakibatkan pengadaan dibawah standarPengiklanan Tinggi • Iklan yang tidak layak: misalnyapemberian persyaratan yang membatasikompetisi, informasi yang tidak lengkap,penggunaan surat kabar dengan sirkulasiterbatas dlsbPersiapan Perkiraan HargaPemilik (Owner Estimate, OE)Tinggi• Iklan palsu• Me-mark-up perkiraan harga pemilik (OE)dan informasi perkiraan harga pemilikdibocorkan kepada kontraktor/konsultanagar harga “mark-up” dimasukkan kedalam penawaran/proposal.• Kolusi antar pemain untuk memperkayadiri; berbagi keuntungan antar pemain.Kurangnya standar informasi ‘cost/base’• Pedoman untuk persiapan spesifikasi /kriteria pemilihandalam dokumen penawaran atau RFP dipersiapkansesuai dengan petunjuk Bank, meliputi saran untukmelaksanakan survei sederhana tentang ketersediaanproduk di pasaran dan alternatif untuk menggunakanjasa konsultan untuk menentukan spesifikasi atauKerangka Acuan/TOR dalam pengadaan barangbarang,peralatan, pekerjaan atau pelayanan yangtergolong kompleks.• Membuat format standar pengumuman untuk proyekyang disetujui oleh Bank, dicantumkan dalam panduanproyek (Project Manual)• Memuat pengumuman pelelangan dalam situs resmipemerintah, untuk mempermudah konsultan yangberminat selain pengumuman pelelangan standarsebagaimana yang diwajibkan dalam panduan.• Menentukan kriteria minimum suratkabar yang akandigunakan untuk memuat pengumuman lelang, danpedoman keterbukaan informasi mengenai paketpengadaan di dalam panduan proyek• Salinan pengumuman lelang dari surat kabar yang asliharus disimpan untuk keperluan audit• Pedoman untuk mempersiapkan perkiraan harga pemilikuntuk kontrak konsultan akan ditentukan dalampanduan proyek, termasuk keperluan untukmencantumkan perincian perkiraan harga, anjuranuntuk melaksanakan survei sederhana terhadap hargapasar, dan pengelolaan database berisi hasil survei danpembelian sebelumnya, yang dapat dijangkau olehsemua unit pelaksana.8-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahanmempersulit apakah perkiraan harga asli • Pengumuman rencana pengadaan, termasuk perkiraandan perkiraan harga pemilik masuk akal. nilai kontrak.Kapasitas Panitia PengadaanBarangPersiapan RFP (PermintaanProposal)TinggiSedang• Pertimbangan terhadap proses evaluasicalon anggota panitia pengadaan yangtidak independen. Keputusan cenderungcondong mengikuti kemauan pesertalelang/konsultan atas “perintah” atasanatau pihak lain.• Kriteria dibuat agar cocok dengankonsultan tertentu• Pengumuman besarnya nilai kontrak.• Tiga orang tenaga ahli akan dikontrak sebagai anggotapanitia pengadaan barang• Mengundang kelompok masyarakat sipil yang bersediamenjadi pengamat dari proses pengadaan barangsecara sukarela• Mengkontrak satu orang konsultan pengadaan secaraindividual untuk membantu panitia pengadaan barang.Laporan konsultan tersebut akan menjadi bagian daripengambilan keputusan panitia pengadaan barang.• CV semua anggota panitia pengadaan barang harusdisiapkan dalam dokumen sebagai landasan bahwaanggota panitia memenuhi kualifikasi. Perjanjian hukumakan mencantumkan secara eksplisit pasal yangmenyatakan bahwa Bank akan menyatakanmisprocurement bila kualifikasi panitia pengadaan tidakmemuaskan.• Menyiapkan pedoman yang jelas untuk kriteriapersiapan RFP dalan panduan proyekDaftar Pendek (shortlist) Tinggi • Manipulasi informasi mengenaiperusahaan atu individu yang masukdalam daftar pendek agar perusahaanatau individu tertentu dimasukkan dalamdaftar pendek• Desakan/tekanan dari atasan untuk agarperusahaan tertentu dimasukkan dalamdaftar pendek seringkali mengakibatkanperusahaan yang tidak masuk kualifikasimasuk dalam daftar pendek• Diperlukan penjelasan mengenai alasan pemilihanperusahaan atau individu yang masuk dalam daftarpendek. Pedoman untuk pembuatan penjelasantersebut akan dipersiapkan dan dicantumkan dalampanduan proyek.• Selama proses shortlisting, panitia pengadaan barangbertanggung jawab untuk melakukan ’pengecekan yangdiperlukan’ (due diligence) atas informasi mengenaikonsultan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalamdaftar pendek.8-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanRapat Pra-Lelang Sedang • Jika rapat pra-lelang untuk pengadaanbarang sederhana dan pekerjaan ringanuntuk dilaksanakan, beberapa pesertalelang mungkin tidak diuntungkan• Peserta lelang tidak diwajibkan menghadiri rapat pralelang.Spesifikasi harus dijelaskan dalam dokumenpelelangan. Klarifikasi dapat dilakukan melaluikorespondensi tertulis dan jawaban akan dikirimkankepada semua peserta/perusahaan yang masuk dalamdaftar pendek. Pedoman yang tepat mengenai hal iniakan disiapkan oleh Unit Pengelola Proyek tingkatPusat (Central Project Management Unit) CPMU danPembukaan proposal teknisdan keuanganPenyimpanan proposal teknisdan keuangan ditempat amanuntuk menjaga kerahasiaanTinggiTinggi• Manipulasi Berita Acara PembukaanPenawaran Lelang• Kolusi antara konsultan dan panitiapengadaan untuk merubah proposalteknis dan/atau keuangan yangsebelumnya sudah masuk dan dibukadimuat dalam panduan proyek.• Pengumuman secara terbuka untuk ICB, NCB, QCBSand QBS, dilakukan sesuai dengan pedoman BankDunia, dan akan dihadiri oleh pejabat pengadaanbarang, bendahara dan perwakilan auditor internal.Pengamat dari masyarakat sipil didorong untuk hadir.• Pengadaan ditingkat masyarakat, mengikuti prinsipkompetisi, ketidakberpihakan dan sepenuhnyatransparan agar masyarakat mendapat pelayananterbaik sesuai kebutuhan mereka.• Berita acara pembukaan proposal harus dikirim ke Banksebagai informasi dalam waktu 2 minggu untukpengadaan yang tergolong prior review.• Notaris publik yang disumpah, akan dihadirkan sebagaisaksi resmi dalam pembukaan proposal teknis dankeuangan, dan mengesahkan berita acarapengumuman proposal teknis/keuangan. Notaristersebut juga harus menyimpan ditempat yang amansatu salinan dari proposal teknis yang diajukan olehsetiap konsultan (segera setelah dibuka), Semuasalinan dari proposal keuangan (sebelum dibuka) dansatu salinan dari proposal keuangan (segera setelahdibuka).8-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanEvaluasi Proposal Tinggi • Keterlambatan dalam mengevaluasiProposal teknis dan/atau proposalkeuangan memungkinkan terjadinyapraktik “tawar-menawar”.• Executing agency akan menyiapkan pedoman danmenyelenggarakan pelatihan bagaimana caramelaksanakan klarifikasi dan tawar-menawar sesuaidengan petunjuk Bank. Pedoman ini akan dimuat dalampanduan proyek.• Laporan evaluasi teknis harus selesai dalam waktu 4minggu dan proposal untuk pemenang kontrak dan draftkontrak harus tersedia dalam waktu 4 minggu setelahpenyelesaian laporan evaluasi teknis atau setelah Banktidak keberatan (yang mana yang belakangan).Perjanjian hukum akan mencantumkan secara eksplisitpasal yang menyatakan bahwa Bank akan menyatakanmisprocurement bila ketentuan ini tidak dipenuhi.• Laporan evaluasi harus dikirim ke Bank setelah 6minggu dari waktu penyerahan penawaran/proposal.Kegagalan memenuhi ketentuan ini akan dianggapkegagalan dalam melakukan ’pengecekan yangdiperlukan’ (due diligence). Penanganan yang tepatsasaran dan tepat waktu yang dapat diterima oleh BankPerpanjangan masa berlakupelelanganTinggi• Perpanjangan masa berlaku pelelangandapat meningkatkan risikopenyalahgunaan proses.Penentuan Pemenang Kontrak Tinggi • Panitia mungkin memanggil calonpemenang prospektif dan menawar nilaikontrak.• Kolusi dan nepotisme dalam penentuanpemenang kontakdiperlukan untuk memperbaiki kegagalan tersebut.• Permintaan perpanjangan masa berlaku pelelanganselama 8 minggu atau lebih, memerlukan persetujuanlebih dahulu dari Bank. Tanpa alasan yang kuat BankDunia tidak akan memberikan persetujuan danperpanjangan masa berlaku dapat dianggapmisprocurement• Tidak ada tawar-menawar untuk harga satuan dalamseleksi yang kompetitif• Pemenang kontrak wajib dipublikasikan8-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanReputasi konsultan/peserta Tinggilelang• Peserta Lelang/Konsultan mungkinterlibat dalam konflik kepentingan,dan/atau terlibat dalam praktekkorupsi/penipuan pada masa laluKualitas produk/jasa Sedang • Produk/jasa yang diberikan di bawahkualitas yang disebutkan di dalam TOR,dan pegawai pemerintah dapatmengambil uang pembayaran di belakang(kickback) dari perbedaan tersebut• Melakukan supervisi kontrak dengankualitas rendah secara sengaja, danmenerima kickback darikonsultan/supplier/kontraktorPenyerahan proposal biaya Sedang • Melakukan mark-up untuk mendapatkankickback• Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, pesertalelang/konsultan harus menandatangai pernyataanresmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibatdalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibatdalam kegiatan korupsi/penipuan di masa yang lalu –yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangandan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah.• Semua peserta lelang/konsultan yang bermaksudmengikuti pelelangan paket pengadaan barang yangada di dalam proyek ini, diminta untukmenginformasikan sejak awal bila anggota dewankomisaris/direksi dan anggota keluarga dekat merekaadalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yangakan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemenyang terlibat dalam proyek.• Membentuk komite yang independen dan memenuhikualifikasi untuk mengkaji dan menilai kinerja darikontraktor/supplier/konsultan• Memastikan bahwa kinerja fasilitator dievaluasi secararutin• Meningkatkan mekanisme penanganan keluhan• Mendorong sistem penghargaan dan sanksi sesuaidengan Keppres 80/2003• Pemberian kontrak diumumkan secara terbuka,setidaknya nama supplier dan harga penawarannya.• Rencana pengadaan barang dirancang sedemikian rupaagar hanya beberapa paket kontrak pengadaan barangyang relatif kecil bisa dilaksanakan dengan carashopping, dan pembelian barang lainnya akandisalurkan melalui dana hibah untuk masyarakat8-6


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanReputasi dari Supplier Tinggi • Supplier mungkin dalam situasi konflikkepentingan, dan/atau terlibat tindakankorupsi/penipuan di masa lalu• Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, supplierdiharuskan menandatangani pernyataan resmi yangmenyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasikonflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktikkorupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidakmereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akandiambil tindakan hukum oleh pemerintah• Semua supplier yang bermaksud mengikuti pelelanganpaket pengadaan barang yang ada di dalam proyek ini,diminta untuk menginformasikan sejak awal bilaanggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluargadekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang daripelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IVPembelianbarang/peralatan/material olehmasyarakatTinggi• Tekanan/desakan dari pegawaipemerintah untuk membelibarang/peralatan/material kepadasupplier tertentu• Kickback kepada pegawai pemerintah• Lemahnya pendokumentasian di tingkatmasyarakat• TKM Tim Kerja Masyarakat) melakukanpengadaan semua material/peralatantanpa melibatkan masyarakat desa(anggota masyarakat terpilih) sebagaipanitia pengadaan• Kurangnya kapasitas TKM tentangkualitas material/peralatan• TKM membeli material/peralatan dari satusupplier.• Lemahnya pendokumentasian notapembelian.dari departemen yang terlibat dalam proyek.• Mengumumkan secara terbuka besarnya anggaran subproyek yang akan dilaksanakan oleh masyarakat.• Dalam desain proyek, pekerjaan yang harusdiselesaikan di tingkat masyarakat lebih merupakanpekerjaan berbasis output. Oleh karena itu, hibah desamenjadi kontrak antara pemerintah daerah dengankelompok masyarakat untuk menghasilkan outputtertentu (contoh : fasilitas air bersih dan sanitasi ditingkat desa)• Menggunakan forum desa yang terbuka sebagai mediauntuk pertanggungjawaban proses pengadaan danmanajemen keuangan• Mengumumkan kepada publik daftar kontrak danringkasan pembelian barang• Menyediakan fasilitator untuk masyarakat desa untukmembantu dan meningkatkan kemampuan masyarakatdalam mengelola pembukuan• Konsultan pengawas/LSM akan dikontrak untuk8-7


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahan• Material/peralatan yang dibeli oleh wargaakan dikenakan PPN.• Fasilitator/DPMU mengarahkan TKMuntuk membeli material dari suppliertertentu dengan potongan harga (tanpamempertimbangkan kualitas material)• Panitia Pengadaan memanggil calonpemenang kuat dan melakukan tawarmenawarbesarnya kontrak• Kolusi dan nepotisme dalam penentuanpemenang kontrak.memantau pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat• TFM,TKM dan wakil masyarakat harus dilibatkansebagai anggota dalam panitia pengadaan barang• Pelatihan untuk pengadaan barang akan dilaksanakanoleh executing agency.• Dalam pengadaan barang, material dan peralatanbernilai dibawah Rp. 15.000.000,- panitia harusmendapat penawaran dari 3 supplier berbeda dengankualitas yang sama dan harus memilih harga yangtermurah. Daftar barang dan peralatan dengan hargayang ditawarkan harus ditandatangani dan dicap olehsupplier.• Proses pelelangan diperlukan untuk pengadaan barangdan peralatan bernilai lebih dari Rp.15 juta.Dimungkinkan untuk mengadakan barang secarakolektif dengan desa lain untuk mengurangi harga. Timpengadaan barang harus melakukan survei awalterhadap supplier yang memiliki pengalaman dalampengadaan barang yang sesuai dan mengumpulkaninformasi dalam retail dan harga satuan. Dibutuhkanminimal 3 penawar yang berminat yang mengirimkanpenawarannya dalam amplop tertutup dan dibuka satupersatu dalam forum desa desa di depan warga desa.Bila ada kecurigaan dalam proses lelang, harusdilakukan klarifikasi. Warga desa akan memilihpemenang dan tim akan memberikan kontrakberdasarkan perjanjian atas kualitas material, waktupengiriman, harga satuan dan jumlah• Untuk setiap material/peralatan yang diterima, timpengadaan harus meminta dan mendokumentasikannota pembelian asli; dan memastikan material/peralatantersebut sama dengan yang tertera dalam8-8


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahankontrak/perjanjian.• Untuk material yang disuplai oleh masyarakat desasendiri, harga tidak termasuk PPN. Untuk material yangdiadakan kontraktor/supplier, diasumsikan bahwa hargatermasuk PPN, dan merupakan tanggung-jawabkontraktor/supplier untuk membayar pajak, bukanmasyarakat desa.• Penjelasan mengenai barang/peralatan seperti jenis,kualitas, volume/kuantitas, tempat dan jadwalpengiriman, syarat pemaketan dan pengiriman, harusditempelkan dalam papan informasi.• Kontrak dipersyaratkan dalam mempekerjakankontraktor pekerjaan sipil atau pemberi jasa yangberada di dekat lokasi. Panitia harus mengumpulkaninformasi sehubungan dengan keahlian atau kinerjapekerjaan kontraktor atau penyedia jasa untukmenghindari pengeluaran uang lebih untuk hasil yangkurang produktif.Reputasi dari kelompokmasyarakat penerima hibahTinggi• Kelompok Masyarakat mungkin dalamsituasi konflik kepentingan, dan/atauterlibat kegiatan korupsi/penipuan padamasa lalu.• Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan,kelompok masyarakat diharuskan menandatanganipernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidakterlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atauterlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yanglalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan daripelelangan dan akan diambil tindakan hukum olehpemerintah. Pernyataan ini akan dipublikasikan di forumdesa.• Semua kelompok masyarakat diminta untukmenginformasikan sejak awal bila anggota dewankomisaris/direksi dan anggota keluarga dekat merekaadalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang8-9


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahanakan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemenyang terlibat dalam proyek.Perencanaan teknis sebagaimenu dari opsi teknisSedang• Keterlambatan dalam membuat disainteknis akan menguntungkan konsultan.• Terdapat kemungkinan perkiraananggaran (RAB) untuk konstruksi menjaditinggi karena lemahnya kinerja konsultanatau survei yang tak lengkap; hal ini akanberakibat pada biaya total konstruksikhususnya kontribusi masyarakat• Pengawasan teknis yang kurang layakoleh Konsultan Teknis DPMU atau Kajianyang tidak independen oleh KonsultanPengawas Proses (PMC) dapatmenambah biaya total atau disain yangburuk dengan kemungkinan tingkatkegagalan yang tinggi• Rencana pengadaan barang secara rinci harusdisatukan dalam perjanjian hukum dan akan menjadidasar bagi setiap kegiatan pengadaan barang.• Tim evaluasi RKM bertanggung jawab untuk memeriksaproposal biaya, sesuai dengan perencanaanPAMSIMAS. Konsultan kabupaten juga harusmemeriksa perencanaan biaya sebelum evaluasi.Pelaksanaan sub proyeksebagai hibah masyarakatPerencanaan PengadaanBarangKeseluruhan PengadaanbarangSedang• Kelompok masyarakat tidak mempunyaikapasitas dan sumber daya yangmemadai untuk melaksanakankegiatan/pekerjaan yang dibutuhkanuntuk hibah masyarakat, dapat berakibatkepada buruknya kinerja dan kualitasproduk• Konsultan manajemen regional dikontrak untukmembantu masyarakat.• TFM akan mengkaji kemampuan kelompok masyarakatdan pelatihan yang diperlukan. Hal ini memerlukanpersetujuan konsultan kabupaten dan pengawasan olehPMC.Tinggi • Risiko kickback, dan mark-up • Rencana pengadaan barang dipasang di tempat umumTinggi• Risiko kickback, praktik kolusi dalampemberian kontrak untuk penawar yangdisukai, penurunan kualitas produk/jasa• Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan dansanksi seperti yang dicantumkan dalam Keppres80/2003• Meningkatkan kapasitas pegawai yang terlibat dalampengambilan keputusan dalam proses pengadaan8-10


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahanbarang, termasuk mengkontrak konsultan• Meningkatkan sistem pengendalian (internal daneksternal) termasuk melibatkan masyarakat madanidalam pengambilan keputusan atas kegiatanpengadaan barang.• Mengembangkan panduan proyek.Penunjukan Unit PelaksanaProyek (Satker) and stafnya(pembuat komitmen,bendahara, pemegang uangmuka, pembuat SPM) padatingkat Kabupaten tidakdidasarkan pada wewenangdan kualifikasi fungsionalmereka. Ada dua alasan yangmungkin melandasipenunjukan tersebut: (i)Proyek dianggap kurangprioritas oleh pihak lain; (ii)Pilih kasih (favoritism)Proses Rekruitmen TFM, PMUdlsb.SedangTinggi• Minimnya kapasitas dan transparansidapat mengakibatkan tindakan kolusi.• Risiko tindakan kolusi untuk me-rekrutkonsultan yang disukai.• Risiko minimnya kapasitas staf PMU.• Panduan proyek harus mencakup: (i) kriteria pemilihandan indikator kinerja manajer proyek, bendahara, stafperencanaan, dan staf keuangan; (ii) mensyaratkanadanya penilaian kinerja tahuan sesuai kriteria tersebut;(iii) Persyaratan CPMU untuk melaksanakan pelatihanyang memadai tentang panduan proyek untuk semuastaf.• Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan dansanksi seperti yang dicantumkan dalam Keppres80/2003• Supervisi oleh Bank dan Pemerintah Indonesia akandilengkapi dengan pemantauan independen olehmasyarakat madani• Hasil seleksi konsultan harus mendapatkan persetujuanBank berupa NOL (No Objection Letter) untukmenghindari konsultan yang masuk daftar hitam dalamproyek Bank lainnya• Proyek akan mengadakan pelatihan tentangpengelolaan dan keuangan proyek8-11


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahan• Evaluasi rutin terhadap kinerja konsultan (perludipertimbangkan penghargaan terhadap konsultandengan kinerja terbaik).• Pemilihan semua personil harus dilaksanakan melaluimekanisme yang sepenuhnya jujur, obyektif dantransparan sesuai petunjuk Bank. Panitia seleksidiharuskan menunjukkan komitmen mereka untukmewujudkan proses seleksi yang jujur, obyektif dantransparan dan menghindari penyalahgunaanwewenang dan diskresi dalam pemilihanb untukmemenuhi kepentingan pribadi, keluarga, kelompokdan/atau kepentingan lainnya dengan menandatangani‘Pakta Integritas’ sesuai dengan peraturan pemerintahyang relevan (Keppres 80/2003). Kriteria seleksi dibuatberdasarkan prinsip meritokrasi bahwa hanya yangpaling berkualitas yang akan direkrut.• TFM akan diseleksi berdasarkan kinerja mereka setelahmelalui pelatihan pra-tugas.Publikasi Laporan Audit Rendah • Risiko bahwa informasi mengenaikemajuan dan hasil pelaksanaan proyek(termasuk tindakan penyalah-gunaan,kolusi dan nepotisme jika ada) tidaktersedia.• Executing Agency dan Implementing Agency harusmengadakan audit tahunan oleh pihak ketiga, yangmencakup audit terhadap pengadaan dan hasilpelaksanaan (‘end-use check’, kualitas dan kuantitasbarang, pekerjaan atau jasa, verifikasi pembayaran,perbandingan harga antara harga kontrak dan hargapasar, dll)• Membuat laporan audit dan semua tanggapan olehpemerintah tersedia untuk umum segera setelahpenerimaan laporan akhir yang disiapkan sesuai denganpersetujuan pinjaman/kredit.Mekanisme Akuntabilitas SubprojekSedang • Kurangnya pengalaman DPMU dapat • Menggunakan pengawasan proyek dan supervisi untukmengakibatkan penyalahgunaan dana. mengurangi risiko.Pemilihan Desa Sasaran Rendah • Lemahnya transparansi dan proses yang • Menghindari konflik kepentingan dengan menyediakan8-12


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahanberpihak. Konflik kepentingan.pedoman kriteria pemilihan masyarakat penerimamanfaat PAMSIMAS (lihat panduan proyek)Penunjukan Tim yangmengelola hibah desa ditingkat masyarakatRendahTerbatasnya diseminasiinformasi yang terkait proyek.Rendah• Penunjukan calon yang tidak berkualitas.• Pemilihan tidak dilakukan berdasarkankemampuan dan konsensus masyarakat,tetapi pada kedekatan kekeluargaanantara calon dan elit desa.Diseminasi informasi Sedang • Informasi dipegang oleh kelompoktertentuPemilihan lokasi proyek (desa) Sedang • Negosiasi mungkin dilaksanakan dalampemilihan desa antara executing agencydan perwakilan dari kabupaten• Menetapkan kriteria mekanisme seleksi tim pengelolahibah desa yang disepakati;• Mengumumkan kriteria kepada masyarakat danmengadakan penilaian kinerja tahunan.• Nama-nama calon harus diumumkan sekurangkurangnyaseminggu sebelum pemilihan• Informasi terbatas untuk Unit Pelaksana. • Diseminasi tujuan dan aturan proyek dan peraturanperaturanmelalui pertemuan-pertemuan dan rapat kerjadi tingkat Kabupaten• Pastikan bahwa kantor-kantor PAMSIMAS mengetahuiperan dan tanggungjawabnya dan bagaimana masingmasingbertanggung-jawab terhadap agendanya• Setiap informasi terkait peoyek harus disebarluaskansecara terbuka kepada masyarakat dan pihak-pihak lainuntuk mengendalikan dan memantau kinerja dandampak program• Fasilitator harus memastikan bahwa desa-desa miskin,terpencil dan kelompok wanita (dlsb.) memperolehinformasi yang diterima sebagaimana masyarakatlainnya• Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dansanksi untuk mereka yang membatasi informasi• Pemilihan desa harus benar-benar berdasarkan datakemiskinan dan tingkat kebutuhan masyarakat atas airdan sanitasi• Meningkatkan mekanisme oleh BankPelatihan Konsultan Sedang • Dilaksanakan dengan tidak layak, tidakdilaksanakan sesuai dengan jadwal• Mengundang perwakilan organisasi masyarakat madaniuntuk berpartisipasi dalam pelatihan dan melaporkankualitas pelatihanPembayaran Gaji Konsultan • Keterlambatan pembayaran gaji • Meningkatkan penanganan keluhan dan sanksi atas8-13


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahan(TFM) Sedang konsultan dapat memberikan dampakterhadap kinerja proyek sepertipenyalahgunaan dana dan peningkatanharga (markup).keterlambatan pembayaran..• Mekanisme penilaian kinerja konsultan oleh perusahaandan harus dikaji dan disetujui oleh Bank?• Executing agency (dengan bantuan Bank) akanPembayaran Tinggi • Laporan/dokumen pendukung fiktif sepertibiaya perjalanan dan pengeluaran untukworkshop/ pelatihan.Pengarsipan Sedang • Dokumen proyek (seperti pengadaanbarang, keuangan, kontrak, audit, laporanpelaksanaan, data fisik dan keuangan,surat masuk dan keluar dan dokumenpengujian kualitas ) sengaja tidakdisediakan untuk menutupi praktikkorupsi.menyiapkan prosedur operasional baku untuk konsultan.• Menyiapkan pedoman (sebagai bagian dari panduanproyek) untuk mengawasi klaim pengeluaran yangditunjang oleh bukti-bukti yang relevan, termasuklaporan kegiatan, absensi, tiket, tanda terimapembayaran, etc (lihat panduan proyek).• Membandingkan laporan harga di lokasi yang berbedadan memberikan perhatian atas perbedaan yangdiakibatkan masalah dalam akses dan ruang lingkupaktifitas, dll.• Karena keterbatasan kemampuan, audit internal olehInspektorat Jenderal mensyaratkan adanya bantuanteknis. Hal ini berdasarkan kerangka acuan yangdisetujui oleh Bank sebelum negosiasi, termasuk, antaralain, sebuah pengkajian atas pengendalian internalterhadap implementing agency proyek dan pernyataanbahwa semua pencairan dana proyek dilakukanmerupakan pengeluaran yang layak dibiayai. Hasil daripengkajian ini akan di laporkan kepada Bank danexternal auditor.• Menetapkan pedoman yang jelas dalam panduanproyek dalam pengarsipan pengadaan barang danpembukuan keuangan dan penanganan lanjut bila arsiptidak dipelihara, termasuk penundaan pembayaran danpenggantian personil bila diperlukan.• Membuat pedoman penyebarluasan informasi mengenaikontrak-kontrak yang sudah diputuskan• Membuat data proyek yang layak dan sistem8-14


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanpembukuanPenanganan Keluhan Sedang • Keluhan tidak ditangani secara memadai • Membangun mekanisme penanganan keluhan secararinci, termasuk penelusuran keluhan dan pengukuranefektifitas penerapan sistem ini. Termasuk di dalamnyamenempelkan pengumuman dan deskripsi singkatmengenai hibah desa di ruang publik seperti balai desa,mesjid, dll.Penyaluran Dana Sedang • Penyuapan terhadap pejabat pemerintahdan desa baik oleh kontraktor maupunoleh masyarakat penerima manfaatPelatihan masyarakat Sedang • Peserta pelatihan hanya terdiri darikelompok tertentu tanpa melibatkanorang miskin.Pemerintah desa Sedang • Keterlibatan aparat desa (Kades) dalamsetiap tahap proses dapat menyebabkanresiko intervensi pemerintah.Penyaluran dan penggunaandanaTinggi• Resiko keterlambatan pelaksanaanproyek• Pencairan dana di tingkat desa dilakukan• Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayarandan penyaluran hibah (dari DPMU kepada masyarakat)dalam panduan proyek. Hal ini akan dikaji secaraberkala oleh fasilitator dan secara acak oleh timmonitoring dan evaluasi.• Memastikan pelatihan masyarakat melibatkan sebanyakmungkin peserta yang berasal dari kelompokmasyarakat yang berlainan dan menerapkanperimbangan jender untuk mencegah nepotime.• TKM membuat laporan kemajuan dan penggunaan uangsecara berkala kepada masyarakat• Papan pengumuman dipasang di desa untukmenginformasikan kegiatan proyek.• Memastikan transparansi informasi dan penyebarluasansecara memadai untuk mencegah upaya kolusi dannepotisme.• Meningkatkan penanganan pengaduan.• Pada tingkat desa, pengkajian dilakukan setiap 3 bulanoleh masyarakat sendiri, dibantu fasilitator biladiperlukan. Audit terhadap pembukuan desa akandilakukan berdasarkan sampel dan kebutuhan untukmenyelesaikan masalah.• Menyederhanakan proses penyaluran dana.• Executing agency harus menyiapkan prosedur operasibaku untuk penyaluran dan penggunaan dana8-15


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan Pencegahansecara sekaligus.• Resiko ketidaklengkapan/ketidaksesuaian dokumentasi keuangan• Pedoman penyerahan dokumen lengkap yang menjadipersyaratan surat perintah membayar kepada KPNDepkeu akan tercantum dalam pedoman proyek. Hal inimerupakan langkah penting karena standar tindakanyang ditetapkan pemerintah perlu diperkuat untukmengurangi resiko korupsi.• Penggunaan dana harus tranparan – ditempelkan dipapan pengumuman• Pencairan dana di desa dilakukan berdasarkankebutuhan di setiap tahap pelaksanaan, setelah FM danTKM menyerahkan estimasi anggaran.• Pemantauan oleh masyarakat,• Proyek akan mempekerjakan tim independen sebagaiauditor untuk memastikan bahwa pengeluaran memilikidasar• Staf keuangan dan manajemen dalam CPMU danPPMU akan mengawasi dan mengaudit aspekkeuangan.• Membentuk tim yang berfungsi untuk memberikanpelatihan pembukuan dan manajemen proyek• Peningkatan dalam penanganan keluhan, dan sanksiuntuk mereka yang mencairkan dana tidak sesuaiperaturan.• Forum pertanggungjawaban desa akan dilaksanakanPengembangan organisasiinstitusional desa dalamoperasi dan pemeliharaanSedang• Kemampuan tim operasional danpemeliharaan dalam mengelola,mengoperasikan dan menjaga saranadan juga dalam menetapkan tarifoperasional dan pemeliharaan.• Resiko adanya praktik kolusidan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat.• Konsultan/executing agency memberikan peningkatankapasitas dalam operasional dan pemeliharaan• Memastikan adanya mekanisme transparansi.8-16


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanPemilihan Tim KerjaSedangMasyarakat (TKM)Surat Pernyataan minatmengenai kontribusi tunaisebesar 4% dari total biayakonstruksiSedang• Resiko nepotisme• Kemampuan TKM• Forum desa tidak mengikutsertakanmasyarakat miskin, penduduk terpencildan kelompok perempuan• Penunjukan langsung bukannyapemilihan wakil• Resiko kecurangan• Resiko pejabat daerah meminjamkanlebih dahulu kontribusi masyarakatsehingga berakibat ybs mempengaruhijalannya proses selanjutnya.• TKM harus dipilih melalui pertemuan masyarakat yangdihadiri oleh semua anggota masyarakat. Anggota TKMharus bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek.• Executing agency memberikan pelatihan TKM .• PMC harus mengkaji, memantau dan menyetujui prosesseleksi• Surat pernyataan minat harus diketahui danditandatangani oleh masyarakat termasuk kelompokmasyarakat yang terpinggirkan8-17


8.2 Lampiran: Penguatan Keterbukaan Informasi di PAMSIMAS.Berikut adalah contoh bagaimana PAMSIMAS akan mengurangi risiko korupsi melaluipenguatan keterbukaan informasi.Dengan berkonsultasi kepada pihak Bank, Implementing Agency akan menetapkanmekanisme dalam hal apa media dan kelompok masyarakat madani dapat terlibatuntuk mengawasi kemajuan proyek (lihat juga tentang Pengawasan oleh MasyarakatMadani, di bawah). Mekanisme ini akan dirinci dalam Panduan Proyek dan mencakupkegiatan berbagi informasi dengan media. Fotokopi kliping media akan dikirimkan keCPMU untuk dibahas dan diarsip.Tindakan lain terkait penyebarluasan dokumen PAMSIMAS kepada publik dijabarkandi dalam matriks berikut.Penyebaran dokumen PAMSIMAS kepada publik antara lain:abcExecuting dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan kepadapublik segera setelah selesainya kajian mid-term proyek dilaksanakan sesuaidengan perjanjian pinjaman, laporan kajian mid-term dan aide memoire yangdipersiapkan untuk tujuan tersebut.Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia dapat menyediakankepada publik segera setelah menerima semua laporan akhir audit (keuanganatau selain itu, termasuk laporan audit yang disetujui) yang disiapkan sesuaidengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah terkaitdengan laporan tersebut.Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan segerauntuk publik: :• Semua rencana dan jadwal pengadaan tahunan, termasuk informasi terbaru;• Apabila diminta, semua dokumen lelang dan permintaan proposal yangdikeluarkan sesuai dengan persyaratan pengadaan dalam perjanjianpinjaman, dengan bea yang wajar untuk membayar biaya cetak danpengiriman. Dalam hal dokumen yang diminta adalah dokumen lelang danpermintaan proposal dari peserta lelang yang menunjukkan ketertarikan,dokumen terkait hanya akan disediakan setelah pemberitahuan pemberiankontrak kepada perusahaan pemenang. Masing-masing dokumen tersebutakan disediakan sampai satu tahun setelah penyelesaian kontrak dimasukkandalam pertanyaan untuk barang, pekerjaan atau jasa;• Apabila diminta semua daftar pendek konsultan, dan dalam kasus prakualifikasi,daftar-daftar supplier pra-kualifikasi.• Membuka kepada semua peserta lelang dan semua pihak yang memasukkanproposal untuk kontrak tertentu, segera setelah pemberitahuan penghargaankontrak kepada pemenang lelang, ringkasan evaluasi semua lelang danproposal untuk kontrak yang diajukan. Informasi dalam ringkasan tersebutakan dibatasi pada daftar peserta lelang, semua nilai lelang dan proposalkeuangan yang dibacakan pada saat pembukaan penawaran lelang danproposal keuangan, penawaran dan proposal yang dinyatakan tidak-tanggap(bersama dengan alasan untuk penilaian itu), nama pemenang lelang dan nilai


kontrak. Ringkasan tersebut akan disediakan kepada publik, segera setelahdiminta;• Mempublikasikan secara luas informasi penghargaan kontrak untuk semuakontrak, segera setelah pemberian kontrak;• Setelah diminta oleh perorangan atau perusahaan, daftar semua kontrak yangdiberikan dalam tiga bulan sebelum tanggal permintaan mengenai suatuproyek, termasuk nama penyedia/supplier/konsultan, nilai kontrak, jumlahpeserta lelang/proposal, metoda pengadaan yang diikuti dan tujuan darikontrak.• Panduan pengelolaan proyek• Akses yang mudah kepada publik untuk mendapatkan versi Indonesia dariRencana Anti Korupsi proyek;• Konsolidasi Program Kerja Tahunan dan harus disetujui oleh Bank.Hampir semua dokumentasi di atas harus ditempatkan secara lengkap dalam situsproyek dan dalam bentuk cetakan (hardcopies). Beberapa dokumen akan diringkasagar memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi utama. Rincian lengkaptentang bagaimana masing-masing dokumen tersebut di atas akan disediakan olehExecuting and Implementing agencies akan dituangkan dalam panduan proyek.Format sederhana, ringkas, dalam bentuk standar akan disiapkan untuk memastikanadanya pelaporan kemajuan tahunan untuk lembaga non-pemerintah dan mediatingkat nasional dan lokal. Data dari laporan tersebut akan dipublikasikan setiap bulandalam situs maya proyek oleh CPMU. Informasi terpenting mengenai kontrak,kemajuan pelaksanaan, dan rapat kerja dan lain-lain kegiatan terkait proyek akandimuat dalam laporan tersebut. Situs tersebut juga memuat data dasar mengenaijumlah, jenis dan status keluhan untuk setiap propinsi dan kabupaten.Satu ringkasan informasi dan kemajuan proyek, termasuk masalah dan solusinya,akan dimuat dalam IFR (Interin Un-Audited Financial Report) dan dipaparkan kepadaforum masyarakat madani (misalnya LSM) dalam bentuk cetakan di tingkat pusat danpropinsi.IFR akan dibuat tahunan dan akan ditempatkan dalam situs proyek.


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 9 OPERASI DAN PEMELIHARAAN9.1 UmumUntuk kesinambungan proyek PAMSIMAS perlu dibentuk organisasi operasional danpemeliharaan (O&P), yang bertujuan untuk keberlanjutan bagi pelayanan danpelestarian aset yang telah dibangun oleh masyarakat, salah satu prasarana dansarana yang dibangun adalah sarana air minum. Dalam pelaksanaannya keterlibatankaum perempuan lebih signifikan akrena merupa pengguna, oleh sebab itu perlupartisipasi aktif perempuan dalam operasional dan pemeliharaan.Beberapa daerah yang memilih penggunaan teknologi penyediaan air minum,contohnya perpipaan sehingga masyarakat perlu mendapat pelatihan untuk dapatmenggunakan dan mememelihara sarana air minum agar tetap berfungsi dengan baikdengan mekanisme operasi dan pemeliharaan yang baik.9.1.1 DefinisiOperasi dan pemerliharaan (O&P) adalah upaya pemanfaatan dan pemeliharaanPrasarana dan Sarana secara optimal oleh masyarakat pengguna dengan pembinaanpemerintah daerah secara berkesinambungan. Dalam PAMSIMAS pemeliharaanprasarana dan sarana menjadi tanggung jawab pengguna yang dibentuk melaluiMusyawarah Desa.9.1.2 TujuanTujuan operasi dan pemeliharaan (O&P) dalam PAMSIMAS adalah sebagai berikut:1. Agar Prasarana dan sarana yang telah terbangun tetap berfungsi sesuai dengankualitas dan umur pelayanan sesuai rencana;2. Menjamin pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta penghematanbiaya pemeliharaan;3. Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/lembagamasyarakat untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada sebagaisumber daya serta meningkatkan kapasitas masyarakat dengan penciptaanpeluang pelatihan dan pendidikan baik teknis maupun non teknis.Pelestarian kegiatan melalui operasi dan pemeliharaan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namundemikian dalam melakukan tahapan tersebut masyarakat tetap berpegangan padaprinsip-prinsip PAMSIMAS.Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian melalui operasi dan pemeliharaanadalah:1. Penerapan prinsip-prinsip PAMSIMAS dalam pelaksanaan pembangunan secarapartisipatif di masyarakat;2. Jaminan berfungsinya prasarana dan sarana yang telah dibangun secaraberkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat perekonomianmasyarakat;9-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS3. Tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumberpembiayaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan;4. Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalampengelolaan hasil kegiatan;5. Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakansehingga prasarana dan sarana tersebut dapat dipelihara dengan baik dandigunakan sesuai fungsinya, sehingga akan ada pengembangan sarana dimasadatang.9.2 OrganisasiAgar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar makadiperlukan organisasi untuk mengelola sarana air minum setelah masa pelaksanaankonstruksi. Setelah proyek selesai, maka dilakukan serah terima sarana (BukuPedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat, lampiran 19) dari Bupatikepada Badan Pengelola/Kelurahan. Badan Pengelola dapat berupa organisasi TKMatau organisasi baru, sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat. Pada tahap iniberfungsinya Badan Pengelola untuk operasional dan pemeliharaan menjadi pentingperanannya untuk keberlanjutan proyek sarana air minum dan sanitasi.Badan Pengelola ini berfungsi setelah adanya keputusan dari Pemerintah Desa danKelurahan (yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah).Badan pengelola juga harus memiliki aturan-aturan organisasi dan operasionalprasarana dan sarana, yang disusun dan diputuskan bersama-sama secaramusyawarah antar anggota Badan Pengelola dengan masyarakat agar semua pihakdapat mengetahui dan mematuhinya. Organisasi Badan Pengelola diusahakansederhana yaitu hanya terdiri dari Ketua, Bagian Administrasi dan Keuangan sertaBagian Teknis.Badan Pengelola harus mempunyai aturan sesuai dengan kondisi setempat yangmengatur bagaimana air dibagi, siapa penerima manfaat, besarnya iuran yang harusdibayar, waktu pembayaran iuran serta siapa petugas yang melakukan pemeriksaandan perbaikan kalau terjadi kerusakan dan setiap pengguna wajib untuk memeliharasarana dan prasaran yang ada dan jika terjadi pelanggaran dapat ditindak.Peningkatan kapasitas Badan Pengelola tetap dibutuhkan terhadap keberlanjutanproyek, sehingga masih diperlukan pelatihan lanjutan disamping untuk memperkuatkapasitas juga peningkatan jaringan kerja bagi Badan Pengelola. Badan Pengeloladapat berupa Kelompok Pengelola dan Pemelihara (KPP), atau institusi sejenislainnya.9-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS9.3 Aspek dan Sendi-Sendi Operasi dan PemeliharaanPelestarian kegiatan PAMSIMAS sangat bergantung pada kemauan dan kemampuanmasyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana dansarana yang ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarianadalah pengelolaan prasarana dan sarana, penyampaian pelayanan, dan tata carapemeliharaan.9.3.1 Pengelolaan PrasaranaPengelolaan prasarana merupakan aspek dan sendi utama pelestarian prasaranaterbangun. Pengelolaan prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal:• Kinerja prasarana yang dikelola• Jumlah Prasarana dan Sarana yang tersedia• Jumlah Prasarana dan Sarana yang digunakan• Target/sasaran perencanaan• Standar prosedur operasional dan pemeliharaan• Standar kriteria teknis prasarana dan sarana• Rencana pengembangan sarana di masa datangDari beberapa hal tersebut di atas, kelompok pengguna diharapkan mampumenindaklanjuti pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) secara tepat. Melaluikegiatan O&P tersebut diharapkan dapat dicapai umur teknis prasarana dan saranasesuai dengan target yang direncanakan serta standar perencanaan yangdirencanakan.Dalam pelaksanaan pelestarian Prasarana & Sarana, diharapkan pemerintahkabupaten/kota dapat berperan aktif memberikan dukungan teknis kepada masyarakat(penyuluhan) agar mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan prasaranadan sarana yang ada.Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, Badan Pengelola harus melakukanlangkah-langkah berikut:• Melakukan pemantauan rutin untuk mengetahui kondisi prasarana dan sarana,mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana perawatan danpemeliharaan yang baik• Melakukan rehabilitasi secara tepat waktu• Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala• Melakukan pengelolaan sesuai standar operasional prosedur yang ada9.3.2 Penyampaian PelayananBadan pengelola bertanggung jawab menjaga penyampaian pelayanan infrastrukturterbangun. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:• Infrastruktur terbangun harus mampu melayani seluruh sasaran pelayanan ataupemanfaat, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam MusyawarahDesa.• Badan Pengelola harus menjaga agar kualitas dan kuantitas pelayananinfrastruktur terbangun sesuai dengan rencana dan memelihara Prasarana danSarana yang ada9-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS9.3.3 Tata CaraBadan pengelola perlu menyusun tata cara, yang akan menjadi acuan dalammelakukan kegiatannya. Selain tata cara untuk operasional kegiatan, juga diperlukanperaturan untuk organisasi Badan pengelola itu sendiri, dimana didalamnya diatur hakdan kewajiban anggota serta pengurusnya, lama periode kepengurusan sertamekanisme pemilihannya, musyawarah berkala untuk pertanggung-jawaban pengurus,dan sebagainya.Tata cara ini disusun oleh pengurus bersama warga pemanfaat, dimusyawarahkanbersama dalam forum musyawarah desa, dan setelah dicapai mufakat disahkan olehKepala Desa. Setiap desa dapat mengembangkan tata cara kerjanya sendiri, sesuaidengan kondisi, kemampuan dan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.Sedangkan secara khusus, untuk prasarana air minum dan irigasi perdesaan, akandioperasikan dan dikelola oleh masyarakat pemanfaat yang tergabung dalamorganisasi pengelola yang mempunyai kemampuan dan kesiapan teknis dan finansial.Dalam upaya mencapai keberhasilan pengelolaan perlu didukung organisasi yanghandal, dimana organisasi tersebut harus:1. Mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yangtelah dibuat;2. Dapat menjamin kepentingan pengguna dan mencarikan alternatif pemecahanpermasalahan yang dihadapi;3. Mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain di luar Badan Pengelola;4. Mampu menerapkan sanksi organisasi bagi anggotanya yang melanggarperaturan.Selain itu dalam upaya melestarikan prasarana terbangun perlu adanya dukungankemampuan teknis, seperti:1. Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan;2. Kemampuan untuk mempelajari prinsip dasar cara kerja prasarana terbangun, danmelakukan inventarisasi kerusakan serta usulan perbaikannya;3. Kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P)serta pelaksanaannya.9.3.4 PendanaanSumber dana berasal dari masyarakat berupa iuran yang dihitung berdasarkankesepakatan bersama akan kebutuhan operasional dan pemeliharaan dan rencanapengembangan sarana di masa datang . Pendanaan diperuntukkan bagi operasionaldan pemeliharaan ditambah upah tenaga untuk melakukan operasional danpemeliharaan serta orang yang bertugas untuk melakukan perbaikan kalau terjadikerusakan. Komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biayapengoperasian dan pemeliharaan meliputi:1. Biaya penggantian komponen yang rusak sesuai dengan sistim sarana yangdibangun;2. Biaya perbaikan sarana;3. Biaya Operasional (solar, listrik; kaporit, tawas dl)4. Honorarium pengelola,9-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS5. Depresiasi alat/saranaTerkait dengan pendanaan prasarana dan sarana terbangun, Badan Pengelola perlumengenal tipe dan jenis prasarana. Secara umum berdasar pengguna/pemanfaatnya,prasarana dan sarana dapat dikategorikan sebagai berikut:1. Prasarana UmumAdalah prasarana terbangun yang dimanfaatkan oleh banyak orang (publik) tanpapembatasan, sanitasi komunal, bak PAH.2. Prasarana dan Sarana KelompokAdalah prasarana terbangun dan sarana yang dimanfaatkan oleh sekelompokanggota masyarakat tertentu secara terbatas, misalnya hidran umum, penampungmata air dsb.Sesuai dengan tipe dan jenis prasarana dan sarana, dapat disusun mekanismependanaan pengelolaannya. Pendanaan untuk prasarana dan sarana kelompok dapatdilakukan dengan mekanisme penarikan pembayaran atas penggunaan/pemanfaatanprasarana dan sarana. Penarikan pembayaran pemanfaatan prasarana dan saranatersebut dimungkinkan melalui pengenaan tarif kepada pengguna. Sedangkanpendanaan untuk prasarana umum, yang dimanfaatkan oleh orang banyak dapatdilakukan melalui iuran bersama masyarakat desa.Pada dasarnya yang membiayai Badan Pengelola adalah warga pemanfaat prasaranaberlandaskan gotong royong dan kesadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan, danpengembangan prasarana adalah tugas bersama,. Namun hal ini tidak menutupkemungkinan pengurus Badan Pengelola untuk mencari sumber dana di luar iuranwarga pemanfaat, diantaranya adalah:1. Bantuan Pemerintah Desa.Kepala Desa dapat memberikan bantuan kepada Badan Pengelola yangbersumber dari APBD yang sudah dituangkan dalam peraturan desa, tentu sajahal ini disesuaikan dengan kemampuan desa masing-masing.2. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.Pengurus Badan Pengelola dapat mencari sumber dana dari Ormas, LSM,Orsospol, atau Yayasan selama bantuan ini tidak bersifat mengikat3. Usaha lain yang sesuai dengan peraturan yang ada.9.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten/KotaSesuai dengan definisi pelestarian yang telah disebut sebelumnya, PemerintahKabupaten/Kota sebagai pembina atau fasilitator kegiatan PAMSIMAS diharapkan dapatmeneruskan bantuannya pada tahap pelestarian. Bentuk pembinaan dan bantuan yangdiberikan dapat berupa bantuan teknis dan/atau bantuan pendanaan.Secara rinci mengenai Operasi dan Pemeliharaan mengacu pada Petunjuk TeknisPelaksanaan Proyek PAMSIMAS di tingkat Masyarakat.9-5


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASBAB 10 MONITORING DAN EVALUASIMonitoring merupakan proses yang dilakukan terus menerus sepanjang tahapan programmulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil darikegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaianperencanaan, serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaankepada pelaku-pelaku PAMSIMAS dan masyarakat10.1 Tujuan Monitoring dan EvaluasiTujuan umum monitoring dan evaluasi kinerja proyek adalah untuk mengetahui danmengendalikan kinerja pelaksanaan dan kemajuan proyek, dampak proyek, danpengambilan keputusan terhadap kebutuhan perubahan pengelolaan proyek.Monitoring & evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efisiensi, efektivitas dan manfaatserta kesinambungan kegiatan proyek. Secara khusus, tujuan monitoring dan evaluasiproyek antara lain untuk:1. Memantau kemajuan pelaksanaan proyek;2. Memantau proses pelaksanaan;3. Mengevaluasi dampak untuk menentukan apakah kegiatan atau intervensi yangdilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima manfaat danstakeholder lainnya,4. Memantau kinerja pelaksana dan institusi pelaksana proyek dalam menjaminkeberhasilan proyek.10.2 Lingkup Monitoring dan Evaluasi PAMSIMAS meliputi;10.2.1 Sistem Monitoring dan Pelaporan InternalCPMU bertanggung-jawab untuk penerapkan sistim monitoring PAMSIMAS padatingkat desa, kabupaten, propinsi dan tingkat pusat. Sistem monitoring ini akanmembantu desa dan kabupaten dalam merencanakan dan memantau program air,sanitasi dan perubahan perilaku higienis, serta pihak terkait lainnya dapat mengawasikemajuan pelaksanaan proyek. Secara umum Sistem Monitoring meliputi prosesPengumpulan dan Pemanfaatan Data di tingkat Desa.Data awal dikumpulkan sebagai bagian dari proses perencanaan di desa:• Rencana Kerja Masyarakat untuk Air (RKM1): Masyarakat mengkaji ketersediaandan penggunaan sistem air minum dan sanitasi yang ada, kinerja, pengelokaanaspek keuangan dengan menggunakan MPA. Masyarakat dibantu untuk membuatopsi pilihan untuk peningkatan sarana air minum dan sanitasi yang mereka inginkandengan menggunakan katalog air minum dan sanitasi.• Community-led Total Sanitation (CLTS). Pendekatan ini digunakan untukmembantu masyarakat perilaku higienis sanitasi yang ada dan menganalisakonsekuensi yang ditimbulkan.• Rencana Kerja Masyarakat untuk Perilaku Higienis, Sarana Sanitasi Sekolah danPengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (RKM 2). Masyarakat menilai perilakuhigienis dan sarana sanitasi masyarakat yang dilakukan (termasuk perilaku cuci10-1


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAStangan) dan menetapkan sasaran untuk perbaikannya dengan menggunakanpendekatan PHAST. Proses ini juga mencakup penilaian perilaku higinis di sekolahdan menetapkan sasaran untuk perbaikannya.RKM membutuhkan kira-kira 2-4 minggu untuk penilaian masyarakat dan pemilihanopsi; dan 9 bulan untuk implementasi, sehingga seluruh siklus terjadi dalam satutahun. Kampanye sanitasi total akan dilaksanakan setelah pelaksanaan persiapanRKM1 dan sebelum konstruksi dilaksanakan. Secara umum pola untuk penilaiandilakukan dengan tahapan sebagai berikut:• Data awal (baseline) dan rencana untuk perbaikan akan dilakukan oleh masyarakatdengan bantuan teknis dari TFM• Data awal dan rencana akan dikaji oleh Konsultan Kabupaten• Kemajuan akan dikaji oleh konsultan dan masyarakat, setelah pelaksanaankonstruksi dan kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam RKM yang disetujui• Masyarakat melaksanakan kegiatan tindak lanjut terhadap dampak proyek satutahun setelah pelaksanaan konstruksi.Data yang dikumpulkan meliputi akses pelayanan terhadap rumah tangga miskin dannon-miskin, kepuasan pengguna terhadap pelayanan air yang berfungsi, kualitasperencanaan, pengelolaan dan pembiayaan oleh masyarakat pengguna sejauh manakesetaraan jender dan sosial dalam memperoleh manfaat dan beban proyek. Hasilpenilaian akan dipaparkan dan dikaji oleh masyarakat luas melalui pertemuanpertemuanwajib di desa yang mensyaratkan kuorum kehadiran mayoritas rumahtanggadi desa sasaran. Proses pelaksanaan penilaian ini akan dijabarkan dalampetunjuk teknis MPA 1 dan PHAST 2 serta Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi.TFM bertanggung-jawab untuk memelihara pencatatan tentang pelatihan yangdilaksanakan di desa, termasuk daftar peserta pelatihan sesuai karakteristiknya (jeniskelamin, umur, status sosial-ekonomi, suku dlsb).Hasil Monitoring pengumpulan dan pemanfaatan data ditingkat desa akan dilaporkansecara internal ketingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/PusatTFM dan Konsultan Kabupaten bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa data daripenilaian tingkat desa dan catatan tentang pelatihan tingkat desa dimasukkan dalamdatabase di tingkat Kabupaten, yang selanjutnya akan diakses dan dikompilasi ditingkat propinsi dan Pusat secara online.Database Keberlanjutan. Database Monitoring Keberlanjutan akan dibangunberdasarkan penilaian masyarakat dan berisi informasi tentang:• Kinerja/Fungsi pembangunan sistem Program Sarana dan prasarana air minumdan sanitasi1 The World Bank. Sustainability Planning and Monitoring in Community Water Supply and Sanitation. A Guide onthe Methodology for Participatory Assessment (MPA) for Community-Driven Development Programs.2 Participatory Hygiene and Sanitation Transformation Manual10-2


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS• Efektifitas penggunaan sisterm oleh masyarakat miskin dan masyarakat mampur.• Kualitas dari sistem manajemen WS• Ketersediaan biaya operasi dan pemeliharaan• Kesetaraan gender dan kaya/miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan,operasi dan pemeliharaan sistem air minum dan sanitasi dan intervensipemberdayaan masyarakat.• Mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan yang berbasis masyarakat.Database Peningkatan Kapasitas. Data ini akan merekam kegiatan pelatihan yangdibiayai proyek dan jenis penerima manfaat dari pelatihan di desa dan pelatihankelembagaan untuk petugas Kabupaten dan pihak lainnya.Database Penyaluran Dana. Kabupaten akan memelihara database penyaluran danayang akan memberikan informasi tentang aliran dana dan kemajuan proyek (untukdesa-desa dengan tahapan yang berlainan).Tiga jenis database akan menggunakan system kodifikasi yang sama (seperti kodedesa) agar dapat saling dihubungkan. Data akan dipakai oleh DPMU/PPMU/CPMUsebagai alat manajemen untuk pengendalian kualitas dan pemantauan kemajuanterhadap pencapaian sasaran MDG.Pemerintah Kabupaten akan secara rutin memberikan umpan balik kepada desasehingga masyarakat dapat membandingkan hasil dari desa-desa lain, gunamemotivasi masyarakat untuk perbaikan kondisi selanjutnya. Informasi akan disebarluaskankepada pihak-pihak lainnya di Kabupaten/Propinsi/Pusat, termasuk DPRD,melalui proses kajian tahunan untuk mendorong agar terjadi proses pemantauanpelaksanaan proyek yang lebih transparan khususnya dalam alokasi dan Pemanfaatandana publik dan pengenalan program berbasis masyarakat untuk perluasan dan pengarus-utamaandi masa yang akan datang.10.2.2 Pelaksanaan Independen Monitoring ProyekPengawasan Publik sebagaimana dikemukakan dalam bagian mekanismepelaksanaan di dalam PPP, pemantauan mandiri oleh masyarakat akan dilaksanakandan dilembagakan dalam masing-masing pelaksana proyek (Implementing Agencies).Sebagai tambahan, Rapat-rapat Akuntabilitas Publik akan diselenggarakan di setiapKabupaten proyek pada awal dan akhir setiap siklus pekerjaan. Rapat pertama akandiadakan sebelum pengadaan dilaksanakan, sehingga wakil-wakil masyarakat madaniserta stakeholder lainnya dapat memantau proses pengadaan secara transparan.Rapat kedua pada setiap tahap penyelesaian pekerjaan di lapangan. Rapat-rapat iniharus diselenggarakan dengan benar sesuai petunjuk teknis yang disusun terpisah.Agenda rapat akan disebar-luaskan kepada kalayak luas, sedikitnya dua minggusebelum pelaksanaan agar kelompok masyarakat madani, seperti LSM lokal,Universitas dlsb tertarik untuk hadir. Dalam rapat-rapat ini, konsultan dan staf proyekakan memberikan paparan secara rinci tentang cakupan, biaya dan kemajuan proyekdi kabupaten/propinsi dan memberi cukup kesempatan kepada para hadirin untukbertanya langsung kepada manajemen proyek. Rapat-rapat ini akan terbuka untukseluruh masyarakat umum tanpa kecuali. Walaupun rapat-rapat diadakan oleh10-3


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPemerintah Daerah, sedikitnya satu orang staf dan konsultan nasional akan hadirsebagai narasumber inti. Daftar hadir dan notulen harus dikirimkan kepada CPMU.Cara ini dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi terhadap risiko terjadinya korupsipada “komponen lunak”.10.2.3 Evaluasi Dampak ProyekTujuan Studi ini akan menentukan (i) sejauh mana PAMSIMAS meningkatkanketersediaan dan Pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi dan perubahan perilakuhiginis (iii) bagaimana perubahan tersebut berdampak pada derajat kesehatan,Pemanfaatan waktu dan kegiatan peningkatan pendapatan (iv) faktor-faktor yangmendukung keberhasilan proyek (v) tingkat biaya-efektif pendekatan PAMSIMAS dansejauh mana proyek ini dapat mengurangi ketimpangan anggaran untuk mencapaiMDG.Disain Studi.Disain Studi akan mencakup survei awal (baseline) sebelum pelaksanaan PAMSIMASdilakukan dan survei follow-up dilaksanakan pada masyarakat dan rumah tanggayang sama pada 24, 48 dan 60 bulan sejak survei awal. Separuh desa dalam surveiawal dijadwalkan akan menerima manfaat PAMSIMAS dalam 6 bulan setelah surveibaseline, sedangkan separuh desa lainnya akan memperoleh manfaat PAMSIMAS 24bulan kemudian atau lebih. Kelompok desa pertama akan diperlakukan sebagaikelompok intervensi dan kelompok desa kedua sebagai pembanding.Follow-upFollow-upBaseline 24 months 48 monthsTreatment * * *50 communitiesControl * * *50 communitiesPemilihan Desa.Oleh karena banyak desa yang akan berpartisipasi dalam proyek, maka desaintervensi dan desa kontrol akan dipilih dari lokasi sasaran PMASIMAS sesuaipentahapan alami intervensinya. Desa-desa yang menerima bantuan dalam tahunpertama akan menjadi kelompok intervensi dan desa-desa di tahun berikutnya dapatmenjadi pembanding. Agar tidak bias, desa-desa di kedua kelompok dipilih secaraacak. Kelompok intervensi dan kelompok kontrol akan terdiri dari 50 desa, yangtersebar di 15 Kabupaten.10-4


Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASUkuran sampel.Rumah-tangga dan anak sekolah akan dipilih dari masing-masing desa atau di setiapsekolah sebagai sampel yang mewakili sasaran proyek. Untuk menjamin akurasi,jumlah sampel ditentukan berdasarkan teknik statistik dengan batas kepercayaantertentu. Teknik stratifikasi dapat digunakan untuk menjamin akurasi jumlah sampeldengan batas kepercayaan tertentu. Sampel untuk survey data dasar dan tindak lanjutdiupayakan terpisah. Kontrol grup di lokasi non-sasaran dimungkin dapat dilakukan.Data yang dikumpulkan.Evaluasi diharapkan dapat melacak perubahan yang terjadi dari serangkaian indikatordampak seperti Pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi, perubahan perilakubuang tinja dan cuci tangan, Pemanfaatan waktu, kegiatan peningkatan pendapatanrumah tangga dan serangkaian indikator gizi dan kesehatan (seperti diare dalam 2minggu sebelumnya). Data perlu dianalisis dalam distribusi jender, kesejahteraan,kelompok suku, tingkat pendidikan dan karakteristik lainnya.Evaluasi juga akan menggambarkan biaya perbaikan akses dan Pemanfaatan airminum dan sanitasi dan meneliti proses bagaimana tujuan pembangunan sektoraldipengaruhi oleh keputusan masyarakat dan juga menggambarkan keberhasilanpendekatan multi-sektoral.Pada survei tindak lanjut 2, 4 dan 6 tahun kemudian, tim evaluasi akan mengumpulkandata yang serupa dari rumah tangga dan murid yamg sama. Jika mungkin, evaluatorproyek akan menggunakan observasi langsung perilaku rumah-tangga. Tim juga akanmengkaji pelaporan administratif dan menyelenggarakan kelompok diskusi terfokusatau wawancara antar-muka untuk menilai proses yang mempengaruhi pencapaiantujuan pembangunan sektoral.Perubahan-perubahan dalam indikator dampak untuk desa sasaran proyek dan nonproyekjuga akan dilacak menggunakan survei-survei nasional seperti Susenas danSDKI.10-5


Pedoman Pengelolaan ProyekPAMSIMASSkema Monitoring dan Evaluasi PAMSIMASMasyarakatRKM 1 CLTS RKM 2 TRAINING EVALUASI DAMPAKAkses Sumber Air dan Sanitasisebagai Profil Pemanfaatan AirMasyarakatAlat partisipatorisContoh: MPA & PHASTCommunity behavior re.Human excreta disp[osalAlat partisipatoris PRAPerilaku Cuci Tangan &Higiene; Perilaku Higienis disekolahAlat partisipatorisContoh: MPA & PHAST-Kegiatandilaksanakan- Peserta- Dampak trainingBerbasis Komunitas-Akses/Pemanfaatan, Perilaku Higienis, Sosial-ekonomi,Data Rumah Tangga, Proses Pengambilan Keputusan,Proses Fasilitasi-Survei RumahTangga/Desa, Hasil TriangulasiData,Wawancara terstruktur dan informalDatadikumpulkanMetodologi/AlatdipergunakanTKM & TFM TKM & TFM TKM & TFM TKM & TFM Konsultan Independen Penanggung-jawabKabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Central PMU Arah pelaporanSaat tahapan selesai Saat tahapan selesai Saat tahapan selesaiPer programtrainingAwal, Tengah,Akhir ProyekFrekuensiyang↓ ↓ ↓ ↓KabupatenSIM Database KeberlanjutanIndikator Dampak Proyek: 1,2 & 5 - 13DatabasePenguatanKapasitasIndikator Dampak: 4IMIS KeuanganIndikator Dampak3↓Database Kabupaten ter-integrasi↓Propinsi↓↓↓Kegiatan TrainingPropinsi↓PemanfaatanDana Propinsi↓↓↓Pusat↓↓↓Kegiatan TrainingPusat↓PemanfaatanDanaPusat↓Database Pusat ter-integrasiDraft Final September 2006 10-6


Pedoman Pengelolaan ProyekPAMSIMAS10.3 Pelaporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPelaporan hasil monitoring dan evaluasi mengacu pada matriks berikut dibawah ini :Matrik Sasaran Pencapaian Kinerja Proyek, Pengumpulan Data dan PelaporanIndikator Hasil• Penambahan jumlah pendudukdengan akses terhadapperbaikan sarana air minumberdasarkan status sosialekonomi• Penambahan jumlah pendudukdengan akses terhadapperbaikan sarana sanitasi,berdasarkan status sosialekonomi00TargetDataDasar Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6000, 5-1juta1-2 juta1-2 juta2-3 juta2-3 juta3-5 juta3-5 juta5-8 juta6-7 juta6-10 jutaFrekuensi dan jenislaporanLaporan kumulatiftahunan,berdasarkanLaporanRincianKemajuanoleh DPMU.Koleksi Data dan PelaporanAlatPengumpulanDataData SIMMonitoringKeberlanjutan &Survei RumahTanggaPenaggung-jawabPengumpulan DataDPMU melaporkanke CPMU,berdasarkan dataSIM MonitoringKeberlanjutan yangdikumpulkan dalampenilaianpartisipatoris & olehtim evaluasiindependen.Komponen 1• Jumlah desa dengan RKMyang disetujui.• Rencana PengembanganKapasitas dan Rencana AksiMDG ada, untuk mendukungadopsi dan pengarus-utamaanpendekatan PAMSIMAS dalamrangka pencapaian sasaranlokal MDG.• Persentase Anggaran TahunanKabupaten dialokasikan untukperbaikan pelayanan AirMinum dan Sanitasi0NATBD0 600 135050%50%2,550 3,850 5000100%100%Laporan kumulatiftahunan,berdasarkanLaporanRincianKemajuanoleh DPMU.Laporan Proyek& DokumenAnggaranKabupaten.CPMU, denganmasukan/ laporanDPMU.Draft Final September 2006 10-7


Pedoman Pengelolaan ProyekPAMSIMASIndikator Hasil• Jumlah Kabupaten yangmereplikasi pendekatanPAMSIMAS di luar desasasaran proyekTargetDataDasar Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6none 20 dari 70 30 dari 70 50 of 70 70 dari 70Frekuensi dan jenislaporanKoleksi Data dan PelaporanAlatPengumpulanDataPenaggung-jawabPengumpulan DataKomponen 2:• % masyarakat bebas buangtinja di tempatterbuka/sembarangan.• % masyarakat mengadopsiprogram cuci tangan.• % sekolah di daerah proyekdengan perbaikan saranasanitasi dan program perilakuhidup bersih dan sehat.000% 0%10%10%12%20%20%27%40%40%51%60%60%77%80%80%95%Laporan kumulatiftahunan,berdasarkanLaporanRincianKemajuanoleh DPMU.Survei EvaluasiPerilaku pada awal,tengah, and akhirproyekData SIMMonitoringKeberlanjutan &Survei RumahTanggaSurvei acakEvaluasi PerilakuDPMU melaporkanke CPMU,berdasarkan dataSIM MonitoringKeberlanjutan daripenilaianpartisipatoris & olehtim evaluasiindependen.Badan yangdikontrak olehDinkes propinsi,mengumpulkan/melacak data dibeberapa titik dimasing-masingpropinsi.Komponen 3:• % desa dengan perbaikansystem air minum yangberfungsi dan memuaskanmayoritas masyarakat sasaran• % desa dengan perbaikansystem air minum yang dikeloladan dibiayai secara efektifN/AN/A0%0%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%Laporan kumulatiftahunan, yangberasal dari SIMMonitoringData SIMMonitoringKeberlanjutan &Survei RumahTanggaDPMU melaporkanke CPMU,berdasarkan dataSIM MonitoringKeberlanjutan daripenilaianpartisipatoris & olehtim evaluasiindependen.Draft Final September 2006 10-8


Pedoman Pengelolaan ProyekPAMSIMASIndikator HasilKomponen 4• Jumlah desa & Kabupaten yangmelampaui kriteria kinerjaproyek dan memperoleh hibahsuplemenTargetDataDasar Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 60 N/A N/A 100-200desa/5kabupaten/kota250-500desa/10kabupaten/kota400-800desa/15kabupaten/kota500-1000desa/20kabupaten/kotaFrekuensi dan jenislaporanLaporan kwartalDPMU dan Kajiantahunan olehpropinsiKoleksi Data dan PelaporanAlatPengumpulanDataLaporan proyekPenaggung-jawabPengumpulan DataCPMU, denganmasukan/laporandari DPMU.Komponen 5• Struktur dan Alat monitoringproyek (IMIS, M&E)memberikan informasi secarateratur tentang kualitasimplementasi proyek.0 100%Kabupatenmelaksanakan100%Kabupatenmelaksanakan100%KabupatenmelaksanakanKabupatenmelaksanakan100%Kabupatenmelaksanakan100%KabupatenmelaksanakanLaporan kwartalDPMU dan Kajiantahunan olehpropinsiIMIS, Data SIMMonitoringKeberlanjutanDPMU, KajianLaporan Semesteroleh CPMULaporan Pelaksanaan di tingkat masyarakat akan dikirim ke DPMU. Dari DPMU akan mengirimkan laporan tersebut ke PPMU untuk disampaikan ke CPMU. Semuaarsip laporan akan disimpan di DPMU.Draft Final September 2006 10-9


Lampiran A.1FORM-1B: CONTOH PERMOHONAN NOL 1-RFP & SHORTLISTNomor : ……….. , …….Lampiran : 1 (satu) bundel dokumenKepada YthKepala CPMU PAMSIMASJl. Pattimura No.20 Kebayoran BaruJAKARTA 12110Perihal : PAMSIMAS - Permohonan NOL Bank Dunia untuk Shortlist Konsultan dan Dokumen Lelanguntuk pekerjaan … … … … … … … … … … … … … … … (Paket No. Pusat/Propinsi… … … … …… … )Menunjuk surat Panitia Pengadaan Jasa Konsultan untuk pekerjaan … … … … … … … Nomor: … … … …… tanggal … … … … …, (terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat Daftar Pendek (Shortlist)Konsultan dan Dokumen Lelang (RFP) untuk Paket PAMSIMAS Nomor: … … … … … … …, untuk dapat kiranyadimohonkan persetujuan Bank Dunia.Penyusunan shortlist dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemampuan … konsultan yang telahmenyampaikan minat mengikuti pelelangan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Guidelines Bank Duniayang berlaku.Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.(Khusus untuk paket di Propinsi)MengetahuiKepala PPMU … … …Kasatker … …… … … … … … … …NIP. … … … … … …… … … … … … …NIP. … … … … … …Tembusan Yth :1. Bp. Gubernur (Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … …2. Kepala Dinas/Instansi Penanggung jawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … …3. Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …


Lampiran A.2FORM-2: PERMOHONAN NOL 2-TEHNICAL EVALUATIONNomor : … ……….., ……Lampiran : 1 (satu) bundel dokumenKepada YthKepala CPMU PAMSIMASJl. Pattimura No.20 Kebayoran BaruJAKARTA, 12110Perihal : PAMSIMAS - Permohonan NOL Bank Dunia untuk Hasil Evaluasi Proposal Teknis untukpekerjaan … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (Paket No. Pusat/Propinsi … … …… … … … )Menunjuk surat Panitia Pengadaan Jasa Konsultan untuk pekerjaan … … … … … … … Nomor: … … … …… tanggal … … … … …, …… (terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan peringkat teknis sesuaihasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap proposal teknis konsultan untuk Paket PAMSIMAS Nomor: … … … … …… …, sebagai berikut: (Rincian hasil evaluasi teknis terlampir)Peringkat Nama Konsultan Nilai TeknisIIIIIIdst sesuai jumlah proposal yang lulus teknis… …… …… …Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen proposal teknis dari ketiga konsultanperingkat teratas.Selanjutnya, diharapkan agar dapat kiranya hasil tersebut di atas diteruslanjutkan dan dimohonkanpersetujuan Bank Dunia.Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.(Khusus untuk paket di Propinsi)MengetahuiKepala PPMU … … …Kasatker … …… … … … … … … …NIP. … … … … … …… … … … … … …NIP. … … … … … …Tembusan Yth :1. Bp. Gubernur(Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … …2. Kepala Dinas/Instansi Penanggung jawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … …3. Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …


Contoh : Ringkasan Format Tabel Tabulasi Hasil Evaluasi Teknis Proposal bagian dari Lampiran Laporan EvaluasiNO. CRITERIA/SUB CRITERIA WeightSCORING BOARDI. Specific Experience of Consultant 5-10% Number of projects 0 - 1 2-3 4-5 >5Related to the Assignment Grade P S G VGScore 0-20 40 - 60 80 - 100 1001.1 Experience relevant to Scope of TA Package .. % P = PoorS = Satisfactory1.2 Same Experience to TA Package .. % G= Good(Lead Firm 70% & Members JV/Sub.Consultant 30%)VG = Very GoodII Adequacy of the Proposed Workplan and 20-50% Grade P S G VGMethodology Responding to the TOR Score 30 70 90 1002.1 Understanding of Project .. %2.2 Quality of Methodology and Innovativeness .. %2.3 Workplan and Staffing Schedule ..%III. Personnel 30-60%3.1 Team Leader .. %Relevant education and experience .. % Graduate D3 S1 S2 S3Score 60 - 75 75 - 90 90 -100 100Relevant Project Experience .. % Experience (years) < 10 10 - < 12 >=1250 80 - 95 100Language and Experience in Similar Condition .. % Grade P S G VG=12Specialist (1) .. % 50 80 - 95 100Relevant education and experience .. % Grade P S G VGRelevant Project Experience .. % 30 70 90 100Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.2 Specialist (2) .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.3 Expertise Expert (1) .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.4 Expertise Expert (2) .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.5 Other Expertise Expert .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %TOTAL SCORETECHNICAL RANKINGKetua PanitiaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota


INDIVIDUAL OF EVALUATION SHEETOF TECHICAL PROPOSAL FOR TA………………………NO. CRITERIA/SUB CRITERIA WeightSCORING BOARD FIRM (1) FIRM (2) (FIRM (3) FIRM (4) FIRM (5) FIRM (6)SCORE POINTS SCORE POINTS SCORE POINTS SCORE POINTS SCORE POINTS SCORE POINTSI. Specific Experience of Consultant 5-10% Number of projects 0 - 1 2-3 4-5 >5Related to the Assignment Grade P S G VGScore 0-20 40 - 60 80 - 100 1001.1 Experience relevant to Scope of TA Package .. % P = PoorS = Satisfactory1.2 Same Experience to TA Package .. % G= Good(Lead Firm 70% & Members JV/Sub.Consultant 30%)VG = Very GoodII Adequacy of the Proposed Workplan and 20-50% Grade P S G VGMethodology Responding to the TOR Score 30 70 90 1002.1 Understanding of Project .. %2.2 Quality of Methodology and Innovativeness .. %2.3 Workplan and Staffing Schedule ..%III. Personnel 30-60%3.1 Team Leader .. %Relevant education and experience .. % Graduate D3 S1 S2 S3Score 60 - 75 75 - 90 90 -100 100Relevant Project Experience .. % Experience (years) < 10 10 - < 12 >=1250 80 - 95 100Language and Experience in Similar Condition .. % Grade P S G VG=12Specialist (1) .. % 50 80 - 95 100Relevant education and experience .. % Grade P S G VGRelevant Project Experience .. % 30 70 90 100Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.2 Specialist (2) .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.3 Expertise Expert (1) .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.4 Expertise Expert (2) .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %3.2.5 Other Expertise Expert .. %Relevant education and experience .. %Relevant Project Experience .. %Language and Experience in Similar Condition .. %TOTAL SCORETECHNICAL RANKING


Lampiran A.4FORM-4: PERMOHONAN NOL 3-DRAFT CONTRACTNomor : … ……….., …….Lampiran : 1 (satu) bundel dokumenKepada YthKepala CPMU PAMSIMASJlPattimura No. 20 – Kebayoran BaruJAKARTA, 12110Perihal : PAMSIMAS - Permohonan NOL Bank Dunia terhadap Draft Kontrak pekerjaan … … … … … … … … … …… (Paket No. Pusat/Propinsi … … … … … … )Menunjuk surat Panitia Pengadaan Jasa Konsultan untuk pekerjaan … … … … … … … Nomor: … … … … … tanggal… … … … …, 2002 (terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat hasil Klarifikasi Teknis dengan konsultan calonpemenang peringkat pertama, berikut Draft Kontrak untuk pekerjaan tersebut di atas.Pilihan (situasional):Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar baik dalam hal personil maupun rencana kerja danbiaya pelaksanaan pekerjaan, terhadap usulan semula. (Dalam hal terjadi perubahan agar dijelaskan secara garis besarnya).Mohon periksa Berita Acara Hasil Klarifikasi/Negosiasi terlampir untuk rinciannya.Terlampir kami sertakan Draft Dokumen Kontrak untuk pekerjaan tersebut di atas sesuai format standar kontrak Bank Dunia,dengan nilai sebesar US$ … … … … + Rp. … … … … (tidak termasuk 10% PPN). Dimohon agar dapat kiranya diteruslanjutkan untukmendapat persetujuan Bank Dunia.Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.(Khusus untuk paket di Propinsi)MengetahuiKepala PPMU … … …Kasatker … …… … … … … … … …NIP. … … … … … …… … … … … … …NIP. … … … … … …Tembusan Yth :1. Bp. Gubernur (Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … …2. Kepala Dinas/Instansi Penanggungjawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … …3. Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …


EVALUATION SHEET OF COST PROPOSALS (for QCBS)PAMSIMAS Package No. : … … … … … … … … … …TOTAL AMOUNT OF COST PROPOSALAdjustedNo. FIRM'S NAME TOTAL BID SCORING FORMULA SCORE(Lead Firm) in Single Currency Out of 100(Excl. 10% VAT)1 C1 US$ 550,000 550,000 x 100 100.0550,0002 C2 US$ 650,000 550,000 x 100 84.62650,0003 C3 US$ 560,000 550,000 x 100 98.21560,0004 C4 US$ 680,000 550,000 x 100 80.88680,0005 C5 US$ 710,000 550,000 x 100 77.46710,000


SUMMARY OF FINAL EVALUATION SHEETProject : PAMSIMASServices : Package No. … … … … … … … … … … … … … …I TECHNICAL EVALUATION ( X = 70-100 %) FOR EXAMPLE X = 80%FIRMS' NAME TECHNICAL SCORE TOTAL TECHNICALFIRM'SAPPROACH &No. LEAD ASSOCIATES EXPERIENCE METHODOLOGY PERSONNEL SCORE RANKING R E M A R K( … … %) ( … … %) ( … … %)1 C1 82.50 I2 C2 80.20 II3 C3 79.50 III4 C4 76.40 IV5 C5 72.60 VII FINANCIAL EVALUATION ( Y = 0-30 %) FOR EXAMPLE Y = 20%FIRM'S NAME SCORE OF TOTAL COST TOTAL FINANCIALNo. LEAD FIRMS ASSOCIATE SCORE RANKING REMARK1 C1 100.00 100.0 I2 C2 84.62 84.6 III3 C3 98.21 98.2 II4 C4 80.88 80.9 IV5 C5 77.46 77.5 VIII TOTAL COMBINED TECHNICAL & FINANCIAL (FINAL) EVALUATIONFIRM'S NAME TECHNICAL ASPECT FINANCIAL ASPECT TOTALNo. WEIGHTED WEIGHTED COMBINED FINALLEAD FIRM'S ASSOCIATE SCORE WEIGHT (%) SCORE SCORE WEIGHT (%) SCORE SCORE RANKING1 C1 82.50 80.0 66.00 100.00 20.0 20.00 86.00 I2 C2 80.20 80.0 64.16 84.62 20.0 16.92 81.08 III3 C3 79.50 80.0 63.60 98.21 20.0 19.64 83.24 II4 C4 76.40 80.0 61.12 80.88 20.0 16.18 77.30 IV5 C5 72.60 80.0 58.08 77.46 20.0 15.49 73.57 V


KOP SURATLampiran A.6a-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor : … … … … … ………, … …………Lampiran : -Perihal : Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan……………………………………………………….(PAMSIMAS No. ……………………………….)Dengan hormat,Kepada Yth.Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan …………..……………………………………………………………….(PAMSIMAS No. …………………………)di -Menunjuk Surat Saudara Nomor: ……………………… tanggal … …….. 2007 perihal Usulan Penetapan Pemenang LelangPekerjaan ………………………………………… dan setelah mempelajari usulan dimaksud serta meneliti Berita Acara Hasil Klarifikasi NegosiasiNomor: ………………………………. tanggal … …………….. 2007 serta Surat Bank Dunia tanggal … ………… 2007 perihal Persetujuan (NOL)terhadap Draft Kontrak Hasil Negosiasi, maka untuk pelelangan pekerjaan ………………………………… (Paket ……………) ditetapkan:PEMENANG :Nama Perusahaan : ……………………………………………………………………………Alamat : ……………………………………………………………………………NPWP : ………………………………………….Harga : …………………………………………………………………………..(………………………………………………..)yang terdiri dari:‣ Mata Uang Asing: USD …………………….(……………………………………………………………………)dan‣ Mata Uang Lokal: Rp. …………………….(……………………………………………………………………)Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.KasatkerTembusan disampaikan Kepada Yth. :1. Dirjen/Gubernur (sebagai laporan)2. Direktur/Sekretaris Daerah3. Kepala PPMU-PAMSIMAS4. Task TL PAMSIMAS, WBOJ5. Kepala CPMU-PAMSIMAS6. Arsip……………………….NIP. ……………….


Lampiran A.6bKOP SURATSURAT KEPUTUSAN KASATKERPAMSIMAS PUSAT/PROVINSINomor : …………………………………….TENTANGPENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN PAKET PAMSIMASNO. …………………….. (………………………………….………………..)Kasatker WJEMP Pusat/Propinsi ……….. untuk paket No. …………. “………………………………”, setelah :MENIMBANGMENGINGAT: a. Bahwa hasil evaluasi pelelangan pekerjaan ………………………………………….. (PaketNo. ……………………………..), Tahun Anggaran 200… oleh Panitia Pengadaan JasaKonsultan PAMSIMAS Pusat/Propinsi telah diselesaikan sebagaimana mestinya.b. Bahwa pemenang pelelangan pekerjaan tersebut telah ditetapkan sesuai SuratPenetapan Kasatker PAMSIMAS Pusat/Propinsi ………. Nomor:………………………………………….. … 200.. dan telah mendapat persetujuan (NOL)Bank Dunia tanggal … April 200….: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 18 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-42/A/2000 dan Nomor: S-2262/D.2/05/2000 tentang Juknis Pelaksanaan Keppres No. 18 Tahun 2003;3. Guidelines Selection and Employment of Consultants by World BankBorrowers, January 1997 revised September 1997, January 1999 and May2004;M E M U T U S K A NMENETAPKAN: SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PAMSIMAS PUSAT/PROPINSI ……TENTANG PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN……………………………… ( …………………….) :Nama Konsultan : PT. ………………………………. berasosiasi dengan……………………………………A l a m a t : …………………………………………………………………Nomor NPWP : ……………………………………………………………….Ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan untuk……………………………….., paket PAMSIMAS No. …………………………. :


Nilai Pekerjaan : Rp. …………………….. termasuk PPN 10%.(………………………………………………………….)yang terdiri dari:‣ Mata Uang Asing: USD …………….(……………………………………. Dolar Amerika)dan‣ Mata Uang Lokal: Rp. …………………….(…………………………………………………….. Rupiah)Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : ………………..Pada Tanggal : … ……. 200..KASATKER PAMSIMAS ……………………………………………….NIP. ………………………Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :1. Dirjen/Gubernur (sebagai laporan)2. Dir/ Sekretaris Daerah Propinsi ………………3. Ka. Kanwil Ditjen Anggaran, Provinsi4. Kepala PPMU-Provinsi5. Task TL PAMSIMAS, WBOJ6. Kepala CPMU-PAMSIMAS7. Arsipbappeda\disk3a-3\penunjukan-3a3


KOP SURATLampiran A. 7Our Ref. : …………… … , 2007Encl. :To………………………………………….………………………………………….JAKARTA, 12110Subject :PAMSIMAS No. …………… : Notice to ProceedDear Sirs/Madams,As a follow up to the Contract Award for the consultancy services for ….…………(…………………….) dated ……………, 200… and the Contract Agreement No. ……. dated ….. …l200…, we hereby request you to mobilize the agreed personnel for the services above inaccordance with the staffing schedule in Appendix F, starting on ……….., 200….For effective utilization of the professional staff inputs, we would highly appreciate if youcould ensure that the office set up would have been completed in a timely manner.Thank you for your attention and cooperation.Sincerely yours,………………………….Project Manager for ……………….CC :1. Dirgen/Governor/ ………………………..2. Dir/Secretary of the Province/ …..3. Head of …… Regional Office of DG Budget4. Head of PPMU PAMSIMAS………5. Task TL PAMSIMAS, WBOJ6. Head of CPMU PAMSIMAS7. File


Lampiran A.8FORM-5: PERMOHONAN FORM 384 CNomor : ……………., …….Lampiran : 1 (satu) bundel dokumenKepada YthKepala CPMU-PAMSIMASJl. Pattimura No.20 – Kebayoran BaruJAKARTA, 12110Perihal : PAMSIMAS - Permohonan Form 384C Bank Dunia untuk DokumenKontrak dan Pembayaran Pekerjaan … … … … … … … … … … … … … …(Paket No. Pusat/Propinsi … … … … … … )Menunjuk surat Bank Dunia tanggal … … … , …….mengenai persetujuan terhadap HasilKlarifikasi/Negosiasi dan Draft Kontrak untuk pekerjaan … … … … … … … … … , bersama ini kamisampaikan dengan hormat 2 (dua) copy Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani berikutRingkasan Kontrak dalam Bahasa Inggris untuk:Nama KonsultanPekerjaanNomor KontrakNilai KontrakPorsi Pembiayaan: … … … … … … … … … … in association with … … … … … … … … ….: CONSULTANT SERVICES for “… … … … … … … … …” (Package No. …… … … … … …) under PAMSIMAS: … … … … … … … Tanggal … … … … … … … …, ……..: USD. … … … … … + IDR. … … … … … …(Tidak termasuk 10% PPN): 100% dari IDA Credit No. 42040-INDSelanjutnya di mohon agar dapat kiranya diteruslanjutkan guna mendapat persetujuanpembayaran (Form 384C) dari Bank Dunia.Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.(Khusus untuk paket di Propinsi)MengetahuiKepala PPMU … … …Kasatker … …… … … … … … … …NIP. … … … … … …… … … … … … …NIP. … … … … … …Tembusan Yth :1. Bp. Gubernur (Eselon I untuk Paket Pusat) … … … … …2. Kepala Dinas/Instansi Penanggung jawab Paket (Unit Eselon II terkait) … … … … …3. Panitia Pengadaan Paket PAMSIMAS No. … … … … …


Lampiran A.9CONTRACT SUMMARY(……..Project Title…….)1. Credit / Loan No. : PAMSIMAS……………/………………………2. Name of Consultant : … … … … … … … … … … … … … … … …3. Contract No. and Date : No. ………Date:…………4. Commencement of Services : ……………………………………………………5. Consultant Domicile in : - Office Address of Consultant (untuk JV semuanya)- Address of Project Office6. Value of Contract : Total original contract value in USD… … … … …*)CurrencyUSD… … … … …plus IDR… … … …(Excl.Vat)7. Loan Category : 2 (..)8. Brief Description of Services : (Jelaskan secara singkat pekerjaan yang dilakukan ,lihat deskripsi pekerjaan di RFP)9. Percentage Eligible for : 100%IBRD Financing10. Amount Eligible for : USD… … … …plus IDR … … … … … … … …IBRD Financing11. Payment Terms : - Advance Payment = … …%-…………………..(sebagai contoh : Bi-monthly)12. Completion Date of Contract : … … … … … … … … … … …Date : ………………,200..Signed by:Kasatker*) Exchange rate : 1USD = IDR ………………….… … … … … … …NIP. … … … … …


SURAT PERNYATAANKami Perusahaan Konsultan PT......................................, yang beralamat di Jalan...................., dengan aktapendirian Perusahaan No...................................., menyatakan bahwa komisaris dan atau pendiriperusahaan, dan direktur perusahaan konsultan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dan atau bisnisdengan Panitia Pengadaan Proyek Pamsimas, Pejabat eselon I sampai dengan IV di lingkunganDepartemen PU dan Pejabat Eselon I sampai dengan IV di Propinsi .......................(sebutkan nama propinsiyang perusahaannya telah masuk dalam Daftar Pendek).Kami memberikan informasi ini dengan sebenar-benarnya dan apabila kami melanggar hal-hal yang telahkami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi, baik sanksi moral, sanksiadministrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.(isi tempat, tanggal, bulan, tahun)Yang bertanggung jawabDirektur Konsultan PT.....nama komisaris perusahaanTanda tanganTanda tangan( nama direktur perusahaan) ( )

More magazines by this user
Similar magazines