Untitled - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Pengelolaan UmumPAMSIMAS5.4.3 Pertemuan Pembahasan RKM II 5-35.4.4 Pengajuan Evaluasi dan Persetujuan RKM II 5-35.5 Implementasi RKM II 5-35.5.1 Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat 5-35.5.2 Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah 5-35.5.3 Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah 5-45.5.4 Penyiapan TKM sebagai Badan Kelola 5-45.5.5 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Kelola 5-4BAB 6PENGADAAN6.1 Pedoman 6-16.2 Pelaksana Pengadaan 6-16.2.1 Persyaratan/Kriteria Anggota Panitia Pengadaan 6-16.2.2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan 6-46.3 Pengamat Publik 6-66.4 Notaris Publik atau Penggantinya 6-76.5 Aspek Hukum yang terkait dengan pengadaan 6-86.5.1 Persyaratan Peserta 6-86.5.2 Pertentangan Kepentingan 6-86.5.3 Tindak Lanjut Penipuan dan Korupsi 6-106.5.4 Misprocurement 6-126.5.5 Bid Security 6-156.5.6 Sanksi 6-166.6 Pengadaan Jasa Seleksi Konsultan dan Barang 6-176.6.1 Kesepakatan Pelaksanaan 6-176.6.2 Seleksi Konsultan 6-176.7 Prosedur Pengadaan untuk Partisipasi Masyarakat 6-44BAB VIISAFEGUARDING7.1 Tujuan Safeguarding 7-17.2 Lingkup Safeguard 7-17.3 Sosial 7-27.3.1 Permasalahan Sosial 7-27.3.2 Proses Seleksi Dana 7-27.3.3 Pendekatan Sosial Masyarakat 7-27.4 Lingkungan 7-47.5 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 7-87.5.1 Pembebasan Lahan/Pemindahan masyarakat 7-87.6 Masyarakat Terisolasi dan Rentan (Isolated and Vulnerable People) 7-97.6.1 Prinsip dasar 7-97.7 Isu Jender 7-107.8 Penanganan Pengaduan 7-147.8.1 Tahapan 7-14