perkembangan hukum dan lembaga hukum pasca 1998 - Elsam

elsam.or.id
  • No tags were found...

perkembangan hukum dan lembaga hukum pasca 1998 - Elsam

• PERKEMBANGAN HUKUM DAN LEMBAGA HUKUM SEHARUSNYADIDASARKAN PADA KONSTITUSI DAN DIKEMBANGKANBERDASARKAN SUATU KONSEP DAN STRATEGI POLITIKHUKUM NASIONAL• POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIDASARKAN PADAKONSTITUSI YANG MEMBERI LANDASAN TENTANG :1. SISTEM HUKUM NASIONALA. BERDASARKAN SISTEM LIBERALISME /KAPITALIS ATAUSOSIALISMEB. CIVIL LAW, COMMON LAW ATAU CAMPURAN / MIXED2. A. SISTEM KETATANEGARAAN : KESATUAN, FEDERASIATAU KONFEDERASIB. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL ATAUPARLEMENTER2


• SECARA FAKTUAL DARI SEGI PILIHAN SISTEM YANGDIANUT DAN KONSEP YANG DIKEMBANGKANDALAM PEMBANGUNAN HUKUM DAN LEMBAGAHUKUM TIDAK JELAS, BANYAK YANG TUMPANGTINDIH DAN DALAM BEBERAPA HAL SALINGBERTENTANGAN.• REALITAS INI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KETIDAKTEGASAN DALAM MENENTUKAN PILIHAN SISTEMDAN KONSEP HUKUM YANG DIANUT DALAMPRAKTIK POLITIK HUKUM NASIONAL.• BANYAK UNDANG-UNDANG YANG KURANGSEJALAN / BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI,BANYAK UNDANG-UNDANG YANG SALINGBERBENTURAN DARI SEGI SISTEM DAN KONSEP,DEMIKIAN JUGA DENGAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH.3


• PADA SAAT REFORMASI BERLANGSUNG TERMASUK UPAYAREFORMASI HUKUM YANG SECARA MENDASAR DIMULAIDENGAN AMANDEMEN KONSTITUSI (UUD 1945) TERLIHATADA BENTURAN DUA KEPENTINGAN YANG AKANDIKOMPROMIKAN TETAPI TIDAK SECARA TERBUKA(TRANSPARANT) DAN ELEGANT.• BENTURAN-BENTURAN ITU ANTARA LAIN MENYANGKUTPILIHAN DALAM MASALAH : NEGARA KESATUAN DENGANNEGARA FEDERAL, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIILDENGAN PARLEMENTER, IDEOLOGI NEGARA LIBERALISME /KAPITALISME DENGAN SOSIALISME.4


• PUBLIC INTEREST LAWYER MUNCUL SEBAGAI ISSUE UNTUKMERESPONS PRAKTIK NEGARA‐NEGARA YANG TIDAKDEMOKRATIS YANG DI MASA LALU SERING DIKATEGORIKANSEBAGAI NEGARA‐NEGARA SOSIALIS/KOMUNIS.• PUBLIC INTEREST LAWYER JUSTRU MULAI BERKEMBANG DINEGARA‐NEGARA KAPITALIS LIBERAL KHUSUSNYA PADA SAATMENGEMBANGKAN WELFARE STATE YANG KEMUDIAN DIADOPSIDAN DITIRU OLEH NEGARA‐NEGARA YANG SEDANGBERKEMBANG.• RELASI ANTARA STATE DENGAN CIVIL SOCIETY DALAM KONSEPWELFARE STATE MELAHIRKAN KONSEP TANGGUNG JAWABNEGARA TERHADAP BANTUAN HUKUM BAGI WARGA NEGARAYANG MISKIN/TIDAK MAMPU, KHUSUSNYA DALAM MERESPONPERLINDUNGAN/PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.5


• KARENA ITU NEGARA MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB UNTUKMENGEMBANGKAN BANTUAN HUKUM BAGI MEREKA YANGTIDAK MAMPU / MISKIN DENGAN DIBIAYAI OLEH NEGARASEBAGAIMANA YANG JUGA BERLAKU DALAM BIDANGKESEHATAN DAN PENDIDIKAN.• PUBLIC INTEREST LAWYER DALAM SISTEM NEGARA YANGDEMOKRATIS ADALAH SUATU LEMBAGA YANG DIBUTUHKANNEGARA UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT MISKIN / TIDAKMAMPU DENGAN BIAYA DITANGGUNG OLEH NEGARA.• PUBLIC INTEREST LAWYER WALAUPUN BUKAN PROFESSIONALLAWYER TETAPI HARUS BEKERJA SECARA PROFESIONAL DALAMMAKNA KUALITAS JASA HUKUM YANG DIBERIKAN.6


• KARENA ITU MEREKA HARUS MEMILIKI BEBERAPA SYARATYAITU ANTARA LAIN MENGUASAI HUKUM NASIONAL MATERIILDAN FORMIL SERTA MEMILIKI KOMPETENSI YANG STANDAR.• SELAIN ITU JUGA HARUS MENGUASAI ADR (ALTERNATIVEDISPUTE RESOLUTION) ATAU PENYELESAIAN SENGKETAALTERNATIF (PSA).• KARENA MEREKA BANYAK BERHUBUNGAN DENGANMASYARAKAT BAWAH / MISKIN MEREKA HARUS MEMPUNYAIKEMAMPUAN BERKOMUNIKASI YANG BAIK.• KARENA MEREKA SETIAP HARI HARUS MEMAHAMI MASALAHDAN MENYELESAIKAN MASALAH MAKA MEREKA HARUS PAHAMTENTANG PROBLEM SOLVING THEORY DAN DECISSION MAKINGTHEORY.7


• LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUKSETELAH AMANDEMEN UUD 1945 SEBAGAI SUATUAUXILIARY BODIES BELUM TEGAS-TEGASDIFUNGSIKAN DENGAN BAIK.• BELUM ADA KONSEP YANG TEGAS APAKAH AKANBERSIFAT SEMENTARA DENGAN TUGAS MEMBANTULEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945YANG BELUM DAPAT BEKERJA DENGAN BAIK, ATAUBERSIFAT PERMANEN DENGAN MENGAMBILBEBERAPA FUNGSI LEMBAGA NEGARA UNTUKMENGUATKAN KELEMBAGAAN NEGARA.• PENETAPAN KONSEP INI MEMPUNYAI KONSEKUENSIDALAM PENATAAN LEMBAGA NEGARA TERMASUKPENATAAN WEWENANG DAN FUNGSINYA AGARTIDAK TERJADI OVERLAPING.9


• TETAPI SEMUANYA HARUS DIKEMBALIKAN DAN DIDASARKAN PADAKONSTITUSI / UUD YANG MENGANUT SISTEM DAN KONSEP HUKUMYANG TELAH DIPILIH SESUAI DENGAN KEPENTINGANMASYARAKATNYA.• BELUM DAPAT BERFUNGSINYA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DANLEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK SETELAH AMANDEMENUUD 1945, DALAM BANYAK HAL KARENA ADANYA MASALAH YANGBERKAITAN DENGAN POLITICAL WILL PEMERINTAH.• SELAIN ITU JUGA DALAM RANAH POLITIK MASIH SANGAT KUATSEMANGAT UNTUK TIDAK MEMFUNGSIKAN LEMBAGA-LEMBAGANEGARA SECARA PENUH KARENA ADANYA BEBERAPA KEPENTINGANPOLITIK DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.10


TERIMA KASIH12

More magazines by this user
Similar magazines