:tfrrl I - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

p1,;'; r I
:tfrrl
IilDi OlRl HILIR
,' sfi]'
"t"
' d;i,
1\w,i\ r "
'r'l
I
I
I
I

,','.,,,...-.'''.]
ll ;r"1":*" i; l
rt,i'#P i11 l
li {r l::fit I ll
ji\,.---, 1
. q.lir:rrrid-'.'lJ i
\\ t/
\- 1-E]:rf /
".ro;.r1,"r''
PEMERTNTAH KABUPATEN IN DRAGIRI HILIR \
I
FERATURAN DAERAFI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR:12 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABU PATEN IN DRAGIRI HILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR
lvlenimbano : a. bahwa dalam rangka melaksanakan teftib
Administrasi Keuangan dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada
pelayanan umum, sejalan dengan berlakunya
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005,
maka Perda Nomor 18 Tahun 2005 perlu
dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut
di atas, dan dalam rangka melaksanakan
Kebijaksanaan Keuangan Daerah sesuai

I
I
lJr-r rrliur;,rl
L.
.J.
4.
r lr.n' t,l r I f rrr l,rrrtl unclang Nomor 33 Tahun
.rlltt'1, Ir.rlrr nrr'rrr,t.r1)kan kembali Pedcltn.ttt
I'r.n',r.Ill.lrln f,r'u,tnr.;,tn Daerah Kabupatt'n
Irrr lr,rrliri llilir rk'rtc;.rtt Pcraturan Daerah.
tlrul,rrrrl rrrrclartg Nomor 6 Tahun 1965, tentang
I't,nrl:t'ntukan Kabupaten Daerah Tirrgkat Il
lrrdragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun
1965 Nomor :49, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor :2754);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 l.lomor
41, Tambahan Lembaran Negara Ncmor 3665),
sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
a8as);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
5.
6.
7.
aJ.
9.
Notttor 47);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Rahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nonror 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor aaZ\;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daearah menjadi Undangundang.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Penrerintah Pusat
clan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 126, Tambahan lembaran ncgara RI Nomor
4a3B);

l{l
I I,
12,
13.
14,
','$ffiffiffifffi111t|i,rr'"'"
Fctattttatt l'erttetltttnlt No. 24 Tahun 2005 tentang
Stgtulet Akuttlalt*il Pemerlntah (Lembaran Negara
Hegxrbllk ltttlttttella Tahun 2005 Nomor 49,
f atrrllahan letttltnran Negara Republik Indonesia
Ntttttt"rl 4fr0l) ;
lreraturnn Pernerlntah No. 37 Tahun 2005 tentang
Ferubahnn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
lahutt 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesla Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang PlnJaman Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Slstem Informasi Keuangan Daerah
(lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
f rrclonesla Nomor 4576);
15.
t6
L7.
18.
ln
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah KePada Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4578 );
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Ri
Nomor a5B5);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4614);

Herwta;*arr
l)nerrrlr adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
llrrpnti tlrlrrlah Bupati Indragiri Hilir,
('itl,Fr nur atlalah Gubernur Riau.
ll+'ttgttlt ;ttrtrlttJtttttt ltt'rsuma
ut ltAR l'ilrwAkll,AN IIAHYA'l' l)AliltAH
h AHtll'A I l, N lNltl{A(;llll llll,lll
llAN
lllrl.A I I lNlfHAt;llil ilil,lll
ltlFtdtlfUiXAN :
, PFNA'T'RTil DAGNAH KABUPATEN INDRAGIRI
HIl IR IFT{'ANC PEDOMAN PENGELOLAAIV
I(CtIAl{€TiI DAERAH
EAB I
KETENTUAil UMUM
Baglan Peftama
Pengeftlan
Pasal 1
Italarrr I'nnturrlr Dacrah Ini yang dimaksud dengan :
t.
t
4.
'r,
l)ewnrr l,erwakllan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
I'erwakilarr Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Penrerlntahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
ftenrerlntah Daerah
fr.
().
10.
11.
12.
13.
14,
llnrlarr |errtrrlk,,fl Kcuartgan selanjutnya disingkat BPK adalah Badan
l'rt r rr'l lh',nrrt t Kr.t t,tt t{ ;,tt I Nt'qilra.
'rektt'lfltlr, ltner nlr .,r.l,lnluinyrr rllscbut SEKDA adalah Sekretaris Daerah
hrrlrrrpalrtr lrrrlrirulr i I llllt.
|r'tlr.!lttlalt l),retitlt irtl,rlrtlt llttltitll cl,tn perangkat daerah sebagai unsur
1 x't ryelet ttlqirl.l | )r.ll lf.I ll ll,1ll,ll t t l,lrl ttl l.
Kr.n,ltq,lt l),rt.rrrlt d(l,rl,1lr ,r('ntrr,r lr,rk tl,rrr kcwajiban daerah dalam rangka
1x.rryt.lt.nr;r;nrd,1n lx.nt('tltrlolr.lr rl.rr.lirlt yarrg dapat dinilai dengan uang
It.lrn,r.,rrk rllrl,rl,tnrrry,r ,,r.(frrLl lx'rrttrk kckayaan yang berhubungan dengan
Ir.rk r.latt kcw.tlllllr cl,urtnlr tclsclrut.
Peraturan Dacrah adirlalr pcraturan yang dibuat atas persetujuan bersama
antara Bupati dan I)PRD.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.
Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,
Bupati/Wakil Bupatidan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatan mempunyai kewenangan penyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.
15.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

lr
I t?
'il
'l
't
I
,;l'l'l'lr ,rrl,rl,rlr l)r,r,ur(lkirl (laerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
:-,r!l!t,lr,rrr/1rr.ltr;r;rrn,r ll,rr.rnq, yang juga melakanakan pengelolaan ApBD.
rr'l'rlr'rr l'r'rrrrr'krl,r,rn Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD
'rrl.rl.rlr l'r'l.rl.r Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
,l'',r'lrrrt rl.rrrl,rrr ",rtrt.rl kcpala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
tr.rrr,r'hrl.r,rn Al'ltl I dan bertindak sebagai bendahara urnum daerah.
Itr'rr,l.rlr,u,r lfrrrrrrn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah ppKD yang
IruItrrrl.rl.. tl,rl,rnr kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
t'.'r,r,lurr.r Arr

JJ
3.1.
35.
37.
38.
39.
40.
4r.
42.
43.
Kt'hr.rirrr (orrrlrrrl) acl.rlalr barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
!trnrl thl,rkr,,rrr,rkarn unluk mcndukung pencapaian sasaran dan tujuan
|)tr)rf rrrrI rl.rrt kclri1,irk,ttt.
lll:'il (orrlrornc) .rr1:rl.rlr scgala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
kc[rirr.rn tl.rr r kcc;iatan-kegiatan dalam satu program.
Kas IJrrrrrrr Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditcntukarr oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
mcmb;ryar seluruh pengeluaran daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
p€nerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
Penerimaan Daerah adalah uang masuk ke Kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
surplus anggaran daerah adalah selisih lebih anatara pendapatan daerah dan
belanja daerah,
Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan
belanja daerah.
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun yang akan datang.
4.1
,1,,
4(t
4/.
48.
49.
50.
51.
5i';.r lt:lrilr pt:rlritungan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih nr,rrr,,,r.
lx'il('t iln;r(Ir clarr pengeluaran anggaran selama satu periode anggar.iilr.
l'rrr;,rrr.rrr rl;rcrah adalah semua transaksi yang mengakibatkalr rl.rt,r,rlr
nl('n('t rrrr.r :'rjuntlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uailt; rl,rrr
;rilr,rk l.rirr :;chingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kcrrrlr,rh.
l'rrtl,rnr; rlacrah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kt'p,rrl,i
pt'rrrt'rrrrtah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapal rhrrrl,rr

!t). litrr,rl I'r:nyr'(liaan Dana yang selanjutnya disingkat spD adalah dokumen
yilrl(l lll('rly(tl,tkittt terscdianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
rl,t.,,rr 1x,rrt.rlrrlirrt SPI).
5l.
54.
55.
56.
q-7
58.
-(rurrrl l'('rnrnl,r,rl [\rrrrbayaralr yang selanjutnya disingkat Spp adalah
rlokrrrrrcrr y'ur(l tlilt.rlritkan olch pejabat yang bertanggungjawab atas
1x:l.rk',,rrr,r,rrr kcr;i.rl,ur/lnrrdtrhar;r pengeluaran untuk mengajukan
glt.t tr rr rl,r, lr 1 x.t rrl r, ry;rrirrr-
Sur.rl l't'r rrrt,rlr Mt'nrlrrry.lr y(ln(l :,c:lanjutnya disingkat spM adalah dokumen
yan(l rlrr;rrrr,tk,rrr/rlilt.rlrllk,rrr Ok:lr pengguna anggaran/kuasa pengguna
iln(l(l,lriill rrnlrrk lxIrt;t'hr.lr,ilr 51,,21) atas beban pengeluaran DPA-SKPD"
surat Perintatr Monrb,ryar l,rnr;.,unq yang selanjutnya disingkat SpM-LS
adalah dokumen yang clrtcrbilk.rrr olclr pcngguna angaran/kuasa pengguna
anggaran untuk pr:nertritarr sl,2t) irL-r:; beban pengeluaran DpA-sKpD kepada
pihak ketiga"
surat Perintah Mcmbayar Uang persediaan yang selanjutnya disingkat
sPM-uP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan sp2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang digunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.
surat Pei"intah Membayar Ganti Uang persediaan yang seiaiijutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan sp2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk persediaan yang telah
dibelanjakan,
surat Perintah Membayar Tambahan uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokunren yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan sp2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan,
6
5(). Sural l)crintah Pencairan Dana yang selanjutnya disirrlfk.,rl ',1
,,,1 | ,rrl,

BAB II
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3
. ( I ) l(('uiu'x]iln Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
l)r'r rilr(l(rlq-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
lrlrl,lrr;rilrrrqj;iwab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan
t)lutl,t,tl rrnlrrk ntasyarakat,
(2) Pclrrr;t:lol.r.rrr Kcrr,rrrrl,ur Dacrah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terrntcgrasr yrrrr; rftwrr.;rrrlkan dalam ApBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturarr [)i,rt'nrlr.
(3) Secara tertib sebagairttittt,t clrnraksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan
daerah dikelola secilra tt:p,rt waktu dan tepat guna yang didukung dengan
bukti-bukti adrni nistra:,i yarrg da pat diperta ngg ungjawabkan.
(4) Taat parla peraturan perundang-undangan sebagimana dimakud pada ayat
(1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
(5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil
prograrii iiengan tai'get yailE telah diteiapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.
(6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan teftentu atau penggunaan
masukan terendah yang mencapai keluaran tertentu.
(7) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang
terendah.
(tl) I'ransparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakarr t)rin.,it
kcterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengcl;rlrrrr rl,rrr
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan clirt'r,rl r
(9) Bcrtanggungjawab sebagaimana dimakud pada ayat (1) nrt.rrrlr,rh.
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempedanggunr;j;rw,rlrk
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kt'lri;,rk,rr
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuarr ylrlt lr,l,rlr
ditetapkan.
(10) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kescirnlr,rrrr;
distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan rlr.,lrilrl,,i
hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
(11) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakrrrr ,rt,rrr
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(12) Manfaat untuk masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (l) .rtl.rl,rlr
bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kcllrlrrlr,rr
masyarakat.
BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Peftama
Pemegang Kekuasaan
Fengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
(1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah p(]nrc(l(rr(l kr,krr,r,"r
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemcrintnlr d.rr.r,rlr rl,rl,rrn
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan,

(2) l)r'rrrt'r;,nrr1 kckrrir;aan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
;r,rrl,r ,ry,rl (l) rrrcrnpunyai kewenangan :
,r. rlr:nclit;lkarr kcbijakan tentang pelaksanaan ApBD;
Ir
(..
rl.
nrcrrt.l,rl)kalt kebilakan tentang pengelolaan barang daerah;
nr(.n(.l.ll)k(rt kuasa pengguna anggaran/pengguna barang daerah;
nr('n(.l.rl)kill bcndahara dan atau bendahara pengeluaran;
rrr.rrt'l,rJrk,rrr lnfabat yang bertugas melakukan pemungutan
Ix.n(,t rtt(t(lt

.!l
( r)
(4)
s ntFlrrl=gfi rl-n rttril+iF\,tll!thilll kr'lrllitkittt pengelOlaan keUangan
clSEl =t t
lr grelt;1=11 r-11{ iif ulrtlt nl 'l ll ) (l,ltl l(lllcilllgan PefUbahan APBD;
r ,rrEl=l*=..t-fiilr l[.nlilnrItl,ill lxlr(l(lpatan daerah yang telah ditetapkan
,lFnrl=ttr Ft't,tltlt.ttr I r,rrt,tlt;
rl
e
nrelil.;:nrliiFdll frtttrl',1 llt'tttl,tllitra Umum Daerah;
ilfFftyil;,ilrr l;llxrl.lll kcuangan daerah dalam rangka
I rFr |
-r lr l',r
f
rt rr Jl, rwtll ).tl I J)(:lilksanaan APBD; dan
nrr:lirl.,.rlt,rf rtn lttr1,t., lainnya berdaSarkan kuasa yang dilimpahkan Oleh
Flr r; rrll i
r'l'|li lr rl.rl,rn rrrr'l,rk',,tnokan fungsinya selaku BUD berwenang :
d nrnyrr',rrtr kcl:ijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
I' nr.n(t(",,tltkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
r
rl.
rrrr,l,rkrrkaltpengendalianpelaksanaanAPBD;
tn(,nllxtrikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
r{.
1x,rrr;cluerran kas daerah;
rru.l,rk,,ilnakan pemungutan pajakdaerah;
f
r1
rrrr.trrt,tt)kitn SPD;
rrrr.rryl,tl)kan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
Ir
n,lil rrr [)r'rll(]rintah daerah;
rrrr'l,rk',iylakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
t=
1.
ilr(,nyiuikan informasi keuangan daerah; dan
rrrt'laksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sefta penghapusan
k.
I r.rr,trtg rnilik daerah"
plclakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah serta penagihan
lrirrtang daerah.
l,l'Kt) r,cl.rku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola
kt,rr,lrgart daerah selaku kuasa BUD.
PPKD bcrtanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
lickretaris Daerah.
Pasal 7
( | ) Pelrurrjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
ditctalrkan dcrrrian Keputusan Bupati.
(2) Kr.r.r:;a Btlt) sclragaintana dinuksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
a. lttcrtyiapk.tn attggaran kas;
11. lrrt:rryilgrk;ut SPD (Surat Penyediaan Dana);
c. nlcn(:rbit.kart SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
d. mcrryimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
c. nremantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f . mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;
g. menyimpan uang daerah;
h. melaksanakan penempatan uang daerah dan
i.
mengelola/menatausahakan investasi daerah ;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
j.
k.
L
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ; dan
melakukan penagihan piutang daerah.
(3) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab atas
pelaksanaan
tugasnya kepada BUD.
Pasal 8
PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dapat melimpahkan kepada pejabat
lainnya dilingkungan SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah) untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
b. melakukarr;lcrtqcndalianpclaksanaanAPBD;
c, melaksanak.ur l)cnrun(lulan pajak dacrah;
d. menyiapkarr 1x'l,rkr'anaart grinjantan dan pemberian jaminan atas nama
pemeritrt;tl r t l, tt't.tl t;

|
F=-
I
'i
ilt.l-1",-ti-l'.il',i ,lriilr,tl,ilill.itt..l rl,tir Ir.l,r;rr,t,It 1..(.il,1n(1,iltrl,tr,r,tlt;
rrrr=rty,riil,tt r itrf ilt trr;r.,i l r't t;tr trl,llI r l,rrt,tl t
rtrr'l,tl.'.,rrr,rl .rrr lt,.lrli,rh,rrr rl.rn ilr.rlurrr,lr 1rr.rrr1r,krl,t,lt
.,ct l.(t pcnghapusan
I r,tt,rtrrl trrtlik rl.rr't,rlr,
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang
Pasal 9
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) satuan Kerja perangkat Daerah;
b. menyusun Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Satuan Kerja perangkat
Daerah;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;
d.
e.
f.
g.
h.
i.
melaksanakan anggaran SKpD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatanlperjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM ;
menyusun dan rrrenyampaii,e n laporan keuangan SKpD yang dipimpinnya;
j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab sKpD yang
dipimpinanya ;
k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SPKD yang dipimpinanya ;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKpD yang dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
n. beftanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
l0
llaqian Kelima
llrljab.rl Xu.r$.t Pt:ngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
l'ir,,,rl l0
I'r.;,rlr,rl lx.n(l(lun.t rtrrrfrf,r,ur/l)('n(l(lun.r lluirrrq dalam melaksanakan tugas-
Irrr;,r,,, rl.rll,rt rrrelrrnl)(rlrk(rt .,r'll,u;i,rtr krw(lnanc;irnnya kepada kepala unit
kor ;,r ll,rrla SKPD sclaku ku.l,,,r l)(:r)(f(lun(r anggaran/kuasa pengguna
Il.trlrr1.;.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagairnan.l tcrsebut pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD,
Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.
Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD)
Pasal 11
Pejabat pengguna anggaran/Pengguna Barang dan kuasa pengguna
anggaran/kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPI-K.
Penunjukkarr pciirbat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berdasarkan 1-rcr.tirrrllirrrc;arr kompctcnsi jabatan, anggaran kegiatan, beban
kerja, lokarsi, (l.rl/.rl(ru rcnt(rnl1 kcnclali dan pertimbangan objektif lainnya.

,I
Ir
f'f'tt y-,r,
'rirlnlul 'rh.lr |,..l,rl)rrt pcngguna anggaran/pengguna barang
=ef r4941111n1,= tlirrr,rl
"rirl lr,rrl,r ,ry,rt (l) bertanggungjawab atas pelakanaan
rilr3==',rr1i l.:lt'rrl;1 lrr'rlrJrfrrrr,r ,ilrr;r;ittitn/pengguna barang.
f'f 'f I nrr-tttlrrtilyiti 1ilr,,t,, tttr.ltr,tktt;) :
=r tilF:rr!tr,llrlrililrlil
1x.l,tk,,,rttilitn kegiatan;
t..l,,l,r rr
1
l * rr r
",
l x.t l.r.r illl, rr rt;iln pelaksanaan kegiatan; dan
, nrr.nyiitlrl ;1J1 lhrhiltrrt.rr.rnggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
Ir tlt,rl,ttl
r,,rr,r'rr'r ,lnrlrJ,r,rr .,r,bogaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup
rLrl.urrr,n .rrlrrrrrrr',1 r,r,,i kcgiatan maupun dokumen administrasi yang terkait
rrriilr,,ilr 1r.r.,y,il,rl,ilr lrcmbayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
I x't rlttr l,rrr,l rttrrl,ttttl,tn.
Bagian Ketujuh
f'ef.rtrat penatausahaan Keuangan SKpD (ppK_SKpD)
Pasal 12
tlnl,l rrrr'l,rk,,,rrrakan anggaran yang dimuat daiam DpA-sKpD, kepala sKpD
rlr'il.'l,rlrkiill lxjabat yang melakanakan fungsi tata usaha keuangan pada
',1. 1'l ) ,,(.1),1(r,ri ppK-SKpD.
l'l'h ',Kl)[) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas :
,1. rrrorrtiliti kelengkapan spp-Ls pengadaan baiang oan- ;asa yang
rlir,arnpaikan oleh bendahara
"ole6
pengeluaran dan oiketanui/ais-etuiui
I}I'TK;
lr. trreneliti kelengkapan spp-up, spp-Gu, spp-Tu dan spp-LS gaji dan
tunjangan pNS serta penghasiran rainnya yang ditetapkan sesuai
dcngan ketentuan perundang-undang yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;
( . nrclakukan verifikasi Spp;
rl. menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
ll
( 1)
(r)
(2)
(3)
(4)
(s)
f. nurl,tk!,(ltlilkilllakuntansiSKPD;
{1. rrrrrtyt,tpk,ttr l,tlxltitll kcuangan SKPD.
I'l'h ',Kl'[ t tttl,rk lxrk'lt tttt:t allgkall :;t:llitclai pejabat yang bertugas
rrrr,l,rkrrk,rrr;tt.rrtttttt;ttl,ttt J|('tl(,llttl(liltl ttcr;At,t/Clatlralt, bendahafa, dan/atau
l,l,ll"."
ll.ttlt.ttt Kctk'l,tpirtt
Beltdahara Pctterimaan dan Belldahara Pengeluaran
f)a:;al 13
t3upati atas u:,ul f,l,Kl) ntcngangkat bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran urttuk tttelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggilran Pada SKPD'
Bendahara pcnerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana
dinraksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional'
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjuaian jasa atau bertindak sebagai
penlamin aias kegiatan/pekerjaan/penjualan, seda membuka rekening/
giro atau menyirnpan uang pada suatu bank atau lenibaga l

(lt
("tl
(l)
('ll
(*' )
(f')
(/)
ASA'
'MUM "iliri"-"KruR A'BD
Bagian Pertama
Asas Unrum APBD
Pasal 14
Anrr'r,ririlr l'r'rrrl,r;rrrr,rrr rLrn Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhal
1r,''y.,ir'|11;r1.ln,rr p('nr('rirrtahan dan kemampuan pendapatan daerah.
l'r'rryrt',un,u Al'1il) sctlagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedornan
h.l,'rrl'r llhl'l) rl.rllnr rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
rrrrlrrl, lt.rr,11r,ritry.t lujuan bernegara.
Al'ltl t rrrrrrrprrrryai fungsi otorisasi, perencanaan/ pengawasan, alokasi,
r lt.,l r ll,l,,i r l,rn :,t;rllilisasi.
nl'lllr, l','rrrb,rhlrr APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD setiap
Inlrrrrr r lrtt'l,rllk;rrr dengan peraturan Daerah.
Irrrrrl',r ,lrlpi',6q; sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengandung arti
| ',;lr!'r, ' , rrrr ir jt.rrair daerah menjadi tiasar uniuk nreiaksanakan peniepatan dan
lx'l,rrrf,r pada tahun yang bersangkutan.
Irrrrr,',t lx!r('nc;rnaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) rnengandung ar-ti
lrrlrw,r (rr(l(f.rfan daerah menjadi pedoman bagi -manajemen dalam
nrlr{'n{ ,lr,rk,l't kcgiatan pada tahun yang bersangkutan.
Irrrrr;.'t lx'n(r(lwitsan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengandung arti
Ir.rlrw,r .rrqg(rdn daerah menjadi pedoman untuk menilai apa[ah keEiatan
1rt'rryt'k:rrqqararr pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan ;rang telah
tlltt:tapkan.
I2
(8) Furrgsi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengandung arti
l-rahwa anggaran daerah harus harus diarahkan untuk menciptakan
lapan

?f lierrge||,a|=rr rerilllrLry;r,ln
.,('l).rqarirnana
dimaksud pada ayat (1) adalah
pciiger'ar=rr y.1n(l rrh,rrr rhl.rilna kembali baik pada tahun anggaran yang
t'=r =-i 1ql, 1 1q -', rcrr rrr I,u r,r lirrrr'r-tahun anggaran berikutnya,
pasal 17
llalarr rir€:rlyri,t,|il Al'ltl r, lx'n(fiill(lgaran pengeluaran sebagaimana dimaksud
f'4=al
dalam
lf, ;tvrrr (r) rr,'r,, cricJukung dengan adanyJ kepastian tersedianya
lrlrl*ttilr:iilI rl,rl,rtrr ;rrrrrl,tll yilrrg cukup.
Pasal 18
ll f 'rirrl'rl,,rr'ur, lx.l,rnjir dan pembiayaan dearah yang dianggarkan dalam ApBD
lr*rrrr', lx'rrr,r',,*k,r, Jrircra kcterrtuan peraturan per,inounf-indangan.
.') n'ehrrlr;x.rrrl,r1r,rr,rrr
rl,r.r .rll, llr'lirnja daerah, dan pembiayaan daerah
Ill,iltUrJ,lrh,rrr',r'r .rr,t Irt rtlrr rl,rl,rnt Al,llD.
f)asal 19
rtlttttt cttlt1'tr'ttr Al'lll ) rttt'llltttti masa 1(satu) tahun mulai tanggal I Januari
arrrlrel rhrtrr1,rrr J I Desantber.
Bagian
Kedua
Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
pasal
20
l) Al'ltl) rrrt.rrr;rirk;rr.r :;atu kesatuan yang terdiridari :
rt. lx.rtrl,rlr.ttatt daerah;
lr. ltt,l,rn;.rdacrah;
( . lrttrrrbiayaan daerah.
l3
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung
jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebUt sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 21
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah,
yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembalioleh daerah.
Belanja daerah sebagaimana dimakud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
daerah.
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk
memanfaatkan surPlus.
Pasal 22
Pendapatan daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,
objek dan rincian objek pendapatan.
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hurud b
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

1l Farrhfeyaarr rlar.ralr scbagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c,
tlltfttrI tttetttttttt urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,
Irhlc'h rlarr tln( litr objek pembiayaan.
Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah
Pasal 23
rernla;nlarr rlaeralr sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a
llhelunlxrkkarr atal ;
r l,eltrla;nton Asli Daerah (PAD);
r. l)atrn l)t:rlmbangan;
lallr laln pendapatan daerah yang sah.
Pasal 24
l) Kekrnrpok pendapatan asli daerah dibagi sebagaimana dimaksud
rlalarrr Pasal 23 huruf a terdiri atas :
6, paJak daerah;
h,
( ,
rl,
retrlbusl daerah;
hasll pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan;
laln-laln PAD yang sah.
)l lt'nlr paJak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan
'rF,rurrl dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1) lerrl'. lra5ll pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
rltrrrnkcud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang
nrelrr akup :
a. Baglan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD
It. Baglan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat
t4
(4)
(1)
(2)
Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ,
cliserliakan untuk ntenganggarkan penerimaan daerah ang tidak termasuk
clalarn jcrris pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
clacralr yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang
ntcncaktt;l:
a. lrar;il perrJualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. pcncrintaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
rrang asing;
C. iasa giro;
d. pcndapatan bunga;
o. tuntutan ganti rugi;
t. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah,
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;
h. pendapatan denda Pajak;
i. pendapatan denda retribusi;
j. pendapatan dari Pengembalian;
k, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
l. Fasilitas sosialdan fasilitas umum;
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
n. Pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan.
Pasal 25
Kelompok pefiapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :
a, Dana Bagi Hasil (DBH);
b, Dana Alokasi Umum (DAU); dan
c, Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan Pajak

1t le1i.. rl-rril afurfarrl unllln lranya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi
'tl
l)
ll
rl
llltlllflt
t:=rri', r l,:rr,r *llk,r.,i klttt',us dirinci menurut objek pendapatan menur{lt
l,F.r,iil,rr. ytrlrl rlll(tl.ll)k.ttl oleh pemerintah.
Pasal 26
I rrtn lirirt lrt.n(lill)(ltan' daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan
rliri,rdlr '.r.lirtrr PAD dan dana perimbangan' yang meliputi hibah, dana
rlirrlr;rl, rl,rrr l.rltt lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah'
l r,hrrrrlrok l.tin-lain p€ndapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
rl,rlrrrrr ,ry,rt (l) dibagimenurut jenis pendapatan yanE mencakup:
11. llrlr;rh berasal dari pemerintah, pemerintah daerah fainnya,
lr,rrl,rrt/lemtxga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok
lr
nr,r,,y.rrakat/perorangan/ dan lembaga luar negeri yang tidak
rr rt.rrrlilkat;
l),rrr,r darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan
l.or lr,rrr/kerusakan aikbat bencana alam;
r lr,rrr,r lxrgi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten;
rl lt,lrrrr penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan
pr,rrrt,r intah; dan
. ll,,,rtu.ur keuangan dari propinsi atau dari pernerintah rjaerah iainnya.
Pasal 27
lltlr,rlr ,,t'lr;ul,rlnrana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan
lr,rrrlrr,rrr lrr'r ul)(l ttang, barang, dan/atau jaSa .
l,r.lr.rrlrr,rn k'blh lanJut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ill,ll ur (l,rl,lnl l)craturan Bupati.
t5
(l)
())
(1)
(2)
Pasal 28
l',r;,rk rl,rt'r.rlr, lr,r,,rl lxrrrr;clolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain
grr,rrrl,rp,rl,rrr,r,,h rl,rcr,rlr yirrrr; :;itlt yang ditransfer langsung ke kas daerah,
rl,rrr,r pt,rrrrrlr.rrrr;,rrr rl,rrr lirirr l;rilr pcndapatan daerah yang sah dianggarkan
;t,ttl,t ',hl'l ).
l{r,l rrlrrr',r rl,rt,r.rlr, kolrri.,i, potoru;irrr, kt:utttungan selisih nilai tukar rupiah,
;x,rrrl.rp,rl,rrr rl.rrrgx,rryr:knqar(riul perrdir.likan dan pelatihan, hasil penjualan
kt,k,r!rr,rr rl,rcr.rlr y,rrrr; licl.tk dipisahkan dari hasil pemanfaatan atau
1x.'nrl.ry.rr1rrr,r.rr kckiryilirrr dacrah yang tidak dipisahkan yang dibawah
f )cnrJrrtlrr

tl
il
Pasal 30
Xlfrlfikast belanJa menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dplam Paesl ?9 ayat (1), terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan
plllhan, ,
XlEslllkaal belanJa menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)meneakup:
6, pendldlkan;
b, krchatan;
pekcrlaan umum;
pcrumahan rakyat;
Pcnata ruangi
p6rcncanaan pembangunan;
pcrhubungan;
llngkungan hidup;
ptrtanahan;
krpcndudukan dan catatan sipil;
prmbcrdayaan perempuan;
krlurrga berencana dan keluarga sejahtera;
, rcglal;
tcnaga kerja dan transmigrasl;
koperasl dan usaha kecil dan menengah;
penanaman modal;
kebudayaan dan pariwisata;
pemuda dan olah raga;
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
pemerlntahan umum;
kepegawalan;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
, statlstlk;
arslp;
komunlkasi dan informasi.
t6
(3) Klasll'lkasl belanJa menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup :
a. pertanlan;
b. kehutanan;
c. energl dan sumber daya mlneral;
d, parlwlsata;
e.
f,
kelautan dan Perlkanan;
perdagangan;
g. perlndustrlan;
h. transmlgrasl.
Pasal 31
( 1) Klasifikasl belanJa menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
a. pelayanan umum;
b, ketertlban dan keamanan;
c. ekonoml;
d.
e,
llngkungan hldup;
perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g, pariwisata dan budaYa;
h. pendidikan;
i, perlindungan sosial.
Pasal 32
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing
pemerintah daerah.
Pasal 33
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(jl
{1)
(t)
(.,)
lra:;.rl 34
F!el,rirla rl,l1 r.rl rlilrIrnrpukk,rrr trrclrjadi :
o Itr,l,rrri,rltrl,rhl,rrrr;,,rrrrr;;
lr
, lir.lirrrl,r l,t|lr;',il1tr1.
l'r'l,r,11*rl lrr'l,rrrt,r trrl,rk langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Irrr,rl ,r rr*rrf r'r[irr lx'l,rrrja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
rlt'f t, t,ll ;ir'l,rl',,1t,t,11 l)t'Ogfam dan kegiatan.
l'r'l,rrrrrrrl lrt'l,rrr;.r langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
rr.r r tlr,rk,il r lx'l,rn j.r yang dianggarkan terkait secara iangsung dengan
lrr,l,rl',,tn,l,tn [)t(xJrarn dan kegiatan
Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung
Pasal 35
f r'hrrrrgxrk trclanja tidak langsung sebagairnana dimaksud dalam pasal 34
nynt ( I ) lrtrrrrf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
,r lrr,l;rrrja pegawai;
lr lrrrrrga;
r ,,ttl r ,irii;
r l. hitrah;
r'. ll.lrrtuan sosial;
f . lxrlunja bagi hasil;
rl. llrrrrltran keuangan;
lr. lxrl.rrrja tidak terduga.
lk'l,rrrfa Jrcgawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupaKan
lxrl.rrr.;a kompensasi, da.lam bentuk gaji dan tunjangan, serta penglrasilan
loirtrrya yang diberikan kepada pegawai negeri sipit yang ditetapkan sesuai
rlcrrcli:ln ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
l7
( 1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
Uarrg representase dan tunja.ngan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji
clan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dianggarkan dalam belanja pegawai.
Pasal 36
Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS
berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam rangka peningkatan kesejahtreraan pegawai berdasarkan beban
kerja atau tempat beftugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi
kerja.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kega normal.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud
ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada
didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimakud
pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dsimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam mengemban
tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya
dinilai mempunyai prestasi kerja.

Itlt l'.ilF=ri- IF:fnl'riri,rtr l,rtrtlr,tlr,ttt 1x'lrqha:;ilan ditetapkan dengan peraturan
l!rrlr-li
l',r,,,r1 i7
Helarrla [lrrrir-re,,*,lr.rr,irirn,lr.r rltrrr,rl,,,rrrlrl,rl,rrn l)asal 35 ayat (1) huruf b digunakan
ttttlttF ttt.'ttt,nlrrtrrirttirlt lr'lttlr,ty.rt,ilr lrill(lit trtattc; yang dihitung atas kewajiban
;rrf.'''f iflilnr, I t'tittt ilttl ttut ,.l,,thlutr7) lrt'r tl,r,,ir kan perjanjian pinjaman jangka
p,r*,rrr l;.1" l.l rrl[ * rrr-nr.r rq ;,9]r r l,rn f.rt tr lk,t l ), il t1, il t( l-
l',t'.,r1 lll
{ll flr'f'11tlu '.rtlr',;1 11 ',r'lr.1r;,1;psq,111,r rllnr,tl.,,rrrl rl,rl,rnt [)(tl;al 35 ayat (1) huruf c
rlltrllll'lFrrlr ttnlrtlr nlr'rrl.rfrrJrJ,ltl,ttt lr,rrrlrt,rn lriaya produksi kepada
;rcr rr..;lt,r,rl/lltlllr.tll,t lrrrlr,rrlrr,lrl,l lt,ltrl,t 1rr,rl ;lt rrlrrksi/jasa yang dihaSilkan
rl,tlr,rl lr.r l.rnr1l,,ru ulr.lr nr.r',y,rr,rh.rl Ir,rny,tk.
{ J )
f 'rrt ttr:.llr,t.ltllr.rrrlr,rrr,r lt.t lr.rrlrr ,,r.lr,rr.;,rirrr,rrta climaksud pada ayat (1) adalah
lr('rrrr,;lrrr;lrr/l,.rrrlr,rrJ,t y,rilrl rrtt'ttr;lr,r,,ilkan produk atau jasaa pelayanan
| il ilt ilil ln.l',y,il,1h,11
(l) l'r'trt','tlt,t,tlt/lctrtlr,tr;,r lxlrcr inra belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada
ny.tl (l) ll,tttt" lclrilt clahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan
lrr'rilr'r rh,',rrr,r,ril pt'nt.,ck)l.l.rn dan tanggung jawab keuangan negara.
('l) lt.rl,'rr r,rr{lk,r glt:rtanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
'.r'lr,rrr,rinr,rl,r rlirrraksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
| *'r r tlr ! l( I il r( ; l,rw,rb.rrr penggunaan dana subsidi kepada Bupati,
(") ltr'l.rnl,r lrrrlr.,trli scllagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai
tlt'11r1,111 kclxrtltt.tll perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan
rl,r.r,rlr [r:rrt.rnq APBD yang peraturan pelaksanaannya teuih lanjut
rlllrr,rrtr;klrr

II
{ll
rl
llilr-lr f , lr,rrl,1r/lt,tttl;aga/organaisasi SWaSta dan/atau kelOmpok
rii.r.y:rr,rl .rll1r.r't,ln(l,lll ',rrl,r llt:rtujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam
l,r,ir,lr l'ltl.ll'rn pt'tttll,tttt;ttt'lan daerah.
Pasal 40
Irr i.r'i.r lrtl,,rlr ,,r.1 r,rtl(llttana dimakSUd dalam pasal 39 berSifat bantuan yang
rt, l.rl, 111r'11r1il,rl/ltrl,tk secara terus menerus dan harus digunakan sesuai
rtr il,t.il ttr.r,,y,rr,rt,il! yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
t1, t.'ri.r lrilr,rlr kr.pacla pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN'
.,,,rt,r lrilr.rlr kcpitcla pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan
,l,r,.r,rlr, b.rtlarr/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok
rn,r,.y.rr,rk,rl/lx)rorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan
1 rt.r,rl ur, ur pct tttldang-undangan
Pasal 41
It,rrrlu,rr'.o',t,rl sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e
,ltitrrl,rh,1r rrrrtrrk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang
,l.rrrl,rl.rrr lr.rt,tng lepjda masyarakat yang bedujuan untuk peningkatan
f, r.,.i.i.rl rl t'r,r,rtt tltasyarakat'
lt,rrrtrr,rrr ,,o,,r,rl :,cbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara
t..r1,, 1r(,1(.rrr,,/ticlak berulang setiap tahun anggaran/ selektif dan memiliki
1.,. j,.1, r,,, rr r 1 x't t tt tt ttkaln penggunaannya.
lrrr rrln rrrr.lrr.rrrrlrr llrtt;.,i APBD Sebagai inStrUmen keadilan dan pemerataan
il.rt.rrrr ulr.ry,r lrt.rrrrKlkattan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
lr,rrrtl.rrr rl.rl,rrrr lx.rrlrrk lang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah
t,.l,rlr rrr,.rrr,.rrrtlri ',r'lttttrlr kt:butuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya
.,t,rrrrl,1 lx't,ry,rtr,r1 ttlittittltlllt yang ditetapkan dalam peraturan perundangiltrr
l,rrrrl,ilr.
19
('l) [:littttultt kcpacla partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
1rr.r ur rr l, rr rc; rrrrdirrrr;an dan dianggarkan dalam bantuan sosial.
Pasal 42
Bcl,utj,r lr.rrI lr,r,,rl :,t.lrirr;airnana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf f
digurrtrk.rn rrrrluk rrrcrrganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pcndtrp.rt.rrr kirlrrrlratr:rr kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
dacr,rlr lt'rtr,'rrtrr kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
pcr urrtl.rru; rrrrrlangan.
Pasal 43
(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud daiam pasal 35 ayat (1) huruf g
digunakan untuk mengnnggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum
atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan
pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.
(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada
aya(l) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) perL:nlr.:kan dan pengelolaannyar Ciarehkan/ditetapkan oleh pemerintah
daerah pemberi bantuan.
(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam ApBD atau
anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
Pasal 44
(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)
huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

ItFtlr rltlrl i'l)"i'11 y.rll(J tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
alet helt'lrrlr,rrr lx.rt.lrirnaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
rlllrrlrr;r
-rl l:.tlr;rt;rrr y,rrrrl lrrrsifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yrrtll rrrrirrk l,rrtr;r1.rp darurat dalam rangkl pencegahan gangguan terhadap
rt'rlrrlil,r', prrryr'lcrrggaraan pernerintahan demi terciptanya keamanan,
lplr.nlr.trln,rn rl,ut ketertiban masyarakat di daerah.
l) I'r'ttue'ttllr,tlhttt ;tlas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yarrg lel;rlr rlrtutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung
rlt'111-1'11' lrrrl tt llukti yang sah.
Pasal 45
I ) llFllrlrr 1x.r;lwai sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a dianggarkan
I'rrl,r lrr'l,rrrJ,r organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perunaangun(
llril(1,il1.
.') tle'.1611|x lrrrrr

l r f H;rL:rrllr lrolr(ti,il trtnr panitia pengadaan dan administrasi
f rcjnrlr.rli.rnllrerrrlr,rrrr;rrnrrrr untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan
ilarl't ln'1,1111,r ntrxl,tl .'cbngaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada
lrr,l,rrrlir lrt.rf,1wril rl,rrr/atau belanja barang dan jaSa,
Pasal 50
Flr,l'irrl.r l,rrrr;',rnrr; y,rnr; tcrdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa sefta
ilcl6p11;1 tttrxl,tl tttttuk ntelaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
rlt,rlr;rl,rrl,rrr p,rrl,r lx.lanja SKPD berkenaan.
Bagian Kelima
Surplus/(Defisit)APBD
Pasal 51
jlrl,1r,r pendapatan
"cl;',11' 'rfr(l(.lilran
daerah dengan anggaran belanja daerah
nlt.trrlnLlll'rlh,rrr lr,r j,rrlinya surplus atau defisit APBD.
Pasal 52
( l) ',url)lu" APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih
lrr',,,rt rl,l i ,rrrggalan belanja daerah.
(.') lr,rl,rrrr lurl APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok
ulnrrr;, pt'rrycdaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada
lerrrt'rlrrl,rlr Jrusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja
l rt.nlrrr;k,rl,rrr j.rrrrinan sosial.
( l) l'r'tttl,trt,t,ut ltclanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada
,ry,rt (2) tliwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
nr(r',y(il.rkilt yang dianggarkan pada sKPD yang secara fungsional terkait
rlt.lrr;,tn I rrr;asnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
21
(t)
(/)
( t)
(1)
(2)
Pasal 53
[)r'lrr,i[ anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan
It'bilr kccil dari anggaran belanja daerah,
llota:; maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman
pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.
Dalarn hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
Inenutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian piniaman atau penerimaan
piutang.
Pasal 54
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada
lvlenteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun
anggaran berkenaan.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah
Pasal 55
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf
c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

I .'i f'F:lE:rilrt--n lt:rrrlrl.ty,r;rrr
,,r.lr,rr;irrrrr;lrra climaksud pada ayat (1) mencakup :
:: 1:,i'+ lt-lrilr |rr,rlrilrrrrrl,rrr ,ur(lrl,uiul tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
l, I'r,ilr itil ,ilt rl,ilt.t I ntl,ill(1,il1;
, lrr.il lri,tllrt,rl,rn h,.h.ty,r,trr

itt iier|Ftt |inr lti,,ll l'||trtlo/rlrvlhxt rckening dana cadangan dan penempatan
rlilerr t{rrlr.f' rI rlr drll||rk.rn sebagai penambahan dana cadangan
l|FrlF||nnl| rhhrr rlcllnr dnn.r (idangan pada lampiran rancangan peratuGn
Paragraf 4
Penerimaan PlnJaman Daerah
,lanrih lr,r16rtl Al'lll, Pasal 61
d|r6||||n1||||tdlt||{nlnd|||Uandian9garkanpadapen9e|uaranpembiayaan[)(j|jil||l
,lnlirr ldhrnt 4 uunr.l y.nE hrkenaan.
hurul d (li(ttntirk,ln untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
pcficrirrir,Ir ld,i Frnerbitan obligasi daerah yang akan direallsasikan pada hhun
pasalsg
_
ahq.l(Iilt In.rftdnan.
| | hlrtr nrdrr rldr,r |,rl.rngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)
hrxrrl lr rllttu|l,lk,rn untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
r€lpr .J rlnrrr (ildang6n k€ .ekenlng kas umum daerah dalam tahun
irrlqtrlr, lx'r hnaan,
Paragraf 5
Pemberian Pinjaman daeJah dan
Penerimaan Kehlrali Pemberlan Plnjarnan Dae.ah
Pasal62
.' ) lr [ | rlnh y, U r(, ( fi.nrggarkan tersebut pada ayat ( 1) sesuai dengan jumlah yang
lrlnh dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana
I arlnrxlnrt
'lllr.t.rt)kirn
l{.rkon.ian.
pasal 59
,plrou rxft r ,1t,r', rl,||r.r cadangan yang di@lrkan dari rekening dana cadangan ke
.,l.!t|lrru [,11 unlllnr daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 58 ayat (1)
lr.ruunrl.rr rl.rlrnr belania langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan
.' rlnlt rlrnliI l(r\,' rlrri dalam peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
Pemb€rian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf
d digunakan untuk menganggarkan piniaman yang diberikan kepada
pem(-rinlah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
Pcnerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (2) huruf e digunakan untuk menqangga*an posisi
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah lalnnya.
Paragraf 3
H.rll P€njualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Paragraf 6
Penerimaan Piutang Daerah
PasalSo Pasal 63
In.,rl |rr.l|lr lnn k(,k.ryaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimakud dalam
Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f
'fl1.11 ',1' ,ry.rl (2) huruf c dbunakan antara lain untuk mengBnggarkan hasil
digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan
,r,[' rrl.!n t)r'r(l( ltaan milik daerah/zuMD dan p€njuahn aset milik pemerintah
pa']tang pihak ketiga , seperti berupa p€nerimaan piutang daerah dari
In..rirh y,rnq dikcrralamakan dengBn dhak ketiga, atau hasil diveslasi p€nyertaan
pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, hmbaga keuangan
rxrln| ln. crinlah daerah. banK lembaga keuangan non bankdan penerimaan piutang lainnya.
^a ZJ

(t)
(|l
(t,)
lrirragraf 7
I nvt-.ll.rsi pemerintah Daerah
Pasal 64
r r rr, .r.r',i lr, r r.r rrrt,rl r t l,rt'rah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3)
trrlrrl tr rli,lrrr,rl .rn rrnlrrk rnenganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang
rliirrvr'..t.r.,i1',rrr lr,rrk rl.rl.rrr) jangka pendek maupun jangka panjang.
Irrv'.',1,1,,1 i,rrrr;k"r'1x:rrdek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
irrvr",r,r',i y,rr(l rlapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
1,q11, 11.,r nr,rn,rl('nrcln kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang
,l,rri l.'(rlrr,r lx.l.rs) bulan.
Irrvr"'l,r',i .larrgka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
rk'1rr',rto l;cqangka waktu 3 (tiga) bulan sampaidengan 12 (dua belas) bulan
y,rrrr; rl,r1l;,rt diperpanjang secara otomatis, pembelian surat jutang negara
(',t,N), .,

Il1l FFnrlniri1l'rr lrnrrrl,r .r1,1., (h,J)o:;ito sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
rlintttltl.ltl.ilt rl-rldrr kr'krntltok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain
"
lrF,tilldlrirlrilt
it\ll tl,ret.tll y,iltt; Sah.
.
Paragraf B
pembayaran pokok Utang
Pasal 65
l'r,nrlriry*rr,lr ;r,kok rrl,rnq sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf c
rlii,ilr.rh'ril urrlrrk nrcilc;anggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang
rltlrtlrrrrrl lrt'rrl,r,,,rrk.rrr perjanjian pinjaman jangka pende( jangka menengah, dan
,,rt Irjk,1 l,,it tl,il x,.
Bagian Ketujuh
Kode Rekening Penganggaran
Pasal 65
(l) '*'tt,r! ilr'usan pemerintah daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam
Al'lll) tttt:ttggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
(.') lrtxk' pcrrdapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan
rl,tl,illl penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun
lx.l,urfl, dan kode akun pembiayaan.
(lI ',r'll.r| l)r()(,r'.rlr, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang
rll(,1nlunrk,ur rl.rl.rnr APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode
krklrrlxrk, kcxlc jcnis, kode obyek dan kode rincian obyek.
(4) tjrrtuk tcrlil) pcnganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang
disr--but kode rekeninq.
25
Pasal 67
lJrrrl,rrr !,u:;unalt kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan
rl,rr,r,tlt, kode organisasi, kode program/ kode kegiatan, kode akun, kode
kckrrrrpok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
Pasal 68
Untuk rnemenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah sefta keselarasan
penyusunan statistik keuangan daerah, perubahan dan penambahan kode
rekcning rincian obyek belanja dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
sctelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama
Azas Umum
Pasal 69
Penyelenggaraan urusan pemerintah meliputi :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban
APBN.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang
penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten dan/atau desa,
didanai dari dan atas beban ApBD provinsi.

i | )
rl
l't'nyr'lr.nrJrl,l,r,ut urusan pemerintahan kabupaten yang
lr!ilrrrl,1",ililryrr

[r'l tttt', JX]llyusunan APBD; dan
rl lt.rl ll;tl khusus lainnYa'
Pasal 75
(l)tlancanganKUAmemuattargetpencaiankinerjayangterukurdariprogram-
. l)rogram yang akan dilaksinakan oleh pemerintah daerah untuk setiap
urusanpemerintahandaerahyangdisertaidenganproyeksipendapatan
clacrah, alokasi-belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang
clist:rtai dengan asumsi yang mendasarinya'
(/) [,ror1rarrl-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan
trrioritas pembungunan yang ditetapkan oleh pemerintah'
(3)Asumsiyangmendasarisebagaimanadimaksudpadaayat(1)yakni
mempertimbangkanperkembanganekonomimakrodanperubahanpokok- (1)
pokoi kebijakai fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah'
Pasal 76
(1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaks.ud Pasal 74 ayat (l),
Bupati dibantu oleh tim anggaran pem-rintah daerah (TAPD) yang dipimpin
oleh Sekretaris Daerah'
(2) Rancangan Ki.rA yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat (1),
disampaikan oiefr sefietaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan
daerah kepada Bupati, paling lambat pada awal bulan Juni'
PasalTT
(1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)
disampaikan Bupati kepida DpRD paling lambat pertengahan bul17 J.uni
tahun anggurun turjuiun untuk Oinanis dalam pembicaraan pendahuluan
MPBD tahun anggaran berikutnYa'
rJ
())
(t)
(2)
(3)
(4)
(s)
Pembahasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)di|akukantr|r'|tiittl
;;;#;;merintih daeiah bersama panitia angsaran DPRD'
RancanganKUAyangtelahdibahassebagaimanadimaksudpac|liry.rt(
;;;jtt"y" disepakiti menjadi KUA paling lambat minggu pert'tnr't
bulin Juli tahun anggaran berjalan'
Paragraf 2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 78
Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dinrak,|rrrl tl'tl'ttrt
iasalTT ayat (3), pemu'',intah daerah menyusun rancangan PP/\:;'
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di:;tr.;trrl {|(.|l(|.1||
tahapan sebagai berikut :
a,menentukanska|aprioritasuntukurusanwajibdanurLlsa|l1rt|tlt.rtt,
b, menentukan urutun program untuk masing-masing urusittt; tl'ttt
;. *"nyrrun plafon anggaran sementara untuK mal'llr(l rrl r"rn( l
program.
BupatimenyampaikanrancanganPPAS_yangte|ahdisusunl;('|).1(1.
dimaksud paoa ayai (i) ieiaaa DpRD untuk dibahas palirrrl l,rtrtlr,rl
iiiiigi *eaua bitan tuti tahun anggaran berjalan'
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) olt'lt tittr
til]:ilktttt
unggurun pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPttt)'
RancanganPPASyangte|ahdibahassebagaimanadinrakl,ttt|1r.lrl.ty
selanjutnya cti,,t,ltataiimenjadi prioritas dan plafon dr!rfirr,rlt prrlrrrrl l,rrrrlr.rl
akhir butanJuli tahtrn anggaran berjalan'

l)a:;al 79
*rlr l,llA rl,rrr l'l'A y,lrrl l''l,rlr rlit,,cplkati sebagaimana dimaksud PasalTT ayat(3)
rt,rir t',r,.rl /n ,ry,rt (',), rnasing-masing dituangkan ke dalam nota
I'r.,,r,l,,rl'.rl ,rrr y,ltrl rlil,rrrtl,rlirltgi bersama antara Bupati dengan Pimpinan
lrl,ltlr'
r.'t lr,rl,rnr lr,rl ltrrlr,rlt lx't lr,rlitttgan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat
y,rrr,1 ,lilx'r i w(.w(,nirnr.l urttuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan
t't'A
Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerl-a Perangkat Daerah
Pasal B0
(lt ltlrrl,r,,,rrk,rn rrota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
;ry;rl (l), tirtr .lnggaran pemerintah daerah menyiapkan rancangan surat
r.rl,rr,lr llrrp,rti tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan
f np,rl,r ',1-.1)l) clllam penyusunan RKA-SKPD.
{.') lt,lr(,rn(l,ll surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
,,lr,rrl,unr,irr;r rlirrral

Ir
,l
r)
legli=}4tre|=iriri=-:i|;.FIt-il||iItIJ,||y.||lt|{l|||.||.||)k.ItltcrmasukefisiensidaIam
fr=lr =ar=i=rl tre=il 'latt l'e:ltt'rt'rlt lt't"r'lrttl
l'.r".rl ll l
I f11r*l [E;l=l =+!!-ilr= t'F'.,yrl"rlrt'1ll l:l'n .'l I'l ) lxlt

tll
l.l)
('')
((,)
( /)
(il)
('t)
(l)
(2)
lt*rrrr,1rrrt lrr:1a11i,t *,r'l r.1r;,llnr,lr'rar dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) memuat
f erlil1r11ilr[. lrrl;qq11;1 tlrLrk l,rrre;.,ung dan belanja langsung yang masing-masing
rliiltiiihiilr tilr'ililtrll l..ttl,,, 0byctk dan rinCian Obyek belanja.
llr,tirFlr'r lr+-trtlri,lyit,ut :,cbagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)
rlr..rn|lrrl le.hrrrrgxrk lxrncrimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
rnc'rlrlulr ri.fl.,tl Al)lil) dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk
nt.,iltfillf,r,ll krilt ,rlillrlus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis,
rrlryr.f rl,rrr ttn( t,ltI obyek pembiayaan.
lhurirrr pt.nt(.nlltahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
nynl (/) nr('nruat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai
rl..n(,iilt lrrt;.r:, pokok dan fungsi organisaSi.
orry,rrrisa:,i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) memuat nama
orc.;anisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
llnr,,l;r!,1 kcrja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
nyat (2) tcrdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan terget kinerja,
I'tnt1,rn ,,ellagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) memuat nama
f x{r{lrrrrr yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
Kcr;latan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) memuat nama
kr,rli,rlarr yang akan ciilaksanai

ltal 1r'tttlt,tlt,t"art I{KA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana
rlirrralr.:rrrl pi1(lrt ily.lt (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
(1) Itelettt
(t)
(/)
Pasal 91
l{KA :,Kl)l) yarrg telah disempurnakan oleh kepala sKPD disampaikan kepada
l)ltKl)'x'bac;ai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ApBD
rl,rrr r,rrrr:ilngan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
It.ln(',urgan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
,ry,rl ( l) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
rr. rirrgkasan APBD;
Ir.
(.
ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
rl. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;
c.
f.
(1,
rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pt:nrerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
ktuangan negara;
claftar jumlah per golongan dan per jabatan;
cl.rftar piutang daerah;
It.
L
).
k.
daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
:;ebelumnya;
L
nl,
daftar dana cadangan daerah; dan
daftar pinjaman daerah.
3l
r)
Pasal 92
Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (X) dilengkapi dengan lampiran yang
terdiri dari :
a. ringkasan penjabaran APBD;
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, rincian obyek pendapatan
belanja dan pembiayaan.
2) Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD wajib memuat
penjelasan sebagai berikut :
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang
direncanakan, tarif pungutan/harga;
b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur,
harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
c. untuk pcrnbiayaan mencakup dasar hukum, sasaran/ sumber
pcrrcrirnaarr pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
r)
3)
4)
Pasal 93
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.
Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada
masyarakat.
Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD
tahun anggaran yang direncanakan.
Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan
oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

(t)
(2)
(3)
(4)
(1,)
(t)
.
BAB VI
Penetapan APBD
Bagian Pertama
penyampaian dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Pasal 94
l3upati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang ApBD beserta
lanrpirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan
oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk
mendapatkan persetujuan bersama.
Pengambilan keputusan bersama DpRD dan Bupati terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Atas persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menyiapkan
rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diseftai dengan nota keuangan.
Dalanr hai B.rpati dan/atau Fimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DpRD
yang menandatangani persetujuan bersama.
Pasal 95
l)cnctapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang ApBD
trrrtuk mcndapatkan persetujuan bersama sebagaiman dimaksud dalam pasal
c)4 ayat (l) disesuaikan dengan tata teftib DPRD.
32
())
(r)
(t)
(2)
(3)
(4)
(1)
Pcnrbaha:;an rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta
I'PA yarrrl telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
[).rl,rrrr lr.rl l)PRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan
pcrrrb.rlr.r,,,rn [)rograrn dan kegiatan tedentu, dapat meminta RKA-SKPD
lx'r kcrt.r,rrr kclrada Bupati"
Pasal 96
Alxrbrln t)l,l{[) sunrpai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 94
iryat (2) titl;rk rncnetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap
tancangiln pcraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan
pcngeluararr setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
Pengeluaran setinggi-tingginya untuk untuk keperluan setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan
dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
Pasal 97
Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1)
disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.

lr
l)
l;irt':1r't;irr l,r'r,rlur,rn lirptrti tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
=,=r r li,l,r1,,1l rlrl.rl ..,rrr.rk,rrr setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
i ' rr,1, rlr rr r,rnr,url,ur peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
, lin r,rt r i' | 1 r,11 1.1,ly,tt (./ ) tlitetapkan dengan KepUtUSan Gubernur.
':.1i,':rl,t.rr 1rr.r,rlrl,rn Llupati tentang APBD sebagaimana dimakud pada
1r, rt 1 i I ,lilr.rrrll ,rlrr rlcrrr_;an lampiran yang terdiri dari :
i I il,11.r.,,rt t Al ,llt);
l, rirr,tf ,r.,,rrr nl,ltD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
'
, I
trtrr,1i,111 nl '[][) menurut urusan pemerintahan daerah, organaisasi,
l,',r,tr.uu, kr:

{ r)
keserastan
| ,.rl,.r',r ',r'lr,trt,ttltt'ttt'r
(lllllaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya
r,, ,,,,,',,,,,, .tttr,tt,t *'l;;;'il;";1;;tl g1'. iuniiukun nas19n1!
,rrrr,rr.r !r'1 rr'ttl ttrt;,ttt puUtitt Oun kepentingan upututut serta meneliti
'untuk
,,,.i,rrlr nr,rll(l At'}UD tidak bertentangan d"ngun kepentingan umum'
y.ur(f rcnirr tinggi dan/atau
',.r,rrrrr,r,
peratuian daerah lainnya yang
,ltt, t,'l,l',',' ok'lr kabupaten'
ttrrlrrl. r'lt'ktivttas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
'
p"ruuuipemerintah
daerah yang
,ry,rt ( I )
(,trlx:rnu' ;;;;i-*"ngundang
lr'r!.lil
(,, | ,r. I r.v,rlr,,;,,.,,,,:11n,*i:i rJgffi*-l;t"-"it"1t"
( :!"..$li"}ti& ].qil
rtl
dimaksud'
l' r'1 rt rl r t"' lt t
rancangan
l', (ltttt,t lrt'l'r") ltari kerja terhitung
'uj;[;iturimanya
hasil atas rancangan
(t') Agr,rlrrl,r ('tlbernur menetapkan-pernyataan *evaluasi
peraturan Bupati tentang
oo"rui iun"tung'Apgo.dari-rancangan
'r.r,rrrrr,rrr i,, .,, i.,,,.',,,,, ffi? j:"Ff tt,tr 1', tr;,:-il'ff :[#S
".ffi I
l,r't
-31
llll(l'tll(l tllloatlgdrr
It'l'- rll--n l'".-.,o.atriran BUpati'
daerah dan peraturan Bupatt
, ltttt,tl'',ttr1
""'"juaii"tui'iun
'.1H:
|/|lr.t|.rttlIr.r|(iubernurmenyatakanhasi|evaluasirancanganperaturandaerah
i('rrl,rrr(l nt'eo ;an rancangan p"'uiu'un-gupati tentang penjabaran APBD
Itrl,tk ',t:"rtai dengan kepentingan y*t'" dan peraturan perundang-undangan
paltng
y.rttt; lcbilt t'nggi, Bupati bersama OpnO mejakukan'Penyempurnaan
l,rrtt.r / (tujuhifrari kerja terhitung J"juk Oit"rimanya hasil evaluasi'
(ll)Allrlrt|,llr.r.,i|evaluasitidakditindaklanjutiotehBupatidanDPRD,danBupati
l,'l,rtr ttr.tt.lapkan rancangan #-;il"Jae'rah APBD dan
^tentang
r,,.(,,.(,,,,, ,"r,l,Jrun Bupatit""tu;"Pl;iuo:r_ll,,lo^u3
menjadi peraturan
tl,tilt,tlt
't"rr 1x'raturan Bupati' gub"i-n''' mlmbatalkan peraturan daerah dan
berlakunya pagu APBD
tx'r,rltrr'trr trrrir'rti dimaksud
'ukurig'I't"iy;;it;;
t, rltttt r st'lltlltlrlltlYil'
l4
('))
(1)
())
(3)
1)
t,cnrbatalan peraturan daerah dan peraturan Bupati dan pernyataan
berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimakud pada
ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
Pasal 101
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (B), Bupati harus memberhentikan
pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati
mencabut peraturan daerah dimaksud.
Pencabutan peraturan daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1)
ciilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah
tentang APBD.
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana
dinraksud dalam Pasal 100 ayat (B) , ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Pasal 102
Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (7) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
)-) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Pimpinan DPRD.
t) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
dasar penetapan paraturan daerah tentang APBD.
) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat
final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (a) yakni
setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

((,)
(7)
(1)
(2)
/?)
(4)
Kcputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Gubernur paling larna 3 (tiga) hari kerja setelah
keputusa n tersebut ditetapkan.
Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara
DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DpRD.
Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang AFBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran AFBD
Pasal 103
Rancangan peraturan daerah tentang ApBD dan rarlcangan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati
menjadi peraturan daerah tentang ApBD dan peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.
Penetapan rancangan peraturan daerah tentang ApBD dan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling fambat tanggal 3I Desembertahun anggaran sebelurnnya.
Dajam l-rai Bupati berhalangan retap, maka pejairat yang clltun;uir dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas
Bupati yang menetapkan peraturan daerah tentang ApBD dan peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.
Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang ApBD dan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan.
35
(t)
(.,)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(B)
BAB VII
PELAKSANAAN APBD
Bagian Peftama
Asas Umum Pelaksanaan APBD
Pasal 104
'r{.nrr,r 1x'rrcrilnaan daerah dan pengeluaran daeralr rl,rl,rrrr r,r
pr.l,r[',.rrr.r,ul urusan pemerintahan daerah dikelola dalan) nl,lil )
I'r't t,rgr sKl'D yang mempunyai tugas memungut dan/.rl,rrr nt{.rr
1x:rtrlirpatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/irt.rtr lx'n,.r lrr
lrcrdasarkan ketentuan yang ditetapkan d;tlirrrr pr.r,rI
perundang-undangan,
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung rrnt uk n r(.n rt rt
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perun(l(rn(l lurrl,rrr 1
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor kl rr,kr,rrrr l
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakrrn lr,rl,r,, t''rti
untuk setiap pengeluaran belanja.
Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran lrt:l,rn;,r 1rl,r rr
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup terst'ril,r tl,rl,rrrr At'
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) clirp,rl rlrl,rl.rrt.
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkarr rl,rl,rrrr r.n,.rr
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan rt',rlr..,r,,i ,rn(trt,r
Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud p;rrl.r .ry.rt ((,) rhtrt,r
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

!r I r,r=l t,il, ',1' l'l | , lll'1r,1il( l ilt(f l.lktlkan pengelUaran ataS beban anggaran daerah
rrrrlrrl, llltt,ttt l,titr tl,tti yirrlq telah ditetapkan dalam APBD.
(lrr; l'r,rllr'lrr,r,rrr ltr'l,tn;,t rlactah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,
r.frl lif,, r,l r,,rr,1 (1.11 Sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
ttttrl,tttrl,ttt.
Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 105
(l) 1,;';.lr ;r,rhrrr; l,rrrr,r | (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD
rlitr,l.rph,rrr, nrlrrrlx:r'itahukan kepada SemUa kepala SKPD agar menyusun
tdlt{,lll{l,lll I tl'A 1,KJ)D.
(.,t lr,ltr(,lr(t(ut l)t,A SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci Sasran
y,rrrr; lx:nrl.rk clicapai, program/ kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
1lt.trr,l1r.ri sasaran tersebut, dan renCana penarikan dana tiap-tiap SKPD
',"r t, r lrt't rtlitpat.an yang diperkirakan'
( t) lv.p,rl,r SiKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepda PPKD paling lama 6
(t.rr,rrrr) ltrri kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
( I ).
(t)
Pasal 106
lAl)t) nrelakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan
kcpala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya
ptlaturan Bupati tentang penjabaran APBD.
36
(2)
(3)
(4)
(1)
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud parl.t ,ry,rl ( l), l'l'l'lr
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persclttltt,ttt
"t'l'tr'l'rri"
Daerah.
DPA-SKPD yang telah disahkan Sebagaimana dimakstrtl lr,trl'r ',rv'rl {'')
disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawilrrirrl 1l'11'1'111, rl'ttt
uuaun pemeriksa keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kcti,t l'11111r;
""1,rF
disahkan.
DPA-SKPD sebagairnana dimakSud pada ayat (2) digunakrrr rl't"'tr
"t'lr,r';,ri
pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaktl llt'lltlrlilrr't
anggaran/pengguna barang.
Paragraf 2
Anggaran Kas
Pasal 107
Kepala sKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rirll('lrr{l'r
anggaran kas SKPD.
(2)RancangananggarankasSKPD.Sebagaimanadimaksudlllr|.r.ry.tt(|)
disampiikan kipada PPKD selaku BUD bersanraan dengatt r(rrr( 'rr11l'r
DPA-SKPD.
(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakart lrt:t"'tttt't'tt
dengan Pembahasan DPA-SKPD'
Pasal 108
(1) PPKD se|aku BUD menyusun anggaran kas pemerin|ah (|.|(:|.||| (|||tl.l
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendatt'ti lx)lr(lt'ltl'lt'rll
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tt'tr.'tttttlllt rl'rl'ttt
DPA-SKPD Yang telah disahkan'

Pasal 112
al AtUoatflt l.r Bnl,.rlJnlndna dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus
lfi tilttlll ynrt{.| l,rrsumber dari penerimaan dan perklraan arus kas keluar (1) pengembalian atas kel€bihan pendapatan d akukn dengan membebankan
YatU rllulll|||knlr lrlcndanai pelaksanaan keglatan dalam seuap periode. pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan
yang teiadl dalam tahun yang sama.
l) Mtsldllnl|r p(lnU(lolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam
r'''r6rt'td''rr''r)ntr. c) yJ#i:ffiffffH#'"J'j:ttrH[::i#Jjrterjadi pada tahun-tahu
(3) Pengembalian sebagaimana dimakud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
Bagian Ketiga didukung dengan bukti yang hngkap dan sah.
Pdrksanaar Anggaran Pendapabn Daerah
Pasal 113
Pasal 109 semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
dilaksanakan melalul rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai F€ndapatan
l) r,.!rrxr.r podapatan daerah dilaksanakan melalul rekenlng kas umum, oaeran.
,) r,|'lld0
n$ndapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,
Bagian Keempat
Pasal 110 Pelaksanaan Anggaran B€lanja Daerah
l) l{ril.|p SKpD yang memungut pendapatan daerah waiib mengintensifkan
tr|lnflrgutan pendapatan yang rnenjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
./) 5hl,D drlarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam
pcraturan daerah.
pasal 114
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.
Pasal 111
(un!l\|, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk
Itrdpun, yong dapat dinllai dengan uang, baik s€cara langsung sebagai akibat dari
x lunlon tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan Jasa
lrlLuk pendapatan bunga, iasa giro atau pendapatan laln sebagai akibat
Fnylrnpln.n dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasll pemanfaatan
|.rrnr{J d€cr6h atas kcglatan lalnnya merupakan pendapatan daerah.
(2) Buktl sebagaimana dima{€ud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan
oleh pejabat yang beMenang dan berbnggungiawab atas kebenaran
material yang timbul darl pengunaan bukti.
(3) Pengeluaran kas yang mengakibatl@n beban APBD tidak dapat ditakukan
sebelurn €ncangan peraturan daerah t€ntang APBD ditetapkan dan
ditempatkan dalam lembaran daerah.
a1
JI

{l
!t I
t)
?t
rl
r)
,l\
FFrrtjrrlu.rtrlr l*., .,r'lhrrJrrint;llla dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk
lrr-lnnlrr trlrrJ lx,r,,if ,rt nlcngikat dan belanja yang bersifat wajib yang
tliir:161v1.,t" rlirl,rrrr ;rt.r,rttrran Bupati.
Fr.lil|rlrr y'ilr{l lx,t:,afdt mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana
rltrrr,r['.ttrl p,rrl,r ayart (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(.t)
Pasal 115
l'crrrlrerl,lr 5rrllsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuanqan
rlllaf r,rrrak,rn (ttas persetujuan Bupati.
l'*rrrerlnr,l r'rrllsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung
fawrrlr rrtrrL l)cnggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan
w;rltlr rrrr,rryanrpaikan laporan pertanggung jawaban penggunaanya kepada
llttlt,tti.
l;rln i.1r,r lx'rnt)crian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan
'.r'.1;rl rl,rn lr,rnluan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati.
Pasal 116
I t,r',,r 1)cnc;eluaran anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap
,l,rrrr,rt, pcnanggulangan bendana alam dan/atau bencana sosial, termasuk
lrrrrr;crnbalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
y.rrrr; telah tutup ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan
kt'p,rcla DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
r llrr urk,;ucl ditetapkan.
l)t'rrt;t-'luaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang
rlirrsulkan dari instansi berkenaan setelah pertimbangan efisiensi dan
I'fcktivitas sefta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap
kcqiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja
llCgelra.
38
( t) Pcmimpin instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung
jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan
realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
(4) Tata cara pemberian dan pedanggung jawaban belanja tidak terduga
untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan Bupati.
Pasal 117
lit,nrl,rlrirra pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
l,rrrrrryl, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
tlrpurrl;utrrya ke rekening kas negara pada bank persepsi atau pos giro dalam
jarrgka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 118
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Paragraf 1
Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Sebelumnya
Pasal 119
Sisa lebih perhitungan anggaran (S|LPA) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja;
ll. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

tl|
{.'}
(l)
I 't I
(t)
llJ:ii;;;;1;,.'; tt,,lilljll"'
r,titttrv;, vans sampai densan akhir rahun anssaran
pasal
120
lrr'lr'rrr rrr'r,rrr;ir r,rngsung peraksanaan
rtrrrr'rh',rrrr
kegiatan
rr,rr,rrr'asar
ranjutan sebagaimana
119 huruf b aiJasart

| 1l Ft:rtafulte eehagaf*talta rlltttal"rll ;rcrln eyrrl ( l) lrulrlrrrll
a dePeafl+r;
h tertlFflel tlanf lnrl*lrerrte (5Hlf ,
r i*tttgf petl*rllalratiFlt nFgr-tl;i (',1'l{},
*l F:urat ularq lregara {51 lN); rlarr
e &ila* lce{ftarge laltthya yanu rlilenrin 1rl'rrrrrlnlillt.
(+f
{lf
tJt
il)
(/)
( r)
l'eliglarrseftaatt ;relalaannf,rr l,lntrl'rnt rlfln krr;l,rlnrt y,rrrrl rlibiayai dari dana
I €+lalqa*r rltgsrlalUleh rr:ln.r rlr'rrrlnrr 1x'tr,rl,rrr,,,tlr,t;ln pelaksanaan
1l r6r arnlleglalan fnli rnyrr
lrat.trlt,tf I
Irrvertasl
Ita-,,t1 l/"1
!trveEleql awrll rlart lxrnclnll,dlt,ln irrvct:;tasi dicatat pada rekening penyertaan
nlxlHl ( ltrvrrrletl l rlaet nlr,
Fettgtltattgert, ilrlllttnl,lllr dan/atau pengalihan investasi dicatat pada
rekEltlttU lr,rnf ildlilil kt'k,tyaart daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
Paragraf 4
Firrja,riiirr iil'aeralr d*n Obllgusi Daes'air
Pasal 124
I'r.rrr.rlilr,t,ill llinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening
h,r', trrrrrrrrr dacralr,
l)crrrcrintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjarnan pihak
laln,
Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh
dljadikan jaminan pinjaman daerah.
4A
(4)
(s)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah
yaig metekaf Oahm kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi
daerah,
Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan
obligasidaerah.
pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan
kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
setiap akhir semester tahun anggaran b erjalan'
Posisi komulatif pinjaman dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) terdiri atas :
a. Jumlah Penerimaan Pinjaman;
b. Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
c. Sisa Pinjaman.
Pasal 125
pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok hutang dan/atau
obligasi daerah yang telah jatuh tempo'
Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak
mencukupi *tut pemblyaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan
-pembayaran
pelampauan mendahului perubahan atau setelah perubahan
APBD.
pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan
awal perubahan APBD.
pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi
anggaran.

pasal 126
* {f ) }srf rrrlil ',Kr'[) ,relaksanakan pembayaran bunga dan ciciran pokok
rlrlt/,rl,ru obligasi
utang
daerah yang jatuh tempo.
(/) f t'rrrrr.ry.rran bunga pinjaman dan/atau obrigasidaerah dicatat pada rekening
. lx.l,rrrl,t lxrnga.
q i) l'r'.rlr,ry(rirn denda pinjaman dan/atau obrigasi daerah dicatat pada
lrnlnnf,r
rekening
bunga,
({) l\'tttlt'ryaran pokok pinjaman dan/atau obligasidaerah dicatat
r
pada
tr ll,rn pokok rekening
utang yang jatuh tempo.
pasal 727
( l) l)cngelolaan
obrigasi
daerah ditetapkan
dengan peraturan Bupati
(l) I'eraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
Peraturan
pada
Menteri Dalam Negeri.
paragraf
5
piutang Daerah
pasal
128
t l) sctiap piutang
daerah
diseresaikan
seruruhnya
dengan
tepat waktu.
"))
PPK-SKPD merakukan penatausahaan atas penerimaan piumng
rtacrah yang atau
menjadi
tagihan
tanggung jawab SKPD.
4l
Pasal 129
(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada
saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang
retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 130
(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat
diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian
secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur
tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Penghapusan piutang daerah sebagimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati dan dengan persetujuan DPRD.
Pasal 131
(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan penatausahaan piutang
daerah.
(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi
penagihan.
Pasal 132
(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi pr-.nr:rirnr.rrr prrrlrrnt;
kepada Bupati.

l Eglti pr:lrlrnyntntt pittttttrg SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan
lrrtl'li k,r', atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan'
'e,'eiliitnntt
r)
))
ll)
BAB VIII
PERUBAHAN APBD
Bagian Peftama
Dasar Perubahan APBD
Pasal 133
l,r.rrrlnltan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
R. pcrkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
lr. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
(, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan;
rl. keadaan daruraU dan
(!. keadaan luar biasa'
l]crubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Pasal 134
perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a dapat
berupa terjadinyJ pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
42
daerah, alokasi belanja daerah,. sumber dan penggunaan pembiayaan yang
semula ditetapkan dalam KUA.
(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a ke dalam
rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
(3) Dalam rancangan keb$akan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap
penjelasan mengenai :
a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan pertimbangan sisa waktu pelaksanaan
c.
d.
APBD tahun anggaran berjalan;
capaian terget kineria program dan kegiatan yang harus dikurangi
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
capaian target program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling
lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran
berjalan.
(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya
disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS
perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun
anggaran berjalan.
(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun
anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan
pembangunan fisik didalam rancangan peraturan dacrah ttlntang
perubahan APBD.

Pasal 135
I'r,lrri,rh.rrr nnurr 1x:rubahan APBD sefta PPA perubahan APBD yang telah
,li,.r'1r,rh.rli ,,r.lr,rr;.rirnana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5), masing-masing
,litrr,rrrr;l ,rrr. kt dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
Itrr;r,rli rk.rrrl,rn ltirrrpinan DPRD.
Pasal 136
( l) ltt'rrl,r',,rkarr nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat
( I ), lAl,t) menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman
tx'ilyil"unan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau
hrit.ri.r DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan
nl'lJl) sebagai acuan bagi kepala SKPD.
( l) l{.rncangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rnt:ncakup;
,!. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKpD berikut
rencana pendapatan dan pembiayaan;
lr. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan
antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan
standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah
diubah PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian
prestasi kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umumperubahan ApBD,
PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD
dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
(/) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat
diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Agustustahun anggaran berjalan.
43
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 137
Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l'l(r 'rv'tl
(l)
dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian tart;t:t kttrrtl'r
program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula'
peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja pr(xll(lllr tl,ttt
kegiatln sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difornrttlasik;trr tl'rl'trtr
foimat dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DI)I)A lrKl'l)).
Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan Capaian target kinct1.t, kr'lotttlrl)l.,
jenis objek, dan rincian obyek pendapatan, belanja sefta pentbi,ly,t,ttt lr,til'
sebelum diiakukan perubahan maupun setelah perubahan'
Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran
Pasal 138
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, cliltt (lllt'll l('lrl.'
belJnja sebagiimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) ltttrtrl lr',r'tl'r
p"rg"s"tan antar obyek belanja Ogtg1- jenis belanja d'tn itttt'tt rrtr( r'rrr
bUVLt belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD'
Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belatt;.1 lrt't kt'tt't'trt
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD'
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja bt:r kt'tt't'rtt rltl'rl'rtl'rtr
atas persetujuan Sekretaris Daerah'
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pacla (')) tl'trt
'ty'rt 'ry'rl (l)
dilakukan dengan cara mengubah peraturan []tt1t,ltt lt't tl 'ttrrl lr''tti'tlr'rt'trr
APBD sebagai dasar pelakSanaan, untuk sel;ttl;ttlrty,r rlt,ttt'l';'ttl"rrt rl'tl'titr
rancangan peraturan daerah tentang perubaltttrt Al'lll )'

?
(s)
(6)
(7\
(l)
(2)
Pcrgcseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang
APBD.
Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD.
Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur
dalam peraturan BuPati.
Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD
Pasal 139
Salrlo irrrr;garan lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan
tahutt,tttr;qaran sebelumnYa,
keadaan ydlg menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1-r3 ayat ( I ) huruf c dapat berupa :
a. mernbayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD
sebagaimana dintaksud dalam Pasal 125 ayat (2);
b. Melrtnasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
c. mendanai kenaikarr gaii dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
pemerintah;
d. mendqtnai kegiatarr lttttittt;ttt ',(:',tloi dengan ketentuan Pasal 120;
e. mendAnai proganl t!,ttt kcqi,ttan baru dengan kriteria harus
diselesaikan samaJri dcttc;.ttt lr.tt,n akhir penyelesaian pembayaran
dalam tahun anggarittl lrt't;,tl,ttt; tl,ttl
44
(3)
(4)
(s)
r1\
(2)
L rrrt:lrclunari kegiatan-kegiatan yang capaiarr lrrtlr.l Lirrr.r i,rry,r
rlitin-c;katkan dari yang telah ditetapkan senrrrlir rl,rl,rrrr lrt'A '.l,t,lr
tdlrun anggaran berjalan yang dapat diselesaik(ilt ,,rilr|',rt rh.rrrl,r,
ll.rt;rs akhir penyelesaian pembayaran dalam tahrrrr,rrr, l,j,rr,rrr r.,r,,,,,
berjalan.
Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya urrlrrk 1r.rrr l,rrr.r,rr
pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf .r, lrrrrrrl lr, lrrrrrrl
c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DppA l,Kt,tr
Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya urrtrrk nrr.rrrl,rrr,
pengeluaran sebaEaimana dimaksud pada ayat (2) huruf tl thlrrrrrrrl,r.,il,r
terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya urrlrrk rrrt,rrrl,rrr
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e rllfurrrrrrl,r,,rh
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
Bagian kelima
Pendanaan Keadaan Darurat
Pasal 140
Keadaan darurat secagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayiit (l) lr,rrrrt ,l
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintalr rl,rr.r,rlr
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
Ir. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.
d.
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
memiliki dampak yang signifikan tei'hadap anggaran dalanr r,rrx;h.r
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan penqt:lrr,rr,rrr
yang belum tersedia anggarannya/ yang selanjutnya diusulkan d.rl,rrrr
rancangan perubahan APBD.

f , I
f'r.nrliill'r.ln hr.'rrl,r,rrr (l.lrurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
rti'r,rt",rrrt ;r,rrl,r .ry,rt (2) dapat menggunakan belanja tidak teiduga.
t) t',rt.rrrr lr,rl lrr'l,rrr1,r tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
.,)
il
rt)
r)
I0'l
| .ll,l
'r
'
rrr.rrr;(lurl(rkan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
Itrrr.r;,r I)roqram dan kegiatan lainnya dalam tahun airggaran berjalJn;
r l,tn/,rl,rr.t
l, ilr('ln(trrf ;ratkan uang kas yang tersedia.
l't'r{r'hi,r,rn dimaksud pada
"cbagaimana
ayat (2) termasuk belanja untuk
lr'1,'11s1,111 rrrt.rrdcsak yang kriterianya ditetapkan-dalam peraturan daerah
Irtrl'tnrlnl'lll).
l'rrlt'rr,r lrr:l,rrr.;a untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
,ry,rl (',) nrclrrakup :
'r lrr{xI(rrrr rlnn kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
1rr.111111 llr ,,t:dia dalam tahun anggaran berjalan; dan
l, l.r'lx'rlrr,rrr nrendesak rainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
k.rrrrri.rr yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
l1r'nl;rrlw,rl,rr ul(llg capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
,l,rl'rr t,rlrrrrr an

tr f,t r\',t't'lrrl,rrr trl'l,A i,Kl)[) scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
I r I rli,Jilil,r&,ilr ,,r'lr.rr1.ri dasar penyusunan rancangan peraturan daerah
It.nl,rrrrl Irt.ltl).tlt, lI krxltta APBD.
t-')
tl)
il)
(.')
peny ia pa n f"xt:?l jTli,llo"
r.,u n Ap BD
Pasal 143
lrl'A',1'.1'l) y,rng memuat program dan kegiatan baru dan DppA-sKpD yang
'r[.rrr rlr,rrrt;r;rrkan dalam perubahan ApBD yang telah disusun oleh sKpD
,lr.''rrrrr,rk.rn kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TApD.
l'r'rrrlr,rlr.r',.rn oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara
lrl'A',1'il'l) dan DPpA-sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
lr'lrrl,rk,rrr unrurn perubahan ApBD serta ppA perubahan ApBD, prakirian
ril.rtrr y,rr(l direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen
l!"r'n{ 'lr'r(ul lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis
lrr.l.rrrl,r, ,,t.rrrdar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
lr,rl,rrrr lr,rl lrtrsil pembahasan RKA-SKPD dan DppA-sKpD yang membuat
l,r,rtr,ilil rldn kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan ApBD
I.rrl,rp,rl kctidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
,ry,rl (.r), SKPD melakukan penyempurnaan.
Pasal 144
I{KA SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DppA-sKpD yang
,rk,rrr dianggarkan dalam perubahan ApBD yang telah disempurnakan oleh
"Kl'D, disampaikan kepada ppKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TApD.
RKA SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DppA-sKpD yang
rrk.rr dianggarkan dalam perubahan ApBD yang telah dibahas TAPD,
rli;.rdikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Jrt:rrrbahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran
1rr.r rrlr.rlrAn APBD oleh ppKD.
46
Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD
Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ApBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Perubahan APBD
Pasal 145
Rancangan peraturan tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati lt'trt,rrrr;
penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pencl.rlr,rl,rrr,
belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak nrcrrr;,rl,rrrrr
perubahan.
Pasal 146
(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sclt,rr;, rnn, rr, r
dimaksud dalam Pasal 145 terdiri dari rancangan peraturan dacrirlr tlrrt,rrrrl
perubahan APBD beseda lampirannya.
(2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud p,rrl,r ,ry,rl
(1) terdiri dari :
a. ringkasan perubahan APBD;
b. ringkasan perubahan APBD menurut ilrusan pemerint.rlr,rrr rl,rr,r,rlr
dan organisasi;
c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintalr.rrr rl,rt'r,rlr,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan lx'rn('rrrrt,rlr,rrr
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kt,,,r.l,rr,r,,.rrr tl.rrr
keterpaduan urusan pemerintahan daerah

(t)
(t)
(t)
I ).
,')'
l,rlxrrarr realisasi anggaran yang telah ditetapkan
rr.rrqanperaturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun
;xrrubahan anggaran yang direncanakan;
ncraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu)
tahun terakhir seberum tahun perubahan anggaran yang
direncanakan;
t). laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
I (satu) tahun terakhir seberum tahun perubahan anggaran
yang direncanakan;
Ir,
l,
4). catatdn atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun
perubahan anggaran yang direncanakan;
tlaftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
dlselesaikan dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran ini; dan
daftar pinjaman daerah.
Pasal 147
l{,rrrr rrrrg;rn peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
-,r'lr,rrl,rlnr.lla dimaksud dalam pasal 146 ayat (2), terdiri dari rancangan
pnrntrrrer' Bupati tentang penjabaran perubahan Apdo beserta lampirannyl,
lrrrilplran rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
It,rcllri dari :
,r. rngKasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah; dln
It, penjabaran perubahan ApBD menurut organisasi, program, kegiatan,
kelompok, ienis, obyek, rincian obyek pendapatan-, belanji dan
pcmbiayaan.
Pasal 148
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan ApBD yang telah disusun
oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
47
(2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBt) r,r,lr,rr;,rlrrr,r
dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati krlr,rrl,r irl'ltir
disosial isasikan kepada masyarakat.
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang pcrrrlxrlr,rrr nl'lll!
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat menrbcrikatr trrfurrrrr,r
mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta nrar,y,l,rk,rl rl,rl,rrr
pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direrrcall.rk,ur.
(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perrrb.rlt,rrr Al'lllt
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan
Raperda Perubahan APBD
Pasal 149
(1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pt.rrrlr.rlr,
APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kc,tlua
bulan September tahun anggaran berjalan untuk Inctxl.tl),tlk'l
persetujuan bersama.
(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dirturkr,lrrl p,rrl,r
ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturarr tl,rr,r,rl
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kclril,rk,r
umum perubahan APBD seda PPA perubahan APBD yang telah disclr,rk,r
antara Bupati dan Pimpinan DPRD.
(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan pctalttt,rt
daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayal ( t)

tr:rtilr't t,*rl,.ll r (lir1,r) lurlan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
lr.rirl,ltit
F v a I un c | fi ,i n

BAB IX
PENGELOLAAN
KAS
Bagian pertama
pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas
Pasal 153
( l) ltt',rl,rlr,rra Umum Daerah (BUD). dan/atau kepara bagian keuangan
tx'rt,rrrr;qungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas
r l. rr.r,tlt.
()) tlntuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lrcndahara umum daerah membuka rekening kas umum daerahpada
bank
yang sehat.
( l) l't:rrunjukkan
9unf
sebagai penempatan rekening kas umum daerah
'.*bagaimana dima.ksud pada ayat (2) ditetapkan deirgan keputusan Bupati
rlan diberitahukan kepada Dewan pemvakilan hakyat oJeran Kabupaten,
pasal 154
tlrrltrk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas
kr'lrarli'r sKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan
rrkr.rring pengeluaran
dan
pada bank yang ditetapkan oleh Aupati.
pasal 155
( l) Iiekening pcnerintaatt sebag.rirrrana climaksud dalam pasal 154 digunakan
rlrtuk ntcltantl)rl)q pcrrcrirrra;rrr dacrrrlr :;etiap hari.
()) !i.tltlr,r tt'kr.rrirrr; Jrr,rrr.r int,t,ln ,,r.lr,rrf,rirrr,rrr,r rlirl;rkslcJ pada ayat (1) setiap
.rklrlr lr,rrikr.r;,t w,tlllr (ll.,r,lork,trr.,r.lrrrrrlrrry,r kr.rt,krtrrirrq kas umum daerah.
'lt)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Pasal 156
Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalanr p,r,,,rl I ',,1 ,lii,.
dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum dat:ralr.
Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeruaran ,,r'lr.rr;,rirr
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana penr;r.hr,rr.r' y,rrr
telah ditetapkan dalam APBD.
Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Pasal 157
Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerirrrl.rrr rl,rr
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatarr, lrr.l,rn
dan pembiayaan pemerintah daerah.
Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
a. potongan Taspen;
b. potongan Askes;
c, potongan PPh;
d, potongan PPN;
e. perierimaan titipan uang muka;
t. penerimaan uang jaminan; dan
g. penerimaan lainnya yang sejenis.
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
a. penyetoran Taspen;
b. penyetoran Askes;
c. penyetoran PPh;
d. penyetoran PPN;
e. pengembalian titipan uang muka;
f. pengembalian uang jaminan;
g. pengeluaran lainnya yang sejenis.

(.t)
(")
({ i)
( t)
(||)
(t)
())
I'r'irr'rirf r,r,rr kir,' scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai
l x.t rr.r ll I l,r, l I lrt:r hit ungan pihak ketiga.
l\'nt;t:lurrr.rlr kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai
Ix.rf

(s)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(' It'rrrlrirrrtr-r bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
;lt'r rc;t:luar';rrt.
Pr-'''t:ta'.r, pc-yabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
dilaksarrakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan.
Pasal 160
Urrtuk mendukung kerancaran
. tugas perbendaharaan,
penerimaan
bendahara
dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oieh pembantu
bendahara.
Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen fenerim"an.
Pembantu bendahara pengeruaran sebagaimana dimaksud pacra ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen p"ni"tuurun
atau pengurusan
uang
gaji.
,
"
n
","
ul3nil: : I;'f*., m a n
Pasal
161
Penerimaan daerah disetor ke. rekening kas umum daerah pada
pemerintah
bank
yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima
nota kredit.
Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
g. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor merarui bank rain, renrbaga keuangan dan/atau kantor pos
pihak
oreh
ketiga;
c. disetor merarui bcncr.lr,rra pt.rr.rirrr,ur'r orch pihak ketiga.
5l
ll'rrrl,r lxrrlrarga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran
okrlr pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud
1:.tlir ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
Pasal 162
n hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan
rnikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran
Taimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) ditetapkan dalam
.uran Bupati.
Pasal 163
Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan :
a. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
b. buku kas umum;
c. buku rekapitulasi penerimaan harian,
Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan
sebagainrana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR);
c. surat tanda setoran (STS);
d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan
peftanggung jawabkan penerimaan kepada Pejabat pengelola keuangan
daerah palinq larnbat tangggal 7O bulan berikutnya.
Laporan pcrlitrrqrlrrlr;j.rwirbitrr lxtrxtrirnaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) clilarrtllrri tlcrrrl.rn :

a. buku kas umum;
l). buku pembantu per rincian objek penerimaan;
c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
(6) PPKD melakukan veril'ikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung
jawaban penerimaan sebagaimana
"
dimaksud pada ayat (4).
(7) Vcrifikasi, evaluasi dan anarisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
rlilaktrkan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
(tl) M0k,ttti:,tttt' (l,ttt litttt ciu.il vcrifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimna
rftrrrirk',rrrl ;l.rrl.r iryat (/) tri,rttrr dirrirrrr 1x:raturan Bupati,
[).t",tl I (r,1
(1) Dalarn hal ollyck Pr:rul..rPat.rrr

Pasal 166
(ll lr.r rrl,rlr,rr,r ;rr.rrcl'irrraan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang
{ltlr'rinr.ilry,r ke rckening kas umum daerah paling lama 1(satu) hari kerja
tnf rtltrrrt; scj:rk uang kas tersebut diterima.
(.')" lt.rrrl,rlr,ucr penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti
lt'rr.'rinr,r.ill dan bukti dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada
I r.nr l,tlt,l.r penerimaan.
pasal 167
I rirl,urr lr,rl lx:rrcJahara penerimaan berhalangan, maka :
(l) ,11r,rlrl.r rnclebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
lrlnrl,rlrara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
;rr'l,rlr,rt yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
lrt'rrrl,rlr,rra ;renerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang
I x'r,,, rr rr 1kr rttl n dengan diketahui kepala SKpD;
(,') ,rp,rlrtl,r rrrelcbihi 1(satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus
rliltttt;ttk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah
l(,ltlll(t;
( l) alrabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
rrrt'laksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
rrrt'rrc,;undurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
;x,ncrimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
53
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Bagian Keempat
Penatausahaan pengeluaran
Paragraf 1
Penyediaan dana
Pasal 168
setelah penetapan anggaran kas, ppKD dalam rangka milr).rjr.rrrr.rr 1,r.,
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SpD).
sPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa ltUt) rrntrrl.
ditandatangani olek Pejabat pengelola Keuangan Daerah.
Pengeluaran kas atas beban ApBD dilakukan berdasarkan 5r,r) ,rr,rrr
dokumen lain yang dipersamakan dengan SpD.
Paragraf 2
Permintaan pembayaran
Pasal 169
Berdasarkan sPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan deng.rn st,l)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), bendahara pcncl(,nr,r,rl
mengajukan sPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anq(,(r(rl
melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerya perangkat [)irt.r,rlr
(PPK-SKPD).
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. SPP Uang Persediaan (Spp-Up);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
c. SPP Tambahan Uang (Spp-TU);
d. SPP Langsung (SPP-LS).

lI ,
r)
l,')
l)asal I /0
['lrllrrllrlldtr rlilll ln'll(l(ljtlilll dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara
i,,,;;;,;i;,,;;,.,r rttrirtk nremperoleh persetujuan dari penggunaan
+1ilrJrJiil ilil/ktl,1".t pcllgguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
I n!rrUltlat I tl,lll(l l)crscdiaan'
lrirl,ilrrrrtt ',1)l' IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
,,ur,rl {l
gx:ttgantar SPP-UP;
lr r lr x f k,l"(ll1 SPP-UP;
I rinr i,ltl SPP-UP;
rl ,,,rlttt,ttt SPD; ^r^L
tr rlr,rft :,urat pernyataan untuk ditandatangani oleh..pengguna
,rrrr;t1;rran/kuasa pengguna anggaran ya:g menyatakan bahwa uang
;:';il' ;il;ffi tiout'"Jp"tsu-nu\un untuk keperluan selain uans
tx.rr,t:cliaan saat pengajuan SFZO kepada kuasa BUD; dan
i,rttttriratt lain yang diperlukan'
Pasal 171
l'elrr.tltil,ttl {lilI pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
,,ntur mli.peroleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa
',..qr.ltt,t,ttt
1r...(l(1,.(t .rnggaran ,"firi ppf-'SfpO Oitam rangka ganti uang persediaan'
lrokrrrrtctt SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
:;urat Pengantar SPP-GU;
ringkasan SPP-GU;
rincian SPP-GU;
rurat pengesahan laporan pertangg.ung jawala1 bendahara
pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
salinan SPD;
f.draftsuratpernyataanuntukditandatanganioleh.pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang me.nyatakan. bahwa uang
yang diminta tioil ii"p"rgrnu[in untuk keperluan selain ganti uang
b"ri"aiuun saat rl.
lr
(.
tl
pengaiuan spzo kepada kuasa BUD;
(t. iampiran lain yang diperlukan'
54
Pasal 172
Ketcrrtuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170 dan Pasal 171 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah.
Pasal 173
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
tambahan uang Persediaan,
(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat Pengantar SPP-TU;
b. ringkas SPP-TU;
c. rincian SPP-TU;
d. salirran SPD;
e.
l'.
surat pengesahan SPJ;
surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
g.
tambahan uang Persediaan;
draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang oiminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan
uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
h. lampiran lain Yang diPerlukan.
(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPK[)
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan darta
ditetapkan dalam peraturan Bupati.
(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam I (sattt)
bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 174
*.,tll,ilu,lr rl,rf lrrre-n ',1,1r 1,',, SPP-GU dan SPP-TU Sebagaimana dimakSUd dalam
rr,,,rt tlr ,1y.11 (t), l',r,,,r1 l/l ayat (1) dan Pasal 173 ayat (1) digunakan dalam
rr1;!,r gx.l;rk',,r.rr,l,1r 1x'ltr;tlluaran SKPD yang harus dipertanggungiawabkan'
Pasal 175
ti l,r,rrrrlrll,lr

i,f,F l1- llekltrla lr,lt.tttt; clarr jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
I'F6rlrii11,li€tr Inttr;,,1ttt; kcpada pihak ketiga dikelola oleh bendahara
; *-t tt lr
rlurtt itl t .
it't' ill'/(,ll/lll ,,t,lragaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran
lrerrq--lu,unn l,tlnrtt

Pasal 184
alr lafttttt atluudldtl ltt't'lkhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
,,0',,',.'1"'i,,tilr t,l'M yitng rriembebani tahun anggaran berkenan'
Paragraf 4
Pencairan Dana
Pasal 185
Frtaqa ltt,l) rneneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
freltg$tllht arrggaran/kuasa pengguna anggaran agar yang
.pengeluaran
rltal*knrr met#piui pu'gu Oan me*einihi persyaratan yang dietapkan
rlnlattt ;x'laturan 'rlak peundang-undangan'
Kelenqkdl)ilfl dokumen SPM-UP dan SPM-TU untuk penerbitan SP2D
.
arlalalr'.,r,ilrrt pernyataan tanggunglawab pengguna anggaran/kuasa
lt€f lgutlllil nllggaran'
ItFlenukdltnlt dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
A.i|t||iltpengesahanpertanggungjawabanbendaharapenge|uaran
;x.rlodc sebelumnYa;
lr, rittgkasan pengeluaran per-rlnclan objek yang disertai dengan
bukti'bukti pengeluaran yang sah dan lengkapi
r, bukti atas PenYetoran PPN/PPh'
Kelt'trgkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
n. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa
Pcngguna anggaran; dan
lr, bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
Perundang-undangan;
)t)ahrntha|c|okuntcnSPMsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dinyatakan
'
lertr;k;rp, kua:;a fll,JD ntcnerbitkan SPZD'
57
((,) Dalanr hal dokumen spM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeruarin tersebut
melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbiikan sp2D.
(7) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menlndatang-ani sp2D.
Pasal 186
(1) Penerbitan sp2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g5 ayat (4) pating
lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan spM.
(2) Penolakan penerbitan sp2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat
(6) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan
SPM.
Pasal 187
(1) Kuasa BUD menyerahkan sp2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepadS
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(2) Kuasa BUD menyerahkan spzD yang diterbitkan untuk keperluan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga,
(3) Dalam hal kuasa BUD menolak spM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 185 ayat (6), SpM dikembarikan paring iambat 1 (satu) nari [erii
setelah diterima.
Pasal 1BB
Dokumen yang digunakan kuasa BUD daram menatausahakan pengeruaran
perintah pencairan dana mencakup :
a. register Sp2D;
b. register surat penolakan penerbitan Sp2D;
!.
buku kas penerimaan dan pengeluaran;
d. daftar penguji Sp2D.

(l)
(,')
(t)
( -l )
Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 189
lk.rrclalrara pengeluaran secara administrasi wajib
rrrt'rrrllcrtanggungjawabkan pengguna uang persediaan/ganti uang
1xrr,,r,:cliaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-
',Kl'[) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
lrokrurrt:r'r yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawabkan
pr.n(l(,luaran mencakup :
,r. rcAister penerimaan SPJ;
lr. rcgister pengesahan SP ;
( . r;urat penolakan SPJ;
rl. rcaister penolakan SPJ;
(', rt.gistcr penutupan kas.
It,rl,rrrr rrrcrnpcrtanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen
l.rlrur,rl lrtlrtanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud
p,trl,t,ry,tl (l ) mencakup :
,r rlrrr;k.tr,itn pengeluaran per-rincian objek yang disertai dengan
bukti [rukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian
olrjck yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per-rincian objek
rlrntlk:;ud;
lr lrtrkti alas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara melalui Bank
I x'n t('t irrl,rlr ltrirrrtya.
I r,rl,rnr nrr.nllrr.tl,ll(;r;rrnr;l,rwirlrkan pengguna uang persediaan, dokumen
l.r|.r.rrr lr.rl.rrrltlurrrll,rw,rlr,rlr r,t'lrirqaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
I t rcr rr ltrt lr r,th,rt r
il. lrrtkrr k,r,, ltntln;
lr. lrrrktt,,lrtrp,rrr,rrrlr,rrrl;
( . lrtrktr p,r;.rk;
rl. rt:qi:,ter1lcrlrtrr1r.trrk,r,,.
58
(1,) tluku Kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ;r rtlrrrrr
setiap bulan dengan sepengetahuan dan p"rrltrlron rx,r rr r( rr, r,r
anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(6) Dalam hal laporan. pertanggungjawaban sebagaimana crirr,rk,,rrrr p,rrr
ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan srrrar
laporan pertanggungjawaban.
1x,rrt;r,,,,
(7) Ketentuan batas wakttt llcr,.:rbil,rn .,ur,rl
l)(,n(f(..,,r1r,1r 1,r,,r,11
peftanggunqjawalltrr rlilt,l,rpk.trt rl,rl,rlrr kr.prrlrr,,,rrr ltrri r,rlr
(li) llttlttk lr,rltlr l.rlxrr,rrr lrr.t lrltr(lr,llnr;;,rw,tlr,ril
lr.rrl,r.tflrir l11lililt ,.,lr',rl,,, ,ilt.
1X'rt,rtrr;rIrrtrrl,rw,rlr.rrr l,f.,rrr.lr.r,rr rl,nt,t lt,lart lrdratttltct, rli,,,rrrlr,rrf,r
lr,rlrrrrl l,rrrrlr,rl l,rrrr1rl,tl J I llesenilrctt
(t)) | tlllol,lll Jx'tl,tttrlrlrtrr;l,rw,rlr.rrr lrr.t!rlr,l1.y-trt ,.r,lr,rrl,r11r,trr.l rllrrr,tl..rtrl
,ty,tl ( |
l,,rrl,r
) lltr,rtttrtrrr rl,rl,rrrr lrr.r,rlrrr.lr llulr,rll
l',r.,,t1 l,l0
L).tlitttt ltr()l.lkuk.ill vt'il1rk,r,,r rlt,r,, Lrf)r)r,rr lx,rl(il1(,(lurtr;.;aw,rllan yarrgtli.,.rrrr;
r. trk, rr r,
PPK SKt,D bcrkt:wujrl;,tn :
a' meneliti kelengkapan doku.rcrr crar keabsahan bukti-bukti
yang dilampirkan;
pctxJ(.1il, il,ltl
b.
c.
menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per-rincian orr.1t,k y,rrr,1
tercantum dalam ringkasan per-rincian objek;
menghitung pengenaan ppN/pph
-
atas beban pengeruaran per rrrrr i,rrr
objek;
d' menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan Sp2D yang diterbitkan
sebelumnya.
lrt,rrrxt.
Pasal 191
(i) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berd;r:,;rrk,r
peftimbangan tingkatan daerah, besaran sKpb, besaranlumrah u.rrr; y.rrrrl

liheltrln, lrerl r*1;' 1.,'' ,,,, ftlkitt'i, konrpetensi dan/ataU rentang kendali dan
; rrr I tn rl rnrrr;,rt r r rl rlr.kl ll l, ttt tt ty.r.
1l llr,rrrl,rlr,rr,r pt.rulr.lrr,r,lr lx:tl)l)illtu wajib menyelenggarakan penatausahaan
lerlr*rrl,rp..,r.hrrrrlr ;x.rrr;t'ltriualr yang menjadi tanggung jawabnya.
li ltill ililrrr rhrkttrrrr.rr y,rrr

ile.*r,lalrili1 lrt'l!rl('lll,ll,lll/lx'll(l'lllerra
desa sebagaimana dimaksud pada ayat
itt rr.'f rl,iill",lll ',1 'l 'lIj tli:;crtai dengan lampiran dipersyaratkan
.yan.g,
|5:1i,rrl-i lr'gr.tl,r tk",,t lxrrkcnaan setelah ditangani oleh PPTK tugas
l!i illlr.lltlll,lll
l,1,lr.rl,r rL",,t ',cl).l(Jairnana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS
rli,:r,rt,ri llr,lrr|,rr t

Pasal 200
( I ) lrl',tt'ttt .rktttttansi pemerintahan dilaksanakan oleh PPKD'
(/) Sl:;tcm akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
( l) l,l,K SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan
gx.l.rkmnaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
rlntt lxltdahara Pengeluaran.
Pasal 201
( I ) lx:r'ttuat transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan
buktl transaksi Yang sah'
(/) fbncatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
kronologls sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan'
Pasal 202
(l) Iransaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal
scbagaimana dima-ksud dalam Pasal 201 ayat (1) selanjutnya secara periodik
cllposting ke dalam buku besar sesuaidengan rekening yang berkenaan'
(i ) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada
\eti.1p akhir periode sesuai dengan kebutuhan'
(t) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode
berlkutnya.
6l
:1)
"2)
Ba$ian Kedua
Kebijakan Akuntansi
Pasal 203
Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi
pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan.
Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan sefta laporan keuangan'
3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya
memuat :
-derinisi,
a.
pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam
b.
laporan keuangan;
prinslp-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan'
4)
6)
Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan
kapitalisasi aset.
Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan
terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan,
belanja pengiriman, pajak dan nilai imbalan lainnya yang dibayarkan
sebagai komponen harga perolehan aset.
Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah aseflsetara kas dan nilai wajar
imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

(l)
(.'I
Pasal 204
I'i.nx,rlrrl,rlr rl,rcr.rlr sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
I r.t I lr.r ir rl,tlt tl,ttlt clh.
Kr.1r,rl,r SKl'D sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD
y,lx; tlr.,.rrnpaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan
|'r.nr('l rtllh daerah.
( r) f r'gr,rl,r lllUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD
y,rrrt; rli:,ampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan
| !(.il1ilr illtah daerah.
(,r)
Kr,p.rlir BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD
y,rrt; rlisampaikan kepda Bupati dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai
r lr,rrr;,rrr pcraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD
Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD
Pasal 205
proscclur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer,
62
Pasal 206
(t) llilkti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
r;t'bag;aimana dimaksud dalam Pasal 205 mencakup :
rr. surat tanda bukti Pembayaran;
b. STS;
(:. bukti transfer; dan
d. nota kredit bank'
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
dengan :
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau
b.
c.
SKR; dan/atau
bukti transaksi penerimaan kas lainnya'
Pasal 207
(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
pcnerimain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 terdiridari :
(2)
(1)
a.
b.
buku besar Penerimaan kas;
buku besar; dan
c, buku besar Pembantu.
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 205 dilaksanakan oleh PPK-SKPD'
Pasal 208
PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian-lawan asal
penerimaan kas berkenaan.

!j.Fi-l- ;rer irxlil ftltrirl ,rt,t,, transaksi penerimaan kas diposting ke dalam
l*rl.rr lr-;,Ft tehettlttrl lx't kcltaan.
'..Fli.il, allrlr ;rrrlrxl. ,,r,nruil buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
rlll rrl il; r rl3rl r;1{itl ( l.i,,irl lxrryusunan lapOran keuangan SKPD,
'
Paragraf 2
ProlodurAkuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD
Pasal 209
t'rn.,Frhlt .rkunl(!ni;i pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses
rlrrlill rlnrl lx.ncatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yarrg lrr.rk,rll,rrr rlcngan pengeluaran kas dalam rangka peftanggungjawaban
;rr,lrrhrirrr,r,rrr Al)tlD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
Af rllf n,,l konr;lrrtt.r .
l'rrrrerlur ,rkrrrrtarrsi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud
;rorln nynl (l) rrrt:liputi :
d .,ulr pto,,cclur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan
lr ..rrlr
1rro,;cdur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang
1 x.r,,r'rlhan/tambahan uang persediaan.
Pasal 210
lluklt ll,1rr,,,tksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
srlr6r.11lnl,1n,r dinraksud dalam Pasal 209 ayat (1) mencakup :
e
"l '/l); rtlnrr
lr rtolrr rlt.lx:t bank; atau
r lruhlt lr,rnsaksi pengeluaran kas lainnya.
llrrklt ir.lr,,lkri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
r lt.ttr;;ilI :
,1. :'l'M; dan/atau
lr, JrPD; dan/atau
r = kwitansi pembayaran dan buktitanda terima barang/jasa.
63
( ])
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
tluku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
lxtngcluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
rnencakup :
a. buku besar pengeluaran kas;
b.
c.
buku besar; dan
buku besar pembantu.
Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
209 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
Pasal 211
PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian-lawan asal
penerimaan kas berkenaan.
Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.
Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset Pada SKPD
Pasal 212
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,
dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.

{ ll
t'l I
(',)
il)
(.')
(ll
(-l)
(t,)
l'..lr,rlrilil.r'.1 y'rr(l lx'r1,if.rI sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi
,,,rl,rlr '.,rll hlilr.r i,r rrrt:ruunbah volume, menambah kapasitas, meningkatkan
lrlrtt,,i, rrrr.rrtrrr;k,rtk.rrr cfisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
f'r'nrlr.rlr.rrr kl,r,,rlrkasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lr.,rrrli,r prrrrlr,rlt,rr) ;rset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.
l'r.rryrr,,rrl,rrr ,,cbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian
rrtl,ri ',r'lrulrrrrrt;arr dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
I r'l,r1 r.
Pasal 213
',r.lt,rp ,r,,r,t tctap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan
pt'tryrr,,rrl,ur yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.
l\.rryrr,,rrl.rrr aset dengan Metode garis lurus merupakan penyesuaian nilai
o.,r.t lr,t,r1r dcngan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset
lr.l,rp y,rrrt; :;arna setiap periode sepanjang umur ekonomis ekonomis aset
lr'l;r1r lx.rk(,ttaan.
f 'r.rryrr,,rri,tlr aset dengan Metode saldo menurun ganda merupakan
pr.ny(',,u(r.rl nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan
rrr,rrrl,r.rt aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset
rlrlr,rrrrhrl;karr dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap
lx.tkr.n,t.ill.
l'r.rryrr,,ul,ur aset dengan metode Metode unit produksi merupakan
llr.rryr.,,u,ti.ur nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan
rrr,rrrf,r,rt .r.,et tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap
I u .t kt.l t.tit ll.
1\,rrctapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi
I xrr pt-.doman pada peraturan perundang-undanga n.
64
(t)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 214
Itrrkti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset
:,clrlgaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) berupa bukti memorial

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas Pada SKPD
Pasal 216
(l) I'rnt'rhr okuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai
. rlart rl,rrl ;rcncatatn, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
ydn(t lx.rkaltan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
rlllnkrrkln secara manual atau menggunakan aplikasi computer.
(/) l'ro',r\hr akuntasi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
( t)
(4)
(1,)
tll('ll( 'lktlP
:
n, l)engesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
lr.
(.
Koreksi kesalahan pencatatan;
Penerlmaan/pengeluaran hibah selain kas;
tl,
rt.
Pembelian secara krediU
Retur pembelian kredit
f . l,cmlndahtanganan atas asset tetaplbarang milik daerah tanpa
knrrsekuensi kas; dan
U, f)ernerlmaan asset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
lrro,,tldur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
grcrrr;csahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang
lrr,r.,trliart/ganti uang persediaan tambahan uang persediaan.
l'ro,,t{hrr akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
knrt.k,,i tcrhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting
kr.lruku lrcsar.
I'ro:,cchrr akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf c adalah
pcncrlmaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan
pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi bagi pemerintah daerah.
65
i6) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf d merupakan
transaksi pembelian asset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa
yang akan datang.
(7) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf e merupakan
pengembalian asset tetap yang telah dibeli secara kredit.
(B) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf f merupakan
pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa
ada penggantian berupa kas.
(9) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf g merupakan
perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dengan pihak
ketiga.
(10) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh PPK-SKPD.
(11) Bukti transaksi dan Buku yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain
kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.
Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPD
Pasal 2I7
:1) SKPD menyusun dan melaporkan peftanggungjawaban pelaksanaan APBD
secara periodik yang meliputi :
a. laporan realisasi anggaran SKPD;
b, neraca SKPD; dan
c. catatan atas laporan keuangan SKPD.
[2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah
yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

.
Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKpKD
paragraf 1
ProsedurAkuntansi penerimaan Kas pada SKpKD
Pasal 218
l't rt*,t'tltll itkttltl,tttt,i penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai
rlar I rrm ,rlrtlrilt, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
ln'rkatlarr rk'rrr;,rrr penerimaan kas daram rangka pertanggungjawaban pe'iatsanaai
Al'llll ynn(f rl,r;r.rt dilakukan secara manualatau menggunakan aplikasi komputer.
Pasal 219
(l) llrrktt transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
,*.lr,rr.;airnana dimaksud dalam pasal 218 mencakup :
11. buktitransfer;
b. nota kredit bank; dan
(,,,uratperindahpemindahbukuan.
(/) lltlkll trar)saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
(l(.lt(,,il1 :
rl.
t.
g.
h.
Surat tand asetoran(STS);
Surat ketetapan pajak daerah (SKp-daerah);
Surat ketetapan retribusi (SKR);
Laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan
Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
Pasal 220
(3) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas sebagaimana dirnaksud dalam pasal 218 terdiridari :
a. Buku jurnal penerimaan kas;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.
66
r) ['ror,ccfutr akuntansi penerimaan kas Sebagaimana dimaksud dalam
l);r;irl 218 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
r)
s)
Pasal 221
l;ungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana
climaksud dalam Pasal 219 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian-lawan asal
penerimaan kas berkenaan.
Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.
6) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD'
Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
Pasal222
)rosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
nulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
rerkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban
rclaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikasi komputer.
Pasal 223
(l ) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal222 mencakup :
(5) SP2D; atau
(6) nota debet bank.
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
dengan :

Itl
(11
(r)
{.')
('l)
il
l,
| "lrl
'
',1'l'1;
r | ,rl,.rirl lx.n(l(:lLraran kas dari bendahara pengeluaran; dan
,l l'lil,rn,,i pr,rrrluyaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
llrrl,rr y,rrrrl rlir;rrrr,rkan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
1r.rrr1,.lrf,rl,rn k,r,, l,cbagaimana dimaksud dalam Pasal 222 mencakup
.r lrrrIlr lx:,,ar pengeluaran kas;
lr lrrrktt lrc:sar; dan
, lrrrkrr lx.:;ar pembantu.
f 'prr,,t.rfrrr ,rkrrrrtansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud datam Pasal222
rrrr.rrrlr,rk,ur f ungsi akuntansi SKPKD.
Pasal 224
Irlrr1,,i Aktrrrtansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas
.,r.lrrr1,rtrn,ur.r climaksud dalam Pasal 223 ayat (1) melakukan pencatatan ke
rl,rl,rrrr lrrrkrr jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian-lawan
;l.,,ll pr.nr.t irrraan kas berkenaan.
1,r'r,r,r grr,rioclik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
lrrrkrr lrlr,lr rekening berkenaan,
',r.li,r1r ,rklrir ;reriode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
rlilrrlrrp ,,t:lr,rriai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD
Pasal 225
( l) l'ro,,r:dur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan
rl,rrr J:el;rporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi,
67
(.')
(l)
(2)
(3)
(1)
;x.rrrlr,rlr,rrr klasil'ikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang
r ltl r r,r,,,ri/r lrrlltnakan SKPKD.
l'ro.,r'tlur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali
rl,rl,rnr 1r'rrgclolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
Pasal 226
tlukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) berupa bukti memorial
dilampiri dengan :
a. berita acara penerimaan barang;
b. surat keputusan penghapusan barang;
c. surat keputusan mutasi barang;
d. berita acara pemusnahan barang;
e. berita acara serah terima barang;
f, berita acara penilaian; dan
q. berita acara penyelesaian pekerjaan.
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam
prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1)
mencakup :
a. buku jurnal umum;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.
Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1)
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
Pasal 227
Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) mcrnbuat bukti memorial.

FI Frrl,ti f rr:.rrrurl,rl .,r.1 r,rr;,tittt.ttt,t tliltraksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
1rei111-t ilfnrrrr;r.,1 tnr.n(l(rtltt jttnis/nama aset tetap, kOde fekening, klaSifikaSi
r,.r-l ir.i,rlr, rrtl,rl ,r,,r,l tr.l,rgr, tattggal transaksi dan/atau kejadian dan diCatat
f t,rlitlitnt lrrtf rt lttt tt,tl ttttttlltt.
f1
lt
'
t)
iT
(t)
('l)
::ri:i
'1 'r I'rr1 lrrrllh ltrrrt,tl ,ttas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting
irrlirlanr lrttl..tt lx",,tt tckctting berkenaan.
',t'tr,r1r ,rklrir lx,rrrxlt: scmua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
, lit r rl r rl r .,r'l r,rt;,ti (l.tsar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD
Pasal 228
f ,1o..r.rhl ,rkrrrrl.ulsi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai
rl,rr i rl;rrl lx.rx,rti'ltan, pengikhtisaran/ sampai dengan pelaporan keuangan
yarr,1 lr:.rk,rit,rrr clcngan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
rltlal,rrh,rrr ,,(,( rlrit manual atau menggunakan aplikasi computer.
l'ru.,r,rlrr,rkurttasi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rr rr'trr ,tkil1t :
(,r) Korrk:,i kcsalahan pembukuan;
(lr) ['r,rryt,,,rraian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan
Itr.rr,rrrr;.rlr pada akhir tahun;
(r ) lrr.hl,r,,llrk;rsi belanja modal menjadi aset tetap; dan
(rl) lrt'hl,r',if ikir:,i akibat koreksiyang ditemukan dikemudian hari.
l'srr..t.rhrr rrkrlrt.rrrsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
f rrrrt;.,i ,rkttrttrrn:ii pada SKPKD.
llrrkli tr.rrrstrksi dan Buku yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain
k,r,, r,c[ac;aimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
llt rgrat i.
68
(1)
(2)
r1\
()\
(3)
(4)
Paragraf 4
Laporan Keuangan pada SKpKD
Pasal 229
Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik
kepada Bupati.
Laporan arus kas disusun dan diisajikan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
BAB XII
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bagian Peftama
Laporan Realisasi Semester pertama APBD
Pasal 230
Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pcrtirrrr.r,rr(r(r,rlrr
pendapatan dan belanja sKPD sebagai hasil pelak:;irrrir,rn (ur(l(11u,rr y,rr(l
menjadi tanggung jawabnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) rlr,,t'r l,rr rlt.rrr;,rrr l)r(x,'ro:,r:,
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ay;rt (,)), rlt,,i.rpk.rrr ok,lr l,l,K SKpD
dan disampaikan kepada pejabat pcn(l(lurlr (ul(l(l(l(ul rrrrluk rlitr:tapkan
sebagai laporan realisasi semestcr J;r.rlirrrr.r (ll(l(l,rr(l) llclrclalxrlan dan
belanja SKPD serta prognosis untuk (r (t'rrirrrr) llul.rrr lrcrikrrtrrya p.rling lama
7 (tujuh) hari kcrja setelah semc:;tt,r lx,r t(un(r l.rlrrrrr .rrqr;trrlrr berkenaan
berakhir.
Pejabat pengguna anggaran lncrry;lrrpaikarr laporarr realisasi semester
pertama anggaran pendapatan darr belernja sKpD :;crla prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dirnak:;rrd llada ayat (3) kepada

(l)
I'l'l'lr ',r.lr.l, l,tt rl,r,,,l ;x.nyu,,unilt lirlloran realisasi semester pertama APBD
;i,rlirt; l.rnr,r l(t 1',r.lrrlulr) lr.rri kcrja setelah semester pertama tahun
n'lli,,it,rr I I'r,t 1.,.t Lt,tt I I rr.t,tkltit.
l'l.,al 231
l'f 'l, lr ri* ilyil,.rlrr l,r;r,r,rrr rr',tlr,,,t.,i semester pertama APBD dengan Cara
rililr,1r;,rl,ilrr,ll*,.rii ',r'lrrrillr l,rlrot,rtr realisasi semestgr pgftama anggaran
1r,rl;ilr,rl,rtt rl.rn I'r.l,rrrl,r',1..1,1 ),,('bagaimana dimakSUd dalam PaSal 230
,t1,11 ( f r l,,rltrul l,lrrlr,rl ,tritrggu kedua bulan Juli tahun anggaran
1,.'rF''rr,i'irr
'l.rrr rli'.,rnr1r,rl[,rrr kr,p,r

{"1
(/l
(il)
(t)
(2)
| | | lul .lt ,1,
, l,rlrrrt,tll,tlll',K,1',;
,l
'.tl.tl.ttt,rl,t',
l,tlxlt 'ttt kcuangan'
l,rl,,,,rr l'r'rr,rlrrl,rll 1;cbagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
,li ,.rill,.rrr '.r",tt,tt tlt'ttt";an peraturan pemerintah yang mengatur tentang
'.l,rr r, l, tl, tl' r tt tt,tt t',t 1lt:nterintahan'
t,rlr,r,rn kr'rl,rrr(l

{l}
(iJ I
il)
(,')
( t)
l)asal 237
Ar;r,lrlrt grc111lri1lri1.,,rtt titl)r:t(lit tentang pertanggUngjawaban pelaksanaan
Alltll r ,,r:lrrrrl.rl1r,11,t rlittt,tk:,ttcl dalam Pasal 236 ayat (3) ditentukan oleh
llltFlt
I'r'frir'lulu.rrr lrer,,,ltt,t tcrhadap raperda yang telah dibahaS Sebagaiman
rllrr.rl"rrrrl 1r;rrl,r.ry,tl (l) oleh DPRD paling lama 1(satu) bulan terhitung
rirjlrtf |,11r-t ( 1,1 (lil('l lltlal.
Bagian KeemPat
F vaft l a f i Rrt pefda tenta ng Pertan ggu ngiawaban Pelaksanaa n APBD
Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 238
lrnlrerrl,r frvttang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah
r ll.,r.l Ulrrt lrcrsama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang
pr-rrlirlt,ttiut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan
,,l,.li tlrrlxrti paling
-lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur
rrrrluk dtcvaluasi.
ll,r,,il cvaluasi disampaikan Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima
trt.l.r,,) hari kerja terhitung sejak diterimanya raperda dan rancangan
tlr.r.rturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
A1r,rl-rila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi
peraturan daerah dan peraturan Bupati'
7l
(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai dengan kepentingan urnum dan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DpRD, dan
Bupati tetap menetapkan raperda dan rancangan peraturan Bupati
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membatalkan peraturan
clacrah dan peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan peraturan
1 x:r'rrndang-undangan.
BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pedama
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 239
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur, meliputi
pemberian pedoman, bimbingan supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
Pasal 240
(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan
tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

I
(r) r,..rrr,rw.r",n trr.mt(t{t,lnn keuansan daerah berpedoman pada ketentuan
ti 1,'lr'r.
' tr.|lIrl, r{t l tdungan.
"".**,fl5j":inf*."
Pasal242
. Bagian Kedua 'emeriksaan
pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan daerah dilakukan
pengendalian Intem
'leh BPK sesuaidengan peraturan p€rundang-undangan.
Pasal24l BAB XIv
KERUGIAI{ DAERAH
{ I ) I',rl.t Inngka meningkatkan kinerF transparan dan akuntabilitas
Irlxtr'lolilln keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan
"l',t'rn txrgendalian (,')
(l)
(4)
intern di lingkungan pemerintahan daerah yang
rtt)|l l)[xtya,
l'r.|l(l'rxl,rh(rn intern sebagaimana dimakud pada ayat (1) merupakan proses
y.1rrl {llrtrtlailng untuk membedkan keyakinan yang memadai mengenai
lr,||t,rl,,rtt r lujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan
l,'rrnrq.rt, (:fisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta
,lil,,rt(rhlnyir pcraturan perundang-undanganl1'rl(Jr'txl0llan
intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkur.n\rrrya
memenuhikiteria sebagai berikut :
,r. lcrciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
lr. tt'rsclcnggaranya penilaian resiko;
r . lr.r,,chnggaranya aktivitas pengendalian;
il. lr l (rl(lngga ranya sistem infgrmasidan komunikasi;
,. lfrn'hlnggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
lrr.ry(l(.nq(lirakan pengendalian Intern s€bagaimana dirnaksud pada
,ry,rt ( I ) lxrecdoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal243
1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan ohh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian ses€orang harus s€geia diselesaikan s€suai dengan
ketentuan perundang-undangan.
2) Bendahara, PNS bukan bendahara, atau peiabat lain yang karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib
mengganti kerugian tersebut.
3) Kepala SKPD dapat s€gera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat
perbuiatan dari pihak manapun,
14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan gahtl kerugian daerah
diatur dengan peratu6n daerah dengan berpedoman pada peraturan
perundang{ndangan.
72

BAB XV
I'I N{TI I (}tAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 244
I I ) I'r,nrr'rtrrl,rlr rl,rt.r.llr rl,tltat membentuk BLUD untuk:
,r Mpryrrli,rk,rrr lr,rrrltg dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
lr Fl'rrrlr.[rl,r rl.rrr,r klrusus dalam rangka meningkatkan ekonomidan/atau
I rr.l.lyiil I'lt I kr.1 xrda maSyarakat,
(.:) hlllll rlrlx'nlrrk urrtuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
r;ilruf,r til('ril,t,Uk(il1 kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
I r,rt ttl',it.
(l)
('l)
(', )
((,)
l,elrryrtin llltll) nrcrupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sefta
rlrhs.hrlir rl.rrr rllrnanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
Itl tlll yin(l lx'rr,trrrgkutan.
Irr,.l,rrr,,i y,ulq menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
1r,rrl,r ,ry.tt (1) huruf a antara lain, rumah sakit daerah, penyelenggara
;x.rrrlrtlkrrn, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran
prrlrlik, lrcrryedia jasa penelitian dan pengujian, sefta instansi layanan umum
l,llilny,t.
Irr,,l,rrr,,i y(llg mengelola dana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lrrrrul lr, ;rrrtara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana sepefti
rl,rrr,r lrt:r'

p
(l)
(,r)
(r)
.'t ilr,1111r,-,,rlrh,rrr l)|A ',1'.1)l ) y'lll(l tclalr mendapat persetujuan
',r,1, trl,rt l', | ),tr'l,llt
1) I lr'llyl,llrk,lll,lll(l(l,ll,lll k.11, 1lt:tttctintith daerah;
.ll ['1r'nr'l,rgrh.ttt',lll,lt l)t:l]yt.lcliitillt Dana (SPD);
*,
) l"L'trrt Irll k,ttt 1,1)/l )
f ' ) ll'rlyil,,uil | itlrotiltt Keuangan Daerah dalam rangka
I x't l, rt tr ;r ;t tttrlJ, tw(tl )(1tl l)elilksanaan APBD;
/ | Mr'l,rk',,lrurk,ttl pcncmpatan uang daerah dan
r r lr.r rr ;r'k rl, r/tt tct liltalusahaka n investasi daerah;
tt) Mr'l,rkuk,rrt 1x:rtgclolaan utang dan piutang daerah;
't) Mlrrrlr,,rrlkirtt lrcnclalrara penerimaan dan bendahara pengeluaran
lf,rrl,t ',Kl)l ) trrttrrk ditctapkan oleh Bupati'
l)asal 246
ll,rlrw,r nil'lrl,il,ill I'r'ilrl,tl)rttttll clarr Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran
.'n{ lf,, 11t1F l}r'tr,n( rlttltul, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tetap
ilr..ilrj,rr rr il,rrl,r l,r.r,ttutiill Daerah Kab. Inhil NO. 18 Tahun 2005 tentang
I'r,l.r rh lrohoI l'r'nr;r'k)l(titn Keuangan Daerah.
tlnlrrh kr.r;iirlitrr yang belum selesai dilaksanakan ditahun anggaran
lr,.rkrrr,r,trr/lx:r.;,rltrn mengacu sebagaimana dimaksUd dalam Pasal 119
Ir.rrl,rrrt; lrrtl,A clan Pasal 120 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tentang
1 rr'1,rk,., rr r, r,ul kcgiatan lanjutan,
l.r.tr.rrttr,1t .,cbagaimana dimaksud dalam Pasal B1 ayat (2) tentang
lrr.1f 1,,i1rr1l RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka
Ir,trrlr,lu,u,rn Jangka menengah daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran
.100(f .
74
(t)
(1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 247
Scparjang APBD Kabupaten belum mendapat persetujuan, Bupati dapat
rnclaksarrakan pengeluaran APBD mengacu pada ketentuan sebagaimana
tliltrrr dalanr Pasal 96.
. BABXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 248
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan fasilitasi
pelaksanaan peraturan ini.
Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
mengkoordlnasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan
teknis, sefta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 249
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 6l Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan dicabut dan
rlinyatakan tidak berlaku lagi.
tlal-lral yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanlut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 250
l't'r.rltrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

fsar.
supaya setiap. orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inldengan penempitannya dalam Lembaran Daerah.
Diundangkan di Tembilahan
pada tanggat 6 Degembcf 2006
SEKRETARIS DAERAH
BUPATEN INDRAGIRI HILI&
NIP.010079050
LEMBAMN DAEMH KABUPATEN INDRAGIRI HIUR
TAHUN 2006 NOMOR : 12 SERI : € .
Ditetapkan di Tembilahan
4 Degember 2006
HILI&
ADNAN
75
flenE*n dlherlekuken Persturerr Menterl llalanr Negerl Repuhllk
Indonerle Nortror t.l 'l'ahun
dlherlekuken Persturerr Menterl llalanr Negerl Repuhllk
2(x)fi tcrrlnrrg lfetlonran l,cnge lolnarr
Keunngnn l)nernh, rnakn perlu nrerohulr dun nrenyerrrpurnakan
Pernturon l)ueroh Kubupaten Indragiri Ililir Nortror lli 'l'ulrun 2()(15
Kabupatcn Indrugiri llilir Nomur 0l 'l'ahun 2005
IT. PASAL DEMI PASAL
Pasal
I s/d 35 Cukup jelas
tmn4f{Rl Hft,lR