Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

sipil, regulasi ini dinilai bermasalah baik dari sisi proses pembentukan maupun dari sisisubstansinya. Regulasi ini juga mendorong kriminalisasi terhadap petani atau masyarakatadat di sekitar kawasan hutan.Untuk menguji regulasi RUU P2H, maka Koalisi Masyarakat Sipil melibatkan para ahlisebagai Majelis Eksaminasi yang terdiri dari : Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (GuruBesar Institut Pertanian Bogor), Shinta Agustina, S.H.,MH. (Dosen Hukum PidanaUniversitas Andalas) ; Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan InstitutPertanian Bogor) ; DR.Ir.Bramasto Nugroho, MS. (Dosen Fakultas Kehutanan InstitutPertanian Bogor) ; dan Ronald Rofiandri, S,H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum danKebijakan Indonesia).Dalam proses penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasidibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho, S.H. (Indonesia CorruptionWatch) dan Siti Rakhma Mary, S.H.,MSi (HUMA), Yance Arizona, S.H, M.H. (EpistemaInstitute) dan Grahat Nagara, S.H. (Yayasan Silvagama).Sebagai bagian pertanggungjawaban terhadap publik, maka hasil eksaminasi publiktersebut penting untuk dipublikasikan atau didiseminasi agar publik mendapatkangambaran yang komprehensif atas kajian yang telah dibuat oleh eksaminator dandirangkum oleh Tim Perumus.Ada banyak temuan yang menarik dari hasil eksaminasi publik (public review) terhadapRUU P2H. Intinya RUU P2H banyak kekurangannya baik dari sisi substansi maupunprosesnya. Selain kepada publik, temuan hasil eksaminasi ini nantinya akan disampaikankepada pembentuk regulasi seperti DPR dan Pemerintah.Kegiatan eksaminasi publik dan advokasi RUU P2H merupakan kerja bersama banyakpihak baik individu maupun lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam KoalisiMasyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan.Semoga kajian ini dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam mendukungkelestarian hutan ini.Salam LestariJakarta, 8 April 2013An. Koalisi Masyarakat SipilIndonesia Corruption Watch3