Views
2 years ago

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2004

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2004

memanfaatkan fasilitas

memanfaatkan fasilitas Penyimpanan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keekonomianpemilik fasilitas antara lain mengenai tingkat pengembalian investasi (rate of return).Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasCukup jelasPasal 41Pasal 42Cukup jelasPasal 43Ketentuan wajib memiliki Izin Usaha juga berlaku terhadap Badan Usaha yang ditunjuk untuk menjual MinyakBumi dan Gas Bumi bagian Pemerintah yang bukan merupakan kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu dan tidakterkait dengan Kontrak Kerja Sama.Pasal 44Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan harga jual Bahan Bakar Minyak pada tingkat yang wajar adalah harga jual BahanBakar Minyak yang sesuai dengan keekonomiannya dengan mempertimbangkan keuntungan yang layakbagi Badan Usaha dan tidak memberatkan konsumen.Huruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasCukup jelasPasal 45Pasal 46Ayat (1)Izin Usaha wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga Terbatas (Trading)yang tidak mempunyai fasilitas dan sarana Niaga. Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha NiagaTerbatas (Trading) dibedakan dengan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum(Wholesale) yang mempunyai fasilitas dan sarana Niaga.Ayat (2)Cukup jelasAyat (1)Cukup jelasPasal 47

Ayat (2)Yang dimaksud dengan penetapan kapasitas dalam ketentuan ini adalah fasilitas penyimpanan minimumyang harus disediakan Badan Usaha untuk kegiatannya dengan mengacu pada kewajiban kapasitasfasilitas penyimpanan minimum Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 48Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Tanggung jawab atas standar dan mutu tidak hanya dibebankan pada Badan Usaha pemegang Izin UsahaNiaga Umum (Wholesale) tetapi secara tanggung renteng juga merupakan tanggung jawab penyalursampai ke tingkat konsumen.Ayat (6)Cukup jelasPasal 49Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud dengan pengoperasian oleh koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasionaladalah bahwa pengoperasiannya dilaksanakan melalui seleksi dan terintegrasi dengan Badan UsahaNiaga skala besar yang telah mempunyai Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).Ayat (5)Cukup jelasCukup jelasPasal 50Cukup jelasPasal 51Cukup jelasPasal 52Pasal 53

undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2004 ...
1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 2004 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 2004
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang
peraturan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 2012 ...
peraturan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2013 tentang ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1994 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2002
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 59 tahun 2007
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 1999 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 1999 ...
keputusan presiden republik indonesia nomor 86 tahun 2002 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun ... - djmbp
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1998 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 2003 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1999 ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 ...
undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang ...
undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 ...
peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang ...