Views
2 years ago

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2004

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2004

Cukup jelasCukup

Cukup jelasCukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Pasal 56Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penugasan untuk menyediakan Cadangan Strategis MinyakBumi hanya dapat ditugaskan atau diwajibkan terhadap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usahaPengolahan yang memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana kilang.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasCukup jelasPasal 57Cukup jelasPasal 58Pasal 59Ayat (1)Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak adalah Bahan BakarMinyak yang selalu tersedia dalam jumlah dan jenis tertentu yang dapat digunakan setiap saat dan apabilatidak tersedia dan/atau terlambat digunakan akan mengakibatkan gangguan dan sangat mempengaruhiperekonomian Nasional.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasCukup jelasPasal 60Cukup jelasPasal 61Cukup jelasPasal 62

Cukup jelasPasal 63Cukup jelasPasal 64Pasal 65Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungandan untuk melindungi konsumen Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau HasilOlahan, Pemerintah melalui Menteri mengatur dan menetapkan standar dan mutunya termasuk tatacarapengawasannya. Menteri dalam menetapkan standar dan mutu juga memperhatikan perkembangan teknologipermesinan serta standar dan mutu internasional.Pasal 66Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan pengaturan secara bertahap dalam Keputusan Presiden ini adalah aturanmengenai pentahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Niaga jenis Bahan BakarMinyak tertentu meliputi perencanaan penjualan Badan Usaha yang didasarkan pada kebutuhan tahunansetiap Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan mekanisme. pengalihan hak penjualan kepadaBadan Usaha lain serta ketentuan tatacara ekspor dan impor termasuk rekomendasinya denganmemperhatikan kepentingan masyarakat konsumen.ayat (3)Yang dimaksud dengan perencanaan penjualan adalah jumlah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yangdiajukan untuk diusahakan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak diWilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan mendapat penetapan dan persetujuan BadanPengatur.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 67Ayat (1)Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yangdiberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak untukmelaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.Ayat (2)Dalam menetapkan pembagian Wilayah. Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan padapertimbangan kebutuhan, lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai strategis dari wilayah yangbersangkutan.Ayat (3)Cukup jelasCukup jelasPasal 68Cukup jelasPasal 69

undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2004 ...
1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 2004 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 2004
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang
peraturan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 2012 ...
peraturan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2013 tentang ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1994 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2002
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 1999 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 59 tahun 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 1999 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1998 ...
keputusan presiden republik indonesia nomor 86 tahun 2002 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun ... - djmbp
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 2003 ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1999 ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 ...
undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang ...
undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 ...
peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang ...